Menu

Politics

WhatsApp Image 2024-10-02 at 13.11.54

Israel Melancarkan Invasi Terhadap Lebanon Selatan

, , , , , 0

Pada 1 Oktober 2024, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan invasi ke Lebanon Selatan dengan dukungan artileri dan bantuan udara dari Angkatan Udara Israel (IAF). Operasi ini dilancarkan tidak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa fase selanjutnya dari perang terhadap Hezbollah akan dilancarkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh IDF, tujuan utama dari invasi ini adalah menyerang infrastruktur militer Hezbollah untuk melindungi pemukiman Israel di perbatasan utara yang terancam akibat dari kehadiran organisasi tersebut. Sehari sebelum melancarkan invasi, IDF mengerahkan pasukan khusus untuk melakukan penyerangan terbatas pengintaian pertahanan yang telah disiapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu IDF juga telah menghimbau warga Lebanon Selatan untuk mengungsi ke daerah utara dari Sungai Awali.

Serangan ini telah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris telah menyewa penerbangan sewaan (charter flight) atau mengerahkan kapal perang untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Lebanon. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III menyatakan Amerika Serikat mendukung invasi yang dilancarkan oleh Israel.

Di sisi lain invasi ini menyebabkan banyak warga Lebanon ketakutan seperti aktor dan pembuat film Walid Fayed yang menyatakan bahwa dia tidak bisa istirahat di siang hari akibat dari serangan udara yang dilancarkan Israel.

Sementara itu, Iran merespon invasi yang dilancarkan oleh Israel dengan menembakkan setidaknya 400 rudal balistik dalam dua gelombang ke Israel. Iran menyatakan bahwa serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam dari pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap wakil komandan Korps Revolusioner Penjaga Islam (IRGC) Abbas Nilforoushan pada 27 September 2024.

Sebelum invasi ini dilancarkan, Israel telah melaksanakan shaping operations untuk mengurangi kapabilitas tempur dari Hezbollah dan hal tersebut dapat dilihat dengan ledakan ribuan alat komunikasi penyeranta dan serangan udara yang terjadi setelah ledakan tersebut. Terdapat kekhawatiran bahwa invasi yang dilancarkan oleh Israel dapat mengubah Lebanon menjadi sebuah negara gagal (failed state) karena invasi yang pernah dilakukan oleh Israel pada 1972 dan 1982 telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan masif.

406905049

Perkiraan Pelarangan Teknologi China di AS, Masalah Keamanan Nasional Hingga Keamanan Siber  

, , , , , , , 0

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan raya AS karena masalah keamanan nasional, seperti diungkapkan dua orang sumber kepada Reuters.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengumpulan data oleh perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Biden dikabarkan telah memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras itu harus dilarang di semua kendaraan di jalan raya AS. Biden juga menyatakan bahwa kebijakan China berpotensi membanjiri pasar AS dengan kendaraan mereka, yang dapat mengancam keamanan nasional, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama masa kepemimpinannya.

Peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini pun dianggap sebagai langkah ekstrem dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China, menindaklanjuti pemerintahan Biden yang diketahui telah menaikkan tarif tinggi pada impor China, termasuk bea masuk 100 persen pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo juga mengatakan bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangat signifikan. Ia menyampaikan dengan perumpamaan bagaimana jika jutaan mobil di jalan tiba-tiba mengalami penonaktifan perangkat lunak, sebagai skenario terburuknya.

Departemen Perdagangan AS dikabarkan berencana memberikan waktu 30 hari kepada publik untuk memberikan tanggapan sebelum aturan tersebut difinalisasi, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut. Hampir semua kendaraan baru di jalan raya AS saat ini dianggap sebagai “kendaraan terhubung,” karena dilengkapi perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan perangkat lain, baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen ini juga berencana mengusulkan agar larangan perangkat lunak mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku mulai Januari 2029 atau model tahun 2030. Larangan tersebut akan mencakup kendaraan yang memiliki fitur bluetooth, satelit, serta koneksi nirkabel tertentu, termasuk kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Pelarangan Teknologi Sebagai Langkah Atasi Masalah Keamanan

Rencana Departemen Perdagangan AS untuk melarang perangkat lunak dan perangkat keras China telah disebutkan sebelumnya dikarenakan oleh masalah keamanan nasional, dimana pemerintah berfokus pada perlindungan negara dari ancaman internal maupun eksternal yang dapat membahayakan kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan warganya[1]. Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko keamanan yang muncul dari teknologi asing, khususnya yang berasal dari China.

