Menu

Europe

Rusia dan China Perkuat Aliansi Bawah Laut di Tengah Ekspansi Strategi ‘Lautan Transparan’ China

, , , , 0

Rusia dan China memperkuat kemitraan militer mereka di kawasan Indo-Pasifik pada musim panas ini melalui latihan kapal selam bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan koordinasi yang tinggi, langkah yang menurut analis mengirimkan peringatan strategis kepada Amerika Serikat dan sekutunya.

Untuk pertama kalinya, kedua negara melakukan latihan bawah laut bersama yang melibatkan kapal selam diesel-listrik kelas Kilo mereka, berbagi data sonar sensitif, dan melakukan operasi penyelamatan simulasi. Latihan tersebut berlangsung dari awal hingga pertengahan Agustus setelah latihan laut bersama tahunan Joint Sea-2025 di Laut Jepang.

Kapal selam China Great Wall 210 dan kapal selam Rusia Volkhov berlayar bersama melalui Selat Tsushima yang diawasi ketat, menempuh jarak sekitar 2.000 mil laut sebelum kembali ke pangkalan masing-masing. Patroli tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa “dominasi bawah air di Pasifik Barat tidak lagi dapat dimonopoli oleh satu kekuatan saja.”

Latihan tersebut, yang digelar dekat dengan peringatan penyerahan Jepang dalam Perang Dunia II, dijelaskan oleh analis sebagai respons yang jelas terhadap kerja sama pertahanan maritim AS-Jepang yang semakin erat.

Jaringan ini mencakup:

  • Satelit Ocean Star Cluster, yang memindai permukaan laut untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan;
  • Smart Boei dan kapal permukaan tak berawak, yang berfungsi sebagai penghubung untuk mengirimkan data dari bawah laut;
  • Glider laut dalam dan kendaraan bawah laut tanpa awak (UUV), yang berpatroli di kolom air untuk melacak keberadaan kapal selam;
  • Jaringan sonar dasar laut, yang terhubung ke stasiun energi bawah laut sebagai titik pengisian daya bagi UUV;
  • Sistem komando terpusat bernama Deep Blue Brain, yang mengintegrasikan seluruh data sensor dan dapat mengarahkan aksi serangan jika diperlukan.

Arsitektur Transparent Ocean, yang sebagian diuji selama latihan Joint Sea-2025 di dekat Vladivostok, dirancang untuk menghilangkan “titik buta” dalam operasi bawah laut militer China. Jika beroperasi penuh, sistem ini berpotensi mempersempit ruang gerak kapal selam Amerika Serikat di kawasan strategis seperti Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan.

Sementara itu, lembaga penelitian China, termasuk Universitas Zhejiang dan Akademi Elektronik dan Teknologi Informasi China, telah mempercepat pengembangan teknologi sensor dasar laut dan pengumpulan energi yang membuat sistem ini layak digunakan dalam jarak dan durasi yang lebih lama.

Integrasi bawah laut yang semakin erat antara Rusia dan China telah memicu kekhawatiran kembali di kalangan strategis AS. Analis pertahanan memperingatkan bahwa AS dan sekutunya mungkin perlu mengadopsi taktik “jaringan versus jaringan” seperti pengacauan sinyal, umpan, dan kapal selam otonom generasi baru untuk menanggapi kemampuan pengawasan dan respons maritim China yang semakin berkembang.

Dengan kerja sama yang semakin mendalam, mulai dari dasar laut hingga ruang siber dan bahkan platform berbasis ruang angkasa seperti pangkalan bulan bertenaga nuklir Rusia-China yang direncanakan, lanskap Indo-Pasifik menghadapi aliansi strategis yang semakin agresif antara Moskow dan Beijing, aliansi yang berpotensi mengubah aturan persaingan di bawah laut dan ruang angkasa.

Ketegangan Meningkat di Laut China Selatan: China Memantau Patroli yang Dipimpin Filipina Saat AS Meluncurkan Satuan Tugas Baru

, , , , , , 0

China mengkritik patroli maritim bersama yang dilakukan Filipina dan sekutunya di Laut China Selatan yang disengketakan, dengan peringatan bahwa latihan tersebut mengancam perdamaian regional. Hal ini terjadi saat Amerika Serikat memperluas keterlibatan militernya di kawasan tersebut dengan meluncurkan satuan tugas baru, Task Force Philippines.

Patroli yang berlangsung pada 30 dan 31 Oktober tersebut melibatkan angkatan bersenjata Filipina, Australia, Selandia Baru, dan AS. Latihan tersebut berfokus pada mempromosikan kerja sama regional dan menegaskan hak navigasi di perairan yang diklaim China hampir 90% wilayahnya.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menyatakan bahwa mereka memantau patroli tersebut dengan ketat, menuduhnya sebagai “ancaman serius” terhadap stabilitas. Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, menyebut Filipina sebagai “pembuat onar” di kawasan tersebut dan berjanji bahwa pasukan China tetap “siaga tinggi” untuk melindungi “kedaulatan teritorial nasional dan hak serta kepentingan maritim China.” Di sisi lain, keduataan besar Filipina di Beijing belum berkomentar mengenai hal ini.

