Menu

Strategi China

Drone Swarm, AI Warfare, dan Perubahan Besar Strategi Militer China

, , , , , , , 0

Selama bertahun-tahun, modernisasi militer China identik dengan pembangunan kapal induk, rudal hipersonik, jet tempur generasi kelima, dan ekspansi angkatan laut besar-besaran. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian analis pertahanan internasional mulai bergeser ke arah yang berbeda. Beijing kini terlihat semakin fokus mengembangkan teknologi autonomous warfare seperti drone swarm, koordinasi medan perang berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), serta kemampuan electronic warfare. Fokus ini menunjukkan bahwa strategi militer China mulai bergerak menuju model perang modern yang lebih murah, masif, dan berbasis teknologi otomatis.

Perubahan muncul karena China memahami bahwa perang masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang atau jet tempur mahal, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan AI, sistem tanpa awak, dan dominasi informasi secara cepat di medan tempur. Dalam hal inilah, China tampaknya sedang berusaha menghindari perlombaan senjata konvensional yang sangat mahal dengan Amerika Serikat dan memilih pendekatan perang asimetris berbasis teknologi.

Menurut laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS), militer China atau People’s Liberation Army (PLA) dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan investasi besar pada sistem drone otonom, AI militer, dan integrasi jaringan tempur digital. PLA menilai teknologi tersebut dapat memberikan keunggulan strategis dalam konflik modern, terutama di kawasan Indo-Pasifik.  Salah satu fokus utama China adalah pengembangan drone swarm. Teknologi ini memungkinkan ratusan bahkan ribuan drone kecil bergerak secara terkoordinasi menggunakan AI untuk menyerang target, melakukan pengintaian, mengganggu radar, atau membanjiri sistem pertahanan musuh. Berbeda dengan jet tempur modern yang sangat mahal, drone swarm relatif murah dan dapat diproduksi dalam jumlah besar.

Kemudian laporan RAND Corporation menyebutkan bahwa China memandang drone swarm sebagai alat efektif untuk menghadapi superioritas militer Amerika Serikat. Dalam skenario konflik di Selat Taiwan atau Laut China Selatan, swarm drone dapat digunakan untuk melemahkan kapal perang, radar, dan sistem pertahanan udara lawan sebelum serangan utama dilakukan. China juga terus mempercepat integrasi AI dalam koordinasi medan perang. Menurut analisis Brookings Institution, PLA sedang mengembangkan konsep intelligentized warfare, yaitu bentuk peperangan di mana AI digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan militer, analisis data tempur, hingga pengendalian sistem senjata secara otomatis.

Konsep ini dianggap sebagai tahap lanjutan setelah informatized warfare yang sebelumnya berfokus pada digitalisasi militer. Dalam intelligentized warfare, AI bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi inti koordinasi operasi militer. Sistem AI dapat menganalisis pergerakan musuh secara real-time, mengatur distribusi drone, memilih target prioritas, bahkan membantu komandan menentukan strategi dalam hitungan detik. Selain AI dan drone swarm, China juga memperbesar investasi pada electronic warfare atau perang elektronik. Kemampuan ini mencakup gangguan radar, sabotase komunikasi, serangan siber, hingga penghancuran sistem navigasi musuh. Dalam perang modern, kemampuan melumpuhkan jaringan komunikasi lawan sering dianggap sama pentingnya dengan menghancurkan pasukan secara fisik.

Dalam perubahan strategi militer China ini, sama halnya dengan teori Revolution in Military Affairs (RMA) yang menegaskan bahwa perkembangan teknologi dapat mengubah secara fundamental cara perang dilakukan. Negara yang mampu mengadopsi teknologi baru lebih cepat akan memperoleh keunggulan strategis besar dibanding lawannya. Dalam sejarah, RMA pernah terjadi ketika senjata api menggantikan perang tradisional, ketika tank dan pesawat mengubah strategi Perang Dunia, hingga ketika teknologi presisi dan satelit mendominasi perang modern Amerika Serikat. Kini, AI, drone otonom, dan sistem digital dipandang sebagai revolusi militer berikutnya.

