Menu

Asia Pacific

Chinese Foreign Minister Wang Yi shakes hands with Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya in Tokyo on Saturday. Photo: Xinhua

China Dituduh Lakukan ‘Diplomasi Bermuka Dua’ Setelah Penyusupan ke Kepulauan Senkaku

, , , , 0

China dituduh melakukan “diplomasi bermuka dua” setelah menjanjikan kerja sama yang lebih besar dengan Jepang dan Korea Selatan dalam sebuah pertemuan trilateral tingkat tinggi, namun di sisi lain kapal-kapal penjaga pantai China justru memasuki perairan yang dikuasai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Insiden ini telah memicu kritik di Jepang, dengan anggota parlemen oposisi menyebut waktunya “sangat tidak tepat.”

 

Penyusupan yang Mencapai Rekor Tertinggi

Menurut Pasukan Penjaga Pantai Jepang, empat kapal penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang menandai intrusi terpanjang sejak Jepang menasionalisasi kepulauan tersebut pada tahun 2012. Kapal-kapal tersebut berada di sana selama 92 jam dan 8 menit dan tindakan ini melampaui rekor sebelumnya yaitu 80 jam dan 36 menit pada tahun 2023. Kapal-kapal tersebut dilaporkan berusaha mendekati kapal nelayan Jepang di dekat Minamikojima sebelum dicegat.

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya pada Selasa (25/03/2025) menyatakan keprihatinannya atas kehadiran kapal-kapal China yang “jelas-jelas meningkat”, dan menyatakan bahwa ia menyampaikan protes Jepang secara langsung kepada mitranya dari China, Wang Yi, dalam pertemuan mereka di Tokyo. “Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana damai dan bersahabat, namun sangat disesalkan bahwa hal seperti ini terjadi,” kata Iwaya. “Kami akan menangani masalah ini dengan cara yang tegas dan tenang.”

 

Optimisme Diplomatik Dirusak

Pertemuan trilateral tingkat tinggi pada hari Sabtu (22/03/2025) antara Jepang, China, dan Korea Selatan pada awalnya tampak positif. Iwaya menggambarkan diskusi tersebut sebagai “pertukaran pandangan yang jujur,” dan ketiga negara menegaskan komitmen mereka terhadap “kerja sama yang berorientasi pada masa depan.” Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggemakan sentimen ini, menganjurkan peningkatan komunikasi dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama.

Namun, niat baik yang dihasilkan selama pembicaraan tersebut dengan cepat menghilang ketika kapal penjaga pantai China diduga memasuki perairan yang disengketakan pada hari berikutnya. Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu di China, telah lama menjadi titik nyala dalam hubungan Jepang-China, dengan Beijing secara teratur menegaskan klaim teritorialnya melalui patroli maritim.

Para analis telah menggambarkan pendekatan China sebagai “memasang wajah manis” dalam lingkungan diplomatik sekaligus memperkuat klaim teritorialnya. “Siapa pun yang terkejut dengan hal ini sangat naif,” kata Ryo Hinata-Yamaguchi, seorang profesor di Institut Strategi Internasional Universitas Internasional Tokyo. “China mengatakan satu hal dalam pertemuan diplomatik tetapi bertindak berbeda di wilayah yang disengketakan.”

 

Reaksi Publik dan Politik

Penyusupan ini telah memicu kemarahan publik di Jepang, dengan para komentator online yang menyerukan tindakan yang lebih kuat terhadap China. Di situs web Yaeyama Daily News di Okinawa, seorang pembaca melabeli tindakan Beijing sebagai “diplomasi bermuka dua” dan memperingatkan bahwa Jepang “dibodohi.” 

Toshimitsu Shigemura, seorang profesor politik dan hubungan internasional di Universitas Waseda, mencatat bahwa serbuan tersebut mengekspos ketidakpercayaan yang mendalam antara Jepang dan China. “Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan selalu berbeda,” katanya. “Ini adalah contoh yang sempurna: ketika menteri luar negeri berbicara tentang kerja sama, penjaga pantai [China] memasuki perairan Jepang dan mengejar sebuah kapal nelayan.”

 

Meningkatnya Ketegangan Maritim

Kapal penjaga pantai China telah memasuki perairan Jepang dengan frekuensi yang semakin meningkat, dengan rekor 353 hari operasi di zona yang bersebelahan di sekitar Kepulauan Senkaku tahun lalu. Para analis berpendapat bahwa serbuan ini bertujuan untuk melemahkan kontrol administratif Jepang atas kepulauan tersebut. Shigemura memperingatkan bahwa Beijing kemungkinan akan meningkatkan tekanannya lebih lanjut, membuat Tokyo memiliki pilihan yang terbatas jika terjadi konfrontasi langsung.

“Tidak banyak yang bisa dilakukan Jepang dalam skenario terburuk,” katanya. “Tokyo tidak dapat menggunakan kekerasan, dan pengaruh utamanya adalah protes diplomatik. Jika kapal nelayan Jepang dihentikan atau disita secara paksa oleh penjaga pantai China, tanggapan Jepang kemungkinan akan terbatas pada dialog dan negosiasi-sesuatu yang mungkin dianggap sebagai kelemahan oleh Beijing.”

Dengan ketegangan yang kembali memanas, Jepang menghadapi dilema diplomatik yang menantang: bagaimana menyeimbangkan dialog dengan China sambil mempertahankan integritas teritorialnya. Dikarenakan Beijing terus menegaskan klaimnya, Tokyo mungkin akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali strateginya di Laut China Timur.

