Asia

October 3 2024

Kapal Nelayan Vietnam Diserang Di Laut China Selatan

Windriargo Hario Widodo Asia, News China, Laut China Selatan, Sengketa, Vietnam 0

Pada 2 Oktober 2024, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam mengeluarkan pernyataan yang mengecam aksi brutal yang dilakukan oleh kapal aparat keamanan China terhadap awak kapal nelayan Vietnam. Selain itu Kemlu Vietnam juga menekankan kedaulatan yang mereka miliki terhadap Kepulauan Paracel (Hoang Sa) dan Spratly (Truong Sa) sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Insiden ini terjadi pada 30 September 2024 di Kepulauan Paracel, Laut China Selatan yang menyebabkan 10 anggota awak kapal nelayan Vietnam luka akibat dari persenjataan yang digunakan oleh awak kapal China. Berdasarkan pernyataan dari kapten kapal nelayan tersebut Nguyen Than Bien, kapal mereka (QNg 95739 TS) diserang oleh awak kapal China dengan nomor lambung 101 dan 301. Para awak China yang menaiki QNg 95739 TS kemudian memukul awak kapal nelayan, merusak peralatan kapal, dan merampas tangkapan ikan mereka yang menyebabkan kerugian sebesar USD 20,300.

Menanggapi insiden ini, Kemlu China menyatakan insiden tersebut terjadi karena kapal nelayan Vietnam memancing di wilayah teritorial mereka tanpa meminta izin dari aparat keamanan. Selain itu Kemlu China juga menambahkan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas Kepulauan Paracel (Xisha) dan perairan di sekitar kepulauan tersebut. Akan tetapi, Kemlu China menyangkal bahwa awak kapal aparat keamanan mereka melukai awak kapal nelayan Vietnam dan mengklaim bahwa aksi tersebut dilakukan secara profesional. Insiden ini terjadi beberapa minggu setelah Letnan Jendral (Letjen) He Lei menyatakan dalam sebuah forum pertahanan di Beijing bahwa China akan menghancurkan segala bentuk pelanggaran wilayah yang terjadi.

Insiden ini tidak unik karena sejak tahun 2014 terjadi berbagai insiden yang mana China menyerang atau menenggelamkan kapal nelayan Vietnam yang beroperasi di sekitar Kepulauan Paracel, setidaknya 98 kapal nelayan Vietnam telah ditenggelamkan. Hal tersebut menandakan bahwa ketegangan antara China dan Vietnam di Kepulauan Paracel semakin meningkat. China menguasai Kepulauan Paracel pada 19 Januari 1974 setelah Angkatan Laut mereka mengalahkan Angkatan Laut Vietnam Selatan dalam sebuah pertempuran maritim.

September 28 2024

Kapal Perang Jepang Lewati Selat Taiwan, China Protes

Afri Sembiring Asia, News, Security and Defence China, Jepang, Kapal Perang, Protes 0

Pada (25/9/2024), kapal perang Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF), Sazanami, melakukan patroli di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan China. Kapal ini bergerak dari utara ke selatan menuju pelatihan multilateral di Laut China Selatan pada (26/9) bersama kapal Australia, HMAS Sydney dan kapal Selandia Baru, HMNZS Endeavour.

China kemudian meminta agar Jepang tidak mengirim kapal militer melintasi Selat Taiwan demi menjaga kesepakatan prinsip “Satu China”.

“Kami mendesak Jepang untuk menghormati komitmennya dan bertindak bijaksana terkait masalah Taiwan, serta menahan diri dari menyebabkan gangguan pada hubungannya dengan China maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam sebuah konferensi pers.

Lin Jian menyatakan bahwa Jepang telah menyatakan komitmen yang jelas dalam Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972, di mana disebutkan, “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sebagai satu-satunya pemerintah sah di China. RRC menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menolak berkomentar langsung tentang laporan tersebut karena disebutnya sebagai urusan operasi militer, meskipun Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa pelayaran tersebut sesuai hukum internasional, serta Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik.

Adapun surat kabar milik pemerintah China, Global Times, melaporkan bahwa militer China telah melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanan mereka dan menyatakan bahwa situasinya terkendali.

