Menu

Domestik politik

China: Universitas Jadi Mesin Politik Negara

, , , , , , , , 0

Fenomena perubahan universitas di China perlu ditelisik secara hati-hati. Ini bukan sekadar soal kampus menjadi lebih disiplin atau riset menjadi lebih maju. Yang sedang terjadi adalah pergeseran fungsi universitas dari ruang pencarian ilmu yang relatif terbuka menjadi instrumen negara untuk membentuk ideologi, mengamankan kekuasaan politik, dan mengejar keunggulan teknologi strategis. Menurut Antonio Gramsci, negara tidak hanya mempertahankan kekuasaan lewat paksaan, tetapi juga lewat hegemoni, yaitu pembentukan cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan kepentingan penguasa. Dalam pandangan ini, sekolah dan universitas bukan lembaga netral. Mereka bisa menjadi alat untuk menciptakan persetujuan sosial, membentuk warga yang patuh, dan menanamkan doktrin negara.

Partai Komunis China tidak hanya mengatur ekonomi dan keamanan, tetapi juga semakin menekankan kontrol atas pendidikan tinggi. Freedom House mencatat bahwa Partai Komunis China mempertahankan kontrol ketat atas berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi negara, media, ekspresi online, universitas, bisnis, dan masyarakat sipil. Salah satu tanda paling jelas adalah penguatan pendidikan ideologi. Pada Mei 2024, Presiden Xi Jinping menyerukan agar pendidikan ideologi dan politik di sekolah terus diperkuat dalam “era baru”. Laporan resmi pemerintah China menyebut Xi menekankan pentingnya memperkuat pendidikan ideologi-politik dan memastikan pendidikan mendukung tugas fundamental untuk membina generasi penerus sosialis.

Artinya, kampus tidak dipandang hanya sebagai tempat mahasiswa belajar ilmu, tetapi juga sebagai tempat membentuk loyalitas politik. Dalam sistem seperti ini, ilmu pengetahuan tetap penting, tetapi ia ditempatkan di bawah tujuan politik negara. Dosen, mahasiswa, dan peneliti tidak sepenuhnya bergerak dalam logika akademik bebas, melainkan dalam batas yang dianggap aman oleh negara. Pengawasan berbasis teknologi juga menjadi bagian dari perubahan ini. Pemerintah China secara resmi mendorong penggunaan kecerdasan buatan dalam reformasi pendidikan. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan strategi nasional untuk mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan, termasuk untuk mendukung pembangunan sistem pendidikan kelas dunia pada 2035.

Secara resmi, AI dipresentasikan sebagai alat modernisasi pendidikan. Namun, dalam konteks politik China, penggunaan teknologi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sistem pengawasan yang lebih luas. Studi tentang teknologi pengenalan wajah di pendidikan tinggi China menyebut bahwa dalam tren “smart campus”, facial recognition technology berkembang dari identifikasi menuju fungsi yang lebih sensitif seperti pengenalan emosi, sehingga memunculkan risiko dan kontroversi. Masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri, AI bisa membantu administrasi, keamanan, dan pembelajaran. Namun, ketika teknologi dipakai di lingkungan politik yang membatasi kebebasan akademik, ia berpotensi menjadi alat kontrol perilaku. Kampus yang terlalu diawasi akan membuat mahasiswa dan dosen lebih berhati-hati berbicara, menghindari topik sensitif, dan menyesuaikan diri dengan garis resmi negara.

Perubahan lain terlihat pada arah riset China yang semakin jelas menempatkan universitas sebagai bagian dari strategi nasional di bidang teknologi. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan akan mempercepat pembinaan talenta elite di bidang AI dan integrated circuits, serta membangun mekanisme pendidikan yang selaras dengan kebutuhan strategis nasional dan perkembangan industri. Ini menunjukkan bahwa universitas China makin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam kompetisi teknologi global. Fokus pada chip, AI, dan teknologi strategis bukan hal kecil. Dalam geopolitics modern, teknologi semacam itu menentukan kekuatan ekonomi, keamanan nasional, kemampuan militer, dan daya tawar internasional.

Data lain memperkuat arah tersebut seperti China Daily yang melaporkan bahwa dalam perubahan program sarjana untuk 2025, universitas China menambah 1.839 program baru, menghentikan penerimaan pada 2.220 program, dan menghapus 1.428 program. Perubahan ini jauh lebih besar dibanding 2014, ketika hanya 57 jurusan yang disesuaikan. Angka itu penting karena menunjukkan restrukturisasi pendidikan tinggi berlangsung besar-besaran. Negara sedang mengarahkan universitas agar lebih cocok dengan kebutuhan industri strategis dan agenda nasional. Dengan kata lain, kampus tidak hanya merespons pasar tenaga kerja, tetapi juga mengikuti prioritas geopolitik negara.

Bagian paling serius adalah hubungan antara universitas, riset sipil, dan kebutuhan militer. Laporan Center for Security and Emerging Technology dari Georgetown University menemukan bahwa perusahaan dan lembaga riset nontradisional ikut terlibat dalam pengadaan militer China untuk barang dan jasa terkait AI. Ini berkaitan dengan strategi military-civil fusion, yaitu upaya menghubungkan sektor sipil, akademik, industri, dan militer. Foreign Policy Research Institute menjelaskan bahwa strategi ini menargetkan teknologi seperti semikonduktor, 5G, aerospace, quantum computing, gene editing, dan artificial intelligence untuk mencapai keunggulan militer.

