Menu

America

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

, , , , , , , , , , 0

Korea Utara baru-baru ini mengecam kesepakatan kapal selam nuklir antara Amerika Serikatdan Australia di bawah kemitraan AUKUS, dan menyebutnya sebagai “ancaman bagiperdamaian regional”. Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Washington diperingatkan untuk mempertimbangkan konsekuensi darialiansi nuklirnya, termasuk AUKUS serta kerja sama trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang, yang bahkan disebut sebagai “versi Asia dari NATO“ oleh Korea Utara. Sebagaibagian dari perjanjian, AS akan menjual beberapa kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia kepada Australia pada awal 2030-an. Baru-baru ini, Australia telah melakukan pembayaranpertama sebesar $500 juta kepada AS di bawah kesepakatan tersebut. Kritik yang datang dariKorea Utara ini kemudian mencerminkan ketegangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, di mana aliansi militer semakin diperkuat dan negara-negara merasa perlu untukmenyesuaikan strategi keamanan mereka di tengah sistem internasional yang anarkis.

AUKUS dan Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik

Kesepakatan AUKUS tidak sekadar mengenai teknologi kapal selam, tetapi juga merupakanbagian dari strategi AS untuk mempertahankan dominasinya di Indo-Pasifik. Denganmemberikan akses kepada Australia terhadap kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, Washington memperkuat sekutunya untuk mengimbangi pengaruh China yang semakinmeningkat. Langkah ini sejalan dengan upaya AS dalam mempertahankan tatanan keamananyang berbasis aliansi, mengingat meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan ancaman nuklir Korea Utara. Sementara itu, dari sudut pandang Korea Utara, AUKUS mencerminkan peningkatan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Pyongyang melihat langkah ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana AS, Inggris, dan Australia semakin menguatkan cengkeraman mereka di kawasan, didukung pula oleh kerjasama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang. Ini menguatkan kekhawatiran bahwaaliansi ini dapat berkembang menjadi blok militer yang lebih besar yang berpotensimengisolasi dan melemahkan posisi Korea Utara.

Reaksi Korea Utara: Balance of Power dan Security Dilemma

Dalam responsnya terhadap AUKUS, Korea Utara kemungkinan akan memperkuatkapabilitas militernya, termasuk program nuklir dan misil balistik. Hal Ini dapat dilihatsebagai bentuk keseimbangan kekuatan (balance of power), di mana negara yang merasaterancam akan meningkatkan pertahanannya guna mencegah dominasi pihak lain. Namun, langkah-langkah ini juga menciptakan security dilemma, yaitu upaya satu pihak untukmeningkatkan keamanannya justru membuat pihak lain merasa semakin terancam. Dalam halini, AS dan sekutunya mengklaim bahwa AUKUS bertujuan untuk menjaga stabilitaskawasan, tetapi dari sudut pandang Korea Utara (dan bahkan China), langkah ini justrudianggap sebagai eskalasi yang memicu perlombaan senjata lebih lanjut. Akibatnya, Korea Utara akan terus melakukan uji coba senjata, meningkatkan kapasitas militernya, dan bahkanmungkin mengadopsi kebijakan yang lebih agresif untuk menunjukkan kekuatannya.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Dinamika ini berisiko memperburuk ketegangan di Indo-Pasifik. Jika Korea Utara meresponsAUKUS dengan meningkatkan program senjata nuklirnya, AS dan sekutunya kemungkinanbesar akan mengambil tindakan balasan, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupunpeningkatan kehadiran militer di kawasan. Hal ini tidak hanya berimplikasi bagi keamananKorea Selatan dan Jepang, tetapi juga bagi stabilitas regional secara keseluruhan. Selain itu, aliansi AUKUS dapat mempercepat blokisasi geopolitik, di mana negara-negara semakinterbagi antara blok yang dipimpin AS versus blok yang cenderung menantang dominasi AS, seperti China dan Korea Utara. Hal ini dapat menyulitkan diplomasi dan meningkatkan risikokonfrontasi di kawasan.

Dengan demikian, kecaman Korea Utara terhadap AUKUS bukan sekadar retorika, tetapimencerminkan dinamika kekuatan yang terus berkembang di Indo-Pasifik. AS menggunakanaliansinya untuk mempertahankan dominasi, sementara Korea Utara dan China melihatnyasebagai ancaman yang perlu diseimbangkan. Dalam konteks ini, balance of power, self-help, dan security dilemma bukan hanya konsep teori hubungan internasional, tetapi juga realitasyang membentuk kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan. Ke depan, ketegangan inikemungkinan akan terus meningkat, dan tanpa langkah diplomasi yang efektif, Indo-Pasifikdapat menjadi arena perlombaan senjata yang semakin intensif.

Presiden-Ukraina-Volodymyr-Zelensky-dan-Presiden-Amerika-Serikat-AS-Donald-Trump-2805014857

Trump Hentikan Bantuan Militer AS ke Ukraina Usai Perselisihan dengan Zelensky

, , , , , , 0

4 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan militer ke Ukraina setelah konfrontasi tajam dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu. Keputusan ini semakin memperdalam ketegangan antara kedua negara yang sebelumnya menjadi sekutu dekat tersebut. Melalui seorang pejabat Gedung Putih annonin, menyatakan bahwa Trump ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan berkontribusi pada solusi damai. “Presiden Trump jelas berfokus pada perdamaian. Kami membutuhkan mitra yang juga memiliki komitmen terhadap tujuan tersebut. Oleh karena itu, kami menangguhkan dan meninjau kembali bantuan yang ada,” ujar pejabat tersebut.

Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan perincian mengenai cakupan dan jumlah bantuan yang terpengaruh serta berapa lama penangguhan ini akan berlangsung. Pentagon juga belum memberikan komentar tambahan mengenai keputusan tersebut. Keputusan Trump ini muncul setelah pernyataan Zelensky yang menyebut bahwa akhir perang masih “sangat jauh.” Trump menanggapi pernyataan tersebut dengan tajam menyatakan bahwa hal itu adalah “pernyataan terburuk yang bisa dibuat” dan menegaskan bahwa Amerika tidak akan menoleransi sikap seperti itu dari Ukraina.

Sementara itu, Trump tetap membuka peluang untuk kesepakatan investasi Amerika Serikat dalam sektor mineral Ukraina. Trump menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan cara bagi Amerika untuk mendapatkan manfaat dari miliaran dolar yang telah diberikan kepada Ukraina sejak invasi Rusia tiga tahun lalu.

Wakil Presiden JD Vance, dalam wawancara dengan Fox News, menekankan bahwa kesepakatan ini akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. “Jika ingin jaminan keamanan nyata dan memastikan bahwa Vladimir Putin tidak menyerang Ukraina lagi, cara terbaik adalah memberikan kepentingan ekonomi bagi Amerika di masa depan Ukraina,” kata Vance.Sementara itu, Zelensky sendiri menegaskan bahwa gencatan senjata harus mencakup jaminan keamanan eksplisit dari Barat untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia, yang saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Namun, Trump tetap menolak memberikan jaminan tersebut.

Sementara itu, negara-negara Eropa mulai mengusulkan rencana perdamaian untuk mendukung Ukraina. Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya telah menyatakan kesediaan untuk mengirim pasukan ke Ukraina jika ada gencatan senjata—meskipun Rusia telah menolak usulan tersebut. Negara-negara tersebut berharap mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. “Ada berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan,” ujar juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Disisi lain, keputusan Trump untuk menghentikan bantuan ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok advokasi Ukraina, Razom for Ukraine. Dalam pernyataan resmi, kelompok ini menyatakan bahwa langkah Gedung Putih “meninggalkan Ukraina begitu saja” dan memberi Rusia “lampu hijau untuk terus maju ke barat.”

a927d261-1868-4dee-a58a-0a62b7ba0baf_609x484

The American Dream: Utopia atau Ilusi yang Punah?

, , , , 0

Di saat seseorang menyebutkan “American dream”, bayangan yang sering muncul di pikiran kita adalah sebuah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah rumah sederhana dan bergaya Mid-Century Modern dengan dua atau tiga anak. Rumah-rumah ini memiliki halaman hijau dan pagar putih yang mengelilinginya. Di dalam gambaran tersebut, sang ibu berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara sang ayah menjadi tulang punggung keluarga, memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tanpa memerlukan sumber pendapatan tambahan. Istilah ini diciptakan oleh James Truslow Adams dalam Epic of America (1931). Ia menggambarkannya sebagai impian akan kehidupan lebih baik, kaya, dan bermakna. Setiap individu mendapat kesempatan sesuai kemampuan tanpa terpengaruh status sosial.

Definisi modern American Dream lahir pada 1950-an seiring budaya konsumtif pasca perang. Perusahaan menyesuaikan pemasaran, mengarahkan iklan rumah tangga ke keluarga ideal era itu. Dalam gambaran ini, sang suami digambarkan sebagai pencari nafkah utama yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sementara sang istri mengurus rumah tangga dengan bantuan peralatan modern yang dirancang untuk menunjang perannya sebagai pasangan yang ideal. Gambaran ini mendukung teori Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation, di mana masyarakat hidup dalam simulasi realitas buatan. Media, iklan, dan film Hollywood membentuk citra American Dream sebagai hasil kerja keras. Namun, dalam realitas, mobilitas kelas sosial semakin sulit, dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, sehingga impian tersebut hanya menjadi sebuah mitos yang terlihat nyata tetapi sebenarnya tidak ada dalam dunia nyata.

Sebutan ini telah mati bagi semua orang Amerika, terlepas dari ras, akibat ketidaksetaraan kekayaan di Amerika Serikat saat ini. Seiring perkembangan dunia, semakin banyak pekerjaan yang menuntut pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah, sementara biaya pendidikan tinggi meningkat secara tidak proporsional dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat, membuatnya sulit dijangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, konsep American Dream telah bergeser dari etos kesetaraan dan solidaritas menjadi persaingan individualistik demi kesuksesan material yang didorong oleh konsumsi. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, perusahaan jasa keuangan Fannie Mae mendorong gagasan bahwa kepemilikan rumah adalah pilar utama American Dream dan memanfaatkannya dalam iklan pinjaman rumah, yang akhirnya menyebabkan lonjakan pasar perumahan dan menciptakan gelembung ekonomi yang pecah, berujung pada krisis keuangan 2008-2009. Fredric Jameson dalam bukunya “Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism” melihat bahwa dalam kapitalisme lanjut, ekonomi berbasis produksi telah bergeser menjadi ekonomi yang berpusat pada konsumerisme dan citra. Sebutan ini yang dulunya berkaitan dengan kerja keras untuk kehidupan yang lebih baik kini lebih ditentukan oleh kepemilikan simbol-simbol kesuksesan seperti rumah besar, mobil mewah, dan pendidikan tinggi. Kapitalisme terus mendorong masyarakat untuk mengejar impian ini melalui konsumsi tanpa henti, meskipun realitanya semakin banyak orang terjebak dalam utang dan pekerjaan yang tidak stabil. 

Istilah ini tidak sama bagi warga kulit hitam, penduduk asli, dan kelompok berkulit berwarna, pengalaman mereka tidak pernah sebanding dengan warga kulit putih, baik dalam sejarah maupun di era modern. Hal ini disebabkan oleh konsep yang sejak awal sudah mencerminkan bias rasial, dengan menempatkan keluarga kulit putih sebagai standar ideal dalam masyarakat Amerika. Sepanjang sejarah, hak istimewa yang melekat pada istilah tersebut tidak pernah sepenuhnya diberikan kepada kelompok non-kulit putih, sebagaimana terlihat dalam pola konsumerisme pascaperang hingga ketimpangan yang masih nyata di Amerika saat ini.Pada kenyataan tahun 2023, lebih dari 36 juta orang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat dialami siapa saja, tetapi warga berkulit berwarna lebih rentan karena rasisme dan diskriminasi. Faktor utama penyebabnya meliputi upah rendah, pengangguran, dan mahalnya biaya perumahan, yang membuat banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan minoritas sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, perumahan, dan peluang ekonomi, memperparah ketimpangan yang ada. 

