Menu

Konflik

Pembantaian 6-9 Maret 2025: Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

Pembantaian 6-9 Maret 2025: Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

, , 0

Pada 6 Maret 2025 pasukan pemberontak pro-Assad Dewan Militer Untuk Pembebasan Suriah (MCLS) melancarkan sergapan terhadap Pasukan Keamanan Nasional (GSS) Suriah di Kota Jableh, Provinsi Latakia yang mengakibatkan 13 personel tewas dan belasan lainnya terluka. Sergapan ini merupakan serangan paling mematikan yang dilancarkan oleh pemberontak pro-Assad setelah Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad akibat dari serangan kilat yang mereka lancarkan pada 27 November 2024. Akibat dari sergapan ini Pemerintah Transisi Suriah (STG) menetapkan jam malam serta mengirimkan bala bantuan besar untuk memburu para pelaku sergapan tersebut dan mengamankan kedua wilayah dari kelompok pemberontak pro-Assad.

Tidak lama setelah bala bantuan tiba di Tartus dan Latakia, terdapat laporan bahwa personel GSS melancarkan pembantaian terhadap Sekte Alawi di kedua wilayah tersebut. Menurut data yang diberikan oleh Organisasi Pengawas Hak Asasi Manusia di Suriah (SOHR) terdapat setidaknya 750 warga sipil yang tewas akibat dari pembantaian yang dilancarkan oleh personel GSS. Akibat dari pembantaian ini ratusan warga sekte Alawi dan minoritas lainnya melarikan diri ke Pangkalan Udara Hmeimim yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Rusia untuk melindungi diri mereka dari pembantaian yang dilancarkan oleh personel GSS. Pembantaian ini menuai kecaman dari berbagai pihak dan sekaligus mendesak STG untuk meluncurkan investigasi independen yang dapat mengadili seluruh pelaku dari kejahatan tersebut. Menanggapi insiden ini, Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa menyampaikan pidato yang menuduh pemberontak pro-Assad melancarkan upaya untuk membuat kerusuhan dan merusak stabilitas negara. Presiden Al-Sharaa juga mengumumkan pembentukan sebuah komisi investigasi independen yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang melakukan pembantaian terhadap warga sekte Alawi di Jableh dan kota lain yang berada di wilayah Alawite Heartland.  

Pembantaian terhadap warga sekte Alawi di Provinsi Tartus dan Latakia merupakan insiden HAM terburuk yang terjadi di Suriah setelah keruntuhan rezim Bashar Al-Assad dan Partai Ba’ath Suriah pada 8 Desember 2024. Insiden ini merupakan sebuah pukulan besar bagi dua pihak yaitu STG dan suku Alawi. Bagi STG, insiden ini merupakan pukulan besar bagi mereka karena hal ini menunjukan walaupun Presiden Ad Interim Al-Sharaa telah berulang kali mengutarakan ajakan rekonsiliasi dan persatuan nasional, sektarianisme tetap menjadi masalahbesar yang mengancam persatuan Suriah bahkan setelah perang saudara berakhir. Saat perang saudara mencapai puncaknya pada pertengahan dekade 2010an terdapat banyak insiden pembantaian atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh berbagai faksi pro-Assad dan anti-Assad. Kejahatan yang dilakukan seringkali menargetkan kelompok sekte atau agama tertentu dengan berbagai macam motif seperti radikalisme agama, balas dendam, sektarianisme, dan taktik teror. Untuk menghadapi permasalahan ini, STG perlu mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pelaku karena jika isu sektarianisme dibiarkan hal tersebut dapat menabur benih keraguan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Suriah. Hal ini dapat membuka pintu bagi kekuatan asing (Iran dan Israel) untuk memecah belah masyarakat Suriah dan pada akhirnya membuat Negeri Sham terjebak dalam sebuah state of perpetual conflict seperti Libya dan Irak.

