Menu

diplomasi pertahanan

Putin-Xi Jinping dan Politik Keseimbangan Baru

, , , , , , , , , 0

Pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping di Beijing pada 19-20 Mei 2026 bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa. Waktunya sangat simbolis diumumkan kurang dari 24 jam setelah Donald Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke China. Dalam politik internasional, urutan waktu seperti ini memberi pesan bahwa Beijing ingin tetap berbicara dengan dua kekuatan besar sekaligus yakni Amerika Serikat dan Rusia. AP News melaporkan bahwa Putin dijadwalkan bertemu Xi Jinping dalam kunjungan dua hari ke Beijing, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Perjanjian Persahabatan China dan Rusia 2001.

Melihat fenomena tersebut dalam kacamata realisme, negara bertindak terutama berdasarkan kepentingan nasional, keamanan, dan kekuasaan. Dalam realisme, hubungan antarnegara tidak digerakkan terutama oleh moralitas, tetapi oleh kalkulasi kekuatan. Hans J. Morgenthau menjelaskan realisme sebagai teori hubungan internasional yang menekankan peran negara, kepentingan nasional, dan kekuasaan dalam politik dunia.

Dengan teori ini, kedekatan Rusia dan China dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan Barat. Rusia membutuhkan China karena sanksi Barat membatasi ruang ekonomi dan diplomatik Moskow. China membutuhkan Rusia karena Moskow berguna sebagai mitra strategis dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Jadi, relasi Putin dan Xi Jinping bukan hanya hubungan personal dua pemimpin, tetapi bagian dari kalkulasi geopolitik.

AP News mencatat bahwa hubungan China dan Rusia semakin dalam sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, ketika Moskow makin terisolasi secara global dan makin bergantung pada Beijing untuk perdagangan karena sanksi Barat. Ini adalah inti persoalannya perang Ukraina membuat Rusia tidak punya banyak pilihan strategis. Ketika akses Rusia ke Barat menyempit, China menjadi jalur ekonomi dan diplomatik yang makin penting.

Pertemuan ini juga menunjukkan posisi China yang makin percaya diri. Beijing menerima Trump, lalu segera menerima Putin. Ini memberi sinyal bahwa China tidak ingin diposisikan sebagai pihak yang harus memilih secara sederhana antara Washington dan Moskow. China ingin menjadi pusat diplomasi, bukan sekadar anggota blok.  Namun kedekatan China-Rusia juga punya batas. Keduanya dekat karena sama-sama menolak dominasi Barat, tetapi kepentingan mereka tidak selalu sama. Rusia sedang berperang dan membutuhkan dukungan ekonomi. China lebih berhati-hati karena masih sangat bergantung pada perdagangan global dan tidak ingin terkena risiko sanksi sekunder terlalu besar. Karena itu, China mendukung Rusia secara politik dan ekonomi, tetapi tetap menjaga jarak dari keterlibatan militer langsung yang dapat dibuktikan secara terbuka.

Data perdagangan menunjukkan hubungan ini penting, tetapi tidak sepenuhnya stabil. MERICS mencatat bahwa perdagangan bilateral China-Rusia pada 2025 turun 6,9% secara tahunan, walaupun struktur hubungan tetap timpang di mana Rusia mengutamakan menjual energi dan sumber daya alam, sedangkan China menjual barang manufaktur seperti mobil, traktor, elektronik, dan barang konsumsi. Ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi keduanya bukan hubungan setara penuh. Rusia makin terlihat sebagai pemasok bahan mentah, sementara China menjadi pemasok barang industri.

Di sinilah kunjungan Putin menjadi penting, Moskow perlu menunjukkan bahwa Rusia tidak sendirian. Pertemuan dengan Xi Jinping memberi pesan kepada Barat bahwa isolasi terhadap Rusia tidak sempurna. Selama China masih membuka pintu, Rusia masih punya ruang bernapas. Bagi Putin, foto bersama Xi Jinping bernilai strategis karena menunjukkan bahwa Rusia tetap diterima oleh salah satu kekuatan terbesar dunia. Bagi Xi Jinping, menerima Putin juga memberi pesan berbeda karena China ingin menunjukkan bahwa tekanan Amerika tidak bisa menentukan jaringan diplomatik Beijing. Setelah bertemu Trump, Xi Jinping tetap bertemu Putin. Ini memperlihatkan bahwa China memainkan diplomasi dua arah, menjaga komunikasi dengan Amerika, tetapi mempertahankan kemitraan strategis dengan Rusia.

Namun, konteks perang Ukraina membuat pertemuan ini tidak netral karena Ukraina menerima kembali 528 jenazah yang menurut pihak Rusia kemungkinan merupakan tentara Ukraina. Peristiwa itu terjadi setelah Rusia dan Ukraina menukar 205 tawanan perang, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebutnya sebagai tahap pertama dari rencana pertukaran 1.000 tawanan perang dari masing-masing pihak. Fakta ini menunjukkan bahwa perang masih berdarah dan jauh dari selesai. Serangan drone juga memperkuat gambaran eskalasi. Rusia meluncurkan 294 drone semalam, dan Ukraina mengatakan 269 di antaranya ditembak jatuh. di sisi lain Rusia menyatakan telah menembak jatuh 138 drone Ukraina di 14 wilayah Rusia, termasuk Moskow. Jadi, kunjungan Putin ke Beijing berlangsung bukan dalam situasi diplomasi damai, tetapi di tengah perang aktif.

