Security and Defence

October 5 2024

Program Re-Horizon 3: Kandidat Yang Ideal Untuk Mencapai Deterrence Filipina

Windriargo Hario Widodo Security and Defence, Think Deterrence, Modernisasi Pertahanan, Pesawat Tempur Multiguna 0

Pada 25-27 September 2024 sebanyak 291 perusahaan pertahanan internasional dari berbagai negara seperti Lockheed Martin, Rafael, BrahMos, dan Saab menunjukan produk-produk mereka dalam pameran pertahanan Asia Defense & Security (ADAS) yang dilaksanakan di gedung World Trade Center Manila. Pameran pertahanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Filipina sebagai upaya untuk menarik industri pertahanan yang dapat berkontribusi dalam program modernisasi pertahanan Filipina. Program modernisasi pertahanan ini disetujui oleh Presiden Bongbong Marcos pada 24 Januari 2024 dengan nama Re-Horizon 3. Dalam program ini Angkatan Bersenjata Filipina akan membeli berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih dan mengembangkan berbagai kapabilitas seperti inteljien C4ISTAR, domain awareness, dan deterrence dari ancaman maritim dan udara. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina Kolonel Francel Margareth Padilla program ini dapat memastikan kesiapan Angkatan Bersenjata Filipina dalam menghadapi dinamika ancaman baru.

Program Re-Horizon 3 cukup ambisius dengan anggaran sebesar USD 35 miliar untuk menggantikan alutsista milik Angkatan Bersenjata Filipina yang sudah usang serta membeli alutsista baru yang diperlukan untuk meningkatkan deterrence Filipina terhadap China yang semakin agresif dalam mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan. Salah satu kapabilitas yang perlu ditingkatkan untuk mencapai deterrence adalah pertahanan udara karena perbandingan kekuatan udara antara Filipina dan China sangat timpang. Saat ini Filipina tidak memiliki pesawat tempur multiguna sementara Angkatan Udara China memiliki pesawat tempur seperti Shenyang J-10 dan J-11 selain memiliki kapabilitas multiguna juga lebih unggul dibandingkan dengan pesawat tempur paling canggih yang saat ini dimiliki oleh Angkatan Udara Filipina yaitu jet tempur ringan FA-50PH Golden Eagle buatan Korea Selatan.

Ketimpangan kekuatan ini merupakan masalah besar bagi Filipina karena saat ini mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai deterrence atau untuk menghadapi China jika perang meletus di Laut China Selatan. Oleh karena itu Re-Horizon tiga disetujui karena salah satu tujuan dari program modernisasi ini adalah untuk membangun kekuatan Angkatan Udara Filipina. Dari segi jumlah Re-Horizon 3 cukup ambisius karena program ini menargetkan Angkatan Udara Filipina untuk memiliki sekitar 40 jet tempur multiguna canggih yang dapat dilengkapi dengan rudal jarak menengah dengan anggaran sebesar USD 5,3 miliar hingga 7,1 miliar. Filipina sendiri akan membeli pesawat tempur berdasarkan proses tender. Dalam proses ini pemerintah Filipina menganalisa tawaran yang telah diberikan industri pertahanan untuk menentukan pesawat tempur yang sesuai bagi Angkatan Udara Filipina dan skema pendanaan bagi pembelian tersebut.

Beberapa pesawat tempur yang sudah ditawarkan oleh berbagai perusahaan di pameran pertahanan ADAS. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Filipina memiliki banyak kandidat pesawat tempur yang dapat mereka pilih untuk melengkapi kekuatan udara mereka. Untuk menentukan kandidat tersebut diperlukan pemahaman tentang dinamika ancaman yang dihadapi oleh Filipina. Saat ini ancaman utama yang dihadapi oleh Filipina adalah China yang semakin agresif dalam mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan dengan melakukan aksi-aksi provokatif yang telah meningkatkan ketegangan dan melukai beberapa personel Angkatan Bersenjata Filipina. Untuk menghalau China melakukan aksi serupa Filipina perlu membangun postur pertahanan yang dapat meningkatkan deterrence dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan pesawat tempur dengan teknologi canggih dan dapat menggunakan berbagai variasi persenjataan untuk mengimbangi kekuatan udara China dan menjadi sebuah force multiplier di wilayah sengketa. Selain itu jarak jangkau juga menjadi sebuah perhatian karena jarak dari Filipina ke Kepulauan Spratly adalah 690 km. Jarak ini mewajibkan pesawat tempur yang akan digunakan oleh Angkatan Udara Filipina untuk memiliki jangkauan tempur luas agar mereka dapat melakukan patroli udara dalam jangka waktu panjang. Dapat disimpulkan bahwa kandidat pesawat tempur yang ideal bagi Angkatan Udara Filipina adalah jet yang memiliki teknologi canggih, dapat menggunakan berbagai variasi persenjataan, dan memiliki jangkauan yang luas.