Sementara itu bagi warga sekte Alawi, pembantaian yang dilakukan oleh personel GSS dan SAF merupakan sebuah tragedi yang diakibatkan oleh dua hal yaitu keterlibatan mereka dalam rezim/dinasti Al-Assad serta pemberontak yang dilancarkan oleh kelompok pro-Assad seperti MCLS, Brigade Tameng Pantai (CSB), Pemberontakan Populer Suriah (SPR). SekteAlawi seringkali dianggap sebagai kelompok yang paling diuntungkan oleh rezim Al-Assad karena Hafez dan Bashar juga berasal dari sekte Alawi. Asumsi ini memiliki beberapa kebenarankarena rezim Al-Assad seringkali menunjuk pejabat dari sekte Alawiya untuk memastikan kesetiaan militer dan aparatur keamanan negara. Akan tetapi hal ini tidak berarti sekte Alawisepenuhnya mendukung Assad karena nepotisme sekte yang dilakukan Bashar dan Hafez terbatas dilakukan kepada anggota sekte Alawi yang telah menjadi anggota elit dalam pemerintahan. Sementara itu sebagian besar dari warga sekte Alawi dipaksa untuk bertempur demi Bashar Al-Assad sebagai prajurit biasa. Untuk memastikan loyalitas mereka Bashar Al-Assad menggunakan propaganda yang bertujuan untuk membuat warga sekte Alawi takut terhadap aksi yang akan dilakukan para pemberontak seperti Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) memenangkan perang saudara. Hal ini pada akhirnya menyebabkan para prajurit sekte Alawimenganggap mereka bertempur untuk sebuah lesser of two evils.

Ketakutan dan propaganda tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak sekte Alawimerasa ketakutan setelah HTS meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad. Paranoia ini diperkuat dengan aksi-aksi intoleran yang dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang bersekutu atau berada di bawah kendali HTS seperti Huras Ad-Din, Tentara Nasional Suriah (SNA/TFSA), dan Divisi Sultan Murad. Aksi tersebut menyebabkan warga sekte Alawi untuk bergabung dengan kelompok pemberontak pro-Assad karena mereka merasa suatu hari pemerintah Suriah akan membunuh atau melakukan diskriminasi aktif terhadap sekte Alawisebagai bentuk tanggung jawab terhadap asumsi bahwa seluruh sekte Alawi diuntungkan dalam masa rezim Assad.

Pemerintah Suriah dan SDF Sepakati Integrasi Militer dan Kerja Sama

Pemerintah Suriah dan SDF Sepakati Integrasi Militer dan Kerja Sama

, , , , 0

Pada 17 Februari 2025 Adminstrasi Otonom Utara dan Timur Suriah (AANES) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyelenggarakan pertemuan dengan delegasi Pemerintah Transisi Suriah (STG) untuk membahas tentang integrasi mereka ke Suriah yang baru. Setelah pertemuan rampung, Komandan Brigade Utara SDF Abu Omar Al-Idlibi menyatakan di media sosial X/Twitter pertemuan tersebut telah menghasilkan delapan poin penting yang disetujui kedua belah pihak. Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah integrasi pasukan dan institusi keamanan SDF ke dalam struktur komando Angkatan Darat Suriah yang baru. Selain itu para pengungsi internal (IDP’s) Suriah akan diberikan bantuan untuk kembali dan memulai ulang hidup mereka. Komandan Omar menanggapi perkembangan tersebut secara positif dengan pernyataan bahwa hal ini merupakan sebuah langkah positif untuk menjaga keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara.

Selain mengintegrasikan militer dan memberikan bantuan bagi para IDP, SDF juga menyetujui permintaan STG untuk mengeluarkan anggota asing yang berada dalam pasukan mereka. Permintaan tersebut diberikan oleh STG karena karena terdapat beberapa anggota dianggap berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki akibat dari insurgensi yang mereka lancarkan. Selain itu STG juga meminta SDF untuk menyerahkan napi dari kelompok teroris Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS/Daesh) kepada pemerintah Suriah. Menanggapi hal ini Komandan SDF Mazloum Abidi menyatakan bahwa mereka terbuka untuk melaksanakan kerja sama dengan STG karena melawan terorisme merupakan tugas yang memerlukan koordinasi tinggi. Selain itu Mazloum menyatakan rencananya untuk mengunjungi Damaskus agar sebuah rencana aksi yang dapat mengimplementasikan seluruh hal yang didiskusikan dapat terbentuk.