Pertemuan ini menunjukkan tiga hal, pertama Rusia makin bergantung pada China. Kedua, China makin mampu memainkan peran sebagai penyeimbang Amerika. Ketiga, dunia makin bergerak ke arah politik blok yang longgar, bukan globalisasi netral. China tidak harus menjadi sekutu militer resmi Rusia untuk membantu posisi Rusia. Cukup dengan menjaga perdagangan, memberi panggung diplomatik, dan menolak isolasi total, Beijing sudah memberi nilai strategis besar bagi Moskow.

Tetapi ada risiko bagi China jika semakin dekat dengan Rusia, semakin besar kecurigaan Barat terhadap Beijing. China ingin tampil sebagai aktor stabil dan rasional, tetapi kedekatan dengan Putin membuat klaim itu sulit diterima oleh negara-negara yang melihat Rusia sebagai agresor dalam perang Ukraina. Di sisi lain, jika China menjauh dari Rusia, Beijing kehilangan mitra penting dalam menghadapi tekanan Amerika. Maka posisi China adalah posisi kalkulatif artinya dekat dengan Rusia, tetapi tetap menjaga ruang negosiasi dengan Barat. Maka dari itu, kunjungan Putin ke Beijing setelah kunjungan Trump bukan hanya jadwal diplomatik. Ini adalah simbol perubahan tatanan global. Pertemuan ini dapat dibaca sebagai langkah China dan Rusia untuk memperkuat posisi masing-masing di tengah tekanan Amerika dan perang Ukraina. Yang paling penting, pertemuan ini menunjukkan bahwa Beijing kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia.

Saat Dua Raksasa Dunia Saling Membaca

, , , , , , , 0

Penundaan pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan sekadar menjadi perubahan jadwal diplomatik. Di balik keputusan itu, tersimpan dinamika yang jauh lebih dalam mengenai bagaimana dua kekuatan besar dunia saling mengamati, menilai, dan menghitung langkah berikutnya dengan penuh kehati-hatian. Situasi global saat ini memberi latar yang tidak sederhana. Amerika Serikat tengah disibukkan oleh konflik di Timur Tengah, yang menyita perhatian politik, militer, dan sumber dayanya. Dalam kondisi seperti ini, China tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa. Sebaliknya, Beijing memilih untuk menunggu, mengamati, dan membaca situasi dengan lebih cermat.

Di sinilah terlihat bagaimana keputusan politik tidak pernah benar-benar spontan. Dalam perspektif Rational Choice Theory, James S. Coleman menjelaskan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Pertanyaannya kemudian adalah kapan waktu terbaik untuk bergerak, kapan harus menahan diri, dan kapan sebaiknya memberi ruang bagi situasi berkembang. China tampaknya memahami bahwa dalam politik global, waktu sering kali sama pentingnya dengan kekuatan. Keputusan untuk tidak memaksakan pertemuan menunjukkan bahwa China sedang menimbang posisi lawannya. Pada saat Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan eksternal dan dinamika internal tentu berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal. Dalam keadaan seperti ini, setiap negosiasi berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda pula.

China tampaknya melihat peluang dalam kondisi tersebut. Ketika perhatian Amerika terbagi, fokus terhadap isu lain seperti perdagangan atau teknologi bisa saja melemah. Hal tersebut membuka ruang bagi China untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di kemudian hari. Namun, alih-alih bertindak cepat, China memilih pendekatan yang lebih sabar. Kesabaran ini bukan tanpa alasan. Jika dilihat dalam politik internasional, keputusan yang terlalu cepat bisa berujung pada hasil yang tidak optimal. Menunggu memungkinkan sebuah negara mengumpulkan lebih banyak informasi, membaca arah perubahan, dan memperkirakan kemungkinan respons dari pihak lain. Dalam hal ini, China tidak hanya memperhatikan situasi global, tetapi juga perkembangan politik domestik Amerika Serikat.

Perubahan politik dalam negeri AS entah terkait popularitas pemimpin, dinamika pemilu, maupun tekanan publik, dapat berdampak langsung pada kebijakan luar negeri. Dengan memahami hal tersebut, China dapat menyesuaikan langkahnya. Apakah akan menghadapi Amerika yang lebih kompromistis, atau justru lebih keras? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan strategi yang akan diambil. Namun, pendekatan seperti ini juga mengandung ketidakpastian. Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump, dikenal tidak selalu mengikuti pola yang mudah diprediksi. Keputusan bisa berubah cepat, sering kali dipengaruhi oleh faktor domestik yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, membaca langkah lawan menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah permainan strategi benar-benar terasa. Kedua negara tidak hanya fokus pada kepentingan masing-masing, tetapi juga terus mencoba memahami cara berpikir pihak lain. Setiap keputusan bukan hanya soal apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana pihak lain kemungkinan akan merespons. Hubungan antara China dan Amerika Serikat pada akhirnya menyerupai permainan catur tingkat tinggi. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Tidak ada gerakan yang benar-benar tanpa tujuan. Bahkan keputusan untuk “tidak bergerak” sekalipun bisa menjadi strategi yang sangat berarti.

Dalam konteks ini, sikap China yang memilih menunggu bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan diri sekaligus kehati-hatian. Alih-alih menunjukkan kekuatan secara langsung, China mencoba memanfaatkan momentum. Ia tidak perlu selalu berada di depa tetapi cukup memastikan bahwa ketika bergerak, langkahnya memberikan keuntungan maksimal. Pendekatan ini juga mencerminkan cara China melihat perannya di dunia. Sebagai kekuatan global yang terus berkembang, China tidak hanya ingin bereaksi terhadap situasi, tetapi juga membentuknya. Dengan mengatur waktu dan membaca kondisi, China berusaha memastikan bahwa setiap langkahnya selaras dengan tujuan jangka panjang.

