Menu

Legitimasi

Kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada di Tengah Perebutan Pengaruh Global

, , , , , , , , , 0

Diplomasi China kembali menjadi perhatian dunia setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York sebelum melanjutkan kunjungan resmi ke Kanada. Berdasarkan pernyataan resmi Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Wang Yi direncanakan memimpin delegasi China dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada akhir Mei 2026, kemudian melanjutkan lawatan diplomatik ke Kanada beberapa hari setelahnya. Meskipun agenda tersebut belum berlangsung, rencana kunjungan ini menjadi menarik karena bagian dari strategi diplomasi global China yang semakin aktif di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, China tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan modernisasi militer untuk memperluas pengaruh internasionalnya. Beijing juga semakin aktif memperkuat diplomasi multilateral, membangun jaringan kerja sama global, serta meningkatkan keterlibatan dalam institusi internasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa China berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan global yang tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi besar, tetapi juga kemampuan memengaruhi arah tata kelola internasional.

Dilihat rencana kehadiran Wang Yi dalam forum Dewan Keamanan PBB memiliki makna strategis penting. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, China ingin memperkuat citranya sebagai aktor utama dalam penyelesaian berbagai isu internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin aktif terlibat dalam pembahasan isu perang Ukraina, konflik Timur Tengah, reformasi tata kelola global, hingga pembangunan negara-negara Global South. Data United Nations Security Council menunjukkan bahwa China terus memperluas peran diplomatiknya dalam berbagai forum PBB sebagai bagian dari strategi memperkuat legitimasi internasionalnya.

Akan tetapi di sisi lain, peningkatan aktivitas diplomasi China juga memunculkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Laporan U.S. Department of Defense menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menilai Beijing tidak sekadar memanfaatkan forum internasional untuk memperkuat kerja sama global, tetapi juga untuk memperluas pengaruh politik dan menantang dominasi Barat dalam sistem internasional. Persaingan tersebut terlihat jelas dalam berbagai isu seperti Taiwan, Laut China Selatan, teknologi strategis, hak asasi manusia, dan keamanan Indo-Pasifik.

Setelah agenda di New York, Wang Yi juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kanada. Rencana ini menjadi penting karena hubungan China-Kanada mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan kedua negara meningkat sejak kasus penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, di Kanada pada 2018 atas permintaan Amerika Serikat. Sebagai respons, China menahan dua warga Kanada dalam kasus yang kemudian memicu krisis diplomatik berkepanjangan antara kedua negara.

Selain kasus Huawei, hubungan bilateral juga dipengaruhi isu keamanan teknologi, tuduhan campur tangan asing, serta meningkatnya sensitivitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Kanada dalam beberapa tahun terakhir mulai memperketat pengawasan investasi China di sektor strategis dan meningkatkan pembatasan terhadap teknologi tertentu yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, rencana kunjungan Wang Yi ke Kanada dapat dipahami sebagai upaya Beijing membuka kembali ruang dialog dengan negara-negara Barat menengah (middle powers) di tengah meningkatnya rivalitas global dengan Washington. China tampaknya menyadari bahwa menjaga hubungan yang relatif stabil dengan negara seperti Kanada dapat membantu mengurangi tekanan diplomatik yang semakin berkembang di lingkungan Barat.

Jika dilihat dari sudut pandang soft power, bisa dikatakan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari kekuatan militer dan ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan memengaruhi negara lain melalui diplomasi, citra internasional, institusi global, dan daya tarik politik. Dalam perspektif ini, diplomasi aktif merupakan instrumen penting dalam membangun legitimasi dan pengaruh internasional. Melalui pendekatan tersebut, China tampaknya sedang berupaya memperkuat soft power-nya secara lebih agresif. Beijing memahami bahwa kebangkitan ekonomi saja tidak cukup untuk menjadikan China sebagai kekuatan global dominan. China juga perlu membangun kepercayaan internasional, memperluas pengaruh diplomatik, dan menciptakan citra sebagai negara yang mendukung stabilitas global serta kerja sama multilateral.

Rencana kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada mencerminkan strategi tersebut. Dalam forum PBB, China diperkirakan akan terus menampilkan diri sebagai pendukung multilateralisme dan reformasi tata kelola internasional yang lebih inklusif. Sementara itu, agenda di Kanada berpotensi menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat di luar lingkar utama rivalitas langsung dengan Amerika Serikat. Strategi diplomasi China sebenarnya telah terlihat melalui berbagai inisiatif internasional lain seperti Belt and Road Initiative (BRI), ekspansi lembaga keuangan internasional China, hingga peningkatan peran Beijing dalam mediasi konflik global. China juga semakin aktif memposisikan diri sebagai mediator diplomatik, termasuk dalam hubungan Iran-Arab Saudi dan isu stabilitas Timur Tengah.