Berbagai pesawat tempur yang dapat dianggap sebagai kandidat bagi Angkatan Udara Filipina seperti F-16 Fighting Falcon, KF-21 Boromae, JAS-39C/E Gripen, dan Dassault Rafale. Keempat pesawat ini merupakan pesawat tempur multiguna dengan teknologi yang cukup canggih. Akan tetapi desain kedua pesawat berbeda karena F-16 dan JAS-39C/E merupakan pesawat dengan mesin tunggal sementara KF-21 dan Rafale menggunakan dua mesin. Perbedaan desain ini tentu berdampak terhadap jangkauan tempur yang dapat dicapai oleh pesawat tempur tersebut karena pesawat dengan dua mesin cenderung memiliki jangkauan lebih luas karena memiliki tangki bahan bakar lebih besar. Dalam konteks ini Rafale dan KF-21 unggul karena kedua pesawat tersebut memiliki jangkauan tempur sebesar 1,851 km dan 1,000 km sementara F-16 hanya memiliki jangkauan tempur sebesar 860 km. JAS-39C/E merupakan pengecualian yang unik dalam hal ini karena pesawat tersebut memiliki jangkauan tempur sebesar 1,300 km. Dalam konteks persenjataan keempat pesawat cukup serbaguna karena dapat menggunakan berbagai rudal anti-udara dan anti-kapal yang digunakan oleh negara anggota NATO. Akan tetapi JAS-39C/E dan KF-21 merupakan pengecualian karena kedua pesawat hanya bisa menggunakan rudal anti kapal buatan negara mereka sendiri yakni RBS-15 dari Swedia dan Air-to Ship Guided Missile II dari Korea Selatan, sementara Rafale dan F-16 dapat menggunakan rudal anti kapal AGM-84 Harpoon yang telah digunakan oleh berbagai negara. Rafale juga memiliki rudal anti kapal sendiri yaitu MM-140 Exocet yang memiliki reputasi sebagai senjata yang sudah teruji dan hal tersebut dapat dilihat dengan ditenggelamkannya kapal Angkatan Laut Inggris HMS Sheffield dalam Perang Falkland pada tahun 1982.

Terlepas dari pesawat tempur yang akan dipilih oleh Angkatan Udara Filipina dampak yang akan diberikan bagi deterrence Filipina cukup besar karena pesawat tersebut dapat meningkatkan kehadiran mereka di Laut China Selatan dan hal tersebut dapat membantu dalam menegaskan klaim Filipina di wilayah sengketa. Sehingga jika perang meletus di Laut China Selatan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pesawat tersebut dapat digunakan sebagai force multipliers. Dalam konteks ini pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara Filipina dapat digunakan dengan menggunakan strategi anti-access area denial (A2/AD) untuk menangkal serangan yang dilancarkan oleh China dan membatasi gerak mereka dalam zona perang dengan menyerang titik-titik penting. Strategi ini merupakan cara yang dapat Filipina gunakan untuk mencoba mengimbangi perbandingan kekuatan yang ada. Untuk mencapai hal tersebut pesawat tempur yang akan dibeli Angkatan Udara Filipina harus digunakan secara pintar agar tidak mudah dihancurkan oleh Angkatan Udara China, hal tersebut bisa dicapai melalui beberapa cara seperti menggunakan dispersed operations atau dengan memperkuat hanggar penyimpanan pesawat tersebut.

461205812_947343180769052_7938622797154590799_n-1561742263

October 4 2024

Filipina Gencarkan Modernisasi Militer, Indonesia Turut Serta di ADAS 2024

Afri Sembiring Asia Tenggara, News, Security and Defence industri pertahanan, Modernisasi 0

Filipina saat ini sedang menjalankan program modernisasi militer besar-besaran senilai $35 miliar untuk meningkatkan pertahanan teritorial dan keamanan maritim, terutama di tengah ketegangan yang terus meningkat di Laut China Selatan. Upaya modernisasi ini menjadi semakin penting karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi pusat sengketa teritorial, tetapi juga merupakan sumber daya yang penting bagi ketahanan ekonomi dan pangan negara. Dengan klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, modernisasi militer dianggap mendesak untuk memastikan Filipina memiliki kekuatan pertahanan yang kredibel.

