Menu

Afri Sembiring

About Afri Sembiring

Posts by Afri Emilia Br Sembiring:

g4TYruQAL7y3ZcxPkgTPJ6-650-80-2773750781

Pakistan Hadapi Penurunan Internet, Memicu Kerugian Ekonomi dan Krisis Publik

, , , , , , 0

Pakistan tengah mengalami penurunan internet yang signifikan selama berbulan-bulan. Hal ini  mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, memengaruhi pekerja, pelajar, hingga bisnis di luar negeri, dan membuat jutaan masyarakat frustrasi. Gangguan yang dimulai setidaknya sejak Juli tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Oktober.

Pada awalnya, masalah ini dikaitkan dengan perbaikan kabel bawah laut, namun masalah ini telah berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Justifikasi samar dari pemerintah yang mengutip “keamanan nasional” hanya menambah frustrasi publik dan kecurigaan, karena banyak yang percaya penurunan ini adalah upaya yang disengaja untuk mengontrol informasi dan menekan perbedaan pendapat.

Dampak ekonomi yang ditumbulkan dari masalah ini pun sangat parah. Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS akibat gangguan tersebut.  Umair Liaquat, seorang pekerja lepas dari Lahore, melaporkan bahwa bisnisnya menurun tajam akibat akses internet yang tidak dapat diandalkan, dan memaksanya harus mencari solusi alternatif.

Mahasiswa juga menderita karena pendidikan daring semakin sulit diakses. Wardah Noor, CEO XWave, sebuah platform pembelajaran online, mencatat bahwa masalah internet menghambat upaya kualitas pendidikan selama berbulan-bulan.

Pakar hak digital dan aktivis Usama Khilji meyakini bahwa negara sedang menguji firewall, sebuah sistem keamanan yang memantau lalu lintas jaringan dan juga dapat digunakan untuk mengendalikan ruang daring. “Perlambatan internet disebabkan oleh pemasangan firewall nasional dan sistem penyaringan konten oleh negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan menyensor perbedaan pendapat politik, terutama kritik terhadap lembaga keamanan atas campur tangannya dalam politik,” imbuhnya.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif dalam pernyataannya juga diketahui telah mengakui apa yang diduga oleh jutaan orang Pakistan di seluruh negeri. “Kami sedang menjalani transisi yang setelahnya semua fasilitas ini akan tersedia untuk Anda,” kata Khawaja Muhammad Asif. “Namun, akan ada beberapa kontrol untuk mencegah konten yang mengancam dan memfitnah terhadap negara serta individu,” tambahnya, tanpa mengonfirmasi apakah kontrol tersebut termasuk dalam sistem firewall.

 

2022_04_20-20_26_04_d881c2ee292c94424e36a60513b5d3aa_960x640_thumb

Krisis Demografi China, Tantangan Keamanan Ekonomi dengan Implikasi Jangka Panjang

, , , 0

China dihadapkan tantangan terkait krisis demografi, seperti populasi lansia yang terus meningkat. Saat ini, lebih dari 20% warga China berusia 60 tahun ke atas, dan jumlahnya diperkirakan mencapai 400 juta pada 2040. Banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan untuk menitipkan orang tua mereka di panti jompo, namun terhalang oleh biaya fasilitas perawatan lansia di China yang tergolong tinggi untuk fasilitas swasta, serta memiliki daftar tunggu yang panjang untuk fasilitas umum. Hal ini lalu membuat beberapa diantaranya lebih memilih untuk merawat orang tua mereka sendiri.

Namun demikian, kebijakan satu anak yang sempat diterapkan China dari tahun 1980 hingga 2015 kemudian dinilai membuat tanggung jawab tersebut semakin berat, karena anak-anak tunggal harus merawat lebih banyak orang tua dan kakek-nenek. Menurut peneliti senior Zhao Litao di Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura, hal ini memberikan tekanan signifikan pada tenaga kerja yang menurun di tengah penyusutan populasi.

Disisi lain, China dikabarkan berencana menaikkan batas usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1950-an guna mengatasi menyusutnya jumlah tenaga kerja. Usia pensiun untuk pria akan naik dari 60 menjadi 63 tahun, sementara bagi wanita pekerja kerah biru atau yang melakukan pekerjaan kasar akan naik dari 50 menjadi 55 tahun dan pekerja kerah putih atau yang melakukan pekerjaan kantoran akan naik dari 55 menjadi 58 tahun. Kebijakan ini akan diberlakukan bertahap mulai 2025.

Yi Fuxian, seorang ahli demografi China dan ilmuwan senior di University of Wisconsin-Madison, serta Eli Friedman, seorang pakar politik tenaga kerja China di Cornell University, Amerika Serikat menganggap perubahan ini terlambat dan mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah demografis dan ekonomi yang dihadapi China. China dihadapkan oleh tantangan populasi yang menua serta tingkat kelahiran yang rendah. Disisi lain, penundaan usia pensiun juga dinilai dapat memperburuk pengangguran kaum muda. Hal ini lalu menimbulkan dilema bagi pemerintah China, yang berhati-hati untuk tidak membuat perubahan drastis demi mencegah kerusuhan sosial.

Tidak sampai disitu saja, krisis demografi yang sedang dihadapi China juga diperparah dengan menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya perceraian. Jumlah pernikahan di China terus merosot, dari sekitar 13 juta pada tahun 2013 menjadi di bawah 7 juta pada 2022, dan sedikit meningkat mendekati 8 juta pada 2023. Di sisi lain, angka perceraian terus melonjak, mencapai 4,7 juta pada 2019, dan naik 25% pada 2023 setelah diberlakukan kebijakan “masa tenang” 30 hari sebelum perceraian.

Krisis demografi dari sisi keamanan manusia

Dalam konteks keamanan manusia[1], krisis demografi China dapat dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial domestik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri[2].

Ketegangan internal yang diakibatkan oleh krisis demografi dapat memperlemah stabilitas domestik dan memaksa China untuk lebih fokus pada urusan internal[3]. Hal ini diperkirakan dapat membatasi China untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri.

Dampak keamanan ekonomi

Keamanan ekonomi, sebagai salah satu dari tujuh dimensi[4] dalam konteks keamanan manusia dinilai memiliki dampak paling besar dalam krisis demografi China, karena dapat meluas ke berbagai aspek lainnya dan hubungan internasional negara China.

Krisis demografi menyebabkan penurunan populasi usia kerja, yang mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif akan mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi China, seperti manufaktur dan teknologi, yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Ketika jumlah pekerja menurun, biaya tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing China di pasar global.

China, yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta mengandalkan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk mempertahankan posisi internasionalnya mungkin akan kesulitan. Penurunan produktivitas dapat memperlambat laju pertumbuhan yang berpotensi melemahkan posisi China sebagai kekuatan ekonomi global. Hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan China dalam menjalankan proyek geopolitik besar seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar.

Implikasi Jangka Panjang

Dampak pada keamanan ekonomi dapat memengaruhi dimensi lain dari keamanan manusia, seperti keamanan kesehatan keamanan sosial, dan keamanan pribadi (karena meningkatnya ketimpangan sosial). Penurunan ekonomi juga dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih luas di dalam negeri, yang pada akhirnya berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri China.

China mungkin perlu mengadopsi pendekatan yang menyeluruh, dengan menyeimbangkan antara reformasi kebijakan domestik dan peningkatan hubungan internasional. Mereformasi sistem kesejahteraan juga menjadi hal lain yang dapat dipertimbangakan untuk mempertahankan keamanan ekonomi di tengah tantangan krisis demografinya, dengan diversifikasi ekonomi dan integrasi teknologi yang tidak kalah penting dalam menjaga daya saing dan pertumbuhan jangka panjang.

Disisi lain, krisis demografi China tidak hanya akan memengaruhi ekonomi domestik, tetapi juga perekonomian global yang sangat tergantung pada China sebagai pabrik dunia. Penurunan output China akan mempengaruhi rantai pasokan global, menyebabkan gangguan ekonomi di negara-negara lain yang bergantung pada ekspor atau impor dari China. Dalam hubungan internasional, negara-negara yang memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dapat terpengaruh, sehingga memperburuk ketidakstabilan ekonomi global.

 

[1] CHS (Commission on Human Security), Human Security Now. New York:

Commission on Human Security. 2003

[2] Ren Xiao, “Human Security in Practice: The Chinese Experience” (2019): 45–65.

[3] D Alperovitch and G M Graff, World on the Brink (PublicAffairs, 2024), https://books.google.co.id/books?id=yOXPEAAAQBAJ.

[4] Tim Robinson and Julie Gill, “Global Human Security” 052, no. April (2021).

Reports-claim-Hashem-Safieddine-elected-as-Hezbollahs-new-leader_1

Sosok Pengganti Pemimpin Hezbollah, Hashem Safieddine Hilang Kontak

, , , , , 0

Kursi kepemimpinan Hezbollah mengalami kekosongan setelah Hassan Nasrallah tewas oleh serangan Israel pada Jumat, 27 September 2024. Sebuah nama, Hashem Safieddine kemudian dikabarkan sebagai calon pengganti organisasi tersebut.

Hashem Safieddine merupakan sepupu Nasrallah, lahir pada 1964 dan merupakan seorang ulama Syiah. Safieddine telah menunjukkan perannya dalam politik Hezbollah, terutama selama konflik Gaza. Ia dikenal sebagai pengkritik Israel dan Barat, serta memiliki hubungan erat dengan pemimpin Iran, termasuk Jenderal Qasem Soleimani, perwira militer senior Iran yang tewas pada tahun 2020 oleh serangan AS. Sejak 1997, AS telah menganggap Hezbollah sebagai organisasi teroris, dan menambahkan Safieddine dalam daftar tersebut pada tahun 2017.

 

Hezbollah yang belum secara resmi menunjuk pengganti pemimpin organisasi tersebut untuk Nasrallah kemudian dikabarkan kehilangan kontak dengan Safieddine sejak serangan udara Israel di kawasan Dahiyeh, Beirut, pada Jumat, 4 Oktober 2024. Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah tersebut diyakini berada di markas intelijen bawah tanah Hezbollah saat serangan terjadi.

Hilangnya Safieddine memunculkan kekhawatiran terkait suksesi kepemimpinan dalam organisasi tersebut, meski Hezbollah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan tentang nasib para pejabatnya hanyalah rumor, dan hanya media resmi mereka yang pernyataannya valid.

Disamping itu, analis politik Al Jazeera Marwan Bishara menyebutkan bahwa hilangnya kontak dengan Safieddine menunjukkan adanya kebocoran intelijen di dalam Hezbollah, yang memungkinkan Israel untuk menyerang beberapa pemimpin organisasi tersebut secara beruntun. Beberapa pihak menganggap hilangnya Safieddine merupakan indikasi bahwa ia mungkin telah tewas oleh serangan Israel, meski Hezbollah belum memberikan komentar resmi mengenai statusnya.

Serangan Israel ke Lebanon semakin intens dalam dua minggu terakhir, dengan fokus di perbatasan utara setelah serangkaian bentrokan lintas perbatasan. Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka adalah untuk memastikan keselamatan warga sipil Israel di perbatasan utara, sementara Hezbollah terus mengalami kerugian akibat serangan-serangan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas dan 1,2 juta lainnya mengungsi akibat bombardir Israel.

 

461205812_947343180769052_7938622797154590799_n-1561742263

Filipina Gencarkan Modernisasi Militer, Indonesia Turut Serta di ADAS 2024

, , , 0

Filipina saat ini sedang menjalankan program modernisasi militer besar-besaran senilai $35 miliar untuk meningkatkan pertahanan teritorial dan keamanan maritim, terutama di tengah ketegangan yang terus meningkat di Laut China Selatan. Upaya modernisasi ini menjadi semakin penting karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi pusat sengketa teritorial, tetapi juga merupakan sumber daya yang penting bagi ketahanan ekonomi dan pangan negara. Dengan klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, modernisasi militer dianggap mendesak untuk memastikan Filipina memiliki kekuatan pertahanan yang kredibel.

 

Pada pameran Asia Defence and Security (ADAS) 2024 di Manila, lebih dari 250 perusahaan pertahanan dari 35 negara, termasuk Lockheed Martin, Saab, Rafael, BrahMos, dan PT Pindad dari Indonesia, memamerkan teknologi canggih mereka. ADAS menjadi platform bagi Filipina untuk menjajaki dan memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan pertahanannya, seperti jet tempur, kapal selam, dan sistem rudal. Beberapa perusahaan global, termasuk dari India, Israel, Korea Selatan, dan Turki, muncul sebagai pemasok baru, menawarkan berbagai teknologi pertahanan seperti rudal BrahMos, pesawat tempur Gripen dari Saab Swedia, dan radar pantai dari Israel Aerospace Industries.

 

Partisipasi PT Pindad dalam ADAS 2024 juga menjadi sorotan, di mana perusahaan pertahanan Indonesia tersebut memamerkan produk unggulan mereka di bawah paviliun Industri Pertahanan Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan RI. PT Pindad diwakili oleh Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno memamerkan produk seperti Senapan Serbu AM-1, kendaraan tempur Anoa-2 6×6, Komodo 4×4, dan Medium Tank Harimau. Produk-produk ini menarik perhatian para pengunjung antara lain pejabat militer Filipina, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta tokoh-tokoh penting seperti Undersecretary of the Department of National Defense Filipina.

 

4 produk unggulan yang dipamerkan yakni Senapan Serbu AM-1 dengan desain kaliber 5.56 mm yang modern, Anoa-2 6×6 yang telah menjalani uji ketahanan terhadap ledakan ranjau, Komodo 4×4 yang telah digunakan oleh TNI dan PBB, serta Medium Tank Harimau yang didesain untuk beroperasi di medan ekstrim dengan perlindungan anti-balistik dan anti-ranjau, memperlihatkan kapabilitas PT Pindad bila dibutuhkan dalam mendukung kekuatan militer Filipina di masa depan.

hubungan-indiachina-jadi-kunci-masa-depan-asia-dan-dunia-alv

Hubungan India dan China Jadi Kunci Masa Depan Asia dan Dunia, Apa Artinya?

, , , , , , , 0

Hubungan antara India dan China dipandang sebagai elemen kunci dalam menentukan masa depan Asia dan dunia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam acara yang diselenggarakan oleh Asia Society di New York pada 25 September 2024[1]. Dalam kesempatan tersebut, Jaishankar mencatat bahwa kedua negara menciptakan “masalah yang sangat unik” dalam konteks politik global saat ini.

 

India telah berupaya untuk memperluas pengaruhnya dan menjadi pusat kekuasaan di kawasan, bersaing dengan China. Awal tahun ini, Jaishankar menekankan pentingnya India untuk bersiap “menyambut persaingan” dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi pengaruh China yang semakin kuat di Asia Selatan. Ia juga mengadvokasi forum internasional dan menyerukan peran yang lebih besar bagi India dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, China, sebagai anggota tetap dari kelompok tersebut, telah menolak peningkatan peran India sebagai anggota tetap[2].

 

Menyoroti populasi masing-masing negara yang melebihi satu miliar, Jaishankar mengakui bahwa kebangkitan kedua negara dalam tatanan global, bersamaan dengan “tumpang tindih kepentingan,” menciptakan tantangan yang tidak biasa. Ia juga menyatakan bahwa India memiliki “sejarah yang sulit” dengan China, dan hubungan antara kedua negara saat ini “secara signifikan terganggu.” Perselisihan perbatasan diketahui menjadi sumber utama ketegangan antara India dan China, yang semakin memburuk pada tahun 2020 saat terjadi bentrokan di Lembah Galwan yang terletak di Kashmir, yang sejak lama telah menjadi wilayah sengketa[3].

 

Dalam hal ini, hubungan India dan China akan dilihat melalui perspektif hubungan antara Ekonomi Politik Internasional (EPI) sebagai pendekatan yang mengkaji interaksi antara ekonomi dan politik dalam konteks hubungan internasional, dan melihat bagaimana kekuatan ekonomi mempengaruhi kebijakan luar negeri, struktur kekuasaan global, dan dinamika antara negara[4], sebagai berikut:

Interdependensi Ekonomi

India dan China adalah dua ekonomi terbesar di Asia. Nyatanya, interdependensi ekonomi keduanya tergolong cukup besar. Meskipun ada ketegangan politik dan sengketa perbatasan, kedua negara tetap bergantung pada perdagangan satu sama lain. India mengimpor barang-barang dari China, sementara China mengakses pasar India yang besar. Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2024, India dan China mencapai total perdagangan sekitar USD 118,4 miliar, dengan China melampaui AS untuk menjadi mitra dagang terbesar India[5]. Hal ini menandai peningkatan hubungan keduanya dalam bidang perdagangan, yang menggarisbawahi hubungan ekonomi yang semakin dalam antara kedua negara, yang bahkan mungkin saja dapat menciptakan insentif untuk mencari penyelesaian damai atas konflik yang ada.

Oleh karena interdependensi kedua negara dalam perdagangan, menjaga stabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memastikan akses ke pasar masing-masing[6]. Kemitraan perdagangan ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan bilateral, dengan berfokus pada bidang kolaborasi, seperti transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur, kedua negara dapat mengurangi konflik sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi.

Interdependensi Ekonomi Sebagai Peluang Sekaligus Tantangan

Kedua negara diketahui mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh populasi yang besar dan kelas menengah yang berkembang. Faktor demografi ini menciptakan insentif alami untuk meningkatkan kerja sama ekonomi karena kedua negara berupaya untuk memasuki pasar masing-masing. Namun demikian, dalam beberapa kasus, hal ini juga mungkin dapat menjadi kerentanan[7].

Meskipun ada potensi manfaat dari saling ketergantungan ekonomi, tantangan tetap ada karena ketegangan politik dan masalah keamanan. Meningkatnya pengawasan India terhadap investasi China mencerminkan kekhawatiran tentang keamanan nasional, yang dapat mempersulit keterlibatan ekonomi di masa mendatang[8]. China yang dikenal dengan peluncuran BRI (Belt and Road Initiative) untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangannya, di sisi lain, India juga mengembangkan inisiatifnya sendiri, seperti “Act East Policy“, untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain[9]. Saat ini, India adalah ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB sebesar USD 3,95 triliun dan diperkirakan akan menjadi yang terbesar ketiga pada akhir dekade ini[10], sementara China tetap di posisi kedua, setelah AS.

 

Melalui lensa EPI, kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, kepentingan nasional, dan interdependensi mempengaruhi interaksi politik antara kedua negara. Meskipun ada ketegangan, interaksi ekonomi yang kuat menciptakan peluang untuk kerjasama dan resolusi konflik, menunjukkan bahwa ekonomi dan politik saling terkait dalam konteks hubungan internasional yang kompleks ini. Dinamika hubungan antara India dan China dianggap akan terus mempengaruhi tidak hanya masa depan Asia tetapi juga tatanan dunia secara keseluruhan. Namun demikian, dialog dan kerja sama tetap diyakini dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih stabil.

 

[1] Ministry of External Affairs, “Remarks by EAM, Dr. S. Jaishankar at Asia Society Policy Institute in New York,” Government of India, last modified 2024, https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/38341/Remarks_by_EAM_Dr_S_Jaishankar_at_Asia_Society_Policy_Institute_in_New_York_September_24_2024.

[2] Pooja Bhatt, “From the Mountains to the Seas: India-China Competition in the Wake of Galwan,” South Asian Voices, last modified 2024, https://southasianvoices.org/sec-f-in-r-india-china-competition-in-the-wake-of-galwan-06-16-2024/.

[3] BBC News, “India-China Dispute: The Border Row Explained in 400 Words,” Bbc.Com, last modified 2022, https://www.bbc.com/news/world-asia-53062484.

[4] Marlin-Bennett, R., & Johnson, D.  (2021, January 22). International Political Economy: Overview and Conceptualization. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.

[5] Xu Weiwei, “Sino-Indian Trade Remains Robust in New Fiscal Year,” Chinadaily.Com, last modified 2024, https://www.chinadailyhk.com/hk/article/584209.

[6] Chris Ogden, “The Double-Edged Sword: Reviewing India–China Relations,” India Quarterly 78, no. 2 (2022): 210–228.

[7] Ashok Malik and Tanvi Madan, “India’s Economic Ties with China: Opportunity or Vulnerability?,” Brookings, last modified 2023, https://www.brookings.edu/articles/indias-economic-ties-with-china-opportunity-or-vulnerability/.

[8] Darshana M Baruah, Tanvi Madan, and Constantino Xavier, “How India and China Compete in Non-Aligned South Asia and the Indian Ocean,” Brookings, last modified 2023, https://www.brookings.edu/articles/how-india-and-china-compete-in-non-aligned-south-asia-and-the-indian-ocean/.

[9] Indah Lestari et al., KOMPETISI ARSITEKTUR KONEKTIVITAS GLOBAL Posisi Dan Opsi Bagi Indonesia, LAB 45 Mon. (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2023), https://img.lab45.id/images/article/2023/11/28/258/5513kompetisi-arsitektur-konektivitas-global-posisi-dan-opsi-bagi-indonesia.pdf.

[10] Sindonews, “Ekonomi India Meroket, Selangkah Lagi Terbesar Ketiga Di Dunia,” Rctiplus.Com, last modified 2024, https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4532697/ekonomi-india-meroket–selangkah-lagi-terbesar-ketiga-di-dunia.

asap-mengepul-dari-lokasi-serangan-udara-israel-di-kota-pelabuhan-laut-merah-hodeidah-yaman-29-september-2024_169

Israel Serang Yaman, Sebut Balasan Serangan Houthi

, , , , , , 0

Setelah Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara militer Israel di Lebanon pada Jumat, 27 September 2024, kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan  menembakkan peluru kendali ke Bandara Ben Gurion Israel, pada Minggu, 29 September 2024. Serangan tersebut kemudian mendapatkan balasan dari Israel dengan peluncuran serangan udara ke Yaman, menghantam Pelabuhan Hodeida.

 

Kapten David Avraham, Juru bicara militer Israel menyebutkan, serangan mereka menargetkan fasilitas atau pasukan militer yang dikuasai Houthi. Israel menuding Houthi yang berada di Yaman bergerak di bawah arahan dan pendanaan Iran, yang selama ini menjadi ‘musuh’ Israel di kawasan. “Selama setahun terakhir, Houthi telah beroperasi di bawah arahan dan pendanaan Iran, dan bekerja sama dengan milisi Irak untuk menyerang Negara Israel, merusak stabilitas regional, dan mengganggu kebebasan navigasi global,” demikian pernyataan militer Israel.

 

Serangan ini diketahui sebagai serangan kedua Israel terhadap Yaman pada tahun ini, dimana pada Juli lalu, Israel juga menyerang Yaman dengan pesawat tempurnya, menghantam militer Houthi, setelah sebuah drone Houthi menyerang Tel Aviv.

 

Dilansir dari AFP, Senin (30/9/2024), TV Al-Masirah mengabarkan seorang pekerja pelabuhan dan tiga teknisi tewas dengan 33 orang terluka dalam “jumlah korban awal”, atas serangan Israel. Jumlah ini mungkin bertambah, seraya dengan penambahan ambulans dan tim penyelamat yang masih mencari orang-orang yang hilang.

 

Disisi lain, Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yang dikuasai Houthi, dalam pernyataannya pada Almasirah, media Yaman, menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus menanggapi Israel dan tidak akan ragu untuk meningkatkan serangan lebih lanjut dalam menanggapi tuntutan atas fase saat ini dalam berpartisipasi dalam pertahanan Gaza dan Lebanon.

Dalam sebuah unggahan di X, Mohammed Abdulsalam, juru bicara Houthi, juga mengatakan bahwa serangan Israel pada hari Minggu (29/9) tidak akan menyebabkan kelompok itu “meninggalkan Gaza dan Lebanon.”

 

 

 

 

20220112135505

Kapal Perang Jepang Lewati Selat Taiwan, China Protes

, , , , , 0

Pada (25/9/2024), kapal perang Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF), Sazanami, melakukan patroli di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan China. Kapal ini bergerak dari utara ke selatan menuju pelatihan multilateral di Laut China Selatan pada (26/9) bersama kapal Australia, HMAS Sydney dan kapal Selandia Baru, HMNZS Endeavour.

China kemudian meminta agar Jepang tidak mengirim kapal militer melintasi Selat Taiwan demi menjaga kesepakatan prinsip “Satu China”.

“Kami mendesak Jepang untuk menghormati komitmennya dan bertindak bijaksana terkait masalah Taiwan, serta menahan diri dari menyebabkan gangguan pada hubungannya dengan China maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam sebuah konferensi pers.

Lin Jian menyatakan bahwa Jepang telah menyatakan komitmen yang jelas dalam Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972, di mana disebutkan, “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sebagai satu-satunya pemerintah sah di China. RRC menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menolak berkomentar langsung tentang laporan tersebut karena disebutnya sebagai urusan operasi militer, meskipun Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa pelayaran tersebut sesuai hukum internasional, serta Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik.

Adapun surat kabar milik pemerintah China, Global Times, melaporkan bahwa militer China telah melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanan mereka dan menyatakan bahwa situasinya terkendali.

Sebelumnya, China juga sempat menuding Pemerintah Jerman membuat keruh situasi di kawasan dengan melintasi Selat Taiwan, yaitu fregat Wurtemberg dan kapal logistik Frankfurt. Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan menjaga kewaspadaan terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, walau dengan alasan kebebasan berlayar sesuai hukum internasional, yang dianggap perairan internasional, China menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya atas Selat Taiwan.

Sementara itu, Profesor hubungan internasional Universitas La Trobe, Australia, Bec Strating, menyebut pelayaran Jepang ini merupakan bagian dari “pola yang lebih luas dari peningkatan kehadiran angkatan laut negara-negara di Asia maupun luar Asia yang khawatir akan klaim maritim China”, dalam menghadapi taktik ‘zona abu-abu‘ China di Laut China Timur.

 

 

406905049

Perkiraan Pelarangan Teknologi China di AS, Masalah Keamanan Nasional Hingga Keamanan Siber  

, , , , , , , 0

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak dan perangkat keras China pada kendaraan yang terhubung dan otonom di jalan raya AS karena masalah keamanan nasional, seperti diungkapkan dua orang sumber kepada Reuters.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengumpulan data oleh perusahaan China tentang pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing terhadap kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi.

Biden dikabarkan telah memerintahkan penyelidikan apakah impor kendaraan China menimbulkan risiko keamanan nasional atas teknologi mobil yang terhubung – dan apakah perangkat lunak dan perangkat keras itu harus dilarang di semua kendaraan di jalan raya AS. Biden juga menyatakan bahwa kebijakan China berpotensi membanjiri pasar AS dengan kendaraan mereka, yang dapat mengancam keamanan nasional, dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama masa kepemimpinannya.

Peraturan yang diusulkan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan perangkat lunak atau perangkat keras komunikasi utama atau sistem mengemudi otomatis, kata kedua sumber, yang menolak disebutkan namanya karena keputusan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Langkah ini pun dianggap sebagai langkah ekstrem dalam pembatasan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen China, menindaklanjuti pemerintahan Biden yang diketahui telah menaikkan tarif tinggi pada impor China, termasuk bea masuk 100 persen pada kendaraan listrik serta kenaikan baru pada baterai EV dan mineral utama.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo juga mengatakan bahwa risiko perangkat lunak atau perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung sangat signifikan. Ia menyampaikan dengan perumpamaan bagaimana jika jutaan mobil di jalan tiba-tiba mengalami penonaktifan perangkat lunak, sebagai skenario terburuknya.

Departemen Perdagangan AS dikabarkan berencana memberikan waktu 30 hari kepada publik untuk memberikan tanggapan sebelum aturan tersebut difinalisasi, menurut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut. Hampir semua kendaraan baru di jalan raya AS saat ini dianggap sebagai “kendaraan terhubung,” karena dilengkapi perangkat keras jaringan internal yang memungkinkan akses internet dan pertukaran data dengan perangkat lain, baik di dalam maupun di luar kendaraan.

Departemen ini juga berencana mengusulkan agar larangan perangkat lunak mulai berlaku pada model tahun 2027, sementara larangan perangkat keras akan berlaku mulai Januari 2029 atau model tahun 2030. Larangan tersebut akan mencakup kendaraan yang memiliki fitur bluetooth, satelit, serta koneksi nirkabel tertentu, termasuk kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi di belakang kemudi.

Pelarangan Teknologi Sebagai Langkah Atasi Masalah Keamanan

Rencana Departemen Perdagangan AS untuk melarang perangkat lunak dan perangkat keras China telah disebutkan sebelumnya dikarenakan oleh masalah keamanan nasional, dimana pemerintah berfokus pada perlindungan negara dari ancaman internal maupun eksternal yang dapat membahayakan kedaulatan, stabilitas, dan keselamatan warganya[1]. Keputusan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait risiko keamanan yang muncul dari teknologi asing, khususnya yang berasal dari China.

Dari sudut pandang keamanan nasional, teknologi yang terhubung ke internet, seperti kendaraan otonom, dapat sangat rentan terhadap manipulasi atau sabotase oleh aktor negara asing. Dalam kasus ini, pemerintah AS khawatir bahwa perusahaan teknologi China yang memasok perangkat lunak dan perangkat keras untuk kendaraan terhubung dapat mengumpulkan data penting tentang pengemudi dan infrastruktur AS. Lebih parahnya lagi, perangkat lunak tersebut bisa dieksploitasi untuk tujuan jahat, seperti serangan siber[2] yang dapat mematikan atau merusak kendaraan secara massal.

Salah satu perhatian utama lainnya adalah terkait risiko pengumpulan data (data harvesting) yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan spionase. Data dari kendaraan yang terhubung dapat mencakup pola perjalanan, lokasi, dan perilaku pengemudi, yang semuanya dapat digunakan untuk membangun profil yang sangat mendetail tentang individu dan infrastruktur di AS. Pemerintah AS melihat potensi ancaman ini sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan pencegahan, termasuk pembatasan impor teknologi.

Keputusan pemerintah AS untuk melarang teknologi China juga menunjukkan kesadaran bahwa pertahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik wilayah negara, tetapi juga mencakup perlindungan data dan teknologi yang mendukung operasi harian masyarakat. Mobil yang terhubung menjadi simbol dari ancaman baru yang melibatkan infrastruktur teknologi yang luas, yang jika dikompromikan, bisa berakibat sangat serius.

Kendaraan otonom dan terhubung merupakan bagian dari infrastruktur penting suatu negara, karena teknologi ini berfungsi di jalan raya yang merupakan komponen vital dari sistem transportasi nasional. Kerentanan pada sistem transportasi yang terhubung tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur negara. Dalam konteks teori keamanan nasional, perlindungan terhadap infrastruktur ini dapat menjadi prioritas utama, karena serangan pada infrastruktur ini dapat melemahkan keamanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Pemerintah AS, dengan menempatkan teknologi otomotif dalam lingkup infrastruktur penting, mengambil tindakan preventif dengan membatasi akses China pada sektor ini.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, kebijakan AS terhadap pelarangan teknologi China pada kendaraan terhubung merupakan bagian dari dinamika rivalitas global antara keduanya, dimana sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa hubungan antara AS dan China telah mengalami ketegangan.

 

 

 

[1] Kim R Holmes, “What Is National Security?,” THE HERITAGE FOUNDATION (2015): 17–26.

[2] Anastasios Giannaros et al., “Autonomous Vehicles: Sophisticated Attacks, Safety Issues, Challenges, Open Topics, Blockchain, and Future Directions,” Journal of Cybersecurity and Privacy 3, no. 3 (2023): 493–543.

setelah-selama-15-tahun-pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-akhirnya-berhasil-dibebaskan-dari-sandera-kelompok-kriminal-bersen-2_169

Pilot Asal Selandia Baru Dibebaskan Setelah Disandera OPM Selama 1,5 Tahun

, , , 0

Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, akhirnya dibebaskan pada Sabtu (21/9) setelah disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama lebih dari 1,5 tahun. Mehrtens disandera pada Februari 2023, oleh kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Nduga, Papua Pegunungan. Sejak saat itu, upaya pembebasan intensif dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, dengan dukungan dan koordinasi dari pihak Selandia Baru.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, mengonfirmasi bahwa tim berhasil menjemput Mehrtens dari Distrik Maibarok, Papua Pegunungan. Ia kemudian diterbangkan langsung menuju Timika, di mana Ia diterima dalam kondisi sehat meskipun mengalami penurunan berat badan signifikan. Bayu juga menegaskan bahwa keselamatan Mehrtens adalah prioritas utama dalam operasi ini.

