Think

WhatsApp Image 2024-10-10 at 13.10.49_03b6ec3e

October 10 2024

Pembelian F-15EX Eagle II Indonesia: Deterrence dan Power Projection Dalam Satu Paket

Windriargo Hario Widodo Security and Defence, Think amerika serikat, Deterrence, Indonesia, Power Projection 0

Pada 10 Februari 2022, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 pesawat tempur multiguna F-15EX Eagle II dan peralatan pendukung lainnya seperti radar, peralatan perang eletronika (pernika), dan persenjatan ke Indonesia dengan harga perkiraan sebesar USD 13,9 miliar. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang membahas kontrak pembelian F-15EX dan skema pembayaran yang akan diberlakukan dalam pembelian tersebut pada 20 November 2022. Negosiasi ini berlanjut dan membuahkan hasil pada 21 Agustus 2023 dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari dan Boeing Defense yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Manajer Program Boeing Fighters Mark Sears untuk membeli 24 pesawat tempur F-15EX Eagle II. Pembelian tersebut dilakukan berdasarkan skema penjualan militer asing (FMS) dari Amerika Serikat.

F-15EX Eagle II merupakan sebuah pesawat tempur multiguna yang dikembangkan dari F-15E Strike Eagle sebagai pengganti bagi pesawat tempur F-15C/D Eagle Angkatan Udara Amerika Serikat yang semakin usang. Pesawat tempur ini digerakkan oleh dua mesin turbofan F110-GE-129 buatan General Electric yang merupakan mesin standar bagi 80% keseluruhan armada F-15E Amerika Serikat. Pesawat ini juga dilengkapi dengan radar dan sensor canggih, sistem kendali fly-by-wire, kokpit kaca yang dilengkapi dengan head-up display (HUD) modern, dan hardpoints yang dapat membawa muatan senjata sebesar 29,500 pon (13,300 kg). Persenjataan yang dapat digunakan oleh pesawat ini juga bervariasi dari persenjataan anti udara seperti rudal AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, dan AIM-260 JATM, rudal penjelajah AGM-158 JASSM, rudal anti radar AGM-88 HARM, bom GBU-31/38 JDAM, bom diameter kecil GBU-39, dan bom nuklir B61-12. Pesawat tempur ini juga memiliki jangkauan tempur yang cukup jauh yaitu 1,200 nm (2,200 km).

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa F-15EX Eagle II memiliki kapabilitas yang mengesankan karena pesawat tempur ini memiliki jarak tempur yang cukup jauh dan dapat mengangkut muatan senjata besar. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi angkatan udara yang menggunakan F-15EX karena pesawat ini dapat mengudara lebih lama dan dapat digunakan secara fleksibel. Selain itu karena pesawat ini merupakan pesawat buatan Amerika Serikat, sistem komunikasi yang digunakan sudah terintegrasi dengan sistem tautan data Link 16. Integrasi sistem Link 16 merupakan salah satu keuntungan unik yang dimiliki oleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Amerika Serikat dan negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) karena sistem tautan data ini meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi antara skadron dan matra lain. Hal ini dapat terjadi karena Link 16 memiliki fitur yang mana sistem tersebut mengirimkan data terbaru dan membagikannya kepada seluruh pasukan yang membutuhkan sehingga mereka mendapatkan gambaran taktis dan strategis menyeluruh.

Saat ini negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang pembelian 24 F-15EX Eagle II masih berlanjut. Jika kontrak tersebut dirampungkan TNI AU akan memiliki salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia dan hal ini dapat meningkatkan kapabilitas TNI AU serta meningkatkan deterrence dan power projection Indonesia. Kapabilitas utama yang diberikan oleh F-15EX dalam meningkatkan kekuatan TNI AU adalah kemampuannya untuk terbang dengan jarak jauh, hal ini membuat F-15EX sebagai kandidat yang ideal untuk mempertahankan wilayah udara Indonesia yang luas. Selain itu kemampuan lain dari F-15EX yang dapat menguntungkan TNI AU adalah kapabilitasnya untuk mengangkut berbagai variasi persenjataan karena pesawat tempur tersebut bisa digunakan untuk melaksanakan operasi pertahanan udara, bantuan udara, dan penyerangan strategis. Dari kemampuan untuk melancarkan ketiga operasi tersebut, kemampuan untuk melakukan penyerangan strategis merupakan keuntungan yang saat ini tidak dimiliki oleh TNI AU. Keuntungan ini, yang dapat terwujud karena F-15EX, secara langsung meningkatkan kapabilitas deterrence Indonesia karena pesawat tempur ini dapat mengangkut persenjataan yang membuat musuh potensial berpikir ulang sebelum mereka menyerang Indonesia. Selain itu kapabilitas ini juga secara tidak langsung mengembalikan kemampuan power projection Indonesia karena F-15EX dapat mengangkut persenjataan yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan strategis ke dalam wilayah musuh dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan pasukan cadangan dan infrastruktur pendukung mereka.

Power projection dan serangan strategis merupakan kapabilitas yang tidak dimiliki oleh TNI AU sejak tahun 1965. Sebelum peristiwa G30S/PKI TNI AU memiliki pesawat dengan kapabilitas power projection dan deep strike yakni Tu-16 Badger. Pada tahun 1961 Indonesia membeli 26 pesawat pengebom strategis Tu-16 Badger dari Uni Soviet. Pesawat pengebom tersebut dibeli akibat dari kondisi politik dan geopolitik perang dingin yang mengharuskan TNI AU untuk memiliki pesawat yang dapat menjadi penyerang jarak jauh. Tu-16 yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan penyerangan jarak jauh tetapi juga pengintaian dan penyerang anti kapal. Pesawat ini digunakan oleh TNI AU hingga tahun 1965 akan tetapi peristiwa G30S/PKI dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet mengharuskan TNI AU untuk memensiunkan pengebom strategis ini. Jika dibandingkan dengan F-15EX yang akan dibeli oleh Indonesia, Tu-16 hanya unggul di aspek jarak tempur yaitu 3,900 nm (7,200 km). Keunggulan ini merupakan sesuatu yang tidak mengejutkan karena kedua pesawat sudah memiliki perbedaan peran yang mencolok, F-15EX merupakan pesawat tempur multiguna yang bisa digunakan untuk berbagai misi sementara Tu-16 merupakan pesawat pengebom strategis yang hanya dapat digunakan untuk beberapa misi (pengeboman strategis dan interdiksi maritim).

October 9 2024

Krisis Demografi China, Tantangan Keamanan Ekonomi dengan Implikasi Jangka Panjang

Afri Sembiring Economy, Think Demografi, Keamanan Ekonomi, Krisis Ekonomi 0

China dihadapkan tantangan terkait krisis demografi, seperti populasi lansia yang terus meningkat. Saat ini, lebih dari 20% warga China berusia 60 tahun ke atas, dan jumlahnya diperkirakan mencapai 400 juta pada 2040. Banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan untuk menitipkan orang tua mereka di panti jompo, namun terhalang oleh biaya fasilitas perawatan lansia di China yang tergolong tinggi untuk fasilitas swasta, serta memiliki daftar tunggu yang panjang untuk fasilitas umum. Hal ini lalu membuat beberapa diantaranya lebih memilih untuk merawat orang tua mereka sendiri.

Namun demikian, kebijakan satu anak yang sempat diterapkan China dari tahun 1980 hingga 2015 kemudian dinilai membuat tanggung jawab tersebut semakin berat, karena anak-anak tunggal harus merawat lebih banyak orang tua dan kakek-nenek. Menurut peneliti senior Zhao Litao di Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura, hal ini memberikan tekanan signifikan pada tenaga kerja yang menurun di tengah penyusutan populasi.

Disisi lain, China dikabarkan berencana menaikkan batas usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1950-an guna mengatasi menyusutnya jumlah tenaga kerja. Usia pensiun untuk pria akan naik dari 60 menjadi 63 tahun, sementara bagi wanita pekerja kerah biru atau yang melakukan pekerjaan kasar akan naik dari 50 menjadi 55 tahun dan pekerja kerah putih atau yang melakukan pekerjaan kantoran akan naik dari 55 menjadi 58 tahun. Kebijakan ini akan diberlakukan bertahap mulai 2025.

Yi Fuxian, seorang ahli demografi China dan ilmuwan senior di University of Wisconsin-Madison, serta Eli Friedman, seorang pakar politik tenaga kerja China di Cornell University, Amerika Serikat menganggap perubahan ini terlambat dan mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah demografis dan ekonomi yang dihadapi China. China dihadapkan oleh tantangan populasi yang menua serta tingkat kelahiran yang rendah. Disisi lain, penundaan usia pensiun juga dinilai dapat memperburuk pengangguran kaum muda. Hal ini lalu menimbulkan dilema bagi pemerintah China, yang berhati-hati untuk tidak membuat perubahan drastis demi mencegah kerusuhan sosial.