Dari sudut pandang keamanan nasional, teknologi yang terhubung ke internet, seperti kendaraan otonom, dapat sangat rentan terhadap manipulasi atau sabotase oleh aktor negara asing. Dalam kasus ini, pemerintah AS khawatir bahwa perusahaan teknologi China yang memasok perangkat lunak dan perangkat keras untuk kendaraan terhubung dapat mengumpulkan data penting tentang pengemudi dan infrastruktur AS. Lebih parahnya lagi, perangkat lunak tersebut bisa dieksploitasi untuk tujuan jahat, seperti serangan siber[2] yang dapat mematikan atau merusak kendaraan secara massal.

Salah satu perhatian utama lainnya adalah terkait risiko pengumpulan data (data harvesting) yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan spionase. Data dari kendaraan yang terhubung dapat mencakup pola perjalanan, lokasi, dan perilaku pengemudi, yang semuanya dapat digunakan untuk membangun profil yang sangat mendetail tentang individu dan infrastruktur di AS. Pemerintah AS melihat potensi ancaman ini sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan pencegahan, termasuk pembatasan impor teknologi.

Keputusan pemerintah AS untuk melarang teknologi China juga menunjukkan kesadaran bahwa pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik wilayah negara, tetapi juga mencakup perlindungan data dan teknologi yang mendukung operasi harian masyarakat. Mobil yang terhubung menjadi simbol dari ancaman baru yang melibatkan infrastruktur teknologi yang luas, yang jika dikompromikan, bisa berakibat sangat serius.

Kendaraan otonom dan terhubung merupakan bagian dari infrastruktur penting suatu negara, karena teknologi ini berfungsi di jalan raya yang merupakan komponen vital dari sistem transportasi nasional. Kerentanan pada sistem transportasi yang terhubung tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur negara. Dalam konteks teori keamanan nasional, perlindungan terhadap infrastruktur ini dapat menjadi prioritas utama, karena serangan pada infrastruktur ini dapat melemahkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Pemerintah AS, dengan menempatkan teknologi otomotif dalam lingkup infrastruktur penting, mengambil tindakan preventif dengan membatasi akses China pada sektor ini.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, kebijakan AS terhadap pelarangan teknologi China pada kendaraan terhubung merupakan bagian dari dinamika rivalitas global antara keduanya, dimana sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa hubungan antara AS dan China telah mengalami ketegangan.

 

 

 

[1] Kim R Holmes, “What Is National Security?,” THE HERITAGE FOUNDATION (2015): 17–26.

[2] Anastasios Giannaros et al., “Autonomous Vehicles: Sophisticated Attacks, Safety Issues, Challenges, Open Topics, Blockchain, and Future Directions,” Journal of Cybersecurity and Privacy 3, no. 3 (2023): 493–543.

setelah-selama-15-tahun-pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-akhirnya-berhasil-dibebaskan-dari-sandera-kelompok-kriminal-bersen-2_169

Pilot Asal Selandia Baru Dibebaskan Setelah Disandera OPM Selama 1,5 Tahun

, , , 0

Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, akhirnya dibebaskan pada Sabtu (21/9) setelah disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama lebih dari 1,5 tahun. Mehrtens disandera pada Februari 2023, oleh kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Nduga, Papua Pegunungan. Sejak saat itu, upaya pembebasan intensif dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, dengan dukungan dan koordinasi dari pihak Selandia Baru.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, mengonfirmasi bahwa tim berhasil menjemput Mehrtens dari Distrik Maibarok, Papua Pegunungan. Ia kemudian diterbangkan langsung menuju Timika, di mana Ia diterima dalam kondisi sehat meskipun mengalami penurunan berat badan signifikan. Bayu juga menegaskan bahwa keselamatan Mehrtens adalah prioritas utama dalam operasi ini.

Setibanya di Timika, Mehrtens menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis. Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, menyatakan bahwa Mehrtens berada dalam kondisi stabil dan tidak menunjukkan gejala trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

Dalam konferensi pers yang digelar setelah pembebasannya, Mehrtens menyampaikan rasa syukur karena telah bebas dan mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu keluarganya. “Terima kasih kepada semua yang telah membantu, saya keluar dengan aman dan sehat,” ungkapnya.

Operasi pembebasan Mehrtens dilakukan dengan pendekatan damai, tanpa tindakan represif. Kaops Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhan, menjelaskan bahwa negosiasi melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa, baik dari pihak aparat, masyarakat sipil, maupun Mehrtens sendiri.

Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, juga menegaskan bahwa kesabaran dan fokus pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi damai adalah kunci keberhasilan operasi ini. “Keselamatan pilot menjadi prioritas utama dalam seluruh proses,” ujar Hadi.

