Menu

Sejarah

Gamification of War: Isu Moral Yang Berulang

, , , , , , 0

Dalam pelajaran sejarah, kita selalu diajarkan bahwa perang secara garis besar merupakan peristiwa yang mengerikan karena dalam aksi ini manusia memiliki kemampuan untuk melakukan aksi keji dan brutal atas nama kepentingan negara, ideologi, atau dasar apapun yang menjadi motivator utama mereka ikut dalam berperang. Akan tetapi, terdapat fenomena lebih berbahaya di mana kebrutalan tersebut dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan layaknya sebuah permainan (game). Konsep ini dikenal sebagai gamification of war, sebuah ide relatif baru namun telah menjadi standar dalam berbagai konflik yang terjadi di dunia dari perang dunia kedua (PD2), perpecahan Yugoslavia, hingga konflik era modern di Suriah, Afrika Barat, Lebanon, dan Ukraina.

Secara konseptual, gamification of war secara garis besar merupakan penggunaan fitur dan elemen yang biasanya digunakan dalam multiplayer video game seperti sistem poin, kompetisi antar pemain untuk mendapatkan skor lebih tinggi, dan pemberian hadiah bagi siapapun yang berhasil mendapatkan poin tertinggi, menguasai objektif strategis, atau menewaskan most valued player (MVP) tim lawan. Dalam perang nyata, implementasi dari sistem ini memiliki dua dampak signifikan yaitu memburamkan batasan antara realita dan fiksi serta membangun sebuah persepsi bahwa musuh hanyalah sebuah objek yang perlu dihancurkan untuk mencapai rekor tertinggi atau mendapatkan hadiah khusus. Hal ini dikenal sebagai moral disengagement yang menurut Profesor Albert Bandura adalah sebuah mekanisme kognitif yang memberikan manusia kemampuan untuk melakukan aksi biadab atau imoral tanpa merasa bersalah.

Akan tetapi hal ini tidak unik di era modern karena sebelumnya, gamification of war merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Di PD2, implementasi paling nyata dari konsep ini dapat dilihat dengan adanya sistem ace yang diterapkan oleh berbagai angkatan udara yang terlibat seperti Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF), Angkatan Udara Inggris Raya (RAF), Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe), Angkatan Udara Italia (Regia Aeronautica), dan Angkatan Udara Uni Soviet (VVS). Dalam sistem ini, pilot yang menjatuhkan lima atau lebih pesawat musuh diberikan status sebagai ace, double ace, dan triple ace. Status ini memiliki nilai prestise yang cukup tingi karena pilot yang mendapatkannya seringkali diberikan hadiah baik itu medali, kenaikan pangkat, serta diabadikan sebagai tokoh propaganda militer (poster boy). Akan tetapi, status ini juga menandakan bahwa pembunuhan yang dilakukan di masa perang telah diubah menjadi sebuah kompetisi terukur dengan adanya hadiah dan prestise.

Contoh lain yang menggambarkan konsep ini dengan segala keburukannya terjadi saat perpecahan Yugoslavia, khususnya Perang Bosnia yang terjadi pada 1992-1995. Dalam perang ini, terdapat sebuah fenomena memuakkan yaitu dark tourism yang mana ‘turis perang’ mancanegara dari Italia, Jerman, Prancis, serta berbagai negara Eropa Barat lainnya datang ke lokasi perang dan membayar milisi Serbia atau Kroasia untuk menembaki warga sipil muslim Bosnia, khususnya anak kecil, wanita, dan kelompok lansia. Selain membayar milisi untuk melakukan penjahat perang, para ‘turis perang’ juga seringkali dilengkapi, diarahkan, dan dibiarkan oleh para milisi untuk memuaskan hasrat kekerasan mereka dengan menyiksa atau menembak warga Bosnia yang sedang berusaha bertahan hidup dari gempuran tentara Serbia dan Kroasia. Dalam pengepungan Sarejevo, fenomena ini dikenal di media sebagai Sarajevo Safari karena penembak runduk (sniper) yang dibayar untuk melakukan aksi keji ini seringkali menggunakan koridor paling sibuk di kota tersebut untuk memaksimalkan jumlah korban yang bisa ditembak mati. Fenomena ini merupakan manifestasi terburuk dari gamification of war yang mana nyawa manusia, baik itu sipil atau militer, hanya dianggap sebagai komoditas dalam permainan yang mematikan.

Di Ukraina, fenomena ini kembali terulang dengan adanya ‘safari manusia’ di Kherson. Dalam ‘safari’ ini, drone first person view (FPV) yang dikendalikan oleh pasukan Rusia di sebrang Sungai Dnipro sengaja ditugaskan untuk mencari dan membunuh personel militer dan warga sipil Ukraina yang masih menetap di Kota Kherson. Selain itu, Ukraina juga membentuk sebuah sistem poin yang diberikan nama Army of Drones: Bonus. Dalam sistem ini, prajurit Ukraina yang berhasil menghancurkan persenjataan Rusia, membunuh pasukan musuh, atau menghantam target strategis akan diberikan poin. Poin ini dapat mereka tukarkan dengan peralatan drone baru yang dijual dalam pasar khusus Brave1 Market. Sistem ini telah mendapatkan pujian dan kritik dari berbagai pihak karena di satu sisi keberadaan sistem poin memotivasi para prajurit untuk memberikan hasil terbaik. Di sisi lain, Profesor Christian Enemark dari Universitas Southampton mengkritik sistem ini karena beliau menganggap keberadaannya menghilangkan tanggung jawab moral prajurit dalam masa perang.

Pandangan Profesor Enemark merupakan sesuatu yang cukup logis karena jika kita lihat dari perspektif kemanusiaan dan perbandingan sejarah yang diberikan di paragraf sebelumnya, gamification of war dalam bentuk apapun merupakan proses dehumanisasi terstruktur yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk tanggung jawab moral. Dari segi kemanusiaan, hal ini merupakan sesuatu yang mengerikan karena mentalitas ini mengecilkan nyawa dari seorang manusia, membuat siapapun yang terlibat tidak sensitif (desensitized) terhadap kekerasan, serta memiliki potensi untuk menjadi luka psikologi jangka panjang seperti PTSD.

Sejarah Pendek Drone FPV: Dari Rekreasi Menjadi Senjata Perang

, , , , , , 0

Saat ini dunia sedang menghadapi sebuah revolusi dalam bagaimana perang, baik itu terbuka atau terbatas, dilakukan oleh militer ataupun kelompok bersenjata lainnya. Dalam revolusi ini, terdapat satu alat yang sebelumnya memiliki peran terbatas namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi salah satu senjata paling efektif dan cost-effective yang dapat digunakan berbagai pihak dengan koneksi internet, seluler, atau sambungan kabel fiber-optik. Persenjataan tersebut adalah first person view (FPV) drone dan senjata ini telah mengalami perkembangan signifikan sejak kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pertama kali menggunakannya untuk menghancurkan depot amunisi milik Tentara Arab Suriah (SAA) dalam sebuah stadium yang berada di wilayah Deir ez-Zor pada tahun 2017.

Untuk mengetahui bagaimana ancaman ini berkembang kita perlu mendalami bagaimana drone FPV berevolusi dari alat rekreasi dan kompetisi untuk warga sipil menjadi sebuah aset vital bagi militer dan kelompok bersenjata lainnya dalam perang modern. Keberadaan awal dari alat ini muncul pada dekade 1980-1990an yang mana saat itu para pegiat sektor penerbangan, khususnya perakit pesawat miniatur yang dapat diterbangkan, membuat model dengan kamera internal serta mampu dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah remot kontrol khusus. Seiring berjalannya waktu, hobi ini berkembang dari sebatas variasi balapan pesawat miniatur menjadi sektor tersendiri yang mencakup berbagai tipe kompetisi seperti balapan, fotografi, olahraga, uji coba drone otonom, dan karya seni menggunakan drone swarm. Dalam seluruh kompetisi ini, drone FPV atau model serupa secara ekslusif digunakan oleh para pemilik sebagai alat utama karena platform ini dapat dimodifikasi sehingga performa yang diberikan melebihi kapabilitas dasar dari pabrik produsen.

Selain menjadi alat rekreasi bagi sipil, drone FPV juga digunakan secara ekstensif oleh lembaga sipil pemerintahan dan perusahaan besar untuk memetakan wilayah tertentu, khususnya daratan yang sulit diakses oleh manusia. Dalam hal ini, drone FPV yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan perangkat pemetaan digital dan sistem global positioning system (GPS) dikerahkan ke sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap sulit atau mustahil untuk dipetakan karena manusia tidak dapat memasuki zona tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan pemetaan wilayah secara digital, kemungkinan terjadinya sengketa lahan semakin kecil karena perbatasan yang telah ditetapkan antara pihak yang mungkin bersengketa dapat ditetapkan oleh lembaga terkait. Kemampuan ini juga membuat drone FPV penting dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) karena kemampuan mereka dalam mengakses wilayah terpencil dapat mempercepat penemuan dan evakuasi korban sebelum waktu emas berakhir.

Akan tetapi, keserbagunaan ini merupakan sebuah pisau dua arah karena terdapat beberapa pihak seperti kelompok insurgen dan kelompok teroris yang menganggap drone FPV dapat mereka modifikasi sebagai force multiplier untuk menghadapi musuh dengan keuntungan absolut dalam hal kekuatan militer. Bagi kedua kelompok tersebut, terdapat rasionalitas yang cukup kuat untuk menggunakan drone FPV sebagai senjata perang. Pertama, kelompok teroris dan insurgensi seperti ISIS, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), Front Pembebasan Azawad (ALF), dan Hamas memerlukan sebuah senjata yang dapat mengimbangi perbandingan kekuatan di medan pertempuran. Hal ini penting karena jika mereka hanya melawan musuh menggunakan persenjataan konvensional saja, kelompok tersebut akan kalah telak karena senjata yang mereka miliki tidak cukup banyak dan kuat untuk menghadapi gempuran militer konvensional. Kedua adalah keinginan untuk menjaga sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. Bagi sebuah kelompok insurgensi atau teroris, SDM merupakan aset vital yang harus dipertahankan sebisa mungkin untuk mempertahankan momentum perlawanan bersenjata. Akan tetapi di dekade 2000-2010an, pandangan ini sulit direalisasikan karena saat itu, bom bunuh diri dianggap sebagai taktik terbaik untuk menghadapi musuh dengan kekuatan lebih besar. Namun, dengan meningkatnya proliferasi drone FPV di berbagai medan pertempuran seperti Suriah, Afrika Barat, Sudan, dan Ukraina, penggunaan bom bunuh diri sebagai taktik mulai ditinggalkan secara bertahap karena drone yang dilengkapi dengan peledak mampu memberikan hasil yang biasanya membutuhkan beberapa serangan bom bunuh diri.

Efektivitas dari transisi ini dapat dilihat di empat medan pertempuran yang hingga saat ini masih bergejolak yakni Ukraina, Sudan, Suriah, dan Lebanon. Dalam seluruh teater perang tersebut, drone FPV telah membuktikan kapabilitasnya sebagai force multiplier dengan menghancurkan berbagai persenjataan canggih yang bernilai puluhan juta USD seperti tank Merkava, Iron Dome, rudal pertahanan udara S-400, tank T-72, dan beberapa tipe kapal perang. Akan tetapi, efektivitas ini tidak datang tiba-tiba karena sebelumnya, penggunaan drone ini oleh kelompok insurgensi ataupun militer negara cukup terbatas akibat dari minimnya komponen elektronik memadai, metode produksi, dan keterbatasan infrastruktur komunikasi modern. Namun, dengan adanya proliferasi teknologi 3D printing, metode komunikasi satelit baru seperti Starlink, dan meningkatnya penggunaan kabel fiber-optik sebagai alternatif sinyal internet, penggunaan drone FPV telah mengalami peningkatan pesat.

Dari perspektif kemanusiaan, hal ini merupakan sesuatu yang cukup mengerikan karena proliferasi ini memperburuk fenomena yang dikategorikan oleh berbagai kanal media dan akademisi sebagai gamification of war. Dalam hal ini, perang nyata seringkali dianggap sama dengan video game sehingga prajurit yang bertugas diberikan insentif oleh rantai komando jika mereka menghancurkan aset tertentu atau menewaskan perwira terkemuka pasukan musuh. Hal ini merupakan sesuatu yang menakutkan karena gamification of war berpotensi menggerus kemanusiaan seseorang karena mereka hanya menganggap perang sebagai permainan.

Mitos Serangan Gelombang Manusia Tentara China di Perang Korea

, , , , , , , , 0

Dalam kajian atau diskusi tentang Perang Korea, terdapat sebuah pandangan yang hingga saat ini tertanam bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China melancarkan serangan gelombang manusia terhadap pasukan koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pandangan ini ada dan bertahan karena beberapa faktor yakni komunikasi pasukan PBB yang secara konsisten menyebutkan gempuran PLA sebagai serangan gelombang manusia dan persepsi bahwa tentara komunis China pasca perang dunia kedua merupakan militer dengan organisasi buruk, taktik terbelakang, serta memiliki logistik kurang memadai. Citra ini, merupakan distorsi sejarah yang cukup disayangkan karena pandangan tersebut menggerus kemungkinan riset komprehensif tentang bagaimana China berhasil mengusir pasukan PBB dari Korea Utara dan menciptakan kondisi stalemate di semenanjung tersebut.

Untuk menjelaskan mengapa hal ini merupakan mitos, kita harus mengetahui latar belakang dan taktik yang digunakan oleh PLA sejak Era Panglima Perang dan Perang Sino-Jepang Kedua. Dalam kedua konflik ini, PLA dihadapi dengan realita bahwa musuh mereka seperti rezim Generalissimo Chiang Kai Shek di Nanjing, Panglima Perang Yan Xishan di Shanxi, dan Kekaisaran Jepang memiliki keuntungan absolut dalam hal jumlah pasukan, kekuatan tembak, logistik, dan kekuatan industri. Untuk menghadapi realita ini, PLA beradaptasi dengan membangun doktrin dan sistem yang bertujuan untuk memitigasi keuntungan absolut yang dimiliki oleh lawan mereka. Kedua hal tersebut diformalkan oleh Marsekal Lin Biao sebagai 3-3 system dan 1 point 2 faces. Dalam 3-3 system, PLA mengadopsikan sistem ‘segitiga’ yang mana setiap regu yang terdiri dari 9-10 prajurit dipecah menjadi tim yang dapat berperan sebagai penyerang, penjaga, atau pemberi tembakan bantuan. Sistem ini pada akhirnya berkembang menjadi standar yang mendasari pembentukan unit baru dari level regu hingga korps. Sementara itu, doktrin 1 point 2 faces menekankan infiltrasi, eksploitasi, kamuflase, menghindari pertempuran dalam jarak menengah (150-200m), desentralisasi komando, dan tipu muslihat (deception). Dalam doktrin ini, satu tim infanteri PLA akan berusaha untuk menyusup garis pertahanan musuh secara diam-diam sementara dua tim lainnya akan melindungi upaya penyusupan tersebut dengan menarik perhatian musuh. Agar doktrin ini dapat digunakan secara efektif, Marsekal Lin Biao menggagas prinsip 4 quick 1 slow yang menekankan perencanaan komprehensif dan serangan agresif berkelanjutan untuk menghancurkan kekuatan tempur pasukan musuh sekaligus mengurangi korban jiwa PLA.

Secara sekilas, doktrin 1 point 2 faces yang digunakan oleh PLA memiliki kemiripan dengan doktrin pasukan penyerbu (sturmtruppen) yang digunakan Tentara Kerajaan Jerman dalam Perang Dunia 1 karena terdapat beberapa elemen serupa seperti eksploitasi berkelanjutan, desentralisasi komando, serta kamuflase dan inflitrasi. Efektivitas dari doktrin ini dapat dilihat saat Kerajaan Jerman melancarkan Kaiserschlact, sebuah pertempuran menentukan yang bertujuan untuk mengakhiri perang dalam kondisi menguntungkan, pada 21 Maret 1918. Dalam pertempuran ini, para sturmtruppen dengan bantuan artileri berhasil menerobos garis pertahanan pasukan Entente dengan menggunakan taktik penyusupan dan eksploitasi agresif. Sementara itu bagi PLA, efektivitas doktrin mereka dapat dilihat saat pertempuran Sungai Chongchon terjadi pada 25 November 1950. Dalam pertempuran ini, salah satu regu PLA dari Resimen Infanteri 234 yang dipimpin oleh Sersan Lei Baosen dengan 9 prajurit berhasil menghancurkan 10-12 tank Amerika Serikat dari Divisi Infanteri 3 menggunakan roket, granat, bom Molotov, dan ranjau yang dimodifikasi. Sementara itu unit lain yang berada di Bendungan Chosin, Kunu-Ri, dan Unsan berhasil mematahkan pertahanan pasukan PBB yang terdiri dari militer Amerika Serikat, Korea Selatan, Turki, dan Inggris Raya.

Dalam seluruh pertempuran ini, terdapat pola konsisten yang terjadi antara PLA dan koalisi PBB yakni sebuah kompi atau regu China tiba-tiba muncul di depan parit atau lubang perlindungan (foxhole) pasukan koalisi dan secara serentak menerobos garis pertahanan menggunakan senapan pucuk, pisau (bayonet), dan terkadang artileri ringan. Setelah serangan awal menerobos garis pertahanan pasukan PBB, unit PLA setempat menggunakan keunggulan lokal untuk mengeksploitasi terobosan. Hal ini menggerus kohesi pasukan PBB untuk bertempur secara efektif karena infanteri yang mengeksploitasi terobosan, selain menghancurkan komunikasi antara unit Amerika Serikat dan Korea Selatan yang terlibat dalam pertempuran, juga mengepung berbagai unit yang terjebak akibat dari serangan infiltrasi awal.

Metode ini menyebabkan media barat untuk mengkategorikan aksi PLA sebagai ‘serangan gelombang manusia’ karena berdasarkan wawancara dan pernyataan dari prajurit pasukan PBB, serangan China datang secara tiba-tiba di malam hari dengan jumlah tidak terduga menggunakan bayonet dan persenjataan jarak dekat lainnya. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pernyataan yang diberikan oleh para prajurit PBB keliru karena keuntungan jumlah yang diasumsikan (10:1) oleh mereka tidak pernah ada. Pandangan tersebut hanya ada karena serangan yang dilancarkan PLA bersifat cepat, brutal, dan didesain untuk menyulitkan musuh dalam mengukur kekuatan tempur mereka.

Opsi Samson Israel: Asal dan Kemungkinan Implementasi

, , , , , , 0

Sejak monopoli persenjataan nuklir runtuh pada tahun 1949, terdapat konsep yang tidak asing didengar jika kedua negara adidaya pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, memutuskan untuk melancarkan perang total dengan meluncurkan seluruh hulu ledak nuklir mereka ke wilayah lawan. Konsep ini dikenal dengan sebutan mutually assured destruction (MAD) yang secara garis besar berarti kehancuran total dari pihak yang bertahan atau menyerang jika mereka memutuskan untuk menggunakan persenjataan nuklir dalam konflik terbuka. Konsep ini mengedepankan prinsip penangkalan (deterrence) untuk mencegah terjadinya konflik malapetaka tersebut. Di Timur Tengah, konsep ini, dengan modifikasi ekstensif, digunakan secara sepihak oleh Israel berdasarkan prinsip bahwa jika mereka berada di ambang kehancuran nasional, seluruh kapabilitas nuklir akan digunakan untuk menghancurkan musuh mereka. Doktrin ini dikenal sebagai Opsi Samson (Samson Option) yang hingga saat ini digunakan oleh Israel sebagai respon jika skenario terburuk seperti kekalahan militer telak, kehancuran infrastruktur dan pusat urban masif, dan keberlangsungan hidup masyarakat terancam oleh kekuatan luar.

Untuk memahami bagaimana konsep ini akan diimplementasikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu awal mula dari konsep ini dan bagaimana Israel memutuskan menggunakan senjata nuklir jika negara tetangganya seperti Suriah, Jordania, Lebanon, dan Mesir memutuskan untuk melancarkan invasi dan guna menghancurkan suaka bagi kaum Yahudi. Awal mula dari konsep datang pada dekade 1950-1960an saat tokoh politik terkemuka Israel pada saat itu seperti Perdana David Ben Gurion, Moshe Dayan, Shimon Peres, dan Levi Eshkol memutuskan bahwa mereka membutuhkan senjata nuklir sebagai penangkal absolut agar keberadaan negara mereka dapat terjaga dari ancaman militer negara Arab. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Perdana Menteri (PM) David Ben Gurion membujuk Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower, PM Prancis Guy Mollet, dan PM Norwegia Einer Gerhardsen untuk membangun sebuah reaktor nuklir di Dimona, Gurun Negev. Awalnya, PM David menekankan bahwa tujuan dari pembangunan reaktor ini memiliki tujuan damai dan sesuai dengan program atoms for peace yang saat itu didorong oleh pemerintahan Presiden Eisenhower. Nyatanya reaktor ini menjadi tempat Israel menyuling uranium dan plutonium sehingga mereka dapat menggunakan material tersebut sebagai hulu ledak nuklir. Akibatnya pada tahun 1966-1967, Israel mampu memproduksi hulu ledak nuklir.

Keputusan untuk mengembangkan doktrin ini tidak datang secara tiba-tiba karena pada saat itu para Zionis yang datang ke tanah Palestina untuk ‘membangun rumah baru’ masih memiliki trauma kolektif terhadap Holocaust yang dilancarkan oleh Nazi Jerman. Bagi orang Yahudi yang tinggal di Eropa Timur atau Uni Soviet, trauma ini dapat dikatakan lebih nyata karena pasukan Nazi Jerman dan satuan tugas khusus (Einsatzgruppen) nya tidak hanya membawa para untermenschen ke kamp konsentrasi/kematian seperti Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Buchenwald, dan Bergen-Belsen. Mereka juga secara aktif melakukan pembantaian massal di berbagai wilayah seperti Khatyn di Belarus, Babyn Yar di Ukraina, Jedwabne dan Warsawa di Polandia, serta Zmievskaya Balka di Rusia. Trauma ini mendorong tokoh pendiri Israel seperti PM David Ben Gurion untuk memastikan peristiwa serupa tidak dapat lagi terjadi.

Untuk mengimplementasikan doktrin ini, Israel, seperti lima negara pengguna senjata nuklir lainnya, juga mengembangkan kapabilitas nuclear triad mereka guna memastikan bahwa hulu ledak tersebut dapat mencapai target. Pengembangan kapabilitas ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pesawat tempur F-35I Adir, F-16I Sufa, dan F-15I Ra’am yang mampu mengangkut senjata nuklir, rudal balistik Jericho, dan kapal selam penyerang diesel (SSK) Kelas Dolphin yang mampu mengangkut rudal penjelajah Popeye Turbo dengan kemampuan untuk mengangkut hulu ledak nuklir. Adanya kapabilitas ini merupakan sebuah keuntungan bagi Israel karena hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya pencegatan oleh lawan karena jika salah satu dari triad tersebut berhasil dihentikan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) masih dapat menggunakan dua opsi untuk menghancurkan musuh. Selain itu, adanya ketiga metode pengiriman tersebut menunjukkan bahwa jika skenario terburuk terjadi, pemerintah tidak akan segan untuk mengimplementasikan konsep ini sebagai cara terakhir untuk menyelamatkan Israel atau sebagai simbol bahwa suaka kaum Yahudi tidak akan runtuh tanpa pertempuran hingga titik darah penghabisan.

Di tengah kondisi Timur Tengah yang semakin bergejolak sejak serangan 7 Oktober 2023, terdapat kemungkinan nyata bahwa Doktrin Samson dapat dilakukan oleh Israel karena serangan rudal dan drone yang dilancarkan Iran beserta dengan kelompok proksi seperti Houthi di Yaman dan Hezbollah di Lebanon telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap beberapa infrastruktur vital Israel seperti kilang minyak Haifa dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Dimona. Jika hal tersebut terjadi, dunia perlu bersiap dalam menghadapi dampaknya karena perlu ditekankan bahwa dibandingkan dengan MAD yang bersifat mutual, doktrin Samson merupakan pilihan terakhir asimetris Israel untuk menghancurkan tetangga jika keberadaan mereka terancam.

Netanyahu Ingin Membentuk Greater Israel: Apa Maksud Dari Konsep Tersebut

, , , , , , , 0

Pada 15 Agustus 2025, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Sharon Gal dari kanal media i24 TV bahwa tujuan dia memimpin Israel saat ini adalah karena ia memiliki misi historis dan spiritual untuk memastikan realisasi penuh konsep Greater Israel. Dalam pernyataan tersebut, Netanyahu menyatakan misi ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa bangsa Yahudi memiliki masa depan. Sang PM menyampaikan hal ini karena dirinya menganggap banyak dari kaum mereka yang memiliki mimpi untuk memulai kehidupan baru di Israel. Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut, Netanyahu mengumumkan strategi dan kebijakan baru terhadap konflik Gaza sementara negara Arab secara serentak mengeluarkan kecaman terhadap pernyataan PM Israel karena hal tersebut melanggar hukum internasional, keamanan nasional negara Arab, dan prinsip kedaulatan.

Saat ini, implementasi dari konsep tersebut semakin terlihat dengan dilakukannya berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara Israel seperti meningkatnya serangan para kolonis terhadap warga Palestina, peresmian rencana pembuatan pemukiman ilegal oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich, invasi militer terhadap wilayah selatan Suriah, dan serangan membabi-buta dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap bangunan dan infrastruktur sipil Lebanon. Serangan tersebut dapat dikatakan membabi-buta karena Israel telah mengeluarkan pengumuman yang memaksa warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka sebelum IDF tiba. Selain itu IDF juga telah mendorong warga Lebanon dari etnis Druze untuk tidak melindungi tetangga mereka yang beragama Islam Shia. Dilansir dari New York Times, berbagai organisasi kemanusiaan menganggap hal ini merupakan pengungsian paksa yang bersifat sektarian. Alhasil, dapat dikatakan bahwa seluruh aksi dan kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan adanya gencatan senjata, pemerintahan PM Netanyahu tetap memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk memastikan realisasi dari Greater Israel.

Seluruh aksi ini, selain menuai kecaman dari berbagai belahan dunia, juga membuka sebuah pertanyaan yaitu apa itu konsep Greater Israel dan bagaimana elit politik di Israel menggambarkannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali ke awal konsep tersebut pertama kali diberikan oleh dua tokoh Zionis terkemuka yaitu Theodore Herzl dari Hungaria dan Ze’ev Jabotinsky dari Ukraina. Herzl menyatakan Greater Israel merupakan sebuah konsep bagi negara Israel yang menguasai bagian utara Sungai Mesir, Teluk Suez, Palestina, Jordania, Lebanon, sebagian besar Suriah, sebagian besar Irak, dan Provinsi Hatay Turki. Sementara itu, Ze’ev merevisi konsep Herzl dengan menyatakan Greater Israel merupakan negara Yahudi yang memiliki kedaulatan dari seluruh wilayah Palestina, Jordania, Selatan Lebanon, dan Selatan Suriah (Pegunungan Golan). Selain itu, Ze’ev juga menekankan doktrin ‘tembok besi’ untuk melindungi kolonis Zionis yang menetap di pemukiman ilegal serta militer kuat dengan kebijakan pertahanan proaktif untuk menghalau musuh Israel di kawasan. Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa Greater Israel merupakan konsep ekspansionis dengan semangat kolonial tinggi untuk memastikan bahwa Bangsa Yahudi dapat memiliki masa depan cerah apabila ada negara yang dapat menjadi suaka bagi mereka yang ingin melarikan diri dari antisemitisme yang pada saat itu merajalela.

Jika kita bandingkan Greater Israel dengan konsep serupa lainnya seperti Greater Syria oleh Raja Faisal I dan Lebensraum dari Jerman, terdapat beberapa kemiripan yang membuatnya secara sekilas terlihat cukup standar. Kemiripan tersebut adalah narasi ekspansionis yang diberikan oleh ketiga konsep tersebut. Greater Israel ingin menguasai Mesir dan kawasan bulan sabit, Greater Syria merupakan sebuah keinginan untuk membentuk Suriah yang mencakup wilayah Lebanon, Palestina, dan Jordania, sementara Lebensraum ingin Jerman menguasai daratan Eropa Timur agar tanah yang ada dapat diubah menjadi tempat tinggal bagi para kolonis sekaligus untuk menciptakan kondisi kemandirian ekonomi. Selain itu, dalam kasus Greater Syria dan Lebensraum, terdapat kemiripan dalam hal tujuan ideologi yaitu untuk melakukan kolonisasi agar kaum tertentu dapat mengambil alih tanah tersebut sebagai rumah baru mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kedua konsep ini merupakan produk dari beberapa ideologi ekstrim yakni Zionisme, Pan-Jermanisme, dan Nazisme.

Akan tetapi, Greater Syria memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kedua konsep sebelumnya. Perbedaan ini ada akibat dari perbedaan motivasi karena tujuan awal Raja Faisal cukup mulia yaitu untuk menghancurkan perbatasan yang secara sepihak dibentuk oleh Inggris, Prancis, Italia, dan kekuatan barat lainnya dengan Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Dalam kata lain, awal mula konsep Greater Syria ada karena bukan karena keinginan untuk menguasai melainkan sebuah upaya untuk mempersatukan seluruh bangsa Arab di kawasan bulan sabit sekaligus mematahkan rantai kolonialisme kekuatan barat. Namun sayangnya, konsep ini tidak pernah diimplementasikan karena Faisal pada akhirnya terpaksa tunduk kepada kekuatan barat yang membuatnya mampu berkuasa pasca berakhirnya perang dunia 1.

Potensi Perubahan Rezim Di Iran: Perspektif Sejarah Dan Kemungkinan

, , , , , , 0

 

Sejak bom dan rudal penjelajah pertama dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan Angkatan Udara Israel (IAF) menghantam kota-kota besar di Iran seperti Teheran, Ishafan, Shiraz, dan Tabriz, terdapat sebuah konsensus bahwa serangan ini merupakan decapitation strike yang bertujuan untuk menewaskan eselon tertinggi kepemimpinan Iran dan melancarkan sebuah perubahan rezim. Konsensus ini secara langsung dibuktikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah video yang dirilis di media sosial Truth Social pada 28 Februari 2026 yang mana dia menyatakan bahwa tujuan dari Operasi Kemarahan Epik adalah untuk menggulingkan rezim yang telah berkuasa sejak tahun 1979. Akan tetapi hingga saat ini rezim Iran belum runtuh, bahkan eselon pemimpin tertinggi yang telah tewas akibat dari serangan udara USAF dan IAF telah digantikan oleh tokoh lain. Selain itu, elit politik dan militer Iran yang sebelumnya memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka harus menanggapi serangan blok AS-Israel saat ini memiliki pandangan bulat bahwa mereka harus menghadapi kedua ancaman dengan komitmen penuh.

Hal ini membuka pertanyaan yaitu apakah saat ini perubahan rezim di Iran bisa dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mendalami kedua peristiwa yang mana Iran menghadapi skenario perubahan rezim yakni kudeta Shah Mohammad Reza Pahlavi tahun 1953 dan Revolusi Islam tahun 1979. Kedua peristiwa ini berhasil mencapai tujuannya karena beberapa faktor seperti fragmentasi elit, perpecahan koalisi politik, dan keengganan atau ketidakmampuan sang pengambil keputusan tertinggi untuk melakukan aksi menentukan yang dapat mengakhiri upaya pengambilan kekuasaan. Dalam kudeta tahun 1953, hal ini dapat dilihat pada saat koalisi Front Nasional (NF) yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Mohammad Mossadegh mengalami perpecahan internal sehingga mereka tidak dapat memutuskan aksi apa yang akan selanjutnya dilakukan. Selanjutnya, PM Mossadegh juga tidak mampu mendapatkan dukungan penuh dari Militer Kerajaan Iran karena sebagian dari perwira tinggi nya seperti Letjen Fazlollah Zahedi merupakan aset Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat. Alhasil walaupun PM Mossadegh berhasil menggagalkan upaya pertama, dia tidak mampu melancarkan aksi menentukan yang seharusnya dapat mengakhiri upaya kudeta tersebut.

Sementara itu pada Revolusi Islam tahun 1979, elit politik dan militer yang mendukung Shah Mohammad Reza terpecah belah karena mereka tidak dapat memberikan usulan bulat kepada sang raja tentang aksi apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan stabilitas. Dalam perpecahan ini terdapat dua kubu yakni garis keras dan moderat. Individu dari kubu garis keras seperti Letjen Angkatan Udara Amir Hossein Rabii dan Jenderal Angkatan Udara Hassan Toufanian ingin melancarkan kudeta militer untuk menindas demonstrasi pro-Khomeini sekaligus mempertahankan kekuasaan Dinasti Pahlavi. Sementara itu blok moderat yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Shapour Bakhtiar dan Ketua terakhir SAVAK Letjen Nasser Moghaddam ingin bernegosiasi dengan kelompok oposisi. Perpecahan ini diperburuk dengan kebimbangan Shah Mohammad Reza karena dia bimbang tentang aksi apa yang harus dilakukan agar dinasti nya dapat tetap berkuasa sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seluruh hal ini pada akhirnya menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Iran yang telah berkuasa selama 25 abad.

Tidak lama setelah rezim berkuasa, mereka sempat menghadapi situasi serupa dengan adanya Nojeh coup plot tahun 1980 yang diselenggarakan oleh mantan perwira militer dan pejabat sipil yang masih setia kepada Shah Mohammad Reza. Upaya ini menjadi pelajaran penting bagi rezim karena akibat dari aksi ini mereka mulai membentuk struktur kekuasaan yang membuat kudeta, intervensi asing, dan decapitation strike sulit untuk berhasil. Dalam struktur ini, Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) yang sebelumnya berada di bawah komando Militer Reguler Iran (Artesh) dipisah untuk membentuk sebuah militer paralel yang hanya setia kepada sang Ayatollah (pemimpin tinggi). Selanjutnya, rezim Iran juga membangun prosedur pergantian, rencana darurat jika eselon tertinggi tewas, dan sistem yang mendistribusikan kekuasaan ke berbagai sektor. Hal ini membuat rezim Ayatollah berbeda dengan rezim otoriter Timur Tengah lainnya karena kekuasaan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang. Selain itu, rezim Iran juga menggunakan trauma sejarah secara efektif untuk memobilisasi masyarakat dan elit.

Hal ini membuat upaya kudeta, intervensi asing, atau decapitation strike sulit untuk membawakan hasil yang diinginkan karena bahkan jika upaya awal berhasil, sang Ayatollah dapat mengerahkan IRGC dan aparatur sipil terkait untuk mengakhiri aksi tersebut secara menyeluruh. Sementara itu jika terjadi intervensi asing seperti invasi yang dilancarkan Irak pada tahun 1980 atau decapitation strike yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat pada tahun 2026, Iran dapat memobilisasi masyarakat dan elit menggunakan trauma sejarah dan retorika bahwa Iran sedang menghadapi pertempuran yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa (national survival).

Korea Selatan Perkuat Hubungan Dengan Jepang Untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Rumit

, , , , , , , , , 0

Pada 1 Maret 2026, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan pidato yang memperingati awal mula pemberontakan rakyat Semenanjung Korea terhadap penjajahan Jepang 107 tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Lee menyatakan bahwa Korea Selatan perlu meningkatkan kerja sama dengan Jepang untuk menghadapi dinamika geopolitik yang cukup rumit. Presiden Lee mengklaim bahwa diplomasi pragmatis yang diperkuat dengan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi masa lalu sekaligus bersiap dalam mengatasi tantangan masa depan. Untuk mencapai kedua hal tersebut, Presiden Lee menyatakan bahwa pemerintahnya akan berkomitmen untuk meningkatkan shuttle diplomacy antara pemimpin kedua negara.

Selain meningkatkan kerja sama dengan Jepang, Presiden Lee juga menekankan bahwa dibutuhkan sebuah kerangka kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan China untuk mencari titik tengah sekaligus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk memperkokoh gagasan tersebut, Presiden Lee mengutip aktivis kemerdekaan Korea, Ahn Jung-geun yang menulis sebuah esai dengan judul Treatise on Peace in the East pada tahun 1910. Dalam esai tersebut, Ahn menekankan bahwa kerja sama saling menguntungkan antara bangsa Korea, Jepang, dan China perlu dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia. Dilansir dari The Japan Times, pidato Presiden Lee merupakan sebuah upaya yang menunjukkan niat nya untuk mengimplementasikan langkah konkrit yang dapat memperbaiki hubungan antara kedua negara. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi serta program pertukaran tenaga ahli dan pelajar antara Korea Selatan dan Jepang.