Tidak sampai disitu saja, krisis demografi yang sedang dihadapi China juga diperparah dengan menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya perceraian. Jumlah pernikahan di China terus merosot, dari sekitar 13 juta pada tahun 2013 menjadi di bawah 7 juta pada 2022, dan sedikit meningkat mendekati 8 juta pada 2023. Di sisi lain, angka perceraian terus melonjak, mencapai 4,7 juta pada 2019, dan naik 25% pada 2023 setelah diberlakukan kebijakan “masa tenang” 30 hari sebelum perceraian.

Krisis demografi dari sisi keamanan manusia

Dalam konteks keamanan manusia[1], krisis demografi China dapat dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial domestik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri[2].

Ketegangan internal yang diakibatkan oleh krisis demografi dapat memperlemah stabilitas domestik dan memaksa China untuk lebih fokus pada urusan internal[3]. Hal ini diperkirakan dapat membatasi China untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri.

Dampak keamanan ekonomi

Keamanan ekonomi, sebagai salah satu dari tujuh dimensi[4] dalam konteks keamanan manusia dinilai memiliki dampak paling besar dalam krisis demografi China, karena dapat meluas ke berbagai aspek lainnya dan hubungan internasional negara China.

Krisis demografi menyebabkan penurunan populasi usia kerja, yang mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif akan mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi China, seperti manufaktur dan teknologi, yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Ketika jumlah pekerja menurun, biaya tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing China di pasar global.

China, yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta mengandalkan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk mempertahankan posisi internasionalnya mungkin akan kesulitan. Penurunan produktivitas dapat memperlambat laju pertumbuhan yang berpotensi melemahkan posisi China sebagai kekuatan ekonomi global. Hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan China dalam menjalankan proyek geopolitik besar seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar.

Implikasi Jangka Panjang

Dampak pada keamanan ekonomi dapat memengaruhi dimensi lain dari keamanan manusia, seperti keamanan kesehatan keamanan sosial, dan keamanan pribadi (karena meningkatnya ketimpangan sosial). Penurunan ekonomi juga dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih luas di dalam negeri, yang pada akhirnya berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri China.

China mungkin perlu mengadopsi pendekatan yang menyeluruh, dengan menyeimbangkan antara reformasi kebijakan domestik dan peningkatan hubungan internasional. Mereformasi sistem kesejahteraan juga menjadi hal lain yang dapat dipertimbangakan untuk mempertahankan keamanan ekonomi di tengah tantangan krisis demografinya, dengan diversifikasi ekonomi dan integrasi teknologi yang tidak kalah penting dalam menjaga daya saing dan pertumbuhan jangka panjang.

Disisi lain, krisis demografi China tidak hanya akan memengaruhi ekonomi domestik, tetapi juga perekonomian global yang sangat tergantung pada China sebagai pabrik dunia. Penurunan output China akan mempengaruhi rantai pasokan global, menyebabkan gangguan ekonomi di negara-negara lain yang bergantung pada ekspor atau impor dari China. Dalam hubungan internasional, negara-negara yang memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dapat terpengaruh, sehingga memperburuk ketidakstabilan ekonomi global.

[1] CHS (Commission on Human Security), Human Security Now. New York:

Commission on Human Security. 2003

[2] Ren Xiao, “Human Security in Practice: The Chinese Experience” (2019): 45–65.

[3] D Alperovitch and G M Graff, World on the Brink (PublicAffairs, 2024), https://books.google.co.id/books?id=yOXPEAAAQBAJ.

[4] Tim Robinson and Julie Gill, “Global Human Security” 052, no. April (2021).

Photo: Chinese honour guards are seen during the arrival of Russia's President Vladimir Putin ahead of the Third Belt and Road Forum at Beijing Capital International Airport in Beijing, China, October 17, 2023. Credit: Parker Song/Pool via REUTERS

October 8 2024

Apa Arti Latihan Militer Bersama Cina-Rusia bagi Aliansi AS?

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Cina, Rusia 0

Beberapa waktu lalu, Rusia mengumumkan bahwa mereka telah memulai latihan angkatan laut dan udara yang ekstensif dengan melibatkan lebih dari 400 kapal angkatan laut, 120 pesawat militer, dan 90.000 tentara. Latihan berskala besar yang disebut “Ocean-2024” ini melibatkan Cina dan sudah berlangsung hingga tanggal 16 September lalu. Latihan militer ini dibagi menjadi dua fase dengan fase pertama diadakan bersamaan dengan latihan strategis Ocean-2024 Rusia, dan fase kedua merupakan sesi mandiri.

Tidak hanya itu, pada tanggal 21 September 2024, kedua negara ini juga memulai patroli bersama di perairan internasional Pasifik Utara. Latihan Angkatan Laut ini dinilai sebagai bagian dari Latihan Angkatan laut terbesar Rusia sejak era Uni Soviet. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya memperkuat hubungan militer dengan negara-negara sekutu dan memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak meningkatkan kehadiran militernya di dekat Rusia dan Cina. Lalu, apa arti latihan militer bersama ini bagi aliansi AS?

Menekankan kepentingan keamanan dan politik negara

Kerja sama pertahanan dan keamanan militer Rusia dan Cina melalui latihan dan patroli bersama merefleksikan adanya persamaan kepentingan kedua negara dan upaya memperkuat kemampuan dalam merespons ancaman. Latihan militer kedua negara penting terutama di tengah ketegangan global terutama di wilayah Indo-Pasifik dan Eropa Timur. Tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, namun juga sebagai upaya restrukturasi global lebih besar yang mengindikasikan bahwa unipolaritas AS sudah mulai goyah dan Rusia-Cina ingin menantang serta menyeimbangkan dominasi AS dan aliansinya, termasuk di wilayah Indo-Pasifik. Secara politik, baik Rusia dan Cina juga saling mendukung satu sama lain, di mana Rusia tetap bersikap netral mengenai klaim Cina di Laut Cina Selatan, serta Cina menolak untuk mengkritisi perang Rusia di Ukraina dan berbalik menyalahkan AS yang sudah memprovokasi Putin.

Putin menyatakan bahwa Latihan strategis “Ocean-2024” yang lebih luas akan dilakukan mulai dari Laut Tengah hingga ke Pasifik. Presiden Putin juga memperingatkan AS agar tidak berusaha mengalahkan Rusia dalam aspek persenjataan di Asia. Berdasarkan pandangan realisme, negara memiliki dilemma keamanan yang dalam hal ini, peningkatan kekuatan aliansi AS di wilayah Indo-Pasifik dinilai sebagai ancaman oleh Rusia sehingga dalam merespons ini, Rusia memilih untuk turut meningkatkan kemampuan keamanannya melalui kerja sama militer dengan Cina, sehingga terciptanya blok penyeimbang AS di Indo-Pasifik.

Keterlibatan Rusia dalam Latihan militer bersama juga mendemonstrasikan kapasitas Rusia yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada Eropa. Kombinasi latihan militer kedua negara juga memproyeksikan adanya dominasi regional dan potensi pengaruh global dan tidak hanya mewakili ambisi kepentingan nasional saja. Guna menjadi aliansi yang solid, maka Rusia dan Cina perlu terus memanfaatkan kekuatan militer mereka dalam persaingan geopolitik global. Hingga saat ini, dengan persamaan pandangan politik dan ancaman, baik Rusia dan Cina akan terus berupaya untuk menciptakan koalisi yang tidak hanya bersifat defensive namun juga ofensif. Tindakan ini tercermin dari upaya Cina untuk ‘mengetes’ komitmen AS untuk mendukung aliansinya di wilayah Indo-Pasifik. Cina beberapa waktu lalu meningkatkan aktivitasnya di sekitar wilayah Filipina, Jepang, dan Taiwan. Cina memperumit kestabilan dan keamanan di wilayah dekat Laut Cina Selatan sehingga fokus AS dan aliansinya turut terpecah.

Bagaimana respons AS dan aliansinya?

Menggunakan paradigma realisme, AS akan menyesuaikan kembali strategi militernya dengan meningkatkan frekuensi Latihan militer Bersama dan memperkuat kehadiran militernya. Sama dengan Rusia-Cina, Latihan militer AS termasuk Latihan tempur gabungan dan simulasi perang asimetris yang melibatkan teknologi canggih termasuk siber untuk memerangi Cina dan Rusia.

Sebagai contoh, negara seperti Prancis dan Jepang melakukan latihan militer bersama selama dua tahun berturut-turut, menandakan kerja sama pertahanan mereka sebagai tanggapan atas meningkatnya kehadiran militer Cina dan Rusia. Latihan Brunet-Takamori, yang dinamai berdasarkan kolaborasi abad ke-19 antara Jenderal Prancis Jules Brunet dan pemimpin Samurai Jepang Saigo Takamori, melibatkan hampir 50 tentara Prancis dari Resimen Infanteri Asing ke-2 dan Resimen Infanteri ke-39 Pasukan Bela Diri Darat Jepang. Latihan yang diadakan di Jepang utara ini berfokus pada pertempuran infanteri dan dukungan pesawat tak berawak.

