Menu

Eropa

Deutschland Ist Zurück: Langkah Pertama Untuk Membangun Bundeswehr 

Deutschland Ist Zurück: Langkah Pertama Untuk Membangun Bundeswehr 

, , , 0

Pada 19 Maret 2025 Parlemen Federal Jerman (Bundestag) mengesahkan amandemen konstitusi yang mengubah aturan tentang batasan hutang (debt brake) yang terkodifikasi dalam konstitusi federal Jerman. Amandemen ini didorong oleh Kanselir terpilih Friedrich Merz dan Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU/CSU) dengan bantuan Partai Sosial Demokrat (SPD), dan Partai Hijau Jerman untuk meningkatkan anggaran pertahanan, membangun ulang dan mempertahankan infrastruktur, dan mencapai target net-zero dengan sebuah special fund sebesar EUR 500 miliar. Amandemen ini disahkan Bundestag dengan 513 dari 469 suara yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan dukungan Partai Hijau Jerman untuk mengesahkan amandemen konstitusi tersebut, Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz menyelenggarakan konferensi pers dan menyatakan Jerman telah kembali (Deutschland ist zurück). Merz menambahkan bahwa Jerman akan memberikan kontribusi besar bagi pertahanan dan kebebasan Eropa.

Amandemen konstitusi yang didorong oleh Friedrich merupakan sebuah keputusan bersejarah dalam sejarah kontemporer Jerman karena amandemen tersebut memberikan pemerintah federal untuk meningkatkan anggaran pertahanan tanpa mengkhawatirkan batasan hutang karena pengeluaran untuk revitalisasi Angkatan Bersenjata Federal Jerman (Bundeswehr) dan seluruh aparatur keamanan federal dibebaskan dari debt brake yang diberlakukan sejak era Kanselir Angela Merkel. Hal ini merupakan berita baik bagi Bundeswehr karena sejak runtuhnya Tembok Berlin, reunifikasi Jerman, runtuhnya Uni Soviet, dan era peace dividend, anggaran pertahanan Jerman dipangkas sehingga kesiapan operasional mereka turun secara drastis. Hal ini pada akhirnya menyebabkan berbagai macam isu seperti kekurangan prajurit, alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta teknisi dan suku cadang yang diperlukan untuk mempertahankan kesiapan operasional Bundeswehr. Bentuk nyata dari ketidaksiapan ini terlihat pada tahun 2018 saat yang mana pada saat itu Brigade Panzer 9 di Münster hanya memiliki sembilan dari 44 tank tempur (MBT) Leopard 2 yang operasional, dan tiga dari 14 kendaraan tempur infanteri (IFV) Marder. Selanjutnya, Angkatan Udara Federal Jerman (Luftwaffe) hanya bisa menggunakan main asset mereka yakni pesawat tempur multiguna Eurofighter Typhoon, pesawat tempur serang Panavia Tornado, dan helikopter pengangkut berat CH-53 Stallion, selama empat bulan dalam satu tahun karena sebagian besar armada Luftwaffe tidak bisa mengudara karena harus menjalani maintenance and overhaul (MRO).

Degradasi kesiapan operasional Bundeswehr berlangsung bahkan setelah invasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Spiegel International pada 17 Januari 2023, dijelaskan bahwa kesiapan Bundeswehr semakin memburuk karena angkatan bersenjata tidak mampu mendapatkan peralatan dasar walaupun pada saat itu Kanselir Olaf Scholz telah berupaya untuk membangkitkan Bundeswehr dengan mengesahkan special fund senilai EUR 100 miliar untuk mengatasi permasalahan ketidaksiapan operasional akut yang dihadapi Angkatan Bersenjata Jerman. Artikel ini kemudian memberikan contoh lain yang menggambarkan ketidaksiapan Bundeswehr dalam menghadapi musuh yaitu Divisi Panzer 10 yang dilengkapi dengan IFV Puma, salah satu kendaraan tempur paling canggih yang dimiliki Jerman. Akan tetapi, IFV Puma yang dimiliki Divisi Panzer 10 kekurangan amunisi untuk meriam otomatis 30mm dan kendaraan tersebut sering mengalami kerusakan mekanis. Selain itu Bundeswehr juga kekurangan alutsista lain yang diperlukan dalam menghadapi perang konvensional.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemerintah Jerman harus melancarkan upaya masif untuk membangkitkan Bundeswehr dari sebuah pasukan militer usang menjadi pasukan yang mampu mempertahankan Jerman dan sekutunya dalam Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari ancaman Rusia yang ekspansionis dengan ambisi untuk membentuk Novorossiya. Hal ini tidak mudah karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kesiapan operasional Bundeswehr tidak cukup untuk menghadapi kekuatan militer Negeri Beruang. Oleh karena itu diperlukan alokasi anggaran yang tepat agar Bundeswehr dapat mengembangkan kapabilitas yang tepat untuk menghadapi ancaman tersebut. Salah satu aksi yang harus dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah dengan melengkapi divisi Panzer yang kekurangan prajurit, peralatan, dan alutsista, serta mengaktifkan ulang brigade dan Panzer yang sebelumnya dinonaktifkan seperti Brigade Panzer 2 akibat dari pemotongan anggaran dalam era peace dividend. Untuk melengkapi seluruh formasi tempur tersebut, pemerintah federal Jerman juga perlu mengalokasikan dana dari anggaran pertahanan kepada industri pertahanan seperti Rheinmetall, Heck & Kochler, dan Krauss-Maffei Wegmann agar mereka dapat memperbesar kapasitas produksi mereka. Hal ini dapat membantu Bundeswehr karena jika industri pertahanan Jerman berhasil memperbesar kapasitas produksi mereka, economies of scale akan mengurangi biaya produksi dari amunisi dan alutsista yang diperlukan.