Di sisi lain, situasi ini juga menunjukkan bahwa dominasi global tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Amerika Serikat memang masih menjadi kekuatan utama, tetapi China semakin mampu menyeimbangkan pengaruh tersebut. Interaksi keduanya menciptakan dinamika baru, di mana tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa mempertimbangkan respons pihak lain. Apa yang terjadi saat ini bukan hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga tentang arah politik global. Ketika dua negara besar saling membaca dan menunggu, dunia ikut berada dalam fase ketidakpastian. Keputusan yang diambil oleh keduanya akan berdampak luas, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain.

Penundaan pertemuan ini justru memperlihatkan sesuatu yang lebih penting ketika politik global bukan hanya soal siapa yang paling kuat tetapi juga siapa yang paling mampu membaca situasi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menahan diri, mengamati, dan memilih waktu yang tepat bisa menjadi keunggulan tersendiri. Saat dua raksasa dunia saling membaca, yang terjadi bukan sekadar persaingan terbuka. Ada perhitungan yang tenang, strategi yang tidak selalu terlihat, dan keputusan yang diambil jauh sebelum publik menyadarinya. Dalam permainan seperti ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan terbesar, tetapi oleh siapa yang paling tepat mengambil langkah di waktu yang paling menentukan.

Amerika Serikat dan China Sepakat Bentuk Jalur Komunikasi Militer

, , , , , , , , 0

Pada 2 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan bahwa Negeri Paman Sam sepakat dengan usulan Menhan China Laksamana Dong Jun untuk membuka jalur komunikasi militer langsung antara kedua negara. Hegseth menambahkan bahwa hal ini diperlukan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan diskusi antara militer kedua negara guna mencapai sebuah solusi. Hegseth juga menyatakan bahwa hubungan baik antara China dan Amerika Serikat merupakan jalur terbaik bagi kedua negara karena hal tersebut memiliki dampak positif terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Selain itu Hegseth juga menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan merupakan landasan bagi perdamaian antara kedua negara.

Sebelumnya Laksamana Dong dan Menhan Hegseth bertemu di sela-sela forum ASEAN Defense Ministerial Meeting-PLUS (ADMM+) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 1 November 2025. Dalam pertemuan tersebut Laksamana Dong menyatakan bahwa China dan Amerika Serikat perlu membangun hubungan antar-militer berdasarkan asas kesetaraan, serta perkembangan positif dan stabil. Pernyataan Hegseth terhadap usulan Laksamana Dong diberikan beberapa jam setelah sang menhan menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa negara anggota ASEAN harus meningkatkan postur pertahanan mereka untuk menghadapi China. Selain itu Hegseth juga mendorong negara anggota ASEAN untuk merampungkan pembuatan kode etik Laut China Selatan dan mengembangkan sistem pengawasan maritim terintegrasi agar mereka dapat menghadapi aksi agresif dan provokatif dari pihak luar.

Menanggapi kedua pernyataan tersebut pakar Asia Tenggara Bridget Welsh menyatakan hal ini menunjukan bahwa dalam politik Amerika Serikat terdapat dua pemikiran yang mendefinisikan hubungan antara kedua negara. Di satu sisi terdapat pandangan yang menganggap China sebagai ancaman terbesar bagi Negeri Paman Sam sementara di sisi lain terdapat pemikiran yang menganggap Negeri Tirai Bambu sebagai mitra potensial. Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini hubungan antara Amerika Serikat dan China memiliki sifat ganda (dual nature) yakni kompetisi dengan kerja sama secara waspada dalam beberapa sektor.

Gripen fighter flying on a patrol

Selamat Tinggal Lenin Halo Viking JAS-39E Gripen Untuk AU Ukraina

, , , , , , , , , 0

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson di Linkopping untuk membahas tentang kerja sama pertahanan antara kedua negara serta implementasi dari PURL Initiative yang digagas oleh Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mempercepat pengiriman persenjataan canggih kepada Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU). Dalam kunjungan tersebut Presiden Zelenskyy mengunjungi pabrik Saab untuk melihat bagaimana pesawat tempur JAS-39E Gripen dapat berkontribusi dalam menghadapi serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia (VKS). Tidak lama setelah kunjungan tersebut rampung PM Ulf mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) pembelian 100 hingga 150 JAS-39E Gripen untuk memperkuat armada pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina (UAF).

Keputusan untuk membeli pesawat tempur JAS-39E Gripen merupakan perkembangan positif karena UAF membutuhkan pesawat tempur yang dapat menggantikan warisan dari era Uni Soviet seperti MiG-29UB Fulcrum, Su-27/30 Flanker, Su-24 Fencer, dan Su-25 Frogfoot. Seluruh pesawat tempur tersebut perlu diganti karena persenjataan warisan Uni Soviet memiliki kekurangan besar sehingga mereka tidak mampu menghadapi lawan modern yang digunakan oleh VKS di wilayah udara Ukraina seperti Su-35 Flanker-E dan Su-34 Fullback. Kekurangan tersebut diantaranya adalah radar dengan jarak deteksi terbatas dan kurang canggih dibandingkan pesawat tempur VKS. Kedua hal tersebut merupakan bahaya besar bagi pilot UAF, keterbatasan tersebut membuat mereka rentan terhadap serangan musuh yang memiliki radar dengan jarak deteksi lebih jauh seperti Su-35 milik VKS. Selain keterbatasan jarak deteksi, radar yang digunakan oleh pesawat tempur Ukraina era Uni Soviet masih menggunakan sistem semi-active radar homing (SARH). Sistem ini merupakan kekurangan signifikan di era rudal anti-udara yang memiliki kapabilitas fire and forget di mana pesawat yang menembakkan rudal harus memandu misil secara manual menggunakan pemancar radar. Hal ini membuat pesawat tempur yang menembakkan misil berada dalam posisi rentan karena mereka tidak bisa melakukan manuver untuk menghindar dari serangan musuh sebelum rudal kena atau meleset dari target.