Walaupun demikian, tantangan terbesar bagi China tetap terletak pada persoalan kepercayaan internasional. Banyak negara masih memandang langkah diplomatik Beijing dengan penuh kehati-hatian. Negara-negara Barat menilai bahwa ekspansi diplomasi China sering kali berkaitan dengan upaya memperluas pengaruh ekonomi dan politik secara sistematis, khususnya di negara berkembang. Selain itu, citra internasional China juga masih dipengaruhi berbagai isu domestik dan keamanan regional seperti Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, dan aktivitas militer di Laut China Selatan. Akibatnya, meskipun pengaruh ekonomi China terus meningkat, soft power Beijing belum sepenuhnya mampu menyaingi dominasi pengaruh global Barat.

Perubahan struktur geopolitik global memberi China peluang yang semakin besar. Banyak negara berkembang mulai mencari alternatif di luar dominasi Barat dan melihat China sebagai mitra ekonomi penting. Kondisi ini membuka ruang bagi Beijing untuk memperluas pengaruh diplomatiknya melalui kerja sama ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pendekatan multilateral. Apabila agenda Wang Yi berjalan dengan baik, maka kunjungan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperkuat posisinya dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Beijing tampaknya ingin menunjukkan bahwa China bukan hanya pesaing ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga kekuatan global yang memiliki kapasitas memengaruhi arah diplomasi internasional.

Secara keseluruhan, rencana kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada memperlihatkan bagaimana China semakin aktif mengombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, dan pengaruh politik global dalam satu strategi besar. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi akibat rivalitas geopolitik, diplomasi menjadi instrumen penting dalam perebutan pengaruh internasional. Dalam hal tersebut, China tampaknya berupaya memastikan bahwa kebangkitannya tidak hanya terlihat melalui kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga melalui kemampuan membangun legitimasi dan kepemimpinan diplomatik di tingkat global.

China, Nasionalisme, dan Krisis Legitimasi

, , , , , , , , 0

Dalam beberapa dekade terakhir, legitimasi politik Partai Komunis China (PKC) dibangun di atas tiga fondasi utama diantaranya pertumbuhan ekonomi, nasionalisme, dan perang terhadap “musuh internal” seperti korupsi. Kombinasi ini membuat rezim China mampu mempertahankan stabilitas politik meski tanpa sistem demokrasi liberal. Namun, kondisi China hari ini mulai menunjukkan perubahan penting. Ekonomi melambat, elite politik telah banyak dibersihkan melalui kampanye antikorupsi, dan oposisi domestik nyaris tidak memiliki ruang hidup. Dalam situasi seperti ini, pemerintah China tampak semakin aktif membangun narasi ancaman eksternal, mulai dari Taiwan, Laut China Selatan, hingga rivalitas dengan Amerika Serikat.

Fenomena ini jadi sangat menarik di mana dalam diversionary war theory atau teori pengalihan konflik, menjelaskan bahwa pemerintah yang menghadapi tekanan domestik sering kali menggunakan konflik eksternal atau ancaman asing untuk mengalihkan perhatian publik, memperkuat nasionalisme, dan menjaga legitimasi kekuasaan. Dalam konteks China saat ini, teori tersebut menjadi relevan untuk membaca arah politik Beijing di bawah Xi Jinping. Selama bertahun-tahun, keberhasilan ekonomi menjadi sumber legitimasi terbesar PKC. Sejak reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan tinggi selama lebih dari tiga dekade. Ratusan juta warga berhasil keluar dari kemiskinan dan kelas menengah tumbuh sangat cepat. Namun, kini fondasi ekonomi tersebut mulai menghadapi tekanan serius.

Krisis sektor properti menjadi salah satu indikator utama perlambatan ekonomi China. Data International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa perlambatan sektor properti China telah memberi dampak besar terhadap pertumbuhan nasional karena industri tersebut selama bertahun-tahun menjadi motor utama ekonomi negara itu. Krisis Evergrande dan melemahnya pasar perumahan menunjukkan bahwa model pertumbuhan lama China mulai mengalami keterbatasan. Di saat yang sama, pengangguran anak muda meningkat cukup tajam. Data World Bank menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di China berada di level yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Trading Economics mencatat angka pengangguran muda China pernah mencapai lebih dari 21 persen pada 2023 sebelum kemudian sedikit menurun. Kondisi ini penting karena generasi muda perkotaan selama ini merupakan simbol keberhasilan modernisasi ekonomi China.

