Menu

Drone Swarm

Revolusi Perang Dengan Proliferasi Drone FPV Dan Potensinya Bagi UKM

, , , , , , , , 0

Proliferasi drone first person view (FPV) sebagai force multiplier bagi militer nasional ataupun kelompok insurgensi telah menyebabkan terjadinya sebuah revolusi peperangan karena taktik, strategi, dan doktrin yang telah bertahan sejak tahap akhir perang dingin kini harus dipikirkan ulang karena keberadaan senjata ini telah mengubah dinamika medan pertempuran. Dalam hal ini, kelompok insurgensi dan militer nasional seperti Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) Myanmar, Hezbollah, Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU), dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) kini memiliki kemampuan untuk menghancurkan aset nilai tinggi menggunakan aset yang biaya produksi nya hanya berada dalam kisaran USD 300-5000. Proliferasi ini, selain menguntungkan militer nasional dan kelompok insurgensi, juga membuka pertanyaan baru yaitu apakah industri pertahanan, khususnya startup usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki potensi baru yang dapat memanfaatkan realita ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana cara drone FPV diproduksi pada awalnya, faktor yang memungkinkan terjadinya proliferasi, dan tantangan yang dihadapi jika UKM memutuskan untuk memproduksi drone FPV untuk keperluan pertahanan nasional. Dalam fase awal, drone yang pada tahun 2017 digunakan oleh kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Deir ez-Zor memiliki keterbatasan signifikan karena saat itu ketersediaan komponen penting seperti baling-baling, controller, sistem pemancar dan penerima, di pasar hitam terbatas. Realita ini memaksa ISIS untuk menggunakan drone FPV secara hati-hati karena mereka akan kesulitan mencari pengganti baru jika aset penting ini ditembak jatuh atau mengalami kerusakan signifikan akibat berbagai faktor. Selain minimnya ketersediaan komponen vital di pasar hitam, hampir tidak ada anggota ISIS atau kelompok insurgensi lainnya memiliki keahlian untuk memproduksi drone FPV karena saat itu aset ini hanya bisa dirancang dan produksi oleh pabrik milik perusahaan drone besar seperti DJI dari China, Parrot SA dari Prancis, serta AeroEnvironment dari Amerika Serikat. Monopoli ini ada karena saat itu peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen vital seperti baling-baling, bodi, dan antena hanya mampu diproduksi menggunakan 3d printer khusus pabrik.

Akan tetapi monopoli ini tergerus dengan adanya perkembangan teknologi yang pada akhirnya membuka pintu proliferasi 3D printing ke masyarakat luas, terbukanya akses terhadap komponen elektronik murah, dan adanya teknologi kamera kecil dengan resolusi cukup baik yang dapat dibeli dengan harga relatif murah. Ketiga faktor ini yang lebih dimudahkan oleh akses internet global menciptakan efek berantai sehingga produksi drone FPV mudah dilakukan oleh siapapun asalkan mereka memiliki 3D printer, komponen teknologi pasaran, kamera kecil, dan akses internet. Proliferasi ini juga membuka pintu bagi UKM untuk memasuki dunia pertahanan dengan memproduksi drone FPV menggunakan teknologi 3D printing dan komponen off-the-shelf yang sudah tersedia dalam jumlah besar di pasar bebas ataupun pasar gelap. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana UKM Ukraina memiliki peran besar dalam mendesain, mengetes, dan memproduksi berbagai tipe drone FPV untuk ZSU dalam waktu relatif cepat sehingga mereka dapat memperlambat atau menghentikan laju pasukan Rusia di wilayah Donbass. Seluruh proses ini dapat dilakukan dalam waktu relatif pendek karena UKM Ukraina, yang sebagian besar bersifat swasta, memiliki kemampuan fleksibilitas tinggi sehingga mereka dapat bergerak dari fase desain hingga produksi massal dalam waktu 3-6 bulan.

