Menu

Asia

Menhan Jepang Pertanyakan Keakuratan Data Anggaran Pertahanan China

, , , , 0

Pada 17 Juni 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia curiga dengan keakuratan data anggaran pertahanan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) China. Selain menyatakan hal tersebut, Koizumi membandingkan proses perancangan anggaran pertahanan Jepang dan China sebagai penyangkalan terhadap tuduhan tidak benar dan tidak berdasar yang diberikan mereka. Menurut Koizumi, Jepang lebih transparan dalam hal tersebut karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintahan selalu didebatkan, diawasi, dan dipertimbangkan di parlemen nasional dalam sesi perdebatan terbuka yang dihadiri oleh anggota dari berbagai fraksi. Dilansir dari Japan Times, retorika ini merupakan tanda bahwa Jepang akan mengambil langkah diplomatik yang semakin konfrontatif untuk menghadapi klaim ‘militerisme baru’ dari China.

Kecurigaan yang disampaikan oleh Menhan Koizumi bukanlah suatu hal yang baru karena akademisi dan negara-negara blok barat seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris Raya juga skeptis terhadap data anggaran pertahanan yang dirilis oleh Kemhanas China. Skeptisisme ini ada karena terdapat anggapan bahwa anggaran yang dirlis China tidak mencakup keseluruhan pengeluaran yang dilakukan untuk mendanai berbagai program pertahanan strategis. Hal ini berbeda dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang seringkali menunjukkan anggaran untuk proyek strategis seperti program pesawat tempur Next Generation Air Dominance (NGAD). Alhasil negara seringkali menilai anggaran yang dikeluarkan oleh China dalam pertahanan dua atau tiga kali lebih besar dari angka yang diumumkan oleh sumber resmi. Hal ini dapat dilihat dari laporan Pentagon tahun 2025 yang menilai bahwa anggaran pertahanan yang dikeluarkan China 32-63% lebih besar dari angka yang diberikan Kemhanas.

Sejak Sanae Takaichi menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri (PM) pada 21 Oktober 2025, Jepang telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyebabkan hubungannya dengan China memburuk. Pernyataan tersebut diantaranya adalah ucapan dalam sesi debat parlemen pada 7 November 2025 bahwa jika China menginvasi Taiwan, Jepang akan mengerahkan Pasukan Pertahanan (JSDF) untuk menjaga pulau tersebut dari upaya aneksasi. Pernyataan ini, ditambah dengan ucapan terbaru dari Menhan Koizumi merupakan bagian dari konfrontasi antara kedua negara yang telah memburuk sejak akhir 2025.

Pesawat Tempur KF-21 Boramae Berhasil Mendapatkan Sertifikasi Keselamatan

, , , , , , , 0

Pada 16 Juni 2026, kanal media Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae berhasil mendapatkan sertifikasi keselamatan penerbangan dari Badan Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel setelah jet tempur ini melewati serangkaian uji keselamatan. Ujian keselamatan ini dilaksanakan dari April 2021 hingga tahun 2026. Dengan diberikannya sertifikasi tersebut, KF-21 telah dinyatakan layak untuk digunakan oleh Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF) dan angkatan udara lain yang ingin menggunakan pesawat tempur tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, DAPA Korsel menyatakan komite yang ditugaskan untuk menilai keselamatan KF-21 Boromae menetapkan bahwa pesawat tempur ini telah memenuhi 745 persyaratan yang dipecah menjadi 14 kategori. Persyaratan tersebut diantaranya mencakup ketahanan struktural pesawat, efektivitas sistem avionik dalam kondisi tempur, serta keandalan sistem elektronik dalam kondisi nyata.

Menanggapi perkembangan tersebut, Deputi Direktur Dapa Kim Il-Dong menyatakan bahwa sertifikasi keselamatan yang diberikan kepada KF-21 menunjukkan kemampuan pemerintah Korea Selatan dalam menilai sebuah proyek strategis secara objektif dan faktual. Menurut Kim, hal ini penting karena selain meningkatkan reputasi Korea Selatan sebagai eksportir persenjataan karena sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap produk buatan industri pertahanan mereka yang dapat membuka peluang ekspor baru. Akan tetapi, Kim juga menyatakan bahwa sertifikasi ini akan dilanjutkan dengan inspeksi komprehensif terhadap setiap pesawat yang baru, akan, dan telah melewati proses produksi massal. Kim menambahkan DAPA akan memastikan setiap pesawat yang diproduksi oleh industri pertahanan Korea Selatan memiliki kualitas baik serta dikelola secara efisien oleh personel tertentu dengan kemampuan memadai.