Menanggap hal tersebut, Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, turut mengungkapkan rasa syukur atas pembebasan Mehrtens. Melalui akun X, Luxon menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di Indonesia dan Selandia Baru yang terlibat dalam operasi pembebasan ini. Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, yang menyatakan lega bahwa Mehrtens akhirnya dapat kembali berkomunikasi dengan keluarganya setelah lebih dari 1,5 tahun disandera.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 13.05.04

Kunjungan Wamenlu Korea Utara Ke Indonesia Dan Potensi Sebagai Mediator

, , , , , 0

Pada 18 September 2024, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Pahala Nugraha Mansury mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wamenlu Republik Rakyat Demokratik Korea, yang lebih dikenal dengan sebutan Korea Utara, Park Sang Gil di Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan yang dilakukan oleh Wamenlu Park ke empat negara yakni Vietnam, Laos, Thailand dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut kedua wamenlu mendiskusikan beberapa topik terkait kerja sama bilateral antara kedua negara dalam berbagai sektor seperti pertukaran pemuda dan kerja sama pembangunan internasional. Sementara itu Wamenlu Park menyatakan bahwa dia menghargai hubungan baik yang dimiliki Korea Utara dan Indonesia yang sudah terbentuk dari masa founding fathers kedua negara. Park juga menambahkan bahwa Indonesia dan Korea Utara sudah menjalani hubungan baik sejak tahun 1960-an dengan persahabatan yang terbentuk antara Presiden Kim Il Sung dan Presiden Soekarno. Selain itu pertemuan ini juga menegaskan kembali komitmen dari kedua negara untuk memajukan keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea dengan mendorong partisipasi aktif Korea Utara melalui dialog yang dipimpin oleh ASEAN.

Pertemuan ini merupakan kunjungan terbaru dari Wamenlu Korea Utara ke Indonesia sejak tahun 2015. Dalam pertemuan Wamenlu Korea Utara pada saat itu, Ri Kil Song melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia dalam rangka memperingati ulang tahun bunga Kimilsungia ke-50. Selain itu Ri juga membicarakan tentang pentingnya meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Kunjungan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan baik ini berkembang dari masa pemerintahan Presiden Soekarno yang pada saat itu memberikan hadiah bunga anggrek yang menarik perhatian Presiden dan founding father Korea Utara Kim Il Sung saat kunjungannya ke Indonesia pada 15 April 1965. Sejak saat itu kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik dan hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri ke Pyongyang pada tahun 2002 dan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan karangan bunga untuk Kim Jong Un pada tahun 2020 dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 Korea Utara.

Hubungan baik antara Korea Utara dan Indonesia merupakan sesuatu yang unik karena kedua negara memiliki sistem politik yang sangat berbeda akan tetapi memiliki hubungan positif karena kedekatan yang terbentuk antara Presiden Soekarno dan Kim Il Sung. Hubungan unik yang baik ini tentu memberikan Indonesia banyak potensi yang salah satunya adalah sebagai mediator atau honest broker antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea atau untuk mendorong reunifikasi. Hal ini merupakan sesuatu yang memungkinkan karena sebelumnya Indonesia pernah melakukan upaya tersebut di era Orde Baru yang mana Menteri Luar Negeri (Menlu) pada saat itu Adam Malik berusaha untuk memposisikan diri sebagai mediator antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk membuat sebuah kompromi agar reunifikasi damai dapat dilakukan. Selain itu pada tahun 1979 Amerika Serikat meminta Indonesia untuk memfasilitasi sebuah dialog tripartite antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Walaupun kedua upaya tersebut gagal, hal ini menunjukan potensi Indonesia sebagai sebuah mediator bagi kedua negara. Selain itu, saat ini Indonesia memiliki keunikan yang dapat menjadi sebuah keuntungan jika ingin menjadi mediator untuk Korea Selatan dan Korea Utara. Keunikan tersebut adalah hubungan positif yang dimiliki oleh Indonesia dengan kedua negara. Hal ini meningkatkan kredibilitas Indonesia karena dapat dilihat sebagai pihak ke-3 yang netral dan hal tersebut dapat mendorong Korea Selatan dan Korea Utara untuk berdialog dan bernegosiasi tanpa mengkhawatirkan campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat dan Cina. Netralitas ini dapat digunakan untuk mendorong aksi proaktif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jika Indonesia berhasil melakukan hal tersebut, posisi negara sebagai sebuah middle power akan menguat. Hal ini selaras dengan persepsi pemerintah dalam melihat peran Indonesia di kancah internasional yaitu sebagai sebuah middle power di kawasan Asia. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan dirinya sebagai sebuah negara yang memiliki peran sebagai mediator dalam isu regional dan global.