A submarine attached to a naval submarine flotilla under the PLA Northern Theater Command steams in the sea during a training exercise recently in waters of the Yellow Sea. Photo: China Military

China dan Thailand Memperkuat Hubungan Militer dan Perdagangan dengan Latihan Angkatan Laut dan Perluasan Infrastruktur

, , , , 0

China dan Thailand akan mengadakan latihan angkatan laut bersama keenam mereka, “Blue Strike-2025,” di dekat Zhanjiang, provinsi Guangdong, dari akhir Maret hingga awal April. Kementerian Pertahanan Nasional China menyatakan bahwa latihan ini akan berfokus pada taktik kontraterorisme, operasi serangan maritim bersama, dan perang antikapal selam.

Latihan ini mencerminkan pendalaman kerja sama militer antara kedua negara. Sejak latihan “Blue Strike” pertama pada tahun 2010, China dan Thailand terus memperluas hubungan pertahanan mereka, melakukan latihan angkatan darat dan angkatan udara bersama di samping latihan angkatan laut. Angkatan Laut Thailand akan mengerahkan beberapa kapal perang, termasuk HTMS Angthong, HTMS Chao Phraya, dan HTMS Kraburi, yang pada awalnya dibangun di China.

Wang Yunfei, ahli militer China, mencatat bahwa fregat Tipe 053HT Thailand berbagi sejumlah metode pelatihan dan operasional serta persenjataan dan peralatan dengan rekan-rekan mereka dari China, dan latihan ini akan meningkatkan interoperabilitas di antara angkatan laut kedua negara. China dan Thailand juga mengadakan latihan bersama secara rutin di bawah latihan angkatan udara bersama seri Falcon Strike dan latihan angkatan darat bersama seri Strike.

Latihan ini dilakukan di saat China sedang memperkuat hubungan militer dengan negara-negara Asia Tenggara di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut China Selatan. Meskipun Thailand secara historis merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, kerja sama militernya dengan China telah berkembang secara signifikan sejak kudeta militer Thailand tahun 2014, yang membuat hubungan dengan Washington tegang. Seiring dengan semakin dalamnya kolaborasi militer dan ekonomi, pengaruh China di Asia Tenggara terus berkembang, kerja sama ini mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Selain itu, jarang bagi China untuk mengadakan latihan anti-kapal selam dengan negara-negara selain Rusia. Angkatan darat, laut, dan udara kedua negara semuanya melakukan latihan bersama, yang mencerminkan tingkat kepercayaan timbal balik yang tinggi, demikian ungkap Wang.

Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces (BBC)

Jepang Membentuk Komando Operasi Gabungan untuk Meningkatkan Koordinasi Militer

, , , , 0

Jepang pada Senin (24/03/2025) secara resmi meluncurkan Komando Operasi Gabungan (JJOC) baru untuk memusatkan struktur komando Pasukan Bela Diri Jepang dan meningkatkan koordinasi operasional di seluruh cabang militer. Pembentukan JJOC menandai reformasi signifikan guna memperkuat kemampuan pertahanan Jepang di tengah meningkatnya ketegangan regional.

 

Tonggak Sejarah dalam Strategi Pertahanan Jepang

JJOC, yang terletak di Kementerian Pertahanan di daerah Ichigaya Tokyo, akan mengawasi operasi Pasukan Bela Diri Darat (GSDF), Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), Pasukan Bela Diri Udara (ASDF), Komando Pertahanan Siber, dan Grup Operasi Ruang Angkasa. Restrukturisasi ini memungkinkan koordinasi dan respons yang lebih efektif terhadap ancaman keamanan nasional, termasuk potensi konflik atas Taiwan, ketegangan di Semenanjung Korea, dan perselisihan di Laut China Timur.

Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menekankan pentingnya komando ini, dengan menyatakan, “Negara kita menghadapi lingkungan keamanan pascaperang yang paling parah dan kompleks. Pembentukan Komando Operasi Gabungan memiliki arti penting bagi keamanan Jepang.” Selama upacara peresmian, Nakatani menyerahkan bendera komando kepada komandan pertamanya, Jenderal Kenichiro Nagumo, dan menginstruksikannya untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan dan setiap saat.

 

 

Meningkatkan Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang

Jenderal Nagumo akan menjadi mitra Jepang untuk Komando Indo-Pasifik militer Amerika Serikat (AS), berkoordinasi secara erat dengan Pasukan AS Jepang (U.S. Forces Japan, USFJ). Washington sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan misi dan tanggung jawab USFJ guna memperdalam interoperabilitas militer bilateral. Akan tetapi, laporan terbaru menunjukkan bahwa kendala keuangan dapat menunda atau membatalkan perubahan ini di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hal ini dikarenakan kemungkinan pemerintahan AS akan memangkas biaya pertahanan lebih dari USD800 miliar.

Terlepas dari ketidakpastian ini, pembentukan JJOC diharapkan dapat meningkatkan postur pertahanan Jepang dan memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan pasukan militer AS. Struktur baru ini akan membebaskan kepala Staf Gabungan dari tugas operasional, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus memberikan nasihat kepada menteri pertahanan, sebuah pembagian kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam krisis.

 

Pelajaran dari Krisis Masa Lalu

Sebelumnya, pendekatan Jepang terhadap operasi gabungan bergantung pada gugus tugas ad hoc yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat, seperti tanggapan terhadap Gempa Bumi dan Tsunami Besar Jepang Timur tahun 2011. Akan tetapi, meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan modern, termasuk perang siber dan konflik berbasis ruang angkasa, mengharuskan adanya komando gabungan permanen.