Patrol gabungan tersebut bertepatan dengan pengumuman besar dari Amerika Serikat: pembentukan Task Force Filipina, sebuah unit yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap apa yang Washington anggap sebagai tekanan China yang semakin meningkat di Laut China Selatan. Satuan tugas ini juga akan meningkatkan latihan eksekusi, bantuan kemanusiaan, dan kesiapan terhadap bencana. Diumumkan pada 31 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan mitranya dari Filipina Gilbert Teodoro, satuan tugas ini akan terdiri dari sekitar 60 personel, dipimpin oleh seorang jenderal bintang satu atau perwira tinggi.

“Ini adalah langkah lain dalam kerja sama kita,” kata Hegseth, menekankan bahwa satuan tugas ini akan meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas tanpa melibatkan pangkalan militer AS yang permanen atau penempatan pasukan tempur ofensif. Inisiatif ini mengikuti upaya serupa seperti Satuan Tugas Ayungin, yang dibentuk untuk mendukung operasi Filipina di dekat Second Thomas Shoal, salah satu titik panas di perairan yang disengketakan.

Peningkatan aliansi pertahanan antara AS dan Filipina terjadi di tengah meningkatnya sengketa maritim. Pekan ini, pasukan Filipina menangkap kapal nelayan China yang dituduh melakukan aktivitas ilegal menggunakan sianida, langkah yang dikritik media China sebagai menyebabkan “kerusakan fisik.”

Sementara itu, klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tetap menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang ditolak mentah-mentah oleh China.

Armada Ketujuh AS, yang ikut serta dalam patroli terbaru, menyatakan latihan tersebut menunjukkan “komitmen bersama untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.” Namun, Beijing berargumen bahwa keterlibatan “negara-negara non-regional” seperti AS hanya memperburuk ketegangan.

Situasi yang terus berkembang menandakan lingkungan keamanan yang semakin kompleks di Laut China Selatan, di mana klaim teritorial yang tumpang tindih beririsan dengan persaingan strategis antara kekuatan global. Seiring dengan meningkatnya upaya diplomatik dan militer, risiko konfrontasi tetap tinggi di salah satu rute perdagangan maritim terpenting di dunia , di mana lebih dari USD3 triliun barang mengalir setiap tahun.

Gripen fighter flying on a patrol

Selamat Tinggal Lenin Halo Viking JAS-39E Gripen Untuk AU Ukraina

, , , , , , , , , 0

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson di Linkopping untuk membahas tentang kerja sama pertahanan antara kedua negara serta implementasi dari PURL Initiative yang digagas oleh Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mempercepat pengiriman persenjataan canggih kepada Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU). Dalam kunjungan tersebut Presiden Zelenskyy mengunjungi pabrik Saab untuk melihat bagaimana pesawat tempur JAS-39E Gripen dapat berkontribusi dalam menghadapi serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia (VKS). Tidak lama setelah kunjungan tersebut rampung PM Ulf mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) pembelian 100 hingga 150 JAS-39E Gripen untuk memperkuat armada pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina (UAF).

Keputusan untuk membeli pesawat tempur JAS-39E Gripen merupakan perkembangan positif karena UAF membutuhkan pesawat tempur yang dapat menggantikan warisan dari era Uni Soviet seperti MiG-29UB Fulcrum, Su-27/30 Flanker, Su-24 Fencer, dan Su-25 Frogfoot. Seluruh pesawat tempur tersebut perlu diganti karena persenjataan warisan Uni Soviet memiliki kekurangan besar sehingga mereka tidak mampu menghadapi lawan modern yang digunakan oleh VKS di wilayah udara Ukraina seperti Su-35 Flanker-E dan Su-34 Fullback. Kekurangan tersebut diantaranya adalah radar dengan jarak deteksi terbatas dan kurang canggih dibandingkan pesawat tempur VKS. Kedua hal tersebut merupakan bahaya besar bagi pilot UAF, keterbatasan tersebut membuat mereka rentan terhadap serangan musuh yang memiliki radar dengan jarak deteksi lebih jauh seperti Su-35 milik VKS. Selain keterbatasan jarak deteksi, radar yang digunakan oleh pesawat tempur Ukraina era Uni Soviet masih menggunakan sistem semi-active radar homing (SARH). Sistem ini merupakan kekurangan signifikan di era rudal anti-udara yang memiliki kapabilitas fire and forget di mana pesawat yang menembakkan rudal harus memandu misil secara manual menggunakan pemancar radar. Hal ini membuat pesawat tempur yang menembakkan misil berada dalam posisi rentan karena mereka tidak bisa melakukan manuver untuk menghindar dari serangan musuh sebelum rudal kena atau meleset dari target.

Untuk mengatasi disparitas kekuatan tersebut UAF membutuhkan pesawat tempur baru yang memiliki radar dengan jarak deteksi yang cukup jauh dibandingkan dengan armada warisan Uni Soviet. Kapabilitas ini merupakan sebuah keharusan karena saat ini pertempuran udara ditentukan oleh pihak yang mampu menjatuhkan lawan di luar jangkauan mata (BVR). Selanjutnya pesawat tempur tersebut harus memiliki kapabilitas multiguna dan mampu mengangkut rudal anti-udara canggih dengan kapabilitas fire and forget yang saat ini digunakan negara anggota NATO seperti AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor, IRIS-T, dan AIM-9 Sidewinder. Kapabilitas ini diperlukan oleh UAF untuk menghadapi aset udara VKS, karena dengan adanya kapabilitas fire and forget pesawat tempur UAF dapat meluncurkan rudal sekaligus menghindar dari serangan musuh. Selain memiliki kapabilitas multiguna dan BVR memadai, pesawat tempur baru tersebut juga mampu beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Saat ini Ukraina tidak bisa menempatkan seluruh aset udara pangkalan udara mereka karena VKS secara konsisten berusaha untuk menggerus armada pesawat tempur UAF dengan menargetkan pesawat yang berada di hanggar dan landasan pacu.