Selain memperkuat angkatan darat, pemerintah federal Jerman juga harus memperkuat Luftwaffe agar mereka dapat menjadi angkatan udara yang dapat melakukan dua hingga tiga peran sekaligus yakni penyerangan, pertahanan, dan transportasi strategis. Untuk mencapai hal tersebut armada tempur dan transportasi strategis Luftwaffe perlu diperbesar dan dikembangkan. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pengembangan postur Luftwaffe harus dilakukan secara mandiri dengan berinvestasi kepada industri pertahanan Jerman dan Uni Eropa (EU). Pengembangan postur secara mandiri perlu dilakukan karena saat ini Jerman dan EU sedang menghadapi situasi geopolitik rumit. Oleh karena itu pengembangan postur pertahanan secara mandiri dengan berinvestasi kepada industri pertahanan Eropa diperlukan agar Negeri Elang dan EU dapat mempertahankan otonomi strategis (strategic autonomy) mereka jika situasi serupa terjadi di masa depan.

WhatsApp Image 2024-09-25 at 13.31.23_75d3a6c6

TNI AU Pesan Empat Helikopter Airbus H145  

, , , , 0

Pada 18 September 2024, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mengumumkan pesanan empat helikopter Airbus H145. Helikopter tersebut dipesan sebagai bagian dari program modernisasi pelatihan militer TNI AU. Pengumuman tersebut disampaikan pada pembukaan Bali International Airshow (BIAS) dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pemesanan ini merupakan kerja sama antara TNI AU dan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI).

Dalam kerja sama tersebut helikopter yang dikirimkan Airbus ke PTDI akan dikirimkan ke Bandung untuk dirakit ulang, dilengkapi dengan perangkat misi, dan di kustomisasi sebelum dikirimkan ke TNI AU. Menanggapi pengumuman ini direktur utama PTDI Gita Amperiawan menyampaikan bahwa kerja sama tersebut akan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal integrasi dan perakitan. Selain itu Gita menambahkan bahwa kerja sama ini akan menciptakan peluang baru bagi pengembangan industri dirgantara dan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang antara PTDI dan Airbus.

Di kesempatan yang sama Kepala Asia-Pasifik Airbus Helicopters Vincent Drube menyatakan bahwa dia merasa terhormat atas terpilihnya H145 untuk modernisasi armada pelatihan TNI AU. Drube menambahkan bahwa H145 dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pelatihan pilot TNI AU dan dalam situasi tertentu membantu dalam operasi penyelamatan.

Helikopter H145 yang dipesan TNI AU merupakan varian terbaru dengan rotor lima bilah yang meningkatkan kemampuan angkut sebesar 150 kg. Selain itu helikopter ini juga dilengkapi dengan avionik digital Helionix yang mencakup sistem autopilot 4-sumbu kinerja tinggi yang dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi beban kerja pilot. H145 ini juga memiliki keuntungan lain yaitu mesin Saffran Ariel 2E yang memberikan helikopter ini jejak akustik rendah serta emisi CO2 paling rendah di antara pesaingnya seperti AugustaWestland AW169. H145 sendiri merupakan helikopter yang sudah teruji dan hal tersebut dapat dilihat dengan 1,600 unit yang sedang beroperasi di seluruh dunia dengan total 7,5 juta jam terbang.

Selain Indonesia, H145 juga telah dipesan atau digunakan oleh berbagai negara seperti Belgia, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Jerman untuk melatih personel militer dan memperkuat armada helikopter pasukan khusus mereka. Dari semua negara ini, Jerman merupakan pembeli terbesar H145 karena memesan 82 helikopter untuk Angkatan Darat Jerman (Heer/Bundeswehr) dan Pasukan Khusus Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe).

 

 

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy, left, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg address a media conference prior to a meeting of NATO defense ministers at NATO headquarters in Brussels, Wednesday, Oct. 11, 2023. (AP Photo/Virginia Mayo)

Zelenskyy Gabung Pertemuan Menteri Pertahanan di Brussels, Singgung Hamas

, , , , , , , 0

Volodymyr Zelenskyy mendesak para pendukung Ukraina untuk terus memberikan bantuan  lethal atau mematikan “tanpa henti” karena ketidakstabilan di Kongres Amerika Serikat (AS) yang mengancam bantuan berkelanjutan di masa depan, sementara sekarang AS dan Eropa juga khawatir akan serangan Hamas ke Israel.

“Sekarang kita berada dalam situasi khusus di garis depan (…) di mana penting untuk memberikan tekanan, tanpa henti,” kata Presiden Ukraina  pada hari Rabu (11/10), seraya menambahkan bahwa Rusia tidak boleh sampai mampu “beristirahat dan memulihkan diri.”

Zelensky mengatakan dia akan memanfaatkan kunjungannya ke markas NATO (aliansi pertahanan AS dan Eropa) untuk meminta pertahanan udara, artileri dan amunisi, yang menurutnya penting untuk “mengakhiri” perang. Dilansir dari Financial Times, pemerintahannya berharap kunjungan ke Brussel akan menghasilkan perjanjian baru mengenai dukungan militer dari sekutu NATO.

 

Menyinggung perang Israel-Hamas

Zelensky membandingkan serangan Hamas di Israel akhir pekan ini dengan invasi Rusia ke Ukraina dan mengatakan  rakyatnya mendukung Israel karena mereka tahu bagaimana rasanya menjadi korban serangan teroris yang ditargetkan. Presiden Ukraina mengatakan penting bagi Israel untuk mengetahui bahwa mereka tidak sendirian.

“Pergilah ke Israel dan dukung rakyat di sana,” katanya dalam seruan kepada para pemimpin dunia lainnya, bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

Setelah serangan mendadak Hamas akhir pekan lalu, Presiden AS Joe Biden dan tim keamanan nasionalnya  mengadakan pertemuan maraton mengenai krisis tersebut dan mengirimkan amunisi dan aset antipesawat ke Israel. Pemerintahan Biden mengatakan  Israel dan Ukraina tetap menjadi prioritas utama.

AS  pada hari Rabu mengumumkan paket bantuan mematikan baru senilai $200 juta, termasuk rudal  pertahanan udara AIM-9M, amunisi untuk Himars, peluru artileri 155 mm dan 105 mm, serta senjata lainnya.  Inggris juga menjanjikan lebih dari £100 juta  bantuan senjata mematikan, termasuk sistem untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina membersihkan ranjau, merawat kendaraan mereka dan memperkuat benteng  mereka.