China tampaknya tidak ingin tertinggal dalam revolusi tersebut, maka dari itu Beijing menyadari bahwa menyaingi Amerika Serikat secara konvensional akan sangat mahal dan sulit. Anggaran pertahanan AS masih jauh lebih besar, jaringan pangkalan militernya global, dan teknologi senjata konvensionalnya sangat maju. Karena itu, China mencari cara untuk menciptakan keunggulan melalui teknologi yang lebih murah tetapi mampu memberikan efek besar. Dalam sudut pandang teori RMA, drone swarm dan AI warfare memberi China peluang menciptakan “perang biaya rendah” melawan musuh yang memiliki platform militer mahal. Sebuah rudal atau drone murah dapat digunakan untuk menyerang kapal perang bernilai miliaran dolar. Strategi ini menciptakan ketidakseimbangan biaya (cost asymmetry) yang menguntungkan pihak dengan produksi massal teknologi murah.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai konflik modern. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bagaimana drone murah dapat menghancurkan tank, artileri, bahkan kapal perang. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi militer dunia, termasuk China, bahwa teknologi murah dan fleksibel dapat mengubah keseimbangan kekuatan militer. Menurut laporan International Institute for Strategic Studies (IISS), PLA kini mempercepat pengembangan integrasi drone udara, laut, dan darat dalam satu sistem tempur terpadu berbasis AI. China juga meningkatkan latihan perang elektronik dan simulasi medan tempur digital dalam berbagai latihan militer besar beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, penggunaan AI dalam peperangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kontrol manusia terhadap sistem senjata. Jika keputusan menyerang mulai dilakukan oleh algoritma AI, maka risiko kesalahan, eskalasi konflik, atau serangan tidak terkendali dapat meningkat drastis. Selain itu, perang drone massal dapat membuat konflik modern menjadi lebih destruktif dan sulit diprediksi. Negara dengan kapasitas industri besar seperti China mampu memproduksi drone dalam jumlah sangat besar dengan biaya relatif murah. Hal ini berpotensi memicu perlombaan senjata baru di bidang AI militer dan sistem otonom.

Dari sisi Amerika Serikat sendiri mulai meningkatkan fokus pada teknologi serupa. Pentagon mempercepat pengembangan Collaborative Combat Aircraft, drone tempur AI, dan sistem peperangan jaringan otomatis untuk menghadapi kemajuan China. Dengan demikian, persaingan militer AS-China kini bukan lagi hanya soal kapal induk atau jet tempur, tetapi perebutan dominasi dalam perang berbasis AI. Di kawasan Indo-Pasifik, perubahan strategi militer China juga meningkatkan kekhawatiran negara-negara tetangga. Taiwan, Jepang, Australia, dan negara ASEAN mulai memperkuat sistem pertahanan udara, perang elektronik, dan kemampuan anti-drone karena melihat ancaman baru dari transformasi militer Beijing.

Pada akhirnya, fokus besar China terhadap drone swarm dan perang AI menunjukkan bahwa peperangan abad ke-21 sedang mengalami transformasi besar. Perang masa depan kemungkinan tidak lagi didominasi oleh platform militer mahal dan terbatas, tetapi oleh jaringan sistem otomatis, AI, dan produksi teknologi murah dalam skala masif. China memahami bahwa dominasi militer modern tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata konvensional, tetapi pada kemampuan menggabungkan teknologi, data, dan otomatisasi dalam satu sistem perang terpadu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah peperangan, melainkan siapa yang akan menguasai revolusi militer baru tersebut lebih dulu?.

Kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada di Tengah Perebutan Pengaruh Global

, , , , , , , , , 0

Diplomasi China kembali menjadi perhatian dunia setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York sebelum melanjutkan kunjungan resmi ke Kanada. Berdasarkan pernyataan resmi Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Wang Yi direncanakan memimpin delegasi China dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada akhir Mei 2026, kemudian melanjutkan lawatan diplomatik ke Kanada beberapa hari setelahnya. Meskipun agenda tersebut belum berlangsung, rencana kunjungan ini menjadi menarik karena bagian dari strategi diplomasi global China yang semakin aktif di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, China tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan modernisasi militer untuk memperluas pengaruh internasionalnya. Beijing juga semakin aktif memperkuat diplomasi multilateral, membangun jaringan kerja sama global, serta meningkatkan keterlibatan dalam institusi internasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa China berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan global yang tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi besar, tetapi juga kemampuan memengaruhi arah tata kelola internasional.