Berdasarkan seluruh kebutuhan tersebut pembelian pesawat tempur JAS-39E Gripen yang memiliki beberapa ciri khas sesuai realita perang udara di Ukraina merupakan pilihan tepat bagi UAF. Salah satu ciri khas pesawat tempur tersebut, memiliki desain yang membuatnya mampu untuk beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Ciri khas tersebut membuat pesawat JAS-39E Gripen cocok untuk UAF karena mereka dapat melakukan perbaikan berkala, pengisian bahan bakar, dan mempersenjatai kembali pesawat tersebut tanpa harus mendarat di pangkalan udara. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Ukraina karena armada pesawat tempur mereka akan lebih sulit dideteksi dan dihancurkan oleh aset udara VKS,  tambahan pula setiap jalan raya yang ada di negara tersebut memiliki potensi untuk menjadi sebuah landasan pacu. Selain ketangguhan, pesawat tempur JAS-39E Gripen juga dapat mengangkut rudal anti-udara paling canggih yang saat ini telah digunakan oleh negara NATO. Hal ini dapat memberikan UAF keunggulan dalam menghadapi aset udara VKS karena kapabilitas fire and forget yang dimiliki oleh rudal tersebut membuat JAS-39E mampu dalam melancarkan serangan BVR tanpa harus memandu misil sehingga sang pilot pesawat tempur hanya perlu fokus untuk menghindar dari serangan yang dilancarkan musuh. Terakhir, pesawat tempur ini dilengkapi dengan radar PS-05 yang memiliki jarak deteksi jauh dan mampu mengunci puluhan target sekaligus. Adanya kemampuan tersebut, menjadikan UAF dapat  menghancurkan salvo drone atau rudal penjelajah yang ditembakkan VKS ke fasilitas strategis mereka, sehingga merupakan potensi keunggulan bagi UAF dalam operasi pertahanan udara.

US Trump

Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza di Mesir Memasuki Fase Krusial Seiring Keterlibatan AS Qatar, dan Turki

, , , , , , , 0

Utusan mediator tingkat tinggi dari Amerika Serikat, Qatar, dan Turki telah bergabung dalam negosiasi tidak langsung yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di kota resor Mesir, Sharm el-Sheikh, dengan tujuan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua tahun di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

Utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya serta mantan penasihat senior Jared Kushner tiba di Mesir pada Rabu (8/10/2025) pagi untuk pembicaraan yang digambarkan pejabat sebagai putaran krusial dalam rencana perdamaian 20 poin Trump.

Pembicaraan ini menjadi putaran ketiga sejak akhir September yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Pembicaraan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara Palestina yang didukung oleh negara-negara Arab dan Barat.

“Ada peluang nyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. “Kami ingin pembebasan sandera segera, dan saya pikir ada kemungkinan kita bisa mencapai perdamaian di Timur Tengah, sesuatu yang bahkan melampaui situasi di Gaza.” 

Hamas Menyerahkan Daftar Tahanan, Israel ‘Optimistis dengan Hati-hati’

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa kelompok tersebut telah “menunjukkan sikap positif yang diperlukan” dalam negosiasi dan telah menyerahkan daftar tahanan Palestina yang ingin dibebaskan sebagai imbalan atas 48 sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, di mana diperkirakan hingga 20 orang di antaranya masih hidup.

Daftar tersebut dilaporkan mencakup Marwan Barghouti, pemimpin Fatah yang dipenjara dan sering dianggap sebagai calon presiden Palestina di masa depan, serta Ahmad Saadat, kepala Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP), yang dihukum terkait pembunuhan seorang menteri kabinet Israel pada tahun 2001.

“Pihak mediator sedang melakukan upaya besar untuk menghilangkan hambatan dalam implementasi gencatan senjata,” kata pejabat Hamas tersebut. “Semangat optimisme sedang menyebar di antara semua peserta.”

Media Israel, mengutip sumber pemerintah, melaporkan “optimisme yang hati-hati,” dengan seorang pejabat keamanan mengatakan kepada Haaretz bahwa ada “kemungkinan besar untuk kemajuan” dan bahwa kesepakatan dapat diselesaikan “dalam beberapa hari ke depan.”

Rencana Perdamaian Gaza 20 Poin Trump

Usulan pemerintahan Trump, yang diumumkan pada 29 September lalu menggambarkan penarikan bertahap pasukan Israel, pembebasan semua sandera dan tahanan Palestina, serta pembentukan pemerintahan Palestina yang teknokratis untuk mengelola Gaza di bawah pengawasan internasional.