Sertifikasi ini merupakan rangkaian dari uji coba komprehensif terhadap KF-21 Boramae yang telah berlangsung selama lima tahun. Sebelumnya, pesawat tempur ini telah mendapatkan sertifikasi kesiapan tempur dari DAPA pada Mei 2026. Adanya sertifikasi ini merupakan jaminan penting karena Korea Selatan berencana untuk mengerahkan sekitar 120 pesawat pada tahun 2032. Dari 120 pesawat yang akan diproduksi, 40 akan ditugaskan untuk menghadapi ancaman udara sementara 80 lainnya akan dilengkapi dengan kemampuan serangan anti-darat dan anti-kapal.

Jepang dan Inggris Afirmasi Komitmen GCAP Serta Investasi Ekonomi

, , , , , , , , 0

 

Pada 14 Juni 2026, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi melakukan kunjungan resmi ke Inggris Raya untuk bertemu dengan PM Keir Starmer guna membahas kerja sama dalam berbagai sektor, khususnya dalam hal program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6. Dalam diskusi yang diselenggarakan di Downing Street, London, kedua PM sepakat bahwa mereka ingin melanjutkan dan memastikan bahwa program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 Global Combat Air Programme (GCAP) dapat memberikan hasil yang diinginkan. Agar hal tersebut dapat dicapai, kedua negara telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam sektor teknologi pertahanan yang diharapkan dapat mempercepat proses sekaligus menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Jepang dan Inggris Raya juga menandatangani perjanjian investasi dan kerja sama komprehensif dalam sektor ekonomi, keamanan siber, kecerdasan buatan (AI), dan energi hijau yang memiliki nilai sekitar GBP 18 miliar (USD 24 miliar).

Menanggapi perkembangan tersebut, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa kerja sama ini menandakan babak baru dalam hubungan bilateral Jepang-Inggris Raya. PM Takaichi menambahkan bahwa komitmen PM Starmer terhadap GCAP merupakan perkembangan signifikan karena proyek ini merupakan landasan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Selain itu PM Takaichi juga kembali menekankan bahwa Inggris Raya dan Jepang adalah mitra strategis dengan persepsi selaras yakni, keyakinan bahwa keamanan kawasan mereka terikat. Di sisi lain PM Inggris Raya Keir Starmer menyatakan kepada media bahwa pertemuan dengan PM Jepang cukup produktif dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Sementara itu Menteri Perdagangan dan Industri Bayangan Inggris Raya Andrew Griffith menyatakan investasi Jepang akan membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun Andrew menekankan bahwa kenaikan pajak dan birokrasi rumit yang ditetapkan oleh Partai Buruh akan memperkecil peluang lapangan kerja serta menghambat investasi dari Jepang.

Sejak tahun 2023, kerja sama antara Inggris Raya dan Jepang dalam berbagai sektor telah mengalami peningkatan signifikan. Komitmen terhadap program GCAP dan perjanjian kerja sama ekonomi antara kedua negara merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Hiroshima yang ditandatangani oleh PM kedua negara pada tahun 2023. Dalam kesepakatan ini, Inggris Raya dan Jepang membentuk sebuah kemitraan strategis yang mencakup kerja sama pertahanan, keamanan sumber daya mineral, dan investasi guna memperkuat sektor industri canggih.

 

Xi Jinping Berkunjung Ke Korea Utara Setelah Tujuh Tahun

, , , , , , , , 0

Pada 8 Juni 2026, Presiden China dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping melakukan kunjungan resmi ke Korea Utara untuk membahas peluang kerja sama dalam berbagai sektor dan common interest kedua negara. Dalam kunjungan ini, Presiden Xi ditemani dengan istrinya Peng Liyuan tiba menggunakan pesawat Air China tipe Boeing 747. Setelah tiba, Presiden Xi disambut oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan istrinya Ri Sol Ju. Tidak lama setelah tiba di Pyongyang, Ibukota Korea Utara, Presiden Xi menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara saat ini telah memasuki tahapan baru dalam sejarah dunia. Presiden Xi menambahkan bahwa dalam tahapan baru ini, China dan Korea Utara memiliki misi baru. Selain itu Presiden Xi juga menekankan dukungan China terhadap kedaulatan, keamanan, dan perkembangan Korea Utara terlepas dari perkembangan situasi internasional.

