Menu

Asia

WhatsApp Image 2025-01-17 at 08.58.03

Dua Tahun Sejak Operasi 1027: Perkembangan Terkini Dan Tantangan Bagi NUG

, , , , , 0

Pada 27 Oktober 2023 pasukan pemberontak Myanmar yang tergabung dalam Aliansi Tiga Bersaudara (3BA) melancarkan Operasi 1027, sebuah serangan militer yang telah berhasil membebaskan puluhan pemukiman di Negara Bagian Shan dan Negara Bagian Arakan/Rakhine dari cengkraman rezim junta militer Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dipimpin oleh Jendral Senior Min Aung Hlaing. Setelah 3BA melancarkan Operasi 1027, kelompok pemberontak di berbagai wilayah Myanmar melancarkan serangan serupa yakni Operasi 1107, Operasi 1111, dan Operasi 0307. Saat ini ketiga serangan tersebut berhasil membebaskan ratusan pemukiman dan mengurangi kendali yang dimiliki oleh SAC di negara bagian tersebut. Dari ketiga serangan tersebut, Operasi 0307 yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Kachin (KIA) dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) merupakan serangan terbaru yang dilancarkan oleh para pemberontak.

Sejauh ini serangan dilancarkan KIA dan PDF telah berhasil membebaskan berbagai kotakecil di perbatasan utara Myanmar-China seperti Sadung/Sadon, Pang War, Lweje, dan Laiza. Pembebasan seluruh kota kecil tersebut merupakan kemenangan signifikan bagi KIA-PDF karena hal tersebut mengurangi jalur perdagangan antara SAC dan China. Berkurangnya jalur perdagangan antara SAC dan China merupakan sebuah keuntungan karena hal tersebut akan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian SAC karena volume perdagangan antara China dan Myanmar akan berkurang sehingga pendapatan junta militer pada akhirnya tergerus. Selainmembebaskan kota perbatasan, pasukan pemberontak KIA-PDF juga membebaskan Desa Singtawn yang merupakan pemukiman strategis karena desa tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan batu giok. Dalam pertempuran untuk membebaskan seluruh pemukiman tersebut, pasukan pemberontak KIA-PDF juga berhasil mendapatkan kemenangan penting dengan menghancurkan pasukan pembantu SAC yaitu milisi Tentara Demokratik Baru-Kachin (NDA-K) yang sebelumnya mengendalikan kota perbatasan kecil Kan Paik Ti di perbatasan utara Myanmar-China.

Sementara itu di Negara Bagian Arakan/Rakhine, Selatan Myanmar pasukan pemberontak Tentara Arakan (AA) berhasil menguasai sebagian besar pemukiman di wilayah tersebut. Kemenangan terbaru bagi AA terjadi pada akhir Desember 2024 pada saat mereka berhasil menguasai markas Komando Daerah Militer (Kodam) Rakhine yang berada di Kota Praja Ann. Setelah menguasai markas tersebut AA menawan beberapa petinggi Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang tidak bisa melarikan diri seperti Wakil Komandan Kodam Brigadir Jendral (Brigjen) Thaung Tun dan Kepala Staf Operasional Kodam Brigjen Kyaw Kyaw Than. Kemenangan ini merupakan sebuah perkembangan positif bagi AA karena hal ini menandakan bahwa kendali SAC di Negara Bagian Arakan/Rakhine hampir runtuh. Klaim ini diperkuat dengan perekrutan paksa yang dilakukan SAC terhadap etnis Rohingya untuk membangun ulang pasukan mereka yang sebagian besar telah dihancurkan atau melarikan diri akibat dari serangan AA. Akan tetapi perekrutan paksa ini merupakan sebuah pisau dua arah bagi SAC karena etnis Rohingya sebelumnya merupakan salah satu kelompok etnis tertindas di Myanmar. Hal ini terlihat pada tahun 2017 saat Tatmadaw meluncurkan kampanye pembantaian terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa. Oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa perekrutan paksa etnis Rohingya dapat menggerus kekuatan SAC karena mereka tidak ingin bertempur dengan militer yang menghancurkan hidup mereka. Akan tetapi etnis Rohingya juga kurang enggan membiarkan AA menguasai Negara Bagian Rakhine/Arakan karena pandangan mereka terhadap Rohingya lebih buruk dibandingkan SAC.

Hal ini merupakan sebuah isu bagi pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang pada tahun 2023 menyatakan etnis Rohingya merupakan bagian dari Myanmar berdasarkan asas kewarganegaraan ius soli. Pernyataan ini merupakan sebuah perkembangan positif bagi etnis Rohingya karena dalam pernyataan tersebut NUG menghapuskan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang diskriminatif sehingga mereka secara sah diakui sebagai warga negara Myanmar. Akan tetapi kelompok anti-junta yang memiliki pandangan negatif terhadap etnis Rohingya seperti AA merupakan tantangan bagi NUG karena jika dibiarkan hal tersebut dapat merusak persatuan yang saat ini dimiliki oleh para kelompok pemberontak dan stabilitas Myanmar setelah junta dikalahkan. Resolusi untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak mudah akan tetapi NUG dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketegangan antara AA dan etnis Rohingya. Hal ini dapat dilakukn dengan membentuk sebuah forum untuk mengakomodasi keresahan kedua kelompok yang diharapkan dapat membentuk jembatan rekonsiliasi.  

Selain tantangan internal seperti yang dihadapi di Negara Bagian Arakan/Rakhine, NUG juga harus menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti China yang semakin gencar dalam mendukung rezim Min Aung Hlaing. Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan organisasi tentara bayaran seperti Wagner PMC yang bertugas untuk menjaga proyek Belt and Road Initiative China di Myanmar. Selain itu China juga meningkatkan penjualan senjata ke SAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan penjualan pesawat tempur FTG-2000 yang digunakan oleh Angkatan Udara Myanmar untuk menghancurkan pemukiman warga sipil. Untuk menghadapi tantangan ini hal utama yang perlu dilakukan NUG adalah untuk meningkatkan kapabilitas mereka dengan menambah stok persenjataan berat dan force multiplier seperti artileri, mortir, FPV drone, dan rudal pertahanan udara (MANPADS). Selain itu pasukan pemberontak seperti PDF, KIA, dan AA harus menyesuaikan taktik agar mereka dapat bersembunyi dari pesawat tempur SAC.

Fakta-fakta-Presiden-Korea-Selatan-Ditangkap-Ribuan-Petugas-Dikerahkan-Pertama-Kali-dalam-Sejarah

Presiden Korea Selatan Resmi Ditangkap imbas Kisruh Darurat Militer

, , , , , , , 0

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi ditangkap oleh Badan Investigasi KriminalNasional (CIO) pada Rabu (15/01) atas tuduhan pemberontakan. Ia dikenai pasal “memimpinpemberontakan” terkait upayanya mendeklarasikan darurat militer pada Desember lalu, yang sempat membuat gempar negeri Ginseng tersebut.

Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan ini “ilegal” karena diterbitkan oleh pengadilanyang yurisdiksi hukumnya keliru. Pihak Yoon juga bersikeras tim investigator tak berhak secarahukum menginterogasi sang presiden. Dalam sebuah pesan video, Yoon juga menyatakan takmenerima legalitas perkara hukum yang ditujukan padanya, tapi mengaku tunduk untuk“mencegah pertumpahan darah“.

Deklarasi darurat militer yang ditetapkan Yoon sebelumnya dituding melanggar konstitusi Korea Selatan. Keputusan tersebut dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya di tengahketidakstabilan politik, menyusul turunnya tingkat kepercayaan publik terhadappemerintahannya. Oposisi dan kelompok masyarakat sipil menganggap tindakan tersebut sebagaiancaman serius terhadap demokrasi negara itu.

Situasi di Seoul memanas saat ribuan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya untukmenghadang polisi. Bentrokan kecil sempat terjadi, namun berhasil diredam oleh pasukankeamanan. Di sisi lain, kelompok anti-Yoon turun ke jalan merayakan penangkapannya sambilmenyerukan penguatan supremasi hukum.

Penangkapan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seorang presidenyang masih menjabat ditahan atas tuduhan pemberontakan di Korea Selatan. Langkah ini disebutsebagai upaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan penegakan hukum berjalan adil.

Mahkamah Konstitusi Korsel saat ini sedang menilai keabsahan pemakzulan tersebut. Jika sah, Yoon akan lengser, tetapi jika tidak dia kembali melenggang ke kursi kepresidenan

Proses hukum tersebut akan menentukan nasib Yoon Suk Yeol, sekaligus memberikan dampakterhadap masa depan politik Korea Selatan. Banyak pihak berharap proses ini dapat membawakembali stabilitas dan memperkuat sistem demokrasi negara tersebut.