Dilihat rencana kehadiran Wang Yi dalam forum Dewan Keamanan PBB memiliki makna strategis penting. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, China ingin memperkuat citranya sebagai aktor utama dalam penyelesaian berbagai isu internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin aktif terlibat dalam pembahasan isu perang Ukraina, konflik Timur Tengah, reformasi tata kelola global, hingga pembangunan negara-negara Global South. Data United Nations Security Council menunjukkan bahwa China terus memperluas peran diplomatiknya dalam berbagai forum PBB sebagai bagian dari strategi memperkuat legitimasi internasionalnya.

Akan tetapi di sisi lain, peningkatan aktivitas diplomasi China juga memunculkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Laporan U.S. Department of Defense menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menilai Beijing tidak sekadar memanfaatkan forum internasional untuk memperkuat kerja sama global, tetapi juga untuk memperluas pengaruh politik dan menantang dominasi Barat dalam sistem internasional. Persaingan tersebut terlihat jelas dalam berbagai isu seperti Taiwan, Laut China Selatan, teknologi strategis, hak asasi manusia, dan keamanan Indo-Pasifik.

Setelah agenda di New York, Wang Yi juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kanada. Rencana ini menjadi penting karena hubungan China-Kanada mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan kedua negara meningkat sejak kasus penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, di Kanada pada 2018 atas permintaan Amerika Serikat. Sebagai respons, China menahan dua warga Kanada dalam kasus yang kemudian memicu krisis diplomatik berkepanjangan antara kedua negara.

Selain kasus Huawei, hubungan bilateral juga dipengaruhi isu keamanan teknologi, tuduhan campur tangan asing, serta meningkatnya sensitivitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Kanada dalam beberapa tahun terakhir mulai memperketat pengawasan investasi China di sektor strategis dan meningkatkan pembatasan terhadap teknologi tertentu yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, rencana kunjungan Wang Yi ke Kanada dapat dipahami sebagai upaya Beijing membuka kembali ruang dialog dengan negara-negara Barat menengah (middle powers) di tengah meningkatnya rivalitas global dengan Washington. China tampaknya menyadari bahwa menjaga hubungan yang relatif stabil dengan negara seperti Kanada dapat membantu mengurangi tekanan diplomatik yang semakin berkembang di lingkungan Barat.

Jika dilihat dari sudut pandang soft power, bisa dikatakan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari kekuatan militer dan ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan memengaruhi negara lain melalui diplomasi, citra internasional, institusi global, dan daya tarik politik. Dalam perspektif ini, diplomasi aktif merupakan instrumen penting dalam membangun legitimasi dan pengaruh internasional. Melalui pendekatan tersebut, China tampaknya sedang berupaya memperkuat soft power-nya secara lebih agresif. Beijing memahami bahwa kebangkitan ekonomi saja tidak cukup untuk menjadikan China sebagai kekuatan global dominan. China juga perlu membangun kepercayaan internasional, memperluas pengaruh diplomatik, dan menciptakan citra sebagai negara yang mendukung stabilitas global serta kerja sama multilateral.

Rencana kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada mencerminkan strategi tersebut. Dalam forum PBB, China diperkirakan akan terus menampilkan diri sebagai pendukung multilateralisme dan reformasi tata kelola internasional yang lebih inklusif. Sementara itu, agenda di Kanada berpotensi menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat di luar lingkar utama rivalitas langsung dengan Amerika Serikat. Strategi diplomasi China sebenarnya telah terlihat melalui berbagai inisiatif internasional lain seperti Belt and Road Initiative (BRI), ekspansi lembaga keuangan internasional China, hingga peningkatan peran Beijing dalam mediasi konflik global. China juga semakin aktif memposisikan diri sebagai mediator diplomatik, termasuk dalam hubungan Iran-Arab Saudi dan isu stabilitas Timur Tengah.

