Menu

Kepentingan Nasional

forum-negara-negara-pasifik-terancam-pecah-australia-turun-tangan-membantu

Ketegangan China-Taiwan dalam Pacific Islands Forum

, , , , , , 0

Pacific Islands Forum (PIF) merupakan organisasi antar pemerintah yang berdiri sejak tahun 1971 dan terdiri dari 18 negara-negara di wilayah Pasifik yaitu Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Didirikan dengan tujuan memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di antara anggotanya, PIF memainkan peran penting dalam kawasan ini.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PIF di Tonga

Pada Agustus 2024, para pemimpin PIF mengadakan KTT di Neiafu, Vava’u, Tonga, berdiskusi tentang keamanan, pendanaan iklim, dan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung terkait dengan Taiwan dan China, dimana diketahui hubungan diplomatik antara negara-negara Forum Kepulauan Pasifik itu ‘terbagi’ memiliki hubungan baik dengan Beijing, dan negara-negara lain seperti Kepulauan Marshall, Palau, dan Tuvalu lebih dekat kepada Taipei.

Peralihan Kepulauan Solomon dari Taiwan ke China

Kepulauan Solomon, sebagai salah satu mitra utama China di Pasifik Selatan, telah melobi agar Forum Kepulauan Pasifik mencabut status kemitraan Taiwan. Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Peter Agovaka, menilai Taiwan tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat, dan mengusulkan agar status kemitraan Taiwan dalam forum ini dievaluasi. “Saya pikir peninjauan ulang itu akan memastikan bahwa Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi antarpemerintah yang mematuhi hukum internasional,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

Namun demikian, meskipun ada tekanan dari China dan sekutunya untuk mengecualikan Taiwan sebagai mitra pembangunan, KTT diakhiri dengan penegasan kembali keterlibatan forum bersama Taiwan, dan menolak seruan pemutusan hubungan dengan Taiwan. Mereka menegaskan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik akan merujuk pada perjanjian tahun 1992, di mana mereka diizinkan menjalin hubungan dan pembicaraan dengan Taiwan.

Bagaimana Keputusan Diplomatik Memengaruhi PIF?

Hal ini menjadi menarik, dimana awalnya, sejak kemerdekaan Kepulauan Solomon, negara ini telah menjadi mitra strategis utama Taiwan di kawasan Pasifik Selatan. Namun, pada tahun 2019, Kepulauan Solomon membuat keputusan untuk mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China. Keputusan ini tidak terlepas dari ketegangan yang berlangsung antara China dan Taiwan di Pasifik Selatan, di mana negara-negara di kawasan ini secara strategis mempertimbangkan manfaat ekonomi dan diplomatik dalam menentukan arah kebijakan luar negeri mereka[1].

Alasan Kepulauan Solomon beralih kerjasama bersama China berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Di tengah tantangan keamanan internal seperti ketegangan sosial dan ketidakstabilan hukum, Kepulauan Solomon melihat dukungan dari China sebagai peluang yang lebih baik dibanding Taiwan, untuk memperkuat kepolisian nasional dan meningkatkan stabilitas domestik[2]. Kerja sama dengan China juga dinilai dapat mengatasi tantangan pembangunan melalui proyek-proyek infrastruktur yang didanai China, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Solomon. Sedangkan dari sudut pandang China, kemitraan ini penting untuk dapat memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik, sekaligus mendukung inisiatif Belt and Road Initiative (BRI).

Investasi China di kawasan telah perlahan meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara Pasifik pada China, yang digunakannya dalam memperkuat dukungan politik di arena internasional. Selain itu, dengan adanya kebijakan One China Policy, China kemudian secara aktif menekan negara-negara PIF untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, dengan memberikan ancaman atau janji bantuan ekonomi yang lebih besar.

Tidak hanya Kepulauan Solomon, nyatanya, Pasifik Selatan pernah dianggap sebagai benteng pendukung klaim Taiwan atas kenegaraannya, tetapi China telah secara sistematis meruntuhkannya, dimana dalam lima tahun terakhir, Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru, semuanya telah dibujuk untuk beralih mengakui Beijing alih-alih Taipei. Beijing bersikeras untuk sekutu diplomatiknya menarik pengakuan atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Adapun Palau, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu sejauh ini masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taipei, tetapi menghadapi tekanan terus-menerus untuk beralih. Palau sendiri diketahui akan menyelenggarakan pemilu tahun ini, di mana hubungan negara itu dengan Taiwan dan kemungkinan beralih ke China Menjadi topik pembicaraan utama dalam kampanye.

China dan Taiwan di Pasifik Selatan

Hal yang terjadi di Pasifik Selatan memperlihatkan bagaimana China dan Taiwan memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara PIF dan bagaimana keputusan-keputusan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas serta arah geopolitik kawasan. Ketegangan geopolitik saat ini semakin mempengaruhi organisasi ini, walaupun PIF tetap mempertahankan hubungan dengan Taiwan, meskipun dihadapkan pada tekanan dari China, yang menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman dan tawaran dukungan dari Beijing, negara-negara di Pasifik tetap mengedepankan kepentingan mereka sendiri, yang kadang-kadang melawan tekanan luar. Namun, forum tetap tidak dapat membatasi tiap negara anggotanya untuk bekerja sama dengan negara manapun, dalam hal bilateral, seperti yang terjadi pada Kepulauan Solomon. Keputusan peralihan kerjasama Kepulauan Solomon dari Taiwan ke China adalah contoh nyata dari bagaimana negara-negara kecil dapat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan ekonomi. Kepulauan Solomon melihat dukungan dari China sebagai solusi yang lebih menguntungkan untuk tantangan domestik dan pembangunan infrastruktur, saat China, melalui Belt and Road Initiative (BRI), menawarkan bantuan ekonomi dan pembangunan yang signifikan, yang dilihat sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, membuat negara-negara kecil sering ‘terjebak’ dalam permainan kekuatan besar dan bagaimana investasi asing dapat mengubah lanskap politik domestik. Secara perlahan, China meruntuhkan dukungan untuk Taiwan di kawasan Pasifik. Dengan mengalihkan dukungan diplomatik dari Taiwan ke China, di mana negara-negara PIF dihadapkan pada pilihan antara dukungan yang berpotensi menguntungkan dari China dan hubungan historis mereka dengan Taiwan.

 

Pada akhirnya, ketegangan antara China dan Taiwan tidak hanya akan mempengaruhi hubungan bilateral tetapi juga memiliki dampak luas pada aliansi regional dan stabilitas kawasan. Negara-negara PIF harus menavigasi antara berbagai tekanan dan peluang, sambil mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap stabilitas domestik dan hubungan internasional mereka.

 

[1] Katong Ragawi Numadi, “Cheque Book Diplomacy Di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands Dari Taiwan Ke China Pada Tahun 2019,” Jurnal Hubungan Internasional 16, no. 2 (2023): 338–358.

[2] Gordon Nanau, “Solomon Islands–China Security Deal Is about Local Needs Not Geopolitics,” East Asia Forum June, no. 11 (2022).

60c2dc38643b9

Diplomasi Publik Sebagai Jalan China Dalam Memperbaiki Citranya di Mata Internasional

, , , , , , , , 0

Semenjak penemuan virus Covid-19 pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China menjadi negara yang dituduh sebagai penyebab pandemi yang terjadi. Hal ini berdampak besar bagi hubungan internasional China dengan aktor internasional lainnya. Hubungan dengan Amerika Serikat (AS) pun memburuk karena AS menganggap China kurang transparan mengenai pandemi karena kepentingan politik dan masalah ekonomi yang memicu kecurigaan sejak awal.[1] Hipotesis dari bagaimana virus ini pertama kali tersebar belum mendapatkan titik terang, berbagai spekulasi menuduh China, seperti terjadinya kebocoran laboratoriumvirus secara sengaja maupun tidak,  sangat berdampak besar. Ketika semua negara menyalahkan China atas penyebaran Covid-19, China sendiri mengalami kerugian dan ikut menjadi korban pandemi seperti negara lainnya. Citra China di mata banyak negara sebenarnya cenderung negatif sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Presiden China Xi Jinping menginginkan perubahan terkait citra negaranya di mata publik.

Pada 31 Mei 2021, Presiden China, Xi Jinping menginginkan China untuk belajar bagaimana berteman dan mempengaruhi dunia internasional. Xi Jinping mengatakan penting bagi China untuk membuat narasi positif tentang negaranya dan menghadirkan citra China yang kredibel, menyenangkan, dan terhormat.[2] China mulai dipandang negatif akibat apa yang terjadi pada Kaum Uighur di Xinjiang, China. Pemerintah di Xinjiang sendiri membantah tuduhan bahwa mereka telah menyiksa para tahanan kaum Uighur tersebut karena tidak ada bukti, namun bukti-bukti bermunculan terutama ketika Human Rights Watch mewawancarai para masyarakat Uighur yang pernah ditahan oleh pemerintah setempat. Kurangnya transparansi informasi dari China ini memang sangat kurang, dilansir dari Reporters Without Borders, China memiliki tingkat kebebasan pers yang rendah dengan urutan ke-177 yang diiingi dengan praktik diplomasi “Wolf Warrior” yang mulai terbentuk pada tahun 2019 ketika para diplomat tinggi mulai secara agresif menyuarakan dugaan penghinaan terhadap Tiongkok dalam konferensi pers atau di media sosial.[3]

Citra yang buruk tentu berpengaruh pada efektifitas pencapaian apa yang menjadi kepentingan nasional China. Dengan pemanfaatan media yang dikontrol oleh pemerintah, China menggunakan diplomasi publiknya untuk memperbaiki citranya. Diplomasi publik sendiri secara luas dipahami sebagai keterlibatan dan komunikasi suatu negara dengan publik asing, telah menjadi salah satu bagian penting dari keseluruhan diplomasi China dalam beberapa tahun terakhir.[4] Diplomasi publik ini digunakan sebagai penyalur narasi dan citra untuk kepentingan nasional mereka. Dengan adanya pandemi dan seluruh masyarakat di dunia dianjurkan untuk menjaga jarak antar satu dan lainnya, peran media menjadi sangat penting dan paling efektif untuk menggencarkan diplomasi publik China dan membuat citranya menjadi negara yang ramah.

Sentimen dunia terhadap China kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19 yang diprediksi berasal dari Wuhan, China dan tidak transparannya pemerintahan Xi Jinping mengenai asal mulanya virus yang menyebabkan pandemi sejak akhir 2019. Hubungan China dengan banyak negara juga tidak terlalu baik, China hanya memiliki hubungan erat beberapa negara seperti Rusia, Korea Utara, dan negara-negara Afrika, namun China dipandang buruk oleh negara-negara kuat seperti AS dan juga negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan AS seperti Jepang. Laporan Pew Research dari akhir 2020 menemukan bahwa dari 14 negara yang disurvei di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur, masing-masing memiliki pandangan negatif mayoritas terhadap China.[5]

Perseteruan antara China dan AS pun kerap terjadi pada masa kepresidenan Trump yang membuat AS memberlakukan tarif dan pembatasan perdagangan. China memang sedang gencar-gencarnya dalam mengembangkan perekonomian mereka yang terkadang tidak disambut baik oleh AS dan menambah buruk citra China, padahal kedua negara kuat secara ekonomi ini seharusnya dapat bekerja sama khususnya untuk menanggulangi pandemi. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada masa pemerintahan Trump secara eskplisit menuduh China sebagai dalang dari pandemi karena China dinilai lambat dalam menginformasikan penyebaran virus corona.[6] Dimana China sendiri sebenarnya mengklaim bahwa Covid-19 berasal dari luar negeri dan masuk ke Tiongkok melalui makanan beku yang terkontaminasi atau atlet asing yang bertanding di World Military Games di Wuhan pada Oktober 2019.[7] Sejalan dengan rencana Xi Jinping, langkah diplomasi publik mulai dilakukan oleh China, yang disebarkan lewat berbagai media dan terkait hubungannya dengan AS, Presiden China mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki hubungan dengan AS di era Presiden Joe Biden yang menyatakan bahwa tujuan China tidak berniat untuk menentang ataupun menggantikan posisi AS di tatanan internasional.[8]

Selain dengan AS, sejak Xi Jinping meluncurkan program Belt and Road Initiatives (BRI) pada tahun 2013, tentu China perlu membentuk citra baik terutama dari negara-negara yang bekerja sama dengannya, yang menjadi alasan mengapa kini China berusaha menjadi negara yang lebih ramah. Untuk memperlihatkan “wajah”China yang lebih baik, China memiliki keunggulan dimana media pemerintah dan swasta China berada di bawah kendali Partai Komunis yang ketat jika dimanfaatkan dengan benar.[9] Pengawasan media secara ketat ini seharusnya jika dilakukan dengan tepat, dapat membentuk opini masyarakat di luar China dengan lebih mudah. Selain itu, usaha China sendiri terkait korban terbesar dari Covid-19 ini, mereka mengekspor vaksin, pada 2 Juni 2021, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa China telah memberikan “lebih dari 350 juta dosis vaksin kepada masyarakat internasional, termasuk bantuan vaksin ke lebih dari 80 negara dan ekspor vaksin ke lebih dari 40 negara.”[10] Inisiasi China untuk merubah dirinya tentu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat intenasional memandang negara tersebut, namun seberapa efektif peran media untuk memperbaiki citra China lewat diplomasi publik menjadi tanggung jawab China dalam memanfaatkan apa dan cara apa yang mereka gunakan untuk keberlangsungan kebijakan luar negerinya dan mencoret nama China sebagai penyebab pandemi Covid-19.

[1] Paul Haenle, “What the Coronavirus Means for China’s Foreign Policy”, Carnegie Endowment For International Peace, 11 Maret 2020, https://carnegieendowment.org/2020/03/11/what-coronavirus-means-for-china-s-foreign-policy-pub-81259

[2] Ben Westcott dan Nectar Gan, “Xi Jinping wants to ‘make friends’ with the world. But Beijing can’t kick its wolf warrior habits”, CNN, 2 Juni 2021, https://edition.cnn.com/2021/06/02/china/xi-jinping-beijing-diplomacy-wolf-warriors-intl-mic-hnk/index.html

[3] Ibid.

[4] Falk Hartig, “How China Understands Public Diplomacy: The Importance of National Image for National Interests”, International Studies Review (2016) 0, 1–26, hlm. 1

[5] Op. Cit., Ben Westcott dan Nectar Gan

[6] Jamie P. Horsley, “Let’s end the COVID-19 blame game: Reconsidering China’s role in the pandemic”, Brookings, 19 Agustus 2020, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/19/lets-end-the-Covid-19-blame-game-reconsidering-chinas-role-in-the-pandemic/

[7] David Stanways, “China seeks to avoid blame for coronavirus pandemic as WHO probe looms”, Global News, 5 Januari 2021, https://globalnews.ca/news/7555531/china-origins-who-probe-narrative/

[8] CNN Indonesia, “China Ingin Perbaiki Hubungan, Minta AS Setop Intervensi“, CNN, 22 Februari 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210222124601-113-609316/china-ingin-perbaiki-hubungan-minta-as-setop-intervensi

[9] RSF, “Regimes uses Covid-19 to clamp down even more”, Reporters Without Borders, https://rsf.org/en/china

[10] “China COVID-19 Vaccine Tracker”, Bridge, https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-Covid-19-vaccines-tracker/