BRICS-2024_01_03-13_53_10_dfae013cfb0950fdfc4f139975d2ffff_960x640_thumb

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Langkah Strategis atau Tantangan Baru terhadap AS?

, , , , , 0

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum ekonomi yang dipelopori oleh Rusia dan China pada Senin (6/1). Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brasil dalam rilis resmi, yang menegaskan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui konsesi bagi Indonesia untuk bergabung. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini menandai langkah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan: apakah ini adalah langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, atau menjadi tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) di tengah rivalitas global yang semakin tajam?

Langkah Strategis dalam Rivalitas Global

BRICS, berfungsi sebagai alternatif bagi institusi global yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki sepuluh anggota dan semakin memperkuat posisinya sebagai forum penting bagi negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara Barat melalui organisasi seperti OECD. Prabowo menekankan bahwa keanggotaan ini adalah bagian dari upaya untuk memimpin Global South dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun langkah ini menawarkan peluang baru, para pengamat memperingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat mempersulit hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. AS selama ini merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan, keamanan, dan investasi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan proteksionis yang mungkin diterapkan oleh pemerintahan baru AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari AS maupun sekutunya terkait status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Namun, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah memperingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif pada anggota BRICS sebagai langkah untuk menekan upaya mereka mengurangi dominasi dolar AS.

Menurut Radityo Dharmaputra, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memicu kecurigaan dari AS dan sekutunya. Ia menilai bahwa posisi Indonesia dalam BRICS akan lebih terlihat sebagai bagian dari poros China-Rusia, bukan pemimpin Global South yang netral. Sementara itu, Sya’roni Rofii dari Universitas Indonesia menilai kecil kemungkinan embargo atau pembatasan kerja sama dari Barat terhadap Indonesia. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan India dan Afrika Selatan, yang tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS meski menjadi anggota BRICS.

Dari sisi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Afrika dan Amerika Selatan, memperkuat hubungan dengan India dan Rusia, serta mendalamkan kerja sama dengan China—mitra dagang terbesar Indonesia. Namun demikian, langkah ini juga membawa risiko, terutama jika rivalitas AS-China semakin memanas. Dampak potensial meliputi arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang hingga ancaman terhadap industri manufaktur domestik akibat membanjirnya produk murah dari China. Selain itu, rumortentang mata uang khusus BRICS telah dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi antaranggota masih menggunakan mata uang nasional atau dolar AS.

Tekanan terhadap Prinsip Non-Blok

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga memunculkan kekhawatiran terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pengamat Radityo Dharmaputra memperingatkan bahwa langkah ini dapat menggeser posisi Indonesia dari non-blok menuju poros tertentu, terutama karena BRICS sering dianggap sebagai aliansi geopolitik yang dipimpin China dan Rusia. Namun, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Sugiono, menegaskan bahwa keanggotaan ini tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan dengan BRICS dan negara-negara Barat.

Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto telah menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris. Media internasional, seperti The Straits Times, bahkan menyebut Prabowo sebagai “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia. Namun demikian, Radityo menilai bahwa intensitas kunjungan diplomatik ini belum cukup untuk menunjukkan penguatan substansi diplomasi Indonesia. Evaluasi terhadap manfaat material maupun reputasi dari langkah-langkah ini masih diperlukan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat, ada beberapa rekomendasi yang kemudian diberikan sebagai langkah mitigasi:

• Menginisiasi kerja sama Global South melalui forum seperti G77 atau Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), tanpa melibatkan negara-negara besar seperti Rusia.
• Memperkuat kolaborasi dengan kekuatan menengah, seperti Turki, Australia, atau Uni Eropa, melalui forum seperti MIKTA: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, atau inisiatif lain yang menjembatani rivalitas AS-China.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga posisinya sebagai negara yang bebas aktif, sekaligus memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kerja sama globalnya. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi langkah berani dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang sukses atau malah memunculkan tantangan baru, waktu lah yang akan membuktikan.

Foreign Affairs Minister Sugiono delivers his annual statement in Jakarta on Friday (Jakarta 10, 2025). (ANTARA/Cindy Frishanti)

Menlu Sugiono: Indonesia Prioritaskan Kesatuan dan Sentralitas ASEAN

, , , , 0

Pada Jumat (10/01/2025), Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengedepankan kesatuan dan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sentralitas ASEAN merujuk pada penghormatan negara-negara terhadap norma ASEAN seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mendukung perdamaian dan kerja sama ASEAN. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa poin penting yang disampaikan, seperti rencana Indonesia untuk terus mengembangkan kerja sama pertahanan strategis terutama berkaitan dengan keamanan maritim dan keamanan perairan.