Adanya faktor tersebut serta contoh nyata yang diberikan dari Ukraina menunjukkan bahwa startup UKM Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur ringan, elektronik, dan teknologi digital memiliki potensi serupa yang dapat dikembangkan dalam waktu relatif singkat. Potensi ini ada karena startup UKM Indonesia juga memiliki keuntungan yang mirip atau serupa dengan Ukraina seperti fleksibilitas proses desain hingga produksi, akses terhadap teknologi 3D printing untuk membangun bodi drone, serta kemudahan untuk mendapatkan komponen teknologi pasaran. Ketiga hal ini penting jika UKM ingin dikembangkan menjadi salah satu pilar bagi industri pertahanan nasional karena selain menyediakan komponen bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor tersebut seperti PT Pindad, PT LEN, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), UKM dapat berperan sebagai produsen terbatas atau produsen utama drone FPV guna mengurangi beban produksi BUMN pertahanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis yang mencakup peninjauan hukum dan penyesuaian tarif impor. Dalam hal penyesuaian tarif, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan atau penghilangan tarif bagi teknologi 3D printing yang mampu memproduksi komponen drone. Hal ini penting karena pengurangan tarif ini dapat mempermudah UKM untuk membeli printer yang dapat memproduksi komponen drone FPV dengan harga lebih terjangkau. Jika hal tersebut berhasil tercapai, harga pengembangan dan produksi massal dapat dilakukan dengan relatif murah. Sementara itu dalam hal peninjauan hukum, pemerintah perlu memberikan payung hukum yang mengintegrasikan UKM dalam keseluruhan industri pertahanan. Selain itu, payung hukum ini juga harus mampu memberikan UKM insentif sepandan jika mereka berhasil dalam mengembangkan dan memproduksi drone FPV murah yang dapat dimodifikasi untuk melakukan beberapa tugas.

Drone Swarm, AI Warfare, dan Perubahan Besar Strategi Militer China

, , , , , , , 0

Selama bertahun-tahun, modernisasi militer China identik dengan pembangunan kapal induk, rudal hipersonik, jet tempur generasi kelima, dan ekspansi angkatan laut besar-besaran. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian analis pertahanan internasional mulai bergeser ke arah yang berbeda. Beijing kini terlihat semakin fokus mengembangkan teknologi autonomous warfare seperti drone swarm, koordinasi medan perang berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), serta kemampuan electronic warfare. Fokus ini menunjukkan bahwa strategi militer China mulai bergerak menuju model perang modern yang lebih murah, masif, dan berbasis teknologi otomatis.

Perubahan muncul karena China memahami bahwa perang masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang atau jet tempur mahal, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan AI, sistem tanpa awak, dan dominasi informasi secara cepat di medan tempur. Dalam hal inilah, China tampaknya sedang berusaha menghindari perlombaan senjata konvensional yang sangat mahal dengan Amerika Serikat dan memilih pendekatan perang asimetris berbasis teknologi.

Menurut laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS), militer China atau People’s Liberation Army (PLA) dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan investasi besar pada sistem drone otonom, AI militer, dan integrasi jaringan tempur digital. PLA menilai teknologi tersebut dapat memberikan keunggulan strategis dalam konflik modern, terutama di kawasan Indo-Pasifik.  Salah satu fokus utama China adalah pengembangan drone swarm. Teknologi ini memungkinkan ratusan bahkan ribuan drone kecil bergerak secara terkoordinasi menggunakan AI untuk menyerang target, melakukan pengintaian, mengganggu radar, atau membanjiri sistem pertahanan musuh. Berbeda dengan jet tempur modern yang sangat mahal, drone swarm relatif murah dan dapat diproduksi dalam jumlah besar.

Kemudian laporan RAND Corporation menyebutkan bahwa China memandang drone swarm sebagai alat efektif untuk menghadapi superioritas militer Amerika Serikat. Dalam skenario konflik di Selat Taiwan atau Laut China Selatan, swarm drone dapat digunakan untuk melemahkan kapal perang, radar, dan sistem pertahanan udara lawan sebelum serangan utama dilakukan. China juga terus mempercepat integrasi AI dalam koordinasi medan perang. Menurut analisis Brookings Institution, PLA sedang mengembangkan konsep intelligentized warfare, yaitu bentuk peperangan di mana AI digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan militer, analisis data tempur, hingga pengendalian sistem senjata secara otomatis.

Konsep ini dianggap sebagai tahap lanjutan setelah informatized warfare yang sebelumnya berfokus pada digitalisasi militer. Dalam intelligentized warfare, AI bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi inti koordinasi operasi militer. Sistem AI dapat menganalisis pergerakan musuh secara real-time, mengatur distribusi drone, memilih target prioritas, bahkan membantu komandan menentukan strategi dalam hitungan detik. Selain AI dan drone swarm, China juga memperbesar investasi pada electronic warfare atau perang elektronik. Kemampuan ini mencakup gangguan radar, sabotase komunikasi, serangan siber, hingga penghancuran sistem navigasi musuh. Dalam perang modern, kemampuan melumpuhkan jaringan komunikasi lawan sering dianggap sama pentingnya dengan menghancurkan pasukan secara fisik.