Pada pameran Asia Defence and Security (ADAS) 2024 di Manila, lebih dari 250 perusahaan pertahanan dari 35 negara, termasuk Lockheed Martin, Saab, Rafael, BrahMos, dan PT Pindad dari Indonesia, memamerkan teknologi canggih mereka. ADAS menjadi platform bagi Filipina untuk menjajaki dan memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanannya, seperti jet tempur, kapal selam, dan sistem rudal. Beberapa perusahaan global, termasuk dari India, Israel, Korea Selatan, dan Turki, muncul sebagai pemasok baru, menawarkan berbagai teknologi pertahanan seperti rudal BrahMos, pesawat tempur Gripen dari Saab Swedia, dan radar pantai dari Israel Aerospace Industries.

Partisipasi PT Pindad dalam ADAS 2024 juga menjadi sorotan, di mana perusahaan pertahanan Indonesia tersebut memamerkan produk unggulan mereka di bawah paviliun Industri Pertahanan Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan RI. PT Pindad diwakili oleh Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno memamerkan produk seperti Senapan Serbu AM-1, kendaraan tempur Anoa-2 6×6, Komodo 4×4, dan Medium Tank Harimau. Produk-produk ini menarik perhatian para pengunjung antara lain pejabat militer Filipina, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta tokoh-tokoh penting seperti Undersecretary of the Department of National Defense Filipina.

4 produk unggulan yang dipamerkan yakni Senapan Serbu AM-1 dengan desain kaliber 5.56 mm yang modern, Anoa-2 6×6 yang telah menjalani uji ketahanan terhadap ledakan ranjau, Komodo 4×4 yang telah digunakan oleh TNI dan PBB, serta Medium Tank Harimau yang didesain untuk beroperasi di medan ekstrim dengan perlindungan anti-balistik dan anti-ranjau, memperlihatkan kapabilitas PT Pindad bila dibutuhkan dalam mendukung kekuatan militer Filipina di masa depan.

October 2 2024

Israel Melancarkan Invasi Terhadap Lebanon Selatan

Windriargo Hario Widodo News, Politics, Security and Defence Hezbollah, Israel, Lebanon, Perang 0

Pada 1 Oktober 2024, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan invasi ke Lebanon Selatan dengan dukungan artileri dan bantuan udara dari Angkatan Udara Israel (IAF). Operasi ini dilancarkan tidak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa fase selanjutnya dari perang terhadap Hezbollah akan dilancarkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh IDF, tujuan utama dari invasi ini adalah menyerang infrastruktur militer Hezbollah untuk melindungi pemukiman Israel di perbatasan utara yang terancam akibat dari kehadiran organisasi tersebut. Sehari sebelum melancarkan invasi, IDF mengerahkan pasukan khusus untuk melakukan penyerangan terbatas pengintaian pertahanan yang telah disiapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu IDF juga telah menghimbau warga Lebanon Selatan untuk mengungsi ke daerah utara dari Sungai Awali.

Serangan ini telah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris telah menyewa penerbangan sewaan (charter flight) atau mengerahkan kapal perang untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Lebanon. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III menyatakan Amerika Serikat mendukung invasi yang dilancarkan oleh Israel.

Di sisi lain invasi ini menyebabkan banyak warga Lebanon ketakutan seperti aktor dan pembuat film Walid Fayed yang menyatakan bahwa dia tidak bisa istirahat di siang hari akibat dari serangan udara yang dilancarkan Israel.

Sementara itu, Iran merespon invasi yang dilancarkan oleh Israel dengan menembakkan setidaknya 400 rudal balistik dalam dua gelombang ke Israel. Iran menyatakan bahwa serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam dari pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap wakil komandan Korps Revolusioner Penjaga Islam (IRGC) Abbas Nilforoushan pada 27 September 2024.

Sebelum invasi ini dilancarkan, Israel telah melaksanakan shaping operations untuk mengurangi kapabilitas tempur dari Hezbollah dan hal tersebut dapat dilihat dengan ledakan ribuan alat komunikasi penyeranta dan serangan udara yang terjadi setelah ledakan tersebut. Terdapat kekhawatiran bahwa invasi yang dilancarkan oleh Israel dapat mengubah Lebanon menjadi sebuah negara gagal (failed state) karena invasi yang pernah dilakukan oleh Israel pada 1972 dan 1982 telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan masif.

asap-mengepul-dari-lokasi-serangan-udara-israel-di-kota-pelabuhan-laut-merah-hodeidah-yaman-29-september-2024_169

October 1 2024

Israel Serang Yaman, Sebut Balasan Serangan Houthi

Afri Sembiring Breaking, History, News, Security and Defence Israel, Konflik, Serangan, yaman 0

Setelah Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara militer Israel di Lebanon pada Jumat, 27 September 2024, kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan menembakkan peluru kendali ke Bandara Ben Gurion Israel, pada Minggu, 29 September 2024. Serangan tersebut kemudian mendapatkan balasan dari Israel dengan peluncuran serangan udara ke Yaman, menghantam Pelabuhan Hodeida.