Meskipun latihan ini menekankan kerja sama pertahanan, latihan ini dilakukan di tengah kegiatan militer paralel oleh Cina dan Rusia, yang juga telah meningkatkan latihan angkatan laut bersama mereka di Pasifik. Meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang telah membuat kapal dan pesawat angkatan laut Cina melakukan manuver yang berani di dekat Jepang, yang semakin meningkatkan ketegangan regional. Meskipun kemitraannya dengan Jepang semakin meningkat, Prancis tetap berhati-hati, menyeimbangkan keterlibatan militernya tanpa secara langsung memusuhi Cina.

October 5 2024

Program Re-Horizon 3: Kandidat Yang Ideal Untuk Mencapai Deterrence Filipina

Windriargo Hario Widodo Security and Defence, Think Deterrence, Modernisasi Pertahanan, Pesawat Tempur Multiguna 0

Pada 25-27 September 2024 sebanyak 291 perusahaan pertahanan internasional dari berbagai negara seperti Lockheed Martin, Rafael, BrahMos, dan Saab menunjukan produk-produk mereka dalam pameran pertahanan Asia Defense & Security (ADAS) yang dilaksanakan di gedung World Trade Center Manila. Pameran pertahanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Filipina sebagai upaya untuk menarik industri pertahanan yang dapat berkontribusi dalam program modernisasi pertahanan Filipina. Program modernisasi pertahanan ini disetujui oleh Presiden Bongbong Marcos pada 24 Januari 2024 dengan nama Re-Horizon 3. Dalam program ini Angkatan Bersenjata Filipina akan membeli berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih dan mengembangkan berbagai kapabilitas seperti inteljien C4ISTAR, domain awareness, dan deterrence dari ancaman maritim dan udara. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina Kolonel Francel Margareth Padilla program ini dapat memastikan kesiapan Angkatan Bersenjata Filipina dalam menghadapi dinamika ancaman baru.

Program Re-Horizon 3 cukup ambisius dengan anggaran sebesar USD 35 miliar untuk menggantikan alutsista milik Angkatan Bersenjata Filipina yang sudah usang serta membeli alutsista baru yang diperlukan untuk meningkatkan deterrence Filipina terhadap China yang semakin agresif dalam mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan. Salah satu kapabilitas yang perlu ditingkatkan untuk mencapai deterrence adalah pertahanan udara karena perbandingan kekuatan udara antara Filipina dan China sangat timpang. Saat ini Filipina tidak memiliki pesawat tempur multiguna sementara Angkatan Udara China memiliki pesawat tempur seperti Shenyang J-10 dan J-11 selain memiliki kapabilitas multiguna juga lebih unggul dibandingkan dengan pesawat tempur paling canggih yang saat ini dimiliki oleh Angkatan Udara Filipina yaitu jet tempur ringan FA-50PH Golden Eagle buatan Korea Selatan.

Ketimpangan kekuatan ini merupakan masalah besar bagi Filipina karena saat ini mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai deterrence atau untuk menghadapi China jika perang meletus di Laut China Selatan. Oleh karena itu Re-Horizon tiga disetujui karena salah satu tujuan dari program modernisasi ini adalah untuk membangun kekuatan Angkatan Udara Filipina. Dari segi jumlah Re-Horizon 3 cukup ambisius karena program ini menargetkan Angkatan Udara Filipina untuk memiliki sekitar 40 jet tempur multiguna canggih yang dapat dilengkapi dengan rudal jarak menengah dengan anggaran sebesar USD 5,3 miliar hingga 7,1 miliar. Filipina sendiri akan membeli pesawat tempur berdasarkan proses tender. Dalam proses ini pemerintah Filipina menganalisa tawaran yang telah diberikan industri pertahanan untuk menentukan pesawat tempur yang sesuai bagi Angkatan Udara Filipina dan skema pendanaan bagi pembelian tersebut.

Beberapa pesawat tempur yang sudah ditawarkan oleh berbagai perusahaan di pameran pertahanan ADAS. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Filipina memiliki banyak kandidat pesawat tempur yang dapat mereka pilih untuk melengkapi kekuatan udara mereka. Untuk menentukan kandidat tersebut diperlukan pemahaman tentang dinamika ancaman yang dihadapi oleh Filipina. Saat ini ancaman utama yang dihadapi oleh Filipina adalah China yang semakin agresif dalam mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan dengan melakukan aksi-aksi provokatif yang telah meningkatkan ketegangan dan melukai beberapa personel Angkatan Bersenjata Filipina. Untuk menghalau China melakukan aksi serupa Filipina perlu membangun postur pertahanan yang dapat meningkatkan deterrence dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan pesawat tempur dengan teknologi canggih dan dapat menggunakan berbagai variasi persenjataan untuk mengimbangi kekuatan udara China dan menjadi sebuah force multiplier di wilayah sengketa. Selain itu jarak jangkau juga menjadi sebuah perhatian karena jarak dari Filipina ke Kepulauan Spratly adalah 690 km. Jarak ini mewajibkan pesawat tempur yang akan digunakan oleh Angkatan Udara Filipina untuk memiliki jangkauan tempur luas agar mereka dapat melakukan patroli udara dalam jangka waktu panjang. Dapat disimpulkan bahwa kandidat pesawat tempur yang ideal bagi Angkatan Udara Filipina adalah jet yang memiliki teknologi canggih, dapat menggunakan berbagai variasi persenjataan, dan memiliki jangkauan yang luas.

Berbagai pesawat tempur yang dapat dianggap sebagai kandidat bagi Angkatan Udara Filipina seperti F-16 Fighting Falcon, KF-21 Boromae, JAS-39C/E Gripen, dan Dassault Rafale. Keempat pesawat ini merupakan pesawat tempur multiguna dengan teknologi yang cukup canggih. Akan tetapi desain kedua pesawat berbeda karena F-16 dan JAS-39C/E merupakan pesawat dengan mesin tunggal sementara KF-21 dan Rafale menggunakan dua mesin. Perbedaan desain ini tentu berdampak terhadap jangkauan tempur yang dapat dicapai oleh pesawat tempur tersebut karena pesawat dengan dua mesin cenderung memiliki jangkauan lebih luas karena memiliki tangki bahan bakar lebih besar. Dalam konteks ini Rafale dan KF-21 unggul karena kedua pesawat tersebut memiliki jangkauan tempur sebesar 1,851 km dan 1,000 km sementara F-16 hanya memiliki jangkauan tempur sebesar 860 km. JAS-39C/E merupakan pengecualian yang unik dalam hal ini karena pesawat tersebut memiliki jangkauan tempur sebesar 1,300 km. Dalam konteks persenjataan keempat pesawat cukup serbaguna karena dapat menggunakan berbagai rudal anti-udara dan anti-kapal yang digunakan oleh negara anggota NATO. Akan tetapi JAS-39C/E dan KF-21 merupakan pengecualian karena kedua pesawat hanya bisa menggunakan rudal anti kapal buatan negara mereka sendiri yakni RBS-15 dari Swedia dan Air-to Ship Guided Missile II dari Korea Selatan, sementara Rafale dan F-16 dapat menggunakan rudal anti kapal AGM-84 Harpoon yang telah digunakan oleh berbagai negara. Rafale juga memiliki rudal anti kapal sendiri yaitu MM-140 Exocet yang memiliki reputasi sebagai senjata yang sudah teruji dan hal tersebut dapat dilihat dengan ditenggelamkannya kapal Angkatan Laut Inggris HMS Sheffield dalam Perang Falkland pada tahun 1982.

Terlepas dari pesawat tempur yang akan dipilih oleh Angkatan Udara Filipina dampak yang akan diberikan bagi deterrence Filipina cukup besar karena pesawat tersebut dapat meningkatkan kehadiran mereka di Laut China Selatan dan hal tersebut dapat membantu dalam menegaskan klaim Filipina di wilayah sengketa. Sehingga jika perang meletus di Laut China Selatan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pesawat tersebut dapat digunakan sebagai force multipliers. Dalam konteks ini pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara Filipina dapat digunakan dengan menggunakan strategi anti-access area denial (A2/AD) untuk menangkal serangan yang dilancarkan oleh China dan membatasi gerak mereka dalam zona perang dengan menyerang titik-titik penting. Strategi ini merupakan cara yang dapat Filipina gunakan untuk mencoba mengimbangi perbandingan kekuatan yang ada. Untuk mencapai hal tersebut pesawat tempur yang akan dibeli Angkatan Udara Filipina harus digunakan secara pintar agar tidak mudah dihancurkan oleh Angkatan Udara China, hal tersebut bisa dicapai melalui beberapa cara seperti menggunakan dispersed operations atau dengan memperkuat hanggar penyimpanan pesawat tersebut.

hubungan-indiachina-jadi-kunci-masa-depan-asia-dan-dunia-alv

October 2 2024

Hubungan India dan China Jadi Kunci Masa Depan Asia dan Dunia, Apa Artinya?

