Fenomena perubahan universitas di China perlu ditelisik secara hati-hati. Ini bukan sekadar soal kampus menjadi lebih disiplin atau riset menjadi lebih maju. Yang sedang terjadi adalah pergeseran fungsi universitas dari ruang pencarian ilmu yang relatif terbuka menjadi instrumen negara untuk membentuk ideologi, mengamankan kekuasaan politik, dan mengejar keunggulan teknologi strategis. Menurut Antonio Gramsci, negara tidak hanya mempertahankan kekuasaan lewat paksaan, tetapi juga lewat hegemoni, yaitu pembentukan cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan kepentingan penguasa. Dalam pandangan ini, sekolah dan universitas bukan lembaga netral. Mereka bisa menjadi alat untuk menciptakan persetujuan sosial, membentuk warga yang patuh, dan menanamkan doktrin negara.
Partai Komunis China tidak hanya mengatur ekonomi dan keamanan, tetapi juga semakin menekankan kontrol atas pendidikan tinggi. Freedom House mencatat bahwa Partai Komunis China mempertahankan kontrol ketat atas berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi negara, media, ekspresi online, universitas, bisnis, dan masyarakat sipil. Salah satu tanda paling jelas adalah penguatan pendidikan ideologi. Pada Mei 2024, Presiden Xi Jinping menyerukan agar pendidikan ideologi dan politik di sekolah terus diperkuat dalam “era baru”. Laporan resmi pemerintah China menyebut Xi menekankan pentingnya memperkuat pendidikan ideologi-politik dan memastikan pendidikan mendukung tugas fundamental untuk membina generasi penerus sosialis.
Artinya, kampus tidak dipandang hanya sebagai tempat mahasiswa belajar ilmu, tetapi juga sebagai tempat membentuk loyalitas politik. Dalam sistem seperti ini, ilmu pengetahuan tetap penting, tetapi ia ditempatkan di bawah tujuan politik negara. Dosen, mahasiswa, dan peneliti tidak sepenuhnya bergerak dalam logika akademik bebas, melainkan dalam batas yang dianggap aman oleh negara. Pengawasan berbasis teknologi juga menjadi bagian dari perubahan ini. Pemerintah China secara resmi mendorong penggunaan kecerdasan buatan dalam reformasi pendidikan. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan strategi nasional untuk mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan, termasuk untuk mendukung pembangunan sistem pendidikan kelas dunia pada 2035.
Secara resmi, AI dipresentasikan sebagai alat modernisasi pendidikan. Namun, dalam konteks politik China, penggunaan teknologi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sistem pengawasan yang lebih luas. Studi tentang teknologi pengenalan wajah di pendidikan tinggi China menyebut bahwa dalam tren “smart campus”, facial recognition technology berkembang dari identifikasi menuju fungsi yang lebih sensitif seperti pengenalan emosi, sehingga memunculkan risiko dan kontroversi. Masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri, AI bisa membantu administrasi, keamanan, dan pembelajaran. Namun, ketika teknologi dipakai di lingkungan politik yang membatasi kebebasan akademik, ia berpotensi menjadi alat kontrol perilaku. Kampus yang terlalu diawasi akan membuat mahasiswa dan dosen lebih berhati-hati berbicara, menghindari topik sensitif, dan menyesuaikan diri dengan garis resmi negara.
Perubahan lain terlihat pada arah riset China yang semakin jelas menempatkan universitas sebagai bagian dari strategi nasional di bidang teknologi. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan akan mempercepat pembinaan talenta elite di bidang AI dan integrated circuits, serta membangun mekanisme pendidikan yang selaras dengan kebutuhan strategis nasional dan perkembangan industri. Ini menunjukkan bahwa universitas China makin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam kompetisi teknologi global. Fokus pada chip, AI, dan teknologi strategis bukan hal kecil. Dalam geopolitics modern, teknologi semacam itu menentukan kekuatan ekonomi, keamanan nasional, kemampuan militer, dan daya tawar internasional.
Data lain memperkuat arah tersebut seperti China Daily yang melaporkan bahwa dalam perubahan program sarjana untuk 2025, universitas China menambah 1.839 program baru, menghentikan penerimaan pada 2.220 program, dan menghapus 1.428 program. Perubahan ini jauh lebih besar dibanding 2014, ketika hanya 57 jurusan yang disesuaikan. Angka itu penting karena menunjukkan restrukturisasi pendidikan tinggi berlangsung besar-besaran. Negara sedang mengarahkan universitas agar lebih cocok dengan kebutuhan industri strategis dan agenda nasional. Dengan kata lain, kampus tidak hanya merespons pasar tenaga kerja, tetapi juga mengikuti prioritas geopolitik negara.
Bagian paling serius adalah hubungan antara universitas, riset sipil, dan kebutuhan militer. Laporan Center for Security and Emerging Technology dari Georgetown University menemukan bahwa perusahaan dan lembaga riset nontradisional ikut terlibat dalam pengadaan militer China untuk barang dan jasa terkait AI. Ini berkaitan dengan strategi military-civil fusion, yaitu upaya menghubungkan sektor sipil, akademik, industri, dan militer. Foreign Policy Research Institute menjelaskan bahwa strategi ini menargetkan teknologi seperti semikonduktor, 5G, aerospace, quantum computing, gene editing, dan artificial intelligence untuk mencapai keunggulan militer.
Dari sudut pandang negara China, strategi ini rasional karena Negara yang ingin menjadi kekuatan besar tentu membutuhkan universitas kuat, talenta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), dan riset mutakhir. Namun dari sudut pandang kebebasan akademik, ada risiko besar di mana ilmu pengetahuan menjadi subordinat pada tujuan negara. Riset yang seharusnya terbuka bisa berubah menjadi proyek strategis yang sensitif, tertutup, dan diarahkan dari atas. Hal ini memperlihatkan inti persoalannya bukan bahwa China berinvestasi besar pada universitas. Banyak negara juga melakukan itu. Masalahnya adalah ketika universitas kehilangan fungsi kritisnya. Kampus idealnya bukan hanya pabrik insinyur, bukan hanya pusat paten, dan bukan hanya pemasok teknologi militer. Kampus juga harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, mengkritik kebijakan, dan mencari kebenaran tanpa takut pada tekanan politik.
Jika universitas terlalu dikendalikan ideologi, maka riset bisa maju secara teknis tetapi miskin secara intelektual. Negara mungkin menghasilkan lebih banyak ahli chip, AI, dan robotik, tetapi kehilangan ruang debat yang dibutuhkan untuk inovasi jangka panjang. Inovasi besar sering lahir dari kebebasan bertanya, bukan hanya dari target negara. China memang sedang mengubah universitas menjadi bagian dari mesin politik dan geopolitik negara. Penguatan ideologi, integrasi AI dalam pendidikan, restrukturisasi jurusan, dan dorongan riset strategis menunjukkan arah yang jelas. Universitas China tetap bisa menjadi sangat maju secara teknologi, tetapi risikonya adalah semakin jauh dari gagasan universitas sebagai pusat ilmu yang independen. Dalam jangka pendek, model ini bisa mempercepat ambisi teknologi China. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan kebebasan berpikir yang justru menjadi bahan bakar utama ilmu pengetahuan.