Menu

Perang

S

Pemerintah Sudan Kembali Ke Khartoum

, , , , , 0

Pada 11 Januari 2026, Perdana Menteri (PM) Sudan Kamil Idris mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintah Sudan telah kembali ke Ibukota Khartoum. Sebelumnya, pemerintah Sudan terpaksa meninggalkan Khartoum akibat dari serangan yang dilancarkan oleh kelompok milisi Pasukan Bantuan Cepat (RSF) pada tahun 2023. PM Idris menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya untuk membangun ulang infrastruktur dan jasa layanan bagi masyarakat di kota tersebut. Tidak lama setelah konferensi pers tersebut rampung, PM Idris bertemu dengan Ketua Dewan Transisi Kedaulatan (TSC) Jenderal Abdel Fattah al-Burhan untuk membahas strategi untuk membangun institusi federal. Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat diperlukan kerja sama antara masyarakat setempat untuk menghadapi tantangan yang ada.

Sebelumnya Khartoum dan kota di sekitarnya yakni Omdurman dan Bahri merupakan sebuah medan tempur antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan RSF. Pertempuran antara kedua pihak telah mengakibatkan krisis kemanusiaan karena terjadi pengepungan dan pengeboman secara membabi buta yang memaksa banyak penduduk Khartoum untuk melarikan diri ke kota lain seperti Port Sudan. Akan tetapi upaya RSF untuk menguasai Khartoum gagal karena pada 26 September 2024, SAF melancarkan serangan yang bertujuan untuk mengalahkan pasukan RSF di ibukota dan Kota Bahri. Serangan tersebut pada akhirnya berhasil membebaskan Khartoum pada 27 Maret 2025. Tidak lama setelah Khartoum dibebaskan, Jenderal al-Burhan memasuki Istana Kepresidenan yang sebelumnya telah dikuasai oleh RSF. Dalam istana tersebut sang jenderal menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit SAF yang berkontribusi terhadap kemenangan besar ini.

Sejak tahun 2023 Sudan telah terjerumus dalam perang saudara akibat dari ketegangan politik antara SAF dan RSF yang telah berlangsung sejak tahun 2021. Ketegangan tersebut muncul karena Jenderal al-Burhan ingin mengintegrasikan RSF dalam struktur SAF akan tetapi pemimpin milisi tersebut, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo tidak setuju dengan usulan tersebut. Ketegangan politik ini pada akhirnya meletus pada 15 April 2023 saat RSF melancarkan serangan kilat terhadap SAF di berbagai lokasi seperti Khartoum dan Merowe di Sudan Utara. Perang ini telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa serta memaksa setidaknya 13,5 juta untuk menjadi pengungsi.

Sudanese City on Fire from fighting between RSF and SAF

Perang Sudan Memburuk: Kota Strategis Diperebutkan, Warga Sipil Jadi Korban Terbesar

, , , , , 0

Khartoum –Konflik bersenjata di Sudan kembali menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Pertempuran sengit antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) berlanjut di bulan November hingga Desember 2025 dengan titik fokus pada wilayah Kordofan, Laporan Aljazeera, Minggu 30 November 2025.

Kedua pihak memperebutkan penguasaan kota-kota strategis seperti el-Obeid dan Babnusa yang menjadi jalur penting bagi pasokan logistik, perdagangan, dan sumber daya strategis Sudan. Di saat yang sama, SAF mengklaim berhasil menguasai kembali sejumlah wilayah seperti Kazqil dan Um Dam Haj Ahmed, meskipun kondisi keamanan di garis depan masih berubah cepat seiring pertempuran yang terus berkobar.

Di tengah perebutan teritori ini, kondisi kemanusiaan warga sipil semakin terpuruk. Sejak jatuhnya el-Fasher, laporan dan kesaksian menunjukkan meningkatnya kekerasan brutal terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, serta dugaan pemakaman massal untuk menutupi kejahatan tersebut. Ribuan orang melarikan diri dari Darfur dan wilayah terpukul lainnya, tiba dalam kondisi trauma, luka, dan kehilangan keluarga. Banyak anak terpisah dari orang tua dan harus bertahan hidup tanpa pengawasan dewasa di kamp-kamp yang fasilitasnya sangat minim.

Krisis kemanusiaan ini kini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Dengan layanan kesehatan yang runtuh dan pasokan makanan serta air bersih yang tidak lagi terjamin, ancaman kelaparan dan penyakit meluas di antara pengungsi internal yang jumlahnya meningkat setiap pekan. Situasi tersebut diperburuk oleh absennya perlindungan negara yang efektif terhadap warganya.

Sementara itu, upaya diplomasi internasional belum mampu mengentikan pertempuran. Mediator dari berbagai negara telah menawarkan gencatan senjata dan langkah menuju pemerintahan sipil. RSF menyatakan bersedia mendukung gencatan senjata kemanusiaan sementara, namun kenyataannya pertempuran tidak benar-benar berhenti di lapangan. Penolakan sebagian elite militer terhadap proses transisi politik membuat situasi politik Sudan tetap buntu, dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Konflik Sudan memperlihatkan bahwa perang yang bermula dari perebutan kekuasaan internal dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih luas yakni mengguncang stabilitas kawasan, memicu arus migrasi lintas-batas, dan membuka ruang intervensi kekuatan eksternal. Di tengah krisis berlapis ini, warga sipil Sudan menanggung beban paling berat, sementara dunia masih mencari jalan keluarnya.