Dari sudut pandang negara China, strategi ini rasional karena Negara yang ingin menjadi kekuatan besar tentu membutuhkan universitas kuat, talenta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), dan riset mutakhir. Namun dari sudut pandang kebebasan akademik, ada risiko besar di mana ilmu pengetahuan menjadi subordinat pada tujuan negara. Riset yang seharusnya terbuka bisa berubah menjadi proyek strategis yang sensitif, tertutup, dan diarahkan dari atas.  Hal ini memperlihatkan inti persoalannya bukan bahwa China berinvestasi besar pada universitas. Banyak negara juga melakukan itu. Masalahnya adalah ketika universitas kehilangan fungsi kritisnya. Kampus idealnya bukan hanya pabrik insinyur, bukan hanya pusat paten, dan bukan hanya pemasok teknologi militer. Kampus juga harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, mengkritik kebijakan, dan mencari kebenaran tanpa takut pada tekanan politik.

Jika universitas terlalu dikendalikan ideologi, maka riset bisa maju secara teknis tetapi miskin secara intelektual. Negara mungkin menghasilkan lebih banyak ahli chip, AI, dan robotik, tetapi kehilangan ruang debat yang dibutuhkan untuk inovasi jangka panjang. Inovasi besar sering lahir dari kebebasan bertanya, bukan hanya dari target negara. China memang sedang mengubah universitas menjadi bagian dari mesin politik dan geopolitik negara. Penguatan ideologi, integrasi AI dalam pendidikan, restrukturisasi jurusan, dan dorongan riset strategis menunjukkan arah yang jelas. Universitas China tetap bisa menjadi sangat maju secara teknologi, tetapi risikonya adalah semakin jauh dari gagasan universitas sebagai pusat ilmu yang independen. Dalam jangka pendek, model ini bisa mempercepat ambisi teknologi China. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan kebebasan berpikir yang justru menjadi bahan bakar utama ilmu pengetahuan.

China, Nasionalisme, dan Krisis Legitimasi

, , , , , , , , 0

Dalam beberapa dekade terakhir, legitimasi politik Partai Komunis China (PKC) dibangun di atas tiga fondasi utama diantaranya pertumbuhan ekonomi, nasionalisme, dan perang terhadap “musuh internal” seperti korupsi. Kombinasi ini membuat rezim China mampu mempertahankan stabilitas politik meski tanpa sistem demokrasi liberal. Namun, kondisi China hari ini mulai menunjukkan perubahan penting. Ekonomi melambat, elite politik telah banyak dibersihkan melalui kampanye antikorupsi, dan oposisi domestik nyaris tidak memiliki ruang hidup. Dalam situasi seperti ini, pemerintah China tampak semakin aktif membangun narasi ancaman eksternal, mulai dari Taiwan, Laut China Selatan, hingga rivalitas dengan Amerika Serikat.

Fenomena ini jadi sangat menarik di mana dalam diversionary war theory atau teori pengalihan konflik, menjelaskan bahwa pemerintah yang menghadapi tekanan domestik sering kali menggunakan konflik eksternal atau ancaman asing untuk mengalihkan perhatian publik, memperkuat nasionalisme, dan menjaga legitimasi kekuasaan. Dalam konteks China saat ini, teori tersebut menjadi relevan untuk membaca arah politik Beijing di bawah Xi Jinping. Selama bertahun-tahun, keberhasilan ekonomi menjadi sumber legitimasi terbesar PKC. Sejak reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan tinggi selama lebih dari tiga dekade. Ratusan juta warga berhasil keluar dari kemiskinan dan kelas menengah tumbuh sangat cepat. Namun, kini fondasi ekonomi tersebut mulai menghadapi tekanan serius.

Krisis sektor properti menjadi salah satu indikator utama perlambatan ekonomi China. Data International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa perlambatan sektor properti China telah memberi dampak besar terhadap pertumbuhan nasional karena industri tersebut selama bertahun-tahun menjadi motor utama ekonomi negara itu. Krisis Evergrande dan melemahnya pasar perumahan menunjukkan bahwa model pertumbuhan lama China mulai mengalami keterbatasan. Di saat yang sama, pengangguran anak muda meningkat cukup tajam. Data World Bank menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di China berada di level yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Trading Economics mencatat angka pengangguran muda China pernah mencapai lebih dari 21 persen pada 2023 sebelum kemudian sedikit menurun. Kondisi ini penting karena generasi muda perkotaan selama ini merupakan simbol keberhasilan modernisasi ekonomi China.

Ketika legitimasi ekonomi mulai melemah, Xi Jinping memperkuat legitimasi politik melalui kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak 2012, jutaan pejabat telah diperiksa atau dihukum dalam kampanye tersebut. Sekitar 2,3 juta pejabat telah diproses hingga 2023, sementara penelitian akademik yang diterbitkan di European Journal of Political Economy juga menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi Xi Jinping merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah modern China. Pada tahap awal, kampanye antikorupsi berhasil meningkatkan citra Xi Jinping sebagai pemimpin tegas. Korupsi dijadikan “musuh internal” yang dianggap mengancam persatuan partai dan negara. Namun setelah lebih dari satu dekade, situasinya berubah. Banyak elite politik telah dibersihkan, oposisi internal sangat lemah, dan kontrol negara terhadap masyarakat semakin ketat melalui teknologi pengawasan digital.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah membutuhkan sumber legitimasi baru. Di sinilah nasionalisme dan ancaman eksternal mulai memainkan peran yang lebih besar. Taiwan menjadi contoh paling jelas. Beijing terus menegaskan bahwa reunifikasi Taiwan adalah bagian dari “kebangkitan nasional China”. Isu ini bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga alat mobilisasi domestik. Narasi ancaman asing memiliki fungsi politik yang sangat efektif. Ketika masyarakat diyakinkan bahwa negara sedang menghadapi tekanan luar negeri, maka perhatian terhadap masalah ekonomi atau ketimpangan domestik cenderung berkurang. Diversionary War Theory menjelaskan bahwa konflik eksternal dapat menciptakan efek rally around the flag, yaitu situasi ketika masyarakat bersatu mendukung pemerintah karena adanya ancaman dari luar.