Ketika legitimasi ekonomi mulai melemah, Xi Jinping memperkuat legitimasi politik melalui kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak 2012, jutaan pejabat telah diperiksa atau dihukum dalam kampanye tersebut. Sekitar 2,3 juta pejabat telah diproses hingga 2023, sementara penelitian akademik yang diterbitkan di European Journal of Political Economy juga menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi Xi Jinping merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah modern China. Pada tahap awal, kampanye antikorupsi berhasil meningkatkan citra Xi Jinping sebagai pemimpin tegas. Korupsi dijadikan “musuh internal” yang dianggap mengancam persatuan partai dan negara. Namun setelah lebih dari satu dekade, situasinya berubah. Banyak elite politik telah dibersihkan, oposisi internal sangat lemah, dan kontrol negara terhadap masyarakat semakin ketat melalui teknologi pengawasan digital.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah membutuhkan sumber legitimasi baru. Di sinilah nasionalisme dan ancaman eksternal mulai memainkan peran yang lebih besar. Taiwan menjadi contoh paling jelas. Beijing terus menegaskan bahwa reunifikasi Taiwan adalah bagian dari “kebangkitan nasional China”. Isu ini bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga alat mobilisasi domestik. Narasi ancaman asing memiliki fungsi politik yang sangat efektif. Ketika masyarakat diyakinkan bahwa negara sedang menghadapi tekanan luar negeri, maka perhatian terhadap masalah ekonomi atau ketimpangan domestik cenderung berkurang. Diversionary War Theory menjelaskan bahwa konflik eksternal dapat menciptakan efek rally around the flag, yaitu situasi ketika masyarakat bersatu mendukung pemerintah karena adanya ancaman dari luar.

Selain Taiwan, konflik Laut China Selatan juga semakin sering digunakan dalam narasi nasionalisme China. Beijing memperkuat patroli militer, membangun fasilitas di wilayah sengketa, dan menunjukkan kekuatan maritimnya secara terbuka. Langkah ini tidak hanya ditujukan kepada negara lain, tetapi juga kepada publik domestik China untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tetap kuat dan mampu menjaga kehormatan nasional. Nasionalisme digital juga berkembang sangat kuat di mana media sosial China dipenuhi narasi tentang ancaman Barat, perang dagang, hingga upaya “menghambat kebangkitan China”. Pemerintah memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat identitas nasional dan loyalitas publik. Dalam konteks politik domestik, strategi ini efektif karena mampu menciptakan solidaritas emosional di tengah perlambatan ekonomi.

Namun strategi tersebut memiliki risiko besar, ketika legitimasi terlalu bergantung pada nasionalisme dan ancaman eksternal, negara dapat terjebak dalam eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Retorika keras terhadap Taiwan atau Amerika Serikat, dapat menciptakan tekanan domestik agar pemerintah benar-benar mengambil langkah konfrontatif. Dalam situasi seperti itu, ruang diplomasi menjadi semakin sempit. Selain itu, ketergantungan terhadap nasionalisme juga menunjukkan adanya transformasi legitimasi politik di China. Jika dulu legitimasi terutama berasal dari kesejahteraan ekonomi, kini legitimasi semakin bergeser ke arah keamanan nasional dan identitas kebangsaan. Xi Jinping tampaknya ingin membangun loyalitas publik bukan hanya melalui kemakmuran, tetapi juga melalui narasi tentang ancaman terhadap bangsa China.

Pada akhirnya, apakah China membutuhkan konflik eksternal untuk menjaga persatuan domestik bukanlah isu yang berlebihan. Sejumlah gejala politik menunjukkan bahwa ancaman asing kini memainkan peran yang semakin penting dalam strategi legitimasi Beijing. Selama ekonomi belum sepenuhnya pulih dan ruang oposisi domestik semakin tertutup, nasionalisme kemungkinan akan terus menjadi instrumen utama pemerintah China. Masalahnya, nasionalisme adalah pedang bermata dua, satu sisi dapat memperkuat stabilitas domestik dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong konflik yang lebih luas jika terus dipelihara sebagai alat politik. Dalam konteks China sebagai kekuatan global, perkembangan ini tentu perlu diperhatikan dunia, sebab dinamika politik domestik Beijing kini semakin berkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan internasional.