Kapten David Avraham, Juru bicara militer Israel menyebutkan, serangan mereka menargetkan fasilitas atau pasukan militer yang dikuasai Houthi. Israel menuding Houthi yang berada di Yaman bergerak di bawah arahan dan pendanaan Iran, yang selama ini menjadi ‘musuh’ Israel di kawasan. “Selama setahun terakhir, Houthi telah beroperasi di bawah arahan dan pendanaan Iran, dan bekerja sama dengan milisi Irak untuk menyerang Negara Israel, merusak stabilitas regional, dan mengganggu kebebasan navigasi global,” demikian pernyataan militer Israel.

Serangan ini diketahui sebagai serangan kedua Israel terhadap Yaman pada tahun ini, dimana pada Juli lalu, Israel juga menyerang Yaman dengan pesawat tempurnya, menghantam militer Houthi, setelah sebuah drone Houthi menyerang Tel Aviv.

Dilansir dari AFP, Senin (30/9/2024), TV Al-Masirah mengabarkan seorang pekerja pelabuhan dan tiga teknisi tewas dengan 33 orang terluka dalam “jumlah korban awal”, atas serangan Israel. Jumlah ini mungkin bertambah, seraya dengan penambahan ambulans dan tim penyelamat yang masih mencari orang-orang yang hilang.

Disisi lain, Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yang dikuasai Houthi, dalam pernyataannya pada Almasirah, media Yaman, menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus menanggapi Israel dan tidak akan ragu untuk meningkatkan serangan lebih lanjut dalam menanggapi tuntutan atas fase saat ini dalam berpartisipasi dalam pertahanan Gaza dan Lebanon.

Dalam sebuah unggahan di X, Mohammed Abdulsalam, juru bicara Houthi, juga mengatakan bahwa serangan Israel pada hari Minggu (29/9) tidak akan menyebabkan kelompok itu “meninggalkan Gaza dan Lebanon.”

September 28 2024

Kapal Perang Jepang Lewati Selat Taiwan, China Protes

Afri Sembiring Asia, News, Security and Defence China, Jepang, Kapal Perang, Protes 0

Pada (25/9/2024), kapal perang Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF), Sazanami, melakukan patroli di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan China. Kapal ini bergerak dari utara ke selatan menuju pelatihan multilateral di Laut China Selatan pada (26/9) bersama kapal Australia, HMAS Sydney dan kapal Selandia Baru, HMNZS Endeavour.

China kemudian meminta agar Jepang tidak mengirim kapal militer melintasi Selat Taiwan demi menjaga kesepakatan prinsip “Satu China”.

“Kami mendesak Jepang untuk menghormati komitmennya dan bertindak bijaksana terkait masalah Taiwan, serta menahan diri dari menyebabkan gangguan pada hubungannya dengan China maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam sebuah konferensi pers.

Lin Jian menyatakan bahwa Jepang telah menyatakan komitmen yang jelas dalam Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972, di mana disebutkan, “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sebagai satu-satunya pemerintah sah di China. RRC menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menolak berkomentar langsung tentang laporan tersebut karena disebutnya sebagai urusan operasi militer, meskipun Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa pelayaran tersebut sesuai hukum internasional, serta Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik.

Adapun surat kabar milik pemerintah China, Global Times, melaporkan bahwa militer China telah melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanan mereka dan menyatakan bahwa situasinya terkendali.

Sebelumnya, China juga sempat menuding Pemerintah Jerman membuat keruh situasi di kawasan dengan melintasi Selat Taiwan, yaitu fregat Wurtemberg dan kapal logistik Frankfurt. Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan menjaga kewaspadaan terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, walau dengan alasan kebebasan berlayar sesuai hukum internasional, yang dianggap perairan internasional, China menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya atas Selat Taiwan.

Sementara itu, Profesor hubungan internasional Universitas La Trobe, Australia, Bec Strating, menyebut pelayaran Jepang ini merupakan bagian dari “pola yang lebih luas dari peningkatan kehadiran angkatan laut negara-negara di Asia maupun luar Asia yang khawatir akan klaim maritim China”, dalam menghadapi taktik ‘zona abu-abu‘ China di Laut China Timur.