The American Dream kini hanyalah mitos eksklusif bagi segelintir orang. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simulasi yang dipertahankan oleh media dan kapitalisme. Mobilitas sosial yang stagnan dan ketidaksetaraan ekonomi membuktikan impian ini semakin sulit dijangkau. Fredric Jameson menyoroti pergeseran dari kerja keras ke konsumsi simbol-simbol material. Sejak awal, impian ini juga tidak inklusif, menghalangi kelompok non-kulit putih. Kini, sebutan ini dapat dilihat sebagai istilah rasis yang mempertahankan hierarki sosial di bawah kedok kesuksesan. Dalam realitas yang semakin tidak setara, impian ini hanyalah ilusi untuk menjaga status quo.

US Vice President JD Vance (R), US Secretary of State Marco Rubio (2nd R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (2nd L) meet on the sidelines of the 61st Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany. Photo: AFP/TOBIAS SCHWARZ

AS, Eropa, dan Ukraina pada Konferensi Keamanan Munich 2025

, , , , , 0

Konferensi Keamanan Munich (Munich Security Conference) tahun 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 Februari, mempertemukan lebih dari 50 kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pejabat militer untuk membahas berbagai masalah yang paling mendesak dalam keamanan global. Konferensi internasional keamanan ini diadakan setiap tahun di Munich, Jerman dan dibentuk pada tahun 1963 lalu oleh mantan tentara dan penerbit Jerman, Ewald von Kleist. 

Meskipun presiden AS tidak hadir secara langsung, namun kebijakan dan pengaruh presiden AS tetap terlihat besar, terutama dengan topik-topik bahasan seperti hubungan trans-Atlantik, masa depan Ukraina, dan pengeluaran pertahanan NATO.

 

Perspektif AS: ‘America First’ dan Pengeluaran Militer

Di bawah kepemimpinan Trump, AS mendorong peningkatan belanja pertahanan dari sekutu NATO dan menekankan strategi “America First.” Ketika Wakil Presiden JD Vance berpidato dalam konferensi tersebut, komentarnya menggarisbawahi desakan Trump yang terus berlanjut agar negara-negara Eropa mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanan mereka sendiri. AS meminta agar anggota NATO, khususnya di Eropa, meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 5 persen dari PDB, jauh di atas target 2 persen NATO.

Trump telah lama mengkritik Eropa karena dinilai tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk NATO, menyebutnya sebagai “penipuan” dan menyarankan agar AS tidak lagi menanggung beban biaya NATO. “Jika Anda tidak membayar, kami tidak akan melindungi Anda,” kata Trump, menegaskan bahwa perlindungan militer dari AS bergantung pada komitmen keuangan Eropa. Sikap “America First” ini kemungkinan akan terus mempengaruhi diskusi di MSC, terutama karena prioritas pengeluaran militer AS bergeser ke arah tantangan Asia-Pasifik, terutama China.

Wakil Presiden AS, Vance, juga menyatakan “Ancaman yang paling saya khawatirkan terhadap Eropa bukanlah Rusia, bukan China, bukan pula aktor eksternal lainnya, namun yang saya khawatirkan adalah ancaman dari dalam, yakni mundurnya Eropa dari beberapa nilai yang paling mendasar, nilai-nilai yang dianut bersama Amerika Serikat.”

Selain itu, rencana perdamaian Trump untuk Ukraina telah menjadi titik perdebatan karena Trump mendorong resolusi cepat untuk perang yang dikhawatirkan oleh beberapa pemimpin Eropa dapat mengorbankan Ukraina. Sementara integritas teritorial Ukraina tetap menjadi garis merah bagi para pemimpin Eropa, pendekatan AS terhadap konflik ini tetap berfokus pada mengamankan pengaruh ekonomi dan militer untuk memaksa Rusia bernegosiasi.

 

Perspektif Eropa: Menyeimbangkan Pertahanan, Kedaulatan, dan Persatuan dengan AS

Bagi para pemimpin Eropa, tantangannya saat ini adalah mengelola tuntutan AS sambil memastikan prioritas pertahanan dan keamanan mereka sendiri terpenuhi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang menghadiri MSC di Munich, menegaskan kembali posisinya bahwa setiap perundingan perdamaian dengan Rusia harus berpusat pada kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. 

Namun, kekhawatiran Zelenskyy bertambah dengan rencana perdamaian yang diusulkan Trump, yang dapat mengesampingkan negara-negara Eropa dalam pembicaraan masa depan dengan Rusia dan berpotensi menawarkan terlalu banyak pengaruh kepada Moskow.

Delegasi Jerman di MSC secara khusus berfokus pada pengeluaran militer dan masa depan NATO. Dengan semakin dekatnya pemilihan umum federal Jerman, diskusi tentang anggaran pertahanan menjadi semakin mendesak. Para pemimpin politik dalam negeri terpecah mengenai berapa banyak yang harus diinvestasikan di Bundeswehr (militer Jerman), menyeimbangkan kebutuhan ini dengan anggaran yang ketat dan prioritas dalam negeri. Perdebatan ini semakin diperumit dengan meningkatnya tuntutan dari Washington agar Eropa meningkatkan anggaran pertahanannya, sebuah situasi yang dianggap tidak realistis oleh banyak pihak di Eropa karena keterbatasan keuangan mereka.