Jerman  mengumumkan program musim dingin senilai $1,1 miliar yang mencakup tambahan sistem pertahanan udara bergaya Patriot, sistem IRIS-T tambahan, dan tank pertahanan udara Gepard tambahan.

AS masih memiliki sekitar 5 miliar USD untuk mengirimkan senjata baru ke Ukraina karena Kongres belum mengalokasikan lebih banyak uang ke Kiev. Namun, para pejabat menyebutkan angka yang berbeda, dana sebesar $1,6 miliar  untuk memperbarui persediaan mereka, yang membatasi AS untuk mengirimkan senjata dan peralatan untuk jangka waktu lebih dari beberapa bulan.

Pemerintahan Biden telah mencoba meyakinkan Ukraina dan sekutu lainnya bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap Kiev setelah Partai Republik bulan lalu menghapus dana untuk Ukraina dari rancangan undang-undang pendanaan pemerintah AS, sebuah tanda bahwa tingkat dukungan terhadap Ukraina menurun di kalangan pemilih Partai Republik.

 

Zelenskyy mendesak lebih banyak bantuan

Kunjungan Zelensky terjadi pada momen penting dalam serangan balasannya. Dia mengakui bahwa pertarungan itu “sulit.” Sejak  meninggalkan Ukraina untuk pertemuan ini, pasukan Rusia telah meningkatkan serangan mereka di wilayah timur Donetsk, menandai serangan pertama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Diluncurkan pada bulan Mei dengan tujuan  merebut kembali wilayah yang hilang, serangan balasan Ukraina sejauh ini kesulitan untuk mendapatkan kembali momentumnya.

Saat Zelensky berbicara di Brussels, pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka ke kota industri Avdiivka di bagian timur. Oleksandr Stupun, juru bicara tentara Ukraina di front selatan, mengatakan pasukan Rusia bertempur “dengan segala daya mereka untuk menunjukkan  keberhasilan dan mencoba  mengepung Avdiivka”.

Selain itu, Zelenskyy juga berkata “Ini tidak hanya tentang melakukan kontraofensif. Meskipun itu salah satu aspeknya, kita juga harus fokus pada pertahanan karena di hadapan kita ada Rusia, kekuatan besar yang mendukung para teroris ini,” tegasnya.

Berdiri di sebelahnya, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menegaskan dukungan teguh aliansi tersebut bagi negara yang dilanda perang ini, menyatakan bahwa mereka akan mendukung Ukraina “selama yang diperlukan.“

“Presiden Putin sekali lagi bersiap untuk menggunakan musim dingin sebagai senjata perang, menargetkan infrastruktur energi dan gas. Kita harus mencegah hal ini dengan kemampuan pertahanan udara yang lebih canggih dan diperluas”, tegasnya.

Dia menambahkan: “Saat ini, kami mengalokasikan $2,4 miliar untuk apa yang kami sebut ‘masa depan’ untuk meningkatkan produksi amunisi, di mana $1 miliar di antaranya merupakan kontrak yang dikonfirmasi dan Kami terus melakukan upaya untuk meningkatkan produksi.”

Selain itu, Inggris telah menjanjikan paket bantuan baru senilai £100 juta (€115,6 juta) untuk membantu Ukraina membersihkan ranjau, memelihara kendaraan, dan memperkuat struktur pertahanan untuk melindungi infrastruktur vital negara ini.

Zelensky juga diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo hari ini. Belgia telah mengumumkan niatnya untuk memasok pesawat F-16 ke Ukraina mulai tahun 2025.

Namun, Zelensky menegaskan fokus utamanya pada pertemuan tersebut adalah upaya mengamankan pendanaan untuk rekonstruksi Ukraina. “Di seluruh dunia ada banyak suara yang mengatakan bahwa kita kekurangan dana untuk membantu pembangunan kembali Ukraina.

(L-R) Spain’s State Secretary for the EU, Pascual Ignacio Navarro Rios, Cyprus' President Nikos Christodoulides, Portuguese Prime Minister Antonio Costa, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malta’s Prime Minister Robert Abela, French President Emmanuel Macron, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, Slovenia's Prime Minister Robert Golob and Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic, take part in a press conference at the 10th Summit of the Leaders of the Southern Countries of the European Union, in Valletta, Malta, 29 September 2023. [EPA-EFE/Domenic Aquilina]

Malta Summit: Desakan Menghentikan Migrasi dari Sumbernya

, , , 0

Pemimpin dari sembilan negara di kawasan Mediterania dan Eropa Selatan meminta keseriusan Uni Eropa dalam mengatasi masalah migrasi dari sumber akarnya, baik di negara asal maupun negara transit.

Perdana Menteri Italia dari sayap kanan, Giorgia Meloni, menyatakan bahwa negara-negara di ‘garis depan’ saat ini kesulitan menangani kedatangan imigran, sehingga tanpa adanya solusi “struktural” dari blok UE tersebut, maka “semua orang akan dilanda kewalahan”.

Kenaikan tajam dalam jumlah imigran yang tiba di pulau kecil Italia, Lampedusa, awal bulan ini memicu ketegangan di dalam blok dan memberikan dorongan untuk mencari strategi bersama baru.

Selain itu, presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan “respons bersatu Eropa”, yang menekankan perlunya “solidaritas dengan Italia, sebagaimana kita harus menunjukkan solidaritas dengan semua negara yang menjadi pintu masuk pertama imigran”.

Para pemimpin yang dikenal sebagai “Med 9” bertemu di Malta setelah menteri dalam negeri UE di Brussels akhirnya membuat kemajuan dalam aturan baru tentang cara blok tersebut menangani pencari suaka dan imigrasi ilegal.

Pakta tentang Migrasi dan Suaka yang diperbarui akan berupaya mengurangi tekanan pada negara-negara garis depan dengan memindahkan sebagian kedatangan ke negara-negara UE lainnya, dan para pemimpin di Malta mendorong adopsi yang cepat.

Namun, Meloni, yang pemerintahannya terpilih setahun yang lalu dengan platform anti-imigran, berpendapat bahwa hanya upaya melakukan redistribusi imigran yang tiba tidaklah cukup. 

Penanganan migrasi ilegal membutuhkan “respons Eropa yang menyeluruh dan berkelanjutan”, kata para pemimpin dari Kroasia, Siprus, Prancis, Yunani, Italia, Malta, Portugal, Slovenia, dan perwakilan Spanyol. “Mengingatkan akan kebutuhan akan peningkatan besar-besaran dalam upaya UE di dimensi eksternal, dengan pendekatan baru untuk secara efektif mengurangi pergerakan utama dan mencegah keberangkatan imigran,” demikian ditegaskan.

“Secara keseluruhan,” ujar Perdana Menteri Malta, Robert Abela, “masalah ini akhirnya harus diatasi dari sumbernya”.

Setelah pertemuan dengan Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Malta, Meloni menyatakan bahwa ia melihat “keinginan, setidaknya dalam dokumen”, untuk bertindak bersama sebagai blok.

Ia menegaskan bahwa agar efektif, hal ini harus dilakukan secara bersama-sama di tingkat Eropa. Hingga tahun ini, jumlah kedatangan di Italia telah melebihi 133.000, hampir dua kali lipat dari angka pada periode yang sama tahun lalu menurut data resmi.

Ketika ribuan imigran tidur di kasur di luar di pusat penerimaan Lampedusa yang membludak dua minggu lalu, von der Leyen memperkenalkan rencana 10 poin untuk membantu Roma mengatasi krisis ini. Rencana von der Leyen termasuk kemungkinan perluasan misi angkatan laut di Mediterania – misi yang menurut Meloni seharusnya dilakukan “sesuai dengan otoritas Afrika Utara”.

Komisi Eropa mengumumkan pekan lalu bahwa mereka bersiap untuk melepas dana pertama ke Tunisia – salah satu titik awal utama bagi kapal-kapal – dalam rencana yang ditandatangani tahun ini untuk memperkuat penjaga pantainya dan melawan penyelundup.

Meloni menyatakan bahwa kesepakatan UE dengan Tunisia sudah menghasilkan “tanda-tanda kolaborasi yang sangat penting” dan dapat dijadikan model untuk keterlibatan dengan negara-negara Afrika Utara.

Pada tahun 2017, UE telah mencapai kesepakatan dengan Libya, meskipun para kritikus berpendapat bahwa memaksa kedua negara untuk menangkap dan secara paksa mengembalikan kapal, membuat UE dipertanyakan dalam isu pelanggaran hak asasi manusia.

Badan amal penyelamatan Sea Watch melaporkan bahwa pesawat pengawas mereka, Seabird, menyaksikan kapal penjaga pantai Libya – yang disumbangkan oleh Italia – menabrak sebuah perahu karet yang membawa sekitar 50 orang imigran.

Badan amal tersebut menyatakan bahwa belum jelas apakah ada di antara para imigran yang tenggelam dalam insiden “kekerasan” tersebut.

Selain itu, setidaknya 990 imigran tewas atau hilang dalam perlintasan antara Juni dan Agustus tahun ini, tiga kali lipat dari jumlah yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, demikian dikatakan oleh UNICEF, agensi anak-anak PBB.

Setidaknya 289 anak telah meninggal dunia tahun ini saat mencoba melakukan perlintasan. UNICEF memperingatkan bahwa Laut Tengah telah menjadi “kuburan bagi anak-anak dan masa depan mereka”.

Pemerintah Italia telah menyuarakan keberatan terhadap Jerman karena memberikan dana untuk mendukung kapal-kapal penyelamat badan amal yang beroperasi di Laut Tengah Tengah, yang dikenal sebagai jalur laut paling berbahaya bagi para imigran di seluruh dunia.

Italia juga mengusulkan bahwa kapal-kapal badan amal dengan bendera asing seharusnya diwajibkan, sesuai dengan peraturan UE, untuk memobilisasi para imigran di negara asal mereka, seperti yang diungkapkan oleh Meloni. Namun, menurut laporan dari media Italia, usulan tersebut ditolak oleh menteri dalam negeri dalam pertemuan di Brussels, Belgia.

Pemimpin di Malta juga bersama-sama mendesak untuk “tindakan segera” mengenai krisis iklim, mengikuti gempa bumi yang menghantam Maroko, bencana banjir di Libya, dan peristiwa cuaca ekstrem di Eropa Selatan.

Greek Cypriot residents of the village of Chloraka and other areas in the Paphos province of Cyprus tried to take the law into their own hands yesterday, protesting the presence of illegal migrants who continually create problems and have ghettoised the settlement.

Clash of Locals and Immigrants in Cyprus: Another Europe Immigrant Policies Failure?

, , , , 0

Approximately 21 people have been arrested by Cyprus authorities due to a clash between anti-immigrant protestors and migrants or refugees. Hundreds of people, mainly from the far-right and racist National People’s Front (ELAM), came to the streets for the march in Limassol; however, it turned violent when Asian delivery drivers were assaulted, and stores owned by migrants were destroyed. Some protesters held a banner that read ” Refugees not welcome” and chanted “Cyprus is Greek.” The violence continued after hundreds of Syrians also made a peaceful counterprotest. Around five foreign nationals were injured, and a group of Syrian men also said they were surprised as some police officers did nothing to stop the violence and racism towards foreigners. On one side, this highlights a growing issue of xenophobia and violence within the country towards immigrants by some far-right groups. On the other side, the clash also shows a disagreement of the migration policies in the country.

The local authorities have struggled to take measures against the increasing racist attacks on Greek Cypriots in several years. Cyprus President Nikos Christodoulides condemned the ‘images of shame,’ claiming that the violence was the product of a group of criminals and had no real connection to the migration situation in Cyprus. This is not the first time such incidents have happened, as since 2016, around 215 out of 413 racist attacks or incidents have been pending in the courts, which shows deep challenges for Cyprus in its immigrant flows.

In 2022, the European Union Commission and agencies signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Cyprus regarding a comprehensive Action Plan on migration management. The MoU aims to strengthen coherence and coordination for priority and migration management process in the reception of newly arrived migrants to asylum procedure, integration, and return. As a member of the EU, the union has a common security policy; however, sometimes the perception of the threats may vary, but the need for more protection of the EU’s external borders is the most crucial. However, noting that these incidents still occur, the failure to implement an effective migration policy may undermine the idea of European integration and further benefit the far right to promote their anti-immigrant sentiments.