September 27 2024

Serangan Israel Ke Lebanon: Ancaman Dua Arah Bagi Warga Sipil

Windriargo Hario Widodo Security and Defence, Think Hezbollah, Israel, Lebanon 0

Pada 17-18 September 2024, masyarakat Lebanon digemparkan ketika 5,000 alat komunikasi elektronik tipe penyeranta dan portofon yang digunakan oleh organisasi bersenjata Hezbollah meledak seketika. Ledakan tersebut menewaskan 42 orang dan melukai 3,500 orang. Ledakan seketika ini terjadi beberapa saat setelah Menteri Pertahanan Israel Yoaf Gallant mengumumkan pemindahan pasukan Israel dari Gaza menuju perbatasan Israel-Lebanon mengamankan bagian utara negara dari serangan Hezbollah. Menurut seorang mantan pejabat Israel, serangan kuda trojan (trojan horse) yang terjadi pada 17-18 September merupakan serangan kejutan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Israel (Mossad) untuk melumpuhkan kekuatan tempur Hezbollah dan sebagai pendahuluan dari perang total untuk menghancurkan organisasi tersebut.

Beberapa hari setelah ledakan alat komunikasi elektronik tersebut, Israel melancarkan serangan udara yang masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi serangan udara tersebut merupakan persiapan invasi terhadap Hezbollah di Lebanon Selatan. Serangan udara ini telah berhasil menewaskan beberapa petinggi Hezbollah seperti Ibrahim Akil yang tewas setelah apartemen nya di Beirut dihancurkan oleh Angkatan Udara Israel pada 20 September 2024. Disamping itu, serangan udara ini juga telah menyebabkan banyak korban sipil. Berdasarkan pernyataan dari Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, setidaknya 696 orang telah tewas dan 1,540 orang terluka akibat dari serangan udara Israel. Tidak hanya itu, serangan udara ini juga telah memaksa sekitar 90 ribu orang untuk mengungsi ke Utara Lebanon dan Suriah.

Dari penjelasan ini dapat dilihat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel tanpa invasi dari pasukannya telah menyebabkan korban jiwa yang besar. Oleh karena itu jika Israel melancarkan invasi, korban sipil dapat meningkat secara drastis. Adanya korban sipil merupakan sesuatu yang seharusnya dapat diantisipasi oleh Israel dan Hezbollah namun kedua belah pihak memiliki rekam jejak buruk dalam mengurangi korban sipil. Saat ini kemungkinan terjadinya invasi sepertinya tinggal menunggu waktu saja karena Israel enggan untuk melakukan deeskalasi dengan Hezbollah. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memedulikan desakan negara lain untuk melakukan deeskalasi dengan menyatakan bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menghancurkan Hezbollah.

Jika sebuah invasi terjadi maka kelompok yang akan menjadi korban terbesar adalah warga sipil Lebanon seperti yang dijelaskan sebelumnya, serangan kuda trojan dan serangan udara yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah pendahuluan bagi perang total. Perang total merupakan sebuah konflik yang mana pihak yang bertempur rela mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kemenangan penuh atas lawan mereka. Alasan yang mendasari mengapa warga Lebanon menjadi korban terbesar dalam perang tersebut adalah pihak yang berseteru yaitu Hezbollah dan Israel. Di satu sisi terdapat Hezbollah, sebuah organisasi milisi yang diduga menyembunyikan persenjataan mereka di perumahan warga sipil. Di sisi lain terdapat IDF (Israel Defense Forces) yang tidak mempedulikan kemungkinan adanya korban sipil asalkan mereka dapat menghancurkan musuh.

Dalam konteks IDF, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mengejutkan karena dalam standar operasi prosedur (SOP) mereka terdapat Protokol/Petunjuk Hannibal. Protokol Hannibal merupakan sebuah prosedur yang pertama kali dikeluarkan IDF pada tahun 1986 untuk mencegah penangkapan prajurit Israel dengan cara apapun agar mereka tidak dapat digunakan sebagai aset dalam negosiasi. Protokol ini memberikan kewenangan bagi prajurit Israel menggunakan kekuatan penuh untuk menghentikan penculikan, bahkan jika hal tersebut berisiko membunuh prajurit yang sedang diculik. Protokol Hannibal digunakan oleh IDF secara ekstensif pada serangan 7 Oktober 2023 yang menyebabkan korban sipil seperti 13 sandera yang tewas setelah tank Merkava menghancurkan rumah yang diduduki oleh Hamas. Implementasi lain dari protokol Hannibal adalah pada saat pasukan Israel diperintahkan untuk memastikan tidak ada kendaraan Hamas yang bisa kembali ke Gaza. Dalam konteks invasi Israel ke Lebanon, terdapat kemungkinan Protokol Hannibal akan digunakan IDF untuk menghancurkan kendaraan yang diduga digunakan oleh Hezbollah untuk mengirimkan pasukan dan persenjataan mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil Lebanon yang berusaha melarikan diri dari zona perang menggunakan kendaraan mereka karena berdasarkan Protokol Hannibal, kendaraan mereka merupakan sebuah sasaran yang harus dihancurkan.