Afri Sembiring Economy, History, Think China, EPI, Geopolitik, India, Interdependensi, Persaingan 0

Hubungan antara India dan China dipandang sebagai elemen kunci dalam menentukan masa depan Asia dan dunia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam acara yang diselenggarakan oleh Asia Society di New York pada 25 September 2024[1]. Dalam kesempatan tersebut, Jaishankar mencatat bahwa kedua negara menciptakan “masalah yang sangat unik” dalam konteks politik global saat ini.

India telah berupaya untuk memperluas pengaruhnya dan menjadi pusat kekuasaan di kawasan, bersaing dengan China. Awal tahun ini, Jaishankar menekankan pentingnya India untuk bersiap “menyambut persaingan” dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi pengaruh China yang semakin kuat di Asia Selatan. Ia juga mengadvokasi forum internasional dan menyerukan peran yang lebih besar bagi India dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, China, sebagai anggota tetap dari kelompok tersebut, telah menolak peningkatan peran India sebagai anggota tetap[2].

Menyoroti populasi masing-masing negara yang melebihi satu miliar, Jaishankar mengakui bahwa kebangkitan kedua negara dalam tatanan global, bersamaan dengan “tumpang tindih kepentingan,” menciptakan tantangan yang tidak biasa. Ia juga menyatakan bahwa India memiliki “sejarah yang sulit” dengan China, dan hubungan antara kedua negara saat ini “secara signifikan terganggu.” Perselisihan perbatasan diketahui menjadi sumber utama ketegangan antara India dan China, yang semakin memburuk pada tahun 2020 saat terjadi bentrokan di Lembah Galwan yang terletak di Kashmir, yang sejak lama telah menjadi wilayah sengketa[3].

Dalam hal ini, hubungan India dan China akan dilihat melalui perspektif hubungan antara Ekonomi Politik Internasional (EPI) sebagai pendekatan yang mengkaji interaksi antara ekonomi dan politik dalam konteks hubungan internasional, dan melihat bagaimana kekuatan ekonomi mempengaruhi kebijakan luar negeri, struktur kekuasaan global, dan dinamika antara negara[4], sebagai berikut:

Interdependensi Ekonomi

India dan China adalah dua ekonomi terbesar di Asia. Nyatanya, interdependensi ekonomi keduanya tergolong cukup besar. Meskipun ada ketegangan politik dan sengketa perbatasan, kedua negara tetap bergantung pada perdagangan satu sama lain. India mengimpor barang-barang dari China, sementara China mengakses pasar India yang besar. Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2024, India dan China mencapai total perdagangan sekitar USD 118,4 miliar, dengan China melampaui AS untuk menjadi mitra dagang terbesar India[5]. Hal ini menandai peningkatan hubungan keduanya dalam bidang perdagangan, yang menggarisbawahi hubungan ekonomi yang semakin dalam antara kedua negara, yang bahkan mungkin saja dapat menciptakan insentif untuk mencari penyelesaian damai atas konflik yang ada.

Oleh karena interdependensi kedua negara dalam perdagangan, menjaga stabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memastikan akses ke pasar masing-masing[6]. Kemitraan perdagangan ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan bilateral, dengan berfokus pada bidang kolaborasi, seperti transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur, kedua negara dapat mengurangi konflik sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi.

Interdependensi Ekonomi Sebagai Peluang Sekaligus Tantangan

Kedua negara diketahui mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh populasi yang besar dan kelas menengah yang berkembang. Faktor demografi ini menciptakan insentif alami untuk meningkatkan kerja sama ekonomi karena kedua negara berupaya untuk memasuki pasar masing-masing. Namun demikian, dalam beberapa kasus, hal ini juga mungkin dapat menjadi kerentanan[7].

Meskipun ada potensi manfaat dari saling ketergantungan ekonomi, tantangan tetap ada karena ketegangan politik dan masalah keamanan. Meningkatnya pengawasan India terhadap investasi China mencerminkan kekhawatiran tentang keamanan nasional, yang dapat mempersulit keterlibatan ekonomi di masa mendatang[8]. China yang dikenal dengan peluncuran BRI (Belt and Road Initiative) untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangannya, di sisi lain, India juga mengembangkan inisiatifnya sendiri, seperti “Act East Policy“, untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain[9]. Saat ini, India adalah ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB sebesar USD 3,95 triliun dan diperkirakan akan menjadi yang terbesar ketiga pada akhir dekade ini[10], sementara China tetap di posisi kedua, setelah AS.

Melalui lensa EPI, kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, kepentingan nasional, dan interdependensi mempengaruhi interaksi politik antara kedua negara. Meskipun ada ketegangan, interaksi ekonomi yang kuat menciptakan peluang untuk kerjasama dan resolusi konflik, menunjukkan bahwa ekonomi dan politik saling terkait dalam konteks hubungan internasional yang kompleks ini. Dinamika hubungan antara India dan China dianggap akan terus mempengaruhi tidak hanya masa depan Asia tetapi juga tatanan dunia secara keseluruhan. Namun demikian, dialog dan kerja sama tetap diyakini dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih stabil.

[1] Ministry of External Affairs, “Remarks by EAM, Dr. S. Jaishankar at Asia Society Policy Institute in New York,” Government of India, last modified 2024, https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/38341/Remarks_by_EAM_Dr_S_Jaishankar_at_Asia_Society_Policy_Institute_in_New_York_September_24_2024.

[2] Pooja Bhatt, “From the Mountains to the Seas: India-China Competition in the Wake of Galwan,” South Asian Voices, last modified 2024, https://southasianvoices.org/sec-f-in-r-india-china-competition-in-the-wake-of-galwan-06-16-2024/.

[3] BBC News, “India-China Dispute: The Border Row Explained in 400 Words,” Bbc.Com, last modified 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-53062484.

[4] Marlin-Bennett, R., & Johnson, D. (2021, January 22). International Political Economy: Overview and Conceptualization. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.

[5] Xu Weiwei, “Sino-Indian Trade Remains Robust in New Fiscal Year,” Chinadaily.Com, last modified 2024, https://www.chinadailyhk.com/hk/article/584209.

[6] Chris Ogden, “The Double-Edged Sword: Reviewing India–China Relations,” India Quarterly 78, no. 2 (2022): 210–228.

[7] Ashok Malik and Tanvi Madan, “India’s Economic Ties with China: Opportunity or Vulnerability?,” Brookings, last modified 2023, https://www.brookings.edu/articles/indias-economic-ties-with-china-opportunity-or-vulnerability/.

[8] Darshana M Baruah, Tanvi Madan, and Constantino Xavier, “How India and China Compete in Non-Aligned South Asia and the Indian Ocean,” Brookings, last modified 2023, https://www.brookings.edu/articles/how-india-and-china-compete-in-non-aligned-south-asia-and-the-indian-ocean/.

[9] Indah Lestari et al., KOMPETISI ARSITEKTUR KONEKTIVITAS GLOBAL Posisi Dan Opsi Bagi Indonesia, LAB 45 Mon. (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2023), https://img.lab45.id/images/article/2023/11/28/258/5513kompetisi-arsitektur-konektivitas-global-posisi-dan-opsi-bagi-indonesia.pdf.

[10] Sindonews, “Ekonomi India Meroket, Selangkah Lagi Terbesar Ketiga Di Dunia,” Rctiplus.Com, last modified 2024, https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4532697/ekonomi-india-meroket–selangkah-lagi-terbesar-ketiga-di-dunia.

September 27 2024

Serangan Israel Ke Lebanon: Ancaman Dua Arah Bagi Warga Sipil

Windriargo Hario Widodo Security and Defence, Think Hezbollah, Israel, Lebanon 0

Pada 17-18 September 2024, masyarakat Lebanon digemparkan ketika 5,000 alat komunikasi elektronik tipe penyeranta dan portofon yang digunakan oleh organisasi bersenjata Hezbollah meledak seketika. Ledakan tersebut menewaskan 42 orang dan melukai 3,500 orang. Ledakan seketika ini terjadi beberapa saat setelah Menteri Pertahanan Israel Yoaf Gallant mengumumkan pemindahan pasukan Israel dari Gaza menuju perbatasan Israel-Lebanon mengamankan bagian utara negara dari serangan Hezbollah. Menurut seorang mantan pejabat Israel, serangan kuda trojan (trojan horse) yang terjadi pada 17-18 September merupakan serangan kejutan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Israel (Mossad) untuk melumpuhkan kekuatan tempur Hezbollah dan sebagai pendahuluan dari perang total untuk menghancurkan organisasi tersebut.