Akan tetapi, perlu diakui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai mediator. Tantangan utama tentu adalah memastikan bahwa kedua negara dapat bernegosiasi dengan good faith. Hal ini cukup sulit untuk dilakukan karena seringkali kedua negara menganggap aksi dari satu sama lain sebagai penyebab meningkatnya ketegangan. Korea Selatan menganggap uji coba rudal dan hulu ledak nuklir yang dilakukan Korea Utara sebagai penyebab dari meningkatnya ketegangan. Di sisi lain Korea Utara menganggap latihan bersama antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai aksi provokatif yang meningkatkan ketegangan. Selain itu image Indonesia sebagai sebuah mediator netral juga menjadi tantangan karena hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Korea Utara memiliki ketimpangan yang cukup besar. Saat ini hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan cukup ekstensif dengan volume perdagangan sebesar USD 20,8 miliar pada tahun 2023 sementara hubungan perdagangan dengan Korea Utara cukup insignifikan dengan impor sebesar  USD 790 ribu dan ekspor sebesar USD 35,967 dengan total volume perdagangan sekitar USD 825 ribu pada tahun 2022. Hal ini dapat membahayakan image Indonesia sebagai mediator netral oleh karena itu diperlukan pendekatan yang dapat meyakinkan kedua belah pihak terhadap netralitas Indonesia. Tantangan lain yang juga mungkin dihadapi Indonesia adalah terkait campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dalam proses negosiasi. Hal ini dapat dihadapi menggunakan kedekatan yang dimiliki oleh Indonesia dengan ketiga negara tersebut untuk membangun sebuah konsensus yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya campur tangan dalam negosiasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

 

WhatsApp Image 2024-09-11 at 14.33.17

Pencabutan TAP MPRS No. 33 Tahun 1967: Rehabilitasi Politik Presiden Soekarno

, , , , 0

 Pada 9 September 2024, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyerahkan surat resmi tidak berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Sukarno. Penyerahan surat tersebut digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V DPR/MPR/DPD yang juga dihadiri oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan anggota lain dari keluarga Presiden Soekarno. Bamsoet menyatakan bahwa pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang tidak lagi berlakunya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang kemudian dibahas dalam rapat pimpinan MPR RI pada 23 Agustus 2024. Selain itu, Bamsoet juga menyatakan bahwa MPR berkomitmen dalam merehabilitasi reputasi Presiden Soekarno dan mengembalikan hak-hak yang sebelumnya tidak didapatkan oleh sang proklamator akibat dari ketetapan tersebut.

Pencabutan TAP MPRS ini disambut baik oleh keluarga dari Presiden Soekarno dan hal tersebut disampaikan oleh Guntur Soekarnoputra yang berterima kasih kepada pimpinan MPR RI. Selain itu, Guntur juga menyampaikan keinginannya untuk merehabilitasi nama baik dari Presiden Soekarno karena menurutnya hal tersebut penting dilakukan untuk kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa. Guntur juga menegaskan bahwa Presiden Soekarno tidak pernah terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI dan menyesalkan tuduhan yang diberikan kepada sang proklamator tanpa melalui proses peradilan. Selain Guntur, presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri juga terharu atas pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

TAP MPRS No. XXXIII/ MPRS/1967 merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan MPRS RI yang menurunkan Soekarno dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut dikeluarkan pada 12 Maret 1967 karena pidato Nawakarsa dan Pel-Nawakarsa dari Presiden Soekarno ditolak oleh MPR RI karena dianggap tidak memenuhi kepentingan rakyat. Alasan lainnya adalah laporan dari Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban  Mayor Jendral Soeharto yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno melakukan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan pelaku G30S dan melindungi tokoh-tokoh yang terlibat.

WhatsApp Image 2024-08-28 at 09.55.13

Polemik RUU Pilkada Konsolidasi Kekuasaan Ala Machiavelli

, , , 0

Pada 21 Agustus 2024, Indonesia digemparkan dengan berita bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencoba untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan umur untuk calon kepala daerah dengan merevisi undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada). Revisi ini menyebabkan amarah dari seluruh elemen masyarakat Indonesia yang menganggap aksi DPR sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang saat ini memiliki supermajority di DPR untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, dengan mengubah peraturan yang ada agar anak keduanya Kaesang Pangarep, dapat maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Selain itu, banyak pakar hukum seperti Benediktus Hestu Cipto dan Rapin Mudiarjo yang mengatakan bahwa revisi UU Pilkada dapat merusak demokrasi Indonesia dan sekaligus menciptakan sebuah krisis konstitusi karena aksi yang dilakukan oleh DPR merupakan pembangkangan terhadap undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