Sebelumnya Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa telah menyatakan keinginan STG untuk melakukan negosiasi dengan SDF untuk mencari titik tengah. Menanggapi upaya tersebut Menteri Pertahanan (Menhan) Ad Interim Suriah Murhaf Abu Qasra menyampaikan keyakinannya bahwa isu tersebut dapat diselesaikan secara damai. Selain itu Menhan Ad Interim Abu Qasra menyatakan bahwa STG lebih menginginkan solusi damai dibandingkan solusi militer karena hal tersebut dapat mengakibatkan banyak korban jiwa.

Ahmed al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Ad Interim Suriah

Ahmed al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Ad Interim Suriah

, , , 0

Pada 29 Januari 2025 juru bicara Departemen Operasi Militer Pemerintah Transisi Suriah (STG) Hassan Abdel Ghani mengumumkan bahwa Ahmed Al-Sharaa yang dikenal dengan nom de guerre nya Abu Mohammad Al-Julani telah ditunjuk sebagai presiden ad interim Republik Suriah. Ghani menambahkan bahwa STG telah menangguhkan konstitusi tahun 2012, membubarkan Dewan Rakyat Suriah, seluruh aparatur pertahanan dan keamanan bekas rezim Bashar Al-Assad, Partai Ba’ath, dan menarik peraturan darurat yang disahkan saat perang saudara. Sebagai presiden ad interim Ahmed al-Sharaa diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah badan legislatif sementara hingga konstitusi baru telah dibentuk. Seluruh hal ini diumumkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin kelompok pemberontak yang berpartisipasi dalam menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad.  

Setelah pengumuman tersebut Presiden Ad Interim Suriah Ahmed Al-Sharaa memberikan pidato yang menguraikan prioritas STG terhadap Suriah seperti mencegah vakum kekuasaan, menjaga perdamaian, membangun ulang institusi negara, dan mengembangkan perekonomian. Presiden Ad Interim Al-Sharaa menambahkan bahwa hal ini merupakan tugas berat dengan tanggung jawab besar. Selain itu Presiden Ad Interim Al-Sharaa kembali menekankan bahwa revolusi Suriah berbeda dengan perang lainnya karena setelah mencapai kemenangan para pemberontak menunjukkan belas kasihan, empati, dan kebajikan diri mereka. Menanggapi penunjukan Ahmed al-Sharaa sebagai presiden ad-interim, Jurnalis Carnegie Middle East Centre Mohanad Hage Ali menyatakan hal ini merupakan upaya konsolidasi kekuatan STG dan Al-Sharaa. Selain itu Ali menambahkan bahwa pengumuman tersebut tidak mencerminkan kebhinekaan etnis, agama, dan politik Suriah setelah Bashar Al-Assad runtuh.

Sebelumnya Presiden Ad Interim Ahmed Al-Sharaa merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). Kelompok pemberontak ini merupakan salah satu pencetus dari serangan militer yang menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad pada 8 Desember 2024. Tidak lama setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh, Ahmed Al-Sharaa dan STG telah menjanjikanproses transisi yang inklusif untuk membentuk pemerintahan dan konstitusi baru. Akan tetapi dalam pertemuan penunjukan presiden ad interim tidak ada perwakilan yang hadir dari kelompok pemberontak etnis Kurdi Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Gencatan Senjata

China Berhasil Mediasi Gencatan Senjata Antara MNDAA Dan SAC

, , , , , , 0

Pada 21 Januari 2025 Juru Bicara Kemlu China Mao Ning menyampaikan dalam konferensi pers bahwa kelompok etnis bersenjata (EAO) Tentara Pembebasan Demokratik Myanmar (MNDAA) dan Junta Militer Myanmar (SAC) telah menandatangani gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut MNDAA dan SAC akan menghentikan pertempuran pada 18 Januari 2025 pukul 00:00 waktu China. Mao menambahkan bahwa kedua belah pihak berterima kasihkepada China yang telah bersedia untuk memfasilitasi negosiasi gencatan senjata di Kunming, Provinsi Yunnan. Mao juga menekankan komitmen China untuk meredakan ketegangan dan mendukung proses perdamaian di kawasan Myanmar Utara. Selain itu Mao menyatakan bahwa China dan Myanmar adalah negara tetangga sehingga diperlukan inisiatif untuk meredakan situasi di medan pertempuran dan berkompromi untuk menyelesaikan perang melalui dialog.

Menanggapi perkembangan ini analis senior Chatham House Dr. Bill Hayton menyatakanketerlibatan China dalam perjanjian ini menunjukan ketakutan mereka terhadap Myanmar yang terpecah belah. Dr. Hayton menambahkan bahwa sebelumnya China telah menggunakan MNDAA dan beberapa EAO lain di Myanmar Utara untuk mencapai kepentingan nasionalmereka, akan tetapi keberhasilan mereka memaksa China untuk tidak melanjutkan serangan terhadap SAC. Selain itu China juga mengambil beberapa tindakan asertif dengan menghentikan pasokan listrik terhadap wilayah yang dikendalikan EAO dan menutup perbatasan Myanmar-China. Sebelumnya China telah berupaya untuk memastikan gencatan senjata dengan menggunakan kedekatan mereka terhadap SAC dan MNDAA namun upaya ini gagal karena kedua belah pihak tidak menghormati perjanjian tersebut.

MNDAA merupakan salah satu EAO yang tergabung dalam Aliansi Tiga Bersaudara(3BA) dengan Tentara Nasional Pembebasan Ta’ang (TNLA) dan Tentara Arakan (AA). Ketiga EAO tersebut merupakan pencetus Operasi 1027, sebuah serangan militer yang berhasil membebaskan ratusan pemukiman dari cengkraman SAC. Para EAO juga berhasil menguasai berbagai pos dan markas strategis SAC yang berada di dekat perbatasan utara Myanmar-China. Selain itu serangan yang dilancarkan oleh 3BA juga mendorong EAO lain untuk melancarkan operasi militer yang serupa.Di sisi lain Operasi 1027 juga membantu China karena para EAO berhasil menghancurkan sindikat penipuan daring dan perjudian ilegal yang meresahkan pemerintah pusat.

WhatsApp Image 2024-11-19 at 11.33.34

Joe Biden Izinkan Ukraina Gunakan Rudal ATACMS Untuk Serang Wilayah Rusia  

, , , , , , 0

Pada 17 November 2024 Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Ukraina gunakan persenjataan jarak jauh buatan Negeri Paman Sam untuk melakukan serangan ke wilayah Rusia. Dilansir dari CNN izin untuk menggunakan senjata jarak jauh seperti rudal balistik jarak pendek ATACMS diberikan akibat dari bantuan pasukan yang dikirimkan oleh Korea Utara ke wilayah Kursk. Menurut pernyataan dari tiga pejabat anonim dari Amerika Serikat, Ukraina berencana untuk melakukan serangan jarak jauh dalam beberapa hari setelah izin tersebut diberikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menanggapi kebijakan tersebut dengan sebuah pernyataan bahwa hal tersebut tidak perlu diumumkan karena serangan rudal yang akan berbicara.

Kebijakan ini merupakan sebuah perubahan yang signifikan karena sebelumnya Negeri Paman Sam tidak memperbolehkan Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia karena pertimbangan eskalasi konflik. Hal ini mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk melobi dan menekan Amerika Serikat karena larangan tersebut menyulitkan Ukraina untuk menghentikan serangan rudal dan drone Rusia terhadap kota mereka. Menanggapi perubahan kebijakan Amerika Serikat juru bicara Kremlin Dimitri Peskov menyatakan hal tersebut dapat memperburuk perang, meningkatkan ketegangan internasional, dan dapat mengubah dinamika konflik. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa kebijakan ini menandakan Amerika Serikat dan negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) sedang berperang melawan Rusia. Di sisi lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Estonia Margus Tsahkna menyatakan perubahan kebijakan tersebut merupakan sebuah perkembangan positif. Selain itu Presiden Polandia Andrzej Duda menyatakan apresiasi nya terhadap kebijakan Presiden Joe Biden yang masuk akal.

Akan tetapi keputusan ini juga menuai kritik dan skeptisisme dari berbagai pihak karena berbagai faktor seperti keterbatasan stok rudal ATACMS dan pemilihan waktu kebijakan. Seorang perwira militer anonim dari Prancis menyatakan kebijakan Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia tidak akan merubah kondisi di medan pertempuran. Sementara itu peneliti senior Atlantic Council Alex Plitsas menyatakan bahwa kebijakan untuk mengizinkan penggunaan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia datang terlambat, sama seperti keputusan untuk memberikan Ukraina senjata canggih seperti F-16 dan tank M1 Abrams.

WhatsApp Image 2024-11-15 at 09.52.54

1 Tahun Sejak Operasi 1027: Titik Terang dan Gelap Perang Saudara Myanmar

, , , , , 0

Pada 27 Oktober 2023 pasukan pemberontak Myanmar yang tergabung dalam Aliansi Tiga Bersaudara (3BA) yaitu Tentara Arakan (AA), Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), yang dibantu oleh Pasukan Perlindungan Rakyat (PDF) melancarkan Operasi 1027, sebuah ofensif di Negara Bagian Shan, Mandalay, dan Arakan untuk membebaskan wilayah dari kekuasaan Junta Militer Myanmar (SAC), menghancurkan SAC, dan memberantas sarang penipuan daring yang berada di perbatasan China-Myanmar. Operasi 1027 berhasil dalam mencapai tujuan tersebut karena sarang penipuan yang berada di perbatasan China-Myanmar berhasil dihancurkan. Operasi ini juga berhasil dalam membebaskan wilayah dari cengkraman SAC karena pasukan 3BA berhasil menguasai wilayah perkotaan seperti Kota Lashio dan Kota Laukkai di wilayah Shan. Sementara itu di Selatan Myanmar, per November 2024 pasukan AA berhasil membebaskan sebagian besar dari Negara Bagian Rakhine dari cengkraman SAC.

Ofensif ini merupakan perkembangan tidak terduga dalam Perang Saudara Myanmar karena sebelumnya pasukan pemberontak memiliki kekuasaan tinggi di wilayah  pedesaan sementara SAC memiliki kendali penuh terhadap wilayah perkotaan. Selain itu Operasi 1027 membuktikan bahwa pasukan pemberontak dapat menguasai wilayah perkotaan dari SAC walaupun mereka diserang terus menerus oleh Angkatan Udara Myanmar. Hal tersebut mendorong kelompok pemberontak lain seperti Front Pembebasan Rakyat Karenni (KNPLF) untuk melancarkan ofensif yang serupa yaitu Operasi 1107 pada 7 November 2023 dan Operasi 1111 pada 11 November 2023 di Negara Bagian Karenni. Kedua operasi tersebut berhasil dalam membebaskan beberapa kota dari kekuasaan SAC seperti Demoso, Hpruso, dan Hpasawng walaupun Ibu Kota Negara Bagian Karenni, Loikaw, tetap berada di bawah kendali SAC. Selain itu para pemberontak juga berhasil menguasai belasan pos dan markas terdepan SAC, hal tersebut memberikan mereka persenjataan tambahan seperti senapan, artileri berat, dan artileri pertahanan udara (arhanud) yang digunakan untuk menghadapi Junta Militer Myanmar.

Perkembangan terbaru akibat dari Operasi 1027 terjadi pada 7 Maret 2024, saat kelompok pemberontak Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) melancarkan Operasi 0307 di Negara Bagian Kachin untuk menguasai Jalan Raya Myitkyina-Bhamo, mengamankan markas utama KIA di Kota Laiza, dan membebaskan Kota Hpakant yang memiliki kontribusi besar terhadap keuangan SAC dengan tambang Batu Giok. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari intelijen terbuka (OSINT) pasukan KIA berhasil membebasakan Kota Sadung, Desa Laching, dan pemukiman lain yang berada di Perbatasan Utara China-Myanmar. Selain itu pasukan KIA dengan bantuan PDF berhasil menguasai berbagai pos dan markas terdepan SAC yang berada di wilayah perbatasan China-Myanmar, serta jalan raya Hpakant-Tamakan-Sezin yang digunakan oleh Junta Militer Myanmar untuk mengirimkan bala bantuan dan tambang Batu Giok mereka. Hal ini merupakan pukulan besar bagi SAC karena mereka akan kesulitan untuk mengekspor salah satu sumber pendapatan utama mereka akibat dari jalan raya yang telah sepenuhnya dikuasai oleh KIA dan PDF.

Seluruh ofensif yang telah dilancarkan oleh pasukan pemberontak merupakan sebuah kemenangan signifikan bagi mereka karena aksi tersebut menunjukan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh SAC di Myanmar dapat dihancurkan. Hal ini juga merusak legitimasi SAC sebagai pemerintahan resmi Myanmar karena mereka tidak dapat mempertahankan wilayah kekuasaan dari serangan pasukan pemberontak yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Selain itu runtuhnya kekuasaan SAC di wilayah yang sudah dibebaskan membuka peluang bagi pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), untuk membangun sebuah administrasi baru/revolusioner di wilayah tersebut. Selain itu hal ini dapat memperkuat pandangan dari NUG dan para akademisi ahli dalam dinamika Myanmar bahwa ini merupakan sebuah revolusi yang bertujuan untuk membebaskan rakyat dari junta militer yang telah mengekang kebebasan mereka dari 1962/1988.

Namun perlu ditekankan bahwa kemenangan signifikan para pasukan pemberontak dapat membuka permasalahan lama yang telah menjadi isu berulang dalam Perang Saudara Myanmar yaitu ketegangan antar kelompok pemberontak akibat dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, tujuan akhir, atau akibat dari dukungan luar yang didapatkan oleh kelompok tertentu. Hal ini memungkinkan karena, walaupun secara garis besar seluruh kelompok pemberontak berada di bawah koordinasi NUG, sebagian besar aliansi yang terbentuk dalam perang ini seperti aliansi 3BA merupakan sebuah aliansi pragmatis (alliance of convenience). Sebagai contoh, kelompok pemberontak MNDAA mengeluarkan deklarasi pada 18 September 2024 bahwa mereka tidak akan membentuk aliansi atau kerja sama dengan NUG atau kelompok pemberontak lain yang membahayakan kepentingan China di Myanmar. Deklarasi tersebut menunjukan bahwa persatuan pasukan pemberontak terbatas dan hal tersebut merupakan isu signifikan bagi NUG karena hal tersebut dapat membahayakan momentum yang terbentuk sejak dilancarkannya Operasi 1027.

Selain itu isu lain yang harus dihadapi oleh NUG dan kelompok pemberontak anti SAC lainnya adalah dukungan senjata dan politik yang diberikan oleh China kepada Junta Militer Myanmar. Hal ini merupakan bahaya eksternal terbesar yang dihadapi oleh para pemberontak karena kekalahan SAC di medan pertempuran seperti yang terjadi dalam Operasi 1027, 1107, 111, dan 0307 dapat mendorong China untuk melakukan aksi drastis untuk mempertahankan kekuasaan Junta Militer Myanmar. Walaupun demikian, dukungan yang diberikan China dapat menjadi sebuah keuntungan bagi pasukan pemberontak dan NUG karena mereka bisa menggunakan sentimen negatif yang terbentuk akibat dari dukungan Negeri Tirai Bambu terhadap SAC untuk meningkatkan rekrutmen dan mempersatukan para kelompok pemberontak dengan tujuan bersama.

asap-mengepul-dari-lokasi-serangan-udara-israel-di-kota-pelabuhan-laut-merah-hodeidah-yaman-29-september-2024_169

Israel Serang Yaman, Sebut Balasan Serangan Houthi

, , , , , , 0

Setelah Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara militer Israel di Lebanon pada Jumat, 27 September 2024, kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan  menembakkan peluru kendali ke Bandara Ben Gurion Israel, pada Minggu, 29 September 2024. Serangan tersebut kemudian mendapatkan balasan dari Israel dengan peluncuran serangan udara ke Yaman, menghantam Pelabuhan Hodeida.

 

Kapten David Avraham, Juru bicara militer Israel menyebutkan, serangan mereka menargetkan fasilitas atau pasukan militer yang dikuasai Houthi. Israel menuding Houthi yang berada di Yaman bergerak di bawah arahan dan pendanaan Iran, yang selama ini menjadi ‘musuh’ Israel di kawasan. “Selama setahun terakhir, Houthi telah beroperasi di bawah arahan dan pendanaan Iran, dan bekerja sama dengan milisi Irak untuk menyerang Negara Israel, merusak stabilitas regional, dan mengganggu kebebasan navigasi global,” demikian pernyataan militer Israel.

 

Serangan ini diketahui sebagai serangan kedua Israel terhadap Yaman pada tahun ini, dimana pada Juli lalu, Israel juga menyerang Yaman dengan pesawat tempurnya, menghantam militer Houthi, setelah sebuah drone Houthi menyerang Tel Aviv.

 

Dilansir dari AFP, Senin (30/9/2024), TV Al-Masirah mengabarkan seorang pekerja pelabuhan dan tiga teknisi tewas dengan 33 orang terluka dalam “jumlah korban awal”, atas serangan Israel. Jumlah ini mungkin bertambah, seraya dengan penambahan ambulans dan tim penyelamat yang masih mencari orang-orang yang hilang.

 

Disisi lain, Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yang dikuasai Houthi, dalam pernyataannya pada Almasirah, media Yaman, menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus menanggapi Israel dan tidak akan ragu untuk meningkatkan serangan lebih lanjut dalam menanggapi tuntutan atas fase saat ini dalam berpartisipasi dalam pertahanan Gaza dan Lebanon.

Dalam sebuah unggahan di X, Mohammed Abdulsalam, juru bicara Houthi, juga mengatakan bahwa serangan Israel pada hari Minggu (29/9) tidak akan menyebabkan kelompok itu “meninggalkan Gaza dan Lebanon.”

 

 

 

 

WhatsApp Image 2024-09-25 at 09.26.25

China Meminta Warga Negara Mereka Untuk Meninggalkan Israel

, , 0

 Pada 22 September 2024, Kedutaan Besar China di Israel mengeluarkan pernyataan yang meminta warga negara China yang berada di Israel untuk meninggalkan negara tersebut atau mengungsi ke tempat yang lebih aman secepatnya. Pernyataan ini dikeluarkan akibat dari meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah di perbatasan Israel-Lebanon yang menyebabkan situasi keamanan semakin rumit dan tidak dapat diprediksi. Selain itu Kedutaan Besar China juga mengingatkan warga negara China yang masih berada di Israel untuk memperhatikan perkembangan situasi terkini dan bersiap menghadapi serangan rudal dan roket.

Sebelumnya Israel dan Hezbollah mengancam bahwa mereka akan meningkatkan serangan mereka walaupun komunitas internasional mendorong kedua belah pihak untuk melakukan de-eskalasi. Ancaman ini dikeluarkan setelah Israel melancarkan serangan trojan horse pada 17-18 September 2024 yang menewaskan 39 orang dan melukai setidaknya 3,000 orang. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah menyatakan bahwa serangan ini merupakan sebuah pukulan berat dan berjanji bahwa mereka akan menghukum Israel. Hal ini dibuktikan dengan serangan Hezbollah ke Israel yang menggunakan sekitar 150 roket, rudal penjelajah, dan drone. Serangan ini kemudian kembali dibalas oleh Israel dengan serangan udara yang menargetkan tempat yang terduga menjadi instalasi yang digunakan Hezbollah. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lebanon, setidaknya 492 orang sudah meninggal akibat dari serangan udara tersebut dan 1,645 luka-luka. Kemenkes Lebanon juga menambahkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel saat ini merupakan serangan dengan tingkat kematian tertinggi sejak perang saudara Lebanon yang berlangsung dari 1975-1990. Serangan udara ini telah menewaskan beberapa petinggi Hezbollah seperti komandan pasukan khusus Radwan Ibrahim Akil dan komandan dari cabang militer Hezbollah Ahmed Wahbbi.

China bukan negara pertama yang meminta warga negara mereka untuk meninggalkan Israel dan tidak bepergian ke Israel akibat dari ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Pada 5 Agustus 2024 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korea Selatan dan Jepang juga meminta warga negara mereka untuk meninggalkan Lebanon dan Israel secepat mungkin. Sementara itu Inggris, Swedia, dan Slovenia pun mendesak warga negara mereka untuk tidak bepergian ke Israel.

WhatsApp-Image-2024-06-05-at-2.58.06-PM

Kemlu Imbau WNI Tinggalkan Lebanon di Tengah Memanasnya Situasi Timur Tengah

, , , 0

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengeluarkan imbauan khusus bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon, meminta mereka untuk segera meninggalkan negara tersebut. Imbauan ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang semakin memanas di Timur Tengah, khususnya di Lebanon, Israel, dan Iran. “WNI di Lebanon diimbau untuk segera meninggalkan wilayah tersebut,” tulis Kemlu dalam pernyataan resminya pada Minggu (4/8).

 

Kemlu juga mengimbau agar WNI tidak mengunjungi Lebanon, Israel, dan Iran sementara waktu hingga kondisi keamanan membaik. “Mencermati perkembangan kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, demi keselamatan dan keamanan, kami mengimbau kepada WNI untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran, dan Israel, sampai kondisi keamanan membaik,” demikian menurut Kemlu. WNI yang saat ini berada di ketiga negara tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan oleh perwakilan Indonesia.

 

Situasi keamanan di Timur Tengah saat ini memprihatinkan setelah ketegangan antara Israel, Iran, dan Lebanon memuncak. Pekan lalu, Israel menyerang Beirut dan menewaskan komandan Hizbullah. Hizbullah membalas dengan meluncurkan 60 roket ke Israel utara. Menanggapi aksi tersebut, Israel kemudian menyerang pembangkit listrik Lebanon di kota Taybeh menggunakan drone.

 

Lebanon dan Iran juga menuduh Israel sebagai pelaku serangan pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang terbunuh di Teheran pada 31 Juli saat mengunjungi Iran untuk menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa Haniyeh tewas akibat serangan proyektil jarak pendek dengan hulu ledak seberat 7 kg, membantah laporan sebelumnya dari The New York Times yang menyebutkan bahwa Haniyeh tewas karena bom yang ditanam di tempat tinggalnya dua bulan sebelum insiden.

 

Ketegangan meningkat setelah Iran dan proksinya, termasuk Hizbullah, mengancam akan menghukum Israel yang dituduh menjadi dalang kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Para pengamat meyakini kematian Haniyeh akan memicu serangan baru entah dari Iran atau proksi mereka ke Israel. Kematian pemimpin Hamas ini juga mempersulit gencatan senjata yang sedang diupayakan untuk menghentikan agresi Israel di Gaza. Haniyeh diketahui merupakan salah satu delegasi dari pihak Hamas dalam negosiasi gencatan senjata.

 

nato-reutersjohanna-geronfile-photo_11

NATO Sebut China sebagai Pendukung Kunci Rusia dalam Konflik Ukraina, Beijing Protes Keras

, , , , , , 0

Untuk pertama kalinya sejak 2022, Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman nyata karena mendukung Rusia dalam invansi Ukraina. Hal ini dibuktikan dalam sebuah deklarasi yang disetujui oleh 32 pemimpin aliansi pada Rabu (10/7), NATO menuding Beijing menjadi “pendukung yang menentukan perang Rusia melawan Ukraina”. Menurut NATO, China memberikan dukungan yang signifikan kepada Rusia, termasuk dalam bentuk pasokan senjata dan peralatan militer lainnya, serta mengecam tindakan ini dan menuntut agar China menghentikan dukungan tersebut, mengancam dengan sanksi jika Beijing tidak berubah.

 

Dikutip The New York Times, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan menyebutkan “Deklarasi itu menunjukkan bahwa sekutu NATO sekarang secara kolektif memahami tantangan ini dan menyerukan RRC untuk menghentikan kegiatan ini”. Sampai setahun lalu, para pemimpin Eropa masih ragu-ragu untuk menekan Beijing dengan mempertimbangkan China sebagai pasar penting untuk mobil kelas atas dan barang-barang mewah.

 

Adapun Beijing menanggapi pernyataan tersebut, dalam jumpa pers pada Kamis (11/7), melalui Kementerian Luar Negerinya menilai bahwa pernyataan NATO tersebut bias dan “memicu perselisihan”. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jin, NATO dianggap membesar-besarkan tanggung jawab China. “Itu tidak masuk akal dan niatnya jahat”, “Kami mendesak NATO merenungkan akar penyebab krisis ini dan apa yang telah dilakukannya, dan mengambil tindakan nyata untuk meredakan ketegangan daripada menyalahkan,” kata juru bicara Lin, mengutip Reuters.

 

Deklarasi NATO yang menyebut China sebagai pendukung utama dalam perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan reaksi keras dari Beijing. Sikap ini menegaskan bahwa konflik di Ukraina tidak hanya mempengaruhi dinamika regional di Eropa Timur, tetapi juga memicu respons yang luas dari pihak-pihak internasional seperti NATO dan China, menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat, serta implikasi geopolitik yang mendalam terkait dengan respons global terhadap krisis di Ukraina.

 

 

Load More