Selain itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius turut mengecam Wakil Presiden AS JD Vance, yang dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich menuduh pemerintah Eropa mengabaikan keprihatinan para pemilih mengenai imigrasi dan membatasi kebebasan berbicara. “Demokrasi dipertanyakan oleh Wakil Presiden AS untuk seluruh Eropa tadi,” kata Pistorius. “Dia berbicara tentang penghancuran demokrasi. Dan jika saya memahaminya dengan benar, dia membandingkan kondisi di beberapa bagian Eropa dengan kondisi di wilayah otoriter… hal itu tidak dapat diterima,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan para pemimpin Eropa lainnya berusaha untuk mempertahankan kohesi dalam aliansi tersebut, terlepas dari sikap AS yang lebih isolasionis. Tujuan Eropa adalah memperkuat kerja sama pertahanan di antara anggota NATO dan mempromosikan tujuan keamanan bersama, bahkan jika itu berarti meningkatkan pengeluaran militer untuk menenangkan AS.

Terkait dengan biaya pertahanan, Kepala Eksekutif Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa Komisi Eropa akan mengusulkan pengecualian pertahanan dari batasan pengeluaran pemerintah Uni Eropa di tengah-tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Eropa mendanai pertahanannya sendiri. Von der Leyen mengatakan bahwa pencabutan pembatasan belanja pertahanan akan mengikuti logika yang sama dengan penghapusan batas pinjaman selama pandemi COVID-19.

 

Keamanan Global: Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Trump

Pengaruh Trump juga membentuk kembali dinamika keamanan global karena AS lebih berfokus pada China dan kurang berfokus pada pertahanan Eropa, ada kekhawatiran yang berkembang di antara anggota NATO bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan militernya sendiri untuk memastikan pertahanannya. MSC berfungsi sebagai platform penting untuk membahas isu-isu ini, dengan para pemimpin dunia yang menyatakan keprihatinannya tentang kemampuan Eropa untuk menangani keamanannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada kehadiran militer AS.

Selain itu, konflik Ukraina terus mendominasi diskusi dengan beberapa pemimpin Eropa sangat ingin melihat kemajuan perundingan perdamaian, bahkan ketika mereka khawatir tentang keterlibatan AS dalam negosiasi tersebut. Ketika pemerintahan Trump mendorong resolusi dengan Rusia, Ukraina dan Eropa harus menavigasi pergeseran kesetiaan ini, menyeimbangkan tekanan internasional dengan kepentingan strategis mereka sendiri.

 

China di MSC

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menekankan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Uni Eropa untuk menciptakan dunia yang “makmur” dan menolak “standar ganda” dalam hukum internasional. Wang Yi menyerukan multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlakuan yang sama dalam mengatasi tantangan global, menyoroti perlunya perdamaian dan saling menguntungkan.

Di tengah meningkatnya isolasionisme AS, terutama di bawah kebijakan “America First” Presiden Trump, peran China dalam tata kelola global dan menangani masalah seperti AI dan perubahan iklim semakin mendapat perhatian. Jiang Feng, seorang akademisi China di MSC, mencatat bahwa para pejabat Eropa menghargai sikap China terhadap perdamaian dan menganggapnya sebagai hal yang penting dalam lanskap internasional yang kompleks.

Diskusi yang berfokus pada China berada hampir di setiap sesi yang ada, mencerminkan pengaruh China yang semakin meningkat di berbagai isu global. Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global, peran penting China dalam dialog global menjadi semakin tak terhindarkan dengan meningkatnya ekspektasi untuk keterlibatan yang lebih luas.

Australian P-8A. RAAF Photo

Insiden China-Australia di Laut China Selatan dari Perspektif Realisme

, , , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) menuduh Australia dengan sengaja memprovokasi mereka dengan melakukan patroli maritim di Laut China Selatan. China mengatakan bahwa Australia menyebarkan “narasi palsu,” tetapi Australia berpendapat bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum internasional (Lee, Chen, & Needham, 2025). Insiden ini berkaitan dengan jet tempur China PLA J-16 yang melepaskan suar dekat dengan pesawat pengintai P-8A Poseidon Australia. Kontak ini semakin menyoroti peningkatan tensi terkait kehadiran militer, kedaulatan, dan keamanan nasional di Laut China Selatan. 

Akibat insiden ini, Australia melabeli tindakan China sebagai “tidak profesional dan berbahaya.” Guna memahami motivasi di balik tindakan China dan Australia, pendekatan realisme menjadi salah satu teori hubungan internasional yang dapat digunakan untuk membahas tensi hubungan kedua negara ini dikarenakan realisme menekankan pada pencapaian kepentingan nasional, kekuasaan, dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis.

 

Realisme dan Kepentingan Nasional: Penegasan Kekuasaan China

Pendekatan realisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, di mana negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya yakni guna mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Realisme berpendapat bahwa dengan sistem internasional yang anarkis, tidak adanya otoritas guna menyelesaikan sengketa atau menjaga stabilitas, maka negara perlu bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk melindungi kepentingan mereka (Mearsheimer, 2001). Dalam isu Laut China Selatan, realisme menjelaskan kepentingan China yakni guna melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan keamanannya di kawasan tersebut.

Bagi China, Laut China Selatan bukan hanya mengenai isu regional, tetapi juga wilayah penting guna menegakkan kedaulatan nasional dan melindungi kepentingan strategis. Melalui klaim teritorialnya, China berupaya mengamankan rute dan sumber daya maritim utama guna pertumbuhan ekonomi dan militernya. Dalam pandangan realisme, negara yang sedang meningkatkan kekuatannya, seperti China, cenderung bertindak agresif untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan vital, yakni kepentingan wilayah, sumber daya, dan pengaruh regional, terutama di wilayah yang sedang diperebutkan (Mearsheimer, 2001).