Setelah DPR mengumumkan hal tersebut, berbagai elemen masyarakat Indonesia dari akademisi, mahasiswa, buruh, jurnalis, aktivis, dan lain-lain menyuarakan amarah dan kekesalan mereka melalui beberapa gerakan di media sosial berbagai media sosial seperti Twitter/X dan Instagram dengan menggunakan beberapa hashtag seperti #KawalKeputusanMK, #TolakPolitik Dinasti, dan #TolakPilkadaAkal2an. Akan tetapi, gerakan yang melambangkan kemarahan ini adalah sebuah meme emergency announcement system (EAS) fiktif dengan latar belakang biru tua yang menggunakan lambang negara dan dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’. Lambang ini pertama kali digunakan sebagai sebuah konsep dasar untuk genre analog horror yang pertama kali diunggah oleh akun Blocky Brain di Youtube pada 1 Desember 2022. Modifikasi dari EAS ini pertama kali dibagikan di Twitter/X setelah DPR mengumumkan penolakan terhadap keputusan MK dan revisi UU Pilkada. Setelah itu, EAS ini disebarkan secara luas oleh berbagai influencer, selebriti, artis, seniman, dan tokoh publik lainnya di berbagai media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pembangkangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh DPR dan sekaligus ajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan protes menolak revisi tersebut dan mempertahankan konstitusi dari pembangkangan yang dilakukan oleh KIM.

Protes tersebut terjadi sehari setelah DPR memberikan pengumuman tersebut dan skala nya sangat besar karena selain di Jakarta, protes ini juga terjadi di berbagai kota Indonesia seperti Bandung, Medan, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Balikpapan, Pekanbaru, Yogyakarta, Padang, Denpasar, Lhokseumawe, dan Manokwari. Skala besar dari protes-protes ini merupakan sebuah reaksi dari masyarakat Indonesia untuk mempertahankan demokrasi mereka dari upaya penggerusan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terhadap kepentingan kelompok mereka. Amarah yang saat ini diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap DPR dan pemerintah merupakan sebuah reaksi besar yang menandakan komitmen mereka terhadap demokrasi Indonesia, karena jika revisi yang dilaksanakan oleh DPR berhasil disahkan, pilkada Indonesia akan didominasi oleh kotak kosong dan calon boneka karena peraturan tersebut akan mempersulit calon oposisi.

Banyak elemen masyarakat yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh DPR merupakan upaya untuk memperkuat pengaruh Presiden Joko Widodo dalam perpolitikan Indonesia dengan memperkokoh dinasti politiknya. Presiden Joko Widodo sendiri secara tidak langsung menyetujui atau tidak mempermasalahkan pembangkangan yang dilakukan oleh DPR karena dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh akun instagram nya pada 21 Agustus, beliau menganggap hal yang terjadi sebagai sebuah proses dari checks and balances antara lembaga negara. Dari fakta ini, Presiden Joko Widodo terlihat memiliki pendekatan Machiavellian terhadap politik karena sebelumnya, beliau banyak dipuji sebagai bapak pembangunan desa, bapak pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Akan tetapi, setelah keputusan MK tentang batas umur calon wakil presiden, banyak masyarakat, termasuk pendukungnya kecewa karena dalam masa akhir pemerintahannya, nepotisme dan penggerusan terhadap demokrasi Indonesia semakin besar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap julukan negatif yang diberikan oleh kelompok akademisi terhadap presiden yaitu bapak politik dinasti Indonesia.

Machiavellian sendiri merupakan sebuah faham politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli, seorang diplomat dan negarawan dari Italia pada masa Italian Renaissance. Dalam pemikiran Machiavellian, seorang pemimpin harus siap mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara bahkan jika cara-cara tersebut bisa dikatakan keji, bermuka dua, dan licik. Dalam hal ini, revisi UU Pilkada dipandang sebagai contoh dari praktik Machiavellian yang dilakukan oleh KIM di DPR dimana aksi tersebut juga dianggap oleh berbagai pakar hukum seperti Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dahliana Hasan, sebagai salah satu corak dari autocratic legalism yang mana sebuah peraturan dibuat secara tertutup dan tergesa-gesa untuk kepentingan dinasti politik atau kelompok tertentu.

Hal ini jelas merusak prestasi yang sudah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo karena sebelumnya, selain dipuji sebagai bapak pembangunan infrastruktur, Jokowi memiliki reputasi sebagai seorang reformis yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dengan lebih baik.

Taiwan has unveiled plans for a record boost in defence spending, weeks after China staged large-scale military drills near the island [File: Taiwan Presidential Office/Handout via Reuters]

Anggaran Pertahanan Taiwan Bertambah Seiring Ancaman Cina Meningkat

, , , , , 0

Selama lima tahun terakhir, Taiwan menghadapi berbagai tekanan baik dalam sektor politik, diplomatik, dan militer dari Cina. Pada tahun 2023 saja, Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army) sudah menempatkan sekitar 1.700 pesawat di dekat Taiwan yang meningkatkan tekanan pada angkatan bersenjata Taiwan. 