Selain itu, Menlu RI Sugiono juga menekankan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan melalui dialog damai dan mengadvokasi aturan dan peraturan (code of conduct) antara ASEAN dan China. Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan, namun tensi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia sering meningkat dikarenakan kontak dengan pasukan penjaga perairan China. 

Klaim Beijing yang luas atas jalur perairan tersebut, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global, sering kali berbenturan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina, sehingga memicu perselisihan yang sering terjadi.

“Secara geostrategis, Indonesia berada dekat dengan sumber konflik regional, yaitu Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian konflik secara damai,” ujar Sugiono. Ia menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sentralitas ASEAN dan dialog konstruktif mengenai kode etik. Pernyataan ini muncul ketika Indonesia berusaha untuk memperkuat posisinya dalam hal kedaulatan dan keamanan maritim di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk di wilayah Asia Pasifik. Salah satu upaya lain guna mendukung perdamaian dan keamanan yakni terus mengirimkan pasukan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini Indonesia menjadi negara yang mengirimkan pasukan perdamaian terbanyak ke lima yakni sebanyak 2,736 anggota tersebar di delapan misi perdamaian PBB.

Sugiono juga membahas posisi Indonesia terhadap isu Palestina, menekankan akan mendukung perdamaian pada konflik Gaza dan mendukung gencatan senjata serta menekan tanggung jawab Israel atas perannya di konflik tersebut.

 

Bergabungnya Indonesia ke BRICS

Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, merinci rencana-rencana Indonesia untuk memperluas kemitraan perdagangan dan memperkuat posisi internasionalnya. Prioritas utama termasuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra-mitra non-tradisional di Afrika dan Pasifik. Sugiono menyoroti keanggotaan Indonesia di blok BRICS – yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Iran, Mesir, dan Afrika Selatan – sebagai penguatan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, bukan sebagai pergeseran dalam keberpihakan internasional.

Kementerian Luar Negeri Brasil mengukuhkan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, menekankan tujuan bersama untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan membina kerja sama di negara-negara Selatan. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai langkah penting dalam upaya-upaya Indonesia untuk membentuk struktur global yang lebih adil sambil memajukan kepentingan ekonomi dan diplomatiknya.

Meskipun banyak yang mempertanyakan sikap Indonesia, namun Indonesia memastikan akan berupaya menjembatani negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik dan mencegah konflik geoekonomi dan geopolitik. Upaya ini akan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Asta Cita sebgai panduan strategis negara.

66d90c08a2731

Upaya Melindungi Generasi Muda Australia: Kontroversi dan Tantangan Larangan Media Sosial untuk Anak

, , , , 0

Australia telah mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, dan X (sebelumnya Twitter). Undang-undang ini disetujui oleh DPR pada 27 November 2024 dan Senat pada 28 November 2024. Dalam peraturan tersebut, anak-anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun media sosial. Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini pun dapat dikenakan denda hingga AU$50 juta atau sekitar Rp516 miliar. Adapun uji coba untuk metode pencegahan akses anak-anak ke media sosial akan dijadwalkan mulai Januari 2025, sementara larangan resmi akan diberlakukan satu tahun setelahnya.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak, serta memberikan pelindungan dari dampak negatif media sosial. Namun, langkah ini memicu reaksi beragam. Sementara banyak pihak mendukungnya sebagai langkah pelindungan generasi muda, sejumlah aktivis hak digital mengkritik kebijakan tersebut. Mereka menilai larangan ini mungkin tidak efektif dan berpotensi mengesampingkan manfaat positif media sosial dalam hal pendidikan serta interaksi sosial.

Australia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan usia ini secara total tanpa pengecualian izin orang tua, berbeda dengan kebijakan di negara lain seperti Prancis dan beberapa wilayah di Amerika Serikat yang masih memberikan syarat tertentu. Langkah ini bertujuan melindungi kesehatan mental dan fisik anak-anak Australia, dengan menekankan bahwa tanggung jawab ada pada platform, bukan pada orang tua atau anak-anak.

Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai bagaimana platform akan memverifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke sudut internet yang kurang aman. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai verifikasi usia pengguna tanpa melanggar privasi. Platform tidak diizinkan untuk meminta bukti identitas seperti KTP digital, yang dapat menyulitkan mereka dalam memastikan bahwa pengguna memenuhi batas usia minimum. Beberapa pihak juga mencemaskan bahwa kebijakan ini dapat mendorong anak-anak beralih ke “sudut gelap internet,” di mana mereka mungkin lebih rentan terhadap risiko keamanan online. Pemerintah Australia menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk mendukung orang tua dan melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, seperti risiko kesehatan mental dan paparan konten yang tidak pantas.

Langkah pelindungan kesehatan mental

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, namun dampaknya terhadap kesehatan mental sering kali menimbulkan kekhawatiran. Salah satu isu utama adalah tekanan dan perbandingan sosial yang muncul dari paparan unggahan kehidupan yang tampak sempurna. Hal ini dapat membuat individu merasa rendah diri atau tidak memadai, sehingga memicu perasaan cemas dan depresi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali menyebabkan kecanduan, yang tidak hanya berdampak pada waktu yang dihabiskan tetapi juga mengganggu keseimbangan kehidupan nyata dan kualitas tidur. Cahaya layar gawai, terutama saat digunakan sebelum tidur, menghambat produksi hormon melatonin yang penting untuk istirahat yang optimal, sehingga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.

Fenomena seperti cyberbullying juga menambah beban psikologis pengguna. Anonimitas di media sosial sering digunakan untuk melakukan pelecehan, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang. Tak hanya itu, melihat unggahan orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia dapat mengikis rasa percaya diri, menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, dan meningkatkan risiko depresi serta kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan media sosial lebih dari tiga jam per hari memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan mental. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali juga berpotensi menghilangkan kontrol atas waktu, mengabaikan aktivitas dunia nyata, dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan.

Pengesahan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan platform media sosial oleh pemerintah Australia merupakan langkah berani untuk melindungi kesehatan mental generasi muda. Meskipun memiliki tujuan yang jelas, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan verifikasi usia tanpa melanggar privasi pengguna. Larangan meminta dokumen identitas seperti KTP digital membuat perusahaan teknologi harus mencari solusi inovatif yang tidak mengancam privasi data,diiringi dengan adanya kekhawatiran bahwa pembatasan ini dapat memicu anak-anak mencari alternatif di sudut internet yang kurang aman atau menggunakan akun palsu.

Tantangan lainnya adalah dampak terhadap akses anak-anak ke manfaat positif media sosial. Platform ini dapat menjadi alat edukasi, eksplorasi minat, dan koneksi sosial yang bermanfaat. Tanpa strategi mitigasi, kebijakan ini dapat mengesampingkan manfaat tersebut, terutama bagi anak-anak yang menggunakannya secara sehat dan bertanggung jawab.

Kebijakan ini memicu reaksi beragam. Pendukungnya memuji langkah ini sebagai perlindungan terhadap generasi muda dari risiko jangka panjang. Namun, para kritikus, termasuk aktivis hak digital, menilai kebijakan ini terlalu keras dan berpotensi tidak efektif dalam mengatasi akar masalah. Mereka mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang, seperti peningkatan literasi digital dan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat.

Australia menjadi pelopor dalam pembatasan usia yang total tanpa pengecualian izin orang tua. Langkah ini menarik perhatian global dan dapat memengaruhi negara lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, namun dengan tetap memikirkan solusi agar manfaat positif yang bisa didapatkan dari media tersebut dapat tetap didapatkan dengan cara aman lainnya.

han-duck-soo_169

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Han Duck-soo Menjadi Pemimpin Sementara

, , , , , , 0

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan oleh parlemen dan diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornyamenerima deklarasi pemakzulan dari Majelis Nasional pada Sabtu (14/12). Sebanyak204 anggota parlemen, yang merupakan mayoritas, menyetujui mosi pemungutansuara tersebut.

Pasca pemakzulan Yoon, Perdana Menteri Han Duck-soo diangkat sebagai presidensementara Korea Selatan. Han, seorang teknokrat berpengalaman dengan reputasi nasional, diharapkan mampu menjalankan tugas ini dengan baik.