Sebelumnya, China juga sempat menuding Pemerintah Jerman membuat keruh situasi di kawasan dengan melintasi Selat Taiwan, yaitu fregat Wurtemberg dan kapal logistik Frankfurt. Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan menjaga kewaspadaan terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, walau dengan alasan kebebasan berlayar sesuai hukum internasional, yang dianggap perairan internasional, China menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya atas Selat Taiwan.

Sementara itu, Profesor hubungan internasional Universitas La Trobe, Australia, Bec Strating, menyebut pelayaran Jepang ini merupakan bagian dari “pola yang lebih luas dari peningkatan kehadiran angkatan laut negara-negara di Asia maupun luar Asia yang khawatir akan klaim maritim China”, dalam menghadapi taktik ‘zona abu-abu‘ China di Laut China Timur.

ISF_2024_CEO_AirAsia_Tony_Fernandes-2024_09_05-15_17_20_ff4118be6b60b5f28b63cb44a1600235_960x640_thumb

September 7 2024

Masyarakat RI Keluhkan Harga Tiket Pesawat Mahal: CEO AirAsia Agkat Suara

Afri Sembiring Asia, Economy, News Evaluasi, Mahal, Tiket 1

CEO AirAsia, Tony Fernandes, mengungkapkan faktor utama penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurutnya, tingginya harga avtur dan pajak berkontribusi besar pada biaya penerbangan. Avtur merupakan komponen utama yang menyebabkan biaya tinggi, dan di Indonesia, harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga.

“Banyak orang menyalahkan maskapai untuk tarif tiket. Kenyataannya kita harus membayar bahan bakar, kita harus menghadapi nilai tukar, dan itu merupakan kebijakan pemerintah, di luar kendali kita” ujar Fernandes (5/6).

Berdasarkan informasi dari PT Pertamina, harga avtur di Bandara Soekarno Hatta (CGK) pada periode 1-30 September 2024 mencapai Rp13.211,31 per liter. Nilai ini disebut lebih mahal 28% dibandingkan harga avtur dunia.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Seperti diketahui, saat ini hanya PT Pertamina (Persero) yang melakukan bisnis penjualan avtur di dalam negeri. Lebih lanjut, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan juga disebutkan telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan, untuk mencegah praktik monopoli.

Selain avtur, Fernandes juga menyoroti tingginya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku tidak hanya untuk maskapai tetapi juga untuk suku cadang. Ia mengungkapkan bahwa maskapai telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun untuk menghapus pajak pembelian suku cadang tersebut.

Fernandes juga mengkritik kebijakan tarif batas atas dan bawah, yang menurutnya, justru menyebabkan harga tiket semakin mahal karena maskapai cenderung mematok harga maksimum. Ia mengusulkan penghapusan tarif batas atas agar harga tiket lebih kompetitif.

Pada sela agenda Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 di Jakarta (5/9), Ia pun menyampaikan akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membicarakan tentang harga tiket pesawat di Indonesia yang mahal ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga pernah menyoroti tingginya harga tiket pesawat di Indonesia, yang disebutnya sebagai yang termahal kedua di dunia setelah Brasil (11/7). Ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi komponen pembentuk harga tiket, terutama Cost Per Block Hour (CBH) yang memiliki porsi besar dalam penentuan tarif.

Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah berencana mempercepat kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan pembatasan impor barang tertentu. Selain itu, evaluasi akan dilakukan terhadap mekanisme pengenaan tarif rute penerbangan dan kontribusi pendapatan kargo terhadap harga tiket.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas yang bertujuan menurunkan harga tiket pesawat agar lebih terjangkau di Indonesia. Satgas ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

September 5 2024

Kongo dan Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Melalui Pembelian Pesawat

Windriargo Hario Widodo Africa, Asia, Cooperation, Economy, News, Security and Defence Aviasi, Indonesia, kerja sama, Kongo 0

Pada 3 September 2024, dalam sebuah siaran pers, PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak penjualan pesawat N-219 Nurtanio sebanyak lima unit untuk final/end user pemerintah Republik Demokratik Kongo. Penandatanganan kontrak penjualan ini dilakukan oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dan CEO Setdco Group Setiawan Djody. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti di Bali International Convention Center (BICC). Dalam konferensi pers, Amalia menyatakan bahwa kontrak penjualan ini bernilai sekitar USD 66,2 juta atau Rp 1,029 triliun dan merupakan komitmen Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraannya. Selain itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko juga menyatakan bahwa kontrak N-219 dengan Kongo merupakan salah satu wujud konkret dari gelaran HLF MSP yang dilaksanakan pada 1-3 September 2024 di Bali.