Insiden suar dapat dilihat sebagai upaya pertahanan China atas klaim teritorialnya dan keinginannya untuk memproyeksikan kekuatan di wilayah yang dianggap strategis dalam konteks geopolitiknya. Dengan merespons operasi pengawasan Australia dengan manuver militer, China menunjukkan komitmen dan kekuatannya untuk melindungi pengaruhnya di Laut China Selatan. Dalam perspektif ini, tindakan militer China tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan wilayah nasionalnya tetapi juga memperkuat hegemoni regionalnya dan menghalangi kekuatan asing untuk menantang peningkatan kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik.

 

Tanggapan Australia: Keamanan Nasional dan Perimbangan Kekuatan

Tindakan Australia di Laut China Selatan mencerminkan prinsip-prinsip teori realis, terutama dalam konteks keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan. Sebagai negara kekuatan menengah dan sekutu utama Amerika Serikat, Australia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Meskipun memiliki jarak yang jauh secara geografis, Australia tetap memiliki kepentingan di Laut China Selatan karena wilayah ini merupakan jalur air yang krusial bagi perdagangan internasional. 

Dalam menghadapi peningkatan kontrol yang semakin kuat dari negara-negara seperti China atas Laut China Selatan, keterlibatan Australia dalam latihan kebebasan navigasi dan pengawasan maritim menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Teori realis menekankan bahwa negara bertindak demi kepentingan nasional mereka, terutama ketika menghadapi potensi ancaman. Dalam konteks Australia, tindakan mereka di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap meningkatkan kehadiran militer dan klaim teritorial China. Dengan melakukan pengawasan rutin dan menegaskan haknya untuk beroperasi di perairan internasional, Australia berupaya menentang dominasi China dan mencegah ketidakseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan perspektif realis yang menegaskan pentingnya negara dalam melindungi kedaulatannya dan melawan setiap ancaman (Baldwin, 1985).

Insiden suar yang terjadi mencerminkan sikap militer Australia yang bertekad menjaga stabilitas regional dan menegakkan norma-norma hukum internasional. Komitmen Australia terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan lintas batas, berawal pada keyakinan bahwa tatanan berbasis aturan harus tetap ditegakkan di Laut China Selatan. Bagi Australia, insiden suar tersebut bukan hanya tentang keamanan fisik pesawatnya, tetapi juga tentang menegaskan kepentingan keamanan nasionalnya, di mana dinamika kekuatan berpindah kepada China.

 

Dilema Keamanan: Eskalasi dan Kesalahan Persepsi

Salah satu konsep utama dalam realisme adalah dilema keamanan, yakni upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (termasuk kegiatan militer) yang membuat negara lain merasa terancam, sehingga tensi ini menghasilkan perlombaan senjata atau bahkan konflik (Jervis, 1978). Insiden suar antara China dan Australia menggambarkan dinamika yang terjadi.

Dari perspektif China, operasi pengawasan militer yang dilakukan Australia di Laut China Selatan dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan teritorialnya. China menganggap tindakan Australia sebagai gangguan pada pengaruhnya, sehingga mendorong untuk merespons dengan langkah-langkah militer defensif. 

Dengan melepaskan suar di dekat pesawat Australia, China mengirimkan pesan yang jelas: mereka tidak akan mentolerir aktivitas militer asing yang mengancam klaim teritorialnya di wilayah tersebut. Di sisi lain, kehadiran Australia di Laut China Selatan dipicu oleh upaya untuk melindungi keamanannya sendiri dan mempertahankan akses ke jalur perdagangan yang vital bagi kelangsungan ekonomi negara. Namun, dari sudut pandang China, operasi militer Australia dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kontrolnya atas wilayah tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana kedua negara memandang tindakan satu sama lain sebagai ancaman, yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan risiko konfrontasi lebih lanjut. Dilema keamanan yang nyata terlihat dalam konteks ini, di mana kedua negara terjebak dalam siklus aksi dan reaksi yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sumber
Baldwin, D. A. (2020). Economic statecraft. Princeton University Press. https://www.researchgate.net/publication/229889891_A_Political_Theory_of_Economic_Statecraft 

Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167-214. https://doi.org/10.2307/2009978

Lee, L., Chen, X., & Needham, K. (2025, February 14). China accuses Australia of deliberate provocation in South China Sea. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-defence-ministry-accuses-australia-south-china-sea-provocation-2025-02-14/

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.

Waltz, K. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

US Secretary of State Antony Blinken, left, and Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo shake hands after a joint news conference in Manila, on March 19, 2024 [Evelyn Hockstein/ AFP]

China Peringatkan Filipina Terkait Pengerahan Sistem Rudal AS

, , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) telah mengeluarkan peringatan keras kepada Filipina terkait penyebaran sistem rudal ‘Typhon’ Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut, dan menyerukan kepada negara Asia Tenggara tersebut untuk menjunjung tinggi komitmennya dengan menarik sistem rudal tersebut, yang pada awalnya diperkenalkan pada bulan April 2024. 

Sistem rudal ini merupakan bagian dari latihan militer gabungan AS-Filipina dan telah menjadi titik perselisihan antara kedua negara, di mana China menuduh Filipina melanggar janji dan membahayakan keamanan regional.

Pengerahan sistem rudal Typhon merupakan bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Asia-Pasifik, yang telah mengalami peningkatan ketegangan, terutama di Laut China Selatan. Sistem rudal AS, yang mampu meluncurkan rudal Tomahawk dan SM-6 sangat maju. Penempatan rudal Tomahawk di Filipina mampu mencapai target di China dan Rusia, dan misil SM-6 juga mampu menyerang di wilayah udara dan laut hingga lebih dari 200 kilo meter jauhnya. 

Sebagai tanggapan, China telah menegaskan bahwa kehadiran sistem rudal di Filipina merupakan tantangan langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Zhang Xiaogang, juru bicara kementerian pertahanan China, memperingatkan bahwa Filipina telah menyerahkan pertahanan nasionalnya kepada kekuatan asing dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Sengketa yang berkembang ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks di Laut China Selatan, di mana Filipina dan China telah lama terlibat dalam kebuntuan teritorial. Seruan China untuk menarik sistem rudal telah menambah lapisan ketegangan, karena Filipina terus menyeimbangkan kerja sama pertahanannya dengan AS sambil berusaha mempertahankan kedaulatan atas perairan yang disengketakan.