Untuk mengatasi disparitas kekuatan tersebut UAF membutuhkan pesawat tempur baru yang memiliki radar dengan jarak deteksi yang cukup jauh dibandingkan dengan armada warisan Uni Soviet. Kapabilitas ini merupakan sebuah keharusan karena saat ini pertempuran udara ditentukan oleh pihak yang mampu menjatuhkan lawan di luar jangkauan mata (BVR). Selanjutnya pesawat tempur tersebut harus memiliki kapabilitas multiguna dan mampu mengangkut rudal anti-udara canggih dengan kapabilitas fire and forget yang saat ini digunakan negara anggota NATO seperti AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor, IRIS-T, dan AIM-9 Sidewinder. Kapabilitas ini diperlukan oleh UAF untuk menghadapi aset udara VKS, karena dengan adanya kapabilitas fire and forget pesawat tempur UAF dapat meluncurkan rudal sekaligus menghindar dari serangan musuh. Selain memiliki kapabilitas multiguna dan BVR memadai, pesawat tempur baru tersebut juga mampu beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Saat ini Ukraina tidak bisa menempatkan seluruh aset udara pangkalan udara mereka karena VKS secara konsisten berusaha untuk menggerus armada pesawat tempur UAF dengan menargetkan pesawat yang berada di hanggar dan landasan pacu.

Berdasarkan seluruh kebutuhan tersebut pembelian pesawat tempur JAS-39E Gripen yang memiliki beberapa ciri khas sesuai realita perang udara di Ukraina merupakan pilihan tepat bagi UAF. Salah satu ciri khas pesawat tempur tersebut, memiliki desain yang membuatnya mampu untuk beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Ciri khas tersebut membuat pesawat JAS-39E Gripen cocok untuk UAF karena mereka dapat melakukan perbaikan berkala, pengisian bahan bakar, dan mempersenjatai kembali pesawat tersebut tanpa harus mendarat di pangkalan udara. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Ukraina karena armada pesawat tempur mereka akan lebih sulit dideteksi dan dihancurkan oleh aset udara VKS,  tambahan pula setiap jalan raya yang ada di negara tersebut memiliki potensi untuk menjadi sebuah landasan pacu. Selain ketangguhan, pesawat tempur JAS-39E Gripen juga dapat mengangkut rudal anti-udara paling canggih yang saat ini telah digunakan oleh negara NATO. Hal ini dapat memberikan UAF keunggulan dalam menghadapi aset udara VKS karena kapabilitas fire and forget yang dimiliki oleh rudal tersebut membuat JAS-39E mampu dalam melancarkan serangan BVR tanpa harus memandu misil sehingga sang pilot pesawat tempur hanya perlu fokus untuk menghindar dari serangan yang dilancarkan musuh. Terakhir, pesawat tempur ini dilengkapi dengan radar PS-05 yang memiliki jarak deteksi jauh dan mampu mengunci puluhan target sekaligus. Adanya kemampuan tersebut, menjadikan UAF dapat  menghancurkan salvo drone atau rudal penjelajah yang ditembakkan VKS ke fasilitas strategis mereka, sehingga merupakan potensi keunggulan bagi UAF dalam operasi pertahanan udara.

Macron Akan Temui Trump di Tengah Respons Eropa terhadap Perubahan Sikap AS soal Ukraina

, , , , 0

Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih minggu depan, menurut seorang pejabat AS pada hari Rabu (26/2). Pertemuan ini terjadi di tengah upaya Eropa merespons perubahan kebijakan presiden AS terkait perang di Ukraina, yang menyebabkan kegelisahan di kalangan negara-negara sekutu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan utusan AS, Keith Kellogg. Zelensky berharap bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan kerja sama yang “konstruktif” dengan AS, mengingat semakin meningkatnya ketidakpastian dalam dukungan Barat terhadap negaranya.

Macron, yang telah lama menyuarakan kekhawatiran terhadap ancaman Rusia, mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dari 19 negara, termasuk Kanada, untuk mengkoordinasikan respon Eropa terhadap perubahan kebijakan Washington. Dalam pertemuan ini, Macron menegaskan bahwa hak Ukraina serta kepentingan keamanan Eropa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Prancis dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirim “pakar atau bahkan pasukan dalam jumlah terbatas” ke Ukraina, meskipun tidak di zona konflik. Macron menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan jaminan keamanan yang kuat bagi Eropa.

