Menu

Mesin Politik

Jalan Baru China

, , , , , , 0

Ketika dunia membicarakan pengaruh global China, bayangan yang segera muncul biasanya adalah pelabuhan raksasa, rel kereta cepat, atau jalan raya yang dibangun melalui Belt and Road Initiative (BRI). Proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi wajah diplomasi ekonomi Beijing di berbagai kawasan, mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Infrastruktur diposisikan bukan hanya sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai sarana memperluas jejaring ekonomi dan politik China.

Namun, membaca strategi global China hari ini hanya melalui proyek infrastruktur mulai terasa kurang memadai. Perubahan yang lebih mendasar justru sedang berlangsung di sektor yang tidak kasatmata. Pengaruh China kini semakin banyak bergerak melalui pasar modal, obligasi berdenominasi yuan, investasi teknologi, serta pendanaan hijau. Jika sebelumnya Beijing membangun jalan untuk memperlancar arus barang, kini China mulai membangun jalur yang memperlancar arus modal.

Perubahan tersebut terlihat dari sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Yuan semakin banyak digunakan dalam transaksi lintas negara, pasar Panda Bond terus berkembang, sementara instrumen keuangan hijau menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat di China. Bahkan pada Juni 2026, Brasil mengumumkan rencana penerbitan Panda Bond pertamanya dengan nilai hingga 5 miliar yuan. Langkah ini bukan sekadar mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga menandai semakin besarnya peran pasar keuangan China dalam pembiayaan internasional.

Ini menunjukkan bahwa geopolitik China sedang memasuki babak baru. Persaingan pengaruh tidak lagi hanya berlangsung melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kemampuan membentuk arsitektur keuangan global. Pergeseran strategi tersebut dapat dilihat dari perspektif Structural Power Susan Strange. Menurutnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer atau besarnya perdagangan, melainkan juga oleh kemampuannya membentuk struktur yang digunakan negara lain untuk berproduksi, berdagang, memperoleh kredit, dan mengembangkan teknologi. Negara yang mampu membentuk struktur tersebut akan memiliki pengaruh yang jauh lebih bertahan lama dibandingkan negara yang hanya mengandalkan kekuatan koersif.

Dalam perspektif ini, perkembangan pasar keuangan China menjadi jauh lebih penting daripada sekadar pembangunan pelabuhan atau rel kereta. Ketika sebuah negara menerbitkan obligasi di pasar China, menggunakan mata uang yuan, atau memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan China, negara tersebut secara bertahap masuk ke dalam struktur finansial yang dibangun Beijing.

Contoh paling aktual terlihat dari keputusan Brasil menerbitkan Panda Bond.  Makna strategis Panda Bond jauh melampaui fungsi pembiayaan. Selama ini hubungan ekonomi banyak negara dengan China didominasi oleh perdagangan dan investasi langsung. Kini hubungan tersebut mulai bergerak ke sektor keuangan. Artinya, keterhubungan dengan China tidak lagi hanya diukur dari banyaknya barang yang diperdagangkan, tetapi juga dari bagaimana negara memperoleh modal, dalam mata uang apa utang diterbitkan, dan pasar keuangan mana yang menjadi sumber pendanaannya.

Perubahan ini berlangsung seiring dengan meningkatnya posisi yuan dalam sistem pembayaran internasional. Data RMB Tracker yang diterbitkan oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan bahwa yuan tetap berada di jajaran mata uang utama dalam pembayaran global. Meskipun porsinya masih berada di bawah dolar Amerika Serikat dan euro, keberadaan yuan sebagai salah satu mata uang pembayaran terbesar menunjukkan proses internasionalisasi yang terus berlangsung.

Internasionalisasi yuan sesungguhnya merupakan fondasi penting dari strategi finansial China. Mata uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Semakin banyak negara menggunakan yuan dalam perdagangan, investasi, maupun penerbitan obligasi, semakin besar pula posisi China dalam menentukan arah arus modal internasional. Dalam perspektif Susan Strange, kemampuan memengaruhi sistem keuangan semacam ini merupakan bentuk structural power yang bekerja secara halus, tetapi memiliki dampak jangka panjang.

Perubahan strategi China juga terlihat dari semakin besarnya perhatian terhadap pendanaan hijau. Berbeda dengan periode awal BRI yang banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur konvensional, kini Beijing semakin aktif mengembangkan instrumen pembiayaan untuk proyek transisi energi. Green Finance and Development Center mencatat bahwa penerbitan obligasi hijau China pada 2025 mencapai sekitar 1,09 triliun yuan atau meningkat lebih dari 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa China tidak hanya ingin menjadi pusat manufaktur teknologi hijau, tetapi juga menjadi pusat pembiayaan transisi energi global. Posisi ini semakin diperkuat ketika Kementerian Keuangan China menerbitkan obligasi hijau berdenominasi yuan di London pada April 2025. Penawaran senilai 6 miliar yuan tersebut memperoleh permintaan hampir tujuh kali lipat dari nilai penerbitannya, mencerminkan tingginya minat investor internasional terhadap instrumen keuangan China.