Beberapa hari setelah ledakan alat komunikasi elektronik tersebut, Israel melancarkan serangan udara yang masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi serangan udara tersebut merupakan persiapan invasi terhadap Hezbollah di Lebanon Selatan. Serangan udara ini telah berhasil menewaskan beberapa petinggi Hezbollah seperti Ibrahim Akil yang tewas setelah apartemen nya di Beirut dihancurkan oleh Angkatan Udara Israel pada 20 September 2024. Disamping itu, serangan udara ini juga telah menyebabkan banyak korban sipil. Berdasarkan pernyataan dari Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, setidaknya 696 orang telah tewas dan 1,540 orang terluka akibat dari serangan udara Israel. Tidak hanya itu, serangan udara ini juga telah memaksa sekitar 90 ribu orang untuk mengungsi ke Utara Lebanon dan Suriah.

Dari penjelasan ini dapat dilihat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel tanpa invasi dari pasukannya telah menyebabkan korban jiwa yang besar. Oleh karena itu jika Israel melancarkan invasi, korban sipil dapat meningkat secara drastis. Adanya korban sipil merupakan sesuatu yang seharusnya dapat diantisipasi oleh Israel dan Hezbollah namun kedua belah pihak memiliki rekam jejak buruk dalam mengurangi korban sipil. Saat ini kemungkinan terjadinya invasi sepertinya tinggal menunggu waktu saja karena Israel enggan untuk melakukan deeskalasi dengan Hezbollah. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memedulikan desakan negara lain untuk melakukan deeskalasi dengan menyatakan bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menghancurkan Hezbollah.

Jika sebuah invasi terjadi maka kelompok yang akan menjadi korban terbesar adalah warga sipil Lebanon seperti yang dijelaskan sebelumnya, serangan kuda trojan dan serangan udara yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah pendahuluan bagi perang total. Perang total merupakan sebuah konflik yang mana pihak yang bertempur rela mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kemenangan penuh atas lawan mereka. Alasan yang mendasari mengapa warga Lebanon menjadi korban terbesar dalam perang tersebut adalah pihak yang berseteru yaitu Hezbollah dan Israel. Di satu sisi terdapat Hezbollah, sebuah organisasi milisi yang diduga menyembunyikan persenjataan mereka di perumahan warga sipil. Di sisi lain terdapat IDF (Israel Defense Forces) yang tidak mempedulikan kemungkinan adanya korban sipil asalkan mereka dapat menghancurkan musuh.

Dalam konteks IDF, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mengejutkan karena dalam standar operasi prosedur (SOP) mereka terdapat Protokol/Petunjuk Hannibal. Protokol Hannibal merupakan sebuah prosedur yang pertama kali dikeluarkan IDF pada tahun 1986 untuk mencegah penangkapan prajurit Israel dengan cara apapun agar mereka tidak dapat digunakan sebagai aset dalam negosiasi. Protokol ini memberikan kewenangan bagi prajurit Israel menggunakan kekuatan penuh untuk menghentikan penculikan, bahkan jika hal tersebut berisiko membunuh prajurit yang sedang diculik. Protokol Hannibal digunakan oleh IDF secara ekstensif pada serangan 7 Oktober 2023 yang menyebabkan korban sipil seperti 13 sandera yang tewas setelah tank Merkava menghancurkan rumah yang diduduki oleh Hamas. Implementasi lain dari protokol Hannibal adalah pada saat pasukan Israel diperintahkan untuk memastikan tidak ada kendaraan Hamas yang bisa kembali ke Gaza. Dalam konteks invasi Israel ke Lebanon, terdapat kemungkinan Protokol Hannibal akan digunakan IDF untuk menghancurkan kendaraan yang diduga digunakan oleh Hezbollah untuk mengirimkan pasukan dan persenjataan mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil Lebanon yang berusaha melarikan diri dari zona perang menggunakan kendaraan mereka karena berdasarkan Protokol Hannibal, kendaraan mereka merupakan sebuah sasaran yang harus dihancurkan.

Selain Protokol Hannibal, aspek lain dari IDF yang membahayakan warga Lebanon adalah Doktrin Dahiya. Doktrin ini mengutamakan penggunaan kekuatan masif untuk menghancurkan infrastruktur sipil yang digunakan oleh musuh Israel. Pelopor dari doktrin tersebut, Gadi Eisenkot menyatakan bahwa siapapun yang menyerang Israel akan dimusnahkan seperti yang terjadi di Komplek Dahieh, Beirut karena berdasarkan perspektif Israel pemukiman manapun yang menembak pasukan atau negara mereka adalah pangkalan militer dan hal tersebut menjustifikasi penggunaan kekuatan masif untuk memusnahkan pemukiman tersebut. Penggunaan Doktrin Dahiyah sendiri telah dilakukan secara konsisten sejak Israel melancarkan invasinya ke Gaza dan hal ini telah menyebabkan ribuan korban sipil akibat dari penggunaan kekuatan masif yang dilakukan oleh IDF. Jika Israel melancarkan invasi mereka ke Lebanon, doktrin ini pasti akan digunakan untuk menekan Hezbollah dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Hal ini dapat membahayakan warga sipil karena jika Hezbollah menembakkan sebuah roket atau rudal dari sebuah pemukiman di Lebanon, Israel dapat membalas serangan tersebut dengan memusnahkan pemukiman tersebut tanpa mengkhawatirkan warga sipil yang tidak dapat mengungsi.

September 25 2024

Perkiraan Pelarangan Teknologi China di AS, Masalah Keamanan Nasional Hingga Keamanan Siber

Afri Sembiring America, Politics, Security and Defence, Sports, Think AS dan China, ketegangan, Niat Pelarangan, Teknologi China 0

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan raya AS karena masalah keamanan nasional, seperti diungkapkan dua orang sumber kepada Reuters.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengumpulan data oleh perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Biden dikabarkan telah memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras itu harus dilarang di semua kendaraan di jalan raya AS. Biden juga menyatakan bahwa kebijakan China berpotensi membanjiri pasar AS dengan kendaraan mereka, yang dapat mengancam keamanan nasional, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama masa kepemimpinannya.

Peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini pun dianggap sebagai langkah ekstrem dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China, menindaklanjuti pemerintahan Biden yang diketahui telah menaikkan tarif tinggi pada impor China, termasuk bea masuk 100 persen pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo juga mengatakan bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangat signifikan. Ia menyampaikan dengan perumpamaan bagaimana jika jutaan mobil di jalan tiba-tiba mengalami penonaktifan perangkat lunak, sebagai skenario terburuknya.

Departemen Perdagangan AS dikabarkan berencana memberikan waktu 30 hari kepada publik untuk memberikan tanggapan sebelum aturan tersebut difinalisasi, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut. Hampir semua kendaraan baru di jalan raya AS saat ini dianggap sebagai “kendaraan terhubung,” karena dilengkapi perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan perangkat lain, baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen ini juga berencana mengusulkan agar larangan perangkat lunak mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku mulai Januari 2029 atau model tahun 2030. Larangan tersebut akan mencakup kendaraan yang memiliki fitur bluetooth, satelit, serta koneksi nirkabel tertentu, termasuk kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Pelarangan Teknologi Sebagai Langkah Atasi Masalah Keamanan

Rencana Departemen Perdagangan AS untuk melarang perangkat lunak dan perangkat keras China telah disebutkan sebelumnya dikarenakan oleh masalah keamanan nasional, dimana pemerintah berfokus pada perlindungan negara dari ancaman internal maupun eksternal yang dapat membahayakan kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan warganya[1]. Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko keamanan yang muncul dari teknologi asing, khususnya yang berasal dari China.

Dari sudut pandang keamanan nasional, teknologi yang terhubung ke internet, seperti kendaraan otonom, dapat sangat rentan terhadap manipulasi atau sabotase oleh aktor negara asing. Dalam kasus ini, pemerintah AS khawatir bahwa perusahaan teknologi China yang memasok perangkat lunak dan perangkat keras untuk kendaraan terhubung dapat mengumpulkan data penting tentang pengemudi dan infrastruktur AS. Lebih parahnya lagi, perangkat lunak tersebut bisa dieksploitasi untuk tujuan jahat, seperti serangan siber[2] yang dapat mematikan atau merusak kendaraan secara massal.

Salah satu perhatian utama lainnya adalah terkait risiko pengumpulan data (data harvesting) yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan spionase. Data dari kendaraan yang terhubung dapat mencakup pola perjalanan, lokasi, dan perilaku pengemudi, yang semuanya dapat digunakan untuk membangun profil yang sangat mendetail tentang individu dan infrastruktur di AS. Pemerintah AS melihat potensi ancaman ini sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan pencegahan, termasuk pembatasan impor teknologi.

Keputusan pemerintah AS untuk melarang teknologi China juga menunjukkan kesadaran bahwa pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik wilayah negara, tetapi juga mencakup perlindungan data dan teknologi yang mendukung operasi harian masyarakat. Mobil yang terhubung menjadi simbol dari ancaman baru yang melibatkan infrastruktur teknologi yang luas, yang jika dikompromikan, bisa berakibat sangat serius.