Menurut rencana tersebut:

  1. Hamas harus melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan kepada komite non-politik yang disetujui oleh AS, Mesir, Yordania, dan Liga Arab.
  2. Israel akan menarik pasukannya ke zona penyangga yang telah disepakati sebelumnya, tetapi tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza.
  3. Pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional Sementara, didukung oleh negara-negara Arab dan Barat, akan mengawasi rekonstruksi dan keamanan.
  4. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diusulkan untuk memimpin badan koordinasi sementara.

Namun, perbedaan mendalam tetap ada antara kedua belah pihak. Hamas bersikeras pasukan Israel harus terlebih dahulu menarik diri dari kota-kota besar Gaza untuk memungkinkan akses kemanusiaan dan memfasilitasi transfer sandera, sementara Israel bersikeras penarikan pasukan harus dikaitkan dengan pelucutan senjata Hamas.

“Perbedaan pendapat sangat besar,” kata seorang negosiator Palestina. “Hamas ingin jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan perang setelah kesepakatan, sementara Israel ingin sandera dibebaskan sebelum penarikan pasukan.”

Jumlah Korban Jiwa Terus Meningkat Meskipun Ada Seruan untuk Berhenti

Meskipun Trump secara pribadi meminta Netanyahu pekan lalu untuk “ menghentikan serangan udara”, serangan udara Israel terus berlanjut di beberapa wilayah Gaza, menewaskan setidaknya delapan orang menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut, angka harian terendah dalam seminggu.

Kementerian tersebut menyatakan bahwa 67.183 warga Palestina tewas sejak perang dimulai, termasuk 20.179 anak-anak, dan lebih dari 460 orang meninggal akibat penyebab terkait malnutrisi. Israel membantah angka-angka tersebut tetapi mengakui kerugian sipil yang signifikan.

Sebelumnya, Israel meluncurkan kampanye militernya sebagai respons terhadap serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, di mana sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang disandera. Di Tel Aviv pada Selasa (7/10/2025), puluhan ribu orang berkumpul dalam demonstrasi massal untuk memperingati dua tahun serangan tersebut, menuntut pemerintah memastikan kembalinya sandera yang tersisa.

Erdogan, Sisi Mendorong Kedua Belah Pihak untuk Menunjukkan Fleksibilitas

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Trump telah meminta dirinya dalam panggilan telepon baru-baru ini untuk “meyakinkan Hamas menerima rencananya,” tetapi memperingatkan bahwa tekanan juga harus diberikan pada Israel untuk menghentikan serangannya.

“Serangan Israel terhadap Gaza adalah hambatan terbesar dalam upaya mencapai perdamaian,” kata Erdogan kepada para anggota parlemen di Ankara.

Presiden Mesir Sisi mengulang pesan tersebut, mendesak kedua belah pihak untuk “memanfaatkan kesempatan” untuk gencatan senjata permanen. Trump, di sisi lain, mengatakan bahwa AS akan melakukan “segala upaya untuk memastikan kedua belah pihak mematuhi kesepakatan.”

Ketegangan Paralel: Konvoi Bantuan Dihentikan dan Kunjungan Ben-Gvir Memicu Kemarahan

Saat pembicaraan berlangsung di Sharm el-Sheikh, angkatan laut Israel menghentikan konvoi bantuan lain yang berusaha mengirimkan makanan dan perlengkapan medis ke Gaza. Koalisi Freedom Flotilla menyatakan tiga kapal yang membawa barang-barang kemanusiaan senilai $110.000 dihentikan sekitar 220 km dari pantai.

Kementerian Luar Negeri Israel mengonfirmasi penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai “upaya sia-sia lain untuk melanggar blokade laut yang sah.” Sementara itu, menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, memicu kontroversi baru dengan mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Rabu, menyatakan bahwa “Israel menang di Bukit Kuil.” Negosiator Hamas menyebut kunjungan tersebut sebagai “provokasi” yang dapat mengancam kemajuan pembicaraan.

Meskipun ada optimisme, analis memperingatkan bahwa rencana perdamaian ambisius Trump menghadapi hambatan yang berat, mulai dari ketidakpercayaan mutual yang mendalam hingga tekanan politik domestik di Israel dan Gaza. Namun, dengan keterlibatan tingkat tinggi AS dan koordinasi regional dari Mesir, Qatar, dan Turki, beberapa diplomat mengatakan ini adalah upaya paling serius hingga saat ini untuk mengakhiri perang.

Emmanuel Macron

Macron Di bawah Tekanan untuk Mengundurkan Diri atau Menyelenggarakan Pemilihan Umum

, , , 0

Di tengah gejolak ekonomi dan politik, Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadapi perlawanan dari sekutu lamanya saat pemerintahannya runtuh untuk kelima kalinya dalam tiga tahun terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mengundurkan diri atau membubarkan parlemen dan seruan untuk pemilihan umum baru. 

Krisis ini semakin memuncak setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengundurkan diri pekan ini, hanya 27 hari setelah menjabat, menjadi perdana menteri kelima Macron yang mundur sejak tahun 2022. Upayanya yang gagal untuk membentuk pemerintahan yang stabil telah menjerumuskan Prancis ke dalam ketidakpastian dan mengekspos kekuasaan presiden yang semakin melemah.