Sikap AS yang tampaknya lebih condong ke Moskow menimbulkan kekecewaan di kalangan negara-negara Eropa, terutama mereka yang tidak diundang dalam pertemuan awal yang diadakan Macron pada hari Senin. Beberapa negara Eropa Timur seperti Rumania dan Republik Ceko mengkritik keputusan tersebut, yang kemudian mendorong Macron untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan lebih banyak negara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memperingatkan bahwa Rusia semakin melihat Eropa sebagai musuh, sehingga negara-negara Uni Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan ancaman yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa jika Eropa tidak mengambil tindakan, garis depan konflik akan semakin mendekati perbatasan mereka. Sebagai langkah untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow, negara-negara Uni Eropa akhirnya menyetujui putaran baru sanksi terhadap Rusia, menunjukkan tekad mereka untuk tetap mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pada hari kamis (20/2) bahwa ia tidak berencana mengirim pasukan ke Ukraina dalam waktu dekat, tetapi mempertimbangkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia. Menjelang kunjungannya ke Gedung Putih, ia menyatakan bahwa Prancis memasuki “era baru” dan akan mendesak Presiden AS Donald Trump untuk bersikap tegas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Upaya Transformasi Diplomasi Pertahanan Jepang dalam Mengamankan Kedaulatan di Asia Timur

, , , , 0

Diplomasi pertahanan Jepang telah mengalami transformasi dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh dinamika geopolitik yang kompleks di Asia Timur, termasuk ancaman dari Korea Utara dan kekuatan militer Tiongkok yang semakin meningkat. Pergeseran ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Jepang yang terus berkembang, yang menekankan pada penguatan kemampuan pertahanannya dan melakukan upaya diplomatik yang lebih proaktif. Jepang telah memperkuat mekanisme pertahanannya, mengembangkan teknologi baru, dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan sekutu utamanya, khususnya Amerika Serikat[1]. Upaya-upaya ini dilengkapi dengan diplomasi proaktif yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kebijakan nasional defensif dan proliferasi non-nuklir[2][3].

Evolusi Kebijakan Luar Negeri Jepang

Evolusi kebijakan luar negeri Jepang dapat dilihat sejak sejarah Perang Dunia II yang dibagi menjadi beberapa tahap, yang masing-masing ditandai dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda. Pada periode pasca perang (1945-1970an), tujuan utama Jepang adalah untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas internasional dengan memulihkan hubungan diplomatik, bergabung dengan PBB, dan membangun kembali perekonomiannya. Era ini ditandai dengan Doktrin Yoshida, yang diambil dari nama Perdana Menteri Shigeru Yoshida, yang menekankan pemulihan ekonomi dibandingkan ekspansi militer dan mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan[4].

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone, belanja pertahanan Jepang meningkat, dan hubungan politik-militer dengan Amerika Serikat diperkuat. Periode ini menandai peralihan dari fokus ekonomi murni ke pendekatan yang lebih seimbang, dengan menggabungkan pertimbangan militer dan strategis. Penyesuaian kembali mata uang Jepang dan AS pada pertengahan tahun 1980an semakin meningkatkan perdagangan, bantuan, dan investasi Jepang, khususnya di Asia, menjadikan Jepang sebagai kreditor terbesar di dunia dan kontributor signifikan terhadap keringanan utang internasional dan lembaga keuangan.

Pada era pasca-Perang Dingin (1990-an dan seterusnya), Jepang menilai kembali postur keamanannya, terutama dengan penafsiran ulang Pasal 9 yang dilakukan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2014, yang memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk berpartisipasi dalam operasi pertahanan diri kolektif. Hal ini menandai perubahan signifikan dari sikap pasifis di era pascaperang. Jepang juga meningkatkan keterlibatannya dalam inisiatif keamanan internasional, memperkuat aliansi, khususnya dengan Amerika Serikat, dan memperluas pengaruh diplomatik dan ekonomi globalnya.

Menghadapi tantangan kontemporer, kebijakan luar negeri Jepang sering kali dicirikan sebagai kebijakan negara kekuatan menengah (middle power), yang menyeimbangkan antara kepentingan strategis negara-negara besar dan aspirasi regional dan globalnya sendiri. Status ini menyebabkan kebijakan luar negeri yang dinamis dan berkembang, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Transformasi Diplomasi Pertahanan Jepang

Perubahan penting dalam pertahanan Jepang adalah peningkatan substansial dalam anggaran militer, yang mengalami kenaikan sebesar 16% pada tahun fiskal 2024, yaitu sebesar 7,95 triliun yen ($55,9 miliar)[5]. Peningkatan ini merupakan bagian dari program pembangunan militer lima tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Peningkatan anggaran ini memfasilitasi akuisisi aset militer canggih seperti pesawat tempur siluman F-35, rudal jelajah jarak jauh, dan peluru kendali hipersonik, sehingga memperkuat kapasitas pertahanan udara dan serangan balik Jepang. Selain itu, Jepang telah melonggarkan pembatasannya terhadap ekspor senjata mematikan, mengizinkan penjualan senjata dan komponen buatan Jepang ke negara-negara yang mempunyai izin asing, sehingga memperkuat industri pertahanan dan inisiatif bantuan militernya di kawasan Indo-Pasifik.

Jepang juga meningkatkan kerja sama militer internasionalnya, khususnya dengan Amerika Serikat. Aliansi AS-Jepang tetap menjadi landasan keamanan regional, melalui latihan militer bersama dan peningkatan interoperabilitas pasukan untuk mengatasi masalah keamanan bersama. Selain itu, Jepang juga berpartisipasi aktif dalam inisiatif keamanan regional, seperti Dialog Keamanan Kuadlrilateral (Quad) dan Forum Regional ASEAN, untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Investasi dalam teknologi pertahanan merupakan aspek penting lainnya dalam strategi keamanan Jepang yang terus berkembang. Jepang sedang mengembangkan sistem pertahanan rudal canggih, termasuk sistem Pertahanan Udara dan Rudal Terpadu (IAMD)[6] untuk melawan ancaman rudal hipersonik dan ancaman rudal canggih lainnya. Selain itu, Jepang juga meningkatkan kemampuan siber dan luar angkasanya, berinvestasi pada pesawat tempur generasi mendatang dan sistem radar canggih.

