Menu

Afri Sembiring

About Afri Sembiring

Posts by Afri Emilia Br Sembiring:

Fakta-fakta-Presiden-Korea-Selatan-Ditangkap-Ribuan-Petugas-Dikerahkan-Pertama-Kali-dalam-Sejarah

Presiden Korea Selatan Resmi Ditangkap imbas Kisruh Darurat Militer

, , , , , , , 0

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditangkap oleh Badan Investigasi KriminalNasional (CIO) pada Rabu (15/01) atas tuduhan pemberontakan. Ia dikenai pasal “memimpinpemberontakan” terkait upayanya mendeklarasikan darurat militer pada Desember lalu, yang sempat membuat gempar negeri Ginseng tersebut.

Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan ini “ilegal” karena diterbitkan oleh pengadilanyang yurisdiksi hukumnya keliru. Pihak Yoon juga bersikeras tim investigator tak berhak secarahukum menginterogasi sang presiden. Dalam sebuah pesan video, Yoon juga menyatakan takmenerima legalitas perkara hukum yang ditujukan padanya, tapi mengaku tunduk untuk“mencegah pertumpahan darah“.

Deklarasi darurat militer yang ditetapkan Yoon sebelumnya dituding melanggar konstitusi Korea Selatan. Keputusan tersebut dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya di tengahketidakstabilan politik, menyusul turunnya tingkat kepercayaan publik terhadappemerintahannya. Oposisi dan kelompok masyarakat sipil menganggap tindakan tersebut sebagaiancaman serius terhadap demokrasi negara itu.

Situasi di Seoul memanas saat ribuan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya untukmenghadang polisi. Bentrokan kecil sempat terjadi, namun berhasil diredam oleh pasukankeamanan. Di sisi lain, kelompok anti-Yoon turun ke jalan merayakan penangkapannya sambilmenyerukan penguatan supremasi hukum.

Penangkapan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seorang presidenyang masih menjabat ditahan atas tuduhan pemberontakan di Korea Selatan. Langkah ini disebutsebagai upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan penegakan hukum berjalan adil.

Mahkamah Konstitusi Korsel saat ini sedang menilai keabsahan pemakzulan tersebut. Jika sah, Yoon akan lengser, tetapi jika tidak dia kembali melenggang ke kursi kepresidenan

Proses hukum tersebut akan menentukan nasib Yoon Suk Yeol, sekaligus memberikan dampakterhadap masa depan politik Korea Selatan. Banyak pihak berharap proses ini dapat membawakembali stabilitas dan memperkuat sistem demokrasi negara tersebut.

BRICS-2024_01_03-13_53_10_dfae013cfb0950fdfc4f139975d2ffff_960x640_thumb

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Langkah Strategis atau Tantangan Baru terhadap AS?

, , , , , 0

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum ekonomi yang dipelopori oleh Rusia dan China pada Senin (6/1). Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brasil dalam rilis resmi, yang menegaskan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui konsesi bagi Indonesia untuk bergabung. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini menandai langkah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan: apakah ini adalah langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, atau menjadi tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) di tengah rivalitas global yang semakin tajam?

Langkah Strategis dalam Rivalitas Global

BRICS, berfungsi sebagai alternatif bagi institusi global yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki sepuluh anggota dan semakin memperkuat posisinya sebagai forum penting bagi negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara Barat melalui organisasi seperti OECD. Prabowo menekankan bahwa keanggotaan ini adalah bagian dari upaya untuk memimpin Global South dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun langkah ini menawarkan peluang baru, para pengamat memperingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat mempersulit hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. AS selama ini merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan, keamanan, dan investasi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan proteksionis yang mungkin diterapkan oleh pemerintahan baru AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari AS maupun sekutunya terkait status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Namun, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah memperingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif pada anggota BRICS sebagai langkah untuk menekan upaya mereka mengurangi dominasi dolar AS.

Menurut Radityo Dharmaputra, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memicu kecurigaan dari AS dan sekutunya. Ia menilai bahwa posisi Indonesia dalam BRICS akan lebih terlihat sebagai bagian dari poros China-Rusia, bukan pemimpin Global South yang netral. Sementara itu, Sya’roni Rofii dari Universitas Indonesia menilai kecil kemungkinan embargo atau pembatasan kerja sama dari Barat terhadap Indonesia. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan India dan Afrika Selatan, yang tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS meski menjadi anggota BRICS.