 

Overflowing immigrants?

The EU Data shows that Cyprus has the highest number of first-time asylum applications. While the average of EU migrants and refugees is approximately one percent, for a small country like Cyprus, they estimated that around six percent of migrants and refugees comprise the population. Cyprus stated that asylum requests that have been granted keep dropping, as in 2022, only 568 files out of 21,565 registered applications. The unprocessed cases rose to 29,715 applications in December 2022, while around 6,805 applicants were still pending. Not only lack of resources, but people believe the low political will also make it harder for asylum seekers to register. These challenges raise cases of unregistered or illegal migrants in Cyprus, and some locals also view the disproportionately high number of asylum seekers and registered refugees as raising serious concerns. The newly elected president, Nikos Christodoulides, affirmed he will fasten the processing of asylum applications.

Previously, Cyprus, along with other EU member states such as Italy, Spain, Greece, and Malta, called for a guarantee of fair distribution of responsibility for migration. These Southern countries of Europe have been major destinations for transit for asylum seekers, thus, illegal entry through the sea poses more risks for these migrants and national security. In 2022, illegal crossing into the European Union, whether by land or sea, surged by 64% compared to the previous year, reaching the highest levels since the refugee crisis in 2016. There was also a significant uptick in formal asylum requests, with approximately 1 million applications submitted, representing a 50% increase. This still does not include millions of Ukrainians who sought refuge in the EU due to the Russian invasion and now reside there under temporary protection status.

Nationally, in 2013, the Council of Ministers proposed an adaptation and renewal of the National Action Plan, which had no reference to social cohesion participation or interaction with the local community. Unfortunately, little effort has been made to ensure an adaptation of an improved plan aiming at the social integration of migrants until now.  Formulating new policies and fully implementing the good integration of migrants will change the politicians’ and civilian perceptions and treatments of non-EU immigrants.

 

Refugee crisis in Cyprus

Each year, tens of thousands of migrants, escaping war and persecution, embark on dangerous journeys to Europe, hoping to find safety and improved economic opportunities. However, the absence of secure and lawful pathways for refugees and asylum seekers can result in tragic outcomes, including clashes between a small group of communities and asylum seekers. The high proportion of refugees in Cyprus crowded the refugee camps, resulting in higher security risks, such as more poverty and criminalities. The locals have also vacated a property complex as hundreds of migrants lived there even without electricity and running water. The inability and unwillingness to share responsibilities and unity between the countries and the European Union makes it even harder to track the trafficking of migrants, death, and effective return policy.

 

According to the Migrant Integration Policy Index in 2020, Cypurs scored 41 out of 100 points on the MIPEX Scale for promoting integration. Although Cyprus is developing its weakness in its integration policy for immigrants by providing basic rights, they face greater obstacles than opportunities. The signals that Cyprus has yet to implement good immigration with integrations as non-EU immigrants still do not have a long-term future in Cyprus and other obstacles to participate in the labor market, economy, etc.

Not only efforts made by the EU by coordinated projects to address migrants’ social inclusion but Cyprus should not solely depend on the EU for such initiatives or implementation. Cooperation and coordination of civilians, government, public sectors, education, and media will create sustainable programs and actions to support non-EU immigrants’ social integration into Cyprus.

Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan hari Sabtu, (21/1/2023) membakar Al-Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia. Di bawah perlindungan polisi Swedia, pemimpin partai Stram Kurs Denmark Rasmus Paludan membakar kitab suci umat Islam di dekat gedung Kedutaan Besar Turki. (Sumber: Daily Sabah)

Terjadi Lagi, Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark Tuai Kecaman

, , , , , , , , 0

Dua negara Skandinavia yakni Swedia dan Denmark yang belakangan ini marak kasus pembakaran Al-Quran telah mengadakan perundingan mengenai dampak serangkaian tindakan tersebut. Kedua negara ini mendapat sorotan dan kritik dari negara-negara Islam karena membiarkan kejadian pembakaran Alquran berulang. 

Pada bulan Juli, terjadi serangkaian pembakaran Alquran di Kopenhagen, Denmark, oleh aktivis sayap kanan, termasuk menginjak Alquran dan membakarnya di depan Kedubes Irak, Mesir, dan Turki. Di Swedia, imigran asal Irak bernama Salwan Momika juga melakukan pembakaran Alquran dan menginjak beberapa halaman Alquran, termasuk saat perayaan Idul Adha di depan masjid Stockholm pada 28 Juni sebelumnya.

Dengan peristiwa ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana untuk mengadakan pertemuan luar biasa pada Senin (31/7) sebagai tanggapan terhadap serentetan aksi pembakaran Al Quran umat Muslim di Swedia dan Denmark. Dewan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota OKI akan mengadakan pertemuan secara virtual.

Mereka akan membahas tindakan “penodaan provokatif” yang berulang terhadap Al Quran di kedua negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pertemuan ini akan membahas peningkatan Islamofobia di Eropa dan juga membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melawan fenomena tersebut. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengumumkan bahwa pada Minggu (30/7/2023), ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengenai situasi pasca pembakaran Alquran. Dalam sebuah pernyataan di akun Instagramnya, Kristersson menyatakan bahwa mereka setuju situasinya sudah berbahaya dan perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan masing-masing negara.

Kristersson juga menyebut bahwa keduanya sedang mengkaji aspek hukum sebagai dasar untuk mengambil tindakan guna memperkuat keamanan nasional serta perlindungan warga di Swedia dan seluruh dunia.

Pada awal bulan Juli, Pemerintah Swedia menyatakan akan meninjau kemungkinan untuk mengamendemen Public Order Act agar polisi dapat menghentikan demonstrasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Kristersson menekankan pentingnya menjaga kebebasan dan masyarakat yang terbuka, serta melindungi demokrasi dan hak-hak warga terhadap kebebasan dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga mengulang desakan agar Swedia mencegah terulangnya pembakaran Alquran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menjelaskan bahwa pemerintahnya akan mencari cara hukum untuk mencegah aksi pembakaran Alquran di depan kedubes negara lain. Ia menyatakan bahwa pembakaran Alquran merupakan tindakan yang ofensif dan ceroboh, tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Denmark. Kementerian Luar Negeri Irak juga turut meminta otoritas negara-neggara di Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali apa yang disebut dengan ‘kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi.’

