Menu

Geoekonomi

Jejak Baru Yuan

, , , , , , , 0

Selama ini, sistem keuangan internasional hampir selalu bergerak dalam orbit yang sama. Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, transaksi investasi, pembiayaan lintas negara, hingga cadangan devisa bank sentral. Posisi tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah mata uang dapat membentuk arsitektur keuangan global. Negara yang menguasai mata uang utama pada akhirnya memiliki pengaruh yang jauh melampaui batas wilayahnya.

Di tengah struktur yang relatif mapan tersebut, China memilih langkah yang berbeda. Beijing tidak menunjukkan ambisi untuk menggantikan dolar Amerika Serikat secara frontal. Sebaliknya, China secara perlahan membangun infrastruktur yang memungkinkan penggunaan yuan semakin luas dalam transaksi internasional. Pendekatan ini terlihat jelas dalam Forum Lujiazui 2025, ketika People’s Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China memperkenalkan serangkaian kebijakan baru untuk memperkuat internasionalisasi Renminbi (RMB), termasuk mekanisme yang memudahkan bank sentral asing memperoleh likuiditas yuan. Menurut Reuters, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperluas penggunaan yuan dalam sistem keuangan global tanpa harus bergantung pada dominasi dolar Amerika Serikat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persaingan mata uang pada abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh nilai tukar atau besarnya cadangan devisa. Kemudian yang mulai menjadi penentu adalah siapa yang mampu membangun jaringan pembayaran, menyediakan likuiditas, dan menciptakan kepercayaan agar mata uangnya digunakan oleh negara lain. Dengan kata lain, yang sedang diperebutkan bukan sekadar status mata uang, melainkan infrastruktur yang menopang sistem moneter internasional.

Structural power dalam buku States and Markets, Susan Strange menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya berasal dari kemampuan memproduksi barang atau mengembangkan kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuannya membentuk struktur yang menjadi tempat negara lain berinteraksi. Salah satu struktur yang paling menentukan adalah sistem keuangan internasional. Negara yang mampu membangun aturan, jaringan, dan institusi keuangan akan memiliki pengaruh yang bertahan lebih lama dibandingkan negara yang hanya mengandalkan kekuatan ekonomi semata.

Selama ini, banyak pembahasan mengenai internasionalisasi yuan selalu diarahkan pada pertanyaan apakah mata uang tersebut mampu menggantikan dolar Amerika Serikat. Cara pandang seperti itu sebenarnya terlalu menyederhanakan persoalan. China tampaknya menyadari bahwa dominasi dolar tidak dibangun dalam waktu singkat. Posisi tersebut lahir dari kombinasi kekuatan ekonomi, kedalaman pasar keuangan, kepercayaan terhadap institusi, serta jaringan pembayaran internasional yang berkembang selama puluhan tahun. Karena itu, Beijing tidak memilih jalan konfrontasi, melainkan membangun fondasi yang memungkinkan yuan semakin mudah digunakan dalam aktivitas ekonomi lintas negara.

Pengaruh tidak selalu lahir dari kemampuan memaksa negara lain, tetapi dari kemampuan membangun sistem yang membuat negara lain memilih untuk ikut menggunakannya. Dalam konteks ini, semakin banyak bank sentral, lembaga keuangan, dan pelaku usaha yang memiliki akses terhadap yuan, semakin besar pula peluang mata uang tersebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi internasional.

Jejak baru yuan juga terlihat melalui perluasan kerja sama currency swap antara People’s Bank of China (PBOC) dengan berbagai bank sentral di dunia. Perjanjian tersebut memungkinkan kedua negara saling menyediakan likuiditas dalam mata uang masing-masing tanpa harus terlebih dahulu menggunakan dolar Amerika Serikat. Menurut data resmi People’s Bank of China, jaringan currency swap China telah menjangkau puluhan bank sentral di berbagai kawasan, mulai dari Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, hingga Afrika. Meskipun tidak selalu digunakan secara rutin, keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa Beijing sedang membangun fondasi keuangan yang dapat digunakan ketika kebutuhan likuiditas meningkat.

Perubahan serupa juga terlihat pada sistem pembayaran internasional. Selain memanfaatkan jaringan keuangan yang telah ada, China mengembangkan Cross-border Interbank Payment System (CIPS) sebagai infrastruktur pembayaran lintas batas yang mendukung transaksi menggunakan yuan. Berbeda dengan anggapan bahwa CIPS dibangun untuk menggantikan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), banyak pengamat justru melihatnya sebagai upaya memperluas pilihan infrastruktur pembayaran internasional. Dengan adanya sistem tersebut, transaksi berbasis yuan menjadi lebih efisien dan tidak selalu harus bergantung pada mekanisme pembayaran yang selama ini didominasi mata uang dolar.

Perlahan tetapi pasti, perkembangan tersebut mulai tercermin dalam penggunaan yuan di tingkat global. International Monetary Fund (IMF) memasukkan yuan ke dalam keranjang Special Drawing Rights (SDR) pada 2016, menandai pengakuan bahwa yuan telah memenuhi kriteria sebagai salah satu mata uang internasional. Sementara itu, data Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan bahwa penggunaan yuan dalam pembayaran lintas negara terus mengalami perkembangan, meskipun porsinya masih berada di bawah dolar Amerika Serikat dan euro. Fakta ini memperlihatkan bahwa perjalanan internasionalisasi yuan masih panjang, tetapi arahnya semakin jelas.

Namun, tantangan yang dihadapi China juga tidak ringan. Kepercayaan terhadap mata uang internasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya perdagangan atau investasi, tetapi juga oleh keterbukaan pasar keuangan, kepastian hukum, dan kebebasan arus modal. Selama kontrol modal masih menjadi bagian dari kebijakan ekonomi China, ruang ekspansi yuan sebagai mata uang cadangan global akan tetap menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, pembangunan infrastruktur moneter harus diiringi dengan peningkatan kepercayaan terhadap sistem keuangan domestik.

Di sinilah strategi China menjadi menarik di mana Beijing tampaknya tidak berusaha menciptakan perubahan secara revolusioner. Pendekatan yang dipilih justru bersifat bertahap, yakni memperluas penggunaan yuan melalui perdagangan, memperkuat kerja sama dengan bank sentral, membangun sistem pembayaran sendiri, dan menyediakan instrumen likuiditas yang semakin mudah diakses. Langkah-langkah tersebut mungkin tidak langsung mengubah struktur moneter internasional, tetapi sedikit demi sedikit memperluas ruang bagi yuan dalam aktivitas ekonomi global. China mungkin belum menggantikan posisi dolar Amerika Serikat, tetapi jejak yang sedang dibangunnya menunjukkan bahwa masa depan sistem moneter global akan semakin ditandai oleh hadirnya lebih dari satu pusat kekuatan keuangan.

China Fatigue: Batas Baru Hubungan Ekonomi

, , , , , , 0

Selama lebih dari dua dekade, globalisasi berjalan dengan satu prinsip sederhana tentang siapa yang mampu memproduksi paling murah, dialah yang menang. Perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara dengan biaya produksi rendah, sementara banyak negara berlomba menarik investasi asing demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam tatanan inilah China menjelma menjadi pusat manufaktur dunia. Dengan kapasitas industri yang masif, infrastruktur yang terus berkembang, dan jaringan rantai pasok yang terintegrasi, China berhasil menjadi eksportir barang terbesar di dunia dengan nilai ekspor sekitar 3,58 triliun dolar AS pada 2024 berdasarkan data resmi General Administration of Customs (GAC) China..

Akan tetapi, dunia hari ini mulai memperlihatkan arah yang berbeda. Semakin banyak negara berkembang yang meninjau ulang hubungan ekonominya dengan China. Mereka tidak menutup pintu bagi investasi maupun perdagangan dengan Beijing, tetapi mulai membatasi tingkat ketergantungannya. Fenomena ini sering disebut sebagai China Fatigue. Istilah tersebut bukan berarti munculnya sentimen anti-China, melainkan perubahan cara negara-negara memandang hubungan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi pada satu mitra.

Mengingat kasus pandemi COVID-19 menjadi pengingat bahwa rantai pasok global yang sangat efisien ternyata juga sangat rentan. Ketika pabrik-pabrik di satu wilayah berhenti beroperasi, industri di berbagai belahan dunia ikut terganggu. Setelah itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, konflik Rusia-Ukraina, hingga meningkatnya gangguan jalur pelayaran internasional semakin memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan ketahanan ekonomi.

Di sinilah globalisasi memasuki babak baru, jika dahulu ukuran keberhasilan adalah biaya produksi yang murah dan rantai pasok yang terkonsentrasi, kini banyak negara mulai menempatkan ketahanan ekonomi (economic resilience) sebagai prioritas yang sama pentingnya. Hubungan ekonomi tetap dibangun, tetapi risiko dari ketergantungan yang terlalu besar mulai dihitung secara lebih serius.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai de-risking yang berbeda dengan decoupling yang bertujuan memutus hubungan ekonomi, de-risking justru mempertahankan perdagangan dan investasi sambil mengurangi risiko apabila terlalu banyak aktivitas ekonomi bertumpu pada satu negara. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengingatkan bahwa fragmentasi geoekonomi yang semakin dalam dapat mengganggu perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi global apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Gejala ini mulai terlihat di berbagai negara berkembang. Misalnya India, memperkuat kebijakan industrinya melalui berbagai instrumen perlindungan manufaktur domestik dan pengawasan investasi di sektor-sektor strategis. Langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghentikan hubungan dagang dengan China, melainkan memperkuat daya saing industri nasional di tengah besarnya kapasitas produksi manufaktur China.

Di kawasan Amerika Utara, Meksiko juga mengambil langkah serupa yang mana pemerintahnya memperkuat industri dalam negeri melalui kebijakan tarif terhadap sejumlah produk impor serta mendorong peningkatan kandungan lokal di sektor manufaktur. Di saat yang sama, Meksiko justru menjadi salah satu tujuan relokasi industri global melalui strategi China plus one, yakni diversifikasi basis produksi tanpa meninggalkan China sepenuhnya. IMF mencatat bahwa negara-negara seperti Meksiko dan Vietnam kini berperan sebagai connector countries yang menghubungkan kembali rantai pasok global di tengah meningkatnya fragmentasi perdagangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa yang sedang berubah bukanlah keberadaan China dalam ekonomi dunia, melainkan cara negara-negara lain mengelola hubungan dengan China. Bahkan setelah perang dagang berlangsung selama beberapa tahun, IMF menilai belum terdapat bukti bahwa globalisasi benar-benar berakhir. Kemudian yang terjadi justru pengalihan arus perdagangan dan investasi ke negara-negara lain tanpa memutus hubungan dengan China sepenuhnya. Rantai pasok global tidak hilang, tetapi menjadi lebih panjang dan lebih beragam.

Perubahan ini dapat dipahami melalui konsep interdependensi asimetris yang diperkenalkan Robert Keohane dan Joseph Nye, bahwa dalam ekonomi global, hubungan saling bergantung tidak selalu berlangsung secara seimbang. Ada negara yang memiliki banyak alternatif mitra dagang dan investasi, sementara ada pula yang terlalu bergantung pada satu pasar, satu investor, atau satu pemasok. Semakin sedikit alternatif yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula kerentanannya ketika terjadi perubahan kebijakan, krisis ekonomi, maupun konflik geopolitik.

Negara Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda. China merupakan mitra dagang terbesar sekaligus salah satu investor utama di berbagai sektor strategis, mulai dari industri pengolahan nikel, energi, hingga manufaktur. Hubungan tersebut memberikan manfaat nyata berupa investasi, lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas industri. Namun, semakin besar konsentrasi perdagangan dan investasi pada satu negara, semakin penting pula memastikan adanya diversifikasi pasar, penguatan industri nasional, serta alih teknologi agar Indonesia tidak sekadar menjadi lokasi produksi dalam rantai nilai global.

Dalam dunia investasi dikenal adagium don’t put all your eggs in one basket. Prinsip yang sama kini mulai diterapkan dalam hubungan ekonomi internasional. Negara-negara tidak sedang mencari pengganti China, tetapi berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak bergantung pada satu pusat produksi dunia. Diversifikasi bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan cara mengurangi risiko.

Karena itu, China Fatigue sebaiknya tidak dipahami sebagai kisah tentang naik atau turunnya pengaruh China. Fenomena ini lebih tepat dipandang sebagai cerminan lahirnya fase baru globalisasi. Jika dahulu globalisasi dibangun di atas logika efisiensi, kini ia bergerak menuju logika ketahanan. Dunia tetap membutuhkan China sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global. Namun pada saat yang sama, semakin banyak negara yang berusaha menjaga agar hubungan tersebut tetap seimbang, tidak terlalu terkonsentrasi, dan tidak mengurangi ruang bagi mereka untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri.

Mata Uang China Tak Lagi Seperkasa Ekspornya

, , , , , , , , 1

Selama beberapa dekade, performa ekspor yang gemilang adalah jaminan mutlak bagi keperkasaan mata uang sebuah negara. Hukum ekonomi klasik mengajarkan bahwa ketika dunia berbondong-bondong membeli barang dari suatu negara, permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan melonjak, yang pada gilirannya mengerek nilai tukarnya. Namun, hukum besi ekonomi ini tampaknya sedang mengalami anomali di China pada paruh pertama tahun 2026.

Data bea cukai Beijing menunjukkan bahwa surplus perdagangan China tetap mencatatkan angka yang masif, didorong oleh banjir ekspor kendaraan listrik (electric vehicles), panel surya, dan perangkat elektronik ke berbagai belahan dunia. Ironisnya, di pasar valuta asing, mata uang Renminbi atau Yuan (RMB) justru terus menunjukkan tren yang labil dan rentan terhadap depresiasi. Fenomena ini memicu pertanyaan besar, mengapa kedigdayaan sektor riil China gagal tercermin pada otot mata uangnya?

Kontradiksi ini sebenarnya tidak membingungkan jika kita melihatnya dari sudut pandang kalkulasi rasional para pelaku pasar. Di atas kertas, performa ekspor China tampak luar biasa. Namun, para investor dan pemilik modal global tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan satu indikator kosmetik di permukaan. Mereka selalu bertindak rasional dengan menghitung perbandingan antara biaya, keuntungan, dan risiko jangka panjang. Dalam konteks China saat ini, pelaku pasar melihat bahwa risiko struktural di dalam negeri China jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat yang ditawarkan oleh angka surplus ekspor. Ketidakpercayaan terhadap regulasi internal dan bayang-bayang krisis domestik yang tak kunjung usai telah menciptakan pelarian modal (capital outflow) yang menahan Yuan untuk bangkit.

Ilusi Surplus Ekspor di Tengah Kerapuhan Domestik

Secara objektif, sektor manufaktur China memang masih menjadi raksasa dunia. Sepanjang beberapa bulan terakhir di tahun 2026, ekspor mereka tumbuh di atas ekspektasi, menciptakan jurang surplus dagang yang masif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, pabrik yang terus mengepulkan asap tidak serta-merta mencerminkan kesehatan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan. Di sinilah letak kalkulasi rasional para investor yakni ekonomi domestik China saat ini sedang digerogoti dari dalam oleh krisis properti yang belum juga menemui titik terang.

Sektor properti, yang dulunya menyumbang hampir 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) China, kini menjadi beban berat yang belum tuntas. Sejak kejatuhan raksasa properti beberapa tahun lalu, efek dominonya masih terasa sangat nyata. Jutaan apartemen yang telah dibayar oleh warga kelas menengah tetap mangkrak, memicu krisis kepercayaan konsumen domestik yang masif.

Bagi pemilik modal global, data surplus ekspor tidak cukup kuat untuk menutupi borok struktural tersebut. Berdasarkan teori pilihan rasional, pilihan paling logis bagi mereka adalah menarik modal keluar dari China karena sektor finansial domestik Beijing rawan terinfeksi oleh kredit macet dari sektor properti. Ketika modal keluar dalam skala besar demi mencari aset yang lebih aman, tekanan jual terhadap Yuan meningkat tajam. Akibatnya, nilai Yuan tetap merosot dan labil, meskipun pabrik-pabrik di Shenzhen bekerja tanpa henti.

Defisit Kepercayaan Terhadap Regulasi dan Intervensi Pasar

Faktor kedua yang mendasari labilnya Yuan adalah perilaku regulasi Pemerintah China yang dinilai makin sulit diprediksi. Investor dan institusi keuangan membutuhkan kepastian hukum dan transparansi yang jelas untuk bisa mengalkulasi risiko investasi mereka. Ketika sebuah negara kerap mengubah aturan secara mendadak atau melakukan intervensi pasar yang agresif demi kepentingan stabilitas semu, kalkulasi risiko tersebut menjadi kacau.

Dalam beberapa pekan terakhir, pasar disuguhi pemandangan di mana Bank Sentral China (PBOC) berulang kali harus menetapkan kurs acuan harian yang jauh lebih kuat daripada proyeksi pasar bebas demi menahan kejatuhan Yuan. Bagi para spekulasi dan pelaku pasar profesional, intervensi agresif ini justru mengirimkan sinyal kepanikan. Bukannya menenangkan, tindakan ini mempertegas kesan bahwa nilai Yuan tidak murni mencerminkan kekuatan pasar, melainkan hasil intervensi sepihak dari Beijing.

Ditambah lagi dengan kebijakan pengetatan pengawasan terhadap sektor swasta dan pembatasan arus modal keluar yang semakin ketat, investor asing merasa ruang gerak mereka dikunci. Tindakan paling aman bagi pemilik modal dalam situasi ini adalah melakukan exit strategy atau memarkir dana mereka di tempat lain sesegera mungkin. Kehilangan kepercayaan terhadap komitmen reformasi ekonomi bebas di China inilah yang menjadi jangkar pemberat bagi nilai tukar Yuan.

Divergensi Kebijakan Moneter Global

Secara objektif, pergerakan mata uang juga dipengaruhi oleh daya tarik imbal hasil dari selisih suku bunga antarnegara. Di saat Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga di level yang tinggi untuk menjinakkan inflasi, Bank Sentral China justru berada di posisi sebaliknya. Mereka terpaksa memangkas suku bunga guna menstimulasi ekonomi domestik yang mengalami deflasi akibat lesunya konsumsi rumah tangga.

Secara matematis dan ekonomis, memegang aset dalam mata uang Dolar AS saat ini jauh lebih menguntungkan karena memberikan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih terukur dibandingkan memegang aset berbasis Yuan. Aliran dana keluar (carry trade) dari Yuan ke Dolar AS ini terjadi secara masif karena para pelaku pasar secara rasional memindahkan uang mereka ke tempat yang memberikan keuntungan optimal. Ekspor yang kuat pada akhirnya tidak mampu mengompensasi derasnya arus modal yang keluar akibat disparitas kebijakan moneter ini.

Misteri di balik labilnya mata uang Yuan di tengah kokohnya performa ekspor China akhirnya terjawab ketika kita melihat bagaimana pasar merespons risiko secara objektif. Fleksibilitas otot ekonomi suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh berapa banyak kontainer barang yang bisa mereka kapalkan ke luar negeri, melainkan oleh seberapa aman dan terprediksinya ekosistem domestik mereka di mata pemilik modal.

Data menunjukkan bahwa surplus ekspor China saat ini adalah sebuah anomali yang berdiri di atas fondasi domestik yang rapuh. Selama Pemerintah China belum mampu menyelesaikan akar masalah krisis properti dan memulihkan kepercayaan investor terhadap kepastian regulasi pasar mereka, maka pasar global akan tetap memperlakukan Yuan dengan sikap skeptis. Keperkasaan ekspor China terbukti gagal menjadi tameng pelindung bagi Yuan, menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi politik global modern, sentimen kepercayaan jauh lebih berharga daripada angka statistik perdagangan.

China, Yuan Digital, dan Upaya Mengguncang Dominasi Dolar Global

, , , , , , , , 0

Keputusan China mempercepat pengembangan sistem pembayaran lintas negara di luar Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan bahwa persaingan global saat ini tidak lagi hanya berlangsung di bidang militer atau perdagangan, tetapi juga di arena keuangan internasional. Beijing secara agresif mendorong penggunaan yuan digital, memperluas jaringan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), serta meningkatkan transaksi energi menggunakan renminbi (RMB). Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi pusat sistem keuangan dunia.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya penggunaan sanksi ekonomi Barat sebagai alat geopolitik. Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah, Amerika Serikat dan sekutunya semakin sering menggunakan pembatasan akses finansial sebagai instrumen tekanan politik. Pemutusan sejumlah bank Rusia dari jaringan SWIFT menjadi peringatan serius bagi banyak negara bahwa ketergantungan pada sistem keuangan Barat dapat berubah menjadi kerentanan strategis. Dalam konteks inilah China mulai membangun “jalur alternatif” agar perdagangan internasional tidak sepenuhnya bergantung pada dolar dan infrastruktur keuangan Barat.

Dalam perspektif Complex Interdependence, Robert Keohane menjelaskan bahwa dalam dunia modern, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan jaringan ekonomi, teknologi, komunikasi, dan institusi internasional. Negara yang menguasai infrastruktur global akan memiliki pengaruh politik besar terhadap negara lain. Amerika Serikat selama ini memanfaatkan posisi dolar sebagai mata uang global untuk mempertahankan hegemoninya. Mayoritas perdagangan internasional menggunakan dolar, mulai dari minyak, gas, hingga transaksi keuangan lintas negara. Berdasarkan data SWIFT tahun 2025, dolar AS masih mendominasi sekitar 47 sampai 48 persen pembayaran global, sementara yuan China baru berada di kisaran 2,9 sampai dengan 3 persen dan menempati posisi keenam dunia.

Dari hal di atas, dominasi tersebut memberi keuntungan strategis bagi Washington karena sebagian besar transaksi dunia melewati sistem keuangan berbasis dolar dan SWIFT, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengawasi, membatasi, bahkan memutus akses keuangan negara lain melalui sanksi. Inilah bentuk kekuasaan modern dalam era interdependensi global dalam arti siapa yang mengontrol jaringan internasional akan memiliki pengaruh geopolitik yang sangat besar.

China memahami realitas tersebut sehingga Beijing mempercepat pengembangan CIPS sebagai alternatif SWIFT. Sistem ini mulai beroperasi sejak 2015, tetapi pertumbuhannya melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi CIPS menunjukkan volume bisnis tahunan sistem ini mencapai sekitar 180 triliun yuan sepanjang 2025. Selain itu, peserta CIPS kini mencakup lebih dari 4.900 institusi perbankan di 189 negara dan wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak negara dan lembaga keuangan mulai mencari alternatif di luar sistem pembayaran Barat. Bahkan pada April 2026, transaksi harian CIPS sempat mencetak rekor sekitar 1,22 triliun yuan dalam satu hari dengan hampir 42 ribu transaksi diproses. Lonjakan itu sebagian dipicu meningkatnya perdagangan energi menggunakan yuan, khususnya antara China dengan Rusia dan Iran.

Selain CIPS, China juga menjadikan yuan digital atau e-CNY sebagai instrumen strategis baru. Berbeda dengan cryptocurrency biasa, yuan digital merupakan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikendalikan langsung oleh bank sentral China. Pemerintah China melihat teknologi ini sebagai peluang untuk menciptakan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, dan tidak bergantung pada infrastruktur Barat. Merujuk pada data pemerintah China, pada September 2025 yuan digital telah memproses lebih dari 3,32 miliar transaksi dengan total nilai mencapai sekitar 14,2 triliun yuan. Sementara Reuters melaporkan bahwa nilai transaksi kumulatif e-CNY bahkan mencapai sekitar 16,7 triliun yuan atau setara 2,4 triliun dolar AS pada akhir 2025.

China juga mulai mengembangkan proyek pembayaran lintas negara berbasis mata uang digital melalui platform mBridge bersama Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Reuters mencatat bahwa platform tersebut telah memproses transaksi lebih dari 55 miliar dolar AS dan dipandang sebagai alternatif potensial terhadap sistem pembayaran berbasis dolar. Dalam perspektif teori interdependensi, langkah China sebenarnya merupakan upaya membangun ketergantungan global baru yang berpusat pada Beijing. Jika semakin banyak negara menggunakan yuan, CIPS, atau yuan digital dalam perdagangan internasional, maka pengaruh ekonomi-politik China otomatis akan meningkat. Negara-negara mitra dagang akan memiliki kepentingan menjaga hubungan stabil dengan Beijing karena aktivitas ekonomi mereka mulai bergantung pada sistem yang dibangun China.

Namun demikian, ambisi China masih menghadapi berbagai hambatan serius. Walaupun penggunaan yuan meningkat, posisinya masih jauh tertinggal dibanding dolar AS. Data SWIFT menunjukkan yuan hanya menyumbang sekitar 2,88 sampai 3 persen pembayaran global pada 2025. Sebaliknya, dolar tetap menjadi mata uang dominan dengan pangsa hampir setengah transaksi internasional dunia. Masalah utama lainnya adalah tingkat kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan China. Banyak investor global masih menilai pasar finansial China terlalu dikontrol negara, kurang transparan, dan belum sepenuhnya terbuka. Arus modal di China juga masih dibatasi ketat sehingga yuan belum dianggap sebagai aset “safe haven” global seperti dolar AS.

Selain itu, sebagian transaksi CIPS masih menggunakan standar pesan SWIFT sehingga China belum benar-benar independen dari sistem Barat. Artinya proses de-dolarisasi global masih berjalan lambat dan bertahap, bukan perubahan revolusioner dalam waktu singkat. Meski begitu, arah perubahan global mulai terlihat jelas. Ketegangan geopolitik, perang dagang, dan penggunaan sanksi ekonomi justru mendorong banyak negara mencari alternatif pembayaran internasional di luar dolar. China memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas pengaruh finansialnya melalui teknologi digital dan jaringan pembayaran baru.

Pada intinya, agresivitas China membangun sistem pembayaran lintas negara tanpa SWIFT bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari perebutan kekuasaan global abad ke-21. Jika dahulu persaingan negara besar ditentukan oleh perebutan wilayah, kini pertarungan juga telah berlangsung melalui kontrol terhadap mata uang, data, dan infrastruktur keuangan internasional. Amerika Serikat memang masih menjadi pusat sistem keuangan dunia. Namun China mulai membangun fondasi bagi lahirnya tatanan finansial multipolar, di mana dominasi dolar perlahan mendapat tantangan serius dari yuan dan teknologi pembayaran digital yang dikembangkan Beijing.

China Tidak Lagi Percaya Globalisasi

, , , , , , 0

China adalah salah satu negara yang paling besar diuntungkan oleh globalisasi. Sejak bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 2001, China tumbuh menjadi pusat manufaktur dunia, menarik investasi asing, membangun jaringan ekspor raksasa, dan mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Namun kini arahnya berubah, China tidak sepenuhnya meninggalkan globalisasi, tetapi mulai tidak lagi mempercayainya sebagai fondasi utama keamanan ekonomi nasional. Negara dapat menjadi rentan jika terlalu bergantung pada sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh kekuatan luar. Dalam teori dependensi, ketergantungan pada pasar, teknologi, modal, atau rantai pasok asing bisa menjadi sumber kelemahan strategis. Jika akses terhadap teknologi, komponen penting, atau pasar luar negeri terganggu, negara yang bergantung akan kehilangan ruang gerak.

China dulu memakai globalisasi untuk tumbuh, namun setelah perang dagang, pembatasan teknologi, pandemi, dan konflik geopolitik, Beijing melihat globalisasi bukan hanya peluang, tetapi juga risiko. Karena itu, China mendorong strategi self-reliance atau kemandirian strategis. Perubahan ini terlihat jelas dalam strategi dual circulation. Dalam dokumen resmi Rencana Lima Tahun ke-14, China menyatakan akan memberi prioritas pada sirkulasi domestik, membangun pasar domestik yang kuat, dan mendorong hubungan positif antara sirkulasi domestik dan internasional. Artinya, China masih memakai perdagangan global, tetapi pusat gravitasi ekonominya diarahkan kembali ke dalam negeri.

Ini penting karena globalisasi klasik bekerja dengan logika saling ketergantungan. Negara memproduksi apa yang paling efisien, lalu membeli sisanya dari luar. Namun China mulai memakai logika berbeda dengan menganggap efisiensi tetap penting, tetapi keamanan lebih penting. Jika komponen utama, data, teknologi, dan pasar terlalu bergantung pada luar negeri, maka ekonomi dianggap tidak aman. Pada Maret 2024, Cyberspace Administration of China menerbitkan aturan tentang arus data lintas batas. Aturan itu mengatur standar deklarasi untuk penilaian keamanan data lintas batas dan menetapkan skenario yang dikecualikan dari penilaian keamanan. Pada September 2024, China juga menerbitkan regulasi manajemen keamanan data jaringan yang memperjelas syarat ketika pemroses data dapat memberikan informasi pribadi kepada pihak luar negeri.

Secara resmi, China menyebut kebijakan ini sebagai standarisasi dan perlindungan keamanan data. Namun dalam perspektif ekonomi-politik, ini menunjukkan bahwa data tidak lagi diperlakukan sebagai arus bebas global. Data dipandang sebagai aset strategis yang harus dikendalikan negara. Bagi perusahaan asing, ini menciptakan kepastian aturan, tetapi juga menambah batas kepatuhan di sisi lain. Kemudian perubahan kedua terlihat dari investasi asing, data Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa foreign direct investment yang benar-benar digunakan di China pada 2024 mencapai 826,25 miliar yuan, turun 27,1% secara tahunan. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan asing baru tetap naik 9,9% menjadi 59.080 perusahaan.

Data ini menunjukkan gambaran yang tidak sederhana. China tidak menutup diri sepenuhnya, karena perusahaan asing masih masuk untuk investasi akan tetapi nilai investasi yang benar-benar masuk turun tajam. Jadi, masalahnya bukan “China anti-asing” secara mutlak, melainkan China semakin selektif: investasi asing diterima, tetapi dalam kerangka yang lebih dikendalikan lebih sesuai prioritas negara dan lebih sensitif terhadap keamanan nasional. Paradoksnya pemerintah China tetap menyatakan ingin membuka pasar. Pada 2025, Kementerian Perdagangan China menyatakan mendorong keterbukaan dan mempermudah akses pasar meskipun data resmi juga mencatat Foreign Direct Investment (FDI 2024) turun 27,1%. Ini menunjukkan dua pesan berjalan bersamaan China ingin tetap menarik modal global, tetapi tidak ingin bergantung pada globalisasi lama.

Perubahan ketiga adalah dorongan membangun rantai pasok sendiri. China semakin menekankan kemandirian teknologi, terutama dalam chip, kecerdasan buatan, energi baru, manufaktur maju, dan teknologi inti. Pada Februari 2026, Xi Jinping menyebut self-reliance dan kekuatan sains-teknologi sebagai “kunci” untuk membangun China menjadi negara sosialis modern yang besar. Pada Maret 2026, laporan kerja pemerintah China juga menyatakan bahwa China akan mempercepat terobosan teknologi inti dan memperkuat self-reliance sains-teknologi. Dalam konteks teori dependensi, China sedang mengurangi kerentanan terhadap kekuatan luar. Ketika Amerika Serikat membatasi akses China ke chip canggih dan teknologi tertentu, Beijing makin yakin bahwa globalisasi bisa dipakai sebagai senjata. Maka jawabannya adalah memperkuat kapasitas sendiri.

Namun, mengatakan China “tidak lagi percaya globalisasi” perlu diberi batas, artinya China tidak benar-benar keluar dari globalisasi. China masih menjadi eksportir besar, masih menarik perusahaan asing, dan masih mendorong perdagangan lintas batas. Misalnya, data bea cukai China menunjukkan perdagangan e-commerce lintas batas mencapai 1,22 triliun yuan pada paruh pertama 2024, naik 10,5% secara tahunan. Jadi yang berubah bukan keterlibatan China dalam globalisasi, melainkan cara China memaknai globalisasi. Dulu globalisasi dilihat sebagai jalan utama menuju pertumbuhan. Sekarang globalisasi dilihat sebagai ruang yang berguna, tetapi berbahaya jika tidak dikendalikan. China tetap ingin menjual ke dunia, menarik teknologi, dan memakai pasar global. Namun China tidak ingin nasib ekonominya ditentukan oleh akses asing, aturan asing, atau tekanan geopolitik asing.

China menjadi raksasa ekonomi karena globalisasi tetapi setelah menjadi kuat, China justru semakin curiga pada sistem yang membesarkannya. Hal tersebut mencerminkan perubahan zaman ketika globalisasi tidak lagi dipercaya sebagai sistem netral, melainkan medan kompetisi kekuasaan. Jika China membangun rantai pasok sendiri, negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, dan negara lain akan semakin berbicara tentang de-risking, friend-shoring, dan keamanan ekonomi. Akibatnya, globalisasi tidak hilang tetapi berubah menjadi globalisasi yang lebih terfragmentasi. China tidak sedang menutup diri total karena yang terjadi adalah China sedang mengganti globalisasi terbuka dengan globalisasi terkendali. Mulai dari data, modal asing, rantai pasok, dan teknologi tetap penting, tetapi semuanya ditempatkan di bawah logika keamanan nasional. Langkah ini dapat dipahami sebagai usaha mengurangi ketergantungan, namun memberikan konsekuensi bahwa dunia makin jauh dari era globalisasi bebas, dan makin dekat ke era ekonomi geopolitik.

Kelas Menengah China dan Runtuhnya Rasa Aman Ekonomi

, , , , 0

Fenomena kelas menengah China mulai takut jadi miskin bukan sekadar cerita psikologis. Ini adalah gejala ekonomi yang cukup serius ketika kelompok yang dulu menjadi motor konsumsi mulai merasa masa depannya tidak aman, mereka akan mengubah cara belanja dengan cara menahan uang dan menurunkan standar konsumsi. Istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan ini adalah consumption downgrade. Artinya adalah konsumen tetap membeli, tetapi lebih murah, lebih selektif, dan lebih defensif.

Konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi. Ketika pendapatan naik dan orang merasa aman, konsumsi cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan tidak pasti, pekerjaan rawan, dan nilai aset turun, rumah tangga akan meningkatkan tabungan berjaga-jaga dan menunda konsumsi. Dalam konteks China, teori consumption downgrade menjadi relevan karena masalahnya bukan hanya tentang orang yang tidak punya uang, melainkan juga orang takut uangnya tidak cukup untuk masa depan.

Data dari National Bureau of Statistics of China (NBS) mendukung kekhawatiran tersebut, penjualan ritel China pada 2025 memang masih tumbuh, tetapi hanya 3,7% per tahun, dengan total penjualan ritel mencapai 50,12 triliun yuan. Pada Desember 2025, pertumbuhan ritel hanya 0,9%, jauh lebih lemah dibanding narasi ekonomi China yang biasanya agresif. Ini menunjukkan konsumsi masih berjalan, tetapi momentumnya melemah.

Sumber tekanan terbesar adalah properti, selama dua dekade rumah bukan hanya tempat tinggal bagi kelas menengah China, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan penyimpan kekayaan keluarga. Ketika harga properti turun, efeknya langsung terasa pada rasa aman rumah tangga. Data resmi menunjukkan harga rumah komersial di 70 kota besar China masih turun secara tahunan pada April 2025, walau laju penurunannya mulai mereda.

Dampaknya terhadap kelas menengah masuk akal apabila aset utama keluarga adalah properti, maka penurunan harga rumah membuat keluarga merasa lebih miskin meski gaji belum tentu langsung turun. Inilah yang disebut efek kekayaan ketika nilai aset turun, konsumsi ikut tertahan. South China Morning Post (SCMP) juga melaporkan bahwa pertumbuhan pendapatan properti per kapita China pada 2024 mencapai level terendah dalam lebih dari satu dekade, sehingga menekan pendapatan dan konsumsi kelas menengah.

Kemudian masalah kedua adalah pekerjaan, karena secara resmi tingkat pengangguran urban China pada 2025 berada di 5,2%, sementara Desember 2025 berada di 5,1%. Angka ini terlihat stabil, tetapi tetap mencerminkan pasar kerja yang belum sepenuhnya kuat. Untuk anak muda, tekanannya lebih jelas mengenai pengangguran usia 16 – 24 tahun, tidak termasuk pelajar, berada di 16,5% pada Desember 2025. Bagi kelas menengah, risiko pengangguran anak muda bukan masalah kecil. Banyak keluarga China menginvestasikan banyak uang untuk pendidikan anak. Jika setelah lulus pekerjaan sulit didapat, maka keyakinan lama tentang kerja keras akan naik kelas kian meretak. Ketika jalur mobilitas sosial melemah, konsumsi berubah dari ekspresi optimisme menjadi tindakan bertahan hidup.

Consumption downgrade juga terlihat jelas di sektor barang mewah. Bain dan Company melaporkan pasar barang mewah domestik China turun 18-20% pada 2024 dan diperkirakan datar pada 2025. Penyebab utamanya adalah lemahnya kepercayaan konsumen dan pergeseran belanja ke luar negeri. Ini menjadi penting karena barang mewah biasanya sensitif terhadap rasa percaya diri ekonomi. Ketika konsumen kelas menengah atas mengurangi belanja luxury, itu menandakan mereka tidak lagi yakin kondisi keuangan akan terus membaik.

Pada saat yang sama, rumah tangga China makin suka menyimpan uang. Data bank sentral yang dikutip media pemerintah menunjukkan deposito rumah tangga naik 8,3 triliun yuan dalam lima bulan pertama 2025. McKinsey juga mencatat bahwa pada paruh pertama 2025, kepercayaan konsumen China masih rendah, pasar properti masih tertekan, dan rumah tangga tetap menabung pada tingkat historis tinggi. Ketika ekspektasi memburuk, masyarakat tidak otomatis membelanjakan uang walau pemerintah mendorong konsumsi. Mereka memilih likuiditas dengan membeli barang yang lebih murah, menghindari cicilan besar, menunda liburan mahal, dan mengurangi belanja simbol status. Bukan karena semua orang miskin, tetapi karena mereka takut menjadi miskin.

Inti masalah China bukan sekadar pelemahan konsumsi, tetapi hilangnya keyakinan kelas menengah terhadap janji kenaikan sosial. Selama ini ekonomi China ditopang oleh narasi bahwa hidup akan terus membaik di mana pekerjaan makin bagus, rumah makin mahal, bisnis makin besar, dan anak akan hidup lebih sejahtera. Ketika properti jatuh, pekerjaan tidak pasti, dan konsumsi berubah defensif, narasi itu melemah.

Kesimpulannya, consumption downgrade di China adalah sinyal bahwa kelas menengah sedang memperbaiki neraca rumah tangga, bukan sekadar mengganti merek mahal dengan merek murah. Jika pemerintah China tidak mampu memulihkan pasar kerja, menstabilkan properti, dan memperkuat jaring pengaman sosial, konsumsi domestik akan sulit menjadi mesin pertumbuhan utama. Model ekonomi China mungkin tidak langsung runtuh, tetapi akan semakin berat bergerak jika kelas menengahnya tidak lagi percaya bahwa masa depan mereka akan lebih baik dari hari ini.

Putin-Xi Jinping dan Politik Keseimbangan Baru

, , , , , , , , , 0

Pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping di Beijing pada 19-20 Mei 2026 bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa. Waktunya sangat simbolis diumumkan kurang dari 24 jam setelah Donald Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke China. Dalam politik internasional, urutan waktu seperti ini memberi pesan bahwa Beijing ingin tetap berbicara dengan dua kekuatan besar sekaligus yakni Amerika Serikat dan Rusia. AP News melaporkan bahwa Putin dijadwalkan bertemu Xi Jinping dalam kunjungan dua hari ke Beijing, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Perjanjian Persahabatan China dan Rusia 2001.

Melihat fenomena tersebut dalam kacamata realisme, negara bertindak terutama berdasarkan kepentingan nasional, keamanan, dan kekuasaan. Dalam realisme, hubungan antarnegara tidak digerakkan terutama oleh moralitas, tetapi oleh kalkulasi kekuatan. Hans J. Morgenthau menjelaskan realisme sebagai teori hubungan internasional yang menekankan peran negara, kepentingan nasional, dan kekuasaan dalam politik dunia.

Dengan teori ini, kedekatan Rusia dan China dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan Barat. Rusia membutuhkan China karena sanksi Barat membatasi ruang ekonomi dan diplomatik Moskow. China membutuhkan Rusia karena Moskow berguna sebagai mitra strategis dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Jadi, relasi Putin dan Xi Jinping bukan hanya hubungan personal dua pemimpin, tetapi bagian dari kalkulasi geopolitik.

AP News mencatat bahwa hubungan China dan Rusia semakin dalam sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, ketika Moskow makin terisolasi secara global dan makin bergantung pada Beijing untuk perdagangan karena sanksi Barat. Ini adalah inti persoalannya perang Ukraina membuat Rusia tidak punya banyak pilihan strategis. Ketika akses Rusia ke Barat menyempit, China menjadi jalur ekonomi dan diplomatik yang makin penting.

Pertemuan ini juga menunjukkan posisi China yang makin percaya diri. Beijing menerima Trump, lalu segera menerima Putin. Ini memberi sinyal bahwa China tidak ingin diposisikan sebagai pihak yang harus memilih secara sederhana antara Washington dan Moskow. China ingin menjadi pusat diplomasi, bukan sekadar anggota blok.  Namun kedekatan China-Rusia juga punya batas. Keduanya dekat karena sama-sama menolak dominasi Barat, tetapi kepentingan mereka tidak selalu sama. Rusia sedang berperang dan membutuhkan dukungan ekonomi. China lebih berhati-hati karena masih sangat bergantung pada perdagangan global dan tidak ingin terkena risiko sanksi sekunder terlalu besar. Karena itu, China mendukung Rusia secara politik dan ekonomi, tetapi tetap menjaga jarak dari keterlibatan militer langsung yang dapat dibuktikan secara terbuka.

Data perdagangan menunjukkan hubungan ini penting, tetapi tidak sepenuhnya stabil. MERICS mencatat bahwa perdagangan bilateral China-Rusia pada 2025 turun 6,9% secara tahunan, walaupun struktur hubungan tetap timpang di mana Rusia mengutamakan menjual energi dan sumber daya alam, sedangkan China menjual barang manufaktur seperti mobil, traktor, elektronik, dan barang konsumsi. Ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi keduanya bukan hubungan setara penuh. Rusia makin terlihat sebagai pemasok bahan mentah, sementara China menjadi pemasok barang industri.

Di sinilah kunjungan Putin menjadi penting, Moskow perlu menunjukkan bahwa Rusia tidak sendirian. Pertemuan dengan Xi Jinping memberi pesan kepada Barat bahwa isolasi terhadap Rusia tidak sempurna. Selama China masih membuka pintu, Rusia masih punya ruang bernapas. Bagi Putin, foto bersama Xi Jinping bernilai strategis karena menunjukkan bahwa Rusia tetap diterima oleh salah satu kekuatan terbesar dunia. Bagi Xi Jinping, menerima Putin juga memberi pesan berbeda karena China ingin menunjukkan bahwa tekanan Amerika tidak bisa menentukan jaringan diplomatik Beijing. Setelah bertemu Trump, Xi Jinping tetap bertemu Putin. Ini memperlihatkan bahwa China memainkan diplomasi dua arah, menjaga komunikasi dengan Amerika, tetapi mempertahankan kemitraan strategis dengan Rusia.

Namun, konteks perang Ukraina membuat pertemuan ini tidak netral karena Ukraina menerima kembali 528 jenazah yang menurut pihak Rusia kemungkinan merupakan tentara Ukraina. Peristiwa itu terjadi setelah Rusia dan Ukraina menukar 205 tawanan perang, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebutnya sebagai tahap pertama dari rencana pertukaran 1.000 tawanan perang dari masing-masing pihak. Fakta ini menunjukkan bahwa perang masih berdarah dan jauh dari selesai. Serangan drone juga memperkuat gambaran eskalasi. Rusia meluncurkan 294 drone semalam, dan Ukraina mengatakan 269 di antaranya ditembak jatuh. di sisi lain Rusia menyatakan telah menembak jatuh 138 drone Ukraina di 14 wilayah Rusia, termasuk Moskow. Jadi, kunjungan Putin ke Beijing berlangsung bukan dalam situasi diplomasi damai, tetapi di tengah perang aktif.

Pertemuan ini menunjukkan tiga hal, pertama Rusia makin bergantung pada China. Kedua, China makin mampu memainkan peran sebagai penyeimbang Amerika. Ketiga, dunia makin bergerak ke arah politik blok yang longgar, bukan globalisasi netral. China tidak harus menjadi sekutu militer resmi Rusia untuk membantu posisi Rusia. Cukup dengan menjaga perdagangan, memberi panggung diplomatik, dan menolak isolasi total, Beijing sudah memberi nilai strategis besar bagi Moskow.

Tetapi ada risiko bagi China jika semakin dekat dengan Rusia, semakin besar kecurigaan Barat terhadap Beijing. China ingin tampil sebagai aktor stabil dan rasional, tetapi kedekatan dengan Putin membuat klaim itu sulit diterima oleh negara-negara yang melihat Rusia sebagai agresor dalam perang Ukraina. Di sisi lain, jika China menjauh dari Rusia, Beijing kehilangan mitra penting dalam menghadapi tekanan Amerika. Maka posisi China adalah posisi kalkulatif artinya dekat dengan Rusia, tetapi tetap menjaga ruang negosiasi dengan Barat. Maka dari itu, kunjungan Putin ke Beijing setelah kunjungan Trump bukan hanya jadwal diplomatik. Ini adalah simbol perubahan tatanan global. Pertemuan ini dapat dibaca sebagai langkah China dan Rusia untuk memperkuat posisi masing-masing di tengah tekanan Amerika dan perang Ukraina. Yang paling penting, pertemuan ini menunjukkan bahwa Beijing kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia.

Freepik

China: Sejarah Lama yang Dipercepat

, , , , , , , , 0

Dunia hari ini tampak terobsesi dengan satu pertanyaan besar tentang apakah China akan menjadi kekuatan dominan baru yang menggantikan Barat?. Narasi ini terus berulang dalam diskursus global mulai dari lonjakan industri China, ekspansi ekspor, hingga tekanan terhadap ekonomi Eropa. Namun, di balik semua itu, ada satu kemungkinan yang jarang dipertanyakan yaitu bagaimana jika kita selama ini salah membaca China?. Alih-alih melihat China sebagai fenomena baru, lebih tepat jika kita memahaminya sebagai percepatan dari pola lama dalam sejarah ekonomi global. Apa yang terjadi hari ini bukanlah anomali, melainkan pengulangan, hanya saja dalam tempo yang jauh lebih cepat.

Untuk menjawabnya, penting untuk melihat China bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari pola panjang dalam sejarah ekonomi global. Dalam banyak hal, apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan versi percepatan dari proses yang pernah dialami negara lain. Jika dilihat secara struktural, kekuatan China memang sangat signifikan. Negara ini kini menyumbang sekitar 30% dari total output manufaktur dunia, menjadikannya pusat produksi global yang sulit disaingi. Dalam sektor kendaraan listrik, China bahkan menguasai sekitar 60% produksi global, sekaligus mendominasi rantai pasok baterai yang menjadi fondasi industri tersebut.

Selain itu, penguasaan China atas pemrosesan rare earth hingga 70-80% secara global memperkuat posisinya dalam teknologi strategis seperti energi terbarukan dan elektronik. Angka-angka ini sering digunakan untuk mendukung narasi bahwa China sedang membangun dominasi global baru. Namun, jika ditarik ke belakang, pola seperti ini bukan pertama kalinya terjadi.

Ketakutan Lama dalam Wajah Baru

Pada tahun 1980-an, dunia pernah mengalami kepanikan yang hampir serupa, bukan terhadap China, melainkan Jepang. Pada saat itu, Jepang muncul sebagai kekuatan industri yang sangat efisien, dengan ekspor besar-besaran ke Amerika Serikat dan Eropa. Produk-produk Jepang, terutama mobil dan elektronik, mendominasi pasar global dan menekan industri Barat. Pada puncaknya sekitar tahun 1990, Jepang menyumbang sekitar 15% dari PDB global, sebuah angka yang memicu kekhawatiran luas bahwa pusat kekuatan ekonomi dunia akan bergeser ke Asia Timur. Narasi yang berkembang saat itu tidak jauh berbeda dari hari ini di mana Jepang dianggap terlalu kuat, terlalu efisien, dan berpotensi menggantikan Barat.

Namun, sejarah menunjukkan hasil yang berbeda. Jepang memasuki periode stagnasi panjang setelah pecahnya gelembung aset pada awal 1990-an. Pertumbuhan ekonomi melambat, sektor keuangan terguncang, dan ekspansi industri kehilangan momentumnya. Ancaman yang sebelumnya dianggap besar ternyata tidak berujung pada dominasi global. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan global terhadap kekuatan ekonomi baru merupakan pola yang berulang. Dunia cenderung bereaksi berlebihan terhadap tren pertumbuhan cepat, tanpa mempertimbangkan risiko struktural di baliknya.

China: Lebih Cepat, Tapi Tidak Sepenuhnya Berbeda

China memang berbeda dari Jepang dalam satu hal penting yakni kecepatan. Pertumbuhan China terjadi dalam konteks globalisasi yang sudah matang, didukung oleh teknologi digital, investasi besar, dan integrasi dalam rantai pasok global. Dalam waktu relatif singkat, China berhasil naik dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah menjadi kekuatan industri dan teknologi. Namun di balik kecepatan tersebut, struktur dasarnya tetap menunjukkan pola yang familiar. China masih sangat bergantung pada ekspor sebagai mesin pertumbuhan, sementara konsumsi domestik belum sepenuhnya menjadi penopang utama. Selain itu, tantangan seperti penuaan populasi, meningkatnya utang, dan ketimpangan regional mulai terlihat.

Dalam perspektif teori path dependency yang dikemukakan oleh Douglass North, perkembangan ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya bebas dari pola historis. Negara cenderung bergerak dalam jalur yang sudah terbentuk, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Dengan demikian, meskipun China berkembang lebih cepat, China tidak sepenuhnya keluar dari pola yang pernah dialami negara lain. Perbandingan dengan Amerika Serikat memberikan perspektif tambahan, bahwa dominasi ekonomi AS pada abad ke-20 tidak hanya didorong oleh industrialisasi, tetapi juga oleh kekuatan institusi dan inovasi. Sistem hukum yang stabil, perlindungan hak milik, serta investasi besar dalam penelitian memungkinkan AS mempertahankan keunggulan jangka panjang.

Meskipun China telah menunjukkan kemajuan dalam teknologi, masih menghadapi pertanyaan terkait aspek-aspek tersebut. Apakah ia mampu membangun fondasi institusional yang sama kuatnya? Atau justru akan menghadapi batasan seperti yang dialami Jepang?

Membaca China dengan Kacamata Sejarah

Masalah utama dalam memahami China hari ini mungkin bukan pada data atau fakta, melainkan pada cara kita membacanya. Narasi yang muncul mengenai China akan mengalahkan Barat cenderung menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Hal tersebut seakana-akan mengabaikan bahwa sejarah ekonomi global tidak bergerak secara linear, melainkan dalam pola yang berulang. Tidak bisa dibantah bahwa China memang negara yang kuat. Namun, kekuatan tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Seperti Jepang pada masa lalu, China menunjukkan kombinasi antara efisiensi produksi, ekspor besar, dan tekanan terhadap pasar global. Namun seperti Jepang, China juga menghadapi tantangan struktural yang dapat memengaruhi keberlanjutannya.

Di sisi lain, perbedaan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberlanjutan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh inovasi dan institusi. Dalam jangka panjang, faktor-faktor inilah yang membedakan negara yang sekadar tumbuh cepat dengan negara yang mampu mempertahankan dominasi. China bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Dari hal di atas bisa dipahami bahwa China adalah bagian dari pola sejarah yang berulang, sebuah negara yang tumbuh cepat, mendominasi sektor tertentu, dan memicu kekhawatiran global. Perbedaannya hanya pada kecepatan dan skalanya. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah China akan mengalahkan Barat, melainkan apakah dunia mampu memahami fenomena ini dengan lebih kritis. Karena jika sejarah menjadi panduan, maka yang menentukan bukan seberapa cepat sebuah negara naik, tetapi seberapa kuat ia bertahan. Dalam konteks ini, China mungkin bukan awal dari bab baru dalam sejarah ekonomi global, melainkan percepatan dari bab lama yang belum sepenuhnya selesai.

China dan India Pulihkan Jalur Penerbangan

, , , , , , , , 0

China dan India mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan hubungan bilateral melalui pembukaan kembali jalur penerbangan langsung antara Beijing dan Delhi pada April 2026. Maskapai Air China kembali mengoperasikan rute tersebut dengan frekuensi sekitar tiga kali dalam seminggu, setelah sebelumnya sempat terhenti akibat ketegangan politik dan pembatasan mobilitas pasca pandemi serta konflik perbatasan. Langkah ini menandai fase baru dalam hubungan kedua negara yang selama beberapa tahun terakhir berada dalam kondisi tidak stabil.

Pemulihan jalur penerbangan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan China dan India yang sempat memburuk sejak bentrokan di wilayah perbatasan Ladakh pada tahun 2020. Konflik tersebut menyebabkan meningkatnya ketegangan militer, pembatasan investasi, serta penurunan interaksi ekonomi dan sosial antara kedua negara. Dalam periode tersebut, konektivitas udara juga terdampak signifikan, sehingga mobilitas manusia dan aktivitas bisnis lintas negara mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, dibukanya kembali jalur penerbangan langsung menjadi indikator penting adanya upaya normalisasi hubungan.

Fenomena pemulihan jalur penerbangan ini bisa dilihat melalui konsep Complex Interdependence. Menurut Robert Keohane, dalam konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui jaringan keterhubungan yang kompleks dalam bidang ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, konektivitas seperti jalur penerbangan menjadi bagian penting dari interdependensi yang memungkinkan negara menjaga stabilitas hubungan meskipun terdapat konflik di bidang lain. Dengan demikian, keputusan China dan India untuk memulihkan jalur penerbangan menunjukkan bahwa kedua negara berupaya mempertahankan keterhubungan ekonomi dan sosial sebagai cara untuk mengelola ketegangan, bukan menghilangkannya secara langsung.

Dari sisi ekonomi, keputusan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. China dan India merupakan dua ekonomi terbesar di Asia dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun hubungan politik mengalami ketegangan, interdependensi ekonomi antara keduanya tetap tinggi. Jalur penerbangan langsung berperan penting dalam mendukung aktivitas bisnis, investasi, serta mobilitas tenaga kerja dan pelaku usaha. Dengan kembali beroperasinya rute Beijing-Delhi, biaya dan waktu perjalanan dapat ditekan, sehingga mendorong peningkatan interaksi ekonomi secara lebih efisien.

Selain itu, harga tiket yang ditawarkan untuk rute ini berkisar sekitar 3.500 yuan atau setara dengan lebih dari 500 dolar AS, yang menunjukkan bahwa layanan ini ditujukan tidak hanya untuk kebutuhan wisata, tetapi juga untuk pelaku bisnis dan profesional. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembukaan kembali jalur penerbangan merupakan bagian dari strategi untuk menghidupkan kembali hubungan ekonomi yang sempat terganggu. Dalam konteks ini, konektivitas udara tidak sekadar berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi bilateral.

Dari perspektif geopolitik, langkah ini juga mencerminkan perubahan pendekatan kedua negara dalam mengelola hubungan mereka. China dan India menyadari bahwa ketegangan berkepanjangan tidak memberikan keuntungan jangka panjang, terutama dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Dengan meningkatnya persaingan global dan tekanan ekonomi eksternal, kedua negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan Asia. Pemulihan jalur penerbangan dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mengurangi ketegangan tanpa harus menyelesaikan seluruh perbedaan secara langsung.

Proses pemulihan ini juga menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak selalu bersifat linier antara konflik dan kerja sama. Dalam banyak kasus, kedua hal tersebut dapat berjalan secara bersamaan. China dan India tetap memiliki perbedaan kepentingan strategis, terutama terkait isu perbatasan dan pengaruh regional, namun pada saat yang sama tetap menjaga kerja sama di bidang ekonomi dan konektivitas. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengelola konflik secara terbatas agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Dari sisi kebijakan, pembukaan kembali jalur penerbangan juga melibatkan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya maskapai penerbangan dan otoritas transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa normalisasi hubungan tidak hanya terjadi di tingkat diplomasi tinggi, tetapi juga diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan adanya konektivitas yang lebih baik, interaksi antar masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada stabilitas hubungan jangka panjang.

Namun demikian, pemulihan ini tidak berarti bahwa seluruh masalah antara kedua negara telah selesai. Ketegangan di wilayah perbatasan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Selain itu, persaingan dalam bidang ekonomi dan teknologi juga tetap berlangsung. Oleh karena itu, pembukaan jalur penerbangan lebih tepat dipahami sebagai langkah awal dalam proses normalisasi yang lebih panjang, bukan sebagai penyelesaian akhir dari konflik yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga mencerminkan pentingnya konektivitas dalam hubungan internasional modern. Infrastruktur transportasi, termasuk jalur penerbangan, menjadi bagian integral dari strategi negara dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan negara lain. Dalam situasi global yang semakin terhubung, kemampuan untuk menjaga arus mobilitas menjadi faktor penting dalam menentukan posisi suatu negara dalam sistem internasional.

RNZ

Ekspansi China Tanpa Perang

, , , , , , , 0

Ekspansi global China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan signifikan dalam cara kekuasaan dijalankan di tingkat internasional. Jika pada masa lalu dominasi global identik dengan kekuatan militer dan intervensi langsung, China justru menampilkan pola berbeda dengan memperluas pengaruh tanpa keterlibatan perang terbuka. Fenomena ini terlihat jelas dalam aktivitas China di kawasan Global South mulai dari Afrika, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah melalui investasi, pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan.

Instrumen utama dari strategi ini adalah Belt and Road Initiative (BRI), sebuah proyek ambisius yang bertujuan meningkatkan konektivitas global melalui pembangunan jaringan transportasi, logistik, dan energi. Secara formal, BRI dipresentasikan sebagai kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan. Namun di balik narasi tersebut, proyek-proyek ini juga menciptakan keterikatan ekonomi jangka panjang antara negara penerima dengan China. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mempermudah arus barang dan jasa, tetapi juga menghubungkan ekonomi negara-negara tersebut dengan sistem yang semakin terpusat pada Beijing.

Untuk melihat skala ekspansi tersebut secara lebih konkret, BRI hingga kini telah melibatkan lebih dari 140 negara dengan nilai proyek yang mencapai triliunan dolar AS. Sejumlah proyek strategis menunjukkan bagaimana pengaruh China bekerja di lapangan. Di Afrika, pembangunan jalur kereta Addis Ababa Djibouti menjadi penghubung utama antara Ethiopia dan pelabuhan internasional di Djibouti, sekaligus memperkuat posisi China dalam jalur logistik kawasan. Di Asia, proyek kereta cepat Jakarta Bandung di Indonesia memperlihatkan bagaimana investasi China masuk ke sektor infrastruktur kunci negara berkembang. Sementara itu, di Sri Lanka, pelabuhan Hambantota yang dibiayai melalui pinjaman dari China akhirnya disewakan kepada perusahaan China selama 99 tahun, setelah pemerintah setempat mengalami kesulitan pembayaran utang. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ekspansi China tidak hanya bersifat konseptual, tetapi hadir dalam bentuk proyek nyata yang membentuk keterikatan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, pola ekspansi China di berbagai kawasan menunjukkan karakter yang relatif konsisten. Di Afrika, keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya membuka akses wilayah terisolasi, tetapi juga menempatkan China pada posisi strategis dalam jalur distribusi dan perdagangan. Di Asia Tenggara, investasi pada sektor industri dan transportasi memperdalam integrasi ekonomi kawasan dengan China, menjadikannya mitra utama dalam pembangunan nasional. Sementara itu, di Timur Tengah, kerja sama energi dengan negara seperti Iran mencerminkan pendekatan pragmatis China dalam mengamankan kepentingan strategis tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi China tidak bersifat spontan, melainkan terstruktur dan berorientasi jangka panjang dalam membangun pengaruh global.

Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui persetujuan (consent). Dalam kerangka ini, dominasi tidak harus hadir dalam bentuk tekanan militer atau politik, melainkan dapat muncul melalui penerimaan sukarela dari pihak lain terhadap sistem yang dibangun oleh aktor dominan. Dalam konteks ekspansi China, konsep ini menemukan relevansinya ketika negara-negara Global South menerima investasi dan pembiayaan dari China karena kebutuhan pembangunan domestik yang mendesak. Memang tidak ada paksaan langsung dalam kerja sama tersebut, namun seiring waktu, keterlibatan dalam proyek-proyek BRI menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin dalam. Infrastruktur yang dibangun, utang yang diberikan, serta hubungan perdagangan yang terjalin membuat negara-negara tersebut semakin terintegrasi dalam orbit ekonomi China.

Inilah yang dapat disebut sebagai persetujuan structural, sebuah kondisi di mana ketergantungan terbentuk sebagai konsekuensi dari pilihan rasional, bukan paksaan langsung. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami kekuatan global. Kekuatan tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuan militer, tetapi dari kemampuan membentuk struktur ekonomi dan institusi yang diikuti oleh negara lain. Dalam hal ini, China tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, atau rel kereta, tetapi juga membangun jaringan pengaruh yang bersifat sistemik dan jangka panjang.

Perbedaan pendekatan ini semakin jelas jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat cenderung menggunakan kombinasi kekuatan militer, aliansi keamanan, dan tekanan politik untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Intervensi di berbagai kawasan menunjukkan bahwa kekuatan keras (hard power) masih menjadi instrumen utama. Sebaliknya, China mengandalkan pendekatan ekonomi yang lebih halus dan pragmatis. Dengan menawarkan investasi tanpa banyak syarat politik, China menjadi mitra yang menarik bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan pembangunan cepat tanpa intervensi dalam urusan domestik.

Namun demikian, ekspansi ini bukan tanpa kritik. Beberapa negara menghadapi beban utang yang meningkat akibat pembiayaan proyek dari China. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kontrol atas infrastruktur strategis dapat beralih ke tangan China dalam jangka panjang. Dalam perspektif Gramsci, kondisi ini justru memperkuat konsep hegemoni modern ketika dominasi tidak selalu terlihat sebagai tekanan langsung, melainkan sebagai hubungan yang tampak saling menguntungkan tetapi tetap menghasilkan ketimpangan kekuasaan. Maka dari itu, ekspansi China di Global South mencerminkan bentuk baru dari perebutan pengaruh global. China menunjukkan bahwa dominasi dapat dicapai tanpa perang, melalui integrasi ekonomi yang perlahan namun konsisten.

Dalam perkembangan ini menandai pergeseran menuju dunia yang semakin kompleks. Negara-negara Global South kini memiliki alternatif dalam menjalin kerja sama internasional, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Barat. Dalam konteks ini, China berhasil memposisikan dirinya sebagai aktor yang tidak hanya menawarkan pembangunan, tetapi juga membuka ruang bagi konfigurasi kekuatan global yang lebih beragam. Apayang dilakukan China bukan sekadar strategi pragmatis, melainkan cerminan dari transformasi mendasar dalam cara kekuasaan bekerja di abad ke-21. Dengan membangun hegemoni melalui persetujuan dan keterikatan ekonomi, China tidak hanya memperluas pengaruhnya, tetapi juga mendefinisikan ulang bagaimana dominasi global dapat dicapai tanpa tembakan, namun dengan dampak yang sama kuatnya.

Load More