Dampak Terhadap Stabilitas Regional

Transformasi kebijakan pertahanan Jepang membawa implikasi yang signifikan terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional. Peningkatan besar Jepang dalam belanja pertahanan dan investasi dalam teknologi militer canggih, seperti sistem pertahanan rudal, pesawat canggih, dan kapal selam, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan menghalangi musuh potensial, sehingga menjamin keselamatan dan kedaulatannya. Selain itu, revisi konstitusi Jepang yang mengizinkan partisipasi dalam pertahanan diri kolektif dengan Amerika Serikat memungkinkan kontribusi yang lebih aktif terhadap keamanan regional dan meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman keamanan. Disisi lain, perubahan kebijakan pertahanan Jepang tidak disambut baik secara universal. Negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara memandang peningkatan kemampuan militer Jepang dengan penuh kecurigaan, dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan mereka sendiri. Kebijakan pertahanan baru Jepang menghadapi kekhawatiran bahwa peningkatan belanja dan kemampuan militer dapat meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Persepsi ini dapat memperburuk ketegangan regional[7].

Pada akhirnya, dalam konteks diplomasi pertahanan, Jepang telah mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan militer dan penguatan aliansi internasional sebagai cara untuk mengatasi ancaman regional, seperti kekuatan militer Tiongkok yang berkembang dan ancaman dari Korea Utara. Peningkatan anggaran pertahanan dan investasi dalam teknologi canggih, seperti sistem pertahanan rudal dan pesawat tempur, mencerminkan strategi pencegahan yang dirancang untuk menghalangi potensi agresor dengan menciptakan biaya tinggi untuk tindakan agresif. Selain itu, Jepang juga memperkuat hubungan dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam inisiatif keamanan regional seperti Quad, menunjukkan pendekatan diplomasi kooperatif yang bertujuan untuk stabilitas kawasan melalui kerja sama multilateral. Sayangnya, upaya ini juga memicu ketegangan jika negara-negara lain menilai peningkatan kemampuan militer Jepang sebagai ancaman, menuntut Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan dengan diplomasi yang hati-hati untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun transformasi kebijakan pertahanan Jepang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional dan berkontribusi terhadap stabilitas regional, hal ini juga memerlukan manajemen yang hati-hati untuk memitigasi potensi ketegangan regional.

[1] Sasakawa Peace Foundation, Strengthening Japan’s Defense Diplomacy (Japan, 2022), https://www.spf.org/en/global-data/user33/SPF_DefenceDiplomacyProposal.Mar2022.pdf.

[2] Hitoshi Tanaka, “Proactive Diplomacy for Peace under Japan’s New Security Legislation,” East Asia Insights, no. October (2015): 1–4, http://www.eastasiaforum.org/2015/11/02/proactive-diplomacy-for-peace-under-japans-new-security-legislation/.

[3] Goro Matsumura, Defense Diplomacy of Japan Ground Self-Defense Force, The Sasakawa Peace Foundation, 2023.

[4] David M Potter, “Evolution of Japan ’ s Postwar Foreign Policy” (2008).

[5] Deutsche Welle, “Japan Approves Record $56 Billion Military Spending,” Dw.Com (Tokyo, December 22, 2023), https://www.dw.com/en/japan-approves-record-56-billion-military-spending/a-67803638.

[6] Takahashi Kosuke, “Japan Approves 16.5% Increase in Defense Spending for FY2024,” The Diplomat, December 22, 2023, https://thediplomat.com/2023/12/japan-approves-16-5-increase-in-defense-spending-for-fy2024/.

[7] Shawn D Harding, “Bolstering the Fortresses of Regional Stability : The Changing Indo-Pacific Security Environment and Military Bases in Japan,” SASAKAWA USA (2024).

India, the US agree on a deeper defense industrial cooperation to counter China

, , , , , , , , , 0

On June 5, India and the United States agreed on an “ambitious new plan” to enhance defense-industrial cooperation. The plan will prioritise multiple projects focused on jointly developing military platforms and hardware and, most importantly, countering China.

The agreement was reached ahead of Indian Prime Minister Narendra Modi’s scheduled state visit to Washington on June 22, where he will engage in discussions with President Joe Biden.

A statement by the Indian defense ministry highlighted that the talks between Singh and Austin specifically focused on enhancing industrial cooperation. The statement mentioned that both sides will work towards identifying opportunities for jointly developing new technologies and producing existing and new defense systems. Additionally, they aim to foster greater collaboration between the defense start-up ecosystems of the two countries.

As a result, a roadmap for US-India Defense Industrial Cooperation was finalised, which will serve as a guiding policy for the next few years. The expected cooperation will enhance India and the US’s shared understanding of the need to counter China’s influence and military capabilities in the Asia-Pacific region.

 

 

A plan for advancing defense industry?

India relies on Russia for approximately half of its military supplies, but it has been diversifying its sources by procuring defence equipment from countries like the United States, France, and Israel. 

Countries, including India, aim to develop their arms industry to reduce its dependence and develop domestic defense capacity. The arms industry is a global sector that involves the manufacturing, selling, and maintaining of weapons, military technology, and related equipment. This sector’s defense contractors or arms manufacturing companies mainly produce weapons for national armed forces.