Selain Taiwan, konflik Laut China Selatan juga semakin sering digunakan dalam narasi nasionalisme China. Beijing memperkuat patroli militer, membangun fasilitas di wilayah sengketa, dan menunjukkan kekuatan maritimnya secara terbuka. Langkah ini tidak hanya ditujukan kepada negara lain, tetapi juga kepada publik domestik China untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tetap kuat dan mampu menjaga kehormatan nasional. Nasionalisme digital juga berkembang sangat kuat di mana media sosial China dipenuhi narasi tentang ancaman Barat, perang dagang, hingga upaya “menghambat kebangkitan China”. Pemerintah memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat identitas nasional dan loyalitas publik. Dalam konteks politik domestik, strategi ini efektif karena mampu menciptakan solidaritas emosional di tengah perlambatan ekonomi.

Namun strategi tersebut memiliki risiko besar, ketika legitimasi terlalu bergantung pada nasionalisme dan ancaman eksternal, negara dapat terjebak dalam eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Retorika keras terhadap Taiwan atau Amerika Serikat, dapat menciptakan tekanan domestik agar pemerintah benar-benar mengambil langkah konfrontatif. Dalam situasi seperti itu, ruang diplomasi menjadi semakin sempit. Selain itu, ketergantungan terhadap nasionalisme juga menunjukkan adanya transformasi legitimasi politik di China. Jika dulu legitimasi terutama berasal dari kesejahteraan ekonomi, kini legitimasi semakin bergeser ke arah keamanan nasional dan identitas kebangsaan. Xi Jinping tampaknya ingin membangun loyalitas publik bukan hanya melalui kemakmuran, tetapi juga melalui narasi tentang ancaman terhadap bangsa China.

Pada akhirnya, apakah China membutuhkan konflik eksternal untuk menjaga persatuan domestik bukanlah isu yang berlebihan. Sejumlah gejala politik menunjukkan bahwa ancaman asing kini memainkan peran yang semakin penting dalam strategi legitimasi Beijing. Selama ekonomi belum sepenuhnya pulih dan ruang oposisi domestik semakin tertutup, nasionalisme kemungkinan akan terus menjadi instrumen utama pemerintah China. Masalahnya, nasionalisme adalah pedang bermata dua, satu sisi dapat memperkuat stabilitas domestik dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong konflik yang lebih luas jika terus dipelihara sebagai alat politik. Dalam konteks China sebagai kekuatan global, perkembangan ini tentu perlu diperhatikan dunia, sebab dinamika politik domestik Beijing kini semakin berkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan internasional.

Koalisi LDP-JIP Jepang Menangkan Mayoritas Parlementer Absolut

, , , , , , , 0

Pada 8 Februari 2026, Jepang menyelenggarakan pemilu parlementer dini untuk menentukan partai yang akan mendapatkan mandat masyarakat dengan memenangkan mayoritas parlementer. Pemilu dini ini diselenggarakan tiga minggu setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pembubaran parlemen. Dalam pemilu dini ini, koalisi PM Takaichi yang terdiri dari Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang dan Partai Inovasi Jepang (JIP) berhasil memenangkan 352 dari 465 kursi yang ada. Hal ini merupakan sebuah kemenangan telak bagi koalisi LDP-JIP karena mereka berhasil mengamankan mayoritas absolut dalam parlemen Jepang. Sementara itu, blok oposisi parlementer yang dipimpin oleh Aliansi Reformasi Sentral (CRA) mengalami kekalahan telak karena mereka hanya berhasil memenangkan 49 kursi.

Menanggapi kemenangan tersebut, dosen Hosei University, Craig Mark menyatakan mayoritas absolut yang dimenangkan koalisi LDP-JIP memberikan PM Takaichi kemampuan untuk mendorong legislasi apapun tanpa mengkhawatirkan perlawanan dari blok oposisi. Mark menambahkan kemenangan tersebut juga memberikan PM Takaichi kesempatan besar untuk mengubah citra Jepang sebagai negara pasifis dengan mengamandemen pasal 9 konstitusi Jepang dan mendefinisikan peran Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Selanjutnya Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang George Edward Glass menyampaikan selamat kepada PM Takaichi atas kemenangan koalisi nya dalam pemilu dini tersebut. Ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) Yoshinobu Tsutsui juga menanggapi kemenangan koalisi LDP-JIP secara positif karena menurutnya hal tersebut dapat mengembalikan stabilitas politik. Selain itu Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan selamat kepada PM Takaichi melalui media sosial X/Twitter. Presiden Lai juga menyatakan bahwa Taiwan siap melanjutkan kerja sama dengan Jepang berdasarkan dasar kepentingan bersama untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Keputusan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini merupakan taruhan besar karena sang perdana menteri siap mengundurkan diri jika koalisi LDP-JIP tidak mendapatkan mayoritas parlementer. Akan tetapi, kemenangannya dalam pemilu dini ini menunjukkan bahwa slogan kampanye yang menekankan stabilitas fiskal, penangguhan pajak konsumsi, dan insentif pajak untuk pasangan berhasil menarik minat masyarakat Jepang. Selain itu PM Takaichi memiliki popularitas cukup tinggi karena beliau merupakan perdana menteri wanita pertama dalam sejarah politik Jepang.