Dari sisi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Afrika dan Amerika Selatan, memperkuat hubungan dengan India dan Rusia, serta mendalamkan kerja sama dengan China—mitra dagang terbesar Indonesia. Namun demikian, langkah ini juga membawa risiko, terutama jika rivalitas AS-China semakin memanas. Dampak potensial meliputi arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang hingga ancaman terhadap industri manufaktur domestik akibat membanjirnya produk murah dari China. Selain itu, rumortentang mata uang khusus BRICS telah dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi antaranggota masih menggunakan mata uang nasional atau dolar AS.

Tekanan terhadap Prinsip Non-Blok

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga memunculkan kekhawatiran terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pengamat Radityo Dharmaputra memperingatkan bahwa langkah ini dapat menggeser posisi Indonesia dari non-blok menuju poros tertentu, terutama karena BRICS sering dianggap sebagai aliansi geopolitik yang dipimpin China dan Rusia. Namun, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Sugiono, menegaskan bahwa keanggotaan ini tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan dengan BRICS dan negara-negara Barat.

Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto telah menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris. Media internasional, seperti The Straits Times, bahkan menyebut Prabowo sebagai “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia. Namun demikian, Radityo menilai bahwa intensitas kunjungan diplomatik ini belum cukup untuk menunjukkan penguatan substansi diplomasi Indonesia. Evaluasi terhadap manfaat material maupun reputasi dari langkah-langkah ini masih diperlukan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat, ada beberapa rekomendasi yang kemudian diberikan sebagai langkah mitigasi:

• Menginisiasi kerja sama Global South melalui forum seperti G77 atau Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), tanpa melibatkan negara-negara besar seperti Rusia.
• Memperkuat kolaborasi dengan kekuatan menengah, seperti Turki, Australia, atau Uni Eropa, melalui forum seperti MIKTA: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, atau inisiatif lain yang menjembatani rivalitas AS-China.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga posisinya sebagai negara yang bebas aktif, sekaligus memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kerja sama globalnya. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi langkah berani dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang sukses atau malah memunculkan tantangan baru, waktu lah yang akan membuktikan.

1733313599851-b9cc6628a721091f

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dimulai, Sasar 3 Juta Penerima Manfaat hingga Maret 2025

, , , 0

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1). Program ini menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintahan PresidenPrabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan cakupan 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menyampaikanbahwa program ini merupakan tonggak sejarah dalam pemenuhan gizi nasional. “Tidakmenunggu 100 hari pemerintahan, tepat pada hari ke-78, program MBG resmi dimulai. Ini adalah langkah besar bagi bangsa Indonesia, pertama kalinya program pemenuhangizi berskala nasional dilaksanakan untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akanmenjadi tulang punggung pelaksanaan program ini. Hingga saat ini, dapur-dapurtersebut tersebar di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dalam tahap awal, program ini menargetkan menyentuh tiga juta penerima manfaatpada periode Januari hingga Maret 2025. Sasaran penerima meliputi balita, santri, siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. “Target ini akan terusbertambah secara bertahap hingga mencapai 15 juta penerima pada akhir 2025, dan 82,9 juta pada tahun 2029,” jelas Hasan.

Program MBG juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra dalam rantai pasok. Hingga saat ini, sebanyak 140 UMKM telahdilibatkan, dengan jumlah yang terus bertambah. “Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi,” kata Hasan.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintahanPrabowo-Gibran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Pemerintah berharapprogram ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikandampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

66d90c08a2731

Upaya Melindungi Generasi Muda Australia: Kontroversi dan Tantangan Larangan Media Sosial untuk Anak

, , , , 0

Australia telah mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, dan X (sebelumnya Twitter). Undang-undang ini disetujui oleh DPR pada 27 November 2024 dan Senat pada 28 November 2024. Dalam peraturan tersebut, anak-anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun media sosial. Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini pun dapat dikenakan denda hingga AU$50 juta atau sekitar Rp516 miliar. Adapun uji coba untuk metode pencegahan akses anak-anak ke media sosial akan dijadwalkan mulai Januari 2025, sementara larangan resmi akan diberlakukan satu tahun setelahnya.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak, serta memberikan pelindungan dari dampak negatif media sosial. Namun, langkah ini memicu reaksi beragam. Sementara banyak pihak mendukungnya sebagai langkah pelindungan generasi muda, sejumlah aktivis hak digital mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai larangan ini mungkin tidak efektif dan berpotensi mengesampingkan manfaat positif media sosial dalam hal pendidikan serta interaksi sosial.