Dilansir dari Kontan, Direktur Utama PTDI Gia Amperiawan melihat bahwa Afrika memiliki potensi besar untuk menumbuhkan pasar aviasi karena negara di benua tersebut memerlukan pesawat yang mampu beroperasi dengan infrastruktur yang kurang memadai. Gita juga menyatakan bahwa N-219 memiliki keunggulan untuk beroperasi di Afrika karena pesawat tersebut didesain untuk penerbangan perintis di medan yang sulit. Selain pembelian pesawat, Pemerintah Kongo juga tertarik untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perencanaan pembangunan dengan mengirimkan ahli mereka ke Indonesia. Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Kongo kagum dengan perencanaan pembangunan Indonesia dan mereka ingin mempelajari tahapan-tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan. Lebih lanjut, Suharso juga menjelaskan bahwa Indonesia akan melaksanakan kerja sama dengan Kongo dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Sebelumnya, PTDI juga telah menjual 25 unit pesawat N-219 kepada Cina pada expo The Aero Asia tahun 2023 dan kepada TNI AD sebanyak enam unit di Singapore Airshow pada Februari 2024. Pesawat ini diminati oleh Cina karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan konektivitas daerah pedesaan yang belum berkembang; hal tersebut disampaikan oleh Direktur Linkfield Technologies Patrick Goh dalam keterangan tertulis pada November 2023. Kongo sendiri dengan beberapa negara Afrika lain seperti Madagaskar dan Sudan telah menyampaikan ketertarikan nya untuk membeli N-219 sejak tahun 2018. Sementara itu, PTDI telah menargetkan Benua Afrika sebagai pasar untuk N-219 karena pesawat tersebut cocok untuk kondisi geografi di negara-negara tersebut.

WhatsApp Image 2024-09-03 at 14.46.29_511c1904

September 3 2024

Kerja Sama Media Indonesia dan Media Cina

Windriargo Hario Widodo Asia, Cooperation, Culture, News, Social and Culture Cina, Indonesia, kerja sama, Media 0

Pada 2 September 2024, Duta Besar Indonesia untuk Cina, Djauhari Oratmangun dan berbagai redaktur senior berita menghadiri Forum Media Cina-Indonesia yang dilaksanakan di Beijing dengan tema The Responsibilities and Challenges of Media in The New Era. Dalam pidatonya di forum tersebut, Duta Besar Oratmangun menyampaikan bahwa media memiliki peran yang tidak dapat tergantikan dalam memperdalam hubungan antara kedua negara. Oratmangun berharap bahwa media Cina dan Indonesia dapat lebih cermat dalam memperkenalkan masing-masing negara untuk meningkatkan pemahaman antara kedua masyarakat. Selain itu, Oratmangun juga menyatakan bahwa forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman budaya antaranegara dan hal tersebut dapat berkontribusi dalam penguatan ketiga pilar (sosial, budaya, dan hubungan masyarakat) antara kedua negara.

Menanggapi pidato yang disampaikan oleh Dubes Indonesia, Wakil Presiden dari Academy of Contemporary China and World Studies (ACCWS) Fan Daqi menyatakan bahwa kerja sama media yang dilakukan antara Indonesia dan Cina selama beberapa tahun terakhir telah mendekatkan hubungan antara masyarakat kedua negara. Fan juga menambahkan bahwa media kedua negara harus bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat agar narasi palsu yang dibuat oleh negara-negara yang ingin menghambat kerja sama antara Cina dan Indonesia dapat terbantahkan. Menanggapi hal tersebut, direktur pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Irfan Junaidi menyoroti kerja sama yang dilakukan antara ANTARA dan Xinhua News menunjukan kedekatan hubungan bilateral antara Cina dan Indonesia.

Forum Media Cina-Indonesia sendiri telah dilaksanakan dua kali, pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam forum ini, terdapat diskusi yang membahas tentang bagaimana media massa kedua negara dapat menggunakan kemajuan teknologi. Selain itu, forum ini juga mendorong para redaksi senior dari kedua negara untuk memberikan pandangan mereka secara objektif tentang hubungan bilateral untuk menginformasikan kepada publik tentang kerja sama terkini yang sedang dijalankan oleh kedua negara.

August 28 2024

Indonesia Siap Gelar Indonesia-Africa Forum Kedua dan Mencapai Hasil Nyata

Afri Sembiring Africa, Asia, Cooperation, News Africa, Bali, Forum, Indonesia 0

Pemerintah Indonesia terus memperkuat persiapan untuk penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2, yang akan berlangsung pada 1-3 September 2024 di Hotel Mulia Bali. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Nugraha Mansury, menjelaskan bahwa forum ini akan membahas empat isu utama: ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan mineral, yang mencerminkan agenda pembangunan bersama antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

Pahala menyebutkan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki kebutuhan pangan yang tinggi, dengan lahan yang luas dan iklim yang mendukung, sehingga diharapkan dapat terjalin kerja sama dalam perdagangan dan rantai pasok pangan, pupuk, serta pengembangan biofuel. Dalam aspek ketahanan kesehatan, Pahala menekankan pentingnya kerja sama dalam pengembangan dan produksi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan, mengingat tingginya kebutuhan di kedua kawasan. Di sektor energi, Pahala menjelaskan bahwa Indonesia dan Afrika perlu memastikan ketahanan energi bersama, dengan Afrika sebagai potensi sumber energi minyak dan gas, serta peluang untuk mengembangkan energi terbarukan bersama Indonesia. Selain itu, dalam hal ketahanan mineral, Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral penting seperti nikel, kobalt, grafit, dan mangan yang diperlukan untuk transisi energi, khususnya dalam produksi komponen dan baterai kendaraan listrik.

IAF ke-2 ini akan mengundang 28 kepala negara/pemerintahan dari Afrika dan melibatkan sekitar 855 peserta dari berbagai negara. Forum ini juga akan digelar bersamaan dengan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-pihak (High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships), hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, yang diperkirakan akan menarik hingga 1.500 delegasi dari negara-negara Afrika serta Global South lainnya.

Sejauh ini, enam kepala negara dari Zimbabwe, Rwanda, Ghana, Liberia, Eswatini, dan Zanzibar yang mewakili Tanzania, telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Selain itu, 11 menteri dari negara-negara Afrika juga telah menyatakan kesediaan mereka sebagai pembicara di acara ini.

Pelaksanaan IAF ke-2 ini mengusung tema ‘Semangat Bandung untuk Agenda 2063 Afrika’ dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan konkret antara Indonesia dan Afrika. Hubungan yang erat ini menjadi dasar yang kuat bagi kedua pihak untuk mewujudkan potensi besar dalam pembangunan bersama.

Disamping itu, dalam rapat bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Indonesia Africa Forum menghasilkan dampak nyata, serta meminta Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan dan keamanan selama acara berlangsung, mengingat banyaknya kepala negara dan pemimpin yang akan hadir dalam forum ini.

kerja-sama-pertahanan-indonesia-dan-australia-akan-lebih-ambisius-apa-maksudnya

August 26 2024

Mengurai Risiko dan Langkah Indonesia dalam Pakta Pertahanan bersama Australia

Afri Sembiring Asia, Cooperation, History, Politics, Security and Defence, Think Arms Race, Australia, Cooperation, Indonesia, Security Dilemma 0

Indonesia dan Australia dikabarkan telah menandatangani pakta pertahanan pada 20 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pakta ini diyakini bertujuan untuk mempererat hubungan pertahanan antara kedua negara dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik mencakup latihan militer bersama, penugasan tentara, dan kerja sama maritim di Laut Cina Selatan. Analis pertahanan Khairul Fahmi juga menilai bahwa pakta ini penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas regional.