Pada Minggu (15/12), Han Duck-soo berupaya menenangkan sekutu internasional dan mengurangi ketegangan pasar keuangan. Dalam percakapan telepon dengan PresidenAmerika Serikat, Joe Biden, Han menyatakan, “Keamanan dan kebijakan luar negeri Korea Selatan akan dilaksanakan tanpa gangguan, dan kami akan berusahamemastikan bahwa aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang dengankokoh,” menurut pernyataan dari kantornya.

Biden, pada gilirannya, menegaskan kembali bahwa aliansi AS-Korea Selatan tetapkuat. Washington juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama memperkuathubungan bilateral, termasuk kerja sama trilateral dengan Jepang, seperti disampaikanoleh kantor Han. Gedung Putih turut memberikan apresiasi terhadap ketahanandemokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan.

Sebagai langkah awal, Han juga langsung mengadakan rapat dengan kabinet dan Dewan Keamanan Nasional setelah pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu. Iamenegaskan pentingnya menjaga kesiapsiagaan militer untuk mengantisipasikemungkinan ancaman keamanan, terutama dari Korea Utara. Dalam pembicaraandengan komandan Pasukan AS Korea, Han mengungkapkan kekhawatirannyaterhadap potensi provokasi militer, termasuk peluncuran rudal balistik atau serangansiber.

Disisi lain, Philip Turner, mantan duta besar Selandia Baru untuk Korea Selatan, menilaibahwa penunjukan Han sebagai pemimpin sementara akan memberikan rasa lega bagimitra internasional. “Dia kompeten, berpengalaman, dan dihormati di ibu kota asing,” ujarnya.

Meskipun demikian, penunjukan Han tidak menghilangkan ketidakpastian politik di Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga enam bulan untukmemutuskan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan kejabatannya. Jika Yoon diberhentikan atau memilih mengundurkan diri, maka pemilupresiden baru akan digelar dalam waktu 60 hari.

WhatsApp Image 2024-12-13 at 09.16.56

Upaya Pemakzulan Kedua Presiden Yoon Suk Yeol: Apakah Kali Ini Berhasil?

, , , , , 0

Partai oposisi di Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), kembali mengajukan mosipemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah insiden darurat militer yang terjadi pekan lalu. Usulan mosi ini dilaporkan ke Majelis Nasional Korea Selatan pada Kamis (12/12), dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/12)pukul 17.00 waktu setempat.

Juru bicara DP, Kang Yu Jung, menegaskan bahwa mosi ini akan digelar melalui proses pemungutan suara rahasia, yang memungkinkan anggota parlemen memilihberdasarkan hati nurani mereka. Park Sang Byung, seorang analis politik Korea Selatan, kemudian menilai peluang keberhasilan pemakzulan Presiden Yoon cukuptinggi. Menurutnya, tingkat kemarahan publik terhadap Presiden Yoon telah mencapaipuncaknya akibat krisis darurat militer yang kontroversial. Ia juga menekankan bahwaPartai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung Yoon, kali inimungkin tidak dapat memboikot mosi seperti yang dilakukan sebelumnya. Iamemprediksi peluang keberhasilan mosi pemakzulan kali ini mencapai 80 persen, dan 100 persen jika diusulkan kembali di masa mendatang.

Sementara itu, dalam pidatonya yang disiarkan secara publik pada Kamis (12/12), Yoon menyampaikan pembelaannya atas deklarasi darurat militer sebelumnya dan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya membela negara dan menjagastabilitas pemerintahan, serta membantah tuduhan bahwa pengerahan personel militerke Majelis Nasional adalah bentuk pemberontakan.  

Yoon menyebut darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkanoleh oposisi yang diduga ingin melemahkan pemerintahan. Ia menggambarkandeklarasi tersebut sebagai “penilaian politik yang sangat terukur” demi melindungikonstitusi dan menormalkan pemerintahan.  

“Majelis Nasional yang didominasi oleh partai oposisi telah berubah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” ujar Yoon, mengacupada pemangkasan anggaran pemerintah dan mosi pemakzulan terhadap sejumlahpejabat tinggi yang dilakukan oleh parlemen.  

Yoon membantah tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menolak untuk mundur dari jabatannya dan bersumpah menghadapi pemakzulan ataupenyelidikan kriminal secara adil.  Yoon berdalih bahwa pengerahan tank dan ratusanpersonel militer ke Majelis Nasional serta beberapa lembaga lainnya, termasuk badan pengawas pemilu, semata-mata bertujuan menjaga ketertiban.  Ia menambahkanbahwa pasukan militer segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusiuntuk menolak darurat militer beberapa jam setelah deklarasi tersebut.  