Nagumo, yang memainkan peran kunci dalam tanggapan Jepang terhadap peluncuran rudal Korea Utara dan serangan udara, membawa pengalaman yang luas untuk peran barunya. “Sayangnya, lingkungan keamanan internasional sedang memburuk,” katanya. “Sudah tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan terjadinya krisis serupa di Indo-Pasifik.”

 

Meningkatkan Kemampuan Serangan Balik Jepang

Aspek penting dari tanggung jawab JJOC adalah mengawasi “kemampuan serangan balik” Jepang yang baru, yang memungkinkan serangan preemptif di wilayah musuh untuk menangkal serangan. Pergeseran ini sejalan dengan strategi pertahanan Jepang yang lebih luas, yang mencakup peningkatan belanja militer dan pembentukan pasukan khusus yang meniru Korps Marinir AS

Upaya modernisasi pertahanan Jepang juga mencerminkan tren yang lebih luas yang terlihat dalam restrukturisasi militer global. Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama mengadopsi struktur komando bersama untuk meningkatkan koordinasi lintas domain, dan Jepang sekarang mengikutinya. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menekankan pentingnya langkah ini, dengan menyatakan, “Dengan pembentukan JJOC, SDF akan memimpin unit-unitnya secara terpusat setiap hari, mempertahankan postur pertahanan yang fleksibel dalam menanggapi ancaman yang terus berkembang.”

 

Implikasi Strategis bagi Kawasan

Keputusan Jepang untuk menyatukan cabang-cabang militernya di bawah struktur komando tunggal muncul pada saat meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Meningkatnya ketegasan Tiongkok terhadap Taiwan, ambisi nuklir Korea Utara, dan sengketa teritorial yang sedang berlangsung, semuanya berkontribusi pada keputusan Jepang untuk memperkuat kerangka pertahanannya.

Masa depan aliansi militer Jepang dengan AS tetap menjadi faktor kunci dalam stabilitas regional. Meskipun kedua negara telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama pertahanan yang lebih erat, ketidakpastian mengenai pengeluaran militer Amerika dan prioritas strategis di bawah kepemimpinan Trump menyisakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Rincian lebih lanjut dapat muncul setelah kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Jepang.

Australian P-8A. RAAF Photo

Insiden China-Australia di Laut China Selatan dari Perspektif Realisme

, , , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) menuduh Australia dengan sengaja memprovokasi mereka dengan melakukan patroli maritim di Laut China Selatan. China mengatakan bahwa Australia menyebarkan “narasi palsu,” tetapi Australia berpendapat bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional (Lee, Chen, & Needham, 2025). Insiden ini berkaitan dengan jet tempur China PLA J-16 yang melepaskan suar dekat dengan pesawat pengintai P-8A Poseidon Australia. Kontak ini semakin menyoroti peningkatan tensi terkait kehadiran militer, kedaulatan, dan keamanan nasional di Laut China Selatan. 

Akibat insiden ini, Australia melabeli tindakan China sebagai “tidak profesional dan berbahaya.” Guna memahami motivasi di balik tindakan China dan Australia, pendekatan realisme menjadi salah satu teori hubungan internasional yang dapat digunakan untuk membahas tensi hubungan kedua negara ini dikarenakan realisme menekankan pada pencapaian kepentingan nasional, kekuasaan, dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis.

 

Realisme dan Kepentingan Nasional: Penegasan Kekuasaan China

Pendekatan realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, di mana negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya yakni guna mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Realisme berpendapat bahwa dengan sistem internasional yang anarkis, tidak adanya otoritas guna menyelesaikan sengketa atau menjaga stabilitas, maka negara perlu bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk melindungi kepentingan mereka (Mearsheimer, 2001). Dalam isu Laut China Selatan, realisme menjelaskan kepentingan China yakni guna melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan keamanannya di kawasan tersebut.

Bagi China, Laut China Selatan bukan hanya mengenai isu regional, tetapi juga wilayah penting guna menegakkan kedaulatan nasional dan melindungi kepentingan strategis. Melalui klaim teritorialnya, China berupaya mengamankan rute dan sumber daya maritim utama guna pertumbuhan ekonomi dan militernya. Dalam pandangan realisme, negara yang sedang meningkatkan kekuatannya, seperti China, cenderung bertindak agresif untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan vital, yakni kepentingan wilayah, sumber daya, dan pengaruh regional, terutama di wilayah yang sedang diperebutkan (Mearsheimer, 2001).

Insiden suar dapat dilihat sebagai upaya pertahanan China atas klaim teritorialnya dan keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan di wilayah yang dianggap strategis dalam konteks geopolitiknya. Dengan merespons operasi pengawasan Australia dengan manuver militer, China menunjukkan komitmen dan kekuatannya untuk melindungi pengaruhnya di Laut China Selatan. Dalam perspektif ini, tindakan militer China tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan wilayah nasionalnya tetapi juga memperkuat hegemoni regionalnya dan menghalangi kekuatan asing untuk menantang peningkatan kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik.

 

Tanggapan Australia: Keamanan Nasional dan Perimbangan Kekuatan

Tindakan Australia di Laut China Selatan mencerminkan prinsip-prinsip teori realis, terutama dalam konteks keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan. Sebagai negara kekuatan menengah dan sekutu utama Amerika Serikat, Australia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Meskipun memiliki jarak yang jauh secara geografis, Australia tetap memiliki kepentingan di Laut China Selatan karena wilayah ini merupakan jalur air yang krusial bagi perdagangan internasional. 