Moreover, India aims to collaborate with global defence manufacturers and encourage them to manufacture weapons and military equipment within India. This approach serves the dual purpose of meeting domestic demand and enabling exports. Having defense industry will put countries in more economy, political, and security power as they can develop and expand their military equipment industry.

As stated by defense analyst Rahul Bedi, India plans to acquire 18 high-altitude, long-endurance armed drones from General Atomics Aeronautical Systems Inc. The estimated price for this purchase is anticipated to be between $1.5 billion and $2 billion and is expected to be deployed in critical border regions of India, where tensions exist with China and Pakistan.

 

 

India and US deeper engagement?

India and US’s close defence relations signal a shared understanding and purpose to counterweight China’s regional dominance. Like killing two birds with one stone, the US defence agreement with India reduced dependence on Russia’s arms supply, and the US gained more support to counter China. The US emphasised that US and India view coercion from China and Russian aggression against Ukraine as threatening national sovereignty. 

China’s growing influence and military capabilities in the Asia-Pacific region have raised concerns in neighbouring countries, especially in India. Due to the history of border conflicts and disputes between India and China, India has actively sought opportunities to strengthen its defense capabilities and build stronger alliances to counter China’s influence.

On the other hand, the United States is increasingly focused on  China’s assertiveness and efforts to expand its military capabilities. Therefore, the United States has been actively seeking partnerships and alliances with countries in the Indo-Pacific region to maintain stability and its security interests. The US aims to preserve its status quo by limiting China’s growing power.

The US-India cooperation is a strategic move of the two countries to counter China’s influence and military advancements. The two states’ cooperation would include joint development of military platforms and equipment, sharing advanced technology, and strengthening defence industry relations. As a result, both nations can enhance their military capabilities and improve their readiness to tackle various security challenges, including those originating from China.

Moreover, the enhancement of defense industry relations fosters a rise in defense trade and investment, providing economic benefits to both countries. Additionally, it promotes the growth of domestic defense industries, leading to the creation of job opportunities and the transfer of technology.

Latihan Bersama Militer Garuda Shield 2022 Diikuti 14 Negara

, , , , , 0

Indonesia-AS berencana menggelar latihan militer tahunan yang akan diikuti 14 negara asing. Tentara dari Inggris, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Kanada, dan lain-lain akan turut bergabung dalam latihan Garuda Shield 2022. Latihan militer bersama akan dimulai tanggal 1-14 Agustus 2022 sekaligus di dua lokasi yakni Puslatpur Kodiklatad Baturaja dan Puslatpur Kodam VI/Mlw Amborawang.

TNI AD telah menggelar rapat middle planning conference (MPC), dan dilansir dari laman resmi TNI AD, terdapat pembagian beberapa kelompok kerja. Beberapa diantaranya yakni Staff Exercise, Field Training Exercise, Combined Armed Live Fire Exercise, Aviation, Medical Exercise, Logistics & Protocol, Life Fire Exercise, Civil Military Coordination, ENCAB, Counter IED, Force Protection, Airborne dan Special Operations.

Latihan perang bersama ke-16 ini akan mencakup latihan tembakan langsung, operasi khusus dan latihan penerbangan di darat dan pantai. Pejabat AS menyatakan setidaknya akan ada 3.000 tentara yang mengikuti latihan bersama tersebut.

 

Perluasan kerja sama hubungan pertahanan di tengah kompetisi AS-China

Dilihat dari negara yang bergabung, terutama Australia dan Inggris, yang jika digabung dengan AS menghasilkan kerja sama pertahanan AUKUS. Selain itu juga terdapat Jepang dan negara Indo-Pasifik lain yang sama-sama memiliki ketegangan hubungan dengan China.

Selain memperkuat kerja sama militer dengan Indonesia, AS juga ingin memperlihatkan keseriusan pakta pertahanannya dan aliansinya dalam mengamankan wilayah regional Indo Pasifik.

Terlebih jika dilihat dari lokasi latihan militer AS-Indonesia, wilayah tersebut berbatasan dengan titik Laut China Selatan (LCS). LCS menjadi lokasi konflik perbatasan China dan beberapa negara Asia Tenggara. Di sisi lain, bagi Indonesia kerja sama dengan AS ini juga menjadi respons Indonesia untuk mempertahankan hak berdaulat di wilayah dekat pulau Natuna yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang juga berada digaris klaim China.

Meskipun Indonesia tidak akan melakukan konfrontasi terbuka dan secara langsung kepada China, namun latihan bersama Garuda Shield 2022 menjadi sinyal bahwa Indonesia juga memperhatikan dinamika geopolitiknya dan rivalitas AS-China.

Bahas Isu Ukraina, Presiden Biden dan Putin Berbincang Via Telepon

, , , , , , , , 1

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dijadwalkan untuk berdialog pada Kamis mendatang. Pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa perbincangan melalui telepon akan dimulai pukul 15:30 waktu setempat. Perbincangan ini akan membahas berbagai topik, terutama peningkatan kapabilitas militer Rusia di perbatasan Ukraina. Perbincangan ini akan menjadi perbincangan langsung kedua negara di bulan Desember ini untuk membahas isu keamanan di Ukraina.

Presiden Putin menambah ribuan tentaranya dekat perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa bulan ke belakang. Namun, Russia terus mengelak berencana menyerang Ukraina dan menilai pihaknya memiliki hak untuk memindahkan atau menambahkan tentara di wilayah kedaulatan Rusia sendiri.

