Menu

Security and Defence

Jerman Siap Kirimkan Rudal Penjelajah Taurus Untuk Pasukan Ukraina

Jerman Siap Kirimkan Rudal Penjelajah Taurus Untuk Pasukan Ukraina

, , , , 0

Pada 14 April 2025 Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz menyatakan kepada wartawan bahwa mereka bersedia untuk mengirimkan rudal penjelajah Taurus ke Ukraina untuk membantu mereka dalam menghadapi serangan berkelanjutan yang dilancarkan oleh Rusia. Merz menambahkan bahwa langkah tersebut perlu dilaksanakan agar Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU) dapat memperbaiki situasi mereka di garis depan medan pertempuran. Akan tetapi Merz menekankan bahwa keputusan untuk mengirimkan rudal penjelajah Taurus akan dilakukan setelah Jerman berkoordinasi dengan sekutu mereka di Uni Eropa. Menurut sang kanselir terpilih dan pemimpin Partai Persatuan Kristen Demokrat (CDU/CSU), Taurus dapat digunakan AFU untuk menghantam target strategis seperti fasilitas militer di Krimea dan Jembatan Selat Kerch.

Merz menyampaikan pernyataan tersebut beberapa hari setelah Rusia melancarkan serangan rudal balistik terhadap Kota Sumy yang menewaskan setidaknya 34 warga sipil dan melukai 117 warga lainnya. Menanggapi hal tersebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendorong adanya respon kuat dari komunitas internasional terhadap serangan tersebut. Zelenskyy menambahkan bahwa Rusia melancarkan serangan teror untuk memperpanjang perang dan perdamaian tidak akan bisa tercapai jika negara penyerang tidak menghadapi tekanan. Di sisi lain Juru Bicara Kremlin Dmitri Peskov menyatakan kepada wartawan bahwa serangan yang dilancarkan Rusia hanya menargetkan fasilitas militer. Sementara itu Kemhan Rusia menyatakan dalam media sosial Telegram bahwa rezim Ukraina menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk menyembunyikan keberadaan fasilitas militer di kota Sumy.

Sebelumnya Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris Raya telah mengirimkan rudal jelajah SCALP/Storm Shadow dan rudal balistik jarak pendek (SRBM) ATACMS ke Ukraina. Akan tetapi pada masa pemerintahan Kanselir Olaf Scholz Jerman menolak pengiriman rudal penjelajah Taurus ke Ukraina atas dasar eskalasi konflik. Merz memiliki pandangan berbeda dengan Scholz karena dia menganggap segala bentuk upaya negosiasi dengan Rusia sebagai aksi naif dan memberikan sinyal bahwa Uni Eropa (EU) lemah dalam menghadapi ancaman. Merz memberikan contoh pada tahun 2023 saat Rusia menargetkan rumah sakit di Kyiv beberapa hari setelah kunjungan Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban ke Moskow.

Chinese Foreign Minister Wang Yi shakes hands with Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya in Tokyo on Saturday. Photo: Xinhua

China Dituduh Lakukan ‘Diplomasi Bermuka Dua’ Setelah Penyusupan ke Kepulauan Senkaku

, , , , 0

China dituduh melakukan “diplomasi bermuka dua” setelah menjanjikan kerja sama yang lebih besar dengan Jepang dan Korea Selatan dalam sebuah pertemuan trilateral tingkat tinggi, namun di sisi lain kapal-kapal penjaga pantai China justru memasuki perairan yang dikuasai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Insiden ini telah memicu kritik di Jepang, dengan anggota parlemen oposisi menyebut waktunya “sangat tidak tepat.”

 

Penyusupan yang Mencapai Rekor Tertinggi

Menurut Pasukan Penjaga Pantai Jepang, empat kapal penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang menandai intrusi terpanjang sejak Jepang menasionalisasi kepulauan tersebut pada tahun 2012. Kapal-kapal tersebut berada di sana selama 92 jam dan 8 menit dan tindakan ini melampaui rekor sebelumnya yaitu 80 jam dan 36 menit pada tahun 2023. Kapal-kapal tersebut dilaporkan berusaha mendekati kapal nelayan Jepang di dekat Minamikojima sebelum dicegat.

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya pada Selasa (25/03/2025) menyatakan keprihatinannya atas kehadiran kapal-kapal China yang “jelas-jelas meningkat”, dan menyatakan bahwa ia menyampaikan protes Jepang secara langsung kepada mitranya dari China, Wang Yi, dalam pertemuan mereka di Tokyo. “Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana damai dan bersahabat, namun sangat disesalkan bahwa hal seperti ini terjadi,” kata Iwaya. “Kami akan menangani masalah ini dengan cara yang tegas dan tenang.”

 

Optimisme Diplomatik Dirusak

Pertemuan trilateral tingkat tinggi pada hari Sabtu (22/03/2025) antara Jepang, China, dan Korea Selatan pada awalnya tampak positif. Iwaya menggambarkan diskusi tersebut sebagai “pertukaran pandangan yang jujur,” dan ketiga negara menegaskan komitmen mereka terhadap “kerja sama yang berorientasi pada masa depan.” Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggemakan sentimen ini, menganjurkan peningkatan komunikasi dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama.