Kendaraan otonom dan terhubung merupakan bagian dari infrastruktur penting suatu negara, karena teknologi ini berfungsi di jalan raya yang merupakan komponen vital dari sistem transportasi nasional. Kerentanan pada sistem transportasi yang terhubung tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur negara. Dalam konteks teori keamanan nasional, perlindungan terhadap infrastruktur ini dapat menjadi prioritas utama, karena serangan pada infrastruktur ini dapat melemahkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Pemerintah AS, dengan menempatkan teknologi otomotif dalam lingkup infrastruktur penting, mengambil tindakan preventif dengan membatasi akses China pada sektor ini.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, kebijakan AS terhadap pelarangan teknologi China pada kendaraan terhubung merupakan bagian dari dinamika rivalitas global antara keduanya, dimana sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa hubungan antara AS dan China telah mengalami ketegangan.

[1] Kim R Holmes, “What Is National Security?,” THE HERITAGE FOUNDATION (2015): 17–26.

[2] Anastasios Giannaros et al., “Autonomous Vehicles: Sophisticated Attacks, Safety Issues, Challenges, Open Topics, Blockchain, and Future Directions,” Journal of Cybersecurity and Privacy 3, no. 3 (2023): 493–543.

c7778aa6-25a5-4595-83da-db9ae50834f3_w1597_n_r1_st_s

September 21 2024

Topan Yagi Menambah Krisis Myanmar, Bagaimana Peran Diplomasi Kemanusiaan dan Bencana?

Afri Sembiring Asia Tenggara, Climate, Cooperation, Think Diplomasi, Krisis Myanmar, Topan Yagi 0

Topan Yagi, salah satu badai tropis yang muncul di kawasan Asia Tenggara, telah menyebabkan dampak signifikan di berbagai negara, termasuk Myanmar. Topan ini menimbulkan kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, dan bencana kemanusiaan.

Myanmar, dengan kondisi geografisnya yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan badai, menghadapi tantangan serius ketika topan ini melanda wilayahnya. Topan ini menyebabkan banjir luas di banyak wilayah, termasuk Naypyidaw, dengan kenaikan pada permukaan air sungai dan anak sungai. Akibatnya, lebih dari 158.000 rumah terendam dan ribuan orang mengungsi, mencari perlindungan di kamp-kamp bantuan[1][2].

Hingga pertengahan September 2024, Topan Yagi telah menewaskan sedikitnya 226 orang di Myanmar, dengan lebih dari 70 orang dilaporkan hilang. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 631.000 orang telah terdampak akibat banjir dan longsor yang dipicu oleh badai ini[3][4]. Topan ini juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, dengan lebih dari 160.000 rumah dilaporkan rusak atau hancur. Selain itu, lebih dari 1.000 sekolah serta sejumlah bangunan pemerintah juga terkena dampak[5]. Banjir pun telah menenggelamkan sebagian besar lahan pertanian, memperburuk ketahanan pangan di negara yang sebelumnya jutaan orang sudah menghadapi kelaparan[6]. Sebelum badai ini, lebih dari 13 juta orang di Myanmar sudah menghadapi ketidakamanan pangan akibat konflik sipil.

Konflik sipil yang sedang berlangsung di Myanmar memperumit situasi karena banyak wilayah telah menghadapi krisis kemanusiaan imbas perpindahan akibat konflik. Junta militer Myanmar pun dikabarkan telah meminta bantuan internasional untuk mendukung upaya pemulihan. Disamping itu, Program Pangan Dunia (WFP) sedang mempersiapkan distribusi jatah makanan darurat untuk mencapai hingga setengah juta orang yang terdampak[7].

Dampak pasca-Topan Yagi menghadirkan krisis kemanusiaan yang kompleks di Myanmar, di mana kerentanan yang ada akibat perang sipil diperparah oleh bencana alam ini. Kebutuhan akan makanan, air bersih, pasokan medis, dan tempat berlindung menjadi sangat penting ketika upaya pemulihan dimulai di tengah tantangan yang berkelanjutan.

Diplomasi Bencana dan Kemanusiaan untuk Myanmar

Diplomasi kemanusiaan muncul pada awal 2000-an[8] dan didefinisikan sebagai upaya untuk meyakinkan para pengambil keputusan dan pemimpin agar bertindak demi kepentingan orang-orang yang rentan, dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan[9]. Konsep ini berkembang akibat intensifikasi kegiatan kemanusiaan dalam konteks intervensi bersenjata, operasi internasional untuk melindungi warga sipil, bencana alam, dan konflik bersenjata internal[10]. Diplomasi kemanusiaan memainkan peran penting dalam merespons bencana alam dengan memfasilitasi akses ke populasi yang terkena dampak dan memastikan pengiriman bantuan. Diplomasi ini juga memfasilitasi negosiasi dan advokasi untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dikirimkan dengan cepat dan efektif.

Selain diplomasi kemanusiaan, terdapat pula konsep lain yang disebut diplomasi bencana, yang mengeksplorasi bagaimana kegiatan terkait bencana dapat mendorong kerja sama antara pihak-pihak yang sebelumnya berseteru atau mengurangi konflik[11]. Ancaman bencana dapat membuka peluang untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama di antara negara-negara yang berselisih. Meskipun diplomasi bencana dapat memengaruhi proses diplomatik, namun hal ini biasanya tidak cukup kuat untuk dapat memulai inisiatif diplomatik baru tetapi bertindak sebagai katalis untuk mempercepat kerja sama yang ada[12].

Dampak dari topan yang diperburuk oleh kerentanan yang sudah ada di Myanmar, termasuk ketidakstabilan politik dan konflik internal yang sedang berlangsung, terutama krisis Rohingya menyoroti peran diplomasi kemanusiaan dan bencana dalam menghadapi tantangan multifaset yang dihadapi Myanmar.

Diplomasi kemanusiaan di Myanmar harus berfokus pada respons cepat terhadap kebutuhan para korban, termasuk penyediaan makanan, air bersih, dan tempat berlindung. Permintaan junta militer terkait bantuan internasional untuk mendukung upaya pemulihan telah memperlihatkan Upaya tersebut, Disamping itu, terlihat pula bahwa Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Program Pangan Dunia (WFP) telah memainkan peran dalam pengiriman bantuan. Sayangnya, upaya bantuan dapat terhambat oleh infrastruktur yang rusak dan bentrokan militer yang terus berlangsung[13], distribusi yang efektif sulit dilakukan, terutama di daerah terpencil.

Dalam hal ini, negosiasi antara entitas internasional dan junta militer Myanmar sangat penting untuk memberikan akses bagi lembaga bantuan. Meskipun junta telah meminta bantuan internasional, lanskap politik yang kompleks membuat upaya ini menjadi rumit. Negara-negara dan organisasi dapat ragu untuk terlibat sepenuhnya karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas seperti Rohingya, menciptakan lingkungan yang menantang bagi operasi kemanusiaan.

Disamping itu, diplomasi bencana dapat menawarkan peluang unik untuk mendorong kerja sama internasional setelah bencana alam. Kerusakan akibat Topan Yagi dapat berfungsi sebagai saluran untuk keterlibatan antara Myanmar dan negara-negara yang secara historis berada dalam konflik dengan pemerintahnya, atas dasar kemanusiaan.

Namun, tantangan akan tetap ada. Konflik bersenjata yang sedang berlangsung dapat memperumit upaya diplomasi bencana, jika daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak dihadapkan akses terbatas terhadap bantuan, serta bentrokan antara pasukan militer dan kelompok oposisi yang juga dapat menghalangi inisiatif bantuan. Walaupun demikian, diplomasi bencana bertujuan untuk menciptakan peluang dalam dialog dan kerja sama di wilayah yang terdampak.

Lebih lanjut, diplomasi bencana juga dapat berfungsi sebagai katalisator untuk upaya pembangunan perdamaian di Myanmar. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh Topan Yagi memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk mendorong reformasi politik yang lebih inklusif dan strategi penyelesaian konflik. Bantuan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pemerintah Myanmar meningkatkan perlindungan bagi populasi rentan, termasuk Rohingya.

Dengan mengintegrasikan bantuan kemanusiaan dengan inisiatif pembangunan perdamaian, ada potensi untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan ketahanan dalam komunitas yang terkena dampak oleh bencana alam maupun konflik.

Pada akhirnya, Topan Yagi menyoroti pentingnya diplomasi bencana dan kemanusiaan dalam merespons situasi krisis yang melibatkan bencana alam dan konflik politik. Meskipun bantuan kemanusiaan sangat penting untuk upaya pemulihan sesegera mungkin, lanskap politik rumit di Myanmar—termasuk konflik sipil dan diskriminasi etnis—memperumit strategi respons internasional. Diplomasi bencana menawarkan jalur untuk meningkatkan kerja sama lintas batas tetapi memerlukan navigasi hati-hati terhadap konflik internal dan masalah hak asasi manusia sehingga dapat terjalin efektif. Memperkuat keterlibatan diplomatik bersamaan dengan upaya kemanusiaan akan sangat penting untuk mengurangi krisis masa depan di Myanmar.