Dalam menghadapi peningkatan kontrol yang semakin kuat dari negara-negara seperti China atas Laut China Selatan, keterlibatan Australia dalam latihan kebebasan navigasi dan pengawasan maritim menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Teori realis menekankan bahwa negara bertindak demi kepentingan nasional mereka, terutama ketika menghadapi potensi ancaman. Dalam konteks Australia, tindakan mereka di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap meningkatkan kehadiran militer dan klaim teritorial China. Dengan melakukan pengawasan rutin dan menegaskan haknya untuk beroperasi di perairan internasional, Australia berupaya menentang dominasi China dan mencegah ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan perspektif realis yang menegaskan pentingnya negara dalam melindungi kedaulatannya dan melawan setiap ancaman (Baldwin, 1985).

Insiden suar yang terjadi mencerminkan sikap militer Australia yang bertekad menjaga stabilitas regional dan menegakkan norma-norma hukum internasional. Komitmen Australia terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan lintas batas, berawal pada keyakinan bahwa tatanan berbasis aturan harus tetap ditegakkan di Laut China Selatan. Bagi Australia, insiden suar tersebut bukan hanya tentang keamanan fisik pesawatnya, tetapi juga tentang menegaskan kepentingan keamanan nasionalnya, di mana dinamika kekuatan berpindah kepada China.

 

Dilema Keamanan: Eskalasi dan Kesalahan Persepsi

Salah satu konsep utama dalam realisme adalah dilema keamanan, yakni upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (termasuk kegiatan militer) yang membuat negara lain merasa terancam, sehingga tensi ini menghasilkan perlombaan senjata atau bahkan konflik (Jervis, 1978). Insiden suar antara China dan Australia menggambarkan dinamika yang terjadi.

Dari perspektif China, operasi pengawasan militer yang dilakukan Australia di Laut China Selatan dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan teritorialnya. China menganggap tindakan Australia sebagai gangguan pada pengaruhnya, sehingga mendorong untuk merespons dengan langkah-langkah militer defensif. 

Dengan melepaskan suar di dekat pesawat Australia, China mengirimkan pesan yang jelas: mereka tidak akan mentolerir aktivitas militer asing yang mengancam klaim teritorialnya di wilayah tersebut. Di sisi lain, kehadiran Australia di Laut China Selatan dipicu oleh upaya untuk melindungi keamanannya sendiri dan mempertahankan akses ke jalur perdagangan yang vital bagi kelangsungan ekonomi negara. Namun, dari sudut pandang China, operasi militer Australia dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kontrolnya atas wilayah tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kedua negara memandang tindakan satu sama lain sebagai ancaman, yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan risiko konfrontasi lebih lanjut. Dilema keamanan yang nyata terlihat dalam konteks ini, di mana kedua negara terjebak dalam siklus aksi dan reaksi yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sumber
Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press. https://www.researchgate.net/publication/229889891_A_Political_Theory_of_Economic_Statecraft 

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167-214. https://doi.org/10.2307/2009978

Lee, L., Chen, X., & Needham, K. (2025, February 14). China accuses Australia of deliberate provocation in South China Sea. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-defence-ministry-accuses-australia-south-china-sea-provocation-2025-02-14/

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.

Waltz, K. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

Photo: Wechat account of Chinese Foreign Ministry, Global Times

China Memperkuat Kerja Sama dengan Jerman dan Uni Eropa di Tengah Ketegangan Perdagangan

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan kembali komitmen negaranya untuk mempererat hubungan dengan Jerman dan Uni Eropa. Wang Yi, yang juga anggota dari Biro Politik Partai Komunis Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), menyatakan dalam pertemuan tersebut bahwa China dan Jerman secara konsisten menjaga interaksi tingkat tinggi. Kerja sama pragmatis antara kedua negara juga menunjukkan momentum kuat dan menghasilkan hasil positif. Wang juga mencatat bahwa meskipun terdapat peningkatan unilateralisme dan proteksionisme, namun pergeseran global menuju multipolaritas tidak dapat dihindari. 

Wang Yi akhirnya menekankan pentingnya perdagangan bebas dan prinsip multilateralisme dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang diadakan dalam rangka Konferensi Keamanan Munich.

Dalam diskusinya dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Wang mengapresiasi sikap “pragmatis” Jerman terkait tarif Uni Eropa untuk kendaraan listrik (EV) buatan China. Ia mendorong Berlin untuk terus berperan konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan yang ada. Scholz pun menegaskan kembali penolakan Jerman terhadap praktik proteksionisme dan berharap agar ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan China dapat segera teratasi.

Selain itu, Wang juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan semakin meningkatnya proteksionisme serta menjaga otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baerbock menegaskan pentingnya komunikasi yang transparan, sambil mengingatkan kembali komitmen Jerman terhadap kebijakan satu-China dan prinsip perdagangan bebas.

China memandang hubungannya dengan Jerman sebagai kunci penting dalam menstabilkan hubungan antara China dan Uni Eropa. Wang menekankan bahwa meskipun tantangan geopolitik terus muncul, multipolaritas merupakan tren global yang tidak bisa dihindari. Ia juga menegaskan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Jerman dalam menghadapi isu-isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan terpisah dengan pemimpin Eropa lainnya, termasuk pejabat dari Prancis dan Spanyol, Wang mendorong pentingnya pendekatan diplomatik yang bijaksana dalam mengatasi ketegangan perdagangan. Ia kembali menegaskan komitmen China untuk berkolaborasi dengan mitra Eropa, guna meningkatkan saling pengertian serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.