Walaupun demikian, tantangan terbesar bagi China tetap terletak pada persoalan kepercayaan internasional. Banyak negara masih memandang langkah diplomatik Beijing dengan penuh kehati-hatian. Negara-negara Barat menilai bahwa ekspansi diplomasi China sering kali berkaitan dengan upaya memperluas pengaruh ekonomi dan politik secara sistematis, khususnya di negara berkembang. Selain itu, citra internasional China juga masih dipengaruhi berbagai isu domestik dan keamanan regional seperti Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, dan aktivitas militer di Laut China Selatan. Akibatnya, meskipun pengaruh ekonomi China terus meningkat, soft power Beijing belum sepenuhnya mampu menyaingi dominasi pengaruh global Barat.

Perubahan struktur geopolitik global memberi China peluang yang semakin besar. Banyak negara berkembang mulai mencari alternatif di luar dominasi Barat dan melihat China sebagai mitra ekonomi penting. Kondisi ini membuka ruang bagi Beijing untuk memperluas pengaruh diplomatiknya melalui kerja sama ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pendekatan multilateral. Apabila agenda Wang Yi berjalan dengan baik, maka kunjungan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang China untuk memperkuat posisinya dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Beijing tampaknya ingin menunjukkan bahwa China bukan hanya pesaing ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga kekuatan global yang memiliki kapasitas memengaruhi arah diplomasi internasional.

Secara keseluruhan, rencana kunjungan Wang Yi ke PBB dan Kanada memperlihatkan bagaimana China semakin aktif mengombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, dan pengaruh politik global dalam satu strategi besar. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi akibat rivalitas geopolitik, diplomasi menjadi instrumen penting dalam perebutan pengaruh internasional. Dalam hal tersebut, China tampaknya berupaya memastikan bahwa kebangkitannya tidak hanya terlihat melalui kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga melalui kemampuan membangun legitimasi dan kepemimpinan diplomatik di tingkat global.

Jurnas.com

Manuver Kapal Perang China di Pasifik Barat

, , , , , , , , 0

Pergerakan kapal perang China ke kawasan Pasifik Barat yang disebut sebagai “latihan militer” tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai aktivitas rutin pertahanan. Di tengah meningkatnya rivalitas global dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik, setiap manuver militer memiliki makna strategis yang lebih dalam daripada sekadar latihan teknis. Apa yang tampak sebagai rutinitas, pada kenyataannya adalah bagian dari permainan kekuatan yang terukur, sistematis, dan kental pesan politik.

China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi besar dalam orientasi militernya. Dari kekuatan darat yang berfokus pada pertahanan wilayah, kini beralih menjadi kekuatan maritim yang aktif memproyeksikan pengaruhnya ke luar batas geografis tradisional. Pasifik Barat menjadi ruang strategis yang penting karena wilayah ini merupakan jalur vital perdagangan global sekaligus titik temu kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu-sekutunya. Dengan mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut, China tidak hanya sedang berlatih, tetapi juga sedang menegaskan kehadirannya sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan.

Dalam hal ini secara lebih mendalam, dalam strategi, Thomas Schelling memiliki pemikiran mengenai strategi konflik di mana ia menekankan bahwa kekuatan militer tidak selalu digunakan untuk bertempur, melainkan untuk mengirimkan sinyal, membentuk persepsi lawan, dan mempengaruhi perilaku pihak lain tanpa harus terjadi perang terbuka. Strategi dalam konteks ini adalah seni komunikasi melalui kekuatan. Manuver kapal perang China dapat dilihat sebagai bentuk coercive diplomacy, di mana kekuatan militer digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kapasitas sekaligus membangun efek psikologis terhadap lawan.

Dalam perspektif tersebut, istilah latihan militer menjadi bagian dari narasi yang sengaja dibangun untuk menjaga ambiguitas. Ambiguitas ini penting karena memberikan ruang bagi China untuk menghindari eskalasi langsung, sekaligus tetap mempertahankan tekanan strategis. Dengan kata lain, China bermain di wilayah abu-abu, di mana tindakan militernya cukup kuat untuk diperhatikan, tetapi tidak cukup provokatif untuk memicu konflik terbuka. Ini merupakan ciri khas strategi modern yang tidak lagi mengandalkan konfrontasi langsung, melainkan permainan persepsi dan kalkulasi risiko.