Seiring dengan perkembangan situasi, kedua belah pihak terus menavigasi masalah keamanan nasional yang sensitif, dengan Filipina berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya sambil menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari tetangganya yang kuat, China.

Dalam konferensi pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem rudal tersebut, dan menggambarkannya sebagai “senjata ofensif strategis” yang mengancam keamanan negara-negara tetangga. Guo menekankan bahwa kegagalan Filipina dalam memenuhi janjinya untuk menarik sistem rudal setelah latihan gabungan tersebut dapat memicu perlombaan senjata yang berbahaya dan ketidakstabilan geopolitik di wilayah regional. Guo juga memperingatkan bahwa China tidak akan tetap pasif karena kepentingan keamanannya terancam.

Akan tetapi, pemerintah Filipina membantah bahwa mereka pernah berjanji untuk menarik sistem tersebut. Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengklarifikasi bahwa sistem rudal Typhon semata-mata ditujukan untuk tujuan pertahanan. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Filipina mematuhi konstitusi pasifisnya, yang menolak perang sebagai kebijakan nasional.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menawarkan kesepakatan bersyarat mengenai sistem rudal Typhon AS yang saat ini dikerahkan di negara tersebut. Marcos menyatakan bahwa Filipina bersedia mengembalikan sistem rudal tersebut, tetapi hanya jika China menghentikan tindakan agresifnya di Laut China Selatan.

“Mari kita buat kesepakatan dengan China: Berhentilah mengklaim wilayah kami, berhentilah mengganggu nelayan kami dan biarkan mereka mencari nafkah, berhentilah menabrak kapal kami, berhentilah meriam air kepada rakyat kami, berhentilah menembakkan laser kepada kami, dan berhentilah bersikap agresif dan memaksa kami, dan saya akan mengembalikan rudal-rudal Typhon itu,” ujar Marcos dalam sebuah konferensi pers. Dia menambahkan, “Begitu mereka menghentikan apa yang mereka lakukan, saya akan mengembalikan semuanya,” dan menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan dilakukan jika China menghentikan tindakannya di perairan yang disengketakan.

Eropa Bersiap Hadapi Ancaman Tarif AS, Prancis Desak Respons Tegas

Eropa Bersiap Hadapi Ancaman Tarif AS, Prancis Desak Respons Tegas

, , , 0

Pemerintah Prancis mendesak Uni Eropa untuk mengambil sikap tegas terhadap ancaman tarif yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menteri Perindustrian Prancis, Marc Ferracci, menekankan bahwa Eropa harus mengadopsi dinamika kekuasaan dalam negosiasi perdagangan dengan AS dan merespons dengan langkah yang “tajam” agar memiliki dampak nyata terhadap perekonomian Amerika. Pernyataan ini muncul setelah AS memberlakukan tarif 25 persen terhadap produk dari Kanada dan Meksiko serta menambah 10 persen tarif yang sudah ada pada produk asal Tiongkok. Ferracci menegaskan bahwa Uni Eropa harus siap bereaksi terhadap kemungkinan sanksi perdagangan yang diberikan AS, sambil menunggu keputusan akhir dari pemerintahan Trump. Ia juga mendorong penerapan kebijakan Buy European Act untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk asing.

Uni Eropa sendiri masih berharap dapat menghindari konflik perdagangan dengan AS melalui jalur diplomasi. Namun, pernyataan terbaru Trump yang menyatakan bahwa ia “pasti” akan menargetkan Uni Eropa telah meningkatkan kekhawatiran Brussel. Seorang juru bicara Komisi Eropa menyesalkan keputusan AS tersebut, dengan menegaskan bahwa kebijakan tarif hanya akan menciptakan gangguan ekonomi yang tidak perlu dan meningkatkan inflasi, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Meski belum ada tarif tambahan yang secara langsung menargetkan produk Eropa, UE menyatakan kesiapannya untuk merespons tegas terhadap tindakan perdagangan yang dianggap tidak adil. Selain itu, para pemimpin Uni Eropa mulai mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk melindungi sektor industri utama, termasuk pemberlakuan tarif balasan jika diperlukan.

Di tengah ketegangan ini, Uni Eropa tetap berkomitmen untuk mempertahankan sistem perdagangan berbasis aturan dengan tarif rendah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Hubungan perdagangan dan investasi antara UE dan AS merupakan yang terbesar di dunia, sehingga kedua belah pihak memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Brussel menegaskan bahwa fokus utama seharusnya adalah memperkuat hubungan dagang antara Eropa dan Amerika Serikat, bukan memperburuknya dengan kebijakan proteksionis yang dapat menghambat pertumbuhan global. Namun, jika AS tetap mengambil langkah-langkah yang merugikan perdagangan Eropa, Uni Eropa tidak akan ragu untuk bertindak guna melindungi kepentingan ekonominya.

Kilas Balik : Nasib Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Kilas Balik : Nasib Tembok Perbatasan AS-Meksiko

, , , , 0

Presiden Donald Trump berhasil membangun tembok di perbatasan AS dan Meksiko untuk mencegah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba, sesuai janji rencananya di pemilu 2016. Langkah ini mencerminkan pendekatan keamanan nasional tradisional yang mengutamakan perlindungan fisik. Trump melihat imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelangsungan negaranya, sehingga solusi yang ia tawarkan berfokus pada penghalang fisik yang konkret. Tembok ini menjadikannya simbol kepemimpinan Donald Trump yang penuh gejolak, sebuah rencana ambisius yang tidak pernah terwujud sepenuhnya. Namun, ancaman modern tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. National Security dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu elemen penting dalam konsep keamanan. Namun, seiring dengan kemajuan dunia dan dinamika hubungan internasional, ancaman yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan juga mencakup berbagai faktor lain seperti ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, degradasi lingkungan, serta kebutuhan pangan juga bisa menjadi permasalahan sosial yang terdapat dalam teori ini.