 

Perkembangan situasi ini semakin membebani sumber daya angkatan udara Taiwan, yang mengandalkan pesawat tempur seperti Mirage 2000 dan F-16. Menghadapi potensi ancaman invasi ini, Taiwan mengadopsi strategi pertahanan “landak” yang dirancang duna menghadapi potensi agresi. Strategi ini mencakup pembelian peralatan militer, terutama dari Amerika Serikat, serta peningkatan dukungan untuk industri persenjataan dalam negeri Taiwan.

 

Sebelumnya di tahun 2023, Taiwan mengumumkan peningkatan belanja militer yang direncanakan mencapai 17 miliar Euro. Namun ternyata, belanja pertahanan Taiwan meningkat lebih banyak hingga mencapai 7,7% kenaikan di tahun mendatang yang melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Peningkatan pengeluaran berkaitan dengan meningkatnya ancaman dari Beijing. Cina, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah semakin mengintensifkan tekanan militer dan politiknya di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir. 

 

Setelah pertemuan rutin mingguan, kabinet Taiwan mengungkapkan bahwa pengeluaran pertahanan untuk tahun 2025 akan naik 7,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai T$647 miliar (USD20,25 miliar). Angka ini akan mewakili 2,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) Taiwan, meningkat dari 2,38 persen tahun ini, dan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi yang diantisipasi pemerintah sebesar 3,26 persen untuk tahun ini.

 

Hsieh Chi-hsien, kepala biro pengawas kementerian pertahanan, menyatakan bahwa sasarannya adalah untuk mencapai pengeluaran pertahanan yang setara dengan 3 persen dari PDB, dengan mencatat bahwa pengeluaran saat ini “tumbuh dengan baik.” Dia menekankan bahwa Taiwan tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata tetapi akan meningkatkan pengeluaran sesuai kebutuhan, tergantung pada akuisisi peralatan “utama dan penting.”

 

Modernisasi militer tetap menjadi kebijakan utama bagi pemerintah Taiwan, yang secara konsisten berjanji untuk meningkatkan pertahanannya sehubungan dengan meningkatnya ancaman dari Tiongkok.

 

Angkatan udara Cina secara berkala melakukan misi di dekat Taiwan, dan pada bulan Mei, angkatan udara Cina mengadakan latihan perang di sekitar pulau tersebut tidak lama setelah Presiden Lai Ching-te menjabat. Lai, yang dicap Beijing sebagai “separatis” menolak klaim kedaulatan Tiongkok, dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.


Di sisi lain, Cina juga dengan cepat meningkatkan kemampuan militernya, dengan kapal induk baru, jet tempur siluman, dan rudal. Pada bulan Maret, Tiongkok mengumumkan peningkatan 7,2 persen dalam belanja pertahanan untuk tahun ini, dengan total 1,67 triliun yuan (USD234,10 miliar), melampaui target pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen pada tahun 2024, meskipun ini hanya menyumbang sekitar 1,3 persen dari PDB.

 

Selain itu, Amerika Serikat, pemasok persenjataan dan pendukung internasional Taiwan yang paling signifikan, secara konsisten mendorong Taiwan untuk memodernisasi militernya dan meningkatkan pengeluaran pertahanan. 

 

kerja-sama-pertahanan-indonesia-dan-australia-akan-lebih-ambisius-apa-maksudnya

Mengurai Risiko dan Langkah Indonesia dalam Pakta Pertahanan bersama Australia

, , , , , , , , , 0

Indonesia dan Australia dikabarkan telah menandatangani pakta pertahanan pada 20 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pakta ini diyakini bertujuan untuk mempererat hubungan pertahanan antara kedua negara dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik mencakup latihan militer bersama, penugasan tentara, dan kerja sama maritim di Laut Cina Selatan. Analis pertahanan Khairul Fahmi juga menilai bahwa pakta ini penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas regional.

Adapun disamping keyakinan bahwa hubungan antara kedua negara tersebut untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kerjasama keduanya juga menimbulkan beberapa risiko, baik dari politik maupun segi militer. Negara-negara tetangga, terutama yang berada di kawasan Asia-Pasifik, mungkin melihat pakta ini sebagai ancaman atau bentuk aliansi militer yang dapat memicu ketegangan regional, dan dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain di kawasan, seperti Tiongkok, yang mungkin merasa tidak senang dengan peningkatan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia.

Peningkatan kerjasama militer dapat memicu perlombaan senjata atau meningkatkan ketidakstabilan[1] di kawasan jika negara-negara lain merespons dengan memperkuat militer mereka, dan dapat menambah kompleksitas dalam penanganan isu-isu keamanan regional dan meningkatkan kemungkinan intervensi atau konflik, terutama jika melibatkan isu-isu sengketa wilayah, seperti isu Laut Cina Selatan.