Pidato yang disampaikan Presiden Lee Jae Myung merupakan sesuatu yang unik karena sejak terpilih sebagai presiden pada 3 Juni 2025, kebijakan luar negerinya memiliki perbedaan signifikan dari politisi Partai Demokrat Korea (DPK) pada umumnya. Dalam hal hubungan dengan Jepang, Presiden Lee mendorong terbentuknya hubungan pragmatis yang menyeimbangkan kepentingan nasional, keuntungan praktis, sekaligus memperkuat otonomi strategis. Kebijakan luar negeri ini didorong oleh Presiden Lee untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal sekaligus meningkatkan fleksibilitas Korea Selatan dalam kancah internasional.

81 Tahun Sejak Never Again: Apakah Masih Relevan?

, , , , , , , 0

Dalam sejarah dunia, 27 Januari merupakan hari bersejarah karena 81 tahun sebelumnya, Tentara Merah Uni Soviet berhasil membebaskan Auschwitz, sebuah kamp yang dibangun oleh Nazi Jerman khusus untuk membunuh kaum yang mereka anggap sebagai untermenschen. Tidak lama setelah kompleks kamp tersebut dibebaskan oleh Tentara Merah, Jurnalis Soviet Boris Polevoi mempublikasikan sebuah berita di Koran Pravda yang mengkategorikan seluruh tawanan yang berada di kamp tersebut sebagai korban fasisme dan Nazisme. Pembebasan kamp ini merupakan salah satu bukti nyata dari Holocaust yang dilancarkan oleh Nazi Jerman terhadap para untermenschen seperti kaum Yahudi, Gipsi, etnis Slav, difabel, dan etnis non-kulit putih. Sejak pembebasan kamp tersebut dan penghakiman penjahat perang di Nuremberg tahun 1946, muncul slogan never again yang digunakan sebagai simbol internasional untuk mengecam dan menindak segala bentuk genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis di berbagai belahan dunia.

Untuk memastikan bahwa aksi serupa akan selalu mendapatkan kecaman dan hukuman yang setimpal, dibentuk standar universal yang dapat digunakan untuk melacak dan menghukum penjahat perang dari berbagai belahan dunia. Standar tersebut merupakan bagian dari Nuremberg seperti kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), dan tanggung jawab komando (responsibility of command). Dari ketiga hal tersebut, tanggung jawab komando merupakan salah satu terobosan paling besar dalam hukum kemanusiaan internasional karena sebelumnya, beberapa penjahat perang Nazi Jerman yang diadili di Nuremberg seperti Wilhelm Keitel dan Alfred Jodl berusaha mengklaim bahwa mereka tidak bersalah karena para perwira militer hanya mengikuti perintah dari atasan mereka (superiors orders). Namun klaim ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan Nuremberg karena para hakim menganggap perwira militer serta pejabat sipil memiliki pilihan dan tanggung jawab moral untuk tidak melancarkan aksi yang dianggap ilegal dalam hukum perang internasional. Selain itu, para hakim juga menyatakan bahwa komandan unit bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran hukum perang dan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh bawahannya bahkan jika dia tidak mengetahui hal tersebut sedang terjadi.

Akan tetapi, implementasi nyata dari slogan never again serta preseden Nuremberg dalam kasus serupa hingga saat ini bisa dikatakan kurang optimal karena dalam periode setelah berakhirnya perang dunia kedua, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan reaksi keras dari komunitas internasional. Salah satunya adalah Genosida Darfur yang masih berlanjut hingga saat ini. Dalam peristiwa ini, kelompok milisi Janjaweed yang kemudian berkembang menjadi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) melancarkan pembunuhan massal terhadap etnis non-Arab di wilayah Darfur, Sudan. Genosida ini menarik perhatian masyarakat dunia pada 26 Oktober 2025 saat RSF berhasil menguasai Kota El-Fasher yang sebelumnya dianggap sebagai benteng dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di wilayah Darfur. Tidak lama setelah RSF menguasai El-Fasher terdapat bukti foto, video, serta gambar satelit yang menunjukkan bahwa kelompok milisi tersebut telah melancarkan pembunuhan massal yang terstruktur dan menyeluruh. Dilansir dari The Guardian, setidaknya 60 hingga 150 ribu warga El-Fasher tewas akibat dari aksi keji yang dilancarkan oleh RSF. Akan tetapi, walaupun aksi pembunuhan massal ini telah menuai kecaman, belum ada langkah konkret dari institusi internasional seperti Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap dan mengadili petinggi RSF atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Selain Sudan, genosida terhadap masyarakat Palestina di Gaza dan Tepi Barat merupakan contoh lain yang menunjukkan bahwa never again dan preseden Nuremberg memiliki implementasi yang kurang optimal. Pembersihan ini dilancarkan secara terstruktur dan menyeluruh oleh Israel sejak tahun 1948 karena mereka ingin mencapai tujuan ideologi Zionisme yaitu kolonisasi Palestina dari masyarakat asli nya agar wilayah tersebut dapat menjadi rumah bagi Bangsa Yahudi. Sama seperti Sudan, genosida di Palestina telah menuai kecaman dari berbagai negara karena Israel menggunakan berbagai taktik untuk memastikan bahwa pembersihan yang dilancarkan dapat sepenuhnya berhasil. Akibatnya, pada 21 November 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (arrest warrant) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant. Namun sayangnya walaupun surat tersebut telah dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant belum ditahan karena banyak negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat, Czechia dan Argentina menolak klaim Israel sedang melakukan genosida.