Namun, niat baik yang dihasilkan selama pembicaraan tersebut dengan cepat menghilang ketika kapal penjaga pantai China diduga memasuki perairan yang disengketakan pada hari berikutnya. Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu di China, telah lama menjadi titik nyala dalam hubungan Jepang-China, dengan Beijing secara teratur menegaskan klaim teritorialnya melalui patroli maritim.

Para analis telah menggambarkan pendekatan China sebagai “memasang wajah manis” dalam lingkungan diplomatik sekaligus memperkuat klaim teritorialnya. “Siapa pun yang terkejut dengan hal ini sangat naif,” kata Ryo Hinata-Yamaguchi, seorang profesor di Institut Strategi Internasional Universitas Internasional Tokyo. “China mengatakan satu hal dalam pertemuan diplomatik tetapi bertindak berbeda di wilayah yang disengketakan.”

 

Reaksi Publik dan Politik

Penyusupan ini telah memicu kemarahan publik di Jepang, dengan para komentator online yang menyerukan tindakan yang lebih kuat terhadap China. Di situs web Yaeyama Daily News di Okinawa, seorang pembaca melabeli tindakan Beijing sebagai “diplomasi bermuka dua” dan memperingatkan bahwa Jepang “dibodohi.” 

Toshimitsu Shigemura, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Universitas Waseda, mencatat bahwa serbuan tersebut mengekspos ketidakpercayaan yang mendalam antara Jepang dan China. “Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan selalu berbeda,” katanya. “Ini adalah contoh yang sempurna: ketika menteri luar negeri berbicara tentang kerja sama, penjaga pantai [China] memasuki perairan Jepang dan mengejar sebuah kapal nelayan.”

 

Meningkatnya Ketegangan Maritim

Kapal penjaga pantai China telah memasuki perairan Jepang dengan frekuensi yang semakin meningkat, dengan rekor 353 hari operasi di zona yang bersebelahan di sekitar Kepulauan Senkaku tahun lalu. Para analis berpendapat bahwa serbuan ini bertujuan untuk melemahkan kontrol administratif Jepang atas kepulauan tersebut. Shigemura memperingatkan bahwa Beijing kemungkinan akan meningkatkan tekanannya lebih lanjut, membuat Tokyo memiliki pilihan yang terbatas jika terjadi konfrontasi langsung.

“Tidak banyak yang bisa dilakukan Jepang dalam skenario terburuk,” katanya. “Tokyo tidak dapat menggunakan kekerasan, dan pengaruh utamanya adalah protes diplomatik. Jika kapal nelayan Jepang dihentikan atau disita secara paksa oleh penjaga pantai China, tanggapan Jepang kemungkinan akan terbatas pada dialog dan negosiasi-sesuatu yang mungkin dianggap sebagai kelemahan oleh Beijing.”

Dengan ketegangan yang kembali memanas, Jepang menghadapi dilema diplomatik yang menantang: bagaimana menyeimbangkan dialog dengan China sambil mempertahankan integritas teritorialnya. Dikarenakan Beijing terus menegaskan klaimnya, Tokyo mungkin akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali strateginya di Laut China Timur.

Penggunaan AI Sebagai Pendukung Dalam Perang: Kemungkinan Nyata Yang Telah Dicoba

Penggunaan AI Sebagai Pendukung Dalam Perang: Kemungkinan Nyata Yang Telah Dicoba

, , , , 0

Pada 24 Maret 2025 South China Morning Post (SCMP) menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang menggunakan dan mengembangkan perangkat lunak (software) kecerdasan buatan (AI) Deepseek untuk membantu mereka sebagai elemen pendukung non-pertempuran. Artikel ini menambahkan saat ini model AI Deepseek tipe large language model (LLM) telah digunakan oleh rumah sakit yang dikelola oleh PLA, Polisi Bersenjata Rakyat (PAP), serta lembaga militer yang bertanggung jawab dalam mobilisasi perang. Salah satu rumah sakit yang telah menggunakan Deepseek adalah Rumah Sakit PLA Nomor 301 di Beijing yang bertanggung jawab untuk mengobati pejabat senior Partai Komunis China (PKC) dan perwira aktif PLA. Menurut pengumuman yang disampaikan oleh Komando Teater Pusat PLA, penggunaan AI Deepseek model RI-70B LLM dalam rumah sakitdiizinkan untuk membantu para dokter dalam memberikan sugesti tentang pengobatan yang harus diberikan kepada pasien. Sementara itu PAP menggunakan Deepseek untuk membantu latihan fisik dan bimbingan konseling (BK) mereka.

Menanggapi perkembangan ini para analis dan pakar AI menganggap AI Deepseek pada akhirnya akan digunakan PLA dalam medan pertempuran untuk membantu mereka mendapatkan intelijen dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini China bukan negara pertama yang menggunakan AI untuk tujuan tersebut karena sebelumnya Amerika Serikat telah membangun model AI dengan tugas tersebut di Perang Afghanistan pada Oktober 2019 hingga penarikan mundur pasukan pada 30 Agustus 2021 dalam program yang diberi nama Raven Sentry. Tujuan utama dari program Raven Sentry adalah untuk mengembangkan model AI yang dapat memprediksi serangan yang akan dilancarkan oleh kelompok insurgensi Taliban dan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/Daesh) terhadap pemukiman warga sipil, instalasi militer, serta pangkalan tempur Tentara Nasional Afghanistan (ANA) dan Koalisi Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF). Program ini dianggap sukses sejak karena Raven Sentry berhasil memprediksi serangan Taliban dan ISIS dengan tingkat akurasi sebesar 70%. Keberhasilan ini terlihat pada Juli 2020 saat Raven Sentry memprediksi adanya serangan ISIS terhadap Kota Jalalabad, Provinsi Nangarhar dengan perkiraan korban sebanyak 20-40 jiwa. Serangan tersebut akhirnya datang pada 2 Agustus 2020 dan mengakibatkan 29 korban jiwa, sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Raven Sentry.

Akan tetapi walaupun kegunaan AI seperti Raven Sentry telah menunjukan efektivitasnya dalam memprediksi aksi selanjutnya yang akan dilancarkan musuh, para pakar menekankan Deepseek harus digunakan dengan pengawasan manusia karena pada dasarnya AI tersebut merupakan mesin yang tidak memiliki kesadaran diri tentang situasi yang dihadapi oleh unit yang berada di garis depan. Dengan kata lain, militer tidak boleh terlalu bergantung pada AIkarena terdapat beberapa kekurangan fundamental yang menyebabkan perangkat lunak tersebut inferior terhadap manusia. Contoh yang dapat diberikan dalam konteks tersebut adalah ketergantungan terhadap AI yang dimiliki oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam perang mereka di Gaza dan Lebanon. Ketergantungan IDF terhadap AI mereka dalam menentukan dan menyerang target menyebabkan banyak korban jiwa (collateral damage) karena model AI mereka diberikan izin untuk menargetkan siapapun yang terduga sebagai milisi Hamas danHezbollah. Hal ini menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban karena model AI IDF salah mengidentifikasi target yang terduga sebagai milisi Hamas atau Hezbollah. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmampuan model AI IDF untuk mengidentifikasi umur dari target potensial yang sedang diawasi, kemiripan pakaian yang digunakan oleh target, kesengajaan dari IDF untuk menargetkan siapapun yang terduga sebagai terduga milisi Hamas dan Hezbollah.

Jika China ingin menggunakan Deepseek sebagai aset pendukung dalam medan tempur dalam jangka panjang, hal pertama yang harus dilakukan oleh PLA adalah mempelajari kekurangan AI yang digunakan oleh IDF di Gaza dan Lebanon. Kekurangan tersebut harus mereka pelajari agar kendaraan tempur otonom mereka yang dapat dikendalikan oleh AI seperti drone CH-4 dapat mengidentifikasi dan menyerang target yang sesuai tanpa mengakibatkan kerusakan/korban tambahan. Selanjutnya, China juga dapat melatih model AI mereka untuk melaksanakan fungsi serupa yang dilakukan oleh Raven Sentry buatan Amerika Serikat di Perang Afghanistan. Untuk mencapai hal tersebut PLA dapat melatih model AI buatan Deepseek dalam berbagai skenario tempur yang mungkin akan dihadapi oleh Negeri Tirai Bambu dalam perang melawan Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan India. Selain melatih AI dengan berbagai skenario pertempuran secara virtual, PLA juga dapat menggunakan data dari pertempuran nyata seperti intervensi tidak langsung di Myanmar untuk menyempurnakan model yang pada akhirnya mereka sebagai aset pendukung dalam operasi militer. Penggunaan data dari pertempuran nyata seperti Myanmar untuk melatih model AI Deepseek akan memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan latihan skenario perang yang dilaksanakan secara virtual karena dalam perang nyata terdapat berbagai variabel tidak terduga yang dapat mempengaruhi hasil akhir pertempuran. Hal ini akan membuat model AI Deepseek lebih adaptif dalam memberikan sugesti bagi PLA dalam medan tempur.

Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces (BBC)

Jepang Membentuk Komando Operasi Gabungan untuk Meningkatkan Koordinasi Militer

, , , , 0

Jepang pada Senin (24/03/2025) secara resmi meluncurkan Komando Operasi Gabungan (JJOC) baru untuk memusatkan struktur komando Pasukan Bela Diri Jepang dan meningkatkan koordinasi operasional di seluruh cabang militer. Pembentukan JJOC menandai reformasi signifikan guna memperkuat kemampuan pertahanan Jepang di tengah meningkatnya ketegangan regional.

 

Tonggak Sejarah dalam Strategi Pertahanan Jepang

JJOC, yang terletak di Kementerian Pertahanan di daerah Ichigaya Tokyo, akan mengawasi operasi Pasukan Bela Diri Darat (GSDF), Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), Pasukan Bela Diri Udara (ASDF), Komando Pertahanan Siber, dan Grup Operasi Ruang Angkasa. Restrukturisasi ini memungkinkan koordinasi dan respons yang lebih efektif terhadap ancaman keamanan nasional, termasuk potensi konflik atas Taiwan, ketegangan di Semenanjung Korea, dan perselisihan di Laut China Timur.

Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menekankan pentingnya komando ini, dengan menyatakan, “Negara kita menghadapi lingkungan keamanan pascaperang yang paling parah dan kompleks. Pembentukan Komando Operasi Gabungan memiliki arti penting bagi keamanan Jepang.” Selama upacara peresmian, Nakatani menyerahkan bendera komando kepada komandan pertamanya, Jenderal Kenichiro Nagumo, dan menginstruksikannya untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan dan setiap saat.

 

 

Meningkatkan Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang

Jenderal Nagumo akan menjadi mitra Jepang untuk Komando Indo-Pasifik militer Amerika Serikat (AS), berkoordinasi secara erat dengan Pasukan AS Jepang (U.S. Forces Japan, USFJ). Washington sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan misi dan tanggung jawab USFJ guna memperdalam interoperabilitas militer bilateral. Akan tetapi, laporan terbaru menunjukkan bahwa kendala keuangan dapat menunda atau membatalkan perubahan ini di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hal ini dikarenakan kemungkinan pemerintahan AS akan memangkas biaya pertahanan lebih dari USD800 miliar.

Terlepas dari ketidakpastian ini, pembentukan JJOC diharapkan dapat meningkatkan postur pertahanan Jepang dan memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan pasukan militer AS. Struktur baru ini akan membebaskan kepala Staf Gabungan dari tugas operasional, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus memberikan nasihat kepada menteri pertahanan, sebuah pembagian kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam krisis.

 

Pelajaran dari Krisis Masa Lalu

Sebelumnya, pendekatan Jepang terhadap operasi gabungan bergantung pada gugus tugas ad hoc yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat, seperti tanggapan terhadap Gempa Bumi dan Tsunami Besar Jepang Timur tahun 2011. Akan tetapi, meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan modern, termasuk perang siber dan konflik berbasis ruang angkasa, mengharuskan adanya komando gabungan permanen.


Nagumo, yang memainkan peran kunci dalam tanggapan Jepang terhadap peluncuran rudal Korea Utara dan serangan udara, membawa pengalaman yang luas untuk peran barunya. “Sayangnya, lingkungan keamanan internasional sedang memburuk,” katanya. “Sudah tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan terjadinya krisis serupa di Indo-Pasifik.”

 

Meningkatkan Kemampuan Serangan Balik Jepang

Aspek penting dari tanggung jawab JJOC adalah mengawasi “kemampuan serangan balik” Jepang yang baru, yang memungkinkan serangan preemptif di wilayah musuh untuk menangkal serangan. Pergeseran ini sejalan dengan strategi pertahanan Jepang yang lebih luas, yang mencakup peningkatan belanja militer dan pembentukan pasukan khusus yang meniru Korps Marinir AS

Upaya modernisasi pertahanan Jepang juga mencerminkan tren yang lebih luas yang terlihat dalam restrukturisasi militer global. Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama mengadopsi struktur komando bersama untuk meningkatkan koordinasi lintas domain, dan Jepang sekarang mengikutinya. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menekankan pentingnya langkah ini, dengan menyatakan, “Dengan pembentukan JJOC, SDF akan memimpin unit-unitnya secara terpusat setiap hari, mempertahankan postur pertahanan yang fleksibel dalam menanggapi ancaman yang terus berkembang.”

 

Implikasi Strategis bagi Kawasan

Keputusan Jepang untuk menyatukan cabang-cabang militernya di bawah struktur komando tunggal muncul pada saat meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Meningkatnya ketegasan Tiongkok terhadap Taiwan, ambisi nuklir Korea Utara, dan sengketa teritorial yang sedang berlangsung, semuanya berkontribusi pada keputusan Jepang untuk memperkuat kerangka pertahanannya.

Masa depan aliansi militer Jepang dengan AS tetap menjadi faktor kunci dalam stabilitas regional. Meskipun kedua negara telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama pertahanan yang lebih erat, ketidakpastian mengenai pengeluaran militer Amerika dan prioritas strategis di bawah kepemimpinan Trump menyisakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Rincian lebih lanjut dapat muncul setelah kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Jepang.

Israel Intensifkan Serangan Udara ke Gaza, Lebih dari 400 Orang Tewas

Israel Intensifkan Serangan Udara ke Gaza, Lebih dari 400 Orang Tewas

, , , , , 0

Serangan udara Israel kembali mengguncang Gaza pada Selasa (18/03), dan menewaskan lebih dari 400 orang. Serangan ini merupakan yang terbesar sejak gencatan senjata dimulaipada 19 Januari lalu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwaserangan ini diperintahkan karena Hamas menolak proposal untuk memperpanjang gencatansenjata.

Dalam pidatonya dari markas militer Kirya di Tel Aviv, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas. “Mulai sekarang, Israel akan bertindak lebihkeras terhadap Hamas. Dan mulai sekarang, negosiasi hanya akan berlangsung di bawahtekanan pertempuran,” ujarnya

Israel menyatakan bahwa gempuran ke Gaza akan terus dilakukan hingga seluruh sanderayang ditawan Hamas sejak Oktober 2023 dibebaskan. Dari total 251 sandera, Israel mengklaim masih ada 58 orang yang belum dikembalikan.

Sebelum serangan ini, negosiator dari Israel dan Hamas telah bertemu di Doha untuk mencarijalan keluar bagi perpanjangan gencatan senjata. Israel berharap dapat membebaskan para sandera yang tersisa dengan imbalan penghentian sementara pertempuran hingga setelahbulan Ramadan dan perayaan Paskah Yahudi pada April mendatang. Namun, Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan dengan menolak melanjutkan pembicaraan tahapkedua serta menghentikan masuknya bantuan ke Gaza. Akibatnya, kedua belah pihak salingmenyalahkan atas kebuntuan dalam pembahasan gencatan senjata fase kedua.

Serangan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak Internasional. Adapun Amerika Serikat mendukung langkah Israel melalui Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, yang menegaskan bahwa Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atasberlanjutnya pertempuran. “Hamas bisa saja memperpanjang gencatan senjata denganmembebaskan sandera, tetapi mereka justru memilih perang,” ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes.

