Menu

Europe

Hungarian Prime Minister Viktor Orban Hosts Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Despite ICC Warrant Out For His Arrest BUDAPEST, HUNGARY - APRIL 3: Hungarian Prime Minister Viktor Orbán (L) receives Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on April 3, 2025 in Budapest, Hungary. Netanyahu's scheduled four-day visit to Hungary marks his first foreign trip to a country under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) since the tribunal issued a warrant for his arrest in November, accusing the Israeli prime minister of perpetrating war crimes in Gaza. Despite Hungary being a founding member of the ICC, Hungarian Prime Minister Viktor Orban has condemned the international court's lawsuit against Netanyahu. Shortly before Netanyahu's visit, a spokesperson for Orban announced that Hungary would be withdrawing from the ICC, starting the process today. (Photo by Janos Kummer/Getty Images)

Hungaria Mengumumkan Penarikan Diri dari ICC di Tengah Kunjungan Netanyahu

, , 0

Hungaria pada Kamis (3/4/2025) mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebuah langkah yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Budapest pada hari yang sama. Keputusan ini menandai Hungaria sebagai negara Uni Eropa pertama yang keluar dari pengadilan, yang didirikan untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Kantor pemerintahan di Gaza melaporkan bahwa korban tewas sudah mencapai lebih dari 61 ribu orang, termasuk wanita dan anak-anak.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh kepala staf Perdana Menteri Viktor Orbán, Gergely Gulyás, yang menyatakan bahwa prosedur penarikan diri akan segera dimulai. Orbán membenarkan langkah tersebut dengan menyebut ICC sebagai “pengadilan politik” yang telah kehilangan netralitasnya, terutama dalam penerbitan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

 

Konsekuensi dan Reaksi Politik

Netanyahu, yang telah menghadapi surat perintah penangkapan ICC sejak November 2024, memuji keputusan Hungaria, menyebutnya “berani dan berprinsip.” Dia menekankan bahwa semua negara demokrasi harus “melawan organisasi korup ini.” Israel secara konsisten menolak otoritas ICC, dengan menegaskan bahwa dakwaan terhadap para pemimpinnya bermotif politik dan didorong oleh antisemitisme.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar juga menyambut baik keputusan Hungaria, dengan menyatakan bahwa ICC telah “kehilangan otoritas moralnya” dengan menargetkan seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis yang menggunakan hak untuk membela diri. Sebaliknya, badan pengelola ICC menyatakan keprihatinannya, dengan menyatakan bahwa penarikan diri Hungaria “mengaburkan upaya kita bersama untuk mendapatkan keadilan dan melemahkan tekad kita untuk memerangi impunitas.”

Para pemimpin Eropa masih terpecah dalam masalah ini. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menegaskan bahwa selama Hungaria masih menjadi anggota ICC, mereka berkewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengutuk keputusan Hungaria, dan menyebutnya sebagai “hari yang buruk bagi hukum pidana internasional.” Sementara itu, Hungaria menyatakan bahwa mereka tidak pernah secara resmi memasukkan peraturan ICC ke dalam hukum nasional, yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan penegakan surat perintah ICC.

 

Kedudukan ICC dan Implikasi di Masa Depan

Hungaria sekarang harus secara resmi memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang penarikan diri, yang akan berlaku satu tahun kemudian berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma. Meskipun langkah ini sebagian besar bersifat simbolis, hal ini menggarisbawahi keberpihakan Hungaria terhadap Israel dan penolakannya yang lebih luas terhadap lembaga-lembaga internasional yang dianggap melanggar kedaulatan nasional.

Pengunduran diri Hungaria menimbulkan kekhawatiran bahwa negara-negara lain akan mengikutinya, terutama negara-negara yang kritis terhadap keputusan ICC. Secara historis, hanya Burundi dan Filipina yang pernah menarik diri dari ICC, sementara negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Israel tidak pernah bergabung.

Kunjungan Netanyahu ke Hungaria, perjalanan pertamanya ke Eropa sejak surat perintah ICC dikeluarkan, menandakan upayanya yang terus berlanjut untuk mendapatkan dukungan diplomatik di tengah meningkatnya kritik internasional. Kunjungan ini mencakup pertemuan politik dan tur ke Museum Holocaust di Budapest. Sementara beberapa negara Uni Eropa, termasuk Spanyol dan Belanda, telah berkomitmen untuk menegakkan surat perintah ICC, yang lain, seperti Jerman dan Polandia, telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak akan mematuhinya.

Seiring dengan pergeseran lanskap geopolitik, langkah Hungaria dapat menjadi preseden untuk tantangan lebih lanjut terhadap mekanisme keadilan internasional, terutama di antara negara-negara yang ingin memprioritaskan kedaulatan di atas akuntabilitas global.

