industri pertahanan

Sejak perang dingin berakhir dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, industri pertahanan Uni Eropa (EU) telah mengalami perubahan perspektif dalam bagaimana mereka seharusnya memproduksi persenjataan. Sebelumnya, akibat dari ancaman Pakta Warsawa yang memiliki jumlah pasukan lebih besar, terdapat anggapan bahwa industri pertahanan EU harus memiliki kapasitas industri memadai sekaligus mengembangkan persenjataan yang performanya melebihi peralatan blok komunis. Setelah perang dingin berakhir, EU secara perlahan menggerus overcapacity industri pertahanan yang sebelumnya dipertahankan selama perang dingin karena mereka menganggap hal tersebut tidak lagi diperlukan akibat dari runtuhnya musuh abadi dunia kapitalis. Alhasil, produksi persenjataan EU pada tahun 1991-2014 relatif menurun karena anggaran yang diperlukan dialokasikan ulang ke sektor lain seperti jaminan sosial, ketahanan lingkungan, dan pengembangan pendidikan. Era ini seringkali disebut sebagai masa peace dividend.

Era peace dividend ini berakhir secara tiba-tiba setelah Rusia melancarkan aneksasi Krimea pada tahun 2014 yang dilanjutkan dengan invasi skala penuh terhadap Ukraina pada 2022. Akibat dari agresi ini, EU secara perlahan memutuskan untuk membangun ulang kapasitas industri pertahanan yang tergerus akibat dari peace dividend agar mereka dapat melengkapi ulang militer masing-masing negara untuk menghadapi potensi serangan serupa dari Rusia. Pembangunan ulang kapasitas ini dilakukan menggunakan berbagai cara seperti investasi langsung dari pemerintah negara terkait, perancangan rencana strategis pengembangan kapasitas industri pertahanan, peninjauan ulang mekanisme pembelian persenjataan, dan kebijakan yang mendorong integrasi industri pertahanan dari seluruh negara anggota. Seluruh hal ini menunjukkan bahwa EU memiliki komitmen untuk mengembalikan economics of scale dalam sektor industri pertahanan mereka sehingga produksi dan pengembangan senjata dapat dilakukan dengan harga relatif terjangkau.

Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh EU untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Tantangan tersebut diantaranya adalah minimnya koordinasi, perbedaan kepentingan strategis antara berbagai negara anggota, dan kesulitan untuk mengambil pelajaran dari Ukraina. Dalam hal keterbatasan koordinasi dan perbedaan kepentingan strategis, hal ini dapat dilihat dengan program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 yang diberi nama FCAS. Program ini seringkali dianggap sebagai upaya EU untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengembangkan dan memproduksi persenjataan masa depan secara mandiri. Akan tetapi, program yang seharusnya menjadi simbol persatuan EU telah menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlangsungannya. Tantangan tersebut diantaranya adalah perbedaan persyaratan teknis pesawat antara Prancis dan Jerman serta sengketa tentang siapa yang akan memimpin program FCAS. Dalam aspek perbedaan teknis, Prancis ingin FCAS memiliki kemampuan untuk mengangkut persenjataan nuklir karena hal tersebut selaras dengan doktrin kekuatan udara mereka. Jerman tidak ingin kapabilitas ini ada di FCAS karena menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip non-proliferasi nuklir dan doktrin pertahanan udara mereka. Perbedaan ini pada akhirnya melebar ke isu kepemimpinan proyek. Dalam hal ini, Prancis menganggap Dassault merupakan mitra yang sesuai karena mereka mampu mengembangkan pesawat tempur yang dapat mengangkut persenjataan nuklir. Akan tetapi, Jerman tidak ingin Airbus hanya memainkan peran sekunder dalam pengembangan FCAS. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun EU telah membentuk kebijakan yang mendorong integrasi sektor industri pertahanan negara anggota, terdapat rivalitas dan perbedaan kebijakan yang mempersulit implementasi hal tersebut.

Tantangan selanjutnya adalah keengganan atau ketidakmampuan industri pertahanan EU untuk mengambil pelajaran dari Ukraina. Dalam hal ini industri pertahanan EU belum mampu menerima pandangan bahwa dalam konflik terbuka inovasi cepat, produksi massal, dan fleksibilitas rantai produksi merupakan sesuatu yang tidak bersifat ekslusif. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana mereka tetap menekankan prinsip kualitas dibandingkan kuantitas (quality over quantity) dalam memproduksi senjata berat seperti tank, kendaraan pengangkut pasukan, dan sistem artileri. Posisi industri pertahanan EU yang bersikeras untuk mempertahankan prinsip ini merupakan indikasi bahwa mereka enggan menerima realita bahwa saat ini era yang mana kendaraan tempur dengan performa tinggi dapat mendominasi medan pertempuran telah berakhir karena saat ini terdapat teknologi sipil seperti drone FPV dengan harga sekitar USD 300 per unit yang dapat dimodifikasi untuk mengangkut peledak penghancur tank, kendaraan tempur pasukan (APC/IFV), dan sistem artileri.

Untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut EU perlu melakukan beberapa langkah penting. Langkah pertama yang paling mudah adalah menerima realita bahwa perang industri di masa depan akan mirip dengan invasi Rusia terhadap Ukraina. Jika EU sudah menerima pandangan ini sebagai dasar bagi pengembangan kapasitas industri pertahanan, mereka harus mengubah prosedur produksi persenjataan dari ‘kualitas dibandingkan kuantitas’ menjadi ‘cukup baik dengan jumlah mumpun’. Hal ini perlu dilakukan karena proliferasi drone FPV di Ukraina menunjukkan bahwa saat ini persenjataan mahal tidak akan menjamin dominasi di medan pertempuran. Terakhir, EU perlu meningkatkan upaya untuk mempercepat integrasi industri pertahanan antar negara anggota. Agar hal ini dapat dicapai, EU harus menyelaraskan pandangan strategis dari setiap negara anggota sehingga jika blok ini memutuskan untuk melakukan proyek pengembangan senjata, kemungkinan terjadinya sengketa seperti program FCAS dapat dihindari.