Di sisi lain, mantan sandera serta keluarga mereka yang masih ditahan di Gaza menyatakankemarahan atas dimulainya kembali konflik. Yarden Bibas, seorang mantan sandera yang kehilangan istri dan dua anaknya, menyebutkan bahwa tekanan militer hanya memperburuksituasi para sandera yang masih tertahan.

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

, , , , , , , , , , 0

Korea Utara baru-baru ini mengecam kesepakatan kapal selam nuklir antara Amerika Serikatdan Australia di bawah kemitraan AUKUS, dan menyebutnya sebagai “ancaman bagiperdamaian regional”. Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Washington diperingatkan untuk mempertimbangkan konsekuensi darialiansi nuklirnya, termasuk AUKUS serta kerja sama trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang, yang bahkan disebut sebagai “versi Asia dari NATO“ oleh Korea Utara. Sebagaibagian dari perjanjian, AS akan menjual beberapa kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia kepada Australia pada awal 2030-an. Baru-baru ini, Australia telah melakukan pembayaranpertama sebesar $500 juta kepada AS di bawah kesepakatan tersebut. Kritik yang datang dariKorea Utara ini kemudian mencerminkan ketegangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, di mana aliansi militer semakin diperkuat dan negara-negara merasa perlu untukmenyesuaikan strategi keamanan mereka di tengah sistem internasional yang anarkis.

AUKUS dan Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik

Kesepakatan AUKUS tidak sekadar mengenai teknologi kapal selam, tetapi juga merupakanbagian dari strategi AS untuk mempertahankan dominasinya di Indo-Pasifik. Denganmemberikan akses kepada Australia terhadap kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, Washington memperkuat sekutunya untuk mengimbangi pengaruh China yang semakinmeningkat. Langkah ini sejalan dengan upaya AS dalam mempertahankan tatanan keamananyang berbasis aliansi, mengingat meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan ancaman nuklir Korea Utara. Sementara itu, dari sudut pandang Korea Utara, AUKUS mencerminkan peningkatan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Pyongyang melihat langkah ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana AS, Inggris, dan Australia semakin menguatkan cengkeraman mereka di kawasan, didukung pula oleh kerjasama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang. Ini menguatkan kekhawatiran bahwaaliansi ini dapat berkembang menjadi blok militer yang lebih besar yang berpotensimengisolasi dan melemahkan posisi Korea Utara.

Reaksi Korea Utara: Balance of Power dan Security Dilemma

Dalam responsnya terhadap AUKUS, Korea Utara kemungkinan akan memperkuatkapabilitas militernya, termasuk program nuklir dan misil balistik. Hal Ini dapat dilihatsebagai bentuk keseimbangan kekuatan (balance of power), di mana negara yang merasaterancam akan meningkatkan pertahanannya guna mencegah dominasi pihak lain. Namun, langkah-langkah ini juga menciptakan security dilemma, yaitu upaya satu pihak untukmeningkatkan keamanannya justru membuat pihak lain merasa semakin terancam. Dalam halini, AS dan sekutunya mengklaim bahwa AUKUS bertujuan untuk menjaga stabilitaskawasan, tetapi dari sudut pandang Korea Utara (dan bahkan China), langkah ini justrudianggap sebagai eskalasi yang memicu perlombaan senjata lebih lanjut. Akibatnya, Korea Utara akan terus melakukan uji coba senjata, meningkatkan kapasitas militernya, dan bahkanmungkin mengadopsi kebijakan yang lebih agresif untuk menunjukkan kekuatannya.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Dinamika ini berisiko memperburuk ketegangan di Indo-Pasifik. Jika Korea Utara meresponsAUKUS dengan meningkatkan program senjata nuklirnya, AS dan sekutunya kemungkinanbesar akan mengambil tindakan balasan, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupunpeningkatan kehadiran militer di kawasan. Hal ini tidak hanya berimplikasi bagi keamananKorea Selatan dan Jepang, tetapi juga bagi stabilitas regional secara keseluruhan. Selain itu, aliansi AUKUS dapat mempercepat blokisasi geopolitik, di mana negara-negara semakinterbagi antara blok yang dipimpin AS versus blok yang cenderung menantang dominasi AS, seperti China dan Korea Utara. Hal ini dapat menyulitkan diplomasi dan meningkatkan risikokonfrontasi di kawasan.

Dengan demikian, kecaman Korea Utara terhadap AUKUS bukan sekadar retorika, tetapimencerminkan dinamika kekuatan yang terus berkembang di Indo-Pasifik. AS menggunakanaliansinya untuk mempertahankan dominasi, sementara Korea Utara dan China melihatnyasebagai ancaman yang perlu diseimbangkan. Dalam konteks ini, balance of power, self-help, dan security dilemma bukan hanya konsep teori hubungan internasional, tetapi juga realitasyang membentuk kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan. Ke depan, ketegangan inikemungkinan akan terus meningkat, dan tanpa langkah diplomasi yang efektif, Indo-Pasifikdapat menjadi arena perlombaan senjata yang semakin intensif.

