Legitimasi

Dalam beberapa dekade terakhir, legitimasi politik Partai Komunis China (PKC) dibangun di atas tiga fondasi utama diantaranya pertumbuhan ekonomi, nasionalisme, dan perang terhadap “musuh internal” seperti korupsi. Kombinasi ini membuat rezim China mampu mempertahankan stabilitas politik meski tanpa sistem demokrasi liberal. Namun, kondisi China hari ini mulai menunjukkan perubahan penting. Ekonomi melambat, elite politik telah banyak dibersihkan melalui kampanye antikorupsi, dan oposisi domestik nyaris tidak memiliki ruang hidup. Dalam situasi seperti ini, pemerintah China tampak semakin aktif membangun narasi ancaman eksternal, mulai dari Taiwan, Laut China Selatan, hingga rivalitas dengan Amerika Serikat.

Fenomena ini jadi sangat menarik di mana dalam diversionary war theory atau teori pengalihan konflik, menjelaskan bahwa pemerintah yang menghadapi tekanan domestik sering kali menggunakan konflik eksternal atau ancaman asing untuk mengalihkan perhatian publik, memperkuat nasionalisme, dan menjaga legitimasi kekuasaan. Dalam konteks China saat ini, teori tersebut menjadi relevan untuk membaca arah politik Beijing di bawah Xi Jinping. Selama bertahun-tahun, keberhasilan ekonomi menjadi sumber legitimasi terbesar PKC. Sejak reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan tinggi selama lebih dari tiga dekade. Ratusan juta warga berhasil keluar dari kemiskinan dan kelas menengah tumbuh sangat cepat. Namun, kini fondasi ekonomi tersebut mulai menghadapi tekanan serius.

Krisis sektor properti menjadi salah satu indikator utama perlambatan ekonomi China. Data International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa perlambatan sektor properti China telah memberi dampak besar terhadap pertumbuhan nasional karena industri tersebut selama bertahun-tahun menjadi motor utama ekonomi negara itu. Krisis Evergrande dan melemahnya pasar perumahan menunjukkan bahwa model pertumbuhan lama China mulai mengalami keterbatasan. Di saat yang sama, pengangguran anak muda meningkat cukup tajam. Data World Bank menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di China berada di level yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Trading Economics mencatat angka pengangguran muda China pernah mencapai lebih dari 21 persen pada 2023 sebelum kemudian sedikit menurun. Kondisi ini penting karena generasi muda perkotaan selama ini merupakan simbol keberhasilan modernisasi ekonomi China.

Ketika legitimasi ekonomi mulai melemah, Xi Jinping memperkuat legitimasi politik melalui kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak 2012, jutaan pejabat telah diperiksa atau dihukum dalam kampanye tersebut. Sekitar 2,3 juta pejabat telah diproses hingga 2023, sementara penelitian akademik yang diterbitkan di European Journal of Political Economy juga menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi Xi Jinping merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah modern China. Pada tahap awal, kampanye antikorupsi berhasil meningkatkan citra Xi Jinping sebagai pemimpin tegas. Korupsi dijadikan “musuh internal” yang dianggap mengancam persatuan partai dan negara. Namun setelah lebih dari satu dekade, situasinya berubah. Banyak elite politik telah dibersihkan, oposisi internal sangat lemah, dan kontrol negara terhadap masyarakat semakin ketat melalui teknologi pengawasan digital.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah membutuhkan sumber legitimasi baru. Di sinilah nasionalisme dan ancaman eksternal mulai memainkan peran yang lebih besar. Taiwan menjadi contoh paling jelas. Beijing terus menegaskan bahwa reunifikasi Taiwan adalah bagian dari “kebangkitan nasional China”. Isu ini bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga alat mobilisasi domestik. Narasi ancaman asing memiliki fungsi politik yang sangat efektif. Ketika masyarakat diyakinkan bahwa negara sedang menghadapi tekanan luar negeri, maka perhatian terhadap masalah ekonomi atau ketimpangan domestik cenderung berkurang. Diversionary War Theory menjelaskan bahwa konflik eksternal dapat menciptakan efek rally around the flag, yaitu situasi ketika masyarakat bersatu mendukung pemerintah karena adanya ancaman dari luar.

Selain Taiwan, konflik Laut China Selatan juga semakin sering digunakan dalam narasi nasionalisme China. Beijing memperkuat patroli militer, membangun fasilitas di wilayah sengketa, dan menunjukkan kekuatan maritimnya secara terbuka. Langkah ini tidak hanya ditujukan kepada negara lain, tetapi juga kepada publik domestik China untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tetap kuat dan mampu menjaga kehormatan nasional. Nasionalisme digital juga berkembang sangat kuat di mana media sosial China dipenuhi narasi tentang ancaman Barat, perang dagang, hingga upaya “menghambat kebangkitan China”. Pemerintah memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat identitas nasional dan loyalitas publik. Dalam konteks politik domestik, strategi ini efektif karena mampu menciptakan solidaritas emosional di tengah perlambatan ekonomi.

Namun strategi tersebut memiliki risiko besar, ketika legitimasi terlalu bergantung pada nasionalisme dan ancaman eksternal, negara dapat terjebak dalam eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Retorika keras terhadap Taiwan atau Amerika Serikat, dapat menciptakan tekanan domestik agar pemerintah benar-benar mengambil langkah konfrontatif. Dalam situasi seperti itu, ruang diplomasi menjadi semakin sempit. Selain itu, ketergantungan terhadap nasionalisme juga menunjukkan adanya transformasi legitimasi politik di China. Jika dulu legitimasi terutama berasal dari kesejahteraan ekonomi, kini legitimasi semakin bergeser ke arah keamanan nasional dan identitas kebangsaan. Xi Jinping tampaknya ingin membangun loyalitas publik bukan hanya melalui kemakmuran, tetapi juga melalui narasi tentang ancaman terhadap bangsa China.

Pada akhirnya, apakah China membutuhkan konflik eksternal untuk menjaga persatuan domestik bukanlah isu yang berlebihan. Sejumlah gejala politik menunjukkan bahwa ancaman asing kini memainkan peran yang semakin penting dalam strategi legitimasi Beijing. Selama ekonomi belum sepenuhnya pulih dan ruang oposisi domestik semakin tertutup, nasionalisme kemungkinan akan terus menjadi instrumen utama pemerintah China. Masalahnya, nasionalisme adalah pedang bermata dua, satu sisi dapat memperkuat stabilitas domestik dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong konflik yang lebih luas jika terus dipelihara sebagai alat politik. Dalam konteks China sebagai kekuatan global, perkembangan ini tentu perlu diperhatikan dunia, sebab dinamika politik domestik Beijing kini semakin berkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan internasional.