Australia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan usia ini secara total tanpa pengecualian izin orang tua, berbeda dengan kebijakan di negara lain seperti Prancis dan beberapa wilayah di Amerika Serikat yang masih memberikan syarat tertentu. Langkah ini bertujuan melindungi kesehatan mental dan fisik anak-anak Australia, dengan menekankan bahwa tanggung jawab ada pada platform, bukan pada orang tua atau anak-anak.

Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana platform akan memverifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke sudut internet yang kurang aman. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai verifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Platform tidak diizinkan untuk meminta bukti identitas seperti KTP digital, yang dapat menyulitkan mereka dalam memastikan bahwa pengguna memenuhi batas usia minimum. Beberapa pihak juga mencemaskan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke “sudut gelap internet,” di mana mereka mungkin lebih rentan terhadap risiko keamanan online. Pemerintah Australia menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk mendukung orang tua dan melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, seperti risiko kesehatan mental dan paparan konten yang tidak pantas.

Langkah pelindungan kesehatan mental

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, namun dampaknya terhadap kesehatan mental sering kali menimbulkan kekhawatiran. Salah satu isu utama adalah tekanan dan perbandingan sosial yang muncul dari paparan unggahan kehidupan yang tampak sempurna. Hal ini dapat membuat individu merasa rendah diri atau tidak memadai, sehingga memicu perasaan cemas dan depresi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali menyebabkan kecanduan, yang tidak hanya berdampak pada waktu yang dihabiskan tetapi juga mengganggu keseimbangan kehidupan nyata dan kualitas tidur. Cahaya layar gawai, terutama saat digunakan sebelum tidur, menghambat produksi hormon melatonin yang penting untuk istirahat yang optimal, sehingga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.

Fenomena seperti cyberbullying juga menambah beban psikologis pengguna. Anonimitas di media sosial sering digunakan untuk melakukan pelecehan, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang. Tak hanya itu, melihat unggahan orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia dapat mengikis rasa percaya diri, menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dan meningkatkan risiko depresi serta kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan mental. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali juga berpotensi menghilangkan kontrol atas waktu, mengabaikan aktivitas dunia nyata, dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan.

Pengesahan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial oleh pemerintah Australia merupakan langkah berani untuk melindungi kesehatan mental generasi muda. Meskipun memiliki tujuan yang jelas, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan verifikasi usia tanpa melanggar privasi pengguna. Larangan meminta dokumen identitas seperti KTP digital membuat perusahaan teknologi harus mencari solusi inovatif yang tidak mengancam privasi data,diiringi dengan adanya kekhawatiran bahwa pembatasan ini dapat memicu anak-anak mencari alternatif di sudut internet yang kurang aman atau menggunakan akun palsu.

Tantangan lainnya adalah dampak terhadap akses anak-anak ke manfaat positif media sosial. Platform ini dapat menjadi alat edukasi, eksplorasi minat, dan koneksi sosial yang bermanfaat. Tanpa strategi mitigasi, kebijakan ini dapat mengesampingkan manfaat tersebut, terutama bagi anak-anak yang menggunakannya secara sehat dan bertanggung jawab.

Kebijakan ini memicu reaksi beragam. Pendukungnya memuji langkah ini sebagai perlindungan terhadap generasi muda dari risiko jangka panjang. Namun, para kritikus, termasuk aktivis hak digital, menilai kebijakan ini terlalu keras dan berpotensi tidak efektif dalam mengatasi akar masalah. Mereka mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang, seperti peningkatan literasi digital dan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat.

Australia menjadi pelopor dalam pembatasan usia yang total tanpa pengecualian izin orang tua. Langkah ini menarik perhatian global dan dapat memengaruhi negara lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, namun dengan tetap memikirkan solusi agar manfaat positif yang bisa didapatkan dari media tersebut dapat tetap didapatkan dengan cara aman lainnya.