Yoon Suk Yeol in court standing trial for his martial law decree

Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Didakwa

, , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Kejaksaan Agung (Kejagung) Korea Selatan secara resmi mendakwa mantan presiden Yoon Suk-Yeol akibat dari deklarasi darurat militer sepihak yang dilakukan oleh sang mantan presiden pada 3 Desember 2024. Dakwaan tersebut disampaikan oleh Jaksa Park Ji-young dalam sebuah konferensi pers di hari yang sama. Jaksa Park menyatakan mantan Presiden Yoon menyalahgunakan kekuasaan dengan melancarkan sebuah konspirasi yang membentuk kondisi ideal untuk mendeklarasikan status darurat militer. Jaksa Park juga menyatakan bahwa kondisi yang dibentuk oleh mantan Presiden Yoon dapat menguntungkan Korea Utara dan meningkatkan eskalasi militer. Selain mantan Presiden Yoon, Kejagung Korea Selatan juga mendakwa mantan menhan Kim Yong-hyun serta mantan Komandan Satuan Intelijen Angkatan Bersenjata Korea Selatan (DIC) Yeo In-hyung dengan dengan dakwaan serupa.

Dalam menyampaikan dakwaan tersebut, Jaksa Park memberikan beberapa bukti penting seperti memo internal yang dituliskan oleh mantan komandan DIC pada bulan Oktober 2024 yang mendorong adanya sebuah kondisi keamanan tidak kondusif agar darurat militer bisa dilakukan. Dalam memo tersebut militer Korea Selatan diperintahkan untuk menargetkan kota besar di Korea Utara seperti Wonsan dan Pyongyang menggunakan drone sehingga pemerintahan Negeri Kerajaan Pertapa tidak memiliki pilihan lain selain menyerang Korea Selatan. Jaksa Park juga menemukan memo internal lainnya di ponsel pribadi mantan Presiden Yoon yang dianggap sebagai bukti bahwa pemerintahannya ingin meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Akan tetapi Jaksa Park enggan menunjukan seluruh memo internal yang ditemukan oleh Kejagung Korea Selatan karena dia tidak ingin rahasia militer bocor ke tangan publik.

Sebelumnya mantan Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer dengan klaim untuk melindungi negara dari elemen pro-Korea Utara yang berada di Parlemen Nasional Korea Selatan. Tidak lama setelah upaya tersebut gagal, Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan secara resmi mencabut Yoon dari jabatannya sebagai presiden karena mereka menganggap sang mantan jaksa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak lama setelah dimakzulkan, mantan Presiden Yoon ditahan karena terdapat kekhawatiran sang mantan jaksa dapat menghancurkan barang bukti penyelidikan.

Zohran Mamdani addressing his supporters after his victory in the NYC Mayoral Election

Zohran Mamdani Terpilih Sebagai Walikota Kota New York

, , , 0

Pada 4 November 2025 Kota New York (NYC) menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Walikota Petahana Eric Adams. Dalam pemilu tersebut terdapat tiga kandidat yakni Zohran Mamdani dari Partai Demokrat, Curtis Sliwa dari Partai Republikan, dan Andrew Cuomo dari blok independen. Pemilu ini dimenangkan oleh Zohran Mamdani yang berhasil meraih 50,4% suara sementara rival utama nya Andrew Cuomo hanya mendapatkan 41,6% suara. Kemenangan Zohran Mamdani merupakan sebuah hari bersejarah bagi NYC karena sang mantan rapper merupakan walikota NYC pertama dari kalangan imigran, muslim, dan etnis Asia Selatan. Dalam pidato kemenangannya Zohran menyatakan bahwa NYC akan terus menjadi kota yang dibangun dan digerakkan oleh para imigran.

Kemenangan Zohran Mamdani memicu reaksi dari berbagai pihak. Senator Bernie Sanders menyampaikan selamat kepada Zohran dan menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah gejolak besar dalam dunia politik Amerika Serikat. Senator Bernie menambahkan kemenangan Zohran menunjukan bahwa keinginan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat merupakan sesuatu yang memungkinkan. Sementara itu Senator Alexandra Ocasio-Cortez juga menyampaikan selamat kepada Zohran dan berharap NYC dapat menjadi tempat yang terjangkau bagi para pekerja dan imigran yang tinggal di kota tersebut. Di sisi lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Mike Johnson mengecam kemenangan Zohran dan menyatakan bahwa Partai Demokrat NYC sudah gila karena mereka memilih seorang ekstrimis dan komunis. Ketua DPR Mike juga menyatakan bahwa Partai Republikan akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa agenda komunis Zohran tidak dapat menjadi masa depan Amerika Serikat.

Sebelum mencalonkan diri sebagai walikota, Zohran Mamdani merupakan anggota Parlemen Negara Bagian New York yang sudah menjabat selama tiga periode. Dalam kampanye politik nya Zohran mendorong agenda yang bersifat sayap kiri dan anti-Trump. Selain itu Zohran merupakan seorang yang kritis terhadap genosida yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza. Hal ini dibuktikan dalam sebuah wawancara dengan kanal media Zeteo yang mana Zohran menyatakan bahwa jika terpilih dia akan menahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika sang PM datang ke NYC.