Selain Protokol Hannibal, aspek lain dari IDF yang membahayakan warga Lebanon adalah Doktrin Dahiya. Doktrin ini mengutamakan penggunaan kekuatan masif untuk menghancurkan infrastruktur sipil yang digunakan oleh musuh Israel. Pelopor dari doktrin tersebut, Gadi Eisenkot menyatakan bahwa siapapun yang menyerang Israel akan dimusnahkan seperti yang terjadi di Komplek Dahieh, Beirut karena berdasarkan perspektif Israel pemukiman manapun yang menembak pasukan atau negara mereka adalah pangkalan militer dan hal tersebut menjustifikasi penggunaan kekuatan masif untuk memusnahkan pemukiman tersebut. Penggunaan Doktrin Dahiyah sendiri telah dilakukan secara konsisten sejak Israel melancarkan invasinya ke Gaza dan hal ini telah menyebabkan ribuan korban sipil akibat dari penggunaan kekuatan masif yang dilakukan oleh IDF. Jika Israel melancarkan invasi mereka ke Lebanon, doktrin ini pasti akan digunakan untuk menekan Hezbollah dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil karena jika Hezbollah menembakkan sebuah roket atau rudal dari sebuah pemukiman di Lebanon, Israel dapat membalas serangan tersebut dengan memusnahkan pemukiman tersebut tanpa mengkhawatirkan warga sipil yang tidak dapat mengungsi.

WhatsApp Image 2024-09-25 at 13.31.23_75d3a6c6

September 26 2024

TNI AU Pesan Empat Helikopter Airbus H145

Windriargo Hario Widodo News, Security and Defence Airbus, Eropa, Indonesia, kerja sama 0

Pada 18 September 2024, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengumumkan pesanan empat helikopter Airbus H145. Helikopter tersebut dipesan sebagai bagian dari program modernisasi pelatihan militer TNI AU. Pengumuman tersebut disampaikan pada pembukaan Bali International Airshow (BIAS) dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pemesanan ini merupakan kerja sama antara TNI AU dan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI).

Dalam kerja sama tersebut helikopter yang dikirimkan Airbus ke PTDI akan dikirimkan ke Bandung untuk dirakit ulang, dilengkapi dengan perangkat misi, dan di kustomisasi sebelum dikirimkan ke TNI AU. Menanggapi pengumuman ini direktur utama PTDI Gita Amperiawan menyampaikan bahwa kerja sama tersebut akan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal integrasi dan perakitan. Selain itu Gita menambahkan bahwa kerja sama ini akan menciptakan peluang baru bagi pengembangan industri dirgantara dan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang antara PTDI dan Airbus.

Di kesempatan yang sama Kepala Asia-Pasifik Airbus Helicopters Vincent Drube menyatakan bahwa dia merasa terhormat atas terpilihnya H145 untuk modernisasi armada pelatihan TNI AU. Drube menambahkan bahwa H145 dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pelatihan pilot TNI AU dan dalam situasi tertentu membantu dalam operasi penyelamatan.

Helikopter H145 yang dipesan TNI AU merupakan varian terbaru dengan rotor lima bilah yang meningkatkan kemampuan angkut sebesar 150 kg. Selain itu helikopter ini juga dilengkapi dengan avionik digital Helionix yang mencakup sistem autopilot 4-sumbu kinerja tinggi yang dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi beban kerja pilot. H145 ini juga memiliki keuntungan lain yaitu mesin Saffran Ariel 2E yang memberikan helikopter ini jejak akustik rendah serta emisi CO2 paling rendah di antara pesaingnya seperti AugustaWestland AW169. H145 sendiri merupakan helikopter yang sudah teruji dan hal tersebut dapat dilihat dengan 1,600 unit yang sedang beroperasi di seluruh dunia dengan total 7,5 juta jam terbang.

Selain Indonesia, H145 juga telah dipesan atau digunakan oleh berbagai negara seperti Belgia, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Jerman untuk melatih personel militer dan memperkuat armada helikopter pasukan khusus mereka. Dari semua negara ini, Jerman merupakan pembeli terbesar H145 karena memesan 82 helikopter untuk Angkatan Darat Jerman (Heer/Bundeswehr) dan Pasukan Khusus Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe).

September 25 2024

Perkiraan Pelarangan Teknologi China di AS, Masalah Keamanan Nasional Hingga Keamanan Siber

Afri Sembiring America, Politics, Security and Defence, Sports, Think AS dan China, ketegangan, Niat Pelarangan, Teknologi China 0

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan raya AS karena masalah keamanan nasional, seperti diungkapkan dua orang sumber kepada Reuters.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengumpulan data oleh perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Biden dikabarkan telah memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras itu harus dilarang di semua kendaraan di jalan raya AS. Biden juga menyatakan bahwa kebijakan China berpotensi membanjiri pasar AS dengan kendaraan mereka, yang dapat mengancam keamanan nasional, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama masa kepemimpinannya.

Peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini pun dianggap sebagai langkah ekstrem dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China, menindaklanjuti pemerintahan Biden yang diketahui telah menaikkan tarif tinggi pada impor China, termasuk bea masuk 100 persen pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo juga mengatakan bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangat signifikan. Ia menyampaikan dengan perumpamaan bagaimana jika jutaan mobil di jalan tiba-tiba mengalami penonaktifan perangkat lunak, sebagai skenario terburuknya.

Departemen Perdagangan AS dikabarkan berencana memberikan waktu 30 hari kepada publik untuk memberikan tanggapan sebelum aturan tersebut difinalisasi, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut. Hampir semua kendaraan baru di jalan raya AS saat ini dianggap sebagai “kendaraan terhubung,” karena dilengkapi perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan perangkat lain, baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen ini juga berencana mengusulkan agar larangan perangkat lunak mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku mulai Januari 2029 atau model tahun 2030. Larangan tersebut akan mencakup kendaraan yang memiliki fitur bluetooth, satelit, serta koneksi nirkabel tertentu, termasuk kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Pelarangan Teknologi Sebagai Langkah Atasi Masalah Keamanan

Rencana Departemen Perdagangan AS untuk melarang perangkat lunak dan perangkat keras China telah disebutkan sebelumnya dikarenakan oleh masalah keamanan nasional, dimana pemerintah berfokus pada perlindungan negara dari ancaman internal maupun eksternal yang dapat membahayakan kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan warganya[1]. Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko keamanan yang muncul dari teknologi asing, khususnya yang berasal dari China.

Dari sudut pandang keamanan nasional, teknologi yang terhubung ke internet, seperti kendaraan otonom, dapat sangat rentan terhadap manipulasi atau sabotase oleh aktor negara asing. Dalam kasus ini, pemerintah AS khawatir bahwa perusahaan teknologi China yang memasok perangkat lunak dan perangkat keras untuk kendaraan terhubung dapat mengumpulkan data penting tentang pengemudi dan infrastruktur AS. Lebih parahnya lagi, perangkat lunak tersebut bisa dieksploitasi untuk tujuan jahat, seperti serangan siber[2] yang dapat mematikan atau merusak kendaraan secara massal.

Salah satu perhatian utama lainnya adalah terkait risiko pengumpulan data (data harvesting) yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan spionase. Data dari kendaraan yang terhubung dapat mencakup pola perjalanan, lokasi, dan perilaku pengemudi, yang semuanya dapat digunakan untuk membangun profil yang sangat mendetail tentang individu dan infrastruktur di AS. Pemerintah AS melihat potensi ancaman ini sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan pencegahan, termasuk pembatasan impor teknologi.

Keputusan pemerintah AS untuk melarang teknologi China juga menunjukkan kesadaran bahwa pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik wilayah negara, tetapi juga mencakup perlindungan data dan teknologi yang mendukung operasi harian masyarakat. Mobil yang terhubung menjadi simbol dari ancaman baru yang melibatkan infrastruktur teknologi yang luas, yang jika dikompromikan, bisa berakibat sangat serius.

Kendaraan otonom dan terhubung merupakan bagian dari infrastruktur penting suatu negara, karena teknologi ini berfungsi di jalan raya yang merupakan komponen vital dari sistem transportasi nasional. Kerentanan pada sistem transportasi yang terhubung tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur negara. Dalam konteks teori keamanan nasional, perlindungan terhadap infrastruktur ini dapat menjadi prioritas utama, karena serangan pada infrastruktur ini dapat melemahkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Pemerintah AS, dengan menempatkan teknologi otomotif dalam lingkup infrastruktur penting, mengambil tindakan preventif dengan membatasi akses China pada sektor ini.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, kebijakan AS terhadap pelarangan teknologi China pada kendaraan terhubung merupakan bagian dari dinamika rivalitas global antara keduanya, dimana sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa hubungan antara AS dan China telah mengalami ketegangan.

[1] Kim R Holmes, “What Is National Security?,” THE HERITAGE FOUNDATION (2015): 17–26.

[2] Anastasios Giannaros et al., “Autonomous Vehicles: Sophisticated Attacks, Safety Issues, Challenges, Open Topics, Blockchain, and Future Directions,” Journal of Cybersecurity and Privacy 3, no. 3 (2023): 493–543.

WhatsApp Image 2024-09-24 at 08.53.05_a9da6d82

September 24 2024

Indonesia Meluncurkan Dua Kapal Kelas OPV 90M

Windriargo Hario Widodo News, Security and Defence Indonesia, OPV, Peluncuran Kapal 0

Pada 18 dan 20 September 2024, TNI AL meresmikan peluncuran dua kapal kelas offshore patrol Vessel (OPV) 90M yang dilaksanakan di galangan kapal milik PT. Daya Radar Utama (PT. DRU) di Lampung. Upacara peluncuran kapal pertama dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Politik Mayjen Nugroho Sulistyo Budi sementara upacara peluncuran kapal kedua dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. Kedua kapal dengan nomor lambung 391 dan 392 diberikan nama KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rumkorem. Pada peluncuran kapal pertama Mayjen Budi menyampaikan apresiasi nya terhadap kerja sama dan kerja keras dari PT. DRU dan Satuan Yekda dalam membangun kapal OPV 90M serta upacara peluncuran yang berjalan lancar dan aman. Dalam peluncuran kapal kedua Kasal menyampaikan bahwa pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya untuk menghadapi dinamika ancaman maritim.

Kedua kapal memiliki panjang 90 meter, lebar 13,5 meter, dilengkapi dengan empat unit mesin diesel 7,280 Kw dan generator 4×450 Kw yang memberikan kapal ini kecepatan maksimum 28 knot, dan diawaki 94 personil. Dari segi persenjataan kapal ini dilengkapi dengan berbagai macam senjata seperti meriam OTO Melara 76 mm Super Rapid Gun, senapan reaksi cepat Rheinmetall Millennium Gun 35 mm, dan 2×4 peluncur rudal anti-kapal yang diletakkan di bagian tengah kapal. Selain itu kedua kapal juga dilengkapi dengan dek dan hangar untuk menerima helikopter ringan dan membawa dua jenis perahu jenis rigid hull infalatable boats (RHIB) untuk operasi visit, board, search, and seizure (VBSS). Kedua kapal ini ditugaskan kepada Satuan Kapal Eskorta TNI AL.

Pembangunan KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Rumkorem merupakan bagian dari program pemerintah untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh dan tangguh, serta dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Kedua kapal dipesan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2021. Pemesanan ini ditandai dengan upacara pemotongan besi yang dihadiri oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari di Lampung pada 26 Agustus 2021.

September 11 2024

China Perluas Pengaruh dengan Program Pelatihan Polisi Internasional

Afri Sembiring News, Security and Defence China, Keamanan, Pengaruh 0

China berencana melatih 3.000 polisi dari berbagai negara dalam waktu 12 bulan ke depan, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong pada Konferensi Forum Kerja Sama Keamanan Publik Global 2024 yang dibuka di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu. Konferensi tersebut mengangkat tema “Menang Bersama di bawah Situasi Berubah: Membangun Komunitas Senasib Sepenanggungan Keamanan Publik Global”.

Sebelumnya, pada tahun lalu, China diketahui telah melatih 2.700 polisi internasional. Wang menyebutkan, “Kami juga akan mengirim konsultan polisi ke negara-negara yang memerlukan bantuan, untuk melatih mereka dalam meningkatkan penegakan hukum dengan cepat dan efektif,” seperti dilaporkan oleh AFP.

Konferensi keamanan yang berlangsung di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu tersebut dihadiri oleh petugas penegak hukum dari 122 negara, kawasan, dan organisasi internasional, termasuk Malaysia, Myanmar, Pakistan, serta Interpol. Wang mengatakan dalam pidatonya kepada ratusan delegasi konferensi, bahwa penegakan hukum telah “dipolitisasi”, dan China “menolak segala bentuk hegemonisme serta intimidasi”.

Acara ini dianggap sebagai bagian dari Inisiatif Keamanan Global (GSI) yang diusulkan oleh pemimpin China Xi Jinping pada tahun 2022, dengan tujuan menangani masalah internasional melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Sementara itu, para analis menganggap GSI sebagai strategi China untuk memperluas pengaruh globalnya dan melemahkan sistem keamanan yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Benjamin Ho, asisten profesor di Program China, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam menyatakan bahwa hal tersebut hampir seperti menyampaikan: ‘Jika anda tidak puas dengan metode Barat, China menawarkan alternatifnya.’

Ho juga menambahkan bahwa China berusaha mempromosikan inisiatif ini secara besar-besaran sebagai bagian dari upaya mereka untuk bersaing dengan Barat. China ingin menonjolkan tingkat keamanan dan pengawasan canggih yang mereka miliki. “Pendekatan ini pasti menarik bagi negara-negara yang menghadapi tantangan keamanan domestik,” ujar Ho. “Bagi China, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pengaruh keamanannya di kancah global.”