Di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik yang meningkat, upaya diplomatik China di Munich mencerminkan niatnya untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik yang kokoh dengan Eropa, sekaligus menavigasi perselisihan perdagangan dengan Brussels. Dengan kedua pihak berusaha menyeimbangkan kerja sama ekonomi dan kepentingan strategis, beberapa bulan ke depan diprediksi akan menjadi krusial dalam menentukan arah hubungan China-Uni Eropa.

Perspektif Konstruktivis dalam Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Thailand

Perspektif Konstruktivis dalam Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Thailand

, , , , , 0

Thailand telah mencatat sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui pengesahan Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan pada 23 Januari 2025 yang didalamnya memberikan hak setara kepada pasangan sesama jenis, termasuk hak hukum, keuangan, dan medis.  Dengan diberlakukannya undang-undang ini, istilah “suami-istri” akan digantikan dengan “pasangan hidup” dalam mencerminkan prinsip kesetaraan yang tercantum dalam Konstitusi Thailand, yang menyatakan bahwa setiap individu setara di mata hukum. Langkah ini sekaligus menempatkan Thailand sebagai negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal. Perjalanan menuju legalisasi ini dimulai sejak Undang-undang tersebut disetujui oleh parlemen Thailand melalui pemungutan suara 400 berbanding 10 pada bulan Maret, dan kemudian disetujui oleh senat Thailand dengan suara 130 berbanding 10 pada bulan Juni, hingga kemudian diratifikasi oleh Raja Maha Vajiralongkorn pada Agustus 2024.

Keputusan ini mendapat banyak dukungan dari pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang menekankan pentingnya pengakuan identitas gender. Masyarakat Thailand, terutama komunitas LGBTQ+, menyambut gembira langkah ini sebagai hasil dari perjuangan panjang selama dua dekade untuk kesetaraan hak pernikahan. Meskipun dinilai sebagai langkah maju yang signifikan, aktivis dan pendukung hak LGBTQ+ menekankan perlunya reformasi hukum lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan dan inklusivitas. Mereka berharap bahwa legalisasi ini akan mendorong perubahan budaya yang lebih luas dan meningkatkan penerimaan terhadap komunitas LGBTQ+ di Thailand dan kawasan sekitarnya.

Salah satu alasan Thailand lebih terbuka terhadap komunitas LGBT+ adalah karena agama Buddha yang dianut oleh mayoritas penduduk negara ini tidak melarang perilaku homoseksual. Selain itu, Thailand tidak pernah dijajah oleh negara Barat, yang membawa serta hukum-hukum yang melarang homoseksualitas seperti di banyak negara Asia lainnya. Dr. Naruphon Duangwiset dari Pusat Antropologi Putri Maha Chakri Sirindhorn,  seorang pakar sejarah, budaya, dan keberagaman komunitas LGBTQ Thailand telah meneliti LGBTQ lebih dari 10 tahun dan menyebutkan bahwa agama Buddha tidak memiliki larangan atau hukuman bagi orang-orang LGBTQ dan hanya melarang “bandhaka”, yaitu melarang individu biseksual atau kasim untuk menjadi biksu. “Dalam komunitas Buddha, orang-orang ini tidak ditangkap, dipenjara, atau dipukuli, seperti yang kadang-kadang ditemukan dalam masyarakat ajaran lainnya.” Ia juga menambahkan bahwa “Menurut cara hidup umat Buddha Theravada, jika seseorang tidak menyebabkan masalah bagi orang lain, orang tersebut dapat hidup sebagai setengah perempuan, setengah pria, atau transgender.” Karena alasan inilah, Ia melihat bahwa masyarakat Thailand, yang relatif multikultural, adalah masyarakat yang fleksibel.

Konteks legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand ini dapat dilihat melalui perspektif konstruktivisme yang menekankan bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan internasional juga dapat dikonstruksi secara sosial, budaya, dan identitas nasional melalui sejarah dan interaksi antar aktor. Konstruktivisme menekankan bahwa kebijakan negara dapat lahir dan dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Thailand memiliki masyarakat yang lebih terbuka terhadap komunitas LGBTQ+ . Beberapa faktor yang menjadikan Thailand terbuka terjadap LGBTQ+, sebagai berikut:

1) Pengaruh Agama Buddha: Agama mayoritas di Thailand yakni Budha tidak memiliki larangan eksplisit terhadap homoseksualitas. Dalam ajaran Buddha, seseorang dapat hidup sesuai dengan identitas gendernya selama tidak menyebabkan masalah bagi orang lain. Hal inilah yang membentuk budaya yang lebih toleran terhadap keberagaman gender dan seksual.

2) Sejarah yang Berbeda dari Negara Asia Lainnya: Tidak seperti banyak negara Asia yang pernah dijajah oleh Barat dan mewarisi hukum anti-LGBT dari kolonialisme, Thailand memiliki sistem hukum serta norma sosial yang berkembang secara independen.

Tidak hanya itu, konstruktivisme juga melihat bagaimana norma dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh interaksi antara aktor domestik dan global. Dalam kasus Thailand, terjadi evolusi norma sosial dimana masyarakat Thailand, terutama generasi muda, semakin menerima pernikahan sesama jenis karena paparan terhadap gerakan hak asasi manusia global dan perubahan dalam nilai-nilai sosial. Selain itu, aktivis LGBTQ+ di Thailand juga telah berjuang selama dua dekade untuk hak pernikahan. Mereka turut berperan dalam membentuk wacana publik dan mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif. Thailand mungkin juga terdorong untuk mengikuti langkah negara-negara lain seperti Taiwan dan Nepal dalam mengakui pernikahan sesama jenis, terutama karena posisi Thailand sebagai tujuan wisata internasional yang populer di kalangan LGBTQ+.