Adapun disamping keyakinan bahwa hubungan antara kedua negara tersebut untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kerjasama keduanya juga menimbulkan beberapa risiko, baik dari politik maupun segi militer. Negara-negara tetangga, terutama yang berada di kawasan Asia-Pasifik, mungkin melihat pakta ini sebagai ancaman atau bentuk aliansi militer yang dapat memicu ketegangan regional, dan dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain di kawasan, seperti Tiongkok, yang mungkin merasa tidak senang dengan peningkatan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia.

Peningkatan kerjasama militer dapat memicu perlombaan senjata atau meningkatkan ketidakstabilan[1] di kawasan jika negara-negara lain merespons dengan memperkuat militer mereka, dan dapat menambah kompleksitas dalam penanganan isu-isu keamanan regional dan meningkatkan kemungkinan intervensi atau konflik, terutama jika melibatkan isu-isu sengketa wilayah, seperti isu Laut Cina Selatan.

Selain dapat memicu perlombaan senjata, situasi ini juga dapat disebut menimbulkan security dilemma[2] di mana tindakan yang diambil oleh satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat, secara tidak sengaja, menyebabkan ketidakamanan di negara lain, yang seringkali memicu respon yang menambah ketegangan dan potensi konflik, meskipun tujuan awalnya adalah untuk menciptakan keamanan, seperti halnya pakta pertahanan Indonesia dan Australia.

Risiko dalam Rivalitas di Kawasan

Ditengah rivalitas negara besar seperti China dan Amerika Serikat dikawasan, disertai juga dengan kehadiran AUKUS, Cina mungkin melihat peningkatan kerjasama militer Indonesia-Australia sebagai ancaman terhadap pengaruhnya. China mungkin akan meningkatkan kehadiran militer atau diplomasi mereka di Asia-Pasifik, yang pada gilirannya memicu reaksi dari negara-negara lain, dan begitu seterusnya. Negara-negara ASEAN lainnya juga mungkin merespons dengan meningkatkan kemampuan militer mereka atau memperkuat aliansi mereka untuk menjaga keseimbangan kekuatan yang dapat menyebabkan perlombaan senjata atau ketegangan yang tidak diinginkan. Keberadaan pakta pertahanan ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan negara-negara lain yang mungkin khawatir bahwa kerjasama ini akan mengubah dinamika kekuatan di kawasan atau bahkan mengarah pada strategi yang lebih agresif.

Bagaimana Langkah Indonesia?

Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah strategis dalam hal memastikan kepentingan nasionalnya terjaga dan hubungan internasionalnya tetap stabil ditengah kerjasama pakta pertahanannya dengan Australia yang dapat berimplikasi pada situasi regional yang lebih luas. Indonesia harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pakta pertahanan dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik, termasuk latihan militer bersama, penempatan personel militer, dan kerja sama maritim di Laut Cina Selatan. Untuk menghindari kejutan geopolitik yang tidak diinginkan, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam konteks ketegangan yang ada di kawasan Indo-Pasifik serta memantau perkembangan di Laut Cina Selatan dan reaksi dari negara-negara lain seperti Cina terkait perjanjian ini.

Selanjutnya, menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak terkait, termasuk negara-negara tetangga dan mitra internasional lainnya, juga penting untuk menghindari misinterpretasi. Diplomasi yang aktif akan menjadi alat yang ampuh untuk membantu Indonesia mengelola hubungan bilateral dengan Australia serta dengan negara-negara lain di kawasan. Disamping itu, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan dari kerja sama dengan Australia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan domestik, baik dalam hal teknologi militer, latihan, maupun interoperabilitas antara angkatan bersenjata. Penguatan ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi tantangan keamanan di kawasan.

Menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif dari pakta pertahanan, seperti perubahan dinamika regional atau potensi konflik dengan negara lain yang mungkin merasa terancam oleh perjanjian tersebut, juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Indonesia perlu melakukan penilaian dan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak dari pakta pertahanan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan, yang berguna untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut terus memenuhi tujuan strategis Indonesia dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan geopolitik.