Menanggapi perkembangan tersebut, Peneliti Senior dari Foundation for Defense of Democracies Craig Singleton menyatakan kunjungan ini merupakan aksi yang mengingatkan dunia bahwa China masih melihat Korea Utara sebagai salah satu aset geopolitik strategis. Sementara itu, Peneliti Senior dari The Asia Society John Delury menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya Presiden Xi untuk mempertahankan tradisi di tengah perkembangan politik internasional yang telah mengalami perubahan signifikan sejak kunjungan resmi tahun 2019. Di sisi lain, Wion News merilis sebuah artikel yang menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya Presiden Xi untuk menjaga pengaruh China terhadap Korea Utara karena mereka khawatir negara tersebut akan keluar dari lingkup pengaruhnya. Namun menurut Ketua One Korea Center Kwak Gil Sup hal ini kurang memungkinkan untuk terjadi karena Korea Utara tetap perlu menjaga penyelarasan (alignment) dengan China untuk bertahan hidup.

Perkembangan ini merupakan momen bersejarah dalam hubungan China-Korea Utara karena ini merupakan kunjungan resmi pertama Presiden Xi ke negara tersebut sejak tahun 2019. Selain itu, kunjungan resmi ini juga menunjukkan bahwa kedua negara telah memperbaiki hubungan diplomatiknya yang sempat tersendat akibat dari kebijakan larangan berkunjung setelah pandemi COVID-19 bergejolak. Kunjungan ini juga memiliki nilai simbolis karena bertepatan dengan peringatan ke-65 penandatanganan perjanjian persahabatan antara kedua negara.

Jepang dan Korea Selatan Kembali Selenggarakan Latihan Bersama Bilateral

, , , , , , , 0

Pada 7 Juni 2026, Angkatan Laut Korea Selatan (ROKN) dan Pasukan Pertahanan Maritim Jepang (JMSDF) menyelenggarakan latihan pencarian dan penyelematan (SAREX) bersama di perairan internasional sekitar Pulau Jeju. Dalam latihan bersama ini, ROKN menugaskan kapal pendaratan pasukan ROKN Cheon Ja Bong sementara JMSDF mengirimkan sebuah kapal perusak rudal dengan sistem Aegis (DDG) Kelas Kongo yang diperkuat dengan helikopter patrol maritim. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan ROKN dan JMSDF dalam menghadapi situasi darurat dan kemanusiaan di laut lepas. Untuk mencapai tujuan tersebut, latihan bersama ini mencakup simulasi skenario pencarian dan penyelamatan (SAR) kapal sipil, kebakaran dalam kapal perang, dan lepas landas helikopter dari kapal perang kedua negara.

Menanggapi perkembangan ini, ROKN dan JMSDF merilis pernyataan bersama yang mengafirmasi komitmen kedua belah pihak dalam menjaga hubungan stabil dan damai berdasarkan prinsip kepercayaan dan mutual understanding. Sementara itu Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan latihan bersama SAREX merupakan tanda dimulainya babak baru dalam hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Menhan Koizumi menambahkan bahwa Jepang dan Korea Selatan perlu meningkatkan kerja sama dalam sektor pertahanan untuk menghadapi memanasnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Pandangan serupa juga diberikan oleh Menhan Korea Selatan Ahn Gyu-back yang juga mengkategorikan SAREX serta ekspansi kerja sama pertahanan antara kedua negara sebagai ping-pong diplomacy.

Diselenggarakannya latihan bersama SAREX merupakan momen bersejarah dalam hubungan Korea Selatan-Jepang karena kegiatan ini sebelumnya ditangguhkan akibat dari krisis diplomatik tahun 2017 dan aksi flyby pesawat JSDF terhadap kapal ROKN pada Desember 2018. Selain itu, Jepang juga menganggap Korea Selatan telah melakukan aksi berbahaya setelah salah satu DDG ROKN melacak dan mengunci salah satu pesawat patroli maritim JMSDF yang sedang terbang di atas Semenanjung Noto, Provinsi Ishikawa. Diselenggarakannya latihan bersama ini merupakan tanda bahwa kedua negara kini memiliki kepentingan selaras di kawasan Indo-Pasifik seperti ancaman kapabilitas nuklir Korea Utara serta aksi asertif China terhadap wilayah yang diklaimnya seperti Taiwan, Laut China Timur, dan Laut China Selatan.

Jepang Tolak Klaim Militerisme Baru Yang Diberikan China

, , , , , , 0

Pada 31 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam forum internasional Shangri-La Dialogue bahwa klaim militerisme baru yang diberikan oleh China kepada Jepang tidak memiliki dasar yang kuat. Koizumi menambahkan bahwa saat ini China sedang memperkuat kekuatan militernya secara agresif dengan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan serta melakukan aktivitas militer yang provokatif. Koizumi juga mempertanyakan dasar dari klaim China karena dibandingkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) yang memiliki persenjataan terbatas, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki persenjataan nuklir dan pengebom strategis dengan jumlah signifikan. Selain itu, Koizumi juga menekankan bahwa pasca berakhirnya perang dunia kedua, Jepang memiliki rekam jejak konsisten dalam menjaga prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan upaya untuk mempertahankan tatanan dunia yang liberal, terbuka, dan bebas.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menhan Filipina Gilbert Teodoro menyampaikan dukungan kepada Jepang dan menyatakan bahwa tuduhan militerisme baru yang diberikan oleh China tidak adil dan dapat dikategorikan sebagai distorsi sejarah. Menhan Gilbert menambahkan Jepang saat ini dapat dianggap sebagai negara model dan penyeimbang regional yang bertanggung jawab. Di sisi lain, delegasi China yang dipimpin oleh Mayjen Meng Xiangqing menyampaikan kritik keras terhadap Jepang yang menurutnya belum mampu menghadapi masa lalu nya yang penuh dengan militerisme, imperialisme, dan ekspansionisme. Menurut Mayjen Meng, negara yang belum bisa menghadapi masa lalu tersebut secara transparan tidak berhak berbicara tentang kerja sama pertahanan atau mengklaim bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan komunitas internasional. Pandangan Mayjen Meng juga diutarakan oleh media China seperti China Daily yang mengkritik kebijakan luar negeri Jepang dan pernyataan Menhan Filipina sebagai aksi memalukan.

Pertikaian diplomatik ini merupakan satu dari berbagai konfrontrasi serupa yang terjadi antara Jepang dan China sejak Sanae Takaichi secara resmi diangkat sebagai perdana menteri (PM) pada 18 Februari 2026. Konfrontasi tersebut merupakan akibat dari pernyataan PM Takaichi yang mendorong intervensi militer jika China melancarkan invasi terhadap Taiwan. Selain itu, PM Takaichi juga telah mengesahkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor persenjataan buatan Jepang, memperkuat posisi geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik, dan meninggalkan pasifisme.

Jepang Kirim Perwira JSDF Untuk Bantu Ukraina: China Kritik Langkah Tersebut

, , , , , , , , 0

 

Pada 29 Mei 2026, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan empat perwira Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Komando Bantuan Keamanan dan Pelatihan Militer Ukraina dari (NSATU) yang didirikan oleh pakta NATO. Para perwira tersebut akan dikirimkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Wiesbaden, Negara Bagian Hesse, dalam periode waktu satu tahun. Menanggapi hal tersebut, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pengiriman perwira JSDF ke NSATU dapat menguntungkan Jepang. Menurutnya, perwira JSDF yang dikirimkan ke NSATU juga dapat mempelajari bagaimana Jepang harus menghadapi dinamika perang masa depan yang kemungkinan besar akan didominasi oleh berbagai tipe drone. Koizumi menambahkan bahwa kebijakan ini juga mampu mempererat kerja sama antara NATO dan negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik karena dinamika keamanan kedua kawasan saling terikat.

Empat hari setelah pengumuman tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Li Jian menyatakan dalam konferensi pers bahwa mereka khawatir dengan keputusan Jepang untuk mengirimkan perwira JSDF ke NSATU. Li menganggap pengiriman empat perwira JSDF dalam NSATU merupakan bagian dari remiliterisasi Jepang yang saat ini sedang berlangsung dengan kecepatan signifikan. Selanjutnya, Li menambahkan bahwa selain mengirimkan delegasi perwira ke NSATU, JSDF juga sedang membangun sistem tempur operasional terintegrasi sekaligus memperluas cakupan tugas yang dapat mereka lakukan. Menurut Li seluruh aksi tersebut, selain mengancam stabilitas regional di kawasan Indo-Pasifik, juga bertolak belakang dengan citra negara cinta damai yang ingin ditunjukkan oleh Jepang. Oleh karena itu, Li mendesak komunitas internasional untuk berhati-hati terhadap kembalinya militerisme Jepang.

Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada Februari 24 2022, Jepang telah menjadi salah satu sekutu Ukraina di kawasan Asia karena selain memberikan dukungan diplomatik, mereka juga telah mengirimkan bantuan militer dengan nilai sebesar USD 15 miliar. Bagi Jepang, keputusan untuk membantu Ukraina merupakan sebuah keharusan karena dari perspektif mereka kemenangan Rusia dapat mendorong China untuk melancarkan aksi serupa terhadap Taiwan. Bagi Jepang, khususnya pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi, aksi tersebut dapat memicu intervensi militer dengan mengerahkan JSDF untuk mempertahankan Taiwan.

Korea Selatan Umumkan Peta Jalan Pengembangan Kapal Selam Tenaga Nuklir

, , , , , , , , , , 0

Pada 27 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Ahn Gyu-back mengumumkan peta jalan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir (SSN) untuk Angkatan Laut Korea Selatan (ROKN) dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Rencana tersebut, yang diberi nama Jang Bogo N, menargetkan pengembangan dan pembangunan SSN pada akhir dekade 2030an. Kapal selam ini diharapkan dapat dibangun menggunakan teknologi, komponen, dan metode produksi yang sudah biasa digunakan oleh industri pertahanan Korea Selatan. Dalam hal teknologi, hal ini mencakup pengembangan reaktor nuklir dan sistem penggerak yang mengubah energi reaktor menjadi penggerak baling-baling. Selain itu, peta jalan ini juga menjelaskan bahwa reaktor SSN akan menggunakan low-enriched uranium (LEU) sebagai bahan bakar untuk meningkatkan masa aktif kapal selam dan mempermudah pendauran ulang.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Menhan Ahn kepada Presiden Lee, peta jalan ini telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Menhan Ahn menambahkan bahwa adanya SSN untuk ROKN merupakan sebuah keuntungan karena kapal ini mampu melaut dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan kapal selam penyerang diesel (SSK). Adanya kapabilitas ini merupakan hal penting karena SSN tersebut dapat digunakan oleh ROKN untuk membuntuti dan jika diperlukan menghancurkan kapal selam Korea Utara yang mampu mengangkut rudal balistik seperti SSK Kelas Sinpo yang diluncurkan pada tahun 2025. Namun Menhan Ahn menekankan bahwa Jang Bogo N tidak akan dilengkapi dengan persenjataan nuklir karena Korea Selatan ingin mempertahankan komitmen non-proliferasi yang telah berlaku sejak tahun 1975.

Sejak tahun 1994, Korea Selatan telah menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan dan membangun SSN guna memperkuat armada ROKN sekaligus menghadapi dinamika ancaman Korea Utara yang terus berkembang. Upaya ini, yang sebagian besar dilakukan secara rahasia, pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 31 Oktober 2025. Selain memberikan persetujuan, Amerika Serikat juga akan memberikan bantuan kepada Korea Selatan dalam hal konsultasi spesifikasi teknis dan pencarian pasokan LEU yang dapat digunakan reaktor SSN. Hal ini penting karena dilansir dari The Chosun Daily, Korea Selatan membutuhkan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mempercepat proses pengembangan dan pencarian pasokan LEU.

Korea Utara Raup Keuntungan Besar Dari Invasi Rusia Terhadap Ukraina

, , , , , , , , 0

Pada 12 Mei 2026, Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan merilis sebuah laporan yang menjelaskan keuntungan ekonomi Korea Utara akibat dari bantuan yang diberikan kepada Rusia yang sedang melancarkan invasi terhadap Ukraina. Dalam laporan tersebut, Korea Utara mendapatkan keuntungan sekitarr USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar dalam sektor ekspor persenjataan dan riset bersama teknologi pertahanan dengan Rusia. Laporan ini juga menjelaskan bahwa salah satu persenjataan yang berkontribusi dalam memberikan keuntungan tersebut adalah rudal balistik jarak dekat (SRBM) KN-23/Hwasong 11A yang telah di ekspor dengan jumlah signifikan sejak tahun 2023. Selain rudal balistik, Korea Utara juga mendapatkan kompensasi finansial signifikan dari ekspor amunisi artileri berat kaliber 152mm kepada Rusia untuk menggantikan stok era Uni Soviet yang berkurang.