Konstruktivisme menjelaskan perubahan kebijakan Thailand. Legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand bukan hanya hasil keputusan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, sejarah, dan perubahan identitas nasional. Norma inklusivitas yang telah lama berkembang di Thailand menjadi faktor kunci yang memungkinkan kebijakan ini diterima, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan yang masih menolak pernikahan sesama jenis karena norma sosial yang lebih konservatif.

Trump 2.0 could transform U.S. policy in the Indo-Pacific on multiple fronts, from import tariffs to changing alliances

Pemerintahan Biden Mendorong Penguatan Hubungan dengan Indo-Pasifik

, , , , 0

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) Biden telah mengajukan tiga perjanjian penting kepada Kongres untuk meningkatkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra utama di Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin dipengaruhi oleh China. Selain itu, Presiden Joe Biden juga secara resmi meminta persetujuan kongres untuk kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Thailand dan ratifikasi perjanjian asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian-perjanjian ini, yang sangat penting untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan ini, selaras dengan upaya-upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 dan 2020 lalu untuk mengimbangi kehadiran China yang terus meningkat. 

Secara garis besar, perjanjian nuklir sipil selama 30 tahun dengan Thailand, yang akan berlaku dalam waktu 90 hari kecuali jika Kongres menolaknya, akan memfasilitasi transfer bahan dan teknologi nuklir yang sensitif tetapi tidak diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan energi Thailand yang terus meningkat.

Kesepakatan asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall – bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang juga mencakup Negara Federasi Mikronesia – telah disetujui sebelumnya pada awal tahun ini. Biden merinci perjanjian senilai USD7,1 miliar untuk Palau dan Kepulauan Marshall, yang mencakup ketentuan untuk bantuan bencana, prakiraan cuaca, layanan pos, dan bantuan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, bank-bank di negara-negara kepulauan ini sekarang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang akan melindungi deposito jika terjadi kebangkrutan.

Negara-negara Asosiasi Kerja sama Bebas ini memiliki populasi di bawah 200.000 di lebih dari 1.000 pulau dan memainkan peran penting dalam posisi strategis AS. Terletak sekitar 2.500 mil di sebelah barat daya Hawaii, negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi instalasi militer yang vital, seperti fasilitas uji coba rudal di Kepulauan Marshall dan sistem radar frekuensi tinggi di Palau. Dengan begitu, perjanjian ini memperkuat hubungan yang terjalin selama Perang Dunia II ketika pasukan A.S. membebaskan kepulauan ini dari kendali Jepang.

 

Bagaimana dengan pemerintahan Trump mendatang?

Selain itu, menyambut pemerintahan Trump yang akan datang, dengan Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, mereka telah mengisyaratkan kesinambungan dalam kebijakan Indo-Pasifik A.S. Berbicara di U.S. Institute of Peace, Waltz menekankan Cina sebagai “musuh terbesar AS” dan menggarisbawahi peran India sebagai mitra utama. Dia menegaskan kembali pentingnya inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS), Quad (quadrilateral security dialogue), dan dialog trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan Filipina untuk mendorong “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan yang akan segera keluar dari jabatannya menggemakan sentimen Waltz, dengan menekankan bahwa strategi China yang kuat secara inheren terkait dengan strategi Asia yang kuat. Namun, terdapat kekhawatiran tentang ambiguitas AS, di mana meskipun dipercaya kebijakannya berkaitan dengan kompetisi ekonomi bersama China akan berjalan dengan intens, namun tidak dalam isu keamanan. Analis menilai bahwa isu penting seperti pertahanan Taiwan dan garansi keamanan untuk aliansi AS seperti Filipina, tidak menjadi isu prioritas pemerintahan Trump.

Di bawah pendekatan kebijakan luar negeri Trump, Taiwan kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan membeli sistem militer AS yang lebih canggih. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat memperkuat keamanan Taiwan, namun hal ini berisiko membebani ekonominya.

Para analis masih terbagi atas implikasi dari kepemimpinan Trump untuk Taiwan. Di satu sisi, keselarasan yang lebih dalam dengan kebijakan AS dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan postur pertahanan Taiwan. Di sisi lain, pengambilan keputusan Trump yang tidak dapat diprediksi dan langkah-langkah ekonomi proteksionis, seperti tarif, dapat mengacaukan industri regional, menimbulkan tantangan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada perdagangan.

Dalam kondisi ini, analis menilai bahwa Taiwan harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan kepentingannya. Diversifikasi kemitraan perdagangan akan membantu mengurangi risiko ekonomi, dan investasi dalam kemampuan pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan mengelola hubungannya dengan A.S. dan China secara hati-hati, Taiwan dapat bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas ekonominya di tengah-tengah kompleksitas segitiga AS-China-Taiwan.

Sir Richard Clarence Kirby AC from Australia presides at the signing of the Renville Agreement on board USS Renville, 17 January 1948. This session was attended by Vice-President Hatta.