Trump awalnya mengklaim biayanya $12 miliar dan akan ditanggung Meksiko, namun laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri memperkirakan angkanya mencapai $21,6 miliar. Masyarakat AS menjadi mempertanyakan keefektifannya karena imigran dan penyelundup tetap bisa menemukan cara lain melintasi perbatasan.

Secara diplomatik, proyek pembangunan tembok ini menuai banyak kritik karena dianggap dapat merusak hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sejak era kepemimpinan George H.W. Bush hingga Barack Obama, hubungan kedua negara telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, narasi yang dibangun oleh Presiden Trump tentang tembok perbatasan ini justru berisiko menghancurkan kemajuan tersebut. Dari segi lingkungan, tembok mengancam habitat satwa langka seperti jaguar dan kura-kura gurun, mengganggu ekosistem, serta berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Efektivitas tembok pun diragukan karena penyelundupan bisa dilakukan melalui terowongan, drone, atau jalur laut. Sejak 1989, penyelundup telah menggunakan terowongan canggih untuk memasukkan narkoba ke AS, membuktikan bahwa solusi fisik saja tidak cukup dalam menghadapi ancaman modern.

Pada 2020, Joe Biden mengalahkan Trump dan menghentikan sebagian pembangunan tembok, meski beberapa bagian tetap dilanjutkan untuk memenuhi kontrak. Sementara itu, gubernur Partai Republik tetap membangun penghalang dengan dana pemerintah dan swasta. Dengan terpilih kembali nya dengan pelantikan kedua nya di tahun 2025, masih belum ada kabar baru mengenai pelanjutan pembuatan tembok tersebut dikarenakan banyak kepentingan dunia yang lebih didahulukan oleh nya.

Dalam masa jabatan pertama Donald Trump di tahun 2016, banyak janji yang dilontarkan oleh nya terutama dengan perspektifnya yang vokal terhadap permasalahan imigrasi. Pembuatan tembok di perbatasan dan rencana deportasi adalah strategi yang diajukan oleh Donald Trump dengan asumsi bahwa memperkuat perbatasan fisik akan meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara. Namun, berbagai tantangan muncul, termasuk biaya besar, dampak diplomatik negatif terhadap hubungan AS-Meksiko, dan kerusakan ekosistem. Selain itu, efektivitasnya dipertanyakan karena penyelundup dan imigran ilegal dapat mencari alternatif lain, seperti melalui terowongan dan teknologi canggih. Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berpusat pada aspek militer dan batas fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan ancaman non-tradisional seperti lingkungan, hubungan internasional, serta penggunaan teknologi dalam kejahatan dunia maya. Meskipun proyek tembok perbatasan Trump sebagian besar dihentikan oleh Biden, perdebatan mengenai strategi terbaik dalam menjaga keamanan nasional AS terus berlanjut di tengah perbedaan ideologi politik dan kebijakan pemerintahan.

Trump 2.0 could transform U.S. policy in the Indo-Pacific on multiple fronts, from import tariffs to changing alliances

Pemerintahan Biden Mendorong Penguatan Hubungan dengan Indo-Pasifik

, , , , 0

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) Biden telah mengajukan tiga perjanjian penting kepada Kongres untuk meningkatkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra utama di Indo-Pasifik, sebuah wilayah yang semakin dipengaruhi oleh China. Selain itu, Presiden Joe Biden juga secara resmi meminta persetujuan kongres untuk kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Thailand dan ratifikasi perjanjian asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian-perjanjian ini, yang sangat penting untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan ini, selaras dengan upaya-upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 dan 2020 lalu untuk mengimbangi kehadiran China yang terus meningkat. 

Secara garis besar, perjanjian nuklir sipil selama 30 tahun dengan Thailand, yang akan berlaku dalam waktu 90 hari kecuali jika Kongres menolaknya, akan memfasilitasi transfer bahan dan teknologi nuklir yang sensitif tetapi tidak diklasifikasikan untuk memenuhi kebutuhan energi Thailand yang terus meningkat.

Kesepakatan asosiasi bebas dengan Palau dan Kepulauan Marshall – bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang juga mencakup Negara Federasi Mikronesia – telah disetujui sebelumnya pada awal tahun ini. Biden merinci perjanjian senilai USD7,1 miliar untuk Palau dan Kepulauan Marshall, yang mencakup ketentuan untuk bantuan bencana, prakiraan cuaca, layanan pos, dan bantuan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, bank-bank di negara-negara kepulauan ini sekarang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), yang akan melindungi deposito jika terjadi kebangkrutan.

Negara-negara Asosiasi Kerja sama Bebas ini memiliki populasi di bawah 200.000 di lebih dari 1.000 pulau dan memainkan peran penting dalam posisi strategis AS. Terletak sekitar 2.500 mil di sebelah barat daya Hawaii, negara-negara ini menjadi tuan rumah bagi instalasi militer yang vital, seperti fasilitas uji coba rudal di Kepulauan Marshall dan sistem radar frekuensi tinggi di Palau. Dengan begitu, perjanjian ini memperkuat hubungan yang terjalin selama Perang Dunia II ketika pasukan A.S. membebaskan kepulauan ini dari kendali Jepang.

 

Bagaimana dengan pemerintahan Trump mendatang?