Namun, oposisi menuduh langkah Yoon sebagai upaya menghalang-halangi parlemenuntuk mencabut deklarasi darurat militer. Mereka juga mengkritik Yoon karenamenerapkan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemenmaupun partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).  Selain itu, oposisi menduga Yoon memberlakukan darurat militer untuk menghindaripenyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, serta mencegahpemakzulan sejumlah pejabat.  

Meskipun Yoon bersikeras bahwa keputusannya adalah tindakan yang sah, perdebatanseputar langkah darurat militer ini masih memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Pemungutan suara pada Sabtu mendatang akan menjadi momen penting bagi masa depan kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol.

WhatsApp Image 2024-12-11 at 10.06.18

Taiwan Laksanakan Latihan Perang Setelah Kapal China Terdeteksi di Perairan Sekitar Taiwan

, , , , , 0

Pada 9 Desember 2024 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Taiwan menyatakan Angkatan Bersenjata Taiwan akan melaksanakan latihan kesiapan tempur setelah kapal perang Republik Rakyat China (RRC) terdeteksi dekat perairan pulau tersebut. Kapal-kapal China dikerahkan untuk melaksanakan latihan perang akibat dari kunjungan kerja Presiden Lai Ching-te ke Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kemhanas Taiwan, terdeteksi kapal dari Komando Selatan dan Utara PLA serta Penjaga Pantai China (CCG) yang memasuki area Selat Taiwan dan Laut Pasifik Barat.  Selain itu seorang pejabat keamanan Taiwan menyatakan bahwa Angkatan Laut China (PLAN) dan CCG telah mengerahkan 90 kapal di perairan sekitar Taiwan.

China mengerahkan kapal perang mereka beberapa hari setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te melakukan kunjungan transit ke Hawaii dan Guam sebagai bagian dari kunjungan kerja ke tiga negara Pasifik Selatan yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Dilansir dari CNN, seorang pejabat intelijen Taiwan menyatakan bahwa kunjungan tersebut membuka kemungkinan bagi China untuk melaksanakan latihan perang sebagai respon terhadap kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Tsai. Menanggapi kemungkinan tersebut Presiden Tsai menyatakan aksi koersif tidak sebaik aksi kooperatif. Selain itu Presiden Tsai menambahkanbahwa latihan militer dan aksi koersif yang dilancarkan China tidak akan membuat negara lain hormat kepada nya. Sementara itu ahli militer Institut Pertahanan dan Keamanan di Taipei Su Tzu-yun menyampaikan latihan tersebut dapat menjadi bumerang bagi China karena memperkuat teori ‘ancaman China’. Selain itu Su juga menyatakan bahwa latihan kesiapan tempur yang dilaksanakan Taiwan merupakan upaya untuk menghalau peningkatan aktivitas militer China di perairan sekitar pulau tersebut.

China tidak memberikan komentar tentang pengerahan kapal perang ke perairan sekitar Taiwan namun juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menekankan bahwa isu Taiwan merupakan isu internal dan China akan mempertahankan keutuhan wilayah mereka. Juru bicara Kemlu China Mao Ning memberikan peringatan bagi Taiwan bahwa segala bentuk upaya untuk mencapai kemerdekaan dengan bantuan Amerika Serikat tidak akan berakhir dengan baik.

WhatsApp Image 2024-12-04 at 13.06.59

Presiden Korea Selatan Deklarasikan Darurat Militer

, , , , , , , 0

Pada 3 Desember 2024 pukul 22:22 waktu Korea (KST) Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer dalam sebuah pernyataan yang disiarkan dalam televisi. Dalam deklarasi nya Presiden Yoon menuduh partai oposisi di Majelis Nasional Korea Selatan sebagai kelompok anti negara dan sarang penjahat karena mereka berusaha memakzulkan pejabat publik serta memangkas anggaran yang penting bagi kelangsungan fungsi inti negara. Atas dasar tersebut Presiden Yoon menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk membangun ulang dan mempertahankan kebebasan Korea Selatan dari elemen pro Korea Utara dan anti negara yang sedang berusaha untuk mengganti sistem negara. Setelah Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan merangkap sebagai Komandan Darurat Militer Park An-su mengeluarkan perintah darurat militer. Dalam perintah tersebut seluruh aktivitas politik dilarang sementara seluruh publikasi yang diterbitkan harus mendapatkan persetujuan dari komandan darurat militer.