Setibanya di Timika, Mehrtens menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis. Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, menyatakan bahwa Mehrtens berada dalam kondisi stabil dan tidak menunjukkan gejala trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

Dalam konferensi pers yang digelar setelah pembebasannya, Mehrtens menyampaikan rasa syukur karena telah bebas dan mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu keluarganya. “Terima kasih kepada semua yang telah membantu, saya keluar dengan aman dan sehat,” ungkapnya.

Operasi pembebasan Mehrtens dilakukan dengan pendekatan damai, tanpa tindakan represif. Kaops Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhan, menjelaskan bahwa negosiasi melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa, baik dari pihak aparat, masyarakat sipil, maupun Mehrtens sendiri.

Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, juga menegaskan bahwa kesabaran dan fokus pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi damai adalah kunci keberhasilan operasi ini. “Keselamatan pilot menjadi prioritas utama dalam seluruh proses,” ujar Hadi.

Menanggap hal tersebut, Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, turut mengungkapkan rasa syukur atas pembebasan Mehrtens. Melalui akun X, Luxon menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di Indonesia dan Selandia Baru yang terlibat dalam operasi pembebasan ini. Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, yang menyatakan lega bahwa Mehrtens akhirnya dapat kembali berkomunikasi dengan keluarganya setelah lebih dari 1,5 tahun disandera.

c7778aa6-25a5-4595-83da-db9ae50834f3_w1597_n_r1_st_s

Topan Yagi Menambah Krisis Myanmar, Bagaimana Peran Diplomasi Kemanusiaan dan Bencana?

, , , , , 0

Topan Yagi, salah satu badai tropis yang muncul di kawasan Asia Tenggara, telah menyebabkan dampak signifikan di berbagai negara, termasuk Myanmar. Topan ini menimbulkan kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, dan bencana kemanusiaan.

Myanmar, dengan kondisi geografisnya yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan badai, menghadapi tantangan serius ketika topan ini melanda wilayahnya. Topan ini menyebabkan banjir luas di banyak wilayah, termasuk Naypyidaw, dengan kenaikan pada permukaan air sungai dan anak sungai. Akibatnya, lebih dari 158.000 rumah terendam dan ribuan orang mengungsi, mencari perlindungan di kamp-kamp bantuan[1][2].

Hingga pertengahan September 2024, Topan Yagi telah menewaskan sedikitnya 226 orang di Myanmar, dengan lebih dari 70 orang dilaporkan hilang. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 631.000 orang telah terdampak akibat banjir dan longsor yang dipicu oleh badai ini[3][4]. Topan ini juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, dengan lebih dari 160.000 rumah dilaporkan rusak atau hancur. Selain itu, lebih dari 1.000 sekolah serta sejumlah bangunan pemerintah juga terkena dampak[5]. Banjir pun telah menenggelamkan sebagian besar lahan pertanian, memperburuk ketahanan pangan di negara yang sebelumnya jutaan orang sudah menghadapi kelaparan[6]. Sebelum badai ini, lebih dari 13 juta orang di Myanmar sudah menghadapi ketidakamanan pangan akibat konflik sipil.

Konflik sipil yang sedang berlangsung di Myanmar memperumit situasi karena banyak wilayah telah menghadapi krisis kemanusiaan imbas perpindahan akibat konflik. Junta militer Myanmar pun dikabarkan telah meminta bantuan internasional untuk mendukung upaya pemulihan. Disamping itu, Program Pangan Dunia (WFP) sedang mempersiapkan distribusi jatah makanan darurat untuk mencapai hingga setengah juta orang yang terdampak[7].

 

Dampak pasca-Topan Yagi menghadirkan krisis kemanusiaan yang kompleks di Myanmar, di mana kerentanan yang ada akibat perang sipil diperparah oleh bencana alam ini. Kebutuhan akan makanan, air bersih, pasokan medis, dan tempat berlindung menjadi sangat penting ketika upaya pemulihan dimulai di tengah tantangan yang berkelanjutan.

 

Diplomasi Bencana dan Kemanusiaan untuk Myanmar

Diplomasi kemanusiaan muncul pada awal 2000-an[8] dan didefinisikan sebagai upaya untuk meyakinkan para pengambil keputusan dan pemimpin agar bertindak demi kepentingan orang-orang yang rentan, dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan[9]. Konsep ini berkembang akibat intensifikasi kegiatan kemanusiaan dalam konteks intervensi bersenjata, operasi internasional untuk melindungi warga sipil, bencana alam, dan konflik bersenjata internal[10]. Diplomasi kemanusiaan memainkan peran penting dalam merespons bencana alam dengan memfasilitasi akses ke populasi yang terkena dampak dan memastikan pengiriman bantuan. Diplomasi ini juga memfasilitasi negosiasi dan advokasi untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dikirimkan dengan cepat dan efektif.

 

Selain diplomasi kemanusiaan, terdapat pula konsep lain yang disebut diplomasi bencana, yang mengeksplorasi bagaimana kegiatan terkait bencana dapat mendorong kerja sama antara pihak-pihak yang sebelumnya berseteru atau mengurangi konflik[11]. Ancaman bencana dapat membuka peluang untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama di antara negara-negara yang berselisih. Meskipun diplomasi bencana dapat memengaruhi proses diplomatik, namun hal ini biasanya tidak cukup kuat untuk dapat memulai inisiatif diplomatik baru tetapi bertindak sebagai katalis untuk mempercepat kerja sama yang ada[12].

 

Dampak dari topan yang diperburuk oleh kerentanan yang sudah ada di Myanmar, termasuk ketidakstabilan politik dan konflik internal yang sedang berlangsung, terutama krisis Rohingya menyoroti peran diplomasi kemanusiaan dan bencana dalam menghadapi tantangan multifaset yang dihadapi Myanmar.