1538694959

Viral Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8

, , , , 0

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024, sebuah kejadian menjadi sorotan ketikaPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan terlihat meninggalkan ruangan saat PresidenIndonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato.

Video yang merekam momen tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, danmemicu spekulasi tentang kemungkinan ketegangan antara kedua pemimpin. Beberapawarganet pun menilai aksi tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan atas isi pidatoPresiden RI atau bahkan sebagai sinyal politik.

Menanggapi spekulasi ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan klarifikasibahwa tindakan Erdogan tidak terkait dengan konten pidato Prabowo. “Dalam forum internasional seperti KTT, sangat umum bagi delegasi, termasuk kepala negara, untukmeninggalkan ruangan karena jadwal pertemuan yang ketat,” ujar juru bicara Kemlu, Rolliansyah Roy Soemirat.

Disamping itu, pemerintah Turki juga memberikan klarifikasi bahwa kepergian Erdogan dari ruangan tidak terkait dengan isi pidato Presiden Prabowo. Menurut pernyataanresmi, Erdogan memiliki agenda lain yang harus dihadiri pada waktu yang bersamaan, sehingga perlu meninggalkan ruangan lebih awal.

Duta besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan mengatakan situasi yang sebenarnyasesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku di forum international, masing masing delegasi memiliki hak menentukan kapan ketua delegasi akan duduk di kursidelegasi atau meninggalkan ruangan.

Insiden ini menyoroti dinamika unik dalam diplomasi internasional. Spekulasi berlebihandapat saja merusak hubungan bilateral yang telah lama terjalin baik antara Indonesia dan Turki, ditengah sejarah kerja sama yang erat yang dimiliki kedua negara, terutamadalam bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Sementara itu, Prabowo sendiribelum memberikan komentar langsung terkait viralnya insiden ini, tetapi sejumlahsumber menyebutkan bahwa ia tetap fokus pada agenda utama KTT D-8.

foto-kolase-bendera-amerika-serikat-dan-china-ireutersdado-ruvicillustrationfile-photo_169

China Siapkan Strategi di Ambang Perang Dagang Baru dengan AS

, , , , 0

Saat Donald Trump meningkatkan ancaman tarif terhadap China, Beijing berusahamengambil langkah lebih awal dengan memberlakukan pembatasan sendiri dan mendorong Washington untuk bernegosiasi sebelum perang dagang besar-besaranterjadi. Bermodalkan pengalaman dari perang dagang pada masa jabatan pertamaTrump, China berupaya mengumpulkan “kartu negosiasi” untuk memulai pembicaraandengan pemerintahan AS yang baru terkait isu-isu sensitif, seperti perdagangan, investasi, serta teknologi sains. Beijing juga khawatir akan dampak buruk tariftambahan terhadap perekonomian domestiknya yang sudah rapuh.

Pekan ini, China meluncurkan penyelidikan terhadap chip asal AS, Nvidia, atas dugaanpelanggaran antitrust. Langkah ini menyusul larangan China terhadap ekspor mineral langka ke AS. “Kita harus melihat ini sebagai langkah awal yang pada akhirnya akanberkembang menjadi negosiasi dengan AS, bukan sekadar penerapan tarif dan semuapihak pergi begitu saja,” kata Fred Neumann, Kepala Ekonom Asia di HSBC.

Menurut George Magnus, peneliti di China Centre, Universitas Oxford, China lebih siapmenghadapi tarif apa pun dari AS, kecuali berupa pengumuman tarif sebesar 60% untuk semua barang asal China. Saat ini, ekonomi terbesar kedua di dunia itumendominasi pasar global di sektor kendaraan listrik dan energi hijau. China juga memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap produk-produk AS seperti pesawatBoeing dan mobil berbahan bakar bensin besar yang dibelinya pada tahun 2017, karena telah menemukan substitusi, seperti pesawat Airbus dan Comac C919 buatandalam negeri. Namun, China masih jauh dari kata mandiri. Menurut para analisis, perang dagang baru dengan AS akan lebih merugikan Beijing, karena Washington dapat mengenakan tarif impor yang lebih tinggi serta memutus China dari rantaipasokan global. China masih membutuhkan impor bahan-bahan strategis dari AS, seperti microchip canggih dan peralatan teknologi tinggi lainnya, serta bergantung pada konsumen AS untuk membeli barang-barangnya. Hal ini menjadi krusial mengingatprospek perdagangan global yang semakin pesimistis dan lemahnya permintaandomestik.

Meskipun perusahaan China, seperti Huawei, telah banyak berinvestasi dalampengembangan chip canggih, kelayakan komersialnya masih belum jelas, ungkap Alicia Garcia-Herrero, Kepala Ekonom Asia Pasifik di Natixis. Situasi ini mendorong China untuk segera bernegosiasi demi memastikan pasokan chip buatan AS tetap stabil.

China membutuhkan dua tahun sebelum menyepakati pembelian tambahan senilai$200 miliar produk dan jasa AS dalam kesepakatan “Fase Satu” yang mengakhiriperang dagang sebelumnya. Kali ini, China memiliki “daya tarik” baru, sepertimeningkatkan pembelian minyak mentah dan gas alam cair, mengingat AS saat inimemproduksi lebih banyak energi daripada yang dapat dikonsumsinya.

Saat dimintai komentar, Kementerian Perdagangan China menyatakan terbuka untukberdialog dan berkomunikasi dengan tim ekonomi dan perdagangan pemerintahanTrump. Namun, Beijing juga memiliki ancaman jika AS merasa China gagal memenuhikomitmen pembelian sebelumnya, yang membuat tarif lebih menguntungkan daripadanegosiasi.

Perusahaan-perusahaan AS sudah merasakan tekanan, ujar Michael Hart, PresidenKamar Dagang AS di China. “Perusahaan AS dan perusahaan asing lainnya sangat khawatir apakah mereka masih bisa mengakses pasar ini,” kata Hart. “Bisakah kami menjual produk ke China lagi? Apakah ada larangan total terhadap kami?”. Menurutsurvei Kamar Dagang AS di Shanghai pada bulan September, sentimen bisnis di antaraperusahaan AS di China berada pada titik terendah sejak 1999,

han-duck-soo_169

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Han Duck-soo Menjadi Pemimpin Sementara

, , , , , , 0

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan oleh parlemen dan diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornyamenerima deklarasi pemakzulan dari Majelis Nasional pada Sabtu (14/12). Sebanyak204 anggota parlemen, yang merupakan mayoritas, menyetujui mosi pemungutansuara tersebut.

Pasca pemakzulan Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo diangkat sebagai presidensementara Korea Selatan. Han, seorang teknokrat berpengalaman dengan reputasi nasional, diharapkan mampu menjalankan tugas ini dengan baik.

Pada Minggu (15/12), Han Duck-soo berupaya menenangkan sekutu internasional dan mengurangi ketegangan pasar keuangan. Dalam percakapan telepon dengan PresidenAmerika Serikat, Joe Biden, Han menyatakan, “Keamanan dan kebijakan luar negeri Korea Selatan akan dilaksanakan tanpa gangguan, dan kami akan berusahamemastikan bahwa aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang dengankokoh,” menurut pernyataan dari kantornya.

Biden, pada gilirannya, menegaskan kembali bahwa aliansi AS-Korea Selatan tetapkuat. Washington juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama memperkuathubungan bilateral, termasuk kerja sama trilateral dengan Jepang, seperti disampaikanoleh kantor Han. Gedung Putih turut memberikan apresiasi terhadap ketahanandemokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan.

Sebagai langkah awal, Han juga langsung mengadakan rapat dengan kabinet dan Dewan Keamanan Nasional setelah pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu. Iamenegaskan pentingnya menjaga kesiapsiagaan militer untuk mengantisipasikemungkinan ancaman keamanan, terutama dari Korea Utara. Dalam pembicaraandengan komandan Pasukan AS Korea, Han mengungkapkan kekhawatirannyaterhadap potensi provokasi militer, termasuk peluncuran rudal balistik atau serangansiber.

Disisi lain, Philip Turner, mantan duta besar Selandia Baru untuk Korea Selatan, menilaibahwa penunjukan Han sebagai pemimpin sementara akan memberikan rasa lega bagimitra internasional. “Dia kompeten, berpengalaman, dan dihormati di ibu kota asing,” ujarnya.