Berdasarkan pernyataan Prabowo Subianto sebagai menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih RI, Indonesia akan tetap non-blok di bawah kepemimpinannya dan akan tetap berada di antara kelompok negara yang tidak ingin secara resmi bersekutu dengan atau melawan blok kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Prabowo menyebutkan bahwa “Indonesia tidak memiliki persepsi ancaman yang sama seperti Australia terhadap Cina”. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan pakta pertahanan dengan Australia untuk memperkuat posisinya di kawasan sambil tetap menjaga kestabilan dan keamanan nasional.

[1] Utami, Saskia Tasnim. “Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS .” JURNAL KETAHANAN NASIONAL, 2022: 199-221.

[2] Wivel, A. (2011). Security Dilemma. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), InternationalEncyclopedia of Political Science (Vol. 7, pp. 2389-91). Thousand Oaks, Californien: SAGE Publications. DOI:http://dx.doi.org/10.4135/9781412959636.n549

WhatsApp Image 2024-08-23 at 19.03.12 (1)

August 23 2024

Menlu Indonesia Menghadiri JCBC Ke-5

Windriargo Hario Widodo Asia, Cooperation, News Cambodia, China, Cooperation, Indonesia, International 0

Pada 22 Agustus 2024, menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi datang ke Beijing bertemu dengan menteri luar negeri Cina Wang Yi untuk membahas kerja sama antara Cina dan Indonesia dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-5 yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 24 Agustus 2024. Berdasarkan pernyataan dari kementerian luar negeri Cina, kunjungan Menlu Retno ke Beijing dilakukan atas undangan dari Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi untuk membahas tentang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina.

Menanggapi kunjungan ini, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning menyatakan bahwa Beijing mengharapkan hubungan Cina-Indonesia dapat terus berkembang secara pesat dengan signifikansi strategis yang lebih besar. Selain itu, Mao juga menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Cina sudah mempertahankan momentum yang kuat dengan komunikasi terus menerus yang memperdalam kepercayaan dan kemajuan berkelanjutan untuk membangun komunitas masa depan. Sementara itu, Menlu Retno menekankan bahwa Cina merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia dan Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan investasi dari Beijing akan tetapi, investasi ini akan disesuaikan berdasarkan pertimbangan kepentingan rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Menlu Retno menemui Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Chenda di Phnom Penh untuk membahas tentang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Kamboja. Menlu Retno juga membahas tentang permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan online scamming di Kamboja. Solusi menangggulangi permasalahan itu, menlu Retno menekankan pentingnya pembuatan sebuah mekanisme bilateral antara Jakarta dan Phnom Penh untuk mengatasi TPPO secara efisien dan lebih efektif. Selain itu, menlu Sok Chenda juga menyatakan bahwa Kamboja tertarik untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia untuk membeli beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia seperti helikotper dan senjata ringan. Menanggapi hal tersebut, menlu Retno mengajak Kamboja untuk berpartisipasi dalam ekspo pertahanan Indo Defense serta berkunjung ke beberapa industri pertahanan Indonesia seperti PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia.

WhatsApp Image 2024-08-23 at 09.22.22_014ffe71

August 22 2024

Indonesia Dan Australia Menandatangani Pakta Pertahanan

Windriargo Hario Widodo Asia, News, Security and Defence Australia, Cooperation, Defense, Indonesia 0

Pada 20 Agustus 2024, menteri pertahanan dan presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dengan perdana menteri Australia Anthony Albanese menandatangani sebuah pakta pertahanan antara Indonesia dan Australia. Dalam konferensi pers di Canberra, Anthony mengatakan bahwa pakta pertahanan ini merupakan sebuah penanda vital bagi kedua negara untuk saling mendukung keamanan masing-masing dan menjaga stabilitas kawasan. Prabowo juga menyatakan bahwa dia ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Canberra karena Indonesia memerlukan bantuan Australia dalam beberapa sektor seperti pertanian dan pencekalan perdagangan narkoba internasional. Sementara itu, menteri pertahanan Australia Richard Marles menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu perjanjian yang paling signifikan yang ada antara kedua negara.