 

Diplomasi kemanusiaan di Myanmar harus berfokus pada respons cepat terhadap kebutuhan para korban, termasuk penyediaan makanan, air bersih, dan tempat berlindung. Permintaan junta militer terkait bantuan internasional untuk mendukung upaya pemulihan telah memperlihatkan Upaya tersebut, Disamping itu, terlihat pula bahwa Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Program Pangan Dunia (WFP) telah memainkan peran dalam pengiriman bantuan. Sayangnya, upaya bantuan dapat terhambat oleh infrastruktur yang rusak dan bentrokan militer yang terus berlangsung[13], distribusi yang efektif sulit dilakukan, terutama di daerah terpencil.

Dalam hal ini, negosiasi antara entitas internasional dan junta militer Myanmar sangat penting untuk memberikan akses bagi lembaga bantuan. Meskipun junta telah meminta bantuan internasional, lanskap politik yang kompleks membuat upaya ini menjadi rumit. Negara-negara dan organisasi dapat ragu untuk terlibat sepenuhnya karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas seperti Rohingya, menciptakan lingkungan yang menantang bagi operasi kemanusiaan.

 

Disamping itu, diplomasi bencana dapat menawarkan peluang unik untuk mendorong kerja sama internasional setelah bencana alam. Kerusakan akibat Topan Yagi dapat berfungsi sebagai saluran untuk keterlibatan antara Myanmar dan negara-negara yang secara historis berada dalam konflik dengan pemerintahnya, atas dasar kemanusiaan.

Namun, tantangan akan tetap ada. Konflik bersenjata yang sedang berlangsung dapat memperumit upaya diplomasi bencana, jika daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak dihadapkan akses terbatas terhadap bantuan, serta bentrokan antara pasukan militer dan kelompok oposisi yang juga dapat menghalangi inisiatif bantuan. Walaupun demikian, diplomasi bencana bertujuan untuk menciptakan peluang dalam dialog dan kerja sama di wilayah yang terdampak.

Lebih lanjut, diplomasi bencana juga dapat berfungsi sebagai katalisator untuk upaya pembangunan perdamaian di Myanmar. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh Topan Yagi memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk mendorong reformasi politik yang lebih inklusif dan strategi penyelesaian konflik. Bantuan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pemerintah Myanmar meningkatkan perlindungan bagi populasi rentan, termasuk Rohingya.

Dengan mengintegrasikan bantuan kemanusiaan dengan inisiatif pembangunan perdamaian, ada potensi untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan ketahanan dalam komunitas yang terkena dampak oleh bencana alam maupun konflik.

Pada akhirnya, Topan Yagi menyoroti pentingnya diplomasi bencana dan kemanusiaan dalam merespons situasi krisis yang melibatkan bencana alam dan konflik politik. Meskipun bantuan kemanusiaan sangat penting untuk upaya pemulihan sesegera mungkin, lanskap politik rumit di Myanmar—termasuk konflik sipil dan diskriminasi etnis—memperumit strategi respons internasional. Diplomasi bencana menawarkan jalur untuk meningkatkan kerja sama lintas batas tetapi memerlukan navigasi hati-hati terhadap konflik internal dan masalah hak asasi manusia sehingga dapat terjalin efektif. Memperkuat keterlibatan diplomatik bersamaan dengan upaya kemanusiaan akan sangat penting untuk mengurangi krisis masa depan di Myanmar.

 

[1] Khine Lin Kyaw, “Typhoon Yagi Leaves Over 220 Dead, 70 Missing in War-Torn Myanmar,” Bloomberg, last modified 2024, https://time.com/7021889/typhoon-yagi-death-toll-myanmar-civil-war/.

[2] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi,” The United Nations World Food Programme (WFP), last modified 2024, https://www.wfp.org/news/wfp-launch-myanmar-flood-response-people-affected-typhoon-yagi.

[3] Kyaw, “Typhoon Yagi Leaves Over 220 Dead, 70 Missing in War-Torn Myanmar.”

[4] Sai Aung Main, “UNICEF Says Six Million Children in Southeast Asia Affected by Typhoon Yagi,” Al Jazeera, last modified 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/9/18/unicef-says-six-million-children-in-southeast-asia-affected-by-typhoon-yagi.

[5] Aleks Phillips, “100 Dead in Myanmar Floods after Typhoon Yagi,” BBC News, last modified 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cx2kkdpnyp4o.

[6] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi.”

[7] WFP, “WFP to Launch Myanmar Flood Response to People Affected by Typhoon Yagi.”

[8] Antonio De Lauri, “Humanitarian Diplomacy: A New Research Genda,” CMI BBIEF, no. 4 (2018): 1–4, https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda.

[9] International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Humanitarian Diplomacy Policy, 2015, http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/Humanitarian_Diplomacy_Policy.pdf.

[10] O. Bogatyreva, “Humanitarian Diplomacy: Modern Concepts and Approaches,” Herald of the Russian Academy of Sciences 92, no. 1 (2022): S1349–S1366.

[11] Arfin Sudirman and Animbyo Cahya Putra, “Disaster Diplomacy as an Alternative Approach for Indonesia’s Instrument of Foreign Policy in ASEAN,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14, no. 1 (2018): 1.

[12] Ilan Kelman, Beyond Disaster, beyond Diplomacy, 1st Editio. (London: Routledge, 2003).

[13] Main, “UNICEF Says Six Million Children in Southeast Asia Affected by Typhoon Yagi.”

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..