Menu

Teknologi China

Masa Depan China: Mengungkap Strategi Lima Tahun di NPC 2026

Masa Depan China: Mengungkap Strategi Lima Tahun di NPC 2026

, , , , , , , 0

China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, selalu menjadi pusat perhatian dalam perencanaan ekonomi global. Setiap lima tahun sekali, negara ini menyusun Rencana Lima Tahun yang memetakan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politiknya. Rencana ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan domestik, tetapi juga sebagai alat untuk menegaskan posisi China di kancah internasional. Pada 2026, China kembali mengumumkan Rencana Lima Tahun untuk periode 2026-2030 yang diharapkan akan membawa transformasi besar dalam ekonomi dan teknologi negara tersebut.

Sidang tahunan National People’s Congress (NPC) yang baru-baru ini dimulai, merupakan ajang bagi pemerintah China untuk mengungkapkan tujuan utama mereka melalui laporan kerja dan keputusan kebijakan strategis. Rencana ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan ekonomi domestik yang meliputi stagnasi sektor manufaktur, penurunan permintaan global, dan ketegangan geopolitik. Sektor-sektor seperti inovasi teknologi, energi terbarukan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan diperkirakan akan menjadi prioritas utama yang akan ditetapkan dalam rencana tersebut.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa perubahan global yang terjadi, terutama dalam bentuk kompetisi teknologi dengan negara-negara Barat dan pergeseran pola konsumsi di pasar global, mendorong China untuk menyesuaikan strategi mereka. Rencana Lima Tahun 2026-2030 berpotensi mengubah arah perekonomian China yang bergantung pada investasi besar di sektor industri menjadi lebih terfokus pada inovasi domestik dan penguatan konsumsi internal. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan relevansi China di masa depan.

China dan Kebutuhannya untuk Berinovasi dalam Teknologi

Salah satu fokus utama yang terlihat dalam Rencana Lima Tahun China 2026-2030 adalah pengembangan teknologi dan inovasi domestik. China sudah lama dikenal sebagai pusat manufaktur dunia, namun dengan tren global yang semakin menuntut kemajuan dalam sektor teknologi dan riset, negara ini kini lebih menekankan pada upaya untuk menjadi kekuatan besar dalam teknologi maju seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan bioteknologi. Dalam kerangka teori Ekonomi Inovasi, Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Inovasi bukan hanya mengarah pada penemuan baru, tetapi juga pada penciptaan pasar dan sektor industri baru yang mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi negara.

Schumpeter berargumen bahwa “guncangan kreatif” dalam ekonomi adalah hal yang penting untuk mendorong kemajuan, dan ini sangat relevan dengan tujuan China dalam periode lima tahun mendatang. Sebagai contoh, China telah meluncurkan berbagai proyek ambisius untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan yang memanfaatkan teknologi baru. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan memanfaatkan potensi teknologi untuk menciptakan pasar baru yang akan mendukung ketahanan ekonomi China. Rencana ini juga berkaitan dengan pengembangan teknologi 5G yang diprediksi akan memberikan China keuntungan besar dalam kompetisi teknologi global.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh China adalah bagaimana menanggapi ketegangan geopolitik dan tekanan dari negara-negara Barat yang mungkin menghambat kemajuan teknologi China, terutama dalam hal akses ke pasar global dan teknologi canggih. Oleh karena itu, dalam Rencana Lima Tahun ini, China diperkirakan akan berfokus pada membangun ekosistem inovasi domestik yang lebih kuat, termasuk meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis teknologi.

Penguatan Konsumsi Domestik untuk Mendorong Pertumbuhan

Selain inovasi teknologi, Rencana Lima Tahun 2026-2030 juga akan fokus pada penguatan konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi China. Pada tahun-tahun sebelumnya, China sangat bergantung pada investasi infrastruktur dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan situasi global yang semakin tidak menentu, China kini harus menemukan cara untuk menstimulasi permintaan domestik yang dapat menciptakan keseimbangan antara sektor konsumsi dan investasi.

Dalam perspektif Kebijakan Makroekonomi, konsumsi domestik adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau ketidakpastian global. Jika sektor swasta enggan untuk berinvestasi, maka peran pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif sangat penting untuk menstimulasi ekonomi. Dengan menguatkan konsumsi domestik, China dapat mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri dan menciptakan permintaan yang lebih stabil untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

China, yang kini menghadapi penuaan populasi dan perubahan pola konsumsi, berusaha untuk merangsang sektor konsumen melalui pembenahan sistem sosial dan kebijakan kesejahteraan. Program seperti insentif pajak dan subsidi untuk keluarga muda, serta peningkatan upah minimum di beberapa sektor, diharapkan dapat mendorong konsumsi dalam negeri. Selain itu, sektor digitalisasi dan e-commerce di China juga diperkirakan akan terus berkembang, memanfaatkan tren global dan pola konsumsi yang berubah. Hal ini akan membuka peluang untuk menciptakan pasar yang lebih dinamis dan berkelanjutan, yang menjadi elemen penting dalam strategi ekonomi jangka panjang negara ini.

Rencana Lima Tahun 2026-2030 China merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengatasi tantangan ekonomi domestik, tetapi juga mempersiapkan negara ini untuk bersaing di tingkat global dalam hal teknologi dan konsumsi domestik. Dengan penekanan pada inovasi teknologi dan penguatan konsumsi domestik, China berusaha mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Langkah-langkah ini adalah bagian dari visi besar China untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama dunia di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

Revolusi Farmasi: China Catatkan Rekor Out-Licensing US$52 Miliar di Awal 2026

, , , , , , 0

China telah mencetak rekor baru di industri farmasi global dengan transaksi out licensing yang menembus angka US$52 miliar hanya dalam dua bulan pertama tahun 2026. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan total transaksi yang tercatat pada kuartal pertama tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa China kini semakin dominan dalam pasar obat global. Out licensing adalah praktik di mana perusahaan farmasi memberikan hak kepada perusahaan internasional untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk obat. Sebagai imbalannya, perusahaan China menerima pembayaran di muka, dan royalti dari penjualan global.

Transaksi out licensing ini melibatkan perjanjian antara perusahaan-perusahaan farmasi China dan perusahaan internasional, di mana perusahaan China memberikan hak untuk mengembangkan dan memasarkan obat di luar negeri. Beberapa transaksi besar yang tercatat antara lain kolaborasi antara Sino Biopharmaceutical dengan Sanofi (Prancis), yang bekerja sama dalam pengembangan obat kanker senilai US$1,53 miliar, serta kesepakatan antara Antengene dan UCB (Belgia) yang mencapai US$1,18 miliar. Kesepakatan ini menunjukkan tingginya minat perusahaan luar untuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi China.

Fenomena ini tidak terlepas dari pesatnya kemajuan riset bioteknologi di China. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, perusahaan-perusahaan China berhasil menghasilkan produk inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional. Kepercayaan investor global terhadap kualitas obat yang diproduksi oleh perusahaan China semakin meningkat, mendorong mereka untuk melakukan transaksi besar dengan harapan keuntungan jangka panjang.

Peningkatan transaksi out licensing ini mencerminkan posisi China yang kini tidak hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam pengembangan obat global. China semakin diakui sebagai pusat inovasi farmasi yang mampu bersaing dengan negara-negara besar dalam industri kesehatan. Kesepakatan ini membuka peluang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan China untuk merambah pasar internasional dan memperluas jangkauan global mereka.

Senjata Gelombang Mikro China dan Mimpi Buruk Starlink

, , , , , 0

Seiring perkembangan teknologi, ruang angkasa saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat penelitian atau simbol kemajuan teknologi manusia. Ruang angkasa justru berkembang menjadi arena baru dalam persaingan negara-negara besar. Melalui penguasaan satelit, roket, dan sistem komunikasi global, negara-negara berlomba memperluas pengaruh dan kekuatannya. Jika sebelumnya satelit identik dengan GPS, perkiraan cuaca, dan siaran televisi, kini perannya jauh lebih strategis. Satelit berkaitan langsung dengan kontrol informasi, kekuatan militer, serta kemampuan bertahan dalam situasi konflik. Oleh karena itu, ketika muncul pemberitaan mengenai pengembangan senjata gelombang mikro berdaya tinggi dari China yang disebut oleh media sebagai “mimpi buruk Starlink”, maka hal tersebut menyentuh aspek yang lebih luas khususnya dalam masa depan infrastruktur komunikasi global.

Starlink sendiri merupakan sebuah jaringan satelit orbit rendah Low Earth Orbit (LEO) milik SpaceX yang menyediakan layanan internet berbasis satelit. Karena satelit-satelitnya berada lebih dekat ke permukaan bumi dibanding satelit konvensional, Starlink mampu menawarkan koneksi yang lebih cepat dan relatif stabil. Selain itu, Starlink didukung oleh ribuan satelit yang saling terhubung, sehingga sistemnya tetap dapat berfungsi meskipun beberapa satelit mengalami gangguan. Namun, skala yang besar dan peran strategis inilah yang membuat Starlink menjadi perhatian banyak pihak. Dalam konteks konflik modern, komunikasi memegang peranan penting. Karena jika komunikasi terputus maka akan melemahkan koordinasi pasukan, pengoperasian drone, hingga sistem pertahanan. Oleh sebab itu, ketika muncul klaim tentang senjata yang mampu mengganggu atau merusak satelit, yang dipertaruhkan bukan hanya Starlink sebagai layanan internet, tetapi juga stabilitas sistem satelit yang kini semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ancaman Nyata atau Sekadar Narasi

Apabila isu ini di analisis dari sudut pandang media, tentunya media tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang netral. Terkadang media bekerja dengan konsep filterisasi dalam memberikan branding kepentingan politik, membangun dukungan publik, hingga ideologi. Misalnya dalam perspektif Noam Chomsky dalam melihat propaganda, hadirnya berita bukan berarti selalu menyampaikan fakta. Akan tetapi juga membentuk cara publik dalam memahami suatu masalah mulai dari siapa yang dianggap ancaman, siapa yang dianggap korban, dan tindakan apa yang dianggap wajar.

Dalam hal ini, penyebutan senjata gelombang mikro China sebagai Starlink’s worst nightmare menjadi penting. Kalimat itu bukan sekadar informasi, tetapi sebuah framing. Ia membangun kesan bahwa Starlink adalah pihak yang terancam, bahwa ancaman datang dari China, dan bahwa konflik teknologi di orbit rendah adalah sesuatu yang hampir pasti terjadi. Bahkan jika data teknisnya benar, membuat publik lebih mudah menerima kesimpulan bahwa dunia sedang menuju perlombaan senjata di ruang angkasa. Dalam konsep propaganda, bahasa semacam ini bekerja sebagai pemicu emosi. Mulai menghadirkan rasa takut, rasa terdesak, dan pola pikir untuk menyaingi bahkan melawan.

Di sisi lain, media China yang memberitakan senjata tersebut juga bisa membangun framing yang berbeda. Senjata itu dapat ditampilkan sebagai simbol kemajuan, alat pencegah musuh (deterrence), atau bukti bahwa China mampu menandingi dominasi teknologi Barat. Di sini terlihat bahwa propaganda tidak selalu berarti kebohongan, melainkan propaganda sering berbentuk pemilihan fakta, penekanan pada aspek tertentu, serta penyusunan cerita yang menguntungkan pihak yang bercerita. Akibatnya, publik global bukan hanya menerima informasi soal teknologi, tetapi juga ikut terseret dalam pertarungan persepsi yang lebih luas.

Starlink, Sipil yang Jadi Militer, dan Risiko Eskalasi

Jika ditarik lebih jauh, propaganda memberikan penjelasan tentang mengapa Starlink sering muncul dalam berita sebagai simbol besar, bukan sekadar perusahaan internet. Dalam logika media, Starlink adalah objek yang menarik karena terdapat teknologi futuristik, ada konflik geopolitik, dan ada unsur ancaman. Kombinasi ini membuat Starlink mudah dijadikan ikon dominasi atau ikon korban, tergantung siapa yang sedang bercerita. Media Barat cenderung menekankan Starlink sebagai inovasi yang membantu konektivitas dunia. Sementara itu, pihak lawan bisa menggambarkan Starlink sebagai alat pengaruh militer dan politik.

Masalahnya, ketika publik terus menerima narasi seperti ini, batas antara sipil dan militer menjadi kabur. Starlink secara hukum adalah proyek bisnis, tetapi dalam persepsi banyak orang, ia menjadi bagian dari strategi negara. Dalam propaganda, proses ini terjadi melalui pengulangan dan normalisasi. Media terus menghubungkan Starlink dengan konflik, sehingga publik menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang permanen. Jika sudah begitu, serangan terhadap Starlink akan lebih mudah dianggap sebagai tindakan perang yang logis, bukan gangguan terhadap layanan sipil.

Lebih berbahaya lagi, framing media dapat mendorong eskalasi. Ketika satu pihak membangun narasi bahwa satelit lawan adalah ancaman, maka tindakan untuk menetralkan satelit itu terasa lebih bisa dibenarkan. Sebaliknya, pihak yang diserang akan membangun narasi balasan tentang agresi dan ancaman. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak hanya terjadi pada level teknologi, tetapi juga pada level persepsi. Dan perang persepsi sering menjadi pemanasan sebelum konflik yang lebih nyata, karena ia membentuk dukungan publik dan legitimasi politik.

Berdasarkan hal tersebut, berita tentang senjata gelombang mikro China tidak bisa dibaca hanya sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pertarungan narasi global, bisa dilihat bahwa media tidak hanya melaporkan senjata baru, tetapi juga membentuk cara publik memahami siapa yang mengancam dan siapa yang harus bertahan. Istilah seperti “mimpi buruk Starlink” adalah framing yang membangun emosi, bukan sekadar data. Pada akhirnya, ancaman terbesar bukan hanya kemungkinan gangguan satelit, tetapi bagaimana narasi yang terus diproduksi dapat mempercepat perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan. Jika ruang angkasa semakin dipenuhi kepentingan militer, maka yang dipertaruhkan bukan hanya dominasi teknologi, tetapi keamanan infrastruktur global yang kini kita gunakan setiap hari.

Perkiraan Pelarangan Teknologi China di AS, Masalah Keamanan Nasional Hingga Keamanan Siber  

, , , , , , , 0

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan raya AS karena masalah keamanan nasional, seperti diungkapkan dua orang sumber kepada Reuters.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengumpulan data oleh perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Biden dikabarkan telah memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras itu harus dilarang di semua kendaraan di jalan raya AS. Biden juga menyatakan bahwa kebijakan China berpotensi membanjiri pasar AS dengan kendaraan mereka, yang dapat mengancam keamanan nasional, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama masa kepemimpinannya.

Peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini pun dianggap sebagai langkah ekstrem dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China, menindaklanjuti pemerintahan Biden yang diketahui telah menaikkan tarif tinggi pada impor China, termasuk bea masuk 100 persen pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo juga mengatakan bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangat signifikan. Ia menyampaikan dengan perumpamaan bagaimana jika jutaan mobil di jalan tiba-tiba mengalami penonaktifan perangkat lunak, sebagai skenario terburuknya.

Departemen Perdagangan AS dikabarkan berencana memberikan waktu 30 hari kepada publik untuk memberikan tanggapan sebelum aturan tersebut difinalisasi, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut. Hampir semua kendaraan baru di jalan raya AS saat ini dianggap sebagai “kendaraan terhubung,” karena dilengkapi perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan perangkat lain, baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen ini juga berencana mengusulkan agar larangan perangkat lunak mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku mulai Januari 2029 atau model tahun 2030. Larangan tersebut akan mencakup kendaraan yang memiliki fitur bluetooth, satelit, serta koneksi nirkabel tertentu, termasuk kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Pelarangan Teknologi Sebagai Langkah Atasi Masalah Keamanan

Rencana Departemen Perdagangan AS untuk melarang perangkat lunak dan perangkat keras China telah disebutkan sebelumnya dikarenakan oleh masalah keamanan nasional, dimana pemerintah berfokus pada perlindungan negara dari ancaman internal maupun eksternal yang dapat membahayakan kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan warganya[1]. Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko keamanan yang muncul dari teknologi asing, khususnya yang berasal dari China.

Dari sudut pandang keamanan nasional, teknologi yang terhubung ke internet, seperti kendaraan otonom, dapat sangat rentan terhadap manipulasi atau sabotase oleh aktor negara asing. Dalam kasus ini, pemerintah AS khawatir bahwa perusahaan teknologi China yang memasok perangkat lunak dan perangkat keras untuk kendaraan terhubung dapat mengumpulkan data penting tentang pengemudi dan infrastruktur AS. Lebih parahnya lagi, perangkat lunak tersebut bisa dieksploitasi untuk tujuan jahat, seperti serangan siber[2] yang dapat mematikan atau merusak kendaraan secara massal.

Salah satu perhatian utama lainnya adalah terkait risiko pengumpulan data (data harvesting) yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan spionase. Data dari kendaraan yang terhubung dapat mencakup pola perjalanan, lokasi, dan perilaku pengemudi, yang semuanya dapat digunakan untuk membangun profil yang sangat mendetail tentang individu dan infrastruktur di AS. Pemerintah AS melihat potensi ancaman ini sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan pencegahan, termasuk pembatasan impor teknologi.

Keputusan pemerintah AS untuk melarang teknologi China juga menunjukkan kesadaran bahwa pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik wilayah negara, tetapi juga mencakup perlindungan data dan teknologi yang mendukung operasi harian masyarakat. Mobil yang terhubung menjadi simbol dari ancaman baru yang melibatkan infrastruktur teknologi yang luas, yang jika dikompromikan, bisa berakibat sangat serius.

Kendaraan otonom dan terhubung merupakan bagian dari infrastruktur penting suatu negara, karena teknologi ini berfungsi di jalan raya yang merupakan komponen vital dari sistem transportasi nasional. Kerentanan pada sistem transportasi yang terhubung tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur negara. Dalam konteks teori keamanan nasional, perlindungan terhadap infrastruktur ini dapat menjadi prioritas utama, karena serangan pada infrastruktur ini dapat melemahkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Pemerintah AS, dengan menempatkan teknologi otomotif dalam lingkup infrastruktur penting, mengambil tindakan preventif dengan membatasi akses China pada sektor ini.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, kebijakan AS terhadap pelarangan teknologi China pada kendaraan terhubung merupakan bagian dari dinamika rivalitas global antara keduanya, dimana sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa hubungan antara AS dan China telah mengalami ketegangan.

 

 

 

[1] Kim R Holmes, “What Is National Security?,” THE HERITAGE FOUNDATION (2015): 17–26.

[2] Anastasios Giannaros et al., “Autonomous Vehicles: Sophisticated Attacks, Safety Issues, Challenges, Open Topics, Blockchain, and Future Directions,” Journal of Cybersecurity and Privacy 3, no. 3 (2023): 493–543.