Meskipun demikian, penunjukan Han tidak menghilangkan ketidakpastian politik di Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untukmemutuskan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan kejabatannya. Jika Yoon diberhentikan atau memilih mengundurkan diri, maka pemilupresiden baru akan digelar dalam waktu 60 hari.

WhatsApp Image 2024-12-13 at 09.16.56

Upaya Pemakzulan Kedua Presiden Yoon Suk Yeol: Apakah Kali Ini Berhasil?

, , , , , 0

Partai oposisi di Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), kembali mengajukan mosipemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah insiden darurat militer yang terjadi pekan lalu. Usulan mosi ini dilaporkan ke Majelis Nasional Korea Selatan pada Kamis (12/12), dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/12)pukul 17.00 waktu setempat.

Juru bicara DP, Kang Yu Jung, menegaskan bahwa mosi ini akan digelar melalui proses pemungutan suara rahasia, yang memungkinkan anggota parlemen memilihberdasarkan hati nurani mereka. Park Sang Byung, seorang analis politik Korea Selatan, kemudian menilai peluang keberhasilan pemakzulan Presiden Yoon cukuptinggi. Menurutnya, tingkat kemarahan publik terhadap Presiden Yoon telah mencapaipuncaknya akibat krisis darurat militer yang kontroversial. Ia juga menekankan bahwaPartai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung Yoon, kali inimungkin tidak dapat memboikot mosi seperti yang dilakukan sebelumnya. Iamemprediksi peluang keberhasilan mosi pemakzulan kali ini mencapai 80 persen, dan 100 persen jika diusulkan kembali di masa mendatang.

Sementara itu, dalam pidatonya yang disiarkan secara publik pada Kamis (12/12), Yoon menyampaikan pembelaannya atas deklarasi darurat militer sebelumnya dan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya membela negara dan menjagastabilitas pemerintahan, serta membantah tuduhan bahwa pengerahan personel militerke Majelis Nasional adalah bentuk pemberontakan.  

Yoon menyebut darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkanoleh oposisi yang diduga ingin melemahkan pemerintahan. Ia menggambarkandeklarasi tersebut sebagai “penilaian politik yang sangat terukur” demi melindungikonstitusi dan menormalkan pemerintahan.  

“Majelis Nasional yang didominasi oleh partai oposisi telah berubah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” ujar Yoon, mengacupada pemangkasan anggaran pemerintah dan mosi pemakzulan terhadap sejumlahpejabat tinggi yang dilakukan oleh parlemen.  

Yoon membantah tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menolak untuk mundur dari jabatannya dan bersumpah menghadapi pemakzulan ataupenyelidikan kriminal secara adil.  Yoon berdalih bahwa pengerahan tank dan ratusanpersonel militer ke Majelis Nasional serta beberapa lembaga lainnya, termasuk badan pengawas pemilu, semata-mata bertujuan menjaga ketertiban.  Ia menambahkanbahwa pasukan militer segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusiuntuk menolak darurat militer beberapa jam setelah deklarasi tersebut.  

Namun, oposisi menuduh langkah Yoon sebagai upaya menghalang-halangi parlemenuntuk mencabut deklarasi darurat militer. Mereka juga mengkritik Yoon karenamenerapkan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemenmaupun partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).  Selain itu, oposisi menduga Yoon memberlakukan darurat militer untuk menghindaripenyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, serta mencegahpemakzulan sejumlah pejabat.  

Meskipun Yoon bersikeras bahwa keputusannya adalah tindakan yang sah, perdebatanseputar langkah darurat militer ini masih memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Pemungutan suara pada Sabtu mendatang akan menjadi momen penting bagi masa depan kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol.

presiden-suriah-bashar-al-assad-1_169

Presiden Suriah Assad Tiba di Moskow, Rusia Berikan Suaka Politik

, , , , , 0

Presiden Suriah Bashar Al Assad dikabarkan mendarat di Moskow, Rusia, usai pelariannya bersama keluarga dari Suriah, pada Minggu (9/12) waktu setempat, setelah pemberontak menguasai kota Damaskus. Pemberontakan tersebut diketahui mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan keluarga Assad.