Lebanon Lantik Panglima Militer Josep Aoun sebagai Presiden Baru

, , , , , 0

Pada Kamis (9/1/2025), Panglima Angkatan Darat Lebanon, Joseph Aoun, terpilih sebagai presiden ke-14 Lebanon yang mengakhiri kebuntuan politik selama lebih dari dua tahun. Kurang lebih terdapat 12 kali kegagalan dalam mengisi jabatan kepresidenan setelah masa jabatan Michel Aoun berakhir pada bulan Oktober 2022 lalu. Proses pemilihan berlangsung dalam dua sesi parlemen, dengan sejumlah 128 wakil rakyat yang berpartisipasi dan para duta besar dari negara-negara kunci, termasuk Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Iran, dan Tiongkok, hadir. 

Aoun awalnya menerima 71 suara dukungan pada putaran pertama. Suara ini kurang hanya 15 suara dari total 866 suara yang dibutuhkan untuk menduduki posisi presiden. Namun, setelah bertemu dengan Blok Perlawanan Hizbullah dan Blok Pembangunan dan Pembebasan Gerakan Amal selama jeda, ia mendapatkan dukungan mereka, meraih 99 suara pada sesi kedua dan meraih kursi kepresidenan. “Sebuah fase baru dalam sejarah Lebanon dimulai hari ini,” kata Aoun pada sumpah jabatan.

Terpilihnya Aoun menggarisbawahi pengaruh Hizbullah dan sekutunya dalam politik Lebanon. Anggota parlemen Hizbullah Mohammad Raad menyoroti peran penting mereka, dengan menyatakan bahwa pemungutan suara yang tertunda adalah untuk menegaskan pengaruh politik mereka. 

Wartawan Amerika-Lebanon, Rania Khalek, menggambarkan kepresidenan Aoun sebagai produk dari tekanan eksternal, terutama dari AS dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Hizbullah. Meskipun pada awalnya menentang, Hizbullah dan Amal mendukung Aoun setelah ia dilaporkan menyetujui persyaratan mereka, termasuk pendekatannya terhadap gencatan senjata dengan Israel, yang menandakan signifikansi politik mereka yang berkelanjutan. Bagi AS kepemimpinan Aoun penting, terutama sejak Israel membom Lebanon yang semakin meningkatkan tensi perang. 

Khalek menilai, Israel melemahkan Hizbullah secara militer, dan AS mencoba untuk melemahkan Hizbullah secara politik dengan menempatkan Aoun yang diharapkan mendukung kepentingan negara-negara Barat. Namun, melihat sulitnya Aoun naik ke jabatannya tanpa dukungan Hizbullah merefleksikan bahwa pentingnya peran dan pengaruh Hizbullah dan aktor lain dalam kepemimpinan Aoun.

Dalam pidato pengukuhannya, Presiden Aoun berjanji untuk menegakkan reformasi peradilan, memerangi korupsi, dan memperkuat kedaulatan dan keamanan Lebanon. Ia menekankan komitmennya untuk membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat agresi Israel baru-baru ini dan mengusulkan strategi pertahanan untuk melawan ancaman Israel. 

 

Bagaimana tanggapan aktor internasional?

Kepresidenannya telah mengundang reaksi beragam, dengan Presiden AS Joe Biden dan para pejabat Israel menyatakan optimisme akan stabilitas dan kerja sama, sementara gerakan-gerakan Palestina Hamas dan Jihad Islam menyerukan kemajuan dalam hal kedaulatan Libanon dan kesejahteraan para pengungsi Palestina.

Selain itu, pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani melakukan pertemuan dengan Presiden Lebanon Aoun di Lebanon. Tajani memuji kepemimpinan Aoun, dan menggambarkannya sebagai presiden dengan “kepribadian yang sangat berpengaruh” yang mampu memberikan kontribusi bagi perdamaian regional. Berbicara di Kedutaan Besar Italia, Tajani menekankan bahwa stabilitas Lebanon di bawah kepemimpinan Aoun dapat memperkuat gencatan senjata di Lebanon selatan dan membantu upaya-upaya untuk membangun gencatan senjata di Gaza. 

“Saya kira stabilitas Lebanon akan memperkuat gencatan senjata di bagian selatan negara itu dan juga akan membantu, saya kira, mempercepat gencatan senjata di Gaza,” ujar Tajani. Menyoroti urgensi situasi, ia menambahkan, “Ada banyak sandera, ada terlalu banyak korban tewas, dan karenanya, baik bagi penduduk Palestina maupun para sandera, kita harus bergegas.”

Justin Trudeau Mengundurkan Diri Sebagai Pemimpin Partai Liberal 

, , , , 0

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Senin (6/1/2025) mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Liberal setelah hampir satu dekade menjabat. Trudeau, 53 tahun, akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga pemimpin partai yang baru terpilih dalam beberapa bulan mendatang. 

Trudeau mengutip konflik internal partai dan menurunnya dukungan publik sebagai alasan utama pengunduran dirinya. “Negara ini layak mendapatkan pilihan yang nyata pada pemilu berikutnya,” katanya. Trudeau juga menambahkan bahwa pertikaian internal di dalam partai memperjelas bahwa ia bukan lagi kandidat terbaik untuk memimpin.

Trudeau yang memimpin sejak 2015 lalu sebenarnya membawa harapan dan memenangkan pemilu sebanyak dua kali, menjadikannya salah satu Perdana Menteri yang memimpin terlama di Kanada dan juga mendapat banyak dukungan karena pendekatannya yang mendukung kebijakan berkaitan gender. 