Tidak lama setelah Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won Shik menyampaikan pernyataan darurat yang meminta seluruh anggota majelis untuk berkumpul dan menarik deklarasi darurat militer Presiden Yoon. Sementara itu anggota majelis dan Ketua Partai Demokrat Korea (DPK) Lee Jae-myung mengecam deklarasi tersebut sebagai aksi ilegal, inkonstitusional, dan anti-rakyat. Di sisi lain Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon, yang merupakan partai Presiden Yoon, juga mengecam deklarasi darurat militer dan berjanji untuk menghentikan aksi inkonstitusional tersebut dengan rakyat. Selain itu mantan presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam media sosial X/Twitter meminta pasukan militer yang berada di Majelis Nasional untuk tidak melawan rakyat dan bersiap untuk menghadapi krisis keamanan akibat deklarasi darurat militer yang inkonstitusional.

Dua jam setelah deklarasi darurat militer diumumkan, 190 dari 300 anggota Majelis Nasional telah berkumpul dalam gedung majelis untuk melakukan pemungutan suara agar deklarasi darurat militer Presiden Yoon dibatalkan. Dalam pemungutan suara tersebut seluruh anggota yang hadir sepakat untuk menarik deklarasi darurat militer. Setelah pemungutan suara rampung Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won Shik mendesak Presiden Yoon untuk segera menarik deklarasi darurat militer. Pada 4 Desember 2024 pukul 04:30 KST Presiden Yoon menarik deklarasi darurat militer. Akan tetapi tidak lama setelah Presiden Yoon menarik deklarasi tersebut beberapa anggota kabinetnya telah mengundurkan diri. Sementara itu anggota oposisi Majelis Nasional telah mengancam Presiden Yoon dan seluruh anggota kabinetnya untuk segera mengundurkan diri atau hadapi pemakzulan. Ancaman tersebut didukung oleh Konfederesi Serikat Pekerja Korea Selatan yang mengumumkan bahwa mereka akan mogok kerja hingga Presiden Yoon mengundurkan diri.

Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara penyambutan di Balai Agung Rakyat di Beijing, 9 November 2024.

 Indonesia Yakinkan Kedaulatan di Tengah Potensi Proyek Bersama dengan China di Laut China Selatan

, , , , , , 0

Menteri Luar Negeri Sugiono pada Senin (2/12/2024) mengklarifikasi bahwa Indonesia sejauh ini belum ada keputusan mengenai pengembangan maritim bersama dengan China, dengan tujuan meredakan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran kedaulatan setelah kesepakatan terbaru dengan Beijing.

Kontroversi ini bermula di mana pada bulan November lalu Indonesia dan China mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menjanjikan kerja sama dalam proyek-proyek di dalam “perairan yang tumpang tindih” yang diklaim oleh kedua negara. Pernyataan bersama ini dinyatakan saat kunjungan presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Beijing. Tindakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena hal ini ditafsirkan sebagai pengakuan secara implisit atas klaim teritorial China yang luas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, China mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut China Selatan melalui “sembilan garis putus-putus” yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) beberapa negara tetangga Asia Tenggara. Padahal pengadilan internasional memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang tidak diakui oleh Beijing.

Namun, Sugiono menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak mengakui klaim China dan akan memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap keputusan. Ia menekankan bahwa tidak ada wilayah spesifik untuk proyek penangkapan ikan atau ekstraksi sumber daya yang telah disepakati. Sugiono menerangkan bahwa lebih baik mengejar kemitraan sambil tetap melindungi kedaulatan Indonesia dan posisi Indonesia tidak berubah dikarenakan perjanjian tersebut.

Banyak negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan telah menolak usaha patungan dengan China, karena khawatir kerja sama semacam itu dapat ditafsirkan sebagai melegitimasi klaim kontroversial Beijing. Para analis berpendapat bahwa langkah Indonesia ini dapat menandakan pergeseran dari posisi yang telah lama dipegangnya sebagai pihak netral dalam sengketa ini.

Yohanes Sulaiman, pakar hubungan internasional, memperingatkan bahwa perjanjian ini dapat meregangkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang selama ini bersatu menentang klaim China. Sulaiman menilai perjanjian tersebut sebagai ‘kesalahan’ yang dapat memicu konsekuensi di wilayah regional Asia Tenggara.

Load More