Édouard Philippe, perdana menteri pertama Macron dan kini pemimpin partai sentris Horizons, mendesaknya untuk mundur setelah mengesahkan anggaran tahun depan. “Prancis tidak dapat menahan kekacauan ini selama 18 bulan lagi,” kata Philippe, menambahkan bahwa presiden harus “melayani institusi, bukan dirinya sendiri.”

Gabriel Attal, yang memimpin partai Renaissance Macron juga membelot, mengatakan dia “tidak lagi memahami” keputusan presiden. Bahkan mantan perdana menteri Élisabeth Borne yang memimpin reformasi pensiun kontroversial Macron juga menyerukan penangguhan undang-undang usia pensiun, memperingatkan bahwa “penting untuk tahu kapan harus mendengarkan dan bertindak.”

Macron telah menugaskan Lecornu untuk memimpin pembicaraan terakhir dengan para pemimpin partai guna merumuskan “platform stabilitas.” Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan para peserta untuk fokus pada dua prioritas mendesak: mengesahkan anggaran dan mencari solusi untuk krisis kedaulatan di kepulauan Pasifik New Caledonia.

Jika upaya itu gagal, ia mungkin akan menunjuk perdana menteri lain, kemungkinan dari Partai Sosialis, atau menggelar pemilu parlemen dadakan. Kedua opsi tersebut sarat dengan risiko. Survei menunjukkan bahwa Partai Nasionalis Ekstrem Kanan (RN), yang dipimpin oleh Jordan Bardella dan Marine Le Pen, akan mendominasi pemilu baru tetapi tetap gagal mencapai mayoritas mutlak.

Pemimpin Sosialis Olivier Faure mengatakan “saatnya mencoba kiri,” sementara konservatif Bruno Retailleau menolak kerja sama dengan kubu Macron, bersikeras bahwa hanya pemerintah yang dipimpin oleh oposisi yang dapat memerintah secara efektif.

Krisis ini diperparah oleh masalah fiskal Prancis yang semakin memburuk. Defisit negara diperkirakan mencapai 5,4% dari PDB tahun ini, hampir dua kali lipat batas Uni Eropa, dan rasio utang terhadap PDB-nya termasuk yang tertinggi di Eropa. Tanpa mayoritas jelas di parlemen sejak pemilu 2024, Macron kesulitan untuk meloloskan reformasi atau menyeimbangkan anggaran.

Kekecewaan publik juga semakin meningkat. Survei Le Figaro menunjukkan 53% pemilih Prancis percaya Macron harus mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027. Video presiden berjalan sendirian di tepi Sungai Seine, hanya diikuti oleh pengawalnya, menjadi viral dan menjadi siimbol isolasinya.

Untuk saat ini, Macron bersikeras bahwa dia tidak akan mundur. Namun, dengan sekutunya yang meninggalkannya, parlemen yang tertahan, dan sayap kanan ekstrem yang semakin kuat, banyak orang di Paris percaya bahwa 48 jam ke depan dapat menentukan nasib kepresidenannya.

Meloni

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Dituduh Bersekongkol dalam ‘Genosida’ Gaza oleh Pengaduan ke ICC

, , , , , , 0

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa dia dituduh “bersekongkol dalam genosida” dalam pengaduan yang diajukan ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), menandai kali pertama pejabat tinggi Italia menghadapi tuduhan semacam itu terkait kampanye militer Israel di Gaza. Pengaduan tersebut juga dilaporkan menargetkan Menteri Pertahanan Guido Crosetto, Menteri Luar Negeri Antonio Tajani, dan kemungkinan Roberto Cingolani, kepala perusahaan pertahanan Leonardo.

Berbicara kepada stasiun televisi negara Italia, RAI, Meloni menyebut pengaduan tersebut “belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengatakan Italia tidak mengizinkan pasokan senjata baru ke Israel setelah 7 Oktober 2023. “Siapa pun yang mengetahui situasi ini menyadari bahwa Italia tidak mengirim senjata baru sejak saat itu,” katanya.

Pengaduan yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober oleh sekitar 50 pengacara, akademisi, dan tokoh masyarakat, menuduh Italia terlibat dalam penyediaan senjata mematikan kepada Israel, dengan argumen bahwa dukungan pemerintah memfasilitasi “genosida dan kejahatan perang yang sangat serius serta kejahatan terhadap kemanusiaan” terhadap Palestina. Pengaduan tersebut meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempertimbangkan membuka penyelidikan formal.

Italia baru-baru ini menjadi lokasi protes besar-besaran pro-Palestina, dengan ratusan ribu orang berdemonstrasi sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza. Serikat pekerja, termasuk buruh pelabuhan, mengancam akan melakukan pemogokan sebagai respons terhadap penangkapan Israel terhadap konvoi bantuan internasional yang mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Italia termasuk di antara tiga negara yang mengekspor “senjata konvensional utama” ke Israel antara tahun 2020 dan 2024, termasuk helikopter ringan, meriam laut, dan komponen untuk jet tempur F-35. Pemerintah Italia menegaskan bahwa transfer tersebut mengikuti kontrak yang sudah ada dan mencari jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan terhadap warga sipil.