Selain itu, manuver ini juga berkaitan erat dengan upaya China untuk menembus apa yang sering disebut sebagai first island chain, yakni garis pertahanan tidak resmi yang dibentuk oleh aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dengan semakin seringnya kapal perang China beroperasi di Pasifik Barat, secara perlahan batas psikologis dan strategis tersebut mulai terkikis. Kehadiran yang berulang akan menciptakan normalisasi, di mana aktivitas yang sebelumnya dianggap luar biasa menjadi sesuatu yang biasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.

Tidak hanya itu, langkah ini juga memiliki dimensi domestik. Pemerintah China berkepentingan untuk menunjukkan kepada publiknya bahwa negara tersebut memiliki kekuatan militer yang mampu melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Nasionalisme menjadi faktor penting dalam legitimasi politik, dan demonstrasi kekuatan militer sering kali digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, manuver di Pasifik Barat tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal, tetapi juga memiliki audiens internal.

Di sisi lain, respons dari negara-negara lain menunjukkan bahwa manuver ini tidak dianggap remeh. Amerika Serikat dan sekutunya terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik sebagai bentuk penyeimbang. Latihan militer bersama, peningkatan aliansi keamanan, serta penguatan kerja sama pertahanan menjadi indikasi bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju kompetisi strategis yang semakin intens. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah kecil memiliki potensi untuk memicu reaksi berantai yang lebih besar.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dinamika ini tidak serta-merta mengarah pada konflik terbuka. Justru sebaliknya, strategi seperti yang dijelaskan oleh Schelling bertujuan untuk menghindari perang melalui pengelolaan ancaman dan sinyal. Selama semua pihak masih mampu membaca dan memahami pesan yang dikirimkan, stabilitas relatif masih dapat dipertahankan. Masalah muncul ketika terjadi misinterpretasi atau kesalahan kalkulasi, yang dapat dengan cepat mengubah situasi menjadi krisis.

Dalam konteks yang lebih luas, manuver kapal perang China di Pasifik Barat mencerminkan pergeseran tatanan global yang sedang berlangsung. Dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal, melainkan bergerak menuju konfigurasi yang lebih kompleks dengan banyak pusat kekuatan. China dengan segala instrumen yang dimilikinya, sedang berupaya menempatkan diri sebagai aktor utama dalam sistem tersebut. Militer menjadi salah satu alat penting dalam proses ini, tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi dan komunikasi strategis.

Dengan demikian, melihat manuver ini sebagai sekadar latihan adalah penyederhanaan yang berlebihan. Di balik pergerakan kapal perang tersebut terdapat kalkulasi yang matang, pesan yang terstruktur, dan tujuan jangka panjang yang jelas. China tidak hanya sedang berlatih, tetapi sedang berbicara kepada dunia dengan bahasa yang paling dipahami dalam politik internasional, yaitu kekuatan. Pasifik Barat bukan lagi sekadar wilayah geografis, melainkan panggung utama bagi pertarungan pengaruh global. Setiap kapal yang berlayar membawa lebih dari sekadar persenjataan melainkan ia membawa pesan,

Iran dalam Perang, China dalam Perhitungan

, , , , , , , , , , , , 0

Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang terjadi saat ini telah mengguncang kestabilan geopolitik Timur Tengah. Serangan militer yang saling balas membalas tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga memicu perhatian negara-negara besar dunia. Salah satu negara yang paling disorot adalah China. Sebagai mitra strategis Iran sekaligus salah satu pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Beijing diperkirakan akan memberikan dukungan kuat kepada Teheran. Akan tetapi pada kenyataanya. China memilih bersikap hati-hati, penuh perhitungan, dan hanya mengutuk eskalasi konflik tanpa memberikan bantuan militer langsung kepada Iran.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam kacamata geopolitik internasional saat ini. Mengapa China yang memiliki hubungan strategis dengan Iran justru memilih tidak terlibat secara langsung?. Dari hal tersebut sangat mungkin untuk dikatakan bahwasannya China memiliki karakter politik luar negeri dengan corak pragmatisme ekonomi. Artinya adalah, stabilitas ekonomi domestik lebih diutamakan China dibandingkan dengan loyalitas geopolitik terhadap satu negara mitra. Walaupun pada kenyataanya iran tidak meminta dukungan militer atas eskalasi yang menimpanya.