Pengunduran diri ini terjadi di saat kondisi sulit Partai Liberal yang tertinggal secara signifikan dalam jajak pendapat. Survei Ipsos baru-baru ini menempatkan oposisi Konservatif dengan dukungan 45%, jauh di depan Partai Liberal dan Partai Demokrat Baru, yang keduanya berada di angka 20%. Meningkatnya biaya hidup, kekurangan tempat tinggal, dan inflasi telah memicu ketidakpuasan pemilih, yang semakin mengurangi popularitas Trudeau. Sebelumnya, dukungan pada Trudeau melonjak tinggi hingga 63 persen namun citra ini menurun signifikan pada tahun 2019 saat foto dan video lama Trudeau di tahun 1990-an dan 2001 menunjukkan dia mewarnai wajahnya hitam dan coklat, menodai reputasinya sebagai pemimpin liberal dan progresif.

Situasi ini memburuk setelah Menteri Keuangan Chrystia Freeland mengundurkan diri bulan lalu, menuduh Trudeau memprioritaskan “tipu muslihat politik” daripada pemerintahan praktis. Kepergian Freeland menyoroti perpecahan yang mendalam di dalam partai, dengan banyak anggota yang secara terbuka menyerukan agar Trudeau mundur.

Untuk mengelola transisi kepemimpinan, Trudeau telah menangguhkan parlemen hingga 24 Maret, menunda pemilihan umum hingga setidaknya bulan Mei. Langkah ini memberikan waktu bagi Partai Liberal untuk memilih pemimpin baru, yang secara otomatis akan mengambil peran sebagai perdana menteri dan memimpin partai menuju pemilihan berikutnya. Namun, partai-partai oposisi, termasuk Konservatif, Demokrat Baru, dan Bloc Québécois, telah mengatakan bahwa mereka akan mengajukan mosi tidak percaya segera setelah parlemen kembali bersidang, yang berpotensi memaksa pemilu yang lebih awal.

Selain itu, mundurnya Trudeau juga bertepatan dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-Kanada. Presiden terpilih Donald Trump telah mengancam untuk memberlakukan tarif 25 persen pada impor Kanada, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Situasi ini semakin menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang stabil saat Kanada menghadapi periode kritis ini. 

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Diisukan Kembali Maju di Pemilu

, , , , 2

Cyril Ramaphosa kemungkinan akan terpilih kembali sebagai presiden Afrika Selatan setelah partai terbesar kedua di negara tersebut menyatakan akan mendukung pemimpin Kongres Nasional Afrika (ANC). Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa di Afrika Selatan mengatakan bahwa beberapa partai politik telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan pemerintahan persatuan nasional yang diusulkannya.

Ketika parlemen yang baru terpilih bersidang, pemimpin Aliansi Demokratik (DA) John Steenhuisen mengatakan bahwa partai oposisi utama yang dipimpin oleh kulit putih secara resmi menandatangani perjanjian pemerintahan dengan ANC dan sebagian dari perjanjian tersebut akan menjadikan Ramaphosa sebagai presiden. “Kami akan mendukung Presiden Cyril Ramaphosa dalam pemilihannya sebagai presiden Republik Afrika Selatan,” kata Steenhuisen.

Selain itu, setelah pertemuan Komite Eksekutif Nasional ANC di Cape Town, sekretaris jenderal Fikile Mbalula mengatakan bahwa mereka telah mencapai terobosan dalam kesepakatan bersama dengan beberapa partai politik yang telah mereka ajak bicara terkait pembentukan pemerintahan persatuan, namun Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini.

“Semangat dari diskusi-diskusi itu bagus. Kami tidak akan mundur dari konsep pemerintahan persatuan nasional karena kami percaya konsep pemerintahan persatuan nasional bagi kami mewakili hasil pemilu. Tidak ada mayoritas langsung dan kami tidak dalam posisi untuk memerintah sendiri,” kata Mbalula.

ANC, yang pernah dipimpin oleh ikon global Nelson Mandela, mendominasi politik Afrika Selatan selama tiga dekade terakhir hingga kehilangan mayoritasnya dalam pemilihan umum nasional dan provinsi pada tanggal 29 Mei. 

Partai yang biasanya memperoleh lebih dari 60 persen suara dalam semua pemilihan umum sejak tahun 1994, kecuali pada tahun 2019, ketika porsinya merosot menjadi 57,5 persen, hanya mendapatkan 40,18 persen suara. 

ANC saat ini memiliki 159 anggota parlemen di Majelis Nasional yang beranggotakan 400 orang, sementara oposisi utama kanan-tengah Aliansi Demokratik (DA) memiliki 87 anggota, Partai Wesizwe (58), dan Pejuang Kebebasan Ekonomi (39), Partai Kebebasan Inkatha (IFP) yang beraliran kanan memiliki 17 kursi, dan 14 partai yang tersisa di parlemen masing-masing memiliki sembilan dan satu kursi.

Awal bulan ini, pemimpin partai ANC dan kepala negara Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa partai tersebut telah setuju untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah kehilangan mayoritasnya pada jajak pendapat tanggal 29 Mei.

“Kami telah sepakat untuk mengundang partai-partai politik untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional, pilihan terbaik untuk memajukan negara kita,” kata Ramaphosa.

Sidang pertama Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi akan diadakan pada hari Jumat dengan Ketua Mahkamah Agung Raymond Zondo yang akan memimpin pengambilan sumpah para anggota parlemen. Ketua Mahkamah Agung juga akan mengawasi pemilihan ketua Parlemen dan presiden yang baru, yang akan membentuk pemerintahan ketujuh yang akan memerintah negara tersebut.

Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi

, , , , , 0

Setidaknya selama satu dekade, migrasi tetap menjadi isu yang hangat dalam politik Eropa, memberikan umpan bagi partai-partai di sisi kanan spektrum ideologi. Dengan peningkatan populasi migran yang stabil dari 8,5 persen pada tahun 2010 menjadi lebih dari 10 persen pada tahun 2022,[1] situasinya tidak berbeda dengan di Prancis di mana isu ini telah lama mendominasi politik Prancis.

Tepat setelah Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan tentang Migrasi dan Suaka pada bulan Desember,[2] Parlemen Prancis mengesahkan undang-undang untuk mereformasi pendekatannya terhadap imigrasi sambil memerangi imigrasi ilegal. Setelah penolakan mentah-mentah terhadap versi rancangan undang-undang imigrasi Presiden Emmanuel Macron sebelumnya yang lebih lunak dan disusun dengan susah payah selama 18 bulan,[3] versi yang akhirnya disahkan oleh Parlemen secara signifikan diperketat untuk menarik perhatian kelompok sayap kanan.

Bahkan ketika memberikan izin tinggal sementara untuk sektor-sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja, RUU tersebut memperkenalkan kontrol yang ketat. Hal ini mencakup persyaratan[4] yang lebih ketat bagi imigran untuk membawa anggota keluarga, kuota tahunan untuk imigrasi, akses istimewa ke subsidi negara dan tunjangan kesejahteraan bagi warga negara Prancis di negara yang secara tradisional dikenal dengan sistem kesejahteraannya yang murah hati dan inklusif, biaya visa tambahan untuk pelajar asing, pencabutan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Prancis yang dituduh melakukan kejahatan, pencabutan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis secara otomatis bagi mereka yang lahir di Prancis, serta proses yang lebih mudah untuk mengusir para pendatang yang tidak memiliki dokumen.

 

“Ciuman kematian”

Tidak seperti perombakan pensiun Prancis yang kontroversial yang dipaksakan secara tidak demokratis pada Maret 2023 dengan melewati Parlemen dan menggunakan kekuatan konstitusional khusus,[5] RUU imigrasi dipilih di majelis rendah. Legislasi yang diperketat tersebut menerima 349 suara setuju dan 186 menentang,[6] di mana banyak anggota Partai Renaisans Macron dan koalisi sentrisnya yang abstain atau menentang RUU tersebut. Di sisi lain, semua 88 anggota sayap kanan memberikan suara mendukung RUU tersebut,[7] memberikan dukungan dan dukungan yang kuat. Banyak media Prancis yang menyebut langkah ini sebagai “ciuman kematian” dari pemimpin oposisi sayap kanan Marine Le Pen setelah kesan awal bahwa partainya, National Rally, akan abstain atau menentang RUU tersebut.[8]

Meskipun Macron berhasil meloloskan legislasi secara demokratis yang merupakan inti dari mandat keduanya, optik dari kompromi tersebut tidak mungkin lebih buruk lagi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sementara 70 persen dari populasi Prancis, termasuk 87 persen,[9] pendukung Macron sendiri mendukung RUU baru tersebut, 73 persen berasumsi bahwa RUU tersebut terinspirasi oleh ide-ide Le Pen, yang menyebabkan hasilnya disebut-sebut sebagai “kemenangan ideologis” yang masif bagi para pesaing Macron di sayap kanan.[10] Kudeta mengejutkan Le Pen dan langkah-langkah ketat yang terkandung dalam RUU tersebut juga membuat marah anggota koalisi Macron di sebelah kiri, menuduhnya menyerah pada tekanan dari sayap kanan dan mempertaruhkan nilai-nilai fundamental Republik Prancis. Selain itu, RUU tersebut, melalui penggabungan keyakinan sayap kanan, telah mengasingkan para pendukung yang memilih Macron sebagai alternatif dari sayap kanan,[11] dan sekarang menuduhnya menjadi “batu loncatan” mereka alih-alih menolak ide-ide mereka.[12] Sementara menteri kesehatan Prancis Aurélien Rousseau mengundurkan diri dari jabatannya,[13] Yannick Jabot dari Partai Hijau menyebut RUU tersebut sebagai kedatangan Trumpisme di Prancis.[14] Selain itu, proses ini telah mengungkap kesulitan pemerintahan yang terkait dengan mandat Macron yang lemah dari pemilu 2022,[15] yang menyebabkan hilangnya mayoritas parlemen. Seluruh kejadian ini telah mendorong perombakan pemerintahan dan pengunduran diri Perdana Menteri Prancis Élisabeth Borne dengan harapan dapat fokus pada prioritas baru, menjelang pemilihan Uni Eropa[16] yang dijadwalkan pada bulan Juni di mana partai-partai eurosceptic memimpin.

 

Mengarusutamakan sayap kanan

Dalam upaya mereka untuk meredakan kekhawatiran pemilih di tengah-tengah opini publik yang mengeras tentang imigrasi, partai-partai di seluruh papan telah menemukan diri mereka dalam keadaan terjepit untuk mengatasi masalah migrasi, yang telah berhasil dimanfaatkan oleh sayap kanan. Dengan demikian, kooptasi pusat terhadap poin-poin pembicaraan sayap kanan merupakan fenomena yang sedang diamati di seluruh politik Eropa, di mana arus utama mengarusutamakan dan melegitimasi politik sayap kanan.