Pemerintah Meloni, yang telah lama menjadi pendukung Israel, baru-baru ini menjauhkan diri dari apa yang disebutnya sebagai serangan “berlebihan” Israel, namun belum memutuskan hubungan diplomatik atau komersial atau mengakui kedaulatan Palestina. Israel telah menolak tuduhan genosida, menekankan bahwa Hamas beroperasi di kawasan sipil dan bahwa korban sipil adalah tidak disengaja.

“Saya tidak percaya ada kasus lain di dunia atau dalam sejarah yang melibatkan keluhan semacam ini,” kata Meloni dalam wawancara televisi, menyoroti sifat tak terdahulu dari tantangan hukum tersebut.

Hingga kini, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, termasuk kelaparan, pembunuhan, dan penganiayaan. Namun, baik Netanyahu maupun Gallant tidak dituduh secara khusus melakukan genosida. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Hamas, namun, semua orang yang disebutkan telah tewas dalam serangan Israel.

INDIA - 2025/06/30: In this photo illustration, the DeepSeek logo is displayed on a smartphone with the words 'Artificial Intelligence' visible in the background. (Photo Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Republik Ceko Larang Penggunaan DeepSeek, Khawatir Keamanan Siber

, , , , , 0

Pemerintah Ceko secara resmi melarang penggunaan semua layanan dan produk milik perusahan artifician intellegence (AI) asal Tiongkok, DeepSeek, di lingkungan administrasi negara. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Petr Fiala pada Rabu (9/7/2025), menyusul peringatan dari badan keamanan siber nasional Ceko.

Menurut Fiala, DeepSeek, sebagai perushaan Tiongkok, wajib bekerja sama dnegan otoritas negara asalnya yang berpotensi membuka akses data pengguna kepada pemerintah Tiongkok. Kebijakan ini serupa dengan langkah yang diambil oleh Italia, Belanda, dan Jerman yang lebih dulu membatasi layanan DeepSeek karena khawatir isu serupa.

DeepSeek dikenal luas setalah mengklaim bahwa mereka telah menciptakan model AI saingan “ChatGPT” dengan baiaya yang jauh lebih rendah. Namun, perushaan tersebut disorot di Eropa dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan privasi dan penyimpanan data yang tercatat dilakukan di server-nya di China.

Langkah ini juga mengingatkan pada keputusan Ceko tahun 2018 saat melarang penggunaan perangkat dan software dari Huawei dan ZTE karena risiko keamanan.

DeepSeek dan keduataan China di Prague, Republik Ceko belum memberikan respons terkait permasalahan yang ada. Menurut kebijakan privasinya sendiri, DeepSeek menyimpan banyak data pribadi, seperti permintaan pada program AI atau berkas yang diunggah, pada komputer-komputer di China.

BRUSSELS, BELGIUM - JULY 13: President of the European Commission Ursula von der Leyen and the President of Indonesia (Unseen) are speaking to media at the end of a bilateral meeting in the Berlaymont, the EU Commission headquarters on July 13, 2025 in Brussels, Belgium. The discussions focused on Donald Trump, who announced 30% surcharges for the European Union and Mexico starting from August 1st. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

Von der Leyen Tawarkan Konsesi Anggaran Besar untuk Amankan Dukungan MEP

, , , , 0

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menawarkan konsesi anggaran yang signifikan, menjamin bahwa otoritas regional akan terus menerima dana kohesi langsung dari Brussel, untuk memenangkan hati para Anggota Parlemen Eropa yang ragu-ragu menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya pada hari Kamis (10/07/2025). Grup parlemen Sosialis dan Liberal telah mengancam untuk abstain kecuali jika komitmen konkret dibuat pada anggaran tujuh tahun Uni Eropa berikutnya, yang akan diluncurkan minggu depan. Meskipun grup parlemen Sosialis dan Liberal abstain, posisi Von der Leyen akan tetap sama, namun kondisi ini menjadi sinyal bahwa von der Leyen tidak memiliki dukungan yang sama dalam Parlemennya. 

Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para ketua kelompok parlemen di Strasbourg, von der Leyen setuju bahwa, bertentangan dengan rencana sebelumnya untuk menyerahkan kendali atas bagian yang lebih besar dari dana regional kepada pemerintah nasional, sepertiga dari anggaran multi-tahunan Uni Eropa akan tetap berada di bawah pembayaran langsung dari Brussels ke daerah. Dua peserta dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada POLITICO bahwa pembalikan ini dipuji sebagai “pengubah permainan”, karena mencegah ibu kota negara anggota yang berpotensi bermusuhan untuk mengalihkan dana dari daerah yang tidak bersahabat secara politik.

Terlepas dari konsesi yang sangat penting ini, para pemimpin Aliansi Progresif Sosialis & Demokrat (S&D) menyuarakan keraguan yang masih ada. “Kami merindukan kejelasan dan komitmen mengenai dana sosial dan prioritas-prioritas utama lainnya,” ujar seorang juru bicara S&D. Mereka memperingatkan bahwa tanpa perlindungan eksplisit untuk Dana Sosial Eropa, instrmen utama blok Eropa untuk melawan kemiskinan dan ketimpangan sosial, akan “sulit bagi kita untuk tidak abstain” pada hari Kamis. Komisaris Sosialis untuk Hak-hak Sosial Roxana Mînzatu sejak saat itu mengintensifkan kampanyenya untuk mengamankan tempat dana tersebut dalam anggaran.