Jika dicermati, pola ini menunjukkan bahwa Beijing sedang memperluas sumber pengaruhnya. Pada fase awal, pembangunan pelabuhan atau jalan raya menciptakan konektivitas perdagangan. Kini, konektivitas tersebut diperluas melalui pasar obligasi, pembiayaan hijau, dan penggunaan yuan. Jalur pengaruh tidak lagi berhenti pada proyek fisik, tetapi bergerak menuju sistem keuangan yang menopang aktivitas ekonomi negara-negara mitra.

Meski demikian, perubahan ini bukan berarti BRI telah kehilangan relevansinya. Infrastruktur tetap menjadi bagian penting dari strategi global China. Yang berubah adalah komposisinya. Instrumen finansial kini hadir sebagai pelengkap sekaligus penguat dari investasi fisik yang telah dibangun sebelumnya. Pelabuhan dapat memperlancar perdagangan, tetapi pasar modal memperkuat ketergantungan finansial. Jalan raya dapat menghubungkan kawasan industri, tetapi obligasi dan investasi memungkinkan hubungan tersebut bertahan dalam jangka panjang.

Inilah yang membedakan strategi China saat ini dengan satu dekade lalu. Jika dahulu pengaruh Beijing lebih mudah dikenali melalui proyek-proyek konstruksi berskala besar, kini pengaruh tersebut semakin sering hadir dalam bentuk yang lebih abstrak, tetapi jauh lebih mendasar. Ia bekerja melalui mata uang, pasar keuangan, lembaga pembiayaan, dan investasi teknologi. Perubahan semacam ini sering kali luput dari perhatian karena tidak menghasilkan bangunan yang mudah dilihat, padahal dampaknya terhadap konfigurasi ekonomi global bisa jauh lebih besar.

Persaingan geopolitik abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang membangun pelabuhan atau jalan raya paling banyak. Yang semakin menentukan adalah siapa yang mampu membentuk struktur keuangan tempat negara lain memperoleh modal, bertransaksi, dan berinvestasi. Jalan baru China bukan lagi sekadar jalan yang dibangun dengan beton dan baja. Jalan itu kini terbentang melalui pasar modal, obligasi yuan, investasi teknologi, dan pembiayaan hijau. Mungkin ia tidak terlihat seperti pelabuhan atau rel kereta, tetapi justru di sanalah letak kekuatannya: membentuk struktur ekonomi global tanpa harus selalu membangun jalan secara fisik.

China: Universitas Jadi Mesin Politik Negara

, , , , , , , , 0

Fenomena perubahan universitas di China perlu ditelisik secara hati-hati. Ini bukan sekadar soal kampus menjadi lebih disiplin atau riset menjadi lebih maju. Yang sedang terjadi adalah pergeseran fungsi universitas dari ruang pencarian ilmu yang relatif terbuka menjadi instrumen negara untuk membentuk ideologi, mengamankan kekuasaan politik, dan mengejar keunggulan teknologi strategis. Menurut Antonio Gramsci, negara tidak hanya mempertahankan kekuasaan lewat paksaan, tetapi juga lewat hegemoni, yaitu pembentukan cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan kepentingan penguasa. Dalam pandangan ini, sekolah dan universitas bukan lembaga netral. Mereka bisa menjadi alat untuk menciptakan persetujuan sosial, membentuk warga yang patuh, dan menanamkan doktrin negara.

Partai Komunis China tidak hanya mengatur ekonomi dan keamanan, tetapi juga semakin menekankan kontrol atas pendidikan tinggi. Freedom House mencatat bahwa Partai Komunis China mempertahankan kontrol ketat atas berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi negara, media, ekspresi online, universitas, bisnis, dan masyarakat sipil. Salah satu tanda paling jelas adalah penguatan pendidikan ideologi. Pada Mei 2024, Presiden Xi Jinping menyerukan agar pendidikan ideologi dan politik di sekolah terus diperkuat dalam “era baru”. Laporan resmi pemerintah China menyebut Xi menekankan pentingnya memperkuat pendidikan ideologi-politik dan memastikan pendidikan mendukung tugas fundamental untuk membina generasi penerus sosialis.

Artinya, kampus tidak dipandang hanya sebagai tempat mahasiswa belajar ilmu, tetapi juga sebagai tempat membentuk loyalitas politik. Dalam sistem seperti ini, ilmu pengetahuan tetap penting, tetapi ia ditempatkan di bawah tujuan politik negara. Dosen, mahasiswa, dan peneliti tidak sepenuhnya bergerak dalam logika akademik bebas, melainkan dalam batas yang dianggap aman oleh negara. Pengawasan berbasis teknologi juga menjadi bagian dari perubahan ini. Pemerintah China secara resmi mendorong penggunaan kecerdasan buatan dalam reformasi pendidikan. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan strategi nasional untuk mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan, termasuk untuk mendukung pembangunan sistem pendidikan kelas dunia pada 2035.

Secara resmi, AI dipresentasikan sebagai alat modernisasi pendidikan. Namun, dalam konteks politik China, penggunaan teknologi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sistem pengawasan yang lebih luas. Studi tentang teknologi pengenalan wajah di pendidikan tinggi China menyebut bahwa dalam tren “smart campus”, facial recognition technology berkembang dari identifikasi menuju fungsi yang lebih sensitif seperti pengenalan emosi, sehingga memunculkan risiko dan kontroversi. Masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri, AI bisa membantu administrasi, keamanan, dan pembelajaran. Namun, ketika teknologi dipakai di lingkungan politik yang membatasi kebebasan akademik, ia berpotensi menjadi alat kontrol perilaku. Kampus yang terlalu diawasi akan membuat mahasiswa dan dosen lebih berhati-hati berbicara, menghindari topik sensitif, dan menyesuaikan diri dengan garis resmi negara.

Perubahan lain terlihat pada arah riset China yang semakin jelas menempatkan universitas sebagai bagian dari strategi nasional di bidang teknologi. Pada 2025, Kementerian Pendidikan China menyatakan akan mempercepat pembinaan talenta elite di bidang AI dan integrated circuits, serta membangun mekanisme pendidikan yang selaras dengan kebutuhan strategis nasional dan perkembangan industri. Ini menunjukkan bahwa universitas China makin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam kompetisi teknologi global. Fokus pada chip, AI, dan teknologi strategis bukan hal kecil. Dalam geopolitics modern, teknologi semacam itu menentukan kekuatan ekonomi, keamanan nasional, kemampuan militer, dan daya tawar internasional.

Data lain memperkuat arah tersebut seperti China Daily yang melaporkan bahwa dalam perubahan program sarjana untuk 2025, universitas China menambah 1.839 program baru, menghentikan penerimaan pada 2.220 program, dan menghapus 1.428 program. Perubahan ini jauh lebih besar dibanding 2014, ketika hanya 57 jurusan yang disesuaikan. Angka itu penting karena menunjukkan restrukturisasi pendidikan tinggi berlangsung besar-besaran. Negara sedang mengarahkan universitas agar lebih cocok dengan kebutuhan industri strategis dan agenda nasional. Dengan kata lain, kampus tidak hanya merespons pasar tenaga kerja, tetapi juga mengikuti prioritas geopolitik negara.

Bagian paling serius adalah hubungan antara universitas, riset sipil, dan kebutuhan militer. Laporan Center for Security and Emerging Technology dari Georgetown University menemukan bahwa perusahaan dan lembaga riset nontradisional ikut terlibat dalam pengadaan militer China untuk barang dan jasa terkait AI. Ini berkaitan dengan strategi military-civil fusion, yaitu upaya menghubungkan sektor sipil, akademik, industri, dan militer. Foreign Policy Research Institute menjelaskan bahwa strategi ini menargetkan teknologi seperti semikonduktor, 5G, aerospace, quantum computing, gene editing, dan artificial intelligence untuk mencapai keunggulan militer.

Dari sudut pandang negara China, strategi ini rasional karena Negara yang ingin menjadi kekuatan besar tentu membutuhkan universitas kuat, talenta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), dan riset mutakhir. Namun dari sudut pandang kebebasan akademik, ada risiko besar di mana ilmu pengetahuan menjadi subordinat pada tujuan negara. Riset yang seharusnya terbuka bisa berubah menjadi proyek strategis yang sensitif, tertutup, dan diarahkan dari atas.  Hal ini memperlihatkan inti persoalannya bukan bahwa China berinvestasi besar pada universitas. Banyak negara juga melakukan itu. Masalahnya adalah ketika universitas kehilangan fungsi kritisnya. Kampus idealnya bukan hanya pabrik insinyur, bukan hanya pusat paten, dan bukan hanya pemasok teknologi militer. Kampus juga harus menjadi ruang untuk menguji gagasan, mengkritik kebijakan, dan mencari kebenaran tanpa takut pada tekanan politik.

Jika universitas terlalu dikendalikan ideologi, maka riset bisa maju secara teknis tetapi miskin secara intelektual. Negara mungkin menghasilkan lebih banyak ahli chip, AI, dan robotik, tetapi kehilangan ruang debat yang dibutuhkan untuk inovasi jangka panjang. Inovasi besar sering lahir dari kebebasan bertanya, bukan hanya dari target negara. China memang sedang mengubah universitas menjadi bagian dari mesin politik dan geopolitik negara. Penguatan ideologi, integrasi AI dalam pendidikan, restrukturisasi jurusan, dan dorongan riset strategis menunjukkan arah yang jelas. Universitas China tetap bisa menjadi sangat maju secara teknologi, tetapi risikonya adalah semakin jauh dari gagasan universitas sebagai pusat ilmu yang independen. Dalam jangka pendek, model ini bisa mempercepat ambisi teknologi China. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan kebebasan berpikir yang justru menjadi bahan bakar utama ilmu pengetahuan.