Rusia menekankan keinginannya untuk adanya garansi secara resmi bahwa NATO tidak akan memperluas kekuatannya di wilayah Timur Eropa. Rusia juga menginginkan agar tidak akan adanya senjata bersifat ofensif yang didirikan atau dipasang di Ukraina atau wilayah perbatasan lainnya.

Pejabat resmi AS melaporkan bahwa meskipun terdapat isu Rusia akan menarik sekitar 10.000 pasukannya, namun tidak ada bukti kuat yang mendukung hal tersebut. 

Presiden Putin yang menginisiasi perbincangan dengan AS. Di sisi lain, AS juga menerima karena percaya “saat berhadapan dengan Rusia, maka tidak ada pilihan lain selain dialog langsung antar pemimpin.”

“Ketika Presiden Biden setuju untuk berbicara dengan Presiden Putin, Presiden Putin menjawab, Iya, mari bicara. Lalu ketika Presiden Putin menyatakan Ia tertarik untuk melakukan panggilan telepon, Presiden Biden menyatakan Iya,” kata seorang pejabat AS.

Presiden Biden juga kemungkinan besar akan berbincang dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. AS dengan tegas mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Sebuah pesawat militer mata-mata bernama JSTARS sudah beroperasi di wilayah udara Ukraina pada awal minggu ini.

AS terus bekerja sama dengan aliansinya mengenai isu Ukraina

Pemerintahan Biden secara berkelanjutan melakukan diplomasi dengan aliansinya Eropa dan rekan lainnya. Termasuk di dalamnya berkonsultasi dan berkoodinasi mengenai pendekatan bersama dalam merespons kekuatan militer Rusia di perbatasan Ukraina. 

Presiden Biden melakukan dialog dengan The North Atlantic Treaty Organization (NATO), the European Union (EU), and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Biden juga melakukan konsultasi secara bilateral dengan negara Eropa Timur serta the Bucharest Nine.

Bucharest Nine (B9) merujuk pada sembilan negara Eropa dari Timur Eropa yakni Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia, Romania, Bulgaria, Latvia, Lithuania, dan Slovakia. 

Biden juga berencana untuk melakukan perbincangan bilateral antara AS-Rusia pada tanggal 10 Januari nanti. Biden menganggap penting kerja sama dengan aliansinya dan memprioritaskan diplomasi dengan semua pihak. Namun, AS juga tetap memiliki rencana untuk memberikan respons tegas seperti sanksi jika Rusia terus berencana menginvasi Ukraina.

Menteri Jepang dan Korea Selatan ‘Absen’ di Konferensi Pers dengan AS

, , , , , , , , 0

Pertemuan trilateral Jepang-AS-Korea Selatan dilangsung beberapa waktu lalu. Diskusi dan dialog n ini berkaitan dengan diskusi kebebasan navigasi di wilayah Laut China Selatan, program nuklir Korea Utara, dan komitmen implementasi nilai demokrasi dan hak asasi. Pertemuan ini juga membahas komitmen untuk menjaga dan mendukung wilayah Indo Pasifik yang inklusif, bebas, damai, stabil, dan terbuka.

Rencananya, setelah pertemuan trilateral selesai akan dilangsungkan konferensi pers bersama ketiga negara tersebut. Namun, juru bicara duta besar Jepang, Masashi Mizobuchi, menyatakan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang tidak menghadiri konferensi pers dengan koleganya dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS). Tindakan ini didasari oleh konflik territorial pulau dengan Korea Selatan.

 

Perseteruan Dokdo/Takeshima

Wilayah pulau, bernama Linancourt Rocks, merupakan wilayah sejauh 140 mil atau sekitar 225 kilometer di bagian Timur Korea Selatan. Perseteruan wilayah yang dinamakan Dokdo/Takeshima ini sudah terjadi sekitar 300 tahun lalu dengan kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut.

Dokdo (bahasa Korea) berarti Pulau Solidaritas, di mana tentara Korea sering berkunjung ke lokasi tersebut dan mengibarkan benderanya dan melakukan aktivitas sipil lain. Namun, Tokyo juga mengklaim wilayah Dokdo, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Takeshima. Sejak tahun 2005, Jepang selalu mengklaim wilayah Dokdo sebagai wilayah Jepang dalam buku putih pertahanan Jepang.

Isu perseteruan wilayah ini membuat hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan, terutama dengan historis hubungan kedua negara yang sudah buruk karena okupasi. Protes Jepang terkait permasalahan wilayah pulau tersebut membuat Jepang menilai tidak bisa melakukan konferensi pers bersama.

“Kami tidak bisa menerima tindakan ini dan menilainya sebagai sesuatu yang sangat disayangkan karena permasalahan ini Jelas merupakan wilayah teritorial Jepang, baik dilihat secara fakta historis dan hukum internasional,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirozaku Matsuno.

 

Respons Amerika Serikat terkait Perseteruan Jepang-Korea Selatan

Sekretaris Deputi AS, Wendy Sherman, yang masih berada di tempat konferensi pers menyatakan baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jung Kun dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba tiga jam yang lalu (17/11/2021).

“Terdapat perbedaan perspektif dalam isu bilateral Japan-Korea Selatan yang akan terus diupayakan untuk diselesaikan.” kata Sherman. Sherman menambahkan bahwa pembatalan konferensi pers tersebut tidak berkaitan dengan pertemuan trilateral yang “substantif dan konstruktif” sebelumnya.

Load More