Dalam perubahan strategi militer China ini, sama halnya dengan teori Revolution in Military Affairs (RMA) yang menegaskan bahwa perkembangan teknologi dapat mengubah secara fundamental cara perang dilakukan. Negara yang mampu mengadopsi teknologi baru lebih cepat akan memperoleh keunggulan strategis besar dibanding lawannya. Dalam sejarah, RMA pernah terjadi ketika senjata api menggantikan perang tradisional, ketika tank dan pesawat mengubah strategi Perang Dunia, hingga ketika teknologi presisi dan satelit mendominasi perang modern Amerika Serikat. Kini, AI, drone otonom, dan sistem digital dipandang sebagai revolusi militer berikutnya.

China tampaknya tidak ingin tertinggal dalam revolusi tersebut, maka dari itu Beijing menyadari bahwa menyaingi Amerika Serikat secara konvensional akan sangat mahal dan sulit. Anggaran pertahanan AS masih jauh lebih besar, jaringan pangkalan militernya global, dan teknologi senjata konvensionalnya sangat maju. Karena itu, China mencari cara untuk menciptakan keunggulan melalui teknologi yang lebih murah tetapi mampu memberikan efek besar. Dalam sudut pandang teori RMA, drone swarm dan AI warfare memberi China peluang menciptakan “perang biaya rendah” melawan musuh yang memiliki platform militer mahal. Sebuah rudal atau drone murah dapat digunakan untuk menyerang kapal perang bernilai miliaran dolar. Strategi ini menciptakan ketidakseimbangan biaya (cost asymmetry) yang menguntungkan pihak dengan produksi massal teknologi murah.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam berbagai konflik modern. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bagaimana drone murah dapat menghancurkan tank, artileri, bahkan kapal perang. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bagi militer dunia, termasuk China, bahwa teknologi murah dan fleksibel dapat mengubah keseimbangan kekuatan militer. Menurut laporan International Institute for Strategic Studies (IISS), PLA kini mempercepat pengembangan integrasi drone udara, laut, dan darat dalam satu sistem tempur terpadu berbasis AI. China juga meningkatkan latihan perang elektronik dan simulasi medan tempur digital dalam berbagai latihan militer besar beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, penggunaan AI dalam peperangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kontrol manusia terhadap sistem senjata. Jika keputusan menyerang mulai dilakukan oleh algoritma AI, maka risiko kesalahan, eskalasi konflik, atau serangan tidak terkendali dapat meningkat drastis. Selain itu, perang drone massal dapat membuat konflik modern menjadi lebih destruktif dan sulit diprediksi. Negara dengan kapasitas industri besar seperti China mampu memproduksi drone dalam jumlah sangat besar dengan biaya relatif murah. Hal ini berpotensi memicu perlombaan senjata baru di bidang AI militer dan sistem otonom.

Dari sisi Amerika Serikat sendiri mulai meningkatkan fokus pada teknologi serupa. Pentagon mempercepat pengembangan Collaborative Combat Aircraft, drone tempur AI, dan sistem peperangan jaringan otomatis untuk menghadapi kemajuan China. Dengan demikian, persaingan militer AS-China kini bukan lagi hanya soal kapal induk atau jet tempur, tetapi perebutan dominasi dalam perang berbasis AI. Di kawasan Indo-Pasifik, perubahan strategi militer China juga meningkatkan kekhawatiran negara-negara tetangga. Taiwan, Jepang, Australia, dan negara ASEAN mulai memperkuat sistem pertahanan udara, perang elektronik, dan kemampuan anti-drone karena melihat ancaman baru dari transformasi militer Beijing.

Pada akhirnya, fokus besar China terhadap drone swarm dan perang AI menunjukkan bahwa peperangan abad ke-21 sedang mengalami transformasi besar. Perang masa depan kemungkinan tidak lagi didominasi oleh platform militer mahal dan terbatas, tetapi oleh jaringan sistem otomatis, AI, dan produksi teknologi murah dalam skala masif. China memahami bahwa dominasi militer modern tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata konvensional, tetapi pada kemampuan menggabungkan teknologi, data, dan otomatisasi dalam satu sistem perang terpadu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah peperangan, melainkan siapa yang akan menguasai revolusi militer baru tersebut lebih dulu?.