Selain itu, menyambut pemerintahan Trump yang akan datang, dengan Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional, mereka telah mengisyaratkan kesinambungan dalam kebijakan Indo-Pasifik A.S. Berbicara di U.S. Institute of Peace, Waltz menekankan Cina sebagai “musuh terbesar AS” dan menggarisbawahi peran India sebagai mitra utama. Dia menegaskan kembali pentingnya inisiatif seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan AS), Quad (quadrilateral security dialogue), dan dialog trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, dan Filipina untuk mendorong “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan yang akan segera keluar dari jabatannya menggemakan sentimen Waltz, dengan menekankan bahwa strategi China yang kuat secara inheren terkait dengan strategi Asia yang kuat. Namun, terdapat kekhawatiran tentang ambiguitas AS, di mana meskipun dipercaya kebijakannya berkaitan dengan kompetisi ekonomi bersama China akan berjalan dengan intens, namun tidak dalam isu keamanan. Analis menilai bahwa isu penting seperti pertahanan Taiwan dan garansi keamanan untuk aliansi AS seperti Filipina, tidak menjadi isu prioritas pemerintahan Trump.

Di bawah pendekatan kebijakan luar negeri Trump, Taiwan kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan membeli sistem militer AS yang lebih canggih. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat memperkuat keamanan Taiwan, namun hal ini berisiko membebani ekonominya.

Para analis masih terbagi atas implikasi dari kepemimpinan Trump untuk Taiwan. Di satu sisi, keselarasan yang lebih dalam dengan kebijakan AS dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan postur pertahanan Taiwan. Di sisi lain, pengambilan keputusan Trump yang tidak dapat diprediksi dan langkah-langkah ekonomi proteksionis, seperti tarif, dapat mengacaukan industri regional, menimbulkan tantangan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada perdagangan.

Dalam kondisi ini, analis menilai bahwa Taiwan harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan kepentingannya. Diversifikasi kemitraan perdagangan akan membantu mengurangi risiko ekonomi, dan investasi dalam kemampuan pertahanan dalam negeri dapat meningkatkan keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan mengelola hubungannya dengan A.S. dan China secara hati-hati, Taiwan dapat bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas ekonominya di tengah-tengah kompleksitas segitiga AS-China-Taiwan.

BRICS-2024_01_03-13_53_10_dfae013cfb0950fdfc4f139975d2ffff_960x640_thumb

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Langkah Strategis atau Tantangan Baru terhadap AS?

, , , , , 0

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum ekonomi yang dipelopori oleh Rusia dan China pada Senin (6/1). Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brasil dalam rilis resmi, yang menegaskan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui konsesi bagi Indonesia untuk bergabung. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini menandai langkah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan: apakah ini adalah langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, atau menjadi tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) di tengah rivalitas global yang semakin tajam?

Langkah Strategis dalam Rivalitas Global

BRICS, berfungsi sebagai alternatif bagi institusi global yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki sepuluh anggota dan semakin memperkuat posisinya sebagai forum penting bagi negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara Barat melalui organisasi seperti OECD. Prabowo menekankan bahwa keanggotaan ini adalah bagian dari upaya untuk memimpin Global South dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun langkah ini menawarkan peluang baru, para pengamat memperingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat mempersulit hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. AS selama ini merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan, keamanan, dan investasi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan proteksionis yang mungkin diterapkan oleh pemerintahan baru AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari AS maupun sekutunya terkait status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Namun, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah memperingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif pada anggota BRICS sebagai langkah untuk menekan upaya mereka mengurangi dominasi dolar AS.

Menurut Radityo Dharmaputra, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memicu kecurigaan dari AS dan sekutunya. Ia menilai bahwa posisi Indonesia dalam BRICS akan lebih terlihat sebagai bagian dari poros China-Rusia, bukan pemimpin Global South yang netral. Sementara itu, Sya’roni Rofii dari Universitas Indonesia menilai kecil kemungkinan embargo atau pembatasan kerja sama dari Barat terhadap Indonesia. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan India dan Afrika Selatan, yang tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS meski menjadi anggota BRICS.

Dari sisi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Afrika dan Amerika Selatan, memperkuat hubungan dengan India dan Rusia, serta mendalamkan kerja sama dengan China—mitra dagang terbesar Indonesia. Namun demikian, langkah ini juga membawa risiko, terutama jika rivalitas AS-China semakin memanas. Dampak potensial meliputi arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang hingga ancaman terhadap industri manufaktur domestik akibat membanjirnya produk murah dari China. Selain itu, rumortentang mata uang khusus BRICS telah dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi antaranggota masih menggunakan mata uang nasional atau dolar AS.

Tekanan terhadap Prinsip Non-Blok

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga memunculkan kekhawatiran terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pengamat Radityo Dharmaputra memperingatkan bahwa langkah ini dapat menggeser posisi Indonesia dari non-blok menuju poros tertentu, terutama karena BRICS sering dianggap sebagai aliansi geopolitik yang dipimpin China dan Rusia. Namun, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Sugiono, menegaskan bahwa keanggotaan ini tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan dengan BRICS dan negara-negara Barat.

Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto telah menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris. Media internasional, seperti The Straits Times, bahkan menyebut Prabowo sebagai “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia. Namun demikian, Radityo menilai bahwa intensitas kunjungan diplomatik ini belum cukup untuk menunjukkan penguatan substansi diplomasi Indonesia. Evaluasi terhadap manfaat material maupun reputasi dari langkah-langkah ini masih diperlukan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat, ada beberapa rekomendasi yang kemudian diberikan sebagai langkah mitigasi:

• Menginisiasi kerja sama Global South melalui forum seperti G77 atau Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), tanpa melibatkan negara-negara besar seperti Rusia.
• Memperkuat kolaborasi dengan kekuatan menengah, seperti Turki, Australia, atau Uni Eropa, melalui forum seperti MIKTA: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, atau inisiatif lain yang menjembatani rivalitas AS-China.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga posisinya sebagai negara yang bebas aktif, sekaligus memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kerja sama globalnya. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi langkah berani dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang sukses atau malah memunculkan tantangan baru, waktu lah yang akan membuktikan.

Load More