Kelompok sentris liberal Renew Europe juga telah mendukung penuh Presiden Komisi. Ketuanya, Valérie Hayer, memuji kesediaan von der Leyen untuk mendengarkan namun mendesak agar ada lebih banyak rincian mengenai tinjauan pengeluaran dan jadwal yang lebih tegas. “Wilayah sangat penting, namun demikian juga memastikan nilai uang dan transparansi,” kata Hayer setelah pertemuan tersebut.

Di kubu tengah-kanan, Partai Rakyat Eropa (EPP) secara luas menyambut baik konsesi tersebut, dengan juru negosiasi anggarannya Siegfried Mureșan yang menyebutnya sebagai “persis seperti yang diminta Parlemen.” Namun bahkan di antara jajaran EPP, beberapa anggota parlemen mendesak dipertahankannya formula Berlin, mekanisme khusus yang menyalurkan dana kohesi tambahan ke daerah-daerah termiskin di Uni Eropa, dengan alasan bahwa formula tersebut harus dipertahankan sepenuhnya.

Pergantian Von der Leyen terjadi di tengah-tengah kegelisahan yang lebih luas atas gaya kepemimpinannya, yang dikritik oleh para anggota parlemen di seluruh spektrum politik karena terlalu terpusat dan tidak cukup transparan. Mosi tidak percaya yang membayangi, yang diajukan oleh kaum Konservatif dan Reformis sayap kanan bersama dengan kaum nasionalis garis keras, membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk berhasil menjadi sebuah perjuangan yang berat. 

Negosiasi berisiko tinggi akan berlanjut hingga akhir pekan, karena von der Leyen bertemu dengan para komisaris dan pemimpin parlemen untuk mendapatkan jaminan di menit-menit terakhir mengenai pengeluaran sosial, pendanaan transisi hijau, dan dukungan regional. Dengan pengesahan anggaran yang tinggal beberapa hari lagi, Presiden Komisi harus menyeimbangkan berbagai tuntutan yang muncul dari pemungutan suara pada hari Kamis dengan tetap mempertahankan mandat dan kewenangannya.

Pemerintahan Belanda Runtuh: Geert Wilders Tarik Dukungan, Pemilu Baru Menanti

, , , 0

Perdana Menteri Belanda Dick Schoof pada Selasa (3/6/2025) mengumumkan bahwa pemerintahan koalisi Belanda resmi runtuh setelah pemimpin sayap kanan Geert Wilders menarik seluruh menteri dari Partai untuk Kebebasan (PVV) keluar dari kabinet. Keputusan mengejutkan ini diambil menyusul kebuntuan kebijakan imigrasi yang selama ini menjadi syarat utama dukungan PVV terhadap pemerintahan. Meskipun dukungan untuk PVV berada di angka 23 persen pada November tahun lalu, namun saat ini angka tersebut turun menjadi hanya sekitar 20 persen.

Perdana Menteri Dick Schoof, yang baru menjabat selama sebelas bulan dan sebelumnya dipilih langsung oleh Wilders untuk memimpin pemerintahan, segera mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander. Ia menyesalkan runtuhnya kabinet, menyebutnya “tidak perlu dan tidak bertanggung jawab” di tengah tantangan global yang semakin besar, termasuk perang di Ukraina dan persiapan KTT NATO yang akan digelar di Belanda dalam waktu tiga minggu ke depan.

Wilders menyatakan bahwa koalisi gagal memenuhi janjinya terhadap pemilih. Ia mengusulkan paket kebijakan suaka paling ketat dalam sejarah Belanda — termasuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, pelibatan militer dalam pengamanan perbatasan, serta deportasi bagi pelaku kejahatan yang memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, usulan itu ditolak atau dianggap tidak realistis oleh mitra koalisinya.

Keputusan Wilders disambut dengan kemarahan dan kecaman dari sesama pemimpin koalisi. Dilan Yesilgöz dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) menyebut tindakan Wilders sebagai “sangat tidak bertanggung jawab,” sementara Caroline van der Plas dari partai petani BBB menuduh Wilders lebih mementingkan ego pribadi daripada nasib rakyat Belanda. Beberapa pihak menduga Wilders sengaja menciptakan krisis untuk kembali menguatkan posisinya dalam pemilu mendatang.

Di sisi lain, kubu oposisi menyambut positif keputusan PVV. Frans Timmermans, mantan Komisaris Uni Eropa untuk iklim dan kini pemimpin blok oposisi utama di parlemen Belanda, menyambut baik keputusan Geert Wilders.

Timmermans menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendukung pembentukan pemerintahan minoritas dan mendesak diadakannya pemilu baru sesegera mungkin. Dalam wawancaranya dengan Associated Press, ia menyatakan bahwa jatuhnya kabinet ini menjadi momentum penting untuk memulihkan politik demokratis dan menyingkirkan pengaruh partai-partai ekstrem. “Saya pikir ini adalah kesempatan bagi semua partai demokratis untuk membebaskan diri dari ekstremisme. Sudah jelas bahwa ekstremis tidak bisa memerintah. Ketika situasi menjadi sulit, mereka lari,” ujar Timmermans.

Pernyataan Timmermans mencerminkan kekecewaan luas terhadap gaya politik konfrontatif Wilders, yang meskipun menang besar dalam pemilu sebelumnya, tetap menjadi sosok kontroversial dengan agenda anti-imigrasi dan retorika keras terhadap Islam serta Uni Eropa.