Karena itu, Pemerintah Denmark sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk campur tangan dalam situasi khusus di mana terjadi penghinaan terhadap budaya dan agama negara lain, yang berdampak negatif bagi Denmark, termasuk dari segi keamanan. Rasmussen menegaskan bahwa kebijakan yang diambil akan tetap sesuai dengan kerangka konstitusional, dengan tetap melindungi kebebasan berekspresi dalam lingkup yang luas di Denmark.

Illustrasi: Investor sedang memantau pergerakan Indeks IBEX 35 pada Bursa Efek Madrid, Spanyol (Reuters)

Pemilu Spanyol Buntu, Bursa Spanyol Melemah

, , , , , , , , 0

Partai Populer (PP), partai oposisi di Spanyol, memenangkan pemilihan umum pada hari Minggu (23/07) tetapi tidak meraih mayoritas kursi di parlemen. PP memperoleh 33,1% suara, sedangkan Partai Pekerja Sosialis (PSOE) pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez mendapat 31,7% suara. PP, dipimpin oleh Alberto Nunez Feijoo, berhasil meraih 136 dari 350 kursi di majelis rendah, sedangkan Partai Sosialis meraih 122 kursi.

Kini, partai-partai berupaya membentuk pemerintahan koalisi. PP membutuhkan dukungan dari beberapa partai junior untuk mencapai mayoritas pemerintahan dengan 176 kursi. Menurut sejarah, Spanyol belum pernah membentuk koalisi besar sehingga kemungkinan besar akan terjadi perundingan koalisi dan perebutan politik selama berminggu-minggu.

Partai sayap kanan, Vox, yang menawarkan diri berkoalisi dengan PP, diproyeksikan akan memenangkan 33 kursi. Namun, meskipun PP dan Vox memiliki 169 kursi, mereka masih kekurangan tujuh kursi untuk mencapai mayoritas.

Jika koalisi tersebut terbentuk, bersama dengan partai ketiga, maka akan menjadi kali pertama partai sayap kanan masuk ke dalam pemerintahan Spanyol sejak kediktatoran Francisco Franco berakhir pada tahun 1970-an.

Aliansi kiri bernama Sumar, yang menyatukan 15 partai kecil berhaluan kiri dan mendukung PSOE, meraih 31 kursi, sehingga aliansi mereka hanya memiliki 153 kursi.

Di sisi lain, beberapa partai tersisa bersifat spesifik wilayah. Dua partai prokemerdekaan Catalan yang sebelumnya mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Sanchez mengalami penurunan jumlah kursi, tetapi masih dapat memainkan peran sebagai “king-maker” jika Sanchez tetap menjadi perdana menteri.

 

 

 

Kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan

Menariknya, baik Sanchez maupun Feijoo mengklaim kemenangan. Feijoo menyatakan bahwa partainya akan mencoba membentuk pemerintahan sebagai kandidat dengan kursi terbanyak, sementara Sanchez merayakan hasil pemilu yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemilu lebih awal diadakan setelah kelompok kiri mengalami kekalahan telak dalam pemilu lokal pada bulan Mei sebelumnya. Pemilu ini juga berlangsung pada puncak musim panas, dan jumlah pemilih yang hadir mencapai 70,4%, dengan lebih dari 2,47 juta pemilih memberikan suara lewat pos sebelum tempat pemungutan suara dibuka.

PP, meskipun memperoleh mayoritas yang diharapkan, harus bergantung pada dukungan dari partai-partai kecil, termasuk Vox, untuk mencapai target mayoritas.

 

Ketidakstabilan politik melemahkan bursa saham

Pasca pemilu di Spanyol, saham-saham Eropa naik tipis pada hari Senin, dengan kenaikan saham perusahaan energi dan telekomunikasi, namun kekhawatiran meningkat berkaitan dengan resesi di zona euro serta kerugian pada saham-saham Spanyol setelah pemilu umum negara tersebut yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas.

Indeks acuan Spanyol, IBEX-35 turun 0,3%, setelah mencapai level terendah dalam satu minggu sebelumnya, menyusul hasil pemilihan Minggu yang tidak memberikan kemudahan bagi blok kiri dan kanan untuk membentuk pemerintahan, menunjukkan situasi politik yang buntu dan meningkatkan kegelisahan di kalangan investor.

Saham-saham perusahaan utilitas yang terdaftar di Bursa Madrid, yang sebelumnya mengantisipasi kemenangan partai sayap kanan, mengalami penurunan. Saham Endesa (ELE.MC) dan Iberdrola (IBE.MC) turun masing-masing 2,7% dan 0,5%.

Indeks saham perbankan Spanyol (.IBEXIB), yang mencakup Banco de Sabadell (SABE.MC), Banco Santander (SAN.MC), dan Caixabank (CABK.MC), juga turun 0,3%. Namun, indeks STOXX 600 di seluruh Eropa (.STOXX) naik 0,1%, berada di dekat level tertinggi dalam lima minggu.

 

 

WINDSOR, ENGLAND - JULY 10: King Charles III meets the President of the United States Joe Biden at Windsor Castle on July 10, 2023 in Windsor, England. The President is visiting the UK to further strengthen the close relationship between the two nations and to discuss climate issues with King Charles III. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Tur Tiga Negara Presiden AS Biden Sebelum KTT NATO, Bahas Ukraina

, , , , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulai perjalanan tiga negara yang didominasi oleh KTT NATO dengan tujuan menunjukkan solidaritas dengan Ukraina di tengah perselisihan mengenai kemungkinan bergabungnya Kyiv ke dalam aliansi tersebut.

Biden berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Dover di Delaware dan tiba di Inggris, sekutu penting Amerika Serikat, pada Minggu malam.