Seluruh hal ini telah memberikan dampak positif bagi ekonomi Korea Utara karena berdasarkan data dari Bank of Korea Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi negara tersebut telah mencapai 3,7% pada tahun 2024. Hal ini merupakan pencapaian signifikan karena Korea Utara telah menghadapi sanksi ekonomi berat sejak tahun 2016 akibat dari uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) yang dapat menghantam wilayah Pantai Barat Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga pernyataan dari turis yang telah mengunjungi Korea Utara pada tahun 2025 bahwa saat ini terdapat lebih banyak mobil mewah dan fasilitas rekreasi canggih di Pyongyang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari keuntungan yang didapatkan oleh Korea Utara dalam membantu Rusia telah dibagikan ke segmen elit yang setia kepada Kim Jong Un.

Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, Korea Utara telah memberikan bantuan diplomatik dan militer terhadap upaya tersebut. Kulminasi dari dukungan ini terlihat pada Oktober 2024 saat Korea Utara mengirimkan sekitar ribuan prajurit Tentara Rakyat Korea (KPA) untuk membantu Rusia menghadang serangan Militer Ukraina (AFU) di wilayah Kursk. Selain itu, Rusia dan Korea Utara juga telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang mewajibkan kedua negara untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi agresi dari aktor eksternal.

Menhan Korea Selatan Lakukan Kunjungan Resmi Ke Washington DC

, , , , , , , , 1

Pada 10 Mei 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Ahn Gyu-back menyatakan bahwa dia akan berkunjung ke Washington DC untuk bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth dan membahas beberapa isu yang berkaitan dengan aliansi militer. Isu yang dibahas diantaranya adalah pengembalian kendali operasional (OPCON) Militer Korea Selatan dalam kondisi perang, kerja sama pengembangan dan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir (SSN), dan dampak dari situasi keamanan Timur Tengah terhadap Asia. Dalam sebuah konferensi pers di Bandara Internasional Incheon, Menhan Ahn menyatakan kepada pers keyakinannya bahwa pembahasan transfer OPCON dengan Menhan Pete akan berjalan lancar. Menhan Ahn juga menekankan bahwa pengembalian OPCON akan dilakukan secara sistemis, berkala, dan stabil berdasarkan conditions based agreement yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 2015.

Setelah tiba di Washington DC, kedua menhan menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan tujuan dari pertemuan bilateral tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Menhan AS Pete Hegseth menyatakan pertemuan ini merupakan momen penting bagi aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Menhan Pete menambahkan bahwa kedua negara sepakat untuk melakukan aksi tegas untuk mempertahankan kepentingan nasional. Hegseth juga menyatakan komitmen Korea Selatan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan mengambil posisi proaktif dalam menjaga perdamaian Semenanjung Korea merupakan suatu hal penting. Hegseth menganggap langkah tersebut penting karena hal ini selaras dengan Strategi Pertahanan Nasional Amerika Serikat tahun 2026 yang mendorong burden sharing lebih besar dari sekutu. Selain itu Hegseth menyatakan bahwa pertemuan ini akan memperkuat momentum aliansi militer kedua negara sebelum diselenggarakannya dialog pertahanan terintegrasi.

Upaya untuk mengembalikan OPCON Militer Korea Selatan telah menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Lee Jae-Myung sejak tahun 2025. Akan tetapi, upaya ini sempat menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan pandangan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam hal ini Korea Selatan menganggap transfer OPCON sebagai isu kedaulatan dan ketahanan nasional sementara Amerika Serikat memandang hal tersebut sebagai kebutuhan militer. Pandangan ini didukung dengan pernyataan dari Komandan Militer Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) Jenderal Xavier T. Brunson menyatakan kepada Kongres bahwa transfer OPCON kepada pemerintah Korea Selatan harus dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Namun saat ini, upaya tersebut mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat karena mereka ingin negara sekutu mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Load More