Selain dapat memicu perlombaan senjata, situasi ini juga dapat disebut menimbulkan security dilemma[2] di mana tindakan yang diambil oleh satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat, secara tidak sengaja, menyebabkan ketidakamanan di negara lain, yang seringkali memicu respon yang menambah ketegangan dan potensi konflik, meskipun tujuan awalnya adalah untuk menciptakan keamanan, seperti halnya pakta pertahanan Indonesia dan Australia.

Risiko dalam Rivalitas di Kawasan

Ditengah rivalitas negara besar seperti China dan Amerika Serikat dikawasan, disertai juga dengan kehadiran AUKUS, Cina mungkin melihat peningkatan kerjasama militer Indonesia-Australia sebagai ancaman terhadap pengaruhnya. China mungkin akan meningkatkan kehadiran militer atau diplomasi mereka di Asia-Pasifik, yang pada gilirannya memicu reaksi dari negara-negara lain, dan begitu seterusnya. Negara-negara ASEAN lainnya juga mungkin merespons dengan meningkatkan kemampuan militer mereka atau memperkuat aliansi mereka untuk menjaga keseimbangan kekuatan yang dapat menyebabkan perlombaan senjata atau ketegangan yang tidak diinginkan. Keberadaan pakta pertahanan ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan negara-negara lain yang mungkin khawatir bahwa kerjasama ini akan mengubah dinamika kekuatan di kawasan atau bahkan mengarah pada strategi yang lebih agresif.

Bagaimana Langkah Indonesia?

Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah strategis dalam hal memastikan kepentingan nasionalnya terjaga dan hubungan internasionalnya tetap stabil ditengah kerjasama pakta pertahanannya dengan Australia yang dapat berimplikasi pada situasi regional yang lebih luas. Indonesia harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pakta pertahanan dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik, termasuk latihan militer bersama, penempatan personel militer, dan kerja sama maritim di Laut Cina Selatan. Untuk menghindari kejutan geopolitik yang tidak diinginkan, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam konteks ketegangan yang ada di kawasan Indo-Pasifik serta memantau perkembangan di Laut Cina Selatan dan reaksi dari negara-negara lain seperti Cina terkait perjanjian ini.

Selanjutnya, menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak terkait, termasuk negara-negara tetangga dan mitra internasional lainnya, juga penting untuk menghindari misinterpretasi. Diplomasi yang aktif akan menjadi alat yang ampuh untuk membantu Indonesia mengelola hubungan bilateral dengan Australia serta dengan negara-negara lain di kawasan. Disamping itu, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan dari kerja sama dengan Australia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan domestik, baik dalam hal teknologi militer, latihan, maupun interoperabilitas antara angkatan bersenjata. Penguatan ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi tantangan keamanan di kawasan.

Menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif dari pakta pertahanan, seperti perubahan dinamika regional atau potensi konflik dengan negara lain yang mungkin merasa terancam oleh perjanjian tersebut, juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Indonesia perlu melakukan penilaian dan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak dari pakta pertahanan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan, yang berguna untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut terus memenuhi tujuan strategis Indonesia dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan geopolitik.

Berdasarkan pernyataan Prabowo Subianto sebagai menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih RI, Indonesia akan tetap non-blok di bawah kepemimpinannya dan akan tetap berada di antara kelompok negara yang tidak ingin secara resmi bersekutu dengan atau melawan blok kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Prabowo menyebutkan bahwa “Indonesia tidak memiliki persepsi ancaman yang sama seperti Australia terhadap Cina”. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan pakta pertahanan dengan Australia untuk memperkuat posisinya di kawasan sambil tetap menjaga kestabilan dan keamanan nasional.

 

 

[1] Utami, Saskia Tasnim. “Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS .” JURNAL KETAHANAN NASIONAL, 2022: 199-221.

[2] Wivel, A. (2011). Security Dilemma. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), InternationalEncyclopedia of Political Science (Vol. 7, pp. 2389-91). Thousand Oaks, Californien: SAGE Publications. DOI:http://dx.doi.org/10.4135/9781412959636.n549

 

Peringatan-Darurat-Berbagai-kalangan-masyarakat-menggelar-demo-besar-besaran

Dari ‘Peringatan Darurat’ hingga Pembatalan Pengesahan Revisi UU Pilkada

, , , , , 0

Beberapa hari lalu, poster ‘Peringatan Darurat’ dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru menggema di media sosial usai Badan Legislatif DPR sepakat mengesahkan RUU Pilkada. ‘Peringatan Darurat’ tersebut telah viral di media sosial sebagai bentuk protes masyarakat publik yang menilai bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan mengadopsi ketentuan Mahkamah Agung yang dianggap bertentangan. Kemarahan ini diungkapkan oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis dan publik figur, melalui unggahan poster tersebut yang mencerminkan kekhawatiran terhadap perubahan aturan Pilkada yang dianggap merugikan.