Sampai saat ini, tanggal pemilu baru belum ditetapkan, namun diperkirakan akan digelar paling cepat pada musim gugur. Pemerintahan yang tersisa akan menjalankan tugas sebagai kabinet sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap isu imigrasi dan biaya hidup, pemilu mendatang akan menjadi barometer penting arah masa depan politik Belanda, antara populisme yang makin menguat atau kembali pada stabilitas moderat.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban Hosts Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Despite ICC Warrant Out For His Arrest BUDAPEST, HUNGARY - APRIL 3: Hungarian Prime Minister Viktor Orbán (L) receives Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on April 3, 2025 in Budapest, Hungary. Netanyahu's scheduled four-day visit to Hungary marks his first foreign trip to a country under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) since the tribunal issued a warrant for his arrest in November, accusing the Israeli prime minister of perpetrating war crimes in Gaza. Despite Hungary being a founding member of the ICC, Hungarian Prime Minister Viktor Orban has condemned the international court's lawsuit against Netanyahu. Shortly before Netanyahu's visit, a spokesperson for Orban announced that Hungary would be withdrawing from the ICC, starting the process today. (Photo by Janos Kummer/Getty Images)

Hungaria Mengumumkan Penarikan Diri dari ICC di Tengah Kunjungan Netanyahu

, , 0

Hungaria pada Kamis (3/4/2025) mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebuah langkah yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Budapest pada hari yang sama. Keputusan ini menandai Hungaria sebagai negara Uni Eropa pertama yang keluar dari pengadilan, yang didirikan untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Kantor pemerintahan di Gaza melaporkan bahwa korban tewas sudah mencapai lebih dari 61 ribu orang, termasuk wanita dan anak-anak.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh kepala staf Perdana Menteri Viktor Orbán, Gergely Gulyás, yang menyatakan bahwa prosedur penarikan diri akan segera dimulai. Orbán membenarkan langkah tersebut dengan menyebut ICC sebagai “pengadilan politik” yang telah kehilangan netralitasnya, terutama dalam penerbitan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

 

Konsekuensi dan Reaksi Politik

Netanyahu, yang telah menghadapi surat perintah penangkapan ICC sejak November 2024, memuji keputusan Hungaria, menyebutnya “berani dan berprinsip.” Dia menekankan bahwa semua negara demokrasi harus “melawan organisasi korup ini.” Israel secara konsisten menolak otoritas ICC, dengan menegaskan bahwa dakwaan terhadap para pemimpinnya bermotif politik dan didorong oleh antisemitisme.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar juga menyambut baik keputusan Hungaria, dengan menyatakan bahwa ICC telah “kehilangan otoritas moralnya” dengan menargetkan seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis yang menggunakan hak untuk membela diri. Sebaliknya, badan pengelola ICC menyatakan keprihatinannya, dengan menyatakan bahwa penarikan diri Hungaria “mengaburkan upaya kita bersama untuk mendapatkan keadilan dan melemahkan tekad kita untuk memerangi impunitas.”

Para pemimpin Eropa masih terpecah dalam masalah ini. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menegaskan bahwa selama Hungaria masih menjadi anggota ICC, mereka berkewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengutuk keputusan Hungaria, dan menyebutnya sebagai “hari yang buruk bagi hukum pidana internasional.” Sementara itu, Hungaria menyatakan bahwa mereka tidak pernah secara resmi memasukkan peraturan ICC ke dalam hukum nasional, yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan penegakan surat perintah ICC.

 

Kedudukan ICC dan Implikasi di Masa Depan

Hungaria sekarang harus secara resmi memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang penarikan diri, yang akan berlaku satu tahun kemudian berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma. Meskipun langkah ini sebagian besar bersifat simbolis, hal ini menggarisbawahi keberpihakan Hungaria terhadap Israel dan penolakannya yang lebih luas terhadap lembaga-lembaga internasional yang dianggap melanggar kedaulatan nasional.

Pengunduran diri Hungaria menimbulkan kekhawatiran bahwa negara-negara lain akan mengikutinya, terutama negara-negara yang kritis terhadap keputusan ICC. Secara historis, hanya Burundi dan Filipina yang pernah menarik diri dari ICC, sementara negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Israel tidak pernah bergabung.

Kunjungan Netanyahu ke Hungaria, perjalanan pertamanya ke Eropa sejak surat perintah ICC dikeluarkan, menandakan upayanya yang terus berlanjut untuk mendapatkan dukungan diplomatik di tengah meningkatnya kritik internasional. Kunjungan ini mencakup pertemuan politik dan tur ke Museum Holocaust di Budapest. Sementara beberapa negara Uni Eropa, termasuk Spanyol dan Belanda, telah berkomitmen untuk menegakkan surat perintah ICC, yang lain, seperti Jerman dan Polandia, telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak akan mematuhinya.

Seiring dengan pergeseran lanskap geopolitik, langkah Hungaria dapat menjadi preseden untuk tantangan lebih lanjut terhadap mekanisme keadilan internasional, terutama di antara negara-negara yang ingin memprioritaskan kedaulatan di atas akuntabilitas global.

Load More