“Setelah 50 tahun penindasan di bawah pemerintahan Baath dan 13 tahun kejahatan, tirani, serta pengungsian, dan setelah perjuangan panjang melawan segala bentuk kekuatan pendudukan, kami mengumumkan hari ini, 8 Desember 2024, berakhirnya era kelam itu dan dimulainya era baru bagi Suriah,” kata para pemberontak dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Al Jazeera.

Mengutip dari Reuters, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dikatakan bahwa Assad memutuskan untuk mundur dari jabatannya setelah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik dan meninggalkan negara tersebut dengan instruksi untuk melakukan transfer kekuasaan secara damai. Adapun menurut salah satu sumber di Kremlin yang enggan diungkap identitasnya menyampaikan kepada kantor berita Rusia bahwa Moskow setuju memberikan suaka politik kepada Assad untuk memastikan keselamatan pasukan markas militer Rusia di Suriah. “Presiden Suriah Assad dan keluarga telah sampai di Moskow. Rusia memberikan suaka kepada mereka atas dasar kemanusiaan,” demikian pernyataan pejabat Kemlu Rusia kepada kantor berita Rusia, Interfax.

Interfax juga melaporkan bahwa Rusia menawarkan solusi politik atas krisis yang terjadi di Suriah. Moskow sendiri merupakan penyokong utama rezim Assad, dan mengatakan bahwa negosiasi akan dilakukan di bawah PBB.

Rusia memberikan suaka politik kepada Al Assad untuk memastikan keamanan pangkalan militer mereka di Suriah. Selain itu, suaka ini diberikan untuk menjaga hubungan diplomatik Rusia dengan Suriah yang sudah terjalin sejak lama.

Sebelumnya, duta besar Rusia untuk PBB Mikhail Ulyanov juga sempat membocorkan melalui akun telegram bahwa Assad telah meninggalkan Suriah ke Rusia. “Breaking news. Bashar Al Assad dan keluarganya telah di Moskow, Rusia. Rusia tidak akan mengkhianati teman dalam situasi sulit,” demikian tulis Ulyanov.

055061600_1707660519-Untitled

Jaksa ICC Tolak Banding Israel, Netanyahu Tetap Jadi Buronan

, 0

Jaksa International Criminal Court (ICC), Karim Khan, menegaskan bahwa permohonan banding Israel terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus dihentikan. Dalam dokumen resmi yang dirilis di situs ICC, Khan menyatakan bahwa proses banding ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku saat ini.

Mengutip Anadolu Agency, Khan menegaskan bahwa banding tidak dapat diajukan sebelum ICC menyelesaikan keputusan berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma. Meskipun demikian, proses banding berpotensi diajukan lagi pada tahap hukum selanjutnya.

“Keputusan ini bukan soal yurisdiksi, sehingga tidak dapat langsung diajukan banding sesuai Pasal 82(1)(a) Statuta Roma,” ujar Khan. “Oleh karena itu, proses banding ini harus dihentikan, dan permintaan penangguhan Israel ditolak. Proses hukum terkait keputusan ini akan tetap berjalan di Kamar Praperadilan,” tambahnya.

 

Sebelumnya, pada Rabu (27/11), pemerintah Israel mengajukan banding terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Israel juga mempertanyakan yurisdiksi ICC atas kasus ini serta mempertanyakan keabsahan surat perintah tersebut.

“Jika pengadilan menolak permintaan ini, hal ini akan semakin menunjukkan kepada warga Israel dan komunitas internasional betapa biasnya ICC terhadap Israel,” ujar kantor PM Netanyahu seperti dikutip dari AFP.

 

ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah menemukan “alasan wajar” bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan perang. Tuduhan tersebut termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Surat perintah ini menjadi bagian dari investigasi ICC atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Pada 21 November lalu, ICC menegaskan bahwa Netanyahu dan Gallant memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan tersebut.

 

Sikap tegas ICC ini kemudian mendapat kritik dari Israel, yang terus mempertanyakan legitimasi pengadilan internasional tersebut. Namun, surat perintah ini membuat Netanyahu berstatus buronan internasional, dan 124 negara anggota ICC diwajibkan menangkapnya jika ia berada dalam yurisdiksi mereka.

 

Load More