Akan tetapi, terdapat juga kasus yang menunjukkan bahwa kejahatan HAM akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus yang cukup dikenal adalah pengadilan terhadap pejabat sipil dan militer yang terlibat dalam pembunuhan massal dalam Perang Yugoslavia. Dalam pengadilan tersebut, terdapat berbagai petinggi sipil dan militer Yugoslavia yang ditangkap dan diadili di Den Haag seperti Mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, Mantan Wakil PM Yugoslavia Nikola Sainovic, dan Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yugoslavia Dragoljub Ojdanic. Pengadilan ini secara keseluruhan menuntut 161 individu sebagai penjahat perang. Dari 161 individu tersebut 90 diberikan hukuman penjara, 19 dibebaskan, dan 13 diserahkan kepada negara asal untuk menjalankan hukuman berdasarkan peraturan nasional. Namun sayangnya Yugoslavia merupakan kasus langka karena sejak saat itu, belum ada pengadilan internasional terhadap penjahat HAM dengan skala serupa. Alhasil dapat disimpulkan bahwa walaupun slogan dan preseden Nuremberg memiliki nilai universal, implementasi dari kedua hal tersebut belum menyeluruh karena saat ini belum ada dorongan untuk membentuk pengadilan yang dapat menangani kasus kontemporer seperti Sudan dan Israel.

Anggota Parlemen Nasional Jepang Berkunjung Ke Kuil Yasukuni

Anggota Parlemen Nasional Jepang Berkunjung Ke Kuil Yasukuni

, , , , 0

Pada 22 April 2025, delegasi 70 anggota Parlemen Jepang dari Partai Liberal Demokrat (LDP), Partai Konstitusional Demokrat (CDP), dan Partai Inovasi Jepang (JIP) berkunjung ke Kuil Yasukuni untuk menghormati para prajurit Negeri Sakura yang gugur bertempur. Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa anggota LDP yang berpengaruh seperti Sanae Takaichi yang sebelumnya menjabat sebagai menteri ekonomi dan kandidat perdana menteri.  Setelah kunjungan berakhir, pemimpin delegasi parlemen Ichiro Aisawa menyatakan kepada wartawan bahwa mereka berkunjung untuk memastikan bahwa sejarah tidak akan dilupakan. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba dan beberapa anggota kabinetnya serta Ketua DPR Jepang Fukushiro Nukaga memberikan persembahan ritual Pohon Masakaki dengan plat kayu yang menunjukan nama dan jabatan mereka.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korea Selatan memberikan pernyataan yang menyayangkan persembahan ritual yang diberikan PM Ishiba dan kunjungan yang dilakukan oleh anggota Parlemen Nasional Jepang. Kemlu Korea Selatan menambahkan bahwa mereka kecewa terhadap aksi tersebut karena Kuil Yasukuni mengagungkan agresi imperialisme dan menghormati sekaligus para penjahat perang kelas A yang dihukum mati. Selain itu Kemlu Korea juga mendesak pemerintah Jepang untuk menghadapi sejarah kelam mereka dan melakukan insrospeksi diri terhadap agresi yang dilancarkan karena hal tersebut dapat menjadi fondasi baru bagi hubungan antara Negeri Sakura dan Korea Selatan.

Kuil Yasukuni pertama kali dibangun pada tahun 1869 untuk mengenang pengorbanan 2,46 juta prajurit yang gugur dalam pertempuran sejak era Restorasi Meiji. Dari 2,46 juta prajurit yang diabadikan, 2,1 juta merupakan serdadu dan perwira yang gugur dalam Perang Dunia Kedua (PD 2). Kuil Yasukuni juga mengenang 14 individu yang dikategorikan sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Militer Internasional Kawasan Timur Jauh (IMTFE) seperti PM Hideki Tojo, Jenderal Akira Muto, Jenderal Seishiro Itagaki, dan Jenderal Iwane Matsui. Fakta tersebut menyebabkan kunjungan yang dilakukan oleh pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni ditanggapi secara negatif oleh Korea Selatan dan China karena sebelumnya kedua negara diduduki oleh Jepang hingga tahun 1945.

Prancis Ajukan Status UNESCO untuk Pantai D-Day dan Benteng Carcassonne

, , , , 0

Kementerian Kebudayaan Prancis telah mengajukan permohonan  di hari Senin (17/2) agar pantai di Normandia yang menjadi lokasi pendaratan D-Day selama Perang Dunia Kedua serta benteng abad pertengahan Carcassonne dimasukkan dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. Permohonan ini akan diperiksa pada Juli 2026 oleh badan kebudayaan PBB, dengan dukungan dari dewan kota dan regional yang mengelola kedua situs tersebut. Pantai-pantai Normandia, yang mencakup lima sektor pendaratan Sekutu pada tahun 1944—Utah, Omaha, Juno, Gold, dan Sword—menjadi titik balik penting dalam sejarah perang. Pada 6 Juni 1944, lebih dari 156.000 tentara Sekutu, terutama dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, mendarat di pantai-pantai ini dalam operasi militer terbesar dalam sejarah, yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Serangan ini berhasil menembus pertahanan Jerman di pesisir Atlantik dan membuka jalan bagi pembebasan Prancis dari pendudukan Nazi. Hingga kini, wilayah ini masih menyimpan banyak peninggalan perang seperti bunker Tembok Atlantik, puing-puing kapal perang dari berbagai negara, serta pemakaman tentara yang gugur dalam pertempuran tersebut.

Permohonan ini pertama kali diajukan pada tahun 2014 dan diserahkan pada tahun 2018, tetapi pemeriksaannya oleh UNESCO sempat ditunda karena pertimbangan mengenai evaluasi situs yang terkait dengan konflik terbaru. Moratorium ini akhirnya dicabut pada Januari 2023, memungkinkan permohonan memorial seperti ini untuk diperiksa di luar batasan kuota tahunan. Sejak itu, beberapa situs memorial telah masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO, termasuk 139 pemakaman Perang Dunia Pertama di Prancis dan Belgia serta empat monumen peringatan genosida Tutsi di Rwanda. Michael Dodds, direktur Komite Pariwisata Regional Normandia, menyebut bahwa pengakuan UNESCO ini merupakan langkah logis berikutnya dalam memperingati peristiwa bersejarah tersebut.

Selain pantai Normandia, Prancis juga mengajukan sistem benteng Seneschal Carcassonne, yang dibangun pada abad ke-13 hingga ke-14. Sistem ini terdiri dari delapan monumen yang terletak di wilayah Aude dan Ariège, termasuk tembok kota Carcassonne serta kastel di Lastours, Termes, Aguilar, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, dan Montségur. Benteng-benteng ini, yang dibangun di puncak tebing berbatu dengan lanskap megah, merepresentasikan periode penting dalam sejarah dan merupakan contoh unik arsitektur militer abad pertengahan dengan nilai universal yang luar biasa.

Load More