Mahasiswa Indonesia di luar negeri, yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dari berbagai negara, juga secara serempak menolak RUU Pilkada yang baru disahkan oleh DPR RI tersebut. Mereka mengkritik DPR RI karena dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyebut revisi tersebut sebagai bentuk sabotase kepentingan kelompok elit yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Para mahasiswa mendesak lembaga negara di Indonesia untuk kembali mematuhi putusan MK dan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara konstitusional dan transparan. Mereka juga mengancam akan mengadakan demonstrasi daring jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Menurut Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, keputusan MK merupakan putusan dari lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat final dan mengikat yang berlaku serta-merta bagi semua pihak. “Langkah-langkah dari DPR yang ingin mengubah apa yang menjadi isi keputusan MK, tentu saja tindakan yang inkonstitusional bertentangan dengan konstitusi dan bisa disebut sebagai pembegalan atau pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Titi.

Adapun pada 22 Agustus 2024, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian mengungkapkan bahwa DPR membatalkan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena tidak memenuhi syarat kuorum pada rapat paripurna. Rapat tersebut tidak dapat dilanjutkan karena hanya dihadiri 89 dari 557 anggota DPR, sehingga tidak mencapai kuorum yang diperlukan, ungkap Dasco.

Disisi lain, pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI juga mendapat perhatian internasional dengan diberitakan terjadi karena demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Media asing, seperti AFP, Reuters, dan The Strait Times, melaporkan bahwa demonstrasi tersebut, yang melibatkan ribuan orang, mengkritik revisi UU Pilkada yang dianggap mendukung kepentingan beberapa elit politik menyebabkan DPR membatalkan rencana perubahan undang-undang tersebut setelah ketegangan meningkat dan kekerasan antara demonstran dan aparat keamanan.

Palestine

PM Australia Dukung Visa untuk Warga Palestina

, , , 0

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membela keputusan pemerintahnya untuk mengeluarkan visa bagi mereka yang melarikan diri dari Gaza, meskipun ada seruan dari pihak oposisi untuk melarang kedatangan mereka. 

Pemimpin oposisi Peter Dutton, bersama dengan anggota partainya, menyuarakan keprihatinan di parlemen tentang masuknya orang-orang dari wilayah yang dilanda konflik tersebut dan meminta Albanese untuk memberikan lebih banyak rincian tentang masalah ini.

Peter Dutton telah meyakinkan anggota parlemen Koalisinya bahwa seruannya untuk menghentikan izin bagi orang-orang dari Gaza untuk memasuki Australia hanya bersifat sementara, menanggapi kekhawatiran di dalam partainya bahwa ia menganjurkan larangan permanen. Dutton menekankan bahwa Koalisi mengambil “sikap yang berprinsip” dengan mempertanyakan proses persetujuan visa bagi pemohon dari Gaza dan menganjurkan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat.

Dutton mengklarifikasi, “Kami telah menyerukan penghentian sementara pemberian visa bagi pemegang dokumen Palestina di Gaza, sampai situasi keamanan stabil dan pemerintah dapat memastikan bahwa pemeriksaan yang tepat telah dilakukan.” Pernyataan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran internal dan memperkuat posisi Koalisi sebagai tindakan pencegahan dan bukan pengecualian permanen.

Di sisi lain, Albanese menolak untuk secara langsung menanggapi tuntutan oposisi, dan sebaliknya menyatakan kepercayaannya pada badan-badan keamanan yang terlibat dalam proses visa. Dia menyoroti kontrol penyeberangan perbatasan Rafah oleh pihak berwenang Israel dan Mesir, mencatat bahwa Israel telah menutup penyeberangan pada bulan Mei, yang secara efektif mencegah orang meninggalkan Gaza.

Albanese secara konsisten menolak seruan oposisi untuk melarang warga Palestina yang melarikan diri dari Gaza memasuki Australia, dan menuduh mereka mencoba untuk “menimbulkan rasa takut.” Dia menekankan pentingnya kohesi sosial, terutama ketika kepala keamanan nasional mengadvokasi hal tersebut. 

Menurut Departemen Dalam Negeri, 2.922 visa telah disetujui untuk warga Palestina yang melarikan diri dari konflik, dengan 1.300 orang di antaranya tiba dengan selamat di Australia. Sebaliknya, 7.100 aplikasi visa dari wilayah Palestina telah ditolak. 

Australia menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi Palestina dengan jumlah yang banyak.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..