37401943_605

Konservatif Menang di Jerman, AfD Raih Hasil Bersejarah dalam Pemilu

, , , 0

Partai Uni Demokrat Kristen (CDU) yang berhaluan tengah-kanan di Jerman diperkirakan akan kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu dadakan pada Minggu (23/2), sementara partai sayap kanan-jauh, Alternatif untuk Jerman (AfD), muncul sebagai kekuatan politik terbesar kedua berdasarkan hasil jajak pendapat. Pemilu ini berlangsung di tengah kekhawatiran publik mengenai kebijakan imigrasi, perlambatan ekonomi, serta dinamika politik global yang turut dipengaruhi oleh potensi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Friedrich Merz, pemimpin CDU, merayakan kemenangan partainya dengan penuh semangat dan segera berencana untuk memulai negosiasi guna membentuk pemerintahan yang stabil. Dengan perolehan suara sebesar 28,8%, Merz, seorang konservatif tradisional yang belum pernah memegang jabatan di pemerintahan sebelumnya, akan mengambil alih posisi kanselir Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Sementara itu, AfD berhasil memperoleh dukungan sebesar 20,2%, angka tertinggi dalam sejarah partai tersebut, yang sebelumnya lebih sering dianggap sebagai kelompok ekstremis. Meskipun demikian, partai-partai besar lainnya tetap menolak bekerja sama dengan AfD melalui kesepakatan “firewall,” sehingga mereka tetap tidak memiliki akses ke kekuasaan eksekutif.

Hasil pemilu ini juga menunjukkan kemerosotan signifikan bagi Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz. Partai tersebut hanya memperoleh 16,2% suara, mengalami penurunan tajam dibandingkan dengan perolehan 25,7% dalam pemilu 2021. Kondisi ini mencerminkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Scholz, yang dinilai kurang stabil. Di sisi lain, Partai Kiri (Die Linke), yang berhaluan sosialis, mencatat hasil yang cukup baik dengan memperoleh 8,5% suara, melampaui ambang batas parlemen sebesar 5%. Kejatuhan koalisi “lampu lalu lintas” yang sebelumnya dipimpin oleh Scholz—terdiri dari SPD, Partai Hijau, dan Demokrat Bebas (FDP)—disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam kebijakan serta perbedaan ideologi yang tajam, hingga akhirnya berujung pada pemilu dadakan. Pemilu ini menjadi sorotan internasional, terutama setelah Donald Trump menginisiasi pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina tanpa melibatkan pemimpin Eropa maupun pemerintah Kyiv, yang menambah kompleksitas situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Friedrich Merz menegaskan bahwa memperkuat kemandirian Eropa dari Amerika Serikat akan menjadi prioritas utamanya, terutama setelah pernyataan kontroversial dari Trump yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kepentingan Eropa. Dalam sebuah diskusi publik, Merz menyatakan bahwa Jerman dan Eropa harus segera meningkatkan kekuatan mereka agar tidak lagi terlalu bergantung pada kebijakan luar negeri dan keamanan yang ditentukan oleh AS. Ia juga mengecam intervensi politik yang dilakukan oleh Washington maupun Moskow, menyebut tekanan dari kedua kekuatan global tersebut sebagai tantangan besar bagi stabilitas Eropa. Saat ini, proses pembentukan pemerintahan baru diprediksi akan memakan waktu cukup lama, mengingat sistem politik Jerman jarang memungkinkan satu partai untuk berkuasa sendiri. Meskipun Merz kemungkinan akan mencoba menjalin kerja sama dengan SPD atau Partai Hijau dalam upaya membentuk koalisi pemerintahan, masih belum jelas apakah ia membutuhkan satu atau dua mitra untuk mencapai mayoritas yang solid. Dengan kondisi yang ada, Jerman diperkirakan akan memasuki periode ketidakpastian politik dalam beberapa minggu mendatang sebelum pemerintahan baru dapat dibentuk dan mulai berfungsi secara efektif.

Untitled design

Prancis Ajukan Status UNESCO untuk Pantai D-Day dan Benteng Carcassonne

, , , , 0

Kementerian Kebudayaan Prancis telah mengajukan permohonan  di hari Senin (17/2) agar pantai di Normandia yang menjadi lokasi pendaratan D-Day selama Perang Dunia Kedua serta benteng abad pertengahan Carcassonne dimasukkan dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. Permohonan ini akan diperiksa pada Juli 2026 oleh badan kebudayaan PBB, dengan dukungan dari dewan kota dan regional yang mengelola kedua situs tersebut. Pantai-pantai Normandia, yang mencakup lima sektor pendaratan Sekutu pada tahun 1944—Utah, Omaha, Juno, Gold, dan Sword—menjadi titik balik penting dalam sejarah perang. Pada 6 Juni 1944, lebih dari 156.000 tentara Sekutu, terutama dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, mendarat di pantai-pantai ini dalam operasi militer terbesar dalam sejarah, yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Serangan ini berhasil menembus pertahanan Jerman di pesisir Atlantik dan membuka jalan bagi pembebasan Prancis dari pendudukan Nazi. Hingga kini, wilayah ini masih menyimpan banyak peninggalan perang seperti bunker Tembok Atlantik, puing-puing kapal perang dari berbagai negara, serta pemakaman tentara yang gugur dalam pertempuran tersebut.

Permohonan ini pertama kali diajukan pada tahun 2014 dan diserahkan pada tahun 2018, tetapi pemeriksaannya oleh UNESCO sempat ditunda karena pertimbangan mengenai evaluasi situs yang terkait dengan konflik terbaru. Moratorium ini akhirnya dicabut pada Januari 2023, memungkinkan permohonan memorial seperti ini untuk diperiksa di luar batasan kuota tahunan. Sejak itu, beberapa situs memorial telah masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO, termasuk 139 pemakaman Perang Dunia Pertama di Prancis dan Belgia serta empat monumen peringatan genosida Tutsi di Rwanda. Michael Dodds, direktur Komite Pariwisata Regional Normandia, menyebut bahwa pengakuan UNESCO ini merupakan langkah logis berikutnya dalam memperingati peristiwa bersejarah tersebut.

Selain pantai Normandia, Prancis juga mengajukan sistem benteng Seneschal Carcassonne, yang dibangun pada abad ke-13 hingga ke-14. Sistem ini terdiri dari delapan monumen yang terletak di wilayah Aude dan Ariège, termasuk tembok kota Carcassonne serta kastel di Lastours, Termes, Aguilar, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, dan Montségur. Benteng-benteng ini, yang dibangun di puncak tebing berbatu dengan lanskap megah, merepresentasikan periode penting dalam sejarah dan merupakan contoh unik arsitektur militer abad pertengahan dengan nilai universal yang luar biasa.

Trump-Macron-and-Zelensky

Macron Akan Temui Trump di Tengah Respons Eropa terhadap Perubahan Sikap AS soal Ukraina

, , , , 0

Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih minggu depan, menurut seorang pejabat AS pada hari Rabu (26/2). Pertemuan ini terjadi di tengah upaya Eropa merespons perubahan kebijakan presiden AS terkait perang di Ukraina, yang menyebabkan kegelisahan di kalangan negara-negara sekutu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan utusan AS, Keith Kellogg. Zelensky berharap bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan kerja sama yang “konstruktif” dengan AS, mengingat semakin meningkatnya ketidakpastian dalam dukungan Barat terhadap negaranya.

Macron, yang telah lama menyuarakan kekhawatiran terhadap ancaman Rusia, mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dari 19 negara, termasuk Kanada, untuk mengkoordinasikan respon Eropa terhadap perubahan kebijakan Washington. Dalam pertemuan ini, Macron menegaskan bahwa hak Ukraina serta kepentingan keamanan Eropa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Prancis dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirim “pakar atau bahkan pasukan dalam jumlah terbatas” ke Ukraina, meskipun tidak di zona konflik. Macron menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan jaminan keamanan yang kuat bagi Eropa.

Sikap AS yang tampaknya lebih condong ke Moskow menimbulkan kekecewaan di kalangan negara-negara Eropa, terutama mereka yang tidak diundang dalam pertemuan awal yang diadakan Macron pada hari Senin. Beberapa negara Eropa Timur seperti Rumania dan Republik Ceko mengkritik keputusan tersebut, yang kemudian mendorong Macron untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan lebih banyak negara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memperingatkan bahwa Rusia semakin melihat Eropa sebagai musuh, sehingga negara-negara Uni Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa jika Eropa tidak mengambil tindakan, garis depan konflik akan semakin mendekati perbatasan mereka. Sebagai langkah untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow, negara-negara Uni Eropa akhirnya menyetujui putaran baru sanksi terhadap Rusia, menunjukkan tekad mereka untuk tetap mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pada hari kamis (20/2) bahwa ia tidak berencana mengirim pasukan ke Ukraina dalam waktu dekat, tetapi mempertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia. Menjelang kunjungannya ke Gedung Putih, ia menyatakan bahwa Prancis memasuki “era baru” dan akan mendesak Presiden AS Donald Trump untuk bersikap tegas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Australian P-8A. RAAF Photo

Insiden China-Australia di Laut China Selatan dari Perspektif Realisme

, , , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) menuduh Australia dengan sengaja memprovokasi mereka dengan melakukan patroli maritim di Laut China Selatan. China mengatakan bahwa Australia menyebarkan “narasi palsu,” tetapi Australia berpendapat bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional (Lee, Chen, & Needham, 2025). Insiden ini berkaitan dengan jet tempur China PLA J-16 yang melepaskan suar dekat dengan pesawat pengintai P-8A Poseidon Australia. Kontak ini semakin menyoroti peningkatan tensi terkait kehadiran militer, kedaulatan, dan keamanan nasional di Laut China Selatan. 

Akibat insiden ini, Australia melabeli tindakan China sebagai “tidak profesional dan berbahaya.” Guna memahami motivasi di balik tindakan China dan Australia, pendekatan realisme menjadi salah satu teori hubungan internasional yang dapat digunakan untuk membahas tensi hubungan kedua negara ini dikarenakan realisme menekankan pada pencapaian kepentingan nasional, kekuasaan, dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis.

 

Realisme dan Kepentingan Nasional: Penegasan Kekuasaan China

Pendekatan realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, di mana negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya yakni guna mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Realisme berpendapat bahwa dengan sistem internasional yang anarkis, tidak adanya otoritas guna menyelesaikan sengketa atau menjaga stabilitas, maka negara perlu bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk melindungi kepentingan mereka (Mearsheimer, 2001). Dalam isu Laut China Selatan, realisme menjelaskan kepentingan China yakni guna melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan keamanannya di kawasan tersebut.

Bagi China, Laut China Selatan bukan hanya mengenai isu regional, tetapi juga wilayah penting guna menegakkan kedaulatan nasional dan melindungi kepentingan strategis. Melalui klaim teritorialnya, China berupaya mengamankan rute dan sumber daya maritim utama guna pertumbuhan ekonomi dan militernya. Dalam pandangan realisme, negara yang sedang meningkatkan kekuatannya, seperti China, cenderung bertindak agresif untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan vital, yakni kepentingan wilayah, sumber daya, dan pengaruh regional, terutama di wilayah yang sedang diperebutkan (Mearsheimer, 2001).

Insiden suar dapat dilihat sebagai upaya pertahanan China atas klaim teritorialnya dan keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan di wilayah yang dianggap strategis dalam konteks geopolitiknya. Dengan merespons operasi pengawasan Australia dengan manuver militer, China menunjukkan komitmen dan kekuatannya untuk melindungi pengaruhnya di Laut China Selatan. Dalam perspektif ini, tindakan militer China tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan wilayah nasionalnya tetapi juga memperkuat hegemoni regionalnya dan menghalangi kekuatan asing untuk menantang peningkatan kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik.

 

Tanggapan Australia: Keamanan Nasional dan Perimbangan Kekuatan

Tindakan Australia di Laut China Selatan mencerminkan prinsip-prinsip teori realis, terutama dalam konteks keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan. Sebagai negara kekuatan menengah dan sekutu utama Amerika Serikat, Australia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Meskipun memiliki jarak yang jauh secara geografis, Australia tetap memiliki kepentingan di Laut China Selatan karena wilayah ini merupakan jalur air yang krusial bagi perdagangan internasional. 

Dalam menghadapi peningkatan kontrol yang semakin kuat dari negara-negara seperti China atas Laut China Selatan, keterlibatan Australia dalam latihan kebebasan navigasi dan pengawasan maritim menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Teori realis menekankan bahwa negara bertindak demi kepentingan nasional mereka, terutama ketika menghadapi potensi ancaman. Dalam konteks Australia, tindakan mereka di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap meningkatkan kehadiran militer dan klaim teritorial China. Dengan melakukan pengawasan rutin dan menegaskan haknya untuk beroperasi di perairan internasional, Australia berupaya menentang dominasi China dan mencegah ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan perspektif realis yang menegaskan pentingnya negara dalam melindungi kedaulatannya dan melawan setiap ancaman (Baldwin, 1985).

Insiden suar yang terjadi mencerminkan sikap militer Australia yang bertekad menjaga stabilitas regional dan menegakkan norma-norma hukum internasional. Komitmen Australia terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan lintas batas, berawal pada keyakinan bahwa tatanan berbasis aturan harus tetap ditegakkan di Laut China Selatan. Bagi Australia, insiden suar tersebut bukan hanya tentang keamanan fisik pesawatnya, tetapi juga tentang menegaskan kepentingan keamanan nasionalnya, di mana dinamika kekuatan berpindah kepada China.

 

Dilema Keamanan: Eskalasi dan Kesalahan Persepsi

Salah satu konsep utama dalam realisme adalah dilema keamanan, yakni upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (termasuk kegiatan militer) yang membuat negara lain merasa terancam, sehingga tensi ini menghasilkan perlombaan senjata atau bahkan konflik (Jervis, 1978). Insiden suar antara China dan Australia menggambarkan dinamika yang terjadi.

Dari perspektif China, operasi pengawasan militer yang dilakukan Australia di Laut China Selatan dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan teritorialnya. China menganggap tindakan Australia sebagai gangguan pada pengaruhnya, sehingga mendorong untuk merespons dengan langkah-langkah militer defensif. 

Dengan melepaskan suar di dekat pesawat Australia, China mengirimkan pesan yang jelas: mereka tidak akan mentolerir aktivitas militer asing yang mengancam klaim teritorialnya di wilayah tersebut. Di sisi lain, kehadiran Australia di Laut China Selatan dipicu oleh upaya untuk melindungi keamanannya sendiri dan mempertahankan akses ke jalur perdagangan yang vital bagi kelangsungan ekonomi negara. Namun, dari sudut pandang China, operasi militer Australia dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kontrolnya atas wilayah tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kedua negara memandang tindakan satu sama lain sebagai ancaman, yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan risiko konfrontasi lebih lanjut. Dilema keamanan yang nyata terlihat dalam konteks ini, di mana kedua negara terjebak dalam siklus aksi dan reaksi yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sumber
Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press. https://www.researchgate.net/publication/229889891_A_Political_Theory_of_Economic_Statecraft 

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167-214. https://doi.org/10.2307/2009978

Lee, L., Chen, X., & Needham, K. (2025, February 14). China accuses Australia of deliberate provocation in South China Sea. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-defence-ministry-accuses-australia-south-china-sea-provocation-2025-02-14/

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.

Waltz, K. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

Penolakan Warga Lokal terhadap Turis di Spanyol

Penolakan Warga Lokal terhadap Turis di Spanyol

, , , , 0

Barcelona, sebuah kota yang terletak di pinggir laut mediterania selalu akan dikenal oleh pantai-pantai yang memanjakan mata, kombinasi indah antara seni dan arsitektur, dan klub sepak bola Barcelona yang dikenal oleh hampir semua orang di dunia menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Lebih dari 85 juta turis mengunjungi Barcelona, Mallorca, dan Kepulauan Balearic tiap tahun, membuat warga lelah dan kesal. Mereka pun turun ke jalan pada Sabtu (6/7) untuk memprotes ‘wabah’ turis berlebihan. Bagaimana sebuah negara yang mempunyai sejarah yang panjang dalam terbiasa oleh mengeksplorasi, menjajah, dan bertemu dengan peradaban baru menjadikan mereka melakukan diskriminasi terhadap turis? Apa yang mereka keluhkan

Banjir turis di Barcelona memicu lonjakan harga sewa yang membebani penduduk lokal. Harga sewa meningkat 18 persen dalam setahun dan 68 persen dalam dekade terakhir. Hal ini menyebabkan demonstrasi anti-turis dengan pesan seperti “Tourist go home” yang mengecam dampak pariwisata. Wali Kota Jaume Collboni berencana melarang lebih dari 10.000 apartemen sewa untuk turis pada 2028 untuk mengatasi masalah ini, mengikuti langkah mantan wali kota Ada Colau yang membuat undang-undang anti-turisme pada 2017. Di luar masalah perumahan, para demonstran juga menentang ekonomi yang berbasis pariwisata, yang mereka anggap membuat mereka semakin miskin dan bergantung pada pengunjung. Mereka berargumen bahwa industri pariwisata yang besar tidak hanya menaikkan biaya hidup, tetapi juga membuat kota kehilangan identitas lokalnya dan menjadikannya lebih bergantung pada aliran wisatawan.

Sebanyak 180 organisasi lokal telah bergabung untuk merencanakan protes tersebut, yang dipimpin oleh Assemblea de Barris pel Decreixement Turistic (ABDT), atau Asosiasi Lingkungan untuk Pengurangan Pariwisata. “Demonstrasi ini adalah hasil dari kerja dasar yang berlangsung selama bertahun-tahun, secara bertahap bekerja sama dengan lebih banyak organisasi,” kata ABDT dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Al Jazeera. ABDT juga menyatakan bahwa mereka belum berkomunikasi dengan otoritas Barcelona sejak protes tersebut dan saat ini sedang menunggu tanggapan dari pihak berwenang.

ABDT dan segenap demonstran mengusulkan beberapa resolusi untuk mengurangi dampak negatif pariwisata, antara lain pembatalan rencana ekspansi infrastruktur di bandara dan pengurangan bertahap jumlah terminal kapal pesiar di pelabuhan Barcelona dan jika memungkinkan eliminasi total. Mereka juga mendesak penghapusan apartemen sewa untuk turis, baik yang resmi maupun ilegal, serta pengurangan akomodasi di kota. Selain itu, mereka menyerukan pembatasan pada acara-acara besar terutama di ruang publik. Perlindungan terhadap perdagangan lokal, perbaikan kondisi kerja dan upah bagi pekerja sektor pariwisata, serta penghentian pendanaan publik untuk pariwisata juga menjadi tuntutan utama. Para demonstran juga meminta agar industri pariwisata membayar atas eksploitasi layanan publik yang mereka gunakan, dan mengusulkan transformasi sebagian sektor pariwisata yang tersisa dengan orientasi pada kebutuhan rekreasi lokal yang lebih relevan bagi masyarakat.

Kasus penolakan wisatawan ini juga bisa ditemukan di negara lain seperti menjelang Olimpiade Paris 2024 yang dijadwalkan pada akhir Juli. Prancis pun sudah menyiapkan acara tersebut selama beberapa tahun, namun tidak semua orang di Paris setuju dan senang dengan gangguan yang ditimbulkan oleh persiapan tersebut. Penduduk kota Paris mulai menggunakan media sosialuntuk menghimbau wisatawan agar tidak mengunjungi kota tersebut selama acara olahraga tersebut, Seorang penduduk memperingatkan dalam sebuah postingan online, “Jika kamu berpikir untuk datang ke Paris untuk Olimpiade… jangan! Jangan datang… Paris sedang berubah menjadi mimpi buruk.” Alasan yang mereka sampaikan termasuk lonjakan harga hotel, penipuan turis, pencopetan, serta tarif kereta bawah tanah Paris yang hampir dua kali lipat selama musim Olimpiade.

Harga akomodasi yang tinggi turut membuat turis enggan datang. Beberapa hotel telah menaikkan tarif mereka sejak lebih dari setahun yang lalu, dengan beberapa bahkan mematok harga dua kali lipat atau lebih untuk kamar yang menghadap Sungai Seine dan lokasi Upacara Pembukaan. Banyak orang memilih untuk menghindari Paris karena mereka tidak ingin berurusan dengan potensi keramaian di metro selama Olimpiade, kemacetan lalu lintas, kemungkinan pemogokan, dan ancaman serangan teroris.

Secara keseluruhan, ini adalah masalah yang rumit dikarenakan pada satu sisi banyaknya turis yang datang pada suatu tempat wisata bisa menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara dan UMKM setempat, namun yang dinamakan pariwisata pastinya harus ada akomodasi bagi para turis tersebut. Harga hotel dan apartemen yang disewakan melonjak tinggi, permasalahan over-tourism di Spanyol sudah terjadi bertahun-tahun sehingga mengakibatkan harga beli/sewa rumah menjadi sangat tinggi dan membuat warga lokal tidak bisa menjangkaunya hingga terjadilah demonstrasi tersebut. Untuk fenomena di Paris tidak sekasar yang ada di Spanyol dikarenakan hanya berdurasi tiga minggu, namun mempunyai dasar yang sama yang diakibatkan oleh kenaikan tarif hotel/apartemen sewa hingga transportasi umum juga terkena dampaknya. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang besar bagi negara dan individu, sehingga sektor pariwisata ini perlu dikelola secara serius dan profesional. Namun kurangnya pemikiran yang maju bagi warga lokal Spanyol terhadap sektor pariwisata ini telah menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak terjadinya penolakan terhadap turis di Spanyol.

Prancis, Militer, Geopolitik

Macron Inisiasi Mobilisasi Sukarelawan Muda untuk Perkuat Militer Prancis

, , , 0

Pada hari Senin (20/1), Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato di Cesson-Sevigne yang menyoroti pentingnya meningkatkan cadangan militer dengan mengajak lebih banyak generasi muda untuk bergabung ke militer. Macron meminta pemerintah dan militer mengajukan usulan pada bulan Mei tentang cara memobilisasi lebih banyak sukarelawan muda untuk “mendukung angkatan bersenjata” jika diperlukan. Prancis menargetkan memiliki 210.000 personel aktif dan 80.000 pasukan cadangan pada tahun 2030. Inisiatif ini dirancang untuk merespons meningkatnya ancaman dari Rusia dan perang di Ukraina, di mana Macron menekankan bahwa Prancis harus menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul.

Prancis mewajibkan setiap warganya mengikuti kursus “Pertahanan dan Kewarganegaraan” satu hari saat berusia 18 tahun, yang mencakup presentasi mengenai kekuatan militer negara dan tes bahasa Prancis. Semua warga negara Prancis di bawah 25 tahun saat ini wajib mengikuti Hari Pertahanan dan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda mengenai kehidupan militer dan mendorong partisipasi. Macron berencana untuk mereformasi acara ini, mengubahnya dari sekadar perkenalan menjadi sesuatu yang lebih signifikan, di mana beberapa individu akan tampil dan berjanji untuk siap merespons jika negara memanggil mereka.

Macron mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat otonomi strategis Prancis, dengan fokus pada penguatan kemampuan militer melalui mobilisasi, pelatihan, dan perencanaan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kemerdekaan pertahanan Eropa, terutama di tengah ketakutan terhadap berkurangnya dukungan AS, dan merencanakan Tinjauan Strategis Nasional untuk mengatasi masalah pertahanan dan keamanan di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan membentuk militer yang lebih adaptif terhadap tantangan geopolitik saat ini, strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah agresi eksternal tetapi juga sebagai persiapan untuk kerja sama internasional. Secara keseluruhan, ini menandai pergeseran Prancis dari kesiapan pasif menuju keterlibatan proaktif dalam menjaga keamanan baik di dalam maupun luar perbatasan Prancis.

Foto: Kolase Bendera Eropa dengan Indonesia. (Pool AP Photo)

Organisasi Perdagangan Dunia Dukung Uni Eropa atas Indonesia Soal Isu Kelapa Sawit

, , , , , 0

Para ahli dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagian besar mendukung pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar nabati oleh Uni Eropa, setelah adanya keluhan dari Indonesia. Keputusan panel yang disampaikan pada hari Jumat (10/1/2025), menyimpulkan bahwa meskipun tindakan-tindakan Uni Eropa tersebut sebagian besar sejalan dengan peraturan perdagangan, namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam persiapan, publikasi, dan administrasi pembatasan tersebut.

Sengketa ini berpusat pada Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tahun 2018 (RED II), yang membatasi penggunaan bahan bakar nabati berbasis tanaman untuk memenuhi target energi terbarukan dan bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa telah menjustifikasi langkah-langkah ini dengan melabeli produksi minyak kelapa sawit sebagai produksi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengajukan keluhan pada tahun 2019, menentang keputusan Uni Eropa tersebut. Keputusan serupa dikeluarkan oleh panel WTO pada tahun 2024 terkait keluhan Malaysia atas masalah yang sama. Bersama-sama, Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dunia, yang merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik.

Kelompok-kelompok lingkungan telah lama mengkritik produksi minyak kelapa sawit karena kontribusinya terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, karena wilayah hutan hujan yang luas telah dibuka untuk perkebunan. Keputusan WTO ini semakin memperumit perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan masalah lingkungan.

 

Indonesia berupaya menyamakan data perhutanan dengan standar keberlanjutan Uni Eropa

Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem data hutan dan rantai pasoknya untuk memenuhi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), yang melarang impor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao yang terkait dengan deforestasi. Peraturan tersebut mengharuskan produsen dan perusahaan yang memperdagangkan komoditas tersebut ke Uni Eropa untuk memberikan bukti terperinci yang membuktikan bahwa komoditas tersebut tidak diproduksi dari lahan yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020. Peraturan baru ini memberikan waktu kepada produsen dan perusahaan hingga 30 Desember 2024 untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan antara data hutan Indonesia dan peta Forest Observatory Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan data Forest Observatory-nya untuk memantau perubahan hutan dan sungai, sedangkan Indonesia menggunakan sistem monitoringnya sendiri bernama SIMONTANA. Uni Eropa menggunakan definisi ‘hutan’ berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sedangkan Indonesia menggunakan definisinya sendiri.

Menurut Indonesia, Uni Eropa melebih-lebihkan tutupan hutan dengan memasukkan semak belukar dan lahan pertanian, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dicap sebagai negara “berisiko tinggi”, yang berpotensi membuat ekspornya diawasi lebih ketat. 

Guna mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyelaraskan definisi dan data hutan sebelum implementasi EUDR pada bulan Desember 2024. Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, mengindikasikan peta yang disiapkan oleh pusat penelitian gabungan Eropa memiliki kekeliruan. Maka dari itu pada pertemuan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2024 lalu, kedua pihak membandingkan catatan dan peta untuk menyelaraskan data.

Apa selanjutnya?

Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari). Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban-kewajiban WTO. Para pihak biasanya mencoba untuk menyepakati jangka waktu yang masuk akal bagi Anggota WTO yang bersengketa untuk mematuhinya. Jika hal ini tidak dapat disepakati, maka akan diputuskan oleh arbiter. 

Foto selebaran yang diambil pada tanggal 28 November 2024 menunjukkan kapal selam kelas Kilo Rusia UFA 490 di Laut Cina Selatan yang disengketakan/Net

Kapal Selam Rusia ‘Black Hole’ Terdeteksi di Sekitar Filipina  

, , , , , 0

Salah satu kapal selam Rusia pada 28 November lalu terpantau berada di wilayah perairan yang diklaim oleh Filipina yakni sejauh 148 km. Kapal selam Rusia bernama Ufa ini terkenal dengan kapabilitas ‘silumannya’ yang membuat Filipina khawatir. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menilai kehadiran kapal selam tersebut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina sangatlah meresahkan dan Ia menekankan akan adanya implikasi serius dari tindakan yang tidak sah ini.

Angkatan Laut Filipina mengirimkan kapal fregat BRP Jose Rizal untuk memantau Ufa, di mana kapal tersebut memantau keberadaan Ufa sembari berada di wilayah luar perairan Filipina. Juru bicara Angkatan Laut FIlipina Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad mengatakan bahwa fregat tersebut berkomunikasi dengan Ufa untuk memastikan identitas dan tujuannya. Dikabarkan bahwa kapal tersebut sedang menunggu cuaca yang lebih baik untuk melanjutkan perjalanan ke Vladivostok. Pertemuan ini menyusul pemberhentian kapal selam baru-baru ini di Pangkalan Angkatan Laut Kota Kinabalu, Malaysia, sebagai bagian dari misinya ke Armada Pasifik Rusia.

Kantor berita Rusia, Tass, melaporkan bahwa kapal selam tersebut, bersamaan dengan kapal penyelamat Alatau, mereka melakukan operasi di Laut China Selatan setelah berhenti di markas angkatan laut RMN Kota Kinabalu di Malaysia pada tanggal 23 November untuk melakukan kunjungan dan latihan bersama. Seharusnya memang kapal ini harus kembali ke wilayah markas kapal selam Rusia di Semenanjung Kamchatka, yakni wilayah Timur Rusia.

Namun, para analis berspekulasi bahwa tindakan Rusia ini mungkin menandakan dukungan bagi China di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Analis Eduardo Araral dari National University of Singapore mengatakan bahwa penampakan ini bisa menjadi pesan strategis bagi AS, yang mengindikasikan jangkauan dan pengaruh Rusia di wilayah yang disengketakan.

Ufa, bagian dari armada Proyek 636.3 Rusia, dianggap sebagai salah satu kapal selam paling tenang di dunia dan dilengkapi dengan rudal jelajah Kaliber. Kapal ini sebelumnya telah beroperasi di Laut Baltik dan dikerahkan ke Pasifik untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut Rusia.

Peristiwa ini terjadi ketika Filipina menghadapi konfrontasi maritim yang semakin meningkat dengan China. Insiden baru-baru ini termasuk manuver agresif oleh kapal dan helikopter penjaga pantai China di dekat kapal-kapal Filipina, yang semakin meningkatkan ketegangan regional.

Para ahli memandang kerja sama militer Rusia dan China yang semakin meningkat, yang dicontohkan oleh latihan gabungan berskala besar, sebagai penyeimbang terhadap aliansi yang dipimpin AS di Indo-Pasifik. Perkembangan terbaru ini menggarisbawahi dinamika yang kompleks dan tidak stabil yang membentuk lanskap keamanan di kawasan ini.

TOPSHOT - A boat with around 96 would-be illegal immigrants arrives at the port of Los Cristianos on the Spanish Canary island of Tenerife, 29 May 2006. Three boats arrived Monday at Los Cristianos with 256 would-be illegal immigrants aboard. The Canaries are one of the main entry points for illegal immigrants, mainly from Africa, trying to get into Spain by sea. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) (Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images)

Imigrasi: Solusi Ekonomi atau Tantangan Sosial untuk Spanyol?

, , , , 0

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pada Rabu (9/10/2024) bahwa Ia akan membentuk peraturan yang memudahkan imigran untuk tinggal di Spanyol. Sanchez percaya imigrasi tidak hanya mengenai kemanusiaan namun juga sebagai elemen krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan negara, asalkan bisa dikelola dengan baik.

Langkah ini berbeda dengan banyak negara Eropa lain yang memilih untuk memperketat aturan perbatasan bagi pendatang, seperti negara Jerman, Slovakia, dan Hungaria mengeluarkan aturan baru mengenai pemeriksaan perbatasan sementara. Prancis juga ingin melakukan hal yang sama, sedangkan Italia berencana mendirikan kamp sementara untuk warga non-Uni Eropa Albania untuk migran yang datang dari wilayah laut. Lalu, mengapa Spanyol mempermudah aturan bagi para imigran di Spanyol di tengah pengetatan perbatasan di berbagai negara Eropa lainnya?

Kebutuhan imigran di Spanyol dan politik domestik

Spanyol menghadapi tantangan demografis yang signifikan. Menteri Inklusi, Jaminan Sosial dan Migrasi Spanyol, Elma Saiz menyatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2050, Spanyol membutuhkan sekitar 200,000 hingga 250,000 imigran agar negara dengan jumlah sekitar 8,5 juta imigran tersebut tetap mampu memutar ekonominya. Saiz menilai bahwa Spanyol harus mengambil keuntungan dari peningkatan jumlah imigran di Spanyol untuk masa kini dan mendatang. 

Namun, inisiasi untuk meregulasi sekitar 500,000 imigran ditentang oleh partai Vox yang menuduh pemerintah tidak bertanggung jawab dan regulasi akan memperburuk perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Spanyol di tahun 2022 lalu kedatangan sekitar 50,000 migran yang tidak memiliki dokumen resmi, meningkat sekitar 82 persen. Kondisi ini meningkatkan kontroversi debat mengenai imigrasi yang masih sangat kental di wilayah Eropa.

Berdasarkan teori segmentasi pasar pekerja, terdapat perbedaan segmentasi pekerja tergantung dari karakteristik dan tingkah laku. Segmentasi ini muncul dari institusi pasar pekerja termasuk pengelolaan perjanjian kerja (segmentasi mengenai pekerja tetap atau sementara), tipe pekerja (migran dan non-migran), termasuk segmentasi berdasarkan rasial yang berkaitan bahwa beberapa pekerjaan berkaitan erat dengan tipe ras tertentu. Sektor primer mengacu pada pekerjaan tetap seperti sektor jasa dan administrasi yang diisi oleh masyarakat lokal, sedangkan sektor sekunder mengacu pada pekerjaan bidang konstruksi, pertanian, dan kebersihan yang kebanyakan diisi oleh para imigran. Datangnya imigran seharusnya tidak hanya mengisi ‘kekosongan’ kebutuhan pekerja, namun juga seharusnya mampu memajukan sektor tertentu.

Spanyol merupakan salah satu negara yang kedatangan banyak imigran. Saiz menyatakan bahwa pasar pekerja Spanyol memiliki ribuan lowongan kosong dan pekerja imigran berkontribusi sekitar sepuluh persen. Namun, bagai pedang bermata dua, tidak dipungkiri banyak imigran yang datang ke Spanyol dengan alasan pekerjaan namun berakhir di jalanan sehingga meningkatkan kemiskinan dan tingkat kejahatan. Penelitian dari Institut Elcano mencatat bahwa risiko kemiskinan di Spanyol berkembang di mana 56 persen dari imigran non-Uni Eropa yang tinggal di Spanyol berisiko mengalami kemiskinan. Lalu, mengapa Presiden Spanyol tetap mendukung datangnya imigran?

Profesor Ekonomi Javier Diaz-Gimenez menyatakan bahwa kondisi populasi Spanyol saat ini memaksa pentingnya imigran untuk mendukung perekonomian Spanyol karena generasi yang berasal dari tahun pertengahan 1950-1970 sudah memasuki usia pensiun. Dengan angka kelahiran saat ini, diperkirakan kurang mampu menutupi kebutuhan pekerja, dan angka ini juga diperkirakan akan mencapai 14,1 juta orang. Laporan lain juga menyatakan bahwa pada Oktober 2022, populasi yang lahir di Spanyol turun hingga 16 persen, sedangkan populasi yang lahir di luar Spanyol meningkat. Tidak hanya itu, isu mengenai populasi ini berpengaruh pada penurunan angka kerja yang berpotensi menghasilkan kekurangan tenaga kerja yang akhirnya akan mempengaruhi perekonomian negara.

Pekerja Migran di Spanyol

Meskipun penting secara ekonomi, namun keberadaan imigran di Spanyol tidak lepas dari perdebatan sosial. Persepsi mengenai imigran masih sangat beragam, di mana meskipun terdapat 9 persen orang Spanyol yang berpendapat imigrant mendukung perekonomian, namun 30 persen menilai imigran meningkatkan ketidakamanan dan lebih dari 57 persen percaya terlalu banyak imigran di Spanyol.

Secara perekonomian, beberapa pandangan positif muncul mengenai imigran. Salah satunya pekerjaan berat yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Salah satu pemilik bisnis di Spanyol menilai tidak banyak anak muda Spanyol atau Eropa yang ingin melakukan pekerjaan fisik ‘berat. Kedatangan imigran menjadi salah satu cara bagi bisnisnya untuk terus beroperasi dan berkembang. Secara politik, Perdana Menteri Spanyol Sanchez, memiliki pandangan bahwa bahkan migran yang memiliki kemampuan rendahpun dapat mendukung perekonomian dengan melakukan ‘pekerjaan tak terlihat.’ Sanchez menambahkan bahwa tanpa migran, sektor konstruksi, pertanian, dan pelayanan akan runtuh. 

Meskipun kebutuhan akan migran meningkat, namun Spanyol tetap perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah imigran yang masuk dan menetap di Spanyol. Ketegangan sosial antar kelompok bisa mendorong konflik sosial dan ekonomi antara masyarakat Spanyol dan imigran. Tidak hanya itu, penting juga untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan memerhatikan hak pekerja imigran sheingga integrasi mereka ke pasar tenaga kerja bisa mendukung mobilitas ekonomi bagi para imigran dan hak pekerja imigran bisa terpenuhi dan dilindungi. 

Eksploitasi pekerja sering terjadi, terutama dikarenakan kondisi para imigran yang seringkali berada di sektor sekunder yang kurang diinginkan oleh tenaga kerja lokal. Terlebih, dengan pemikiran bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan ‘kasar,’ kondisi ini mampu diperburuk dengan perlindungan hak kerja imigran yang tidak sesuai dengan ketentuan hak kerja. 

Load More