[1] Khine Lin Kyaw, “Typhoon Yagi Leaves Over 220 Dead, 70 Missing in War-Torn Myanmar,” Bloomberg, last modified 2024, https://time.com/7021889/typhoon-yagi-death-toll-myanmar-civil-war/.

[2] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi,” The United Nations World Food Programme (WFP), last modified 2024, https://www.wfp.org/news/wfp-launch-myanmar-flood-response-people-affected-typhoon-yagi.

[3] Kyaw, “Typhoon Yagi Leaves Over 220 Dead, 70 Missing in War-Torn Myanmar.”

[4] Sai Aung Main, “UNICEF Says Six Million Children in Southeast Asia Affected by Typhoon Yagi,” Al Jazeera, last modified 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/9/18/unicef-says-six-million-children-in-southeast-asia-affected-by-typhoon-yagi.

[5] Aleks Phillips, “100 Dead in Myanmar Floods after Typhoon Yagi,” BBC News, last modified 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cx2kkdpnyp4o.

[6] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi.”

[7] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi.”

[8] Antonio De Lauri, “Humanitarian Diplomacy: A New Research Genda,” CMI BBIEF, no. 4 (2018): 1–4, https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda.

[9] International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Humanitarian Diplomacy Policy, 2015, http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/Humanitarian_Diplomacy_Policy.pdf.

[10] O. Bogatyreva, “Humanitarian Diplomacy: Modern Concepts and Approaches,” Herald of the Russian Academy of Sciences 92, no. 1 (2022): S1349–S1366.

[11] Arfin Sudirman and Animbyo Cahya Putra, “Disaster Diplomacy as an Alternative Approach for Indonesia’s Instrument of Foreign Policy in ASEAN,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14, no. 1 (2018): 1.

[12] Ilan Kelman, Beyond Disaster, beyond Diplomacy, 1st Editio. (London: Routledge, 2003).

[13] Main, “UNICEF Says Six Million Children in Southeast Asia Affected by Typhoon Yagi.”

September 20 2024

Kunjungan Wamenlu Korea Utara Ke Indonesia Dan Potensi Sebagai Mediator

Windriargo Hario Widodo History, Politics, Think Indonesia, Korea Selatan, Korea Utara, Middle Power 0

Pada 18 September 2024, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Pahala Nugraha Mansury mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wamenlu Republik Rakyat Demokratik Korea, yang lebih dikenal dengan sebutan Korea Utara, Park Sang Gil di Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan yang dilakukan oleh Wamenlu Park ke empat negara yakni Vietnam, Laos, Thailand dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut kedua wamenlu mendiskusikan beberapa topik terkait kerja sama bilateral antara kedua negara dalam berbagai sektor seperti pertukaran pemuda dan kerja sama pembangunan internasional. Sementara itu Wamenlu Park menyatakan bahwa dia menghargai hubungan baik yang dimiliki Korea Utara dan Indonesia yang sudah terbentuk dari masa founding fathers kedua negara. Park juga menambahkan bahwa Indonesia dan Korea Utara sudah menjalani hubungan baik sejak tahun 1960-an dengan persahabatan yang terbentuk antara Presiden Kim Il Sung dan Presiden Soekarno. Selain itu pertemuan ini juga menegaskan kembali komitmen dari kedua negara untuk memajukan keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea dengan mendorong partisipasi aktif Korea Utara melalui dialog yang dipimpin oleh ASEAN.

Pertemuan ini merupakan kunjungan terbaru dari Wamenlu Korea Utara ke Indonesia sejak tahun 2015. Dalam pertemuan Wamenlu Korea Utara pada saat itu, Ri Kil Song melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia dalam rangka memperingati ulang tahun bunga Kimilsungia ke-50. Selain itu Ri juga membicarakan tentang pentingnya meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Kunjungan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan baik ini berkembang dari masa pemerintahan Presiden Soekarno yang pada saat itu memberikan hadiah bunga anggrek yang menarik perhatian Presiden dan founding father Korea Utara Kim Il Sung saat kunjungannya ke Indonesia pada 15 April 1965. Sejak saat itu kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik dan hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri ke Pyongyang pada tahun 2002 dan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan karangan bunga untuk Kim Jong Un pada tahun 2020 dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 Korea Utara.

Hubungan baik antara Korea Utara dan Indonesia merupakan sesuatu yang unik karena kedua negara memiliki sistem politik yang sangat berbeda akan tetapi memiliki hubungan positif karena kedekatan yang terbentuk antara Presiden Soekarno dan Kim Il Sung. Hubungan unik yang baik ini tentu memberikan Indonesia banyak potensi yang salah satunya adalah sebagai mediator atau honest broker antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea atau untuk mendorong reunifikasi. Hal ini merupakan sesuatu yang memungkinkan karena sebelumnya Indonesia pernah melakukan upaya tersebut di era Orde Baru yang mana Menteri Luar Negeri (Menlu) pada saat itu Adam Malik berusaha untuk memposisikan diri sebagai mediator antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk membuat sebuah kompromi agar reunifikasi damai dapat dilakukan. Selain itu pada tahun 1979 Amerika Serikat meminta Indonesia untuk memfasilitasi sebuah dialog tripartite antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Walaupun kedua upaya tersebut gagal, hal ini menunjukan potensi Indonesia sebagai sebuah mediator bagi kedua negara. Selain itu, saat ini Indonesia memiliki keunikan yang dapat menjadi sebuah keuntungan jika ingin menjadi mediator untuk Korea Selatan dan Korea Utara. Keunikan tersebut adalah hubungan positif yang dimiliki oleh Indonesia dengan kedua negara. Hal ini meningkatkan kredibilitas Indonesia karena dapat dilihat sebagai pihak ke-3 yang netral dan hal tersebut dapat mendorong Korea Selatan dan Korea Utara untuk berdialog dan bernegosiasi tanpa mengkhawatirkan campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat dan Cina. Netralitas ini dapat digunakan untuk mendorong aksi proaktif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jika Indonesia berhasil melakukan hal tersebut, posisi negara sebagai sebuah middle power akan menguat. Hal ini selaras dengan persepsi pemerintah dalam melihat peran Indonesia di kancah internasional yaitu sebagai sebuah middle power di kawasan Asia. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan dirinya sebagai sebuah negara yang memiliki peran sebagai mediator dalam isu regional dan global.

Akan tetapi, perlu diakui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai mediator. Tantangan utama tentu adalah memastikan bahwa kedua negara dapat bernegosiasi dengan good faith. Hal ini cukup sulit untuk dilakukan karena seringkali kedua negara menganggap aksi dari satu sama lain sebagai penyebab meningkatnya ketegangan. Korea Selatan menganggap uji coba rudal dan hulu ledak nuklir yang dilakukan Korea Utara sebagai penyebab dari meningkatnya ketegangan. Di sisi lain Korea Utara menganggap latihan bersama antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai aksi provokatif yang meningkatkan ketegangan. Selain itu image Indonesia sebagai sebuah mediator netral juga menjadi tantangan karena hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Korea Utara memiliki ketimpangan yang cukup besar. Saat ini hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan cukup ekstensif dengan volume perdagangan sebesar USD 20,8 miliar pada tahun 2023 sementara hubungan perdagangan dengan Korea Utara cukup insignifikan dengan impor sebesar USD 790 ribu dan ekspor sebesar USD 35,967 dengan total volume perdagangan sekitar USD 825 ribu pada tahun 2022. Hal ini dapat membahayakan image Indonesia sebagai mediator netral oleh karena itu diperlukan pendekatan yang dapat meyakinkan kedua belah pihak terhadap netralitas Indonesia. Tantangan lain yang juga mungkin dihadapi Indonesia adalah terkait campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dalam proses negosiasi. Hal ini dapat dihadapi menggunakan kedekatan yang dimiliki oleh Indonesia dengan ketiga negara tersebut untuk membangun sebuah konsensus yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya campur tangan dalam negosiasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

aksi-protes-terhadap-konflik-di-manipur-india_169

September 14 2024

Melihat Tantangan Multikultural Melalui Meitei dan Kuki

Afri Sembiring Culture, History, Social and Culture, Think etnis, Kuki, Meitei, Multikultural, Salad Bowl, Suku Terjadwal 0

Sejak Mei 2023, telah berlangsung bentrokan antar etnis Meitei dan Kuki di Manipur, India, dan memakan korban jiwa. Bentrokan terjadi berulang kali, hingga pada September 2024, kedua etnis dikabarkan terlibat dalam bentrokan yang semakin intens, dengan beberapa pihak mulai menggunakan drone dalam konflik mereka. Polisi menduga bahwa pesawat tanpa awak tersebut digunakan oleh militan Kuki, namun dibantah oleh kelompok Kuki.