Jepang dan Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Jepang dan Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

, , , , , 0

Pada 24 Februari 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Gen Nakatani dan Menhan Filipina Gilbert Teodoro melaksanakan pertemuan tingkat tinggi di Manila untuk membahas berbagai isu pertahanan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, menhan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui dialog strategis antara Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Angkatan Bersenjata Filipina. Dalam sebuah konferensi pers Menhan Nakatani dan Menhan Gilbert menyatakan bahwa kedua negara akan membentuksebuah kerangka untuk meningkatkan kerja sama bidang peralatan dan pengembangan teknologi pertahanan. Menhan Nakatani menambahkan bahwa Filipina dan Jepang perlu meningkatkan kerja sama pertahanan akibat dari situasi keamanan yang semakin tegang. Selain meningkatkan kerja sama pertahanan antara kedua negara, Jepang dan Filipina juga sepakat untuk memperdalam kemitraan Squad antara Amerika Serikat dan Australia.  

Menanggapi perkembangan tersebut Ahli Kawasan Asia Timur dari Akademi Ilmu Sosial Liaoning Lü Chao menyampaikan pada 25 Februari 2025 bahwa peningkatan kerja sama antara Filipina dan Jepang bersifat eksploitatif. Lü menambahkan bahwa aksi yang dilakukan Filipina merupakan upaya untuk memperumit sengketa di Laut China Selatan. Sementara itu Direktur Institut Penelitian Asia Timur Laut Da Zhigang menganggap upaya Filipina untuk menempatkan dirinya dalam payung perlindungan Jepang tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Kerja sama pertahanan antara Filipina dan Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat dari aksi China yang semakin asertif mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan dan Kepulauan Senkaku. Dilansir dari Kyodo News, sejak 2023 Jepang telahmenjual radar pertahanan udara kepada Filipina melalui skema bantuan keamanan resmi (OSA) yang disahkan oleh PM Fumio Kishida pada April 2023. Selain itu pada Desember 2024, Jepang menjual radar pengawas maritim J/FPS-3 untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina meningkatkan kapabilitas pengawasan mereka di Laut China Selatan. Selain menjual alat utama sistem persenjataan melalui skema (OSA), Filipina dan Jepang juga telah menandatangani pakta pertahanan yang memperbolehkan JSDF untuk mengirimkan pasukan mereka ke Filipina.

New Zealand, China

China Bersedia Memperkuat Komunikasi dengan Selandia Baru Terkait Kekhawatiran Latihan Militer

, , , , 0

Pada Kamis (27/02/2025), China telah menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan komunikasi dengan Selandia Baru menyusul kekhawatiran yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, atas latihan tembak-menembak yang dilakukan oleh China baru-baru ini di Samudra Pasifik. Latihan yang berlangsung di Laut Tasman antara Selandia Baru dan Australia ini menimbulkan kekhawatiran serius atas risiko terhadap lalu lintas udara sipil.

Selama kunjungannya ke Beijing, Peters mengangkat masalah ini dengan para pejabat China, termasuk Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Wakil Presiden Han Zheng, yang menyoroti bahwa China hanya memberikan pemberitahuan beberapa jam sebelum latihan, daripada 12 hingga 24 jam yang diharapkan. Kurangnya peringatan yang memadai ini memaksa maskapai penerbangan untuk mengalihkan penerbangan di udara, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan bagi para penumpang. Peters menyatakan bahwa insiden tersebut menandai kegagalan dalam hubungan khusus antara Selandia Baru dan China, dan menyerukan agar kesalahan seperti itu diperbaiki di masa depan.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada hari Kamis (27/02/2025) mengatakan bahwa China telah membahas situasi ini beberapa kali dalam komunikasi sebelumnya. Lin menekankan bahwa China berkomitmen untuk memperkuat dialog dengan Selandia Baru, menumbuhkan saling pengertian, dan memastikan perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil.

“Kami bersedia untuk memperkuat komunikasi dengan Selandia Baru untuk meningkatkan saling pengertian dan menyelesaikan masalah melalui dialog,” kata Lin dalam sebuah konferensi pers. Pernyataan ini sejalan dengan penekanan berkelanjutan China untuk menjaga jalur komunikasi terbuka dengan mitra internasionalnya, terutama dalam hal kegiatan militer dan keamanan.

 

Selandia Baru dan Australia Menyampaikan Kekhawatiran Atas Keamanan

Selandia Baru dan Australia telah menyuarakan keprihatinan atas waktu dan kurangnya pemberitahuan yang memadai tentang latihan militer China. Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, sebelumnya telah mencatat bahwa pemberitahuan singkat dari China, hanya beberapa jam, jauh di bawah standar yakni 12 hingga 24 jam yang diperlukan bagi maskapai penerbangan untuk merencanakan rute alternatif dengan aman. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, juga menuntut penjelasan dari China dalam pertemuan terpisah dengan Wang Yi, yang diadakan di Johannesburg setelah pertemuan para menteri luar negeri G20.

Meskipun begitu, China menegaskan bahwa latihan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Namun demikian, insiden ini telah memicu perdebatan mengenai transparansi operasi militer China di wilayah tersebut dan keselamatan lalu lintas udara internasional.

 

Dialog tentang Latihan Militer di Masa Depan

Terlepas dari ketegangan yang terjadi, baik Selandia Baru maupun China telah menyatakan keinginan untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog yang konstruktif. Lin Jian menegaskan kembali posisi China, menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan informasi yang relevan tentang latihan itu dan akan terus bekerja sama dengan Selandia Baru untuk mengatasi masalah apa pun.