Bagi Macron, ini bukan pertama kalinya ia mengakomodasi atau meniru retorika sayap kanan untuk kelangsungan hidup politiknya, seperti yang terlihat dari retorikanya yang semakin keras terhadap Islam pada tahun 2023.[17] Pada bulan September tahun lalu, Menteri Pendidikan Macron saat itu, Gabriel Attal, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Perdana Menteri Prancis yang baru, mengumumkan larangan mengenakan abaya di sekolah-sekolah demi kepentingan sekularisme.[18]

Bola sekarang berada di tangan pengadilan konstitusi Prancis untuk memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau perlu diubah.[19] Selain itu, peringatan bahwa ketika negara-negara Eropa, termasuk Prancis, menindak keras imigrasi, mereka secara bersamaan menghadapi penurunan populasi dan membutuhkan tenaga kerja migran, tidak dapat dihindari.

Ketika Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi, Macron mungkin telah berhasil mengesahkan undang-undang secara demokratis tentang masalah yang paling diperdebatkan dalam politik Prancis. Namun citranya sendiri, sebagai pembela demokrasi liberal dan alternatif sentris dari sayap kanan, tetap compang-camping.

[1] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[2] European Commission. What is the New Pact on Migration and Asylum of the EU?. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/new-pact-migration-and-asylum_en

[3] France 24. French parliament rejects Macron’s immigration bill in surprise vote. 11 Desember 2018. https://www.france24.com/en/france/20231211-french-parliament-rejects-macron-s-immigration-bill-in-surprise-vote

[4] Le Monde. French Parliament adopts Macron’s immigration bill. 19 Desember 2023. https://www.lemonde.fr/en/immigration/article/2023/12/19/french-parliament-adopts-government-s-immigration-bill_6359410_144.html

[5] Stacy Meichtry. Macron Government Bypasses France’s National Assembly to Pass Pension Overhaul. The Wall Street Journal. 16 Maret 2023. https://www.wsj.com/articles/macron-government-bypasses-frances-national-assembly-to-pass-pension-overhaul-26089695

[6] Aurelien Breeden & Catherine Porter.  Macron compromises With Right to  Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023.  https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[7] Ibid.

[8] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[9] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[10] Theo Bourgery-Gonse. Le Pen claims ideological victory’after French lawmakers approve contested immigration bill. Euractiv France. 20 Desemebr 2023. https://www.euractiv.com/section/politics/news/le-pen-claims-ideological-victory-after-french-lawmakers-approve-contested-immigration-bill/

[11] Magali Lafaourcade. Yannick Jadot: ‘Vote Macron without hestitation, without ambiguity, in all clarity’. Le Monde. 21 April 2022. https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2022/04/21/yannick-jadot-vote-macron-without-hesitation-without-ambiguity-in-all-clarity_5981225_23.html

[12] Aurelien Breeden & Catherine Porter.  Macron compromises With Right to  Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023.  https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[13] https://www.france24.com/en/live-news/20231220-%252525F0%2525259F%25252594%252525B4-french-health-minister-quits-as-controversial-immigration-law-splits-macron-s-ruling-party

[14] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[15] The Economist. Emmanuel Macron lose his parliamentary majority. 19 Juni 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/19/emmanuel-macron-loses-his-parliamentary-majority

[16] The Economic Times. French PM Elisabeth Borne resigns, Emmanuel Macron to name new government. 8 Januari 2024. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/french-pm-elisabeth-borne-resigns-emmanuel-macron-to-name-new-government/articleshow/106645579.cms

[17] AlJaezeera. Muslim groups urge Macron end ‘divisive rhetoric, reject hatred’. 1 Novemebr 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/1/muslim-group-calls-on-macron-to-end-assault-on-islam-muslims

[18] https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/france-ban-abaya-schools-explained-8930103/%252523:~:text=France%25252520has%25252520banned%25252520the%25252520Abaya,and%25252520the%25252520State%25252520is%25252520observed

[19] DW. France passess controversial immigration bill. 20 Desember 2023.  https://www.dw.com/en/france-passes-controversial-immigration-bill/a-67772998

Majelis Nasional Pakistan dibubarkan lebih awal dari yang diperkirakan

, , , , , , 0

Pada hari Rabu, majelis rendah parlemen Pakistan dibubarkan di bawah saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Secara resmi diperkirakan akan berlangsung pada hari Sabtu ini, presiden memilih untuk membubarkan Majelis Nasional untuk melanjutkan pemilihan umum.

Sekarang, perdana menteri akan berkonsultasi dengan pemimpin oposisi untuk memutuskan pemerintahan caretaker. Sejak tahun 2018, ketika Majelis Nasional ke-15 dibentuk, telah terjadi berbagai tantangan terhadap stabilitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan secara keseluruhan di negara ini, termasuk banjir yang menyebabkan kerugian lebih dari $30 miliar dan dana talangan sebesar $3 miliar dari IMF karena adanya ancaman gagal bayar.

Meskipun politik telah menghadapi gejolak karena penangkapan mantan PM Imran Khan yang dilarang berpolitik, diharapkan PTI akan mencapai konsensus mengenai pemerintahan caretaker menjelang pemilu. Partai oposisi kemungkinan akan memegang mayoritas di Majelis Nasional tahun depan yang mungkin berarti hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, peningkatan pajak untuk kesejahteraan yang lebih baik, mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Lembaga Keuangan untuk sektor energi mereka, dan menangani korupsi. Namun, pemilihan umum diperkirakan akan tertunda karena adanya batasan-batasan konstituen baru setelah sensus baru-baru ini.

Load More