Perjanjian Renville dan Terhambatnya ‘Kemerdekaan’ Indonesia

, , , , , 0

Pada tanggal 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Renville, yang dinamai berdasarkan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang menjadi tempat perundingan berlangsung. Perjanjian yang mendapat intervensi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) ini lahir di tengah konflik panjang pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, di mana Belanda masih berupaya merebut kekuasaannya. Mediasi dalam perundingan ini juga melibatkan perwakilan dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh DK-PBB di tahun 1947 dan terdiri dari Australia, Belgia, dan AS. Negara AS dipilih sebagai pihak netral, Belgia dipilih oleh Belanda, dan perwakilan Australia dipilih Indonesia. 

Perjanjian Renville berkaitan dengan kesepakatan wilayah kedaulatan Indonesia, dan juga penetapan gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo atau “Garis Van Mook”, yakni batas buatan yang menandai batas terjauh posisi militer yang menjadi keuntungan sepihak untuk Belanda. Pada akhirnya, Belanda melanggar perjanjian Renville dikarenakan serangannya ke Ibu Kota Indonesia saat itu yakni Yogyakarta, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Dalam pasca perang dunia kedua dan juga perang dingin antar blok Barat dan Timur, posisi strategis dan kondisi sosial politik di Indonesia menjadi penting bagi AS dan aktor internasional lainnya. Meskipun mendapat intevensi internasional, namun perjanjian ini gagal dan menghambat ‘kemerdekaan’ Indonesia. Meskipun terlihat sebagai upaya diplomasi yang netral, intervensi internasional dalam perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan sejati Indonesia. Lalu, bagaimana peran dan kepentingan AS dalam perjanjian ini?

 

Kepentingan AS dan keterlibatannya dalam Perjanjian Renville

Pengaruh dan peran AS dalam perjanjian Renville berkaitan erat dengan posisinya di Komisi Tiga Negara yang memfasilitasi perubahan kebijakan AS di Indonesia. Posisi ini memberi AS pengaruh besar dalam proses negosiasi tanpa harus secara terbuka melakukan intervensi dan juga aliran informasi dan perspektif baik dari Belanda dan Indonesia. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat pasca Perang Dunia II, AS mendapat dua tantangan utama di kawasan Asia Tenggara: mencegah penyebaran komunisme dan menjaga kestabilan ekonomi dan politik di kawasan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi masa itu, tindakan Agresi Militer Belanda I dan II membuat AS menilai bahwa Belanda tidak mampu dan tidak berniat untuk menyelesaikan konflik sehingga membuat kondisi kawasan semakin tidak stabil. Berkaitan dengan kondisi ini, konstruktivisme dari Alexander Wendt, menilai bahwa struktur internasional merupakan hasil dari distirbusi ide, dan negara turut berkontribusi dalam penyebaran dan pembentukan ide ini. Dalam konteks Perang Dingin, di mana konflik ideologi juga sedang berkembang yakni dari blok Timur dengan komunisme-nya, pemerintah AS berfokus pada pengekangan penyebaran ideologi komunisme (containtment) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dukungan AS lebih dimotivasi oleh ketakutan terhadap komunisme, dibandingkan mendukung keadilan dan aspirasi perjuangan Indonesia untuk merdeka sepenuhnya.

Indonesia sendiri memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang strategis mengingat Indonesia merupakan jalur maritim dengan sumber daya alam yang melimpah, dan juga dekat dengan blok komunis di Asia. Kekhawatiran ini dikarenakan kedekatan Indonesia dengan negara blok Timur seperti China, yang dianggap sebagai wilayah rentan pengaruh komunisme, serta keberadaan faksi saya kiri dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai upaya untuk mencegah ‘domino effect’ komunisme, AS juga memberi tekanan kepada Belanda untuk menghindari kebijakan militeristik yang akan memperparah ketidakstabilan di regional. Meskipun begitu, AS tetap mempertahankan hubungan baik dengan Belanda yang memang menjadi salah satu sekutu utama mereka di Eropa Barat. 

 

Peran AS dan dampak intervensinya untuk Indonesia

AS berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan di antara Indonesia dan Belanda. Meski mendesak Belanda untuk berkompromi dengan Indonesia, mengingat ketidakmampuan Belanda untuk menekan gerakan nasionalis, namun AS juga mendukung pembentukan negara federasi yang memungkinkan pengaruh Belanda yang berlanjut dan dominan di Indonesia. Posisi yang ambigu ini membatasi pencapaian ‘kemerdekaan penuh’ Indonesia dikarenakan tetap mengakomodasi kepentingan kolonialisme Belanda.

Meskipun tidak dimaksudkan untuk menghindari konflik, namun perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan Indonesia. Melalui perjanjian ini, Belanda memiliki waktu untuk memperkuat posisi militer dan diplomatiknya dengan Indonesia, terutama dengan ditetapkannya Garis Van Mook sebagai wilayah gencatan senjata dan kontrol Belanda atas wilayah Indonesia. Meskipun AS disinyalir sebagai ‘pihak netral,’ namun bukti kegagalan perjanjian Renville menjadi simbol dari keterbatasan intervensi internasional dalam konteks dekolonialisasi dan realitas geopolitik yang bahkan hingga saat ini masih mengutamakan kepentingan negara besar, dibandingkan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.