Di lain hal, China juga bisa dikatakan tengah melakukan perhitungan strategis. Merujuk pada teori kepentingan ekonomi nasional, Albert O. Hirschman memiliki perspektif bahwa hubungan perdagangan internasional sering kali menciptakan pola ketergantungan antara negara. Negara yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat dapat memanfaatkan hubungan perdagangan tersebut sebagai alat pengaruh politik. Dengan kata lain, hubungan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kekuatan strategis dalam hubungan internasional.

Konsep ini dapat menjelaskan hubungan antara China dan Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, China menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran. Hubungan ekonomi ini semakin menguat setelah Iran menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara Barat yang membatasi aksesnya ke pasar global. Dalam situasi tersebut, China menjadi salah satu mitra ekonomi penting bagi Iran. Namun hubungan ini bersifat tidak seimbang. Iran sangat bergantung pada pasar China untuk mengekspor minyaknya, sementara bagi China, minyak Iran hanya merupakan salah satu dari berbagai sumber energi yang tersedia.

Ketimpangan ini memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi China dalam hubungan bilateral tersebut. Dalam perspektif Hirschman, ketergantungan ekonomi seperti ini menciptakan ruang bagi negara yang lebih kuat untuk memanfaatkan hubungan perdagangan sebagai instrumen pengaruh politik. Maka dari itu, China tidak perlu terlibat secara langsung dalam konflik militer untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap Iran. Hubungan ekonomi yang telah terjalin justru menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi Beijing.

Selain itu, keputusan China untuk tidak terlibat dalam konflik juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi global yang jauh lebih luas. China merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia dan sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Tidak hanya dari Iran, China juga mengimpor minyak dalam jumlah besar dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, keterlibatan langsung dalam konflik Iran berpotensi merusak hubungan ekonomi China dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Lebih jauh lagi, konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi global. Salah satu titik strategis yang sering menjadi perhatian dalam konflik regional adalah Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Jika konflik meningkat dan mengganggu jalur perdagangan tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan, tetapi juga oleh ekonomi global secara keseluruhan. Bagi China, ketidakstabilan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi dan mengganggu pasokan minyak yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonominya, apalagi saat ini isu penutupan selat Hormuz ramai diperbincangkan oleh media internasional

Dengan kata lain, hubungan ekonomi menjadi sarana bagi China untuk mempertahankan pengaruh geopolitiknya secara lebih efektif. Iran mungkin sedang berada dalam situasi konflik yang membutuhkan dukungan militer, tetapi bagi China, hubungan ekonomi yang stabil justru memberikan keuntungan strategis yang lebih besar. Dalam perspektif Hirschman, hubungan perdagangan yang menciptakan ketergantungan justru dapat menjadi bentuk kekuatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi militer langsung.

Konflik yang melibatkan Iran menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak selalu ditentukan oleh solidaritas politik atau kedekatan ideologis. Dalam banyak kasus, keputusan negara lebih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang lebih luas. Sikap China yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik Iran mencerminkan kalkulasi strategis yang berfokus pada stabilitas ekonomi dan kepentingan energi global. Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan ekonomi antarnegara tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan bentuk kekuatan politik. Ketergantungan perdagangan dapat memberikan pengaruh strategis yang memungkinkan suatu negara mempertahankan kepentingannya tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Pada akhirnya, konflik Iran memperlihatkan bahwa dalam politik internasional modern, kekuatan ekonomi sering kali menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan kekuatan militer. Iran mungkin sedang berada di tengah perang yang menentukan masa depannya, tetapi bagi China, situasi tersebut tetap dipandang melalui kalkulasi kepentingan ekonomi yang lebih luas. Dalam arti tertentu, Iran berada dalam perang, sementara China tetap berada dalam perhitungan strategisnya.