Peran JSDF Dalam Skenario Invasi Taiwan

, , , , , , 0

Pada 7 November 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengejutkan kawasan Asia Timur ketika dia memberikan pernyataan kepada Parlemen Nasional Jepang (Diet) bahwa jika Taiwan menghadapi aksi agresi dari Republik Rakyat China (RRC), Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk membantu militer Amerika Serikat kawasan Indo-Pasifik (USINDOPACOM) dan Angkatan Bersenjata Taiwan (ROCA) dalam mempertahankan pulau tersebut dari gempuran Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Walaupun pernyataan ini mendapatkan respon keras dari China dan upaya dari beberapa faksi dalam Parlemen Jepang agar PM Sanae menarik ucapan tersebut, sang mantan pembawa acara televisi tetap berpegang teguh terhadap penjelasan yang telah diberikan. Oleh karena itu pernyataan yang diberikan oleh PM Sanae dapat dikategorikan sebagai kebijakan resmi pemerintah Jepang jika Taiwan menghadapi serangan militer dari PLA.

Pernyataan tersebut kini membuka pertanyaan baru yakni bagaimana JSDF dapat berkontribusi dalam mempertahankan Taiwan dari serangan militer PLA. Untuk menjawab hal tersebut kita perlu mengetahui kekuatan agregat yang saat ini dimiliki oleh JSDF, matra yang akan memiliki peran signifikan jika skenario tersebut menjadi kenyataan, dan bagaimana mereka akan mengerahkan aset tersebut dalam membantu pertahanan Taiwan. Secara kasat mata, JSDF merupakan militer yang pada awalnya dibentuk untuk hanya mempertahankan Jepang dari serangan militer Uni Soviet, Korea Utara, dan RRC. Alhasil di masa perang dingin, sebagian besar persenjataan yang digunakan JSDF bersifat defensive yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang markas atau fasilitas strategis lawan. Akan tetapi di tengah kondisi kawasan Indo-Pasifik yang semakin tegang, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengembangkan postur JSDF agar mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankan negara dan menyerang musuh dengan persenjataan strategis. Hal ini dapat dilihat dengan dikembangkannya persenjataan seperti kapal induk menengah (CVM) kelas Izumo dan Hyuga, kapal perusak rudal (DDG) kelas Kongo dan Maya, rudal penyerang dan penjelajah Tipe 12 SSM-ER, prototipe pesawat tempur generasi ke-5 X-2 Shinshin, program pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), dan program modernisasi armada pesawat tempur F-15J Eagle (J-MSIP) agar pesawat tersebut mampu mengangkut rudal penjelajah AGM-158 JASSM. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri, Jepang juga meningkatkan pembelian persenjataan strategis dari Amerika Serikat seperti pesawat tempur siluman F-35B Lightning dan rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk. Seluruh hal ini menunjukan bahwa jika skenario agresi militer China terhadap Taiwan terjadi, JSDF akan memiliki peran yang lebih aktif dalam mempertahankan pulau tersebut.

Dalam skenario Taiwan, dua matra JSDF yakni angkatan udara (JASDF) dan angkatan laut (JMSDF) akan memiliki peran utama dalam mempertahankan Taiwan dari gempuran PLA sementara matra darat (JGSDF) akan memiliki peran sekunder. JASDF dan JMSDF memiliki peran utama karena kedua matra tersebut memiliki kapabilitas ganda sehingga mereka dapat menggerus kekuatan armada invasi PLA sekaligus melancarkan serangan strategis terhadap fasilitas penting seperti pembangkit listrik, pelabuhan, depot amunisi, pusat komando regional, peluncur rudal penjelajah dan balistik, serta pusat komunikasi untuk menggerus kemampuan musuh dalam mengoordinasikan serangan mereka. Selain itu JMSDF dan JASDF juga dapat mematahkan blokade laut PLA terhadap Taiwan dengan menghancurkan aset strategis PLAN seperti kapal selam penyerang (SSK) dan perahu milisi maritim mereka. Sementara itu peran sekunder yang dimainkan oleh JGSDF mencakup dua hal yaitu pertahanan udara dan pengurangan kekuatan musuh di udara dan laut. Dalam hal pertahanan udara, JGSDF dapat menggunakan artileri pertahanan udara (arhanud) seperti meriam otomatis anti-udara Tipe 87 dan rudal pertahanan udara jarak menengah Tipe 3 untuk memperkuat anti-access area denial (A2/AD) Taiwan sehingga PLA tidak dapat mengerahkan helikopter ataupun pasukan terjun payung. Sementara itu JGSDF juga bisa membantu upaya JASDF dan JGSDF dalam menggerus kekuatan armada invasi China dengan menggunakan peluncur rudal anti-kapal untuk menargetkan kapal amfibi PLAN.

Dalam aspek penggunaan aset tempur, JASDF akan mengerahkan aset komando dan peringatan dini (AWACS/AEW&C) mereka di Kepulauan Senkaku atau Pulau Okinawa untuk mengawasi perkembangan dan mengarