Menu

Social and Culture

Citra satelit Maxar dari jalan raya pesisir dan bangunan setelah bencana banjir yang melanda kota pesisir Derna di Libya. Silakan gunakan: Citra satelit (c) 2023 Maxar Technologies.

Pentingnya Mencegah Perubahan Iklim: Banjir di Libya Berdampak Pada Harga Minyak

, , , , , , , 0

Harga minyak dunia telah melonjak di atas $92 per barel pada minggu ke dua di bulan September, yang merupakan kali pertama dalam hampir 10 bulan terakhir. Kenaikan harga minyak yang baru ini akan berdampak pada kenaikan harga bagi konsumen dan akan berkontribusi pada tingkat inflasi yang lebih tinggi di seluruh perekonomian Amerika Serikat. Banjir di Libya terjadi hanya seminggu setelah Rusia dan Arab Saudi mengumumkan rencana untuk memperpanjang pemangkasan pasokan minyak secara agresif, yang telah membuat harga minyak naik.

Para ahli menyebutkan bahwa lonjakan harga minyak ini adalah akibat dari banjir parah yang melanda Libya, yang sementara waktu akan mengganggu ekspor minyak dari negara OPEC tersebut. Libya biasanya menghasilkan sekitar 1 juta barel minyak per hari pada bulan Agustus, menurut data dari OPEC. Selain itu, Libya memiliki pelabuhan penting, “Libya memiliki beberapa pelabuhan yang saat ini tidak dapat melakukan ekspor,” kata Matt Smith, seorang ahli analisis minyak untuk Amerika di Kpler.

Kementerian dalam negeri pemerintah timur Libya melaporkan pada hari Selasa bahwa setidaknya 5.300 orang diperkirakan tewas. Dari mereka yang tewas, sedikitnya 145 orang adalah warga Mesir, menurut pejabat di kota Tobruk, Libya, pada hari Selasa. Di kota Derna di bagian timur, yang mengalami kerusakan paling parah, sekitar 6.000 orang masih belum ditemukan, kata Othman Abduljalil, menteri kesehatan di pemerintahan timur Libya, saat berbicara dengan Almasar TV Libya.

Badai mematikan ini terjadi di tengah tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan bencana iklim dan cuaca ekstrem yang mencetak rekor, termasuk kebakaran hutan dahsyat dan suhu panas yang berlebihan. Sama seperti suhu laut di seluruh dunia yang meningkat drastis akibat polusi yang menyebabkan pemanasan global, suhu di Mediterania jauh di atas rata-rata, yang menurut para ilmuwan telah memperkuat hujan lebat dari badai ini. “Air yang lebih hangat tidak hanya meningkatkan intensitas hujan dalam badai ini, tetapi juga membuatnya menjadi lebih ganas,” kata Karsten Haustein, seorang ilmuwan iklim dan meteorologi di Universitas Leipzig di Jerman.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) menyerahkan palu ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. (Foto oleh WILLY KURNIAWAN/POOL/AFP via Getty Images)

KTT ASEAN Hari Ketiga: 93 Kesepakatan dan Berbagai Inisiasi Kemajuan

, , , , , , , , , , , , 0

KTT ke-43 ASEAN resmi ditutup pada hari ketiga yang telah berlangsung sejak 5 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi memberikan palu ke untuk Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone kemarin. Dalam pidatonya Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh negara yang hadir. KTT ini diikuti 10 negara anggota ASEAN kecuali Myanmar dan beberapa mitra pentingnya seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Kanada, Bangladesh hingga India, dan Kepulauan Cook.

Presiden Joko Widodo memimpin empat pertemuan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari ketiga yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 September 2023. Mengawali kegiatannya, Presiden Republik Indonesia itu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Ruang Kakatua, JCC.  Masih di ruangan yang sama, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Selanjutnya, Jokowi juga memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra penting. Setelah itu, Kepala Negara dan para pemimpin negara ASEAN serta mitra akan mengikuti KTT ke-18 Asia Timur yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, JCC.  Selanjutnya, pada siang hari, Jokowi juga bertemu secara bilateral dengan PM Australia Anthony Albanese. Setelah beberapa pertemuan lainnya, Presiden RI menutup secara resmi gelaran KTT ke-43 ASEAN.

Menurut Presiden Republik Indonesia, perdamaian dan kemakmuran kawasan menjadi akar yang dibangun dari keketuaan Indonesia sebagai ‘Epicentrum of Growth’. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa tugas para pemimpin ASEAN belum selesai, dilansir dari Ekonomi Bisnis. Pasalnya, pekerjaan rumah wilayah ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Ada banyak tantangan dinamis dan kompleksitas tantangan global yang akan dihadapi.

Pada penutupan KTT ASEAN ini, Jokowi menyatakan bahwa “Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome dokumen dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra,” kata Jokowi dalam pidato penutupan. “Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir,” tambahnya. Terdapat lebih dari 90 dokumen ASEAN yang dibahas dan disepakati pada KTT kali ini, untuk KTT ASEAN beberapa diantaranya adalah outcome document on myanmar, ASEAN leaders declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, Asean Blue Economy Framework, dan 53 kesepakatan lainnya.

Lalu ASEAN-Australia Summit terdapat ASEAN-Australia Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises dan lima dokumen lainnya. Pada ASEAN-China Summit terdapat ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce dan 7 kesepakatan lainnya. Masih banyak lagi kesepakatan antara ASEAN dengan beberapa negara lainnya seperti India, Kanada, Jepang, Korea (Republic of Korea), Amerika Serikat, PBB, ASEAN+3, serta negara-negara Asia Timur.

Greek Cypriot residents of the village of Chloraka and other areas in the Paphos province of Cyprus tried to take the law into their own hands yesterday, protesting the presence of illegal migrants who continually create problems and have ghettoised the settlement.

Clash of Locals and Immigrants in Cyprus: Another Europe Immigrant Policies Failure?

, , , , 0

Approximately 21 people have been arrested by Cyprus authorities due to a clash between anti-immigrant protestors and migrants or refugees. Hundreds of people, mainly from the far-right and racist National People’s Front (ELAM), came to the streets for the march in Limassol; however, it turned violent when Asian delivery drivers were assaulted, and stores owned by migrants were destroyed. Some protesters held a banner that read ” Refugees not welcome” and chanted “Cyprus is Greek.” The violence continued after hundreds of Syrians also made a peaceful counterprotest. Around five foreign nationals were injured, and a group of Syrian men also said they were surprised as some police officers did nothing to stop the violence and racism towards foreigners. On one side, this highlights a growing issue of xenophobia and violence within the country towards immigrants by some far-right groups. On the other side, the clash also shows a disagreement of the migration policies in the country.

The local authorities have struggled to take measures against the increasing racist attacks on Greek Cypriots in several years. Cyprus President Nikos Christodoulides condemned the ‘images of shame,’ claiming that the violence was the product of a group of criminals and had no real connection to the migration situation in Cyprus. This is not the first time such incidents have happened, as since 2016, around 215 out of 413 racist attacks or incidents have been pending in the courts, which shows deep challenges for Cyprus in its immigrant flows.

In 2022, the European Union Commission and agencies signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Cyprus regarding a comprehensive Action Plan on migration management. The MoU aims to strengthen coherence and coordination for priority and migration management process in the reception of newly arrived migrants to asylum procedure, integration, and return. As a member of the EU, the union has a common security policy; however, sometimes the perception of the threats may vary, but the need for more protection of the EU’s external borders is the most crucial. However, noting that these incidents still occur, the failure to implement an effective migration policy may undermine the idea of European integration and further benefit the far right to promote their anti-immigrant sentiments.

 

Overflowing immigrants?

The EU Data shows that Cyprus has the highest number of first-time asylum applications. While the average of EU migrants and refugees is approximately one percent, for a small country like Cyprus, they estimated that around six percent of migrants and refugees comprise the population. Cyprus stated that asylum requests that have been granted keep dropping, as in 2022, only 568 files out of 21,565 registered applications. The unprocessed cases rose to 29,715 applications in December 2022, while around 6,805 applicants were still pending. Not only lack of resources, but people believe the low political will also make it harder for asylum seekers to register. These challenges raise cases of unregistered or illegal migrants in Cyprus, and some locals also view the disproportionately high number of asylum seekers and registered refugees as raising serious concerns. The newly elected president, Nikos Christodoulides, affirmed he will fasten the processing of asylum applications.

Previously, Cyprus, along with other EU member states such as Italy, Spain, Greece, and Malta, called for a guarantee of fair distribution of responsibility for migration. These Southern countries of Europe have been major destinations for transit for asylum seekers, thus, illegal entry through the sea poses more risks for these migrants and national security. In 2022, illegal crossing into the European Union, whether by land or sea, surged by 64% compared to the previous year, reaching the highest levels since the refugee crisis in 2016. There was also a significant uptick in formal asylum requests, with approximately 1 million applications submitted, representing a 50% increase. This still does not include millions of Ukrainians who sought refuge in the EU due to the Russian invasion and now reside there under temporary protection status.

Nationally, in 2013, the Council of Ministers proposed an adaptation and renewal of the National Action Plan, which had no reference to social cohesion participation or interaction with the local community. Unfortunately, little effort has been made to ensure an adaptation of an improved plan aiming at the social integration of migrants until now.  Formulating new policies and fully implementing the good integration of migrants will change the politicians’ and civilian perceptions and treatments of non-EU immigrants.

 

Refugee crisis in Cyprus

Each year, tens of thousands of migrants, escaping war and persecution, embark on dangerous journeys to Europe, hoping to find safety and improved economic opportunities. However, the absence of secure and lawful pathways for refugees and asylum seekers can result in tragic outcomes, including clashes between a small group of communities and asylum seekers. The high proportion of refugees in Cyprus crowded the refugee camps, resulting in higher security risks, such as more poverty and criminalities. The locals have also vacated a property complex as hundreds of migrants lived there even without electricity and running water. The inability and unwillingness to share responsibilities and unity between the countries and the European Union makes it even harder to track the trafficking of migrants, death, and effective return policy.

 

According to the Migrant Integration Policy Index in 2020, Cypurs scored 41 out of 100 points on the MIPEX Scale for promoting integration. Although Cyprus is developing its weakness in its integration policy for immigrants by providing basic rights, they face greater obstacles than opportunities. The signals that Cyprus has yet to implement good immigration with integrations as non-EU immigrants still do not have a long-term future in Cyprus and other obstacles to participate in the labor market, economy, etc.

Not only efforts made by the EU by coordinated projects to address migrants’ social inclusion but Cyprus should not solely depend on the EU for such initiatives or implementation. Cooperation and coordination of civilians, government, public sectors, education, and media will create sustainable programs and actions to support non-EU immigrants’ social integration into Cyprus.

People carry the remains of relatives killed during the Maoist-inspired armed uprising to the cemetery in Accomarca, Peru, on May 20, 2022 [File: Martin Mejia/AP Photo]

Bentrokan Pecah di Peru, Enam Orang Termasuk Aparat Keamanan Tewas

, , , 0

Setidaknya empat pasukan keamanan dan dua anggota teroris yang diduga terafiliasi dengan kelompok pemberontak Shining Path tewas dalam bentrokan di sebuah wilayah di Peru yang dikenal sebagai produsen koka. Shining Path adalah kelompok pemberontak Maois yang muncul pada tahun 1980-an dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Peru. Hampir semua pemimpinnya kini telah tewas atau dipenjarakan, dengan hanya beberapa ratus anggota yang beroperasi di wilayah terpencil.

Kekerasan pada hari Senin (4/9/23) terjadi di Lembah Sungai Apurímac, Ene, dan Mantaro, yang dikenal dalam bahasa Spanyol dengan akronim VRAEM. Dalam pernyataan pada hari Senin, tentara Peru mengatakan bahwa sekelompok prajurit diserang pada jam-jam pagi oleh pemberontak di provinsi Huanta, bagian dari wilayah Andes Ayacucho.

“Selama konfrontasi, pasukan keamanan berhasil membunuh dua penjahat teroris, yang tewas bersama senjata jarak jauh mereka,” kata tentara dalam rilis pers.

“Sayangnya, selama tindakan ini, empat anggota berani dari angkatan bersenjata tewas, yang sisa-sisanya akan segera dipindahkan ke kota Huamanga.” Tentara mengatakan tiga prajurit yang terluka juga dipindahkan ke rumah sakit terdekat.

Presiden Peru, Dina Boluarte memberikan penghormatan kepada para prajurit tersebut tidak lama setelahnya di media sosial. “Ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga empat anggota berani dari angkatan bersenjata Peru yang meninggal di Putis, Ayacucho, selama konfrontasi dengan narkoterroris,” tulis Boluarte.

Bentrokan mematikan ini menggarisbawahi pertempuran antara militer dan kelompok bersenjata yang mencari kendali atas perdagangan narkoba yang menguntungkan di Peru, produsen daun koka terbesar kedua di dunia setelah Kolombia.

Dikenal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, wilayah VRAEM telah menjadi terkenal sebagai pusat produksi kokain. Laporan pemerintah tahun 2021 memperkirakan bahwa 69,3 persen dari produksi daun koka total negara selama tahun sebelumnya berasal dari lembah tersebut.

Wilayah ini juga mendapatkan reputasi sebagai pos terakhir bagi Shining Path, kelompok pemberontak Maois yang muncul di Peru pada tahun 1980-an. Pihak berwenang mengatakan kelompok tersebut sering berkolaborasi dengan pengedar narkoba setempat, menawarkan mereka keamanan bersenjata.

Kekerasan pada hari Senin adalah bentrokan besar kedua di VRAEM tahun ini. Pada bulan Februari, tujuh petugas penegak hukum juga tewas di wilayah tersebut, dalam apa yang Kementerian Dalam Negeri Peru sebut sebagai serangan tunggal paling mematikan terhadap polisi dalam satu dekade.

Shining Path memainkan peran penting dalam konflik internal Peru, terutama pada tahun 1980-an, ketika mereka meluncurkan “perang rakyat” untuk menggulingkan pemerintah secara kekerasan dan mengubah masyarakat.

Pemerintah melancarkan kampanye kontrainsurgensi brutal untuk memberantas kelompok tersebut. Selama dua dekade pertempuran berikutnya, diperkirakan sekitar 70.000 orang tewas. Pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dilakukan oleh kedua pihak, baik oleh para pemberontak maupun oleh militer, menurut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru.

Daerah-daerah miskin dan pedesaan di negara tersebut, seperti Ayacucho, yang merupakan rumah bagi populasi pribumi yang besar, menanggung penderitaan yang paling besar. Konflik tersebut sebagian besar berakhir pada tahun 1990-an dengan kematian atau penjara sebagian besar pimpinan Shining Path.

Namun, sisa-sisa kelompok tersebut tetap aktif, dengan beberapa ratus pejuang diperkirakan tinggal di VRAEM. Ayacucho adalah tempat protes terhadap pemerintahan Boluarte setelah pemakzulan Presiden sebelumnya, Pedro Castillo, pada tahun 2022.

Sebuah laporan oleh kelompok hak asasi Amnesty International menuduh angkatan bersenjata menggunakan kekuatan bersenjata mematikan di wilayah-wilayah seperti Ayacucho, yang menunjukkan “sikap sembrono terhadap hak asasi manusia” yang secara tidak proporsional mengincar para demonstran miskin, pedesaan, dan pribumi.

Sekitar 6000 warga Iran dari diaspora berdemonstrasi di jalan-jalan Brussels pada 20 Februari 2023 di Brussels, Belgia. (Foto oleh Thierry Monasse/Getty Images)

Iran Memenjarakan Jurnalis Menjelang Peringatan Kematian Mahsa Amini

, , , , , , , , 0

Dua jurnalis wanita, Negin Bagheri dan Elnaz Mohammadi dikabarkan telah dimasukan ke penjara oleh pemerintah Iran, sesaat sebelum peringatan kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang tewas setelah ditangkap oleh polisi karena memperlihatkan rambutnya di publik. Negin Bagheri yang bekerja untuk surat kabar independen Haft-e Sobh, dan Elnaz Mohammadi ditahan di penjara Evin selama seminggu pada bulan Februari, meskipun alasan penangkapannya masih belum jelas, dilansir dari France 24.

Menurut Amir Raisian, pengacara yang mewakili Bagheri dan Mohammadi, kedua wartawan tersebut akan menjalani sebagian dari hukuman mereka, yang kurang dari sebulan, di penjara.  Raisian menyampaikan pernyataan ini kepada surat kabar reformis Ham Mihan, tempat Mohammadi bekerja.

Pengacara mereka juga menyebutkan bahwa bagian dari hukuman mereka juga meliputi pelatihan etika profesional dan melarang mereka meninggalkan negara. Raisian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut, dan laporan tersebut tidak memberikan rincian tentang tuduhan terhadap para jurnalis.

Elahe Mohammadi, saudara perempuan Elnaz Mohammadi, yang juga bekerja di Ham Mihan, telah berada di penjara sejak September 2022 karena liputannya tentang pemakaman Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan polisi pada 16 September 2022. Menyambut peringatan kematian Amini, organisasi hak asasi manusia berbasis luar negeri telah melaporkan banyak penangkapan.

Demonstrasi tahun sebelumnya menyebabkan banyak korban, termasuk warga sipil dan personel keamanan, dengan ribuan individu ditangkap atas tuduhan terkait apa yang pejabat sebut sebagai “kerusuhan yang digerakkan oleh pihak asing.” Tujuh pria telah dieksekusi dalam kasus-kasus terkait kekerasan terhadap pasukan keamanan dalam protes. Media lokal baru-baru ini melaporkan bahwa otoritas Iran telah memeriksa atau menangkap lebih dari 90 wartawan sejak protes-protes tersebut.

Selain itu, sebuah agen berita Iran melaporkan pada hari Rabu bahwa jurnalis Nazila Maroufian, yang sebelumnya telah dibebaskan dengan jaminan pada bulan Agustus, telah ditangkap kembali karena tidak mematuhi kode berpakaian ketat Iran, terutama karena tidak mengenakan jilbab di tempat umum.

Hangman's noose on black background

Arab Saudi Menjatuhkan Hukuman Mati pada Kritikus Pemerintah

, , , , , 0

Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang kritikus pemerintah yang telah mengunggah dan mengkritik dugaan tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia melalui media sosial.

Putusan ini dijatuhkan terhadap Mohammed al-Ghamdi pada bulan Juli oleh Pengadilan Kriminal Khusus, sebuah institusi rahasia yang didirikan pada tahun 2008 untuk mengadili kasus-kasus terorisme yang memiliki sejarah persidangan yang tidak adil dan berakhir dengan hukuman mati. Dakwaan terhadap al-Ghamdi juga dinilai sebagai konspirasi melawan kepemimpinan Arab Saudi, merusak institusi negara, dan mendukung ideologi teroris.

Para aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa kasus ini menyoroti kampanye keras terhadap kritik yang dipublikasikan melalui media sosial, bahkan melalui akun-akun yang memiliki sedikit pengikut.

Saeed al-Ghamdi, saudara Mohammed yang menjadi aktivis dalam pengasingan di luar Arab Saudi, mengatakan bahwa kasus terhadap Mohammed setidaknya sebagian dibangun berdasarkan posting di platform X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungan untuk “tahanan hati nurani” seperti ulama terkemuka yang dipenjara, Salman al-Awda dan Awad al-Qarni.

Akun Mohammed al-Ghamdi di platform X hanya memiliki sembilan pengikut, menurut Gulf Centre for Human Rights. “Pengadilan di Arab Saudi semakin meningkatkan tindakan represif mereka dan secara terang-terangan mengungkapkan janji-janji reformasi yang hampa,” kata Lina al-Hathloul, kepala pemantauan dan komunikasi untuk kelompok hak asasi manusia ALQST. “Bagaimana dunia bisa percaya bahwa negara ini sedang melakukan reformasi ketika seorang warga akan kehilangan nyawanya karena cuitan di akun anonim dengan kurang dari 10 pengikut?”

Arab Saudi sering mendapatkan kritik atas penggunaan hukuman mati yang besar, dengan 147 eksekusi pada tahun lalu, menurut data AFP. Telah terjadi 94 eksekusi sepanjang tahun ini. Laporan media negara tidak menyebutkan metode eksekusi yang digunakan, tetapi pemenggalan kepala telah umum terjadi di masa lalu.

Di bawah Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, negara ini telah mengejar agenda reformasi ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030, dengan tujuan mengubah kerajaan yang sebelumnya tertutup menjadi tujuan pariwisata dan bisnis global.

Namun, pihak berwenang Arab Saudi terus mendapat kritik atas catatan hak asasi manusia negara ini, termasuk pada tahun lalu ketika dikecam secara luas karena memberlakukan hukuman penjara jangka panjang kepada dua perempuan akibat cuitan di media sosial yang mengkritik pemerintah.

Iklim politik “tercemar oleh represi, teror, dan penangkapan politik hanya karena mengungkapkan pendapat, bahkan melalui cuitan atau menyukai cuitan yang mengkritik situasi (pemerintah),” ujar Saeed al-Ghamdi.

Masyarakat Papua. Foto: dok Kemensos

Ada Benny Wenda, Indonesia Walk Out dari Forum MSG

, , , , , 0

Delegasi dari Republik Indonesia (RI) memutuskan untuk meninggalkan forum Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam tindakan yang disebut “walk out” saat salah satu pemimpin dari kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu Benny Wenda, hendak memberikan pidato. Keputusan ini didasari oleh pandangan pemerintah Indonesia yang berseberangan dengan pandangan kelompok yang dipimpin oleh Benny Wenda, terutama mengenai isu kedaulatan.

Pemilihan untuk meninggalkan forum tersebut dipicu oleh sikap yang tegas dari delegasi RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi MSG yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Wakil Menteri Mansury menolak penggunaan forum MSG oleh kelompok Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua, ULMWP) sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda. RI menambahkan bahwa ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh afiliasi kelompok tersebut seperti tindak penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan Orang Asli Papua.

Abdul Kadir Djaelani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap cerita yang tidak benar yang akan disampaikan oleh Benny Wenda dalam forum tersebut.

Dalam konteks Konferensi Puncak Para Pemimpin MSG ke-22 di Port Vila, Vanuatu pada tanggal 23 Agustus, delegasi RI melakukan tindakan “walk out” ini. Kadir menjelaskan bahwa ini adalah cara yang biasa dalam diplomasi untuk mengungkapkan penolakan, termasuk dengan keluar dari ruangan ketika ULMWP akan menyampaikan narasi yang tidak akurat tentang situasi di Papua.

MSG, atau Melanesian Spearhead Group, didirikan pada tahun 1988 di Port Vila, Vanuatu, sebuah negara di wilayah Oseania yang terletak di sebelah timur Pulau Papua. Indonesia menjadi anggota MSG karena di wilayah Indonesia Timur terdapat populasi sekitar 13 juta orang yang berasal dari kelompok etnis Melanesia.

ULMWP, sebuah organisasi separatis Papua yang dipimpin oleh Benny Wenda, saat ini memiliki status sebagai pengamat (observer) dalam MSG. Mereka tengah berupaya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh dalam MSG.

 

Pengajuan keanggotaan ditolak
Melanesian Group terdiri dari lima anggota, yang terdiri dari empat negara, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta satu organisasi, yaitu Front De Libération Nationale Kanak Et Socialiste (FLNKS) dari New Caledonia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan anggota terkait atau “associated member” dalam forum ini sejak tahun 2015. Indonesia bergabung karena memiliki populasi yang terdiri dari jutaan orang Melanesia.

Sementara itu, ULMWP selama ini memiliki status sebagai pengamat atau “observer” dalam MSG. Namun, dalam Komuniké Bersama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2023, para pemimpin negara-negara anggota MSG dengan tegas menyatakan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota MSG.

“Dengan penolakan ini, kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota MSG,” ungkap Abdul Kadir Djaelani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam pernyataannya.

Penolakan ini bukan kali pertama karena pernah terjadi juga di tahun 2016 lalu. MSG menilai keanggoraan ULMWP tidak memenuhi kriteria yang ada dan mereka juga menghormati kedaulatan Indonesia. 

Ilustrasi ISIS (AP)

ISIS Resmi Umumkan Pemimpin Baru Pasca Kematian Abu Hussein

, , , , , , 0

Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mengonfirmasi kematian pemimpinnya, Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi, dan menunjuk Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi sebagai penggantinya. Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi merupakan generasi kelima pemimpin dari kelompok ekstremisme ini.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara ISIS dalam pesan rekaman di saluran-saluran mereka di aplikasi pesan Telegram, tanpa menyebutkan kapan tepatnya dia tewas.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada bulan April bahwa pasukan intelijen Turki telah membunuh pemimpin tersebut di Suriah.

“Pemimpin yang diduga kelompok Daesh, dengan kode nama Abu Hussein al-Qurashi, telah dilemahkan dalam sebuah operasi yang dilakukan… oleh MIT [Organisasi Intelijen Nasional] di Suriah,” ujar Erdogan pada saat itu, menggunakan akronim Arab untuk ISIS.

Media Turki merilis gambar-gambar gedung yang dikelilingi pagar di tengah ladang di mana mereka mengatakan bahwa mantan pemimpin ISIS  tersebut bersembunyi di wilayah Afrin, Suriah. Afrin sendiri terletak di provinsi Aleppo – berbatasan dengan Idlib – di wilayah yang dikuasai oleh pemberontak yang didukung Turki.

Namun, juru bicara ISIS mengklaim pada hari Kamis (03/08/2023) bahwa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok lain yang mengendalikan sebagian wilayah provinsi Idlib, telah membunuh pemimpin mereka dan menyerahkan jenazahnya kepada Turki. ISIS menuduh HTS – yang tidak mengklaim adanya operasi yang menargetkan pemimpin ISIS – bekerja untuk kepentingan Ankara. AS dan pemerintahan Barat lainnya telah mencantumkan HTS sebagai kelompok “teroris”.

Namun, kantor berita negara Turki, Anadolu, mengatakan pada saat itu bahwa MIT melakukan operasi selama empat jam untuk melacak pemimpin ISIL tersebut. Pemimpin ISIS meledakkan rompi bunuh diri ketika menyadari bahwa dia hampir ditangkap, demikian Anadolu melaporkan, tanpa ada operatif Turki yang tewas atau terluka.

Setelah pesatnya perkembangan ISIS di Irak dan Suriah pada tahun 2014 dan berhasil menguasai wilayah luas, “khilafah” yang diproklamasikan ISIS runtuh dalam berbagai serangan. ISIS berhasil dikalahkan di Irak pada tahun 2017 dan di Suriah dua tahun kemudian, tetapi sel-sel tidur masih melakukan serangan di kedua negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan militan yang tersisa sebagian besar bersembunyi di daerah pedalaman yang terpencil di kedua negara, meskipun mereka masih mampu melakukan serangan hit-and-run.

Pada November tahun lalu, ISIS mengatakan pemimpin sebelumnya, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, telah tewas. Pendahulunya, Abu Ibrahim al-Qurashi, tewas pada Februari tahun sebelumnya dalam serangan AS di provinsi Idlib. Pemimpin pertama kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, juga tewas di Idlib pada Oktober 2019.

Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan hari Sabtu, (21/1/2023) membakar Al-Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia. Di bawah perlindungan polisi Swedia, pemimpin partai Stram Kurs Denmark Rasmus Paludan membakar kitab suci umat Islam di dekat gedung Kedutaan Besar Turki. (Sumber: Daily Sabah)

Terjadi Lagi, Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark Tuai Kecaman

, , , , , , , , 0

Dua negara Skandinavia yakni Swedia dan Denmark yang belakangan ini marak kasus pembakaran Al-Quran telah mengadakan perundingan mengenai dampak serangkaian tindakan tersebut. Kedua negara ini mendapat sorotan dan kritik dari negara-negara Islam karena membiarkan kejadian pembakaran Alquran berulang. 

Pada bulan Juli, terjadi serangkaian pembakaran Alquran di Kopenhagen, Denmark, oleh aktivis sayap kanan, termasuk menginjak Alquran dan membakarnya di depan Kedubes Irak, Mesir, dan Turki. Di Swedia, imigran asal Irak bernama Salwan Momika juga melakukan pembakaran Alquran dan menginjak beberapa halaman Alquran, termasuk saat perayaan Idul Adha di depan masjid Stockholm pada 28 Juni sebelumnya.

Dengan peristiwa ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana untuk mengadakan pertemuan luar biasa pada Senin (31/7) sebagai tanggapan terhadap serentetan aksi pembakaran Al Quran umat Muslim di Swedia dan Denmark. Dewan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota OKI akan mengadakan pertemuan secara virtual.

Mereka akan membahas tindakan “penodaan provokatif” yang berulang terhadap Al Quran di kedua negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pertemuan ini akan membahas peningkatan Islamofobia di Eropa dan juga membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melawan fenomena tersebut. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengumumkan bahwa pada Minggu (30/7/2023), ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengenai situasi pasca pembakaran Alquran. Dalam sebuah pernyataan di akun Instagramnya, Kristersson menyatakan bahwa mereka setuju situasinya sudah berbahaya dan perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan masing-masing negara.

Kristersson juga menyebut bahwa keduanya sedang mengkaji aspek hukum sebagai dasar untuk mengambil tindakan guna memperkuat keamanan nasional serta perlindungan warga di Swedia dan seluruh dunia.

Pada awal bulan Juli, Pemerintah Swedia menyatakan akan meninjau kemungkinan untuk mengamendemen Public Order Act agar polisi dapat menghentikan demonstrasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Kristersson menekankan pentingnya menjaga kebebasan dan masyarakat yang terbuka, serta melindungi demokrasi dan hak-hak warga terhadap kebebasan dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga mengulang desakan agar Swedia mencegah terulangnya pembakaran Alquran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menjelaskan bahwa pemerintahnya akan mencari cara hukum untuk mencegah aksi pembakaran Alquran di depan kedubes negara lain. Ia menyatakan bahwa pembakaran Alquran merupakan tindakan yang ofensif dan ceroboh, tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Denmark. Kementerian Luar Negeri Irak juga turut meminta otoritas negara-neggara di Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali apa yang disebut dengan ‘kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi.’

Karena itu, Pemerintah Denmark sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk campur tangan dalam situasi khusus di mana terjadi penghinaan terhadap budaya dan agama negara lain, yang berdampak negatif bagi Denmark, termasuk dari segi keamanan. Rasmussen menegaskan bahwa kebijakan yang diambil akan tetap sesuai dengan kerangka konstitusional, dengan tetap melindungi kebebasan berekspresi dalam lingkup yang luas di Denmark.

Pejuang Taliban memegang bendera Taliban saat mereka merayakan ulang tahun pertama penarikan pasukan pimpinan AS dari Afghanistan, di dekat bekas kedutaan AS di Kabul pada 31 Agustus 2022. (Foto oleh WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Kunjungan Taliban Ke Indonesia: Saatnya Mencari Dukungan?

, , , , , , , , 0

Delegasi level menengah Taliban, Afghanistan, dikabarkan berkunjung ke Indonesia dan dilaporkan berlangsung pada pertengahan Juli lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar RI Negeri Teuku Faizasyah, bahwa aktifitas itu memang benar terjadi.

“Kami mengantisipasi proses rekonsiliasi internal, proses demokratisasi yang lebih besar, dan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan,” kata Faizasyah. Dikatakan bahwa Taliban berada di Jakarta untuk “kegiatan internal dengan misi mereka” dan bahkan tidak bertemu dengan kementerian luar negeri, kata Faizasyah kepada Nikkei Asia.

Kantor berita AFP juga melaporkan bahwa pihak Afghanistan mengonfirmasi telah melakukan pertemuan dengan politisi di ibu kota RI. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Hafiz Zia disebut memimpin delegasi dan mempublikasikannya di Twitter. “Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia,” tulisnya dimuat media tersebut

Selain bertemu dengan pejabat dari Indonesia, pihak Taliban juga bertemu dengan duta besar dari negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Singapura, dilansir dari media Afghanistan, Tolo News. Kunjungan itu, kata para analis, merupakan upaya Taliban “untuk mendapatkan dukungan untuk pengakuan internasional dan menarik investasi asing di Afghanistan untuk menopang ekonominya yang hancur” setelah diambil alih oleh Taliban.

Kepemimpinan Taliban menganggap legitimasi internasional sebagai “baik untuk dimiliki tetapi tidak harus dimiliki,” kata Nishank. “Perbedaan itu sangat penting untuk memahami motif mereka untuk jangkauan internasional mereka, yaitu untuk menopang ekonomi yang gagal untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka daripada membantu warga Afghanistan.”

Sebagai “negara” yang belum diakui, tentu Afghanistan Taliban kesulitan untuk menjalankan pemerintahannya, khususnya untuk menjalankan kepentingan nasional mereka di ranah internasional. Terlebih dengan kondisi ekonomi yang buruk, Taliban tidak dapat menjadi negara yang sepenuhnya terisolir seperti Korea Utara—yang bahkan memiliki hubungan erat dengan China—Taliban membutuhkan teman atau setidaknya mitra untuk menjadi peluang peningkatan kesejahteraan negaranya.

Hal ini terjadi karena geopolitik baru tatanan dunia cenderung bersifat ekonomis dalam arti direstrukturisasi sesuai dengan kekuatan pasar global. Kondisi telah memaksa Taliban, atau membuatnya merubah pola pikir yang sangat konservatif untuk mencari dukungan. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sepertinya menjadi pilihan yang aman untuk Taliban memperluas aktifitas internasionalnya.

Taliban percaya ada kelompok-kelompok Islam di negara-negara Muslim – termasuk Indonesia dan Malaysia – yang dapat dibujuk untuk mendengarkan cerita dari sisi mereka dan “mungkin diyakinkan” untuk melobi pemerintah mereka masing-masing untuk mendukungnya, kata Faran Jeffery, wakil direktur dan kepala divisi terorisme Asia Selatan di wadah pemikir Islamic Theology of Counter Terrorism yang berbasis di Inggris.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..