Pakta yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia merupakan perjanjian yang mengikat secara internasional. Pakta ini diperkirakan akan memiliki beberapa ketentuan yang akan mengatur tentang latihan militer bersama, penugasan tentara Australia ke Indonesia dan sebaliknya, serta kerja sama maritim yang lebih komprehensif di Laut Cina Selatan. Selain itu, analis pertahanan Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menganggap bahwa pakta ini penting karena selain untuk menjaga keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik, kerja sama ini juga sangat berguna untuk menjaga stabilitas regional.

Pakta pertahanan ini sudah dibicarakan oleh Jakarta dan Canberra sejak Februari tahun 2023 lalu walaupun ada saat itu Indonesia dan Australia mengalami peningkatan ketegangan yang terbentuk akibat dari pengumuman AUKUS. Akan tetapi, kedua negara tetap menginginkan kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif dan ambisius karena menurut Prabowo, hal tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, menteri pertahanan Australia Richard Marles juga menyatakan bahwa kerja sama pertahanan baru antara Indonesia dan Australia memiliki peluang besar bagi militer kedua negara untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki satu sama lain untuk latihan bersama.

August 21 2024

Transfer Teknologi Indonesia Dalam Program KFX Berkurang

Windriargo Hario Widodo Asia, News, Security and Defence Defense, Indonesia, kerja sama, Korea Selatan, Military 0

Pada 16 Agustus, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa kontribusi Indonesia terhadap program pesawat tempur KFX/KF-21 Boromae diturunkan dari 1.6 triliun won menjadi 600 miliar won. Penurunan kontribusi ini diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran yang sering terjadi dengan pihak Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia untuk mengurangi kontribusi nya dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 tersebut. Selain keterlambatan pembayaran yang sering terjadi, terdapat juga permasalahan tentang pencurian teknologi dan pencurian data yang dilakukan oleh teknisi dan insinyur Indonesia yang menyebabkan Seoul ragu dengan komitmen yang diberikan oleh Jakarta terhadap program pesawat tempur tersebut.

Sebelumnya, Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama ini dengan skema cost sharing dimana Jakarta dan Seoul memiliki kesepakatan untuk membagi biaya pengembangan program tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, Korea Selatan akan menanggung 80% dari keseluruhan biaya pengembangan sementara Indonesia hanya menanggung 20% dari biaya pengembangan. Indonesia sendiri mengikuti program ini di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada tahun 2010 dan pengiriman teknisi dan insinyur pada tahun 2011. Setelah program pengembangan KFX rampung, PT. Dirgantara Indonesia akan mengakuisisi sekitar 50 pesawat untuk melengkapi tiga skadron tempur. Program ini diharapkan dapat memberikan TNI AU pesawat tempur generasi 4.5 pada tahun 2026.

Akan tetapi, sejak 2017, Indonesia mengalami berbagai macam kendala yang pada akhirnya mendorong Jakarta untuk menegosiasikan ulang kontribusi mereka kepada program tersebut. Beberapa kendala yang yang dihadapi adalah keterlambatan pembayaran akibat berbagai faktor dan permasalahan tentang hak ekspor dan transfer of technology. Permasalahan tentang keterlambatan pembayaran sendiri merupakan isu yang terus muncul dalam kontribusi Indonesia terhadap program KFX dari tahun 2019-2024 sehingga membuat Seoul mempertanyakan komitmen Jakarta terhadap program tersebut. Keterlambatan pembayaran ini pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan kontribusinya terhadap program KFX dengan menurunkan cost sharing yang sebelumnya 1.6 triliun won menjadi 600 miliar won. Dilansir dari Yonhap, penurunan kontribusi yang dilakukan Indonesia berarti transfer of technology yang dilakukan akan berkurang karena dalam perjanjian sebelumnya, Jakarta sepakat untuk membayar 1.6 triliun won untuk mendapatkan satu prototipe dan teknologi canggih.