Menu

Social and Culture

Penolakan Warga Lokal terhadap Turis di Spanyol

Penolakan Warga Lokal terhadap Turis di Spanyol

, , , , 0

Barcelona, sebuah kota yang terletak di pinggir laut mediterania selalu akan dikenal oleh pantai-pantai yang memanjakan mata, kombinasi indah antara seni dan arsitektur, dan klub sepak bola Barcelona yang dikenal oleh hampir semua orang di dunia menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Lebih dari 85 juta turis mengunjungi Barcelona, Mallorca, dan Kepulauan Balearic tiap tahun, membuat warga lelah dan kesal. Mereka pun turun ke jalan pada Sabtu (6/7) untuk memprotes ‘wabah’ turis berlebihan. Bagaimana sebuah negara yang mempunyai sejarah yang panjang dalam terbiasa oleh mengeksplorasi, menjajah, dan bertemu dengan peradaban baru menjadikan mereka melakukan diskriminasi terhadap turis? Apa yang mereka keluhkan

Banjir turis di Barcelona memicu lonjakan harga sewa yang membebani penduduk lokal. Harga sewa meningkat 18 persen dalam setahun dan 68 persen dalam dekade terakhir. Hal ini menyebabkan demonstrasi anti-turis dengan pesan seperti “Tourist go home” yang mengecam dampak pariwisata. Wali Kota Jaume Collboni berencana melarang lebih dari 10.000 apartemen sewa untuk turis pada 2028 untuk mengatasi masalah ini, mengikuti langkah mantan wali kota Ada Colau yang membuat undang-undang anti-turisme pada 2017. Di luar masalah perumahan, para demonstran juga menentang ekonomi yang berbasis pariwisata, yang mereka anggap membuat mereka semakin miskin dan bergantung pada pengunjung. Mereka berargumen bahwa industri pariwisata yang besar tidak hanya menaikkan biaya hidup, tetapi juga membuat kota kehilangan identitas lokalnya dan menjadikannya lebih bergantung pada aliran wisatawan.

Sebanyak 180 organisasi lokal telah bergabung untuk merencanakan protes tersebut, yang dipimpin oleh Assemblea de Barris pel Decreixement Turistic (ABDT), atau Asosiasi Lingkungan untuk Pengurangan Pariwisata. “Demonstrasi ini adalah hasil dari kerja dasar yang berlangsung selama bertahun-tahun, secara bertahap bekerja sama dengan lebih banyak organisasi,” kata ABDT dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Al Jazeera. ABDT juga menyatakan bahwa mereka belum berkomunikasi dengan otoritas Barcelona sejak protes tersebut dan saat ini sedang menunggu tanggapan dari pihak berwenang.

ABDT dan segenap demonstran mengusulkan beberapa resolusi untuk mengurangi dampak negatif pariwisata, antara lain pembatalan rencana ekspansi infrastruktur di bandara dan pengurangan bertahap jumlah terminal kapal pesiar di pelabuhan Barcelona dan jika memungkinkan eliminasi total. Mereka juga mendesak penghapusan apartemen sewa untuk turis, baik yang resmi maupun ilegal, serta pengurangan akomodasi di kota. Selain itu, mereka menyerukan pembatasan pada acara-acara besar terutama di ruang publik. Perlindungan terhadap perdagangan lokal, perbaikan kondisi kerja dan upah bagi pekerja sektor pariwisata, serta penghentian pendanaan publik untuk pariwisata juga menjadi tuntutan utama. Para demonstran juga meminta agar industri pariwisata membayar atas eksploitasi layanan publik yang mereka gunakan, dan mengusulkan transformasi sebagian sektor pariwisata yang tersisa dengan orientasi pada kebutuhan rekreasi lokal yang lebih relevan bagi masyarakat.

Kasus penolakan wisatawan ini juga bisa ditemukan di negara lain seperti menjelang Olimpiade Paris 2024 yang dijadwalkan pada akhir Juli. Prancis pun sudah menyiapkan acara tersebut selama beberapa tahun, namun tidak semua orang di Paris setuju dan senang dengan gangguan yang ditimbulkan oleh persiapan tersebut. Penduduk kota Paris mulai menggunakan media sosialuntuk menghimbau wisatawan agar tidak mengunjungi kota tersebut selama acara olahraga tersebut, Seorang penduduk memperingatkan dalam sebuah postingan online, “Jika kamu berpikir untuk datang ke Paris untuk Olimpiade… jangan! Jangan datang… Paris sedang berubah menjadi mimpi buruk.” Alasan yang mereka sampaikan termasuk lonjakan harga hotel, penipuan turis, pencopetan, serta tarif kereta bawah tanah Paris yang hampir dua kali lipat selama musim Olimpiade.

Harga akomodasi yang tinggi turut membuat turis enggan datang. Beberapa hotel telah menaikkan tarif mereka sejak lebih dari setahun yang lalu, dengan beberapa bahkan mematok harga dua kali lipat atau lebih untuk kamar yang menghadap Sungai Seine dan lokasi Upacara Pembukaan. Banyak orang memilih untuk menghindari Paris karena mereka tidak ingin berurusan dengan potensi keramaian di metro selama Olimpiade, kemacetan lalu lintas, kemungkinan pemogokan, dan ancaman serangan teroris.

Secara keseluruhan, ini adalah masalah yang rumit dikarenakan pada satu sisi banyaknya turis yang datang pada suatu tempat wisata bisa menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara dan UMKM setempat, namun yang dinamakan pariwisata pastinya harus ada akomodasi bagi para turis tersebut. Harga hotel dan apartemen yang disewakan melonjak tinggi, permasalahan over-tourism di Spanyol sudah terjadi bertahun-tahun sehingga mengakibatkan harga beli/sewa rumah menjadi sangat tinggi dan membuat warga lokal tidak bisa menjangkaunya hingga terjadilah demonstrasi tersebut. Untuk fenomena di Paris tidak sekasar yang ada di Spanyol dikarenakan hanya berdurasi tiga minggu, namun mempunyai dasar yang sama yang diakibatkan oleh kenaikan tarif hotel/apartemen sewa hingga transportasi umum juga terkena dampaknya. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang besar bagi negara dan individu, sehingga sektor pariwisata ini perlu dikelola secara serius dan profesional. Namun kurangnya pemikiran yang maju bagi warga lokal Spanyol terhadap sektor pariwisata ini telah menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak terjadinya penolakan terhadap turis di Spanyol.

66d90c08a2731

Upaya Melindungi Generasi Muda Australia: Kontroversi dan Tantangan Larangan Media Sosial untuk Anak

, , , , 0

Australia telah mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, dan X (sebelumnya Twitter). Undang-undang ini disetujui oleh DPR pada 27 November 2024 dan Senat pada 28 November 2024. Dalam peraturan tersebut, anak-anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun media sosial. Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini pun dapat dikenakan denda hingga AU$50 juta atau sekitar Rp516 miliar. Adapun uji coba untuk metode pencegahan akses anak-anak ke media sosial akan dijadwalkan mulai Januari 2025, sementara larangan resmi akan diberlakukan satu tahun setelahnya.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak, serta memberikan pelindungan dari dampak negatif media sosial. Namun, langkah ini memicu reaksi beragam. Sementara banyak pihak mendukungnya sebagai langkah pelindungan generasi muda, sejumlah aktivis hak digital mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai larangan ini mungkin tidak efektif dan berpotensi mengesampingkan manfaat positif media sosial dalam hal pendidikan serta interaksi sosial.

Australia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan usia ini secara total tanpa pengecualian izin orang tua, berbeda dengan kebijakan di negara lain seperti Prancis dan beberapa wilayah di Amerika Serikat yang masih memberikan syarat tertentu. Langkah ini bertujuan melindungi kesehatan mental dan fisik anak-anak Australia, dengan menekankan bahwa tanggung jawab ada pada platform, bukan pada orang tua atau anak-anak.

Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana platform akan memverifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke sudut internet yang kurang aman. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai verifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Platform tidak diizinkan untuk meminta bukti identitas seperti KTP digital, yang dapat menyulitkan mereka dalam memastikan bahwa pengguna memenuhi batas usia minimum. Beberapa pihak juga mencemaskan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke “sudut gelap internet,” di mana mereka mungkin lebih rentan terhadap risiko keamanan online. Pemerintah Australia menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk mendukung orang tua dan melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, seperti risiko kesehatan mental dan paparan konten yang tidak pantas.

Langkah pelindungan kesehatan mental

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, namun dampaknya terhadap kesehatan mental sering kali menimbulkan kekhawatiran. Salah satu isu utama adalah tekanan dan perbandingan sosial yang muncul dari paparan unggahan kehidupan yang tampak sempurna. Hal ini dapat membuat individu merasa rendah diri atau tidak memadai, sehingga memicu perasaan cemas dan depresi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali menyebabkan kecanduan, yang tidak hanya berdampak pada waktu yang dihabiskan tetapi juga mengganggu keseimbangan kehidupan nyata dan kualitas tidur. Cahaya layar gawai, terutama saat digunakan sebelum tidur, menghambat produksi hormon melatonin yang penting untuk istirahat yang optimal, sehingga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.

Fenomena seperti cyberbullying juga menambah beban psikologis pengguna. Anonimitas di media sosial sering digunakan untuk melakukan pelecehan, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang. Tak hanya itu, melihat unggahan orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia dapat mengikis rasa percaya diri, menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dan meningkatkan risiko depresi serta kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan mental. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali juga berpotensi menghilangkan kontrol atas waktu, mengabaikan aktivitas dunia nyata, dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan.

Pengesahan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial oleh pemerintah Australia merupakan langkah berani untuk melindungi kesehatan mental generasi muda. Meskipun memiliki tujuan yang jelas, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan verifikasi usia tanpa melanggar privasi pengguna. Larangan meminta dokumen identitas seperti KTP digital membuat perusahaan teknologi harus mencari solusi inovatif yang tidak mengancam privasi data,diiringi dengan adanya kekhawatiran bahwa pembatasan ini dapat memicu anak-anak mencari alternatif di sudut internet yang kurang aman atau menggunakan akun palsu.

Tantangan lainnya adalah dampak terhadap akses anak-anak ke manfaat positif media sosial. Platform ini dapat menjadi alat edukasi, eksplorasi minat, dan koneksi sosial yang bermanfaat. Tanpa strategi mitigasi, kebijakan ini dapat mengesampingkan manfaat tersebut, terutama bagi anak-anak yang menggunakannya secara sehat dan bertanggung jawab.

Kebijakan ini memicu reaksi beragam. Pendukungnya memuji langkah ini sebagai perlindungan terhadap generasi muda dari risiko jangka panjang. Namun, para kritikus, termasuk aktivis hak digital, menilai kebijakan ini terlalu keras dan berpotensi tidak efektif dalam mengatasi akar masalah. Mereka mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang, seperti peningkatan literasi digital dan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat.

Australia menjadi pelopor dalam pembatasan usia yang total tanpa pengecualian izin orang tua. Langkah ini menarik perhatian global dan dapat memengaruhi negara lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, namun dengan tetap memikirkan solusi agar manfaat positif yang bisa didapatkan dari media tersebut dapat tetap didapatkan dengan cara aman lainnya.

2024-10-16T095445Z_572998953_RC2KOZ9RH0V5_RTRMADP_3_USA-CHINA-INTEL-CYBER

Meninjau Produk Intel di China: Bagian dari Ketegangan AS-China

, , , , , , , , 0

Pada Rabu (16/10), Asosiasi Siber China (Cybersecurity Association of China/CSAC) menyatakan bahwa produk Intel dari perusahaan pembuat cip asal Amerika Serikat yang dijual di China harus menjalani tinjauan keamanan karena “merugikan” keamanan nasional dan kepentingan China.

Meskipun CSAC merupakan kelompok industri dan bukan lembaga pemerintah, asosiasi ini memiliki hubungan erat dengan negara China. Serangkaian tuduhan terhadap Intel yang dipublikasikan melalui akun resmi WeChat mereka dapat memicu tinjauan keamanan oleh otoritas siber China, yakni Administrasi Siber China (Cyberspace Administration of China/CAC).

Dalam pernyataannya, CSAC menyarankan agar dilakukan tinjauan keamanan jaringan terhadap produk-produk Intel yang dijual di China untuk “melindungi secara efektif keamanan nasional China serta hak dan kepentingan sah konsumen China.”

Sementara itu, baik Intel maupun CAC belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar akan hal itu.

Sebelumnya, CAC diketahui pernah memberikan pelarangan pembelian produk dari pembuat cip memori asal AS, Micron Technology Inc., setelah produk perusahaan tersebut dianggap gagal dalam tinjauan keamanan jaringannya.

“Hubungan antara AS dan China saat ini rapuh, dan semakin banyak pembicaraan tentang pembatasan perdagangan serta tarif, semakin mungkin salah satu pihak akan membalas dalam situasi saling berbalas,” ungkap Dan Coatsworth analis investasi dari AJ Bell. Hal ini sejalan dengan pemberitaan perkiraan pelarangan teknologi otomotif China di AS beberap waktu lalu.

Dalam unggahan di WeChat, CSAC menuduh cip Intel, termasuk prosesor Xeon yang digunakan dalam tugas-tugas kecerdasan buatan (AI), memiliki sejumlah kerentanan. Mereka menyimpulkan bahwa Intel “memiliki cacat besar dalam hal kualitas produk dan manajemen keamanan, yang menunjukkan sikap sangat tidak bertanggung jawab terhadap pelanggan.” Kelompok industri ini juga menambahkan bahwa sistem operasi yang tertanam dalam semua prosesor Intel rentan terhadap backdoor yang diduga dibuat oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). CSAC menyatakan, “Hal ini menimbulkan ancaman besar bagi infrastruktur informasi, dan penggunaan produk intel dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional China.

 

Produk Intel dan Ancaman terhadap Keamanan China

Dalam konteks geopolitik yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China, isu keamanan nasional tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga mencakup sektor teknologi seperti masalah produk Intel. Salah satu kasus nyata seperti tuduhan CSAC terhadap Intel, yang menyebutkan bahwa produk cip perusahaan asal AS tersebut berpotensi merugikan keamanan nasional China. Tuduhan ini mengacu pada dugaan adanya kerentanan keamanan dalam produk-produk Intel, termasuk kemungkinan backdoor yang dapat dieksploitasi oleh Amerika Serikat melalui Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA). Untuk memahami lebih dalam mengenai implikasinya bagi keamanan nasional, kita dapat melihat ini dalam perspektif keamanan siber, dalam konteks pertahanan nasional yang berkembang seiring dengan digitalisasi global.

Keamanan siber memandang bahwa kerentanan teknologi informasi dapat berakibat fatal bagi stabilitas nasional. Jika suatu negara bergantung pada teknologi asing, data-data penting dapat dicuri, dimanipulasi, atau disabotase, yang pada akhirnya mengancam kedaulatan negara tersebut. Dalam kasus tuduhan CSAC terhadap Intel, kerentanan dalam produk cip Intel, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Jika dugaan bahwa backdoor dikendalikan oleh NSA terbukti benar, ini berarti AS memiliki potensi untuk mengakses dan memata-matai jaringan informasi China. Kerentanan ini mencakup ancaman terhadap sektor-sektor vital seperti infrastruktur pertahanan, telekomunikasi, dan sistem informasi publik. Dalam pandangan keamanan nasional, setiap ancaman terhadap integritas jaringan informasi sebuah negara adalah ancaman terhadap kedaulatan. Cip yang memiliki kerentanan seperti yang dituduhkan dalam kasus Intel, dapat membuka jalan bagi pihak asing terhadap data dan operasi strategis China.

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan negara-negara pada cip semikonduktor untuk berbagai aplikasi militer dan komersial, negara-negara besar seperti China dan AS memahami bahwa teknologi tersebut merupakan alat kekuatan yang strategis. Cip Intel, yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan sistem komputer, dapat menjadi alat AS dalam menjaga dominasi globalnya. AS secara aktif membatasi akses China terhadap teknologi cip paling canggih, seperti yang terlihat dari larangan ekspor produk Nvidia ke China. Di sisi lain, China mencoba membalas dengan memperketat regulasi terhadap produk cip yang dibuat oleh perusahaan AS seperti Intel.

Tuduhan yang dilontarkan CSAC terhadap Intel bisa dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan realis China, di mana negara tidak hanya melindungi keamanan fisiknya tetapi juga melindungi ruang sibernya dari penetrasi asing. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga agar China tetap memiliki kontrol penuh atas teknologi yang digunakan di dalam negeri dan tidak tergantung pada produk-produk yang berpotensi merugikan dari negara yang dianggap sebagai rival.

 

Pentingnya Kedaulatan Teknologi dalam Pertahanan Nasional

Dalam era digital, teknologi menjadi salah satu komponen penting dalam pertahanan nasional, dan kedaulatan teknologi harusnya menjadi prioritas bagi negara untuk menjaga keamanannya. Kedaulatan teknologi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengembangkan, memproduksi, dan mengendalikan teknologi yang vital untuk kepentingan nasionalnya tanpa harus tergantung pada teknologi asing.

Tinjauan produk Intel di China mengilustrasikan bagaimana ketergantungan pada teknologi asing dapat dilihat sebagai ancaman bagi kedaulatan nasional. Jika produk-produk Intel dianggap memiliki backdoor yang dapat digunakan oleh NSA atau lembaga AS lainnya, ini berarti China tidak memiliki kendali penuh atas teknologi yang digunakan di dalam negerinya, sehingga China perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan, terutama dalam infrastruktur kritis, aman dan tidak dapat dieksploitasi oleh kekuatan asing.

CSAC dalam tuduhannya menyebut bahwa sistem operasi yang tertanam dalam semua prosesor Intel rentan terhadap backdoor yang diciptakan oleh NSA. Tuduhan ini mencerminkan ketakutan bahwa AS dapat menggunakan teknologi ini untuk memata-matai atau bahkan mengganggu operasi di China. Sebagai respon, China berupaya mempercepat pengembangan industri semikonduktornya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Hal ini selaras dengan kebijakan kedaulatan teknologi yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki kontrol penuh atas teknologi yang digunakan di wilayahnya.

Jika dilihat lebih jauh, tinjauan produk Intel AS oleh China tidak hanya tentang keamanan teknologi, tetapi juga mencerminkan persaingan yang lebih luas antara keduanya di panggung geopolitik. Di satu sisi, AS berusaha mempertahankan keunggulannya dalam teknologi canggih, dengan membatasi akses China terhadap teknologi-teknologi tersebut, namun di sisi lain, China berusaha memperkuat kemandiriannya di sektor teknologi agar tidak mudah dipengaruhi oleh AS.

Dalam konteks ini, tuduhan terhadap Intel dapat dilihat sebagai bagian dari “perang teknologi” yang lebih luas antara kedua negara. AS sebelumnya telah pernah melarang ekspor teknologi cip canggih ke China, sementara China membalas dengan mengawasi dan membatasi produk-produk dari perusahaan AS yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Sementara itu, jika China memutuskan untuk melarang produk Intel di negaranya, ini akan berdampak signifikan pada perusahaan tersebut, karena lebih dari seperempat pendapatan Intel berasal dari pasar China. Di sisi lain, larangan ini juga dapat memperburuk krisis pasokan cip yang sudah mempengaruhi industri teknologi global. Situasi ini memperlihatkan bahwa persaingan antara AS dan China di sektor teknologi dapat memiliki dampak yang meluas, baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Tuduhan CSAC terhadap Intel menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam pertahanan dan keamanan nasional di era digital. Ketergantungan pada teknologi asing dapat dianggap sebagai ancaman. Sementara itu, di tengah persaingan teknologi antara AS dan China, tuduhan terhadap Intel menjadi simbol dari pertarungan lainnya dalam hal dominasi teknologi dan kedaulatan nasional di era modern ini.

TOPSHOT - A boat with around 96 would-be illegal immigrants arrives at the port of Los Cristianos on the Spanish Canary island of Tenerife, 29 May 2006. Three boats arrived Monday at Los Cristianos with 256 would-be illegal immigrants aboard. The Canaries are one of the main entry points for illegal immigrants, mainly from Africa, trying to get into Spain by sea. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) (Photo by DESIREE MARTIN/AFP via Getty Images)

Imigrasi: Solusi Ekonomi atau Tantangan Sosial untuk Spanyol?

, , , , 0

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pada Rabu (9/10/2024) bahwa Ia akan membentuk peraturan yang memudahkan imigran untuk tinggal di Spanyol. Sanchez percaya imigrasi tidak hanya mengenai kemanusiaan namun juga sebagai elemen krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan negara, asalkan bisa dikelola dengan baik.

Langkah ini berbeda dengan banyak negara Eropa lain yang memilih untuk memperketat aturan perbatasan bagi pendatang, seperti negara Jerman, Slovakia, dan Hungaria mengeluarkan aturan baru mengenai pemeriksaan perbatasan sementara. Prancis juga ingin melakukan hal yang sama, sedangkan Italia berencana mendirikan kamp sementara untuk warga non-Uni Eropa Albania untuk migran yang datang dari wilayah laut. Lalu, mengapa Spanyol mempermudah aturan bagi para imigran di Spanyol di tengah pengetatan perbatasan di berbagai negara Eropa lainnya?

Kebutuhan imigran di Spanyol dan politik domestik

Spanyol menghadapi tantangan demografis yang signifikan. Menteri Inklusi, Jaminan Sosial dan Migrasi Spanyol, Elma Saiz menyatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2050, Spanyol membutuhkan sekitar 200,000 hingga 250,000 imigran agar negara dengan jumlah sekitar 8,5 juta imigran tersebut tetap mampu memutar ekonominya. Saiz menilai bahwa Spanyol harus mengambil keuntungan dari peningkatan jumlah imigran di Spanyol untuk masa kini dan mendatang. 

Namun, inisiasi untuk meregulasi sekitar 500,000 imigran ditentang oleh partai Vox yang menuduh pemerintah tidak bertanggung jawab dan regulasi akan memperburuk perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Spanyol di tahun 2022 lalu kedatangan sekitar 50,000 migran yang tidak memiliki dokumen resmi, meningkat sekitar 82 persen. Kondisi ini meningkatkan kontroversi debat mengenai imigrasi yang masih sangat kental di wilayah Eropa.

Berdasarkan teori segmentasi pasar pekerja, terdapat perbedaan segmentasi pekerja tergantung dari karakteristik dan tingkah laku. Segmentasi ini muncul dari institusi pasar pekerja termasuk pengelolaan perjanjian kerja (segmentasi mengenai pekerja tetap atau sementara), tipe pekerja (migran dan non-migran), termasuk segmentasi berdasarkan rasial yang berkaitan bahwa beberapa pekerjaan berkaitan erat dengan tipe ras tertentu. Sektor primer mengacu pada pekerjaan tetap seperti sektor jasa dan administrasi yang diisi oleh masyarakat lokal, sedangkan sektor sekunder mengacu pada pekerjaan bidang konstruksi, pertanian, dan kebersihan yang kebanyakan diisi oleh para imigran. Datangnya imigran seharusnya tidak hanya mengisi ‘kekosongan’ kebutuhan pekerja, namun juga seharusnya mampu memajukan sektor tertentu.

Spanyol merupakan salah satu negara yang kedatangan banyak imigran. Saiz menyatakan bahwa pasar pekerja Spanyol memiliki ribuan lowongan kosong dan pekerja imigran berkontribusi sekitar sepuluh persen. Namun, bagai pedang bermata dua, tidak dipungkiri banyak imigran yang datang ke Spanyol dengan alasan pekerjaan namun berakhir di jalanan sehingga meningkatkan kemiskinan dan tingkat kejahatan. Penelitian dari Institut Elcano mencatat bahwa risiko kemiskinan di Spanyol berkembang di mana 56 persen dari imigran non-Uni Eropa yang tinggal di Spanyol berisiko mengalami kemiskinan. Lalu, mengapa Presiden Spanyol tetap mendukung datangnya imigran?

Profesor Ekonomi Javier Diaz-Gimenez menyatakan bahwa kondisi populasi Spanyol saat ini memaksa pentingnya imigran untuk mendukung perekonomian Spanyol karena generasi yang berasal dari tahun pertengahan 1950-1970 sudah memasuki usia pensiun. Dengan angka kelahiran saat ini, diperkirakan kurang mampu menutupi kebutuhan pekerja, dan angka ini juga diperkirakan akan mencapai 14,1 juta orang. Laporan lain juga menyatakan bahwa pada Oktober 2022, populasi yang lahir di Spanyol turun hingga 16 persen, sedangkan populasi yang lahir di luar Spanyol meningkat. Tidak hanya itu, isu mengenai populasi ini berpengaruh pada penurunan angka kerja yang berpotensi menghasilkan kekurangan tenaga kerja yang akhirnya akan mempengaruhi perekonomian negara.

Pekerja Migran di Spanyol

Meskipun penting secara ekonomi, namun keberadaan imigran di Spanyol tidak lepas dari perdebatan sosial. Persepsi mengenai imigran masih sangat beragam, di mana meskipun terdapat 9 persen orang Spanyol yang berpendapat imigrant mendukung perekonomian, namun 30 persen menilai imigran meningkatkan ketidakamanan dan lebih dari 57 persen percaya terlalu banyak imigran di Spanyol.

Secara perekonomian, beberapa pandangan positif muncul mengenai imigran. Salah satunya pekerjaan berat yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Salah satu pemilik bisnis di Spanyol menilai tidak banyak anak muda Spanyol atau Eropa yang ingin melakukan pekerjaan fisik ‘berat. Kedatangan imigran menjadi salah satu cara bagi bisnisnya untuk terus beroperasi dan berkembang. Secara politik, Perdana Menteri Spanyol Sanchez, memiliki pandangan bahwa bahkan migran yang memiliki kemampuan rendahpun dapat mendukung perekonomian dengan melakukan ‘pekerjaan tak terlihat.’ Sanchez menambahkan bahwa tanpa migran, sektor konstruksi, pertanian, dan pelayanan akan runtuh. 

Meskipun kebutuhan akan migran meningkat, namun Spanyol tetap perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kualitas dan jumlah imigran yang masuk dan menetap di Spanyol. Ketegangan sosial antar kelompok bisa mendorong konflik sosial dan ekonomi antara masyarakat Spanyol dan imigran. Tidak hanya itu, penting juga untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan memerhatikan hak pekerja imigran sheingga integrasi mereka ke pasar tenaga kerja bisa mendukung mobilitas ekonomi bagi para imigran dan hak pekerja imigran bisa terpenuhi dan dilindungi. 

Eksploitasi pekerja sering terjadi, terutama dikarenakan kondisi para imigran yang seringkali berada di sektor sekunder yang kurang diinginkan oleh tenaga kerja lokal. Terlebih, dengan pemikiran bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan ‘kasar,’ kondisi ini mampu diperburuk dengan perlindungan hak kerja imigran yang tidak sesuai dengan ketentuan hak kerja. 

g4TYruQAL7y3ZcxPkgTPJ6-650-80-2773750781

Pakistan Hadapi Penurunan Internet, Memicu Kerugian Ekonomi dan Krisis Publik

, , , , , , 0

Pakistan tengah mengalami penurunan internet yang signifikan selama berbulan-bulan. Hal ini  mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, memengaruhi pekerja, pelajar, hingga bisnis di luar negeri, dan membuat jutaan masyarakat frustrasi. Gangguan yang dimulai setidaknya sejak Juli tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Oktober.

Pada awalnya, masalah ini dikaitkan dengan perbaikan kabel bawah laut, namun masalah ini telah berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Justifikasi samar dari pemerintah yang mengutip “keamanan nasional” hanya menambah frustrasi publik dan kecurigaan, karena banyak yang percaya penurunan ini adalah upaya yang disengaja untuk mengontrol informasi dan menekan perbedaan pendapat.

Dampak ekonomi yang ditumbulkan dari masalah ini pun sangat parah. Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS akibat gangguan tersebut.  Umair Liaquat, seorang pekerja lepas dari Lahore, melaporkan bahwa bisnisnya menurun tajam akibat akses internet yang tidak dapat diandalkan, dan memaksanya harus mencari solusi alternatif.

Mahasiswa juga menderita karena pendidikan daring semakin sulit diakses. Wardah Noor, CEO XWave, sebuah platform pembelajaran online, mencatat bahwa masalah internet menghambat upaya kualitas pendidikan selama berbulan-bulan.

Pakar hak digital dan aktivis Usama Khilji meyakini bahwa negara sedang menguji firewall, sebuah sistem keamanan yang memantau lalu lintas jaringan dan juga dapat digunakan untuk mengendalikan ruang daring. “Perlambatan internet disebabkan oleh pemasangan firewall nasional dan sistem penyaringan konten oleh negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan menyensor perbedaan pendapat politik, terutama kritik terhadap lembaga keamanan atas campur tangannya dalam politik,” imbuhnya.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif dalam pernyataannya juga diketahui telah mengakui apa yang diduga oleh jutaan orang Pakistan di seluruh negeri. “Kami sedang menjalani transisi yang setelahnya semua fasilitas ini akan tersedia untuk Anda,” kata Khawaja Muhammad Asif. “Namun, akan ada beberapa kontrol untuk mencegah konten yang mengancam dan memfitnah terhadap negara serta individu,” tambahnya, tanpa mengonfirmasi apakah kontrol tersebut termasuk dalam sistem firewall.

 

aksi-protes-terhadap-konflik-di-manipur-india_169

Melihat Tantangan Multikultural Melalui Meitei dan Kuki

, , , , , , , , 0

Sejak Mei 2023, telah berlangsung bentrokan antar etnis Meitei dan Kuki di Manipur, India, dan memakan korban jiwa. Bentrokan terjadi berulang kali, hingga pada September 2024, kedua etnis dikabarkan terlibat dalam bentrokan yang semakin intens, dengan beberapa pihak mulai menggunakan drone dalam konflik mereka. Polisi menduga bahwa pesawat tanpa awak tersebut digunakan oleh militan Kuki, namun dibantah oleh kelompok Kuki.

Pada Senin (9/9), ratusan mahasiswa Meitei lalu turun ke jalan dalam rangka protes serangan pesawat tanpa awak tersebut, dan menyerukan perubahan dalam kepemimpinan “komando terpadu” negara bagian yang mengawasi keamanan. Seorang pejabat polisi di distrik Thoubal, mengatakan: massa besar “mengalahkan personel yang bertugas”, merampas senjata, dan menembaki polisi. Polisi lalu menggunakan kekuatan minimum sebagai tindakan pencegahan untuk mengendalikan massa, dan menambahkan bahwa situasi telah terkendali.

 

Bentrokan Meitei dan Kuki

Bentrokan ini dipicu oleh perselisihan terkait akses terhadap pekerjaan pemerintah dan manfaat lainnya, dengan kedua kelompok bersaing untuk mendapatkan status “Suku Terjadwal” (Scheduled Tribe) serta akses ke pekerjaan publik dan pendidikan.

Dengan status “Suku Terjadwal”, sekelompok etnis dapat meraih sejumlah pekerjaan mapan di pemerintahan, slot penerimaan perguruan tinggi, hingga kursi perwakilan dari tingkat dewan desa hingga parlemen. Privilese itu diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya afirmatif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural historis.

Suku Meitei, merupakan etnis terbesar di Manipur, dan suku Kuki, merupakan bagian dari etnis minoritas. Suku Meitei terdiri dari mayoritas umat Hindu, sementara suku Kuki terdiri dari umat Kristen. Suku Kuki diketahui telah lebih dulu mendapatkan status “Suku Terjadwal”. Namun, ketika suku Meitei berambisi untuk juga mendapatkan status “Suku Terjadwal”, bentrokan pertama kali meletus di distrik negara bagian Churachandpur, di mana anggota suku Kuki memprotes tuntutan suku Meitei. Tuntutan tersebut dikhawatirkan dapat memberikan suku lain kesempatan yang tidak adil untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan lainnya, bila Meitei berhasil ditetapkan sebagai “Suku Terjadwal”.

Akibat konflik ini, terjadi kerusakan parah seperti pembakaran rumah dan gereja, serta ribuan orang terpaksa mengungsi ke kamp-kamp yang disediakan pemerintah India. Sejak konflik dimulai, setidaknya 225 orang tewas dan sekitar 60.000 orang mengungsi. Selain itu, dua wanita dari etnis minoritas Kuki mengalami penganiayaan brutal, termasuk pemerkosaan beramai-ramai oleh massa yang sebagian besar merupakan anggota etnis mayoritas Meitei.

Dalam menangani bentrok yang terjadi, pemerintah India telah mengambil langkah-langkah untuk menangani bentrokan, termasuk dengan membatalkan akses internet di negara bagian, dan memberlakukan jam malam. Manipur[1] telah mengalami bentrokan berkala selama lebih dari setahun, dan telah menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat di Manipur dan menyoroti kebutuhan akan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perselisihan etnis.

India adalah negeri yang beragam, dengan perpaduan berbagai kelompok agama dan etnis[2]. Melalui keberagaman tersebut, masyarakat India diharapkan dapat hidup berdampingan secara harmonis dan adil, menerapkan multikulturalisme[3]. Mereka dapat menerapkan konsep ‘salad bowl’, sebuah kondisi masyarakat heterogen di mana orang-orang tersebut hidup berdampingan tetapi tetap mempertahankan setidaknya beberapa karakteristik unik dari budaya tradisional mereka. Kondisi ini diibaratkan seperti bahan-bahan salad, ketika budaya yang berbeda disatukan, tetapi alih-alih menyatu menjadi satu budaya homogen, mereka mempertahankan cita rasa khas mereka. Namun demikian, pada sisi negatifnya, perbedaan budaya yang didorong oleh model ini dapat memecah belah masyarakat yang mengakibatkan prasangka dan diskriminasi[4].

Pada contoh bentrokan yang terjadi antara etnis Meitei dan Kuki, telah menandakan kurangnya kebijakan multikultural yang kemudian memengaruhi hubungan antara keduanya. Bentrokan yang terjadi mencernkan ketegangan yang berakar pada isu identitas[5][6], hak istimewa[7], dan akses terhadap sumber daya[8]. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek multikultural yang dapat dikaji, terkait kebijakan afirmatif, kesetaraan akses, dan integrasi sosial.

 

Kebijakan afirmatif

Kebijakan afirmatif[9] merupakan bagian dari multikulturalisme yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan diskriminasi struktural terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di India, status “Suku Terjadwal” dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan pemerintah, pendidikan, dan perwakilan politik bagi kelompok yang historis mengalami diskriminasi. Bagi Meitei dan Kuki, status ini sangat penting karena membuka pintu menuju peluang yang lebih baik dalam sistem pemerintahan dan pendidikan. Oleh karena itu, perlu untuk menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif dalam memperbaiki ketidakadilan sosial, namun juga menekankan perlunya pendekatan yang adil dan inklusif. Ketika kebijakan afirmatif diterapkan, harus dipastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terancam atau terpinggirkan. Kebijakan afirmatif harus disertai dengan dialog dan negosiasi untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Kesetaraan akses

Kesetaraan akses[10] juga merupakan prinsip penting dalam multikulturalisme. Hal ini menekankan bahwa semua individu dan kelompok harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sumber daya dan manfaat sosial. Namun, konflik antara Meitei dan Kuki menunjukkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, yang menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok.

Suku Meitei, sebagai kelompok mayoritas di Manipur, merasa bahwa mereka juga berhak atas status “Suku Terjadwal” untuk mengimbangi ketidakadilan historis dan akses yang tidak adil terhadap peluang. Di sisi lain, suku Kuki merasa bahwa penambahan Meitei ke dalam kategori “Suku Terjadwal” akan mengurangi akses mereka yang sudah ada, dan dapat berpotensi membuat mereka menjadi kelompok yang lebih terpinggirkan. Konflik ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola kesetaraan akses secara adil, di mana kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki ketidakadilan malah memperburuk ketegangan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan dan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok. Dalam mengatasi ketidaksetaraan, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak kebijakan afirmatif dan menyediakan mekanisme untuk penyesuaian jika diperlukan. Keterlibatan semua pihak dalam proses pembuatan keputusan adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi tujuan afirmatif tetapi juga tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Integrasi Sosial

Integrasi sosial[11] adalah aspek dari multikulturalisme yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok etnis dan budaya. Bentrokan yang terjadi menunjukkan kegagalan dalam mencapai integrasi sosial yang efektif. Ketegangan antara Meitei dan Kuki yang melibatkan tindakan kekerasan, penghancuran properti, dan pelanggaran hak asasi manusia, semuanya merupakan indikasi bahwa hubungan antar-kelompok tidak sehat.

Untuk itu, dalam rangka mencapai integrasi sosial, perlu ada upaya bersama untuk membangun saluran komunikasi yang konstruktif, mengatasi prasangka, dan meningkatkan pemahaman antar-kelompok. Dalam kasus ini, pemerintah dan pemimpin komunitas dapat berperan aktif dalam mediasi dan dialog untuk mengurangi ketegangan dan mendorong pemulihan sosial. Program pendidikan multikultural yang mengedepankan saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan juga dapat memainkan peran penting dalam membangun harmoni sosial.

 

 

[1] IWGIA, “Understanding the Complex Conflict Unfolding in Manipur,” Iwgia.Org, last modified 2023, https://www.iwgia.org/en/news/5329-understanding-complex-conflict-unfolding-manipur.html.

[2] Seuj Pratim Borah and Santana Saikia, “Multiculturalism In India: The Present Senario And Contemporary Challenges,” Journal of Positive School Psychology 6, no. 6 (2022): 3134–3137, https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7814.

[3] S Song, The Subject of Multiculturalism: Culture, Religion, Language, Ethnicity, Nationality, and Race?, New Waves in Political Philosophy, B. de Bruin and C. Zurn (Eds.) (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

[4] Robert Longley, “What Is Multiculturalism? Definition, Theories, and Examples,” ThoughtCo., last modified 2024, https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285.

[5] L D Worthy, T Lavigne, and F Romero, “Living in a Multicultural World,” in Culture and Psychology, 2018, 409–443.

[6] A Gutmann, Identity in Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2003).

[7] University of Colorado Denver, “Power & Privilege,” Ucdenver.Edu, last modified 2024, https://www.ucdenver.edu/offices/equity/education-training/self-guided-learning/diversity-equity-and-inclusion-101#PowerPrivilege.

[8] IWGIA, “Understanding the Complex Conflict Unfolding in Manipur.”

[9] Jerome McCristal Culp Jr, “Diversity, Mulitculturalism, and Affirmative Action: Duke, the NAS, and Apartheid,” DePaul L. Rev. 41 (1991): 1141.

[10] Liata, N., & Fazal, K. (2021). Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 188-201.

[11] Nicole Deitelhoff and Cord Schmelzle, “Social Integration Through Conflict: Mechanisms and Challenges in Pluralist Democracies,” Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 75 (2022): 69–93.

WhatsApp Image 2024-09-03 at 14.46.29_511c1904

Kerja Sama Media Indonesia dan Media Cina  

, , , , , , , 0

Pada 2 September 2024, Duta Besar Indonesia untuk Cina, Djauhari Oratmangun dan berbagai redaktur senior berita menghadiri Forum Media Cina-Indonesia yang dilaksanakan di Beijing dengan tema The Responsibilities and Challenges of Media in The New Era. Dalam pidatonya di forum tersebut, Duta Besar Oratmangun menyampaikan bahwa media memiliki peran yang tidak dapat tergantikan dalam memperdalam hubungan antara kedua negara. Oratmangun berharap bahwa media Cina dan Indonesia dapat lebih cermat dalam memperkenalkan masing-masing negara untuk meningkatkan pemahaman antara kedua masyarakat. Selain itu, Oratmangun juga menyatakan bahwa forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman budaya antaranegara dan hal tersebut dapat berkontribusi dalam penguatan ketiga pilar (sosial, budaya, dan hubungan masyarakat) antara kedua negara.

Menanggapi pidato yang disampaikan oleh Dubes Indonesia, Wakil Presiden dari Academy of Contemporary China and World Studies (ACCWS) Fan Daqi menyatakan bahwa kerja sama media yang dilakukan antara Indonesia dan Cina selama beberapa tahun terakhir telah mendekatkan hubungan antara masyarakat kedua negara. Fan juga menambahkan bahwa media kedua negara harus bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat agar narasi palsu yang dibuat oleh negara-negara yang ingin menghambat kerja sama antara Cina dan Indonesia dapat terbantahkan. Menanggapi hal tersebut, direktur pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Irfan Junaidi menyoroti kerja sama yang dilakukan antara ANTARA dan Xinhua News menunjukan kedekatan hubungan bilateral antara Cina dan Indonesia.

Forum Media Cina-Indonesia sendiri telah dilaksanakan dua kali, pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam forum ini, terdapat diskusi yang membahas tentang bagaimana media massa kedua negara dapat menggunakan kemajuan teknologi. Selain itu, forum ini juga mendorong para redaksi senior dari kedua negara untuk memberikan pandangan mereka secara objektif tentang hubungan bilateral untuk menginformasikan kepada publik tentang kerja sama terkini yang sedang dijalankan oleh kedua negara.

olimpiade-2024_169

Prestasi di Olimpiade Paris 2024 Tingkatkan Citra Indonesia

, , , , , 0

Indonesia tercatat telah meraih total 3 medali pada Olimpiade Paris 2024 yang telah berlangsung sejak 26 Juli dan yang akan berakhir pada 11 Agustus 2024 mendatang. Adapun 3 medali yang diraih yaitu dua medali emas yang datang dari cabang panjat tebing oleh Veddriq Leonardo, dan cabang angkat besi oleh Rizki Juniansyah, serta satu medali perunggu yang datang dari cabang bulu tangkis tunggal putri oleh Gregoria Mariska Tunjung.

 

Usai meraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Presiden RI Joko Widodo melakukan panggilan video kepada Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah dan memberikan selamat dan apresiasi langsung kepada Veddriq dan Rizki yang mengibarkan merah putih serta mengumandangkan Indonesia Raya di podium Olimpiade 2024.

“Saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi raihan emas Vedriq dan Rizki,” ujar Jokowi. Dalam kesempatan itu Jokowi juga menilai medali emas yang didapatkan menjadi kado istimewa Republik Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus mendatang. “Dan ini jadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, sekali lagi terima kasih,” tutur Jokowi menambahkan.

 

Medali yang telah diraih ketiga atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga memperkuat citra negara sebagai kekuatan yang kompetitif dalam olahraga internasional. Selain itu, prestasi yang diraih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk mengejar mimpi dalam olahraga, serta mendorong pengembangan fasilitas dan program pelatihan yang lebih baik, dan mempererat rasa persatuan dan kebanggaan nasional. Kehadiran para atlet Indonesia di Olimpiade membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level global.

 

Hingga Jumat (9/8) sebanyak 28 dari 29 total atlet Indonesia yang mengikuti Olimpiade telah berlaga. Tersisa 1 orang atlet lagi yaitu Nurul Akmal yang akan berlaga pada hari terakhir penyelenggaraan pesta olahraga dunia tersebut pada 11 Agustus mendatang. Seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan yang terbaik, berharap merah putih kembali berkibar dengan penuh kebanggaan.

 

 

 

Fatah representative Mahmoud al-Aloul, China's Foreign Minister Wang Yi, and Hamas representative Mussa Abu Marzuk attended the signing of the declaration

Deklarasi Persatuan Nasional Palestina, Apa Artinya bagi Cina?

, , , , , 0

Faksi-faksi di Palestina baru-baru ini menandatangani deklarasi “persatuan nasional” yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol Palestina atas Gaza jika perang Israel di wilayah tersebut berakhir. Menariknya, deklarasi ini ditandatangani oleh faksi yang sudah lama berkompetisi yakni Hamas dan Fatah, serta 12 kelompok Palestina lainnya. 

Tidak hanya itu, dari berbagai upaya untuk menyatukan faksi ini berujung kegagalan, namun Cina berhasil menjadi fasilitator deklarasi faksi ini. Pernyataan bersama ini dinamakan “Deklarasi Beijing untuk Menghentikan Perpecahan dan Memperkuat Persatuan Nasional Palestina” menunjukkan peran Cina dalam mendukung kesatuan dan perdamaian di Palestina.

Deklarasi yang berisi delapan poin tersebut ditandatangani pada Selasa (23/07/2024) tersebut dimediasi oleh Cina setelah tiga hari pembicaraan intensif. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyatakan bahwa inti dari kesepakatan penting untuk membentuk “pemerintah rekonsiliasi nasional sementara” untuk memerintah Gaza pascaperang. Tidak hanya mengenai persatuan pasca perang, namun juga terdapat kesepakatan tentang wilayah dan kependudukan sesuai dengan hukum internasional. Inti penting lain deklarasi ini juga adalah bahwa Organisasi Kemerdekaan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) akan menjadi satu-satunya perwakilan resmi untuk masyarakat Palestina. PLO sendiri merupakan koalisi partai yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1993 dan membentuk pemerintahban baru di bawah Otoritas Palestina. 

Perwakilan pejabat Hamas Mousa Abu Marzouk dan Sekretaris Jenderal Prakarsa Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan hal serupa yakni perjanjian ini menjadi perjalanan persatuan nasional dan menjadikan perjanjian ini paling ‘penting’ yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bagaimana arti deklarasi ini bagi faksi Palestina dan bagi Cina?

 

Deklarasi persatuan sebagai kesatuan politik secara internal dan internasional?

Terdapat beberapa poin menarik yang bisa diambil dari perjanjian faksi-faksi Palestina ini. Faksi-faksi Palestina terdiri dari berbagai kelompok sendiri yang memiliki pandangan dan pendekatannya masing-masing, sehingga deklarasi ini menjadi pencapaian besar di tengah konflik Israel-Palestina. 

Barghouti menilai perjanjian yang ‘menyatukan’ berbagai faksi Palestina ini penting untuk menahan upaya Israel untuk membuat kolaborasi struktural lainnya yang hanya akan bertentangan dengan kepentingan Palestina. Selain itu, Hamas juga menilai deklarasi ini akan memberikan batasan untuk melawan segala campur tangan dari pihak internasional dan regional yang berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Palestina. Deklarasi ini merefleksikan kesamaan pandangan dan tujuan faksi Palestina, di mana bahkan Hamas pun mengatakan terdapat kemungkinan bahwa mereka tidak akan mengambil peran apapun untuk pemerintahan Gaza setelah perang.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyebut perjanjian tersebut sebagai momen bersejarah yang akan mendukung kemerdekaan Palestina. Keberhasilan Cina dalam mencapai kesepakatan ini ternyata tetap memunculkan keraguan terutama dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan terdapat kompleksitas seperti konflik lama yang terjadi antara faksi-faksi Palestina dan oposisi Barat yang menentang Hamas untuk berperan dalam pemerintahan. Selain itu, tidak ada juga jadwal yang diumumkan untuk pelaksanaannya. Namun, meskipun begitu, deklarasi ini tetap menjadi awal penting bagi semua pihak untuk mencapai langkah penting menuju persatuan Palestina secara internal.

Berdasarkan pendekatan neorealisme Kenneth Waltz, politik internasional bersifat anarki yang mengacu pada ketidakadaannya otoritas yang lebih tinggi untuk mengadili perselisihan nasional. Poin lainnya yakni adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata dan negara-negara kuat memaksakan kepentingannya agar tercapai. Berkaitan dengan deklarasi persatuan nasional Palestina, faksi-faksi Palestina yakni Hamas, Fatah, dan kelompok lainnya menilai negara Barat dengan kepentingannya ingin terus memecah belah Palestina, sehingga bersatu lebih kuat dibandingkan terpecah. Deklarasi yang disepakati bersama ini menjadi upaya membentuk dan memperkuat persatuan dan persepsi yang sama terhadap ancaman eksternal, terutama dari Israel dan negara-negara yang mendukungnya.

Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan dan peran yang menunjukkan bahwa setidaknya faksi-faksi Palestina lebih memilih Cina sebagai fasilitator deklarasi perdamaian dibandingkan negara-negara Barat dan aktor internasional. Cina sebagai negara yang dianggap ‘berlawanan’ dengan Barat berupaya meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Deklarasi ini juga menjadi upaya China untuk menyeimbangkan kekuasaan politik di wilayah yang berada di bawah pengaruh dominasi negara Barat. Peran negara dan aktor non-negara dalam isu ini juga menunjukan adanya upaya untuk menavigasi sruktur sistem internasional yang anarkis untuk lebih meningkatkan peran diplomasinya. Meski Cina tidak secara langsung terlibat dalam upaya Amerika Serikat untuk mendukung gencatan senjata, namun China secara aktif mendekat kepada Palestina guna mendukung perdamaian. 

Foto: Fernando Llano/AP Photo/picture alliance

Meksiko Memilih Presiden Pertama dalam Sejarah

, , , , 0

Mencetak sejarah, calon pemimpin perempuan akhirnya memenangkan kepemimpinan di Meksiko.  Menurut Dewan Pemilihan Umum Meksiko, Claudia Sheinbaum yang berusia 61 tahun tersebut telah memenangkan kursi kepresidenan dengan perolehan suara antara 58 dan 60 persen. Hasil ini membuatnya memimpin sebesar 30 persen dari saingannya. Saingannya, Xochitl Galvez, kandidat dari spektrum partai yang luas telah mengucapkan selamat kepada Claudia dan mengakui kekalahannya.

Sheinbaum merupakan kandidat dari Partai Morena yang berhaluan kiri, yang dibentuk pada tahun 2011 oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Sheinbaum akan mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober, dengan masa jabatan enam tahun yang tidak dapat diperpanjang. 

Sebagai seorang ahli fisika dan insinyur lingkunga, Sheinbaum memiliki beberapa pengalaman yakni menjalani masa magang politiknya sebagai Wali Kota Mexico City dari tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu.Sheinbaum sendiri berjanji akan meningkatkan program kesejahteraan sosial, terutama mengembangkan sistem pensiun bagi para lansia.

Meskipun begitu, kepemimpinannya akan menghadapi masalah besar, menakutkan, dan menyiksa terutama dari kartel narkoba. Lebih dari 185.000 orang telah terbunuh selama enam tahun terakhir. Mengenai hubungan dengan tetangga raksasa Meksiko di utara, Amerika Serikat, presiden terpilih Sheinbaum menjanjikan rasa saling menghormati dan kesetaraan, serta selalu membela warga Meksiko di sisi lain perbatasan. 

Sheinbaum menyatakan bahwa kemenangan bukan merupakan pencapaiannya namun bagi seluruh wanita. “Saya sudah mengatakannya sejak awal, ini bukan hanya tentang saya yang mencapai [posisi puncak], ini tentang kita semua yang berada di sini.” Dia menambahkan “Saya tidak akan mengecewakan Anda.”

Pembunuhan wali kota perempuan 

Di tengah perayaan kemenangan presiden perempuan, beberapa orang bersenjata telah membunuh walikota perempuan di sebuah kota di Meksiko hanya beberapa jam setelah negara itu merayakan terpilihnya Claudia Sheinbaum sebagai presiden perempuan pertama di negara itu. Yolanda Sánchez ditembak di kota Cotija, yang telah ia pimpin sejak September 2021. Sanchez adalah wanita pertama yang terpilih untuk jabatan tersebut.

Kekerasan yang meluas terhadap politisi telah membayangi pemilihan umum Meksiko, yang diikuti oleh dua perempuan yang mencalonkan diri sebagai presiden.

Dilansir dari media lokal, dikatakan bahwa Sanchez ditembak 19 kali dan meninggal di rumah sakit tak lama setelah serangan tersebut. Pengawalnya juga tewas dalam baku tembak tersebut.

Meskipun begitu, sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan sehubungan dengan serangan tersebut, namun secara luas diperkirakan bahwa para pria bersenjata itu merupakan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir. Sebelumnya, Sánchez telah melaporkan menerima ancaman pembunuhan setelah mulai menjabat pada September 2021.

Load More