Menu

Pertahanan dan Keamanan

Prospek Pengembangan Senjata Nuklir Oleh Jepang

, , , , , , , , 0

Pada 19 Juli 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi kembali menarik perhatian dunia saat dia menyatakan dalam sebuah wawancara daring bahwa Jepang perlu mengadakan debat terbuka tentang isu yang dianggap tabu dalam politik internal mereka yakni prospek pengembangan, produksi, dan penyimpanan persenjataan nuklir. Menurut Koizumi, Jepang perlu mengadakan debat ini karena kondisi geopolitik kawasan Indo-Pasifik semakin kompleks dengan adanya berbagai perkembangan yang memperburuk ketegangan seperti China yang semakin asertif di Laut China Timur, Selatan, dan Taiwan, meningkatknya kapabilitas tempur dan rudal balistik Korea Utara, serta komitmen dari Amerika Serikat (AS) yang patut dipertanyakan. Selain menyampaikan pandangan tersebut, Menhan Koizumi juga menyampaikan kritik keras terhadap partai oposisi di Parlemen Nasional Jepang seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP) dan Partai Komunis Jepang (PKJ) yang dianggap tidak fleksibel menghadapi perkembangan terkini dengan bersikeras dalam mempertahankan kebijakan anti senjata nuklir.

Tidak lama setelah menyampaikan pandangan tersebut media China, khususnya China Military Online yang dimiliki oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) merilis sebuah artikel yang mengecam pernyataan Menhan Koizumi serta menambahkan bahwa retorika ini merupakan bagian dari kembalinya militerisme ala baru ke Jepang. Artikel ini juga menekankan bahwa Jepang yang memiliki senjata nuklir tidak akan menjadi penyeimbang atau advokat perdamaian di kawasan Indo-Pasifik karena aksi tersebut akan mengancam rezim proliferasi non-nuklir yang telah berlaku sejak 1968 sekaligus memicu adanya perlombaan senjata baru. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Li Jian yang kemudian dipublikasikan oleh kanal media China Daily. Li kembali mendesak komunitas internasional untuk waspada dalam menghadapi Jepang yang revisionis dengan kembalinya militerisme baru.

Dari pernyataan ini, dapat dilihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Menhan Koizumi telah menarik pertentangan dari politik internal Jepang dan negara tetangganya. Namun hal ini juga membuka pertanyaan baru yaitu apakah Jepang mampu mengembangkan, memproduksi, dan menyimpan persenjataan nuklir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui beberapa hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap negara dengan ambisi senjata nuklir seperti fasilitas pengembangan, kuantitas material nuklir, infrastruktur penyimpanan yang dimiliki, dan tersedianya sistem peluncur hulu ledak. Dari segi fasilitas Jepang memiliki kapabilitas yang cukup baik karena sejak tahun 1957, mereka sudah memiliki reaktor nuklir yang digunakan untuk penelitian pengembangan energi nuklir dan sebagai pemasok listrik beberapa wilayah seperti Kansai, Chugoku, dan Kyushu. Selain reaktor riset, Jepang juga memiliki fasilitas purifikasi material nuklir di Aomori yang digunakan untuk mendaur ulang dan memurnikan bahan bakar nuklir yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Keberadaan kedua fasilitas ini memberikan Jepang keuntungan besar jika mereka memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir karena reaktor riset dan fasilitas pemurnian dapat dialihfungsikan untuk mengembangkan material nuklir yang mampu digunakan sebagai hulu ledak dalam waktu relatif pendek.

Sementara itu dalam hal material nuklir, Jepang memiliki setidaknya 44,4 metrik ton plutonium yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan 1,8 metrik ton highly enriched uranium (HEU). Dari 44,4 metrik ton tersebut, Jepang menyimpan setidaknya 8,6 metrik ton plutonium secara domestik yang dapat digunakan PLTN ataupun reaktor penelitian. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Jepang memiliki keuntungan yang cukup signifikan karena mereka dapat mengesampingkan sebagian dari material yang ada dalam program pengembangan senjata nuklir. Keberadaan material ini juga memiliki dampak serupa dengan adanya fasilitas pengembangan nuklir yaitu memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memproduksi hulu ledak nuklir karena Jepang sudah memiliki kapabilitas dasar yang dibutuhkan.

Akan tetapi, Jepang memiliki kekurangan dalam beberapa aspek yakni penyimpanan dan wadah peluncuran hulu ledak nuklir. Dalam hal penyimpanan, Jepang tidak memiliki tempat penyimpanan material nuklir jangka panjang ataupun tempat khusus hulu ledak seperti Pangkalan Udara Büchel di Jerman yang menyimpan setidaknya 15 hulu ledak nuklir milik Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Selain itu, Jepang juga belum memiliki rudal ataupun pesawat yang dapat digunakan sebagai alat untuk meluncurkan hulu ledak nuklir. Hal ini merupakan sesuatu yang disengaja karena sejak tahun 1968, Jepang menetapkan kebijakan tiga prinsip non-nuklir yang secara keras melarang pengembangan, produksi, atau penyimpanan hulu ledak nuklir di wilayah nasional mereka. Akibat dari kebijakan ini, Jepang tidak pernah membangun tempat penyimpanan hulu ledak nuklir seperti di Eropa dan persenjataan yang digunakan oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) tidak pernah dikembangkan dengan kemungkinan bahwa mereka akan mengangkut hulu ledak nuklir. Tidak adanya kedua hal ini merupakan kekurangan signifikan bagi kemampuan nuclear deterrence Jepang karena rival mereka di kawasan Indo-Pasifik memiliki beberapa wadah yang dapat digunakan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir seperti rudal balistik, rudal penjelajah, dan torpedo. Untuk mengimbangi kekurangan ini, Jepang perlu membangun fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir di tempat yang ideal serta mengembangkan atau memodifikasi senjata yang memiliki potensi sebagai wadah peluncuran hulu ledak nuklir.

Presiden Zelenskyy Tunjuk Panglima ZSU Baru

, , , , , , , 0

Pada 21 Juli 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merilis sebuah video di media sosial Instagram yang menjelaskan keputusan untuk melakukan reorganisasi ulang eselon tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU). Dalam reorganisasi ini, Panglima ZSU Jenderal Oleksandr Syrskyi digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Mykhailo Drapatyi sementara Mayjen Ihor Skybiuk ditunjuk sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan ZSU. Zelenskyy menambahkan bahwa dia berterima kasih kepada Jenderal Syrskyi atas kepemimpinannya, khususnya dalam operasi pertahanan Kyiv, Kharkiv, dan serangan ZSU ke wilayah Kursk Rusia. Selain itu, Zelenskyy menjelaskan bahwa seluruh elemen pemerintah Ukraina memiliki tujuan bulat yaitu untuk mengalahkan pasukan invasi Rusia dan menciptakan kondisi di medan tempur yang lebih menguntungkan untuk dilakukannya negosiasi perdamaian.

Menanggapi pergantian tersebut, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Mykhailo Fedorov menyampaikan selamat kepada Mayjen Drapatyi melalui media sosial Telegram. Fedorov menambahkan bahwa penunjukkan Drapatyi memberikan harapan baru bagi pengembangan kapabilitas ZSU serta menunjukkan bahwa suara yang mendorong perubahan tidak akan bisa dibendung. Federov juga menekankan bahwa saat ini Ukraina perlu beradaptasi lebih cepat di medan pertempuran untuk menghadapi dinamika terbaru dengan merancang kebijakan dan sistem yang dapat memperbaiki kesalahan strategi sebelumnya. Sementara itu, Koresponden France24 di Ukraina Gulliver Cragg menyatakan penunjukan Mayjen Drapatyi sebagai Panglima ZSU merupakan sebuah kemenangan bagi demonstrasi masyarakat yang mendesak Presiden Zelenskyy untuk mengganti Jenderal Syrskyi. Cragg menambahkan bahwa Mayjen Drapatyi sendiri merupakan kandidat Panglima ZSU yang didukung Fedorov sebelum beliau dicopot sebagai Menhan beberapa minggu sebelumnya. Di sisi lain, Rusia merespon penunjukkan Mayjen Drapatyi dengan mengeluarkan surat penangkapan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan pada periode 2017-2019.

Keputusan Presiden Zelenskyy untuk melakukan reorganisasi ZSU merupakan akibat dari krisis politik yang dipicu akibat dari pemecatan Mykhailo Fedorov sebagai Menhan yang terjadi pada 15 Juli 2026. Akibat dari pemecatan ini, warga Ukraina di berbagai kota seperti Kyiv, Kharkiv, Odessa, dan Lviv melancarkan protes massal sebagai bentuk penentangan terhadap keputusan Presiden Zelenskyy. Para demonstran mendesak agar Presiden Zelenskyy mengangkat kembali Mykhailo Fedorov sebagai Menhan sekaligus mencopot Jenderal Oleksander Syrskyi dari jabatannya sebagai Panglima ZSU. Dilansir dari Kyiv Independent, para demonstran menyatakan walaupun Syrskyi telah dicopot, protes akan tetap berlanjut hingga Presiden Zelenskyy memenuhi seluruh tuntutan mereka.

Jepang Hibahkan Peralatan Militer Untuk Kerajaan Kamboja

, , , , , , , , , 0

Pada 20 Juli 2026, Menter Pertahanan (Menhan) Kamboja Tea Seiha dan Duta Besar Jepang untuk Kamboja Ueno Atsushi menandatangani perjanjian bantuan keamanan (OSA) di Phnom Penh. Dalam perjanjian ini, Jepang akan menghibahkan peralatan tempur seperti sistem komunikasi militer canggih serta kapal patroli dengan nilai sebesar USD 3 juta kepada Angkatan Darat (RCA) dan Angkatan Laut (RCN) Kerajaan Kamboja. Dilansir dari Bangkok Post, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jepang menyatakan dalam sebuah rilis pers bahwa OSA akan memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan kapabilitas Militer Kamboja. Kemenlu Jepang menambahkan peningkatan kemampuan ini dapat memberikan dampak positif hubungan bilateral antara kedua negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Kamboja Ueno Atsushi menyatakan dalam konferensi pers bahwa penandatanganan OSA merupakan bentuk dari komitmen Jepang untuk meningkatkan keamanan regional kawasan Asia Tenggara. Dubes Ueno menambahkan bahwa perjanjian ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama baru antara RCA dan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dalam hal pengembangan komunikasi militer. Dalam hal ini, terdapat beberapa program yang sedang didiskusikan oleh kedua belah pihak seperti pertukaran perwira RCA dan JSDF serta pembangunan pusat pendidikan komunikasi militer khusus untuk Militer Kamboja. Dubes Ueno menambahkan bahwa dia yakin kerja sama pertahanan antara Jepang dan Kamboja telah memasuki tahap baru dengan penandatanganan OSA namun dibutuhkan konsultasi komprehensif untuk menentukan arah yang akan diambil.

Keinginan Jepang untuk membangun kerja sama pertahanan dengan Kamboja bukanlah hal yang baru karena pada Mei 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang saat itu, Shigeru Ishiba, menyampaikan keinginannya untuk memberikan hibah peralatan militer dengan skema OSA. Dengan ditandatanganinnya perjanjian ini, Kamboja telah menjadi negara ke-5 di kawasan Asia Tenggara yang telah menerima hibah peralatan militer dari Jepang menggunakan skema OSA. Dilansir dari Japan Today, aksi ini merupakan bagian dari langkah strategis Jepang unuk mengimbangi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik dengan memberikan bantuan ekonomi atau hibah kepada negara yang membutuhkan menggunakan skema fleksibel seperti OSA.

Sejarah Dan Revolusi RMA: Dari Era Soviet Hingga Perang Ukraina

, , , , , , 0

Sejak dunia mengalami perkembangan teknologi digital pesat dari dekade 1980an, terjadi sebuah perubahan radikal dalam bagaimana militer di berbagai belahan dunia mengembangkan doktrin, strategi, taktik, dan sistem organisasi untuk menghadapi musuh mereka. Perubahan radikal ini pada akhirnya melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai revolution in military affairs (RMA). Konsep ini dikembangkan oleh Marsekal Nikolai Vasilyevich Ogarkov yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Jenderal Militer Uni Soviet pada 1977-1984. Dalam konsep ini Marsekal Ogarkov ingin Militer Uni Soviet untuk melakukan reformasi radikal dengan mengurangi jumlah pasukan untuk merampingkan organisasi yang membengkak, meningkatkan investasi sektor industri pertahanan dalam mengembangkan teknologi terbaru, serta mendorong komputerisasi dalam seluruh elemen militer Uni Soviet. Konsep ini digagas oleh Marsekal Ogarkov karena perkembangan teknologi digital akan menyebabkan banyak pemikiran ortodoks untuk ditinggalkan karena musuh memiliki kemampuan untuk menyerang belasan target taktis dan strategis sekaligus dengan persenjataan presisi tinggi. Selain itu, koordinasi antar matra akan dipermudah dengan sistem komunikasi jaringan dan satelit yang mampu menjangkau wilayah lebih luas.

Tidak lama setelah Marsekal Ogarkov menggagas RMA, Pentagon Amerika Serikat mengembangkan dan pada akhirnya mengimplementasikannya di Perang Teluk yang mana saat itu, pasukan koalisi pembebasan Kuwait berhasil menghancurkan sebagian besar Tentara Ba’ath Irak dengan berbagai senjata presisi tinggi yang diluncurkan pesawat tempur, kendaraan darat, dan kapal laut. Selain menghancurkan target dengan presisi tinggi, pasukan koalisi juga mampu berkoordinasi dengan berbagai matra karena adanya sistem komunikasi satelit terintegrasi sehingga mereka dapat bertempur sebagai sebuah kesatuan. Efektivitas dari konsep ini di Perang Teluk pada akhirnya mendorong berbagai negara untuk menggunakan konsep RMA sebagai dasar pengembangan postur pertahanan yang lebih relevan sekaligus mendorong reorganisasi militer untuk mengakomodasi perkembangan teknologi baru.

Tiga setengah dekade sejak konflik tersebut rampung, konsep RMA telah mengalami perkembangan signifikan akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina yang terjadi pada 24 Februari 2022. Perkembangan ini terjadi karena terdapat berbagai aset baru yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU) dan Militer Rusia (RF) sebagai force multiplier seperti first person view (FPV) drone, unmanned ground vehicle (UGV), dan sistem manajemen medan tempur (BMS) generasi baru seperti DELTA. Seluruh aset force multiplier ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam perang yang hingga saat ini masih berlangsung dan dalam latihan berama dengan Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO), spesifiknya latihan bersama Hedgehog 2025. Dalam Latihan bersama Hedgehog 2025, yang mempertemukan lebih dari 16.000 personel dari 12 negara Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dalam latihan tersebut, satu tim kecil berisi sekitar sepuluh operator drone ZSU yang memanfaatkan sistem DELTA berhasil melumpuhkan dua batalion NATO. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini perkembangan teknologi canggih telah mencapai sebuah titik baru yang mana seorang serdadu kini mampu untuk menghancurkan beberapa aset strategis musuh sekaligus hanya dengan menggunakan drone kecil yang dilengkapi dengan peledak. Kapabilitas ini, diperkuat dengan adanya sistem komunikasi generasi baru seperti DELTA, mampu memberikan satu regu kemampuan untuk menghadapi beberapa batalion musuh. Hal ini merupakan perkembangan signifikan karena keberadaan drone yang dibantu dengan BMS generasi baru telah menyebabkan perubahan fundamental dalam hal domain awareness medan pertempuran dari yang sebelumnya bersifat siloed dan terbatas menjadi transparansi absolut.

Seluruh hal ini dapat dianggap sebagai pencetus reformasi atau revolusi RMA karena sebelum Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, tidak ada yang menganggap bahwa drone FPV yang diproduksi secara massal dapat memberikan dampak strategis di medan pertempuran. Efektivitas ini pada akhirnya menciptakan efek berantai yang mana berbagai negara, baik itu sekutu atau rival Ukraina, mulai meninggalkan pemikiran lama tentang perang modern dengan mempelajari secara saksama bagaimana mereka dapat mengerahkan aset-aset mereka secara efektif sekaligus menggerus efektivitas musuh. Sebagai studi kasus, pasca berakhirnya latihan bersama Hedgehog 2025, NATO berupaya untuk memastikan bahwa pasukan mereka siap untuk menghadapi perang modern dengan melakukan reformasi struktural komprehensif. Reformasi yang hingga saat ini sedang berlanjut mencakup penyesuaian doktrin dan taktik, percepatan adaptasi BMS generasi baru di setiap level komando, dan meningkatkan investasi dalam industri pertahanan domestik untuk mengembangkan drone kecil yang dapat digunakan sebagai pengintai sekaligus penyerang.

Akan tetapi, upaya ini telah mendapatkan pertentangan dari berbagai elemen yang mencakup sektor militer dan non-militer. Dalam sektor militer, pertentangan ini ada karena dua hal yakni anggapan bahwa NATO tidak seharusnya mengadaptasikan seluruh pelajaran dari Ukraina serta pandangan bahwa integrasi drone kecil dan BMS generasi baru dalam struktur komando pasukan terlalu terburu-buru. Sementara itu dalam sektor non-militer, khususnya dalam industri pertahanan, terdapat keengganan untuk mengembangkan drone kecil karena mereka masih menganggap persenjataan teknologi tinggi dengan waktu produksi lama masih memiliki ruang di medan tempur modern.

 

NATO Selenggarakan KTT Di Ankara

, , , , , , , 0

Pada 7 Juli 2026, Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) di Ankara, Turki untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pertahanan Eropa dan Amerika Serikat di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks. Dalam KTT tahun ini, isu yang dibahas diantaranya adalah peningkatan investasi pertahanan, peningkatan produksi senjata dan pembukaan ruang inovasi, dan koordinasi pembelian senjata antara negara-negara Eropa. Selanjutnya, para delegasi juga akan membahas bagaimana NATO dapat meningkatkan postur pertahanannya dengan mengembangkan teknologi antariksa, pengawasan, sistem pertahanan udara terintegrasi (IADS), dan kapabilitas serang jarak jauh. Selain itu, terdapat juga pembahasan dalam bagaimana NATO dapat mengintegrasikan perkembangan taktik dan teknologi di Ukraina ke dalam doktrin resmi aliansi untuk mempertahankan kesiapan operasional jika terjadi eskalasi di perbatasan timur.

Tidak lama setelah KTT rampung, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte menyampaikan dalam konferensi pers beberapa inisiatif untuk merombak tata kelola industri pertahanan Eropa dan komitmen investasi pertahanan berkelanjutan dengan nilai USD 40 miliar. Dilansir dari SANA, inisiatif dan komitmen ini merupakan respon dari NATO terhadap kritik dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menganggap bahwa Eropa tidak serius dalam mengembangkan pertahannya karena mereka terlalu bergantung kepada Militer AS. Selanjutnya, industri pertahanan Eropa seperti SAAB dan Rheinmetall menandatangani perjanjian produksi senjata bersama dengan perusahaan AS Northrop Grumman dan Lockheed Martin. Selain itu, Menhan Jerman Johann Wadephul mengumumkan bahwa NATO berkomitmen untuk mengirimkan paket bantuan finansial kepada Ukraina dengan nilai sebesar USD 140 miliar. Menurut Menhan Johann, bantuan ini penting karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan Militer Ukraina (ZSU) dalam menghadapi gempuran pasukan Rusia di wilayah Donbass.

KTT NATO tahun 2026 memiliki bobot yang lebih signifikan dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya karena aliansi sedang menghadapi berbagai isu seperti AS yang semakin isolasionis dan Eropa yang berusaha untuk membangun ulang kapasitas pertahanan mereka. Menurut analis senior Royal United Service Institute (RUSI) Jack Watling, komitmen finansial yang diberikan oleh negara anggota NATO merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan dari pihak AS. Di sisi lain, Presiden Global Policy Institute Paolo von Schirach menyatakan tujuan dari KTT ini adalah untuk memproyeksikan persatuan dengan menunjukkan bahwa NATO, walaupun memiliki perseteruan internal, masih mampu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemhan Jepang Akan Bentuk Biro Baru Untuk Kerja Sama Internasional

, , , , , , 0

Pada 7 Juli 2026, kanal media Jepang Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi berencana untuk membentuk sebuah biro baru dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang. Tujuan dari biro baru ini adalah untuk meningkatkan postur pertahanan Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan dengan meningkatkan koordinasi dengan negara sekutu dan mitra serta mendukung kebijakan ekspor persenjataan. Dilansir dari Asia News Network, pemerintahan PM Takaichi berencana untuk merampungkan rencana dan pembentukan biro baru ini dalam tahun fiskal selanjutnya dengan mengajukan amandemen terhadap undang-undang (UU) Kemhan dan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF).

Pasar menanggapi perkembangan ini secara positif dan hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya harga saham dari beberapa perusahaan dan konglomerat Jepang yang berhubungan dengan sektor. Dilansir dari Investing.com, harga saham Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corp, Kawasaki Heavy Industries, Tokyo Keiki, dan NEC Corp mengalami penguatan dari kisaran 4% hingga 10%. Penguatan ini terjadi karena pasar menganggap pembuatan biro baru akan membuka peluang baru bagi ekspor persenjataan Jepang. Selain reaksi pasar yang positif, pembuatan biro baru dapat mengurangi beban kerja Biro Kebijakan Pertahanan Kemhan Jepang yang saat ini bertugas untuk mendukung kebijakan ekspor pertahanan. Rencana ini juga memiliki nilai historis karena pembentukan biro baru ini merupakan ekspansi pertama yang dilakukan oleh Kemhan Jepang sejak pembentukan Biro Kebijakan Regional pada tahun 2007.

Pembentukan biro baru merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk melakukan reformasi terhadap tata kelola pertahanan negara guna menghadapi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Keputusan ini bukanlah suatu hal yang baru karena beberapa bulan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Shinjiro Koizumi mengumumkan pembentukan Badan Perencanaan Pertahanan Pasifik. Badan ini memiliki tugas untuk mengkaji struktur JSDF dan efisiensi nya dalam skenario pertahanan kawasan Indo-Pasifik. Selain membentuk biro baru dalam Kemhan, pemerintah Jepang juga sedang mengkaji kemungkinan nasionalisasi beberapa pabrik industri pertahanan untuk menjamin ketersediaan amunisi dan peralatan militer lainnya dalam skenario darurat nasional.

Polandia Akan Buka Akses Data Bantuan Senjata Ukraina Sejak 2022

, , , , , , , 0

Pada 5 Juli 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz menyatakan kepada media bahwa mereka akan membuka data bantuan senjata yang telah diberikan kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Menhan Kamysz menambahkan langkah ini dilakukan setelah Kemhan melakukan konsultasi dengan Perdana Menteri (PM) Donald Tusk untuk memberikan publik transparansi penuh tentang bantuan senjata yang telah diberikan oleh Polandia terhadap Ukraina. Selain membuka data bantuan senjata, Menhan Kamysz juga telah memerintahkan Badan Kontra-Intelijen Militer Polandia (SKW) untuk menyelidiki pihak yang ingin mendapatkan akses informasi rahasia. Menurut Menhan Kamysz, langkah ini penting karena saat ini perbatasan timur Polandia sedang berada dalam status siaga perang sehingga negara perlu memastikan bahwa siapapun yang mengancam keamanan nasional dapat menghadapi pertanggungjawaban.

Keputusan Menhan Kamysz untuk membuka data dari bantuan senjata kepada Ukraina dilakukan akibat dari dua faktor yakni sengketa diplomatik antara kedua negara dan politik internal Polandia. Dalam hal sengketa diplomatik Polandia-Ukraina, hal ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memberikan Komando Utara Pasukan Khusus Ukraina (SSO) gelar “Pahlawan Tentara Insurgensi Ukraina”. Penamaan ini memicu reaksi tajam dari eselon tertinggi pemerintahan Polandia karena dalam sejarah mereka UPA merupakan organisasi yang melakukan pembersihan etnis di wilayah Volhynia dan Galicia Timur pada masa perang dunia 2. Selain memicu reaksi tajam, Presiden Polandia Karol Nawrocki memutuskan untuk menarik penghargaan medali Order of the White Eagle yang diberikan kepada Presiden Zelenskyy pada tahun 2023. Sementara itu dari sisi politik internal Polandia, Menhan Kamysz ingin menepis tuduhan dari Ketua Parlemen Nasional (Sejm) dan Wakil Ketua Partai Konfederasi Krzysztof Bosak bahwa pemerintah telah mengirimkan rudal pencegat tipe PAC-3 secara rahasia.

Sengketa diplomatik antara Polandia dan Ukraina bukan suatu hal yang baru karena walaupun mereka sekutu dekat, kedua negara masih memiliki trauma sejarah yang memiliki potensi untuk memperburuk hubungan. Selain isu trauma sejarah, kedua negara juga pernah menghadapi sengketa serupa pada tahun 2022 saat sebuah rudal dari sistem pertahanan udara S-300 milik Angkatan Udara Ukraina (UAF) menghantam desa Przewodów. Akibat dari insiden ini, hubungan antara Ukraina dan Polandia sempat memburuk karena Presiden Zelenskyy bersikeras bahwa Rusia yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Ukraina Tandatangan Kontrak Pembelian 16 Pesawat Tempur Gripen-E

, , , , , 0

Pada 30 Juni 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan di media sosial Telegram bahwa mereka telah menandatangani kontrak pembelian 16 pesawat tempur multiguna JAS-39E Gripen dari Swedia. Zelenskyy menambahkan kontrak pembelian ini akan mencakup bantuan dari berbagai aspek yang dapat mempertahankan kesiapan operasional pesawat dalam kondisi perang seperti perbaikan berkala, bantuan teknis, dan transfer teknologi. Selanjutnya, Zelenskyy menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Swedia Pal Jonson untuk mendiskusikan implementasi kontrak Gripen serta potensi kerja sama pertahanan antara kedua negara yang mencakup upaya anti drone dan rudal balistik. Selain itu, Zelenskyy menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Swedia atas dukungan yang telah mereka berikan kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.

Menanggapi perkembangan tersebut, CEO SAAB Micael Johansson menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dia bangga produknya akan digunakan oleh Ukraina untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dari serangan Rusia. Micael menambahkan bahwa JAS-39E Gripen merupakan pesawat tempur kelas dunia yang memiliki kemampuan untuk melancarkan beberapa misi sekaligus. Micael yakin kapabilitas ini akan meningkatkan efektivitas dari sistem pertahanan udara terintegrasi (IADS) Ukraina dalam menjaga rakyat, infrastruktur, dan fasilitas penting dari serangan drone kamikaze dan rudal balistik Rusia. Sementara itu Menhan Swedia Pal Jonson menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kontrak pembelian Gripen merupakan perjanjian yang melengkapi komitmen hibah pesawat Gripen varian C/D. Menhan Pal menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan langkah pertama dari ambisi Angkatan Udara Ukraina (UAF) yang ingin mengoperasikan sekitar 150 pesawat tempur Gripen E.

Pembelian dan hibah pesawat tempur JAS-39 Gripen merupakan bagian dari upaya keseluruhan UAF untuk memperkuat kapabilitas mereka untuk menghadapi serangan udara Rusia sekaligus melancarkan serangan strategis terhadap instalasi militer musuh. Hal ini merupakan langkah baik menurut pakar pertahanan udara seperti Justin Bronk dari Royal United Services Institute (RUSI) karena Gripen mampu beroperasi di medan tempur tangguh. Ketangguhan ini juga diperkuat dengan kapabilitas yang cukup mengesankan karena selain dilengkapi dengan radar AESA dan sensor canggih, pesawat tempur ini juga dapat mengangkut berbagai tipe rudal anti-udara, anti-darat, anti-radar, dan anti-kapal.

Korea Utara Kecam Latihan Bersama Resolute Dragon

, , , , , , , 0

Pada 29 Juni 2026, kanal media resmi Korea Utara, Badan Berita Pusat Korea (KCNA) merilis sebuah pernyataan yang mengecam latihan bersama Resolute Dragon antara Jepang dan Amerika Serikat yang diselenggarakan di Pulau Kyushu dan Okinawa. Dalam pernyataan tersebut, KCNA menuding bahwa Jepang sedang berusaha untuk menggunakan kondisi geopolitik yang semakin rumit untuk mengubah dirinya menjadi ‘negara yang mempersiapkan diri untuk perang’. Selanjutnya, KCNA juga menganggap bahwa latihan bersama ini merupakan upaya Jepang untuk mengembangkan ulang kemampuan serangan amfibi mereka yang sebelumnya telah dibatasi sejak akhir perang dunia kedua (PD2). Selain itu, Korea Utara juga mengklaim ketegangan regional saat ini diakibatkan oleh aliansi militer antara Amerika Serikat dan Jepang yang semakin dekat.

Selain mengkritik latihan bersama Resolute Dragon, KCNA juga mengkritik uji coba rudal serang jarak jauh yang telah diselenggarakan oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dalam latihan bersama periode April-Mei 2026. Uji coba tersebut, menurut pandangan Korea Utara, merupakan langkah preemptive yang bertujuan untuk menyerang negara tetangga jika Amerika Serikat memutuskan untuk melancarkan perang terbuka di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menurut Korea Utara merupakan kemungkinan yang tidak bisa ditoleransi karena jika Jepang berhasil mempersiapkan diri untuk perang, keamanan Semenanjung Korea dan kawasan dapat terancam. Pernyataan KCNA ini diakhiri dengan sebuah ancaman bahwa Korea Utara akan menghancurkan Jepang jika mereka tetap melanjutkan pengembangan kekuatan militer, melakukan aksi provokatif, dan menjadi pion bagi pedagang senjata terbesar di dunia.

Pernyataan ini bukan pertama kalinya Korea Utara menyampaikan kecaman terhadap Jepang karena pada Februari 2026, koran Partai Pekerja Korea Utara (WPK) Rodong Sinmun merilis sebuah artikel yang mengkategorikan Jepang sebagai bangsa penjahat perang. Artikel ini dipublikasikan tidak lama setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi merampungkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Kanada. Selain mengkritik Jepang secara keseluruhan, Korea Utara juga telah menyampaikan pernyataan serupa terhadap pemerintahan PM Takaichi akibat dari upayanya untuk mengamandemen konstitusi Jepang dan kodifikasi status JSDF.

Jepang dan Korea Selatan Sepakat Untuk Tingkatkan Pertukaran Personel Militer

, , , , , , 0

Pada 28 Juni 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan untuk membahas peluang kerja sama pertahanan antara kedua negara dengan Menhan Korsel Ahn Gyu-back. Dalam pertemuan tersebut, Kedua menhan sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dalam bidang seperti pertukaran personel serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI). Dalam hal pertukaran personel, kedua negara akan meningkatkan interaksi dan pertukaran ilmu antara tim akrobat Blue Impulse dari Pasukan Pertahanan Udara Jepang (JASDF) serta tim akrobat Black Eagle dari Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF). Selain itu, kedua negara juga menyampaikan komitmen bersama untuk melucuti persenjataan nuklir Korea Utara agar perdamaian permanen dapat tercapai di Semenanjung Korea.

Setelah pertemuan rampung, Menhan Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa kerja sama pertahanan antara Jepang dan Korea Selatan saat ini sedang meningkat secara bertahap berdasarkan prinsip kepercayaan mutual. Selanjutnya, Menhan Koizumi kembali menyampaikan kekhawatiran terhadap ketegangan militer di kawasan Indo-Pasifik dengan meningkatnya kerja sama pertahanan antara Rusia dan China. Kerja sama ini juga diperkuat dengan patroli bersama antara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) China dan Angkatan Udara Rusia (VKS) di Laut Jepang serta Laut China Timur. Menurut Koizumi, patroli tersebut dapat dianggap sebagai aksi show of force yang dilakukan untuk mengitimidasi Jepang. Setelah konferensi pers rampung, Menhan Koizumi berkunjung ke Pangkalan Udara Wonju di Provinsi Gangwon untuk melihat kondisi tim akrobat Black Eagles ROKAF. Kunjungan ini dianggap sebagai tindak lanjut dari perbincangan antara kedua menhan Januari lalu tentang isu pemberian bahan bakar bagi pesawat ROKAF yang mendarat di Jepang.

Pertemuan antara Menhan Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. Hal ini telah membuahkan beberapa hasil positif seperti kembali dilaksanakannya latihan bersama SAREX antara Pasukan Pertahanan Maritim Jepang (JMSDF) dan Angkatan Laut Korea Selatan (ROKN). Akan tetapi, program lain yang bersifat semi-aliansi seperti perjanjian acquisition and cross-servicing agreement (ACSA) sulit untuk dilakukan akibat dari isu sejarah antara Korea Selatan dan Jepang.

Load More