Presiden AS akan bertemu dengan Raja Charles Inggris pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak penobatannya pada bulan Mei, kata Gedung Putih, untuk melakukan pembicaraan yang berfokus pada isu lingkungan. Selain itu, Biden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Rishi Sunak di 10 Downing Street. Juru bicara Sunak mengatakan bahwa pembicaraan mereka kemungkinan akan mencakup KTT NATO yang akan datang dan Ukraina.

“Ketika kita menghadapi tantangan baru dan luar biasa terhadap keamanan fisik dan ekonomi kita, aliansi kita lebih penting daripada sebelumnya,” kata Sunak dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya pada hari Sabtu.

“Inggris adalah sekutu NATO terkemuka di Eropa, kami adalah mitra dagang, pertahanan, dan diplomatik terpenting Amerika Serikat, dan kami berada di garis depan dalam memberikan dukungan kepada Ukraina untuk berhasil di medan perang,” tambahnya.

 

KTT NATO di Lituania

Bagian utama dari perjalanan Biden ke Eropa adalah KTT NATO di ibukota Lituania pada Selasa dan Rabu, di mana sekutu-sekutu Barat akan membahas cara membantu Ukraina mengusir pasukan Rusia yang melakukan invasi.

Diperkirakan Biden akan menggunakan KTT tersebut untuk mendesak Turki agar menghentikan penolakan terhadap upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO secepatnya, setelah Ankara menuduh Stockholm terlalu lunak terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman keamanan, termasuk kelompok bersenjata Kurdi dan orang-orang yang terkait dengan percobaan kudeta pada tahun 2016. Tidak hanya Turki, Hungaria juga seakan menutup jalan Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Dalam panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Minggu, Biden “mengungkapkan keinginannya untuk segera menyambut Swedia ke dalam NATO,” kata Gedung Putih.

Kedua pemimpin tersebut “menyatakan komitmen bersama mereka untuk terus mendukung Ukraina,” tambah pernyataan tersebut.

Kantor Erdogan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Biden di sela-sela KTT tersebut.

Pertemuan tersebut akan berfokus pada “posisi Ukraina di NATO, keanggotaan NATO Swedia, dan pengiriman pesawat tempur F-16,” yang diharapkan Turki dapat diperoleh dari Amerika Serikat, kata kepresidenan Turki.

Sebelum berangkat dari AS, Biden mengatakan bahwa dia akan menolak permintaan untuk memberikan jaminan kepada Ukraina untuk segera bergabung dengan aliansi tersebut – sebuah langkah yang didukung secara terbuka oleh Erdogan pada hari Sabtu.

Bergabung dengan NATO membutuhkan persetujuan bulat dari semua 31 anggota. Ukraina telah menuntut agar aliansi militer tersebut memberikan jalan yang jelas untuk keanggotaan pada KTT pekan ini, tetapi AS dan Jerman telah menunjukkan keraguan kuat terhadap kemungkinan menyambut negara yang sedang berperang dan masih harus melakukan reformasi demokratis, dan mereka bersikeras bahwa fokus harus pada penyediaan senjata dan amunisi.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Zelenskiy menyatakan bahwa undangan untuk Ukraina bergabung dengan NATO akan mengirim pesan bahwa aliansi pertahanan Barat tidak takut dengan Moskow. Ukraina harus mendapatkan jaminan keamanan yang jelas saat ini belum menjadi anggota NATO.

“Saya tidak berpikir ada kesepakatan di NATO apakah harus atau tidak membawa Ukraina ke dalam keluarga NATO sekarang, pada saat ini, di tengah perang,” kata Biden dalam wawancara dengan CNN menjelang perjalanannya.

Dia memperingatkan untuk berhati-hati, mengatakan bahwa aliansi dapat terlibat dalam perang dengan Rusia karena adanya perjanjian pertahanan saling di dalam NATO.

NATO bisa memutuskan untuk meningkatkan hubungannya dengan Ukraina, menciptakan apa yang dikenal sebagai Dewan NATO-Ukraina dan memberikan Kyiv tempat dalam konsultasi.

Salah satu pusat perhatian kunjungan Biden ke Lituania juga akan menjadi pidato di Universitas Vilnius pada Rabu malam, di mana dia akan membagikan visinya tentang “Amerika yang kuat dan percaya diri yang didukung oleh sekutu dan mitra yang kuat dan percaya diri menghadapi tantangan-tantangan signifikan zaman kita, dari agresi Rusia di Ukraina hingga krisis iklim”.

 

Pertemuan pemimpin Nordic di Finlandia

Tujuan terakhir Biden adalah Helsinki untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin negara anggota NATO terbaru, Finlandia, dan menghadiri KTT pemimpin AS dan negara-negara Nordik.

Dia akan menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Helsinki sejak Donald Trump lima tahun yang lalu untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Finlandia mengakhiri sejarah netralitasnya untuk menjadi anggota ke-31 NATO pada 4 April.

Sementara Finlandia dan Swedia telah mengajukan penawaran bersama untuk mengakses aliansi militer pada Mei 2022, aplikasi Stockholm ditahan oleh Erdogan.

Swedia baru-baru ini mengubah legislasi “anti-terorisme” dan menghapus embargo senjata terhadap Turki. Tetapi seorang pria membakar Alquran di luar sebuah masjid di Stockholm bulan lalu, dan Erdogan mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi hambatan lain.

Turki dan AS juga mengalami kebuntuan dalam penjualan pesawat tempur F-16. Erdogan menginginkan pesawat yang ditingkatkan, tetapi Biden mengatakan bahwa keanggotaan NATO Swedia harus ditangani terlebih dahulu.

Arus kedatangan imigran yang terpantau di wilayah Lampedusa

Kewalahan Mengatasi Gelombang Imigran, Italia Nyatakan Darurat Nasional 6 Bulan

, , , , , , , 0

Kabinet Italia mengumumkan keadaan darurat imigrasi menyusul “lonjakan tajam” kedatangan migran di sepanjang pantai selatan negara tersebut, demikian pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa. Langkah ini ditujukan untuk mengelola kedatangan dan fasilitas repatriasi secara lebih baik.

Keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan dan akan didukung oleh pendanaan awal sebesar 5 juta euro ($5,42 juta).

“Lebih jelasnya, kita tidak menyelesaikan masalah; solusinya hanya dapat tergantung pada intervensi yang bertanggung jawab oleh Uni Eropa,” kata Menteri Perlindungan Sipil Nello Musumeci. Pernyataan itu menekankan bahwa tindakan ini diperlukan “untuk segera melaksanakan tindakan luar biasa untuk mengurangi hambatan” di tempat penampungan migran di sebuah pulau kecil Italia yang sudah kewalahan.

Pemerintah juga mengatakan bahwa dana untuk skema darurat sementara ini akan mendukung “struktur baru, cocok untuk tempat perlindungan maupun pemrosesan dan repatriasi migran yang tidak memiliki syarat untuk tinggal”.

Sumber pemerintah mengatakan bahwa langkah darurat ini sekarang akan memungkinkan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk lebih cepat mengirim kembali mereka yang tidak diizinkan tinggal di Italia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Italia menyatakan sekitar 31.300 migran dan pengungsi telah tiba di Italia sejauh ini, naik dari sekitar 7.900 pada periode yang sama tahun lalu.

ANSA, kantor berita Italia, melaporkan bahwa selama akhir pekan liburan Paskah 7-9 April, sekitar 2.000 orang tiba dengan kapal di pulau Italia, Lampedusa, di lepas pantai Afrika Utara. Fasilitas di Lampedusa yang menyediakan perlindungan sementara bagi para migran agar dapat diidentifikasi sebagai langkah awal dalam permohonan suaka, mengalami pembludakan karena arus kedatangan yang terus-menerus.

Pengungsian tersebut seharusnya dapat menampung sekitar 350-400 orang, tetapi dalam beberapa hari terakhir, terdapat 3.000 orang. Italia menyewa kapal feri komersial kosong untuk memindahkan ratusan dari mereka ke Sisilia atau daratan utama.

 

Kebijakan Ketat

Dalam beberapa bulan terakhir, LSM dan kelompok hak asasi manusia telah mempertanyakan kebijakan imigrasi yang ketat di Italia, atas kekhawatiran bahwa hal itu dapat melanggar hak asasi manusia.

Diplomat Italia Ferdinando Nelli Feroci mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan darurat sementara ini terutama merupakan skema untuk “mengubah migrasi ilegal menjadi migrasi legal”.

“Saya tidak berpikir ini masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada perbedaan antara orang-orang yang datang dari negara-negara seperti Afghanistan dan Eritrea, di mana terdapat pelanggaran yang sangat serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Orang-orang tersebut memiliki hak atas perlindungan dan suaka,” katanya.

“Tetapi sebagian besar orang yang datang ke pantai selatan Italia adalah imigran ekonomi. Jadi ada masalah dalam mencoba mengelola penerimaan migran ini, yang dicoba diatasi oleh skema darurat,” tambah Feroci.

Eropa perlu melakukan bantuan kepada Italia baik secara sosial maupun politik terkait isu imigran ini, karena ketidakstabilan sosial dan politik mampu mempengaruhi pandangan dan dukungan pada Eropa.

Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin. (Foto: Reuters)

PM Finlandia Digulingkan Oposisi Sayap Kanan

, , , , , 0

Perdana Menteri Sanna Marin yang berasal dari Partai Sosial Demokrat Finlandia telah kalah dalam pemilihan umum parlemen pada Minggu (2/4). Partai sayap kiri itu dikalahkan oleh Partai sayap kanan Finlandia (National Coalition Party/NCP) dalam perebutan kursi parlemen dengan selisih tipis.

Menurut hasil suara yang dihitung oleh Kementerian Kehakiman Finlandia, NCP diprediksi akan memenangkan 48 dari 200 kursi parlemen yang diperebutkan. Partai Nasionalis, Partai Finlandia, menduduki peringkat kedua dengan kemungkinan memenangkan 46 kursi parlemen, dan Partai Sosial Demokrat berada di peringkat ketiga dengan 43 kursi.

“Kami mendapat dukungan, kami mendapatkan lebih banyak kursi (di parlemen). Itu pencapaian yang luar biasa, meski kami tak menjadi pertama hari ini,” kata Marin kepada anggota partai, seperti dikutip CNN. Perdana Menteri Marin mengakui kekalahan partainya dalam pemilihan tersebut, tetapi ia merasa bangga dengan peningkatan jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Sosial Demokrat. Marin juga menyatakan bahwa partainya bersedia untuk bekerja sama dengan partai lain dalam rangka memperoleh mayoritas kursi di parlemen.

NCP akan mendapat kesempatan pertama untuk membentuk koalisi dan meraih kursi mayoritas di parlemen. “Kami punya mandat terbesar,” kata pemimpin NCP, Petteri Orpo.

 

Menyatakan tidak akan koalisi

Marin mengatakan bahwa Partai Sosial Demokrat mungkin bisa ikut koalisi dengan NCP, namun ia menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dengan Partai Finlandia yang dianggapnya sebagai partai “rasis secara blak-blakan” selama debat pada Januari. Tujuan utama Partai Finlandia adalah mengurangi imigran dari negara berkembang di luar Uni Eropa dan menyerukan penghematan untuk mengekang defisit, sikap yang sama dengan NCP.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan dalam pemilihan parlemen Finlandia adalah isu imigrasi dan kebijakan ekonomi. Partai Finlandia memperoleh dukungan atas platform politiknya yang menekankan pengurangan imigrasi dari negara berkembang dan penghematan pengeluaran negara. Kebijakan ini sejalan dengan program NCP dan menjadi alasan mengapa NCP dan Partai Finlandia diprediksi dapat membentuk koalisi yang kuat.

Dalam pidatonya, Orpo bersumpah akan mengamankan ekonomi Finlandia dan menuduh Marin mengikis ekonomi negara saat Eropa menghadapi krisis energi. NCP berjanji akan menekan pengeluaran dan menghentikan peningkatan utang publik. Utang publik Finlandia telah mencapai lebih dari 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sejak Marin menjabat pada 2019 lalu.

 

Load More