WhatsApp Image 2024-11-14 at 11.34.11

Indonesia dan Australia Selenggarakan Latihan Gabungan Multinasional Keris Woomera

, , , , , 0

Pada 13 November 2024 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pasukan Pertahanan Australia (ADF) melaksanakan latihan gabungan multinasional (Latgabma) Keris Woomera di Pantai Banongan Banyuwangi, Jawa Timur yang melibatkan 2,000 prajurit militer kedua negara. Keris Woomera sendiri merupakan latihan bersama terbesar dan terkompleks yang pernah dilakukan antara TNI dan ADF. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan TNI dan ADF serta mempelajari teknik, taktik, dan prosedur untuk memperkuat interoperabilitas. Dalam latihan bersama ini prajurit TNI dan ADF melaksanakan berbagai skenario seperti pendaratan amfibi, pemindahan pasukan, evakuasi kemanusiaan, dan bantuan bencana. Selain itu 35 prajurit TNI melaksanakan latihan integrasi (integration training) di kapal kelas Landing Platform Dock (LPD) Angkatan Laut Australia (RAN) HMAS Adelaide di dekat Darwin.

Menanggapi latgabma ini Komandan Satgas Laut (Dansastgasla) Keris Woomera 2024 Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyatakan bahwa Keris Woomera merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Komandan Satuan Tugas Amfibi Angkatan Laut Australia (RAN) Kapten Chris Doherty. Sementara itu Komandan Pasukan Pendaratan ADF Kolonel Judd Finger menyatakan Latgabtama Keris Woomera menunjukan kesiapan TNI dan ADF untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Dalam Latgabtama Keris Woomera terdapat berbagai macam alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan TNI dan ADF seperti pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II, dan tank M1A1 Abrams. Selain alutsista darat dan udara RAN dan TNI-AL juga mengerahkan beberapa kapal perang seperti HMAS Adelaide, KRI Makassar-590, dan KRI Martadinata-331 untuk mengangkut personel.

Latgabma Keris Woomera merupakan bagian dari Indo-Pacific Endeavour, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia yang mengerahkan ADF untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Latgabma Keris Woomera sendiri telah direncanakan sejak Agustus 2024 pada saat Asisten Operasi (Asops) KSAL Laksamana Muda Yayan Sofiyan bertemu dengan Wakil Kepala Angkatan Laut Australia Komodor Eric Young dalam pertemuan 27th Navy to Navy Talk. Dalam pertemuan tersebut kedua angkatan laut sepakat untuk melakukan Latgabma Keris Woomera pada November 1-17 2024 di dua lokasi utama yaitu Pulau Bathurst Australia, dan Situbondo, Banyuwangi Indonesia. Latihan tersebut resmi dibuka di Darwin Australia pada 1 November 2024.

WhatsApp Image 2024-10-22 at 13.26.55_a43161a8

China Kecam Serangan Konsulat Di Myanmar

, , , , , , 0

Pada 18 Oktober 2024 Konsulat China di Kota Mandalay Myanmar diserang oleh kelompok tidak dikenal menggunakan sebuah granat. Serangan ini menyebabkan kerusakan ringan terhadap gedung konsulat China tapi tidak menyebabkan korban jiwa atau luka. Dilansir dari The Irawaddy, junta militer Myanmar menyatakan bahwa mereka akan menangkap para teroris yang terlibat dalam serangan ini. Sementara itu pemerintah bayangan Myanmar (NUG) mengecam serangan tersebut dan segala aksi yang dapat merusak hubungan antar negara dan menyebabkan konflik antar etnis. Sementara itu penduduk Kota Mandalay menyalahkan milisi pro junta militer, Pyu Saw Htee sebagai dalang dari serangan tersebut karena mereka melihat para milisi melarikan diri dari gedung Konsulat China setelah ledakan dengan menggunakan mobil.

Menanggapi serangan ini Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Li Jian pada 21 Oktober 2024  mengecam serangan tersebut dan meminta junta militer Myanmar untuk melakukan segala bentuk upaya untuk menangkap pelaku serangan tersebut. Selain itu, Konsulat China di Mandalay mendesak warga, badan usaha, dan lembaga China yang berada di Myanmar untuk memperkuat keamanan mereka dan memperhatikan perkembangan keamanan yang ada. Saat ini Myanmar sedang menghadapi perang saudara yang terjadi setelah militer negara (Tatmadaw) merebut kekuasaan dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. Dalam perang ini China berusaha untuk bersikap netral dan sekaligus menjaga kepentingan mereka di Myanmar. Akan tetapi pada Agustus 2024 China meningkatkan bantuan kepada junta militer Myanmar dengan mengirimkan sejumlah pesawat tempur jet ringan JL-9/FTC-2000G yang digunakan untuk menyerang desa, pemukiman, dan lokasi pemberontak tanpa pandang bulu. Selain itu penyelidikan yang dilakukan oleh kanal berita Myanmar Now menemukan bahwa China memaksa kelompok pemberontak dan NUG untuk menghentikan serangan mereka terhadap junta militer dengan menghentikan perdagangan ke wilayah yang dikendalikan pemberontak.

Aksi-aksi tersebut mendapatkan reaksi keras dari kelompok pemberontak seperti aktivis anti junta dan anggota Komite Konsultatif Persatuan Nasional (NUCC) Tayzar San yang mengecam aksi China sebagai upaya untuk menghentikan revolusi Myanmar. Tayzar menambahkan bahwa revolusi akan terus berlanjut terlepas dari tekanan yang diberikan oleh berbagai negara termasuk China. Sementara itu komentator politik Than Soe Naing menyatakan bahwa sentimen anti China di Myanmar akan terus meningkat jika China tetap memberikan bantuan kepada junta militer. Hal yang sama juga diutarakan oleh jurnalis Sebastian Strangio yang menyatakan peningkatan bantuan China terhadap junta militer akan memperburuk reputasi mereka dengan sebagian besar penduduk Myanmar yang menentang junta militer.

 

Load More