Peters, selama pertemuannya dengan para pemimpin China, juga mengangkat isu-isu lain yang berkaitan dengan kehadiran China yang semakin meningkat di Pasifik. Dia menyebutkan kekhawatiran tentang hubungan China dengan Kepulauan Cook, sebuah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dalam hubungan bebas dengan Selandia Baru, yang baru-baru ini menandatangani serangkaian perjanjian dengan China tanpa berkonsultasi secara memadai dengan Selandia Baru. Perjanjian-perjanjian ini, yang mencakup bidang-bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan perikanan, telah menimbulkan kekhawatiran keamanan dan transparansi di Selandia Baru.

 

Bergerak maju: Membangun Kepercayaan

Kunjungan Peters ke Beijing dilakukan pada saat Selandia Baru dan China sedang menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks. Meskipun hubungan antara kedua negara telah tegang karena latihan tembak-menembak dan kekhawatiran atas pengaruh China di Pasifik, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya untuk menjaga hubungan yang stabil.

Sejalan dengan hal ini, para pejabat China telah mengakui pentingnya rasa saling percaya dan perlunya komunikasi yang berkelanjutan mengenai isu-isu yang berdampak pada kedua negara. Pemerintah Selandia Baru telah menekankan bahwa sangat penting bagi China untuk memahami pengaturan konstitusionalnya dengan Kepulauan Cook, terutama dalam hal keamanan dan kebijakan luar negeri.

Peters telah mengindikasikan bahwa Selandia Baru bermaksud untuk “mengatur ulang” hubungannya dengan Kepulauan Cook menyusul kekhawatiran tentang hubungan mereka dengan China, dan menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk memastikan keamanan di kawasan Pasifik. Sementara itu, China telah menegaskan kembali bahwa mereka menghormati hubungan historis dan konstitusional Selandia Baru dengan negara-negara Pasifik.

Menimbang Pesawat Tempur Baru Untuk Angkatan Udara Suriah Pasca Assad

Menimbang Pesawat Tempur Baru Untuk Angkatan Udara Suriah Pasca Assad

, , , 0

Pada 8 Desember 2024 Perang Saudara Suriah berakhir dengan runtuhnya rezim Bashar Al-Assad setelah pasukan pemberontak Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham melancarkan serangan kilat yang membebaskan Aleppo, Hama, dan Homs dalam waktu 11 hari. Sementara itu kelompok Komando Operasional Selatan (SOR) dan Tentara Komando Revolusioner (RCA) melancarkan serangan dari selatan yang berhasil menguasai Damaskus. Serangan tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan rezim Bashar Al-Assad dan Partai Arab Sosialis Ba’ath yang telah memimpin Suriah dengan tangan besi selama enam dekade. Tidak lama setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh, Angkatan Udara Israel melancarkan ratusan serangan udara terhadap instalasi dan peralatan militer yang sebelumnya digunakan oleh Tentara Arab Suriah (SAA). Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar pesawat tempur dan alat utama sistem senjata (alutsista) lain yang digunakan oleh Angkatan Udara Arab Suriah (SAAF).

Kehancuran armada tempur udara Suriah merupakan masalah besar bagi Pemerintah Transisi Suriah (STG) karena tanpa pesawat tempur negeri Sham rawan terhadap serangan yang dilancarkan oleh negara lain seperti Israel dan Iran. Selain itu tidak adanya pesawat tempur juga membatasi kemampuan pengawasan STG terhadap ancaman internal seperti insurgensi pro Bashar Al-Assad dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/Daesh). Akan tetapi, STG tidak sibuk mencari pesawat tempur pengganti karena saat ini mereka lebih fokus membangun ulanginfrastruktur dan perekonomian Suriah yang hancur akibat dari 13 tahun perang saudara. Oleh karena itu, pertimbangan pembelian pesawat tempur pengganti perlu dilakukan pemerintahan selanjutnya agar Suriah memiliki postur pertahanan yang memumpuni untuk mempertahankan kedaulatan mereka.

Sebelumnya, SAAF di masa rezim Partai Ba’ath menggunakan pesawat tempur buatan Uni Soviet seperti Mig-21, Mig-23, Mig-29, Su-17, Su-24, dan Mig-25. Pesawat ini digunakan oleh SAAF karena sebelumnya rezim Partai Ba’ath memiliki kedekatan dengan Uni Sovietakibat dari kebijakan luar negeri mereka yang anti barat. Akan tetapi sebagian besar dari pesawat yang sebelumnya digunakan oleh SAAF telah dihancurkan oleh Israel atau kekurangan suku cadang sehingga mereka dianggap not airworthy. Selain itu seluruh pesawat tempur buatan UniSoviet yang digunakan oleh SAAF merupakan alutsista high maintenance dengan masa hidupyang relatif pendek (2,500-4,000 jam terbang) dibandingkan dengan lawan udaranya seperti F-16 Fighting Falcon (8,000-12,000 jam terbang) yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel. High maintenance dan masa hidup relatif pendek merupakan beban bagi STG dan pemerintah Suriah setelahnya karena mereka tidak memiliki anggaran untuk memelihara alutsista high maintenance.

Oleh karena itu untuk mengetahui pesawat tempur yang dibutuhkan oleh Suriah yang baru, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu masa hidup panjang, memiliki teknologi (sensor, radar, dan pengintaian) canggih, kapabilitas multiguna, serta mampu beroperasi di lapangan udara dengan landasan kasar dan pangkalan udara sementara yang tidak menggunakan landasan pacu semen. Selain itu negara penyedia juga perlu dipertimbangkankarena Suriah harus memiliki pemasok yang mampu menyediakan jasa lain seperti suku cadangsecara konsisten dan teratur agar pesawat tempur Angkatan Udara Suriah yang baru dan pilot mereka dapat mempertahankan kesiapan operasional. Dalam hal ini, potensi Rusia sebagai penyedia pesawat tempur dapat disingkirkan karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, alutsista mereka memiliki masa hidup relatif pendek. Selain itu Rusia juga sedang menjalankan invasi terhadap Ukraina sehingga seluruh alutsista yang mereka produksi akan diprioritaskan kepada unit-unit yang sedang bertempur.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat dua pesawat yang dapat dipertimbangkan oleh Suriah yaitu F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat dan JAS39C/E Gripen dari Swedia. F-16 Fighting Falcon merupakan sebuah pilihan yang wajar karena pesawat tempur ini digunakan oleh berbagai negara sehingga penyediaan suku cadang tidak menjadi masalah besar. Akan tetapi, F-16 merupakan pesawat tempur yang digunakan oleh Israel yang sudah menggunakan pesawat tempur tersebut dalam berbagai operasi pertahanan udara. Hal ini membuat Angkatan Udara Israel mahir menggunakan F-16 karena mereka mengetahui kelebihan dan kekurangan pesawat tersebut sehingga dalam sebuah pertempuran udara pilot Israel dapat menggunakan keuntungan tersebut untuk menghadapi pilot Suriah yang kurang berpengalaman.

Dari pertimbangan JAS-39C/E Gripen terlihat sebagai alternatif yang lebih menjanjikan. Pesawat tempur JAS-39 Gripen lebih unggul karena pesawat tempur ini dirancang untuk beroperasi di medan tempur tangguh dengan kru pemeliharaan terbatas. Selain itu pesawat ini juga memiliki service life panjang (8,000 jam terbang) dan memiliki kapabilitas multiguna. Akan tetapi, JAS-39C/E Gripen tidak sepenuhnya diproduksi oleh Swedia karena terdapat negara lainyang berkontribusi dalam produksi pesawat tempur ini seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Hal ini akan memperumit pengiriman suku cadang karena Suriah harus bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan suku cadang. Selain itu karena produksi JAS-39C/E Gripen terbatas dibandingkan F-16, pemerintah Suriah harus menunggu dalam waktu yang relatif lama untuk mendapatkan pesawat pertama. Hal ini merupakan isu kecil jika dinamika regional di kawasan Timur Tengah kondusif. Akan tetapi, jika ketegangan di kawasan Timur Tengah memanas, hal ini dapat menjadi sebuah isu besar karena postur pertahanan Suriah terancam hingga JAS-39C/E Gripen tiba dan digunakan oleh angkatan udara baru.

Trump-Macron-and-Zelensky

Macron Akan Temui Trump di Tengah Respons Eropa terhadap Perubahan Sikap AS soal Ukraina

, , , , 0

Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih minggu depan, menurut seorang pejabat AS pada hari Rabu (26/2). Pertemuan ini terjadi di tengah upaya Eropa merespons perubahan kebijakan presiden AS terkait perang di Ukraina, yang menyebabkan kegelisahan di kalangan negara-negara sekutu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan utusan AS, Keith Kellogg. Zelensky berharap bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan kerja sama yang “konstruktif” dengan AS, mengingat semakin meningkatnya ketidakpastian dalam dukungan Barat terhadap negaranya.

Macron, yang telah lama menyuarakan kekhawatiran terhadap ancaman Rusia, mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dari 19 negara, termasuk Kanada, untuk mengkoordinasikan respon Eropa terhadap perubahan kebijakan Washington. Dalam pertemuan ini, Macron menegaskan bahwa hak Ukraina serta kepentingan keamanan Eropa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Prancis dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirim “pakar atau bahkan pasukan dalam jumlah terbatas” ke Ukraina, meskipun tidak di zona konflik. Macron menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan jaminan keamanan yang kuat bagi Eropa.

Sikap AS yang tampaknya lebih condong ke Moskow menimbulkan kekecewaan di kalangan negara-negara Eropa, terutama mereka yang tidak diundang dalam pertemuan awal yang diadakan Macron pada hari Senin. Beberapa negara Eropa Timur seperti Rumania dan Republik Ceko mengkritik keputusan tersebut, yang kemudian mendorong Macron untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan lebih banyak negara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memperingatkan bahwa Rusia semakin melihat Eropa sebagai musuh, sehingga negara-negara Uni Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa jika Eropa tidak mengambil tindakan, garis depan konflik akan semakin mendekati perbatasan mereka. Sebagai langkah untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow, negara-negara Uni Eropa akhirnya menyetujui putaran baru sanksi terhadap Rusia, menunjukkan tekad mereka untuk tetap mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pada hari kamis (20/2) bahwa ia tidak berencana mengirim pasukan ke Ukraina dalam waktu dekat, tetapi mempertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia. Menjelang kunjungannya ke Gedung Putih, ia menyatakan bahwa Prancis memasuki “era baru” dan akan mendesak Presiden AS Donald Trump untuk bersikap tegas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Load More