Pada Senin (9/9), ratusan mahasiswa Meitei lalu turun ke jalan dalam rangka protes serangan pesawat tanpa awak tersebut, dan menyerukan perubahan dalam kepemimpinan “komando terpadu” negara bagian yang mengawasi keamanan. Seorang pejabat polisi di distrik Thoubal, mengatakan: massa besar “mengalahkan personel yang bertugas”, merampas senjata, dan menembaki polisi. Polisi lalu menggunakan kekuatan minimum sebagai tindakan pencegahan untuk mengendalikan massa, dan menambahkan bahwa situasi telah terkendali.

Bentrokan Meitei dan Kuki

Bentrokan ini dipicu oleh perselisihan terkait akses terhadap pekerjaan pemerintah dan manfaat lainnya, dengan kedua kelompok bersaing untuk mendapatkan status “Suku Terjadwal” (Scheduled Tribe) serta akses ke pekerjaan publik dan pendidikan.

Dengan status “Suku Terjadwal”, sekelompok etnis dapat meraih sejumlah pekerjaan mapan di pemerintahan, slot penerimaan perguruan tinggi, hingga kursi perwakilan dari tingkat dewan desa hingga parlemen. Privilese itu diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya afirmatif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural historis.

Suku Meitei, merupakan etnis terbesar di Manipur, dan suku Kuki, merupakan bagian dari etnis minoritas. Suku Meitei terdiri dari mayoritas umat Hindu, sementara suku Kuki terdiri dari umat Kristen. Suku Kuki diketahui telah lebih dulu mendapatkan status “Suku Terjadwal”. Namun, ketika suku Meitei berambisi untuk juga mendapatkan status “Suku Terjadwal”, bentrokan pertama kali meletus di distrik negara bagian Churachandpur, di mana anggota suku Kuki memprotes tuntutan suku Meitei. Tuntutan tersebut dikhawatirkan dapat memberikan suku lain kesempatan yang tidak adil untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan lainnya, bila Meitei berhasil ditetapkan sebagai “Suku Terjadwal”.

Akibat konflik ini, terjadi kerusakan parah seperti pembakaran rumah dan gereja, serta ribuan orang terpaksa mengungsi ke kamp-kamp yang disediakan pemerintah India. Sejak konflik dimulai, setidaknya 225 orang tewas dan sekitar 60.000 orang mengungsi. Selain itu, dua wanita dari etnis minoritas Kuki mengalami penganiayaan brutal, termasuk pemerkosaan beramai-ramai oleh massa yang sebagian besar merupakan anggota etnis mayoritas Meitei.

Dalam menangani bentrok yang terjadi, pemerintah India telah mengambil langkah-langkah untuk menangani bentrokan, termasuk dengan membatalkan akses internet di negara bagian, dan memberlakukan jam malam. Manipur[1] telah mengalami bentrokan berkala selama lebih dari setahun, dan telah menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat di Manipur dan menyoroti kebutuhan akan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perselisihan etnis.

India adalah negeri yang beragam, dengan perpaduan berbagai kelompok agama dan etnis[2]. Melalui keberagaman tersebut, masyarakat India diharapkan dapat hidup berdampingan secara harmonis dan adil, menerapkan multikulturalisme[3]. Mereka dapat menerapkan konsep ‘salad bowl’, sebuah kondisi masyarakat heterogen di mana orang-orang tersebut hidup berdampingan tetapi tetap mempertahankan setidaknya beberapa karakteristik unik dari budaya tradisional mereka. Kondisi ini diibaratkan seperti bahan-bahan salad, ketika budaya yang berbeda disatukan, tetapi alih-alih menyatu menjadi satu budaya homogen, mereka mempertahankan cita rasa khas mereka. Namun demikian, pada sisi negatifnya, perbedaan budaya yang didorong oleh model ini dapat memecah belah masyarakat yang mengakibatkan prasangka dan diskriminasi[4].

Pada contoh bentrokan yang terjadi antara etnis Meitei dan Kuki, telah menandakan kurangnya kebijakan multikultural yang kemudian memengaruhi hubungan antara keduanya. Bentrokan yang terjadi mencernkan ketegangan yang berakar pada isu identitas[5][6], hak istimewa[7], dan akses terhadap sumber daya[8]. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek multikultural yang dapat dikaji, terkait kebijakan afirmatif, kesetaraan akses, dan integrasi sosial.

Kebijakan afirmatif

Kebijakan afirmatif[9] merupakan bagian dari multikulturalisme yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan diskriminasi struktural terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di India, status “Suku Terjadwal” dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan pemerintah, pendidikan, dan perwakilan politik bagi kelompok yang historis mengalami diskriminasi. Bagi Meitei dan Kuki, status ini sangat penting karena membuka pintu menuju peluang yang lebih baik dalam sistem pemerintahan dan pendidikan. Oleh karena itu, perlu untuk menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif dalam memperbaiki ketidakadilan sosial, namun juga menekankan perlunya pendekatan yang adil dan inklusif. Ketika kebijakan afirmatif diterapkan, harus dipastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terancam atau terpinggirkan. Kebijakan afirmatif harus disertai dengan dialog dan negosiasi untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Kesetaraan akses

Kesetaraan akses[10] juga merupakan prinsip penting dalam multikulturalisme. Hal ini menekankan bahwa semua individu dan kelompok harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sumber daya dan manfaat sosial. Namun, konflik antara Meitei dan Kuki menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, yang menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok.

Suku Meitei, sebagai kelompok mayoritas di Manipur, merasa bahwa mereka juga berhak atas status “Suku Terjadwal” untuk mengimbangi ketidakadilan historis dan akses yang tidak adil terhadap peluang. Di sisi lain, suku Kuki merasa bahwa penambahan Meitei ke dalam kategori “Suku Terjadwal” akan mengurangi akses mereka yang sudah ada, dan dapat berpotensi membuat mereka menjadi kelompok yang lebih terpinggirkan. Konflik ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola kesetaraan akses secara adil, di mana kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki ketidakadilan malah memperburuk ketegangan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan dan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok. Dalam mengatasi ketidaksetaraan, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak kebijakan afirmatif dan menyediakan mekanisme untuk penyesuaian jika diperlukan. Keterlibatan semua pihak dalam proses pembuatan keputusan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi tujuan afirmatif tetapi juga tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Integrasi Sosial

Integrasi sosial[11] adalah aspek dari multikulturalisme yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok etnis dan budaya. Bentrokan yang terjadi menunjukkan kegagalan dalam mencapai integrasi sosial yang efektif. Ketegangan antara Meitei dan Kuki yang melibatkan tindakan kekerasan, penghancuran properti, dan pelanggaran hak asasi manusia, semuanya merupakan indikasi bahwa hubungan antar-kelompok tidak sehat.

Untuk itu, dalam rangka mencapai integrasi sosial, perlu ada upaya bersama untuk membangun saluran komunikasi yang konstruktif, mengatasi prasangka, dan meningkatkan pemahaman antar-kelompok. Dalam kasus ini, pemerintah dan pemimpin komunitas dapat berperan aktif dalam mediasi dan dialog untuk mengurangi ketegangan dan mendorong pemulihan sosial. Program pendidikan multikultural yang mengedepankan saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan juga dapat memainkan peran penting dalam membangun harmoni sosial.

[1] IWGIA, “Understanding the Complex Conflict Unfolding in Manipur,” Iwgia.Org, last modified 2023, https://www.iwgia.org/en/news/5329-understanding-complex-conflict-unfolding-manipur.html.

[2] Seuj Pratim Borah and Santana Saikia, “Multiculturalism In India: The Present Senario And Contemporary Challenges,” Journal of Positive School Psychology 6, no. 6 (2022): 3134–3137, https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7814.

[3] S Song, The Subject of Multiculturalism: Culture, Religion, Language, Ethnicity, Nationality, and Race?, New Waves in Political Philosophy, B. de Bruin and C. Zurn (Eds.) (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

[4] Robert Longley, “What Is Multiculturalism? Definition, Theories, and Examples,” ThoughtCo., last modified 2024, https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285.

[5] L D Worthy, T Lavigne, and F Romero, “Living in a Multicultural World,” in Culture and Psychology, 2018, 409–443.

[6] A Gutmann, Identity in Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2003).

[7] University of Colorado Denver, “Power & Privilege,” Ucdenver.Edu, last modified 2024, https://www.ucdenver.edu/offices/equity/education-training/self-guided-learning/diversity-equity-and-inclusion-101#PowerPrivilege.

[8] IWGIA, “Understanding the Complex Conflict Unfolding in Manipur.”

[9] Jerome McCristal Culp Jr, “Diversity, Mulitculturalism, and Affirmative Action: Duke, the NAS, and Apartheid,” DePaul L. Rev. 41 (1991): 1141.

[10] Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 188-201.

[11] Nicole Deitelhoff and Cord Schmelzle, “Social Integration Through Conflict: Mechanisms and Challenges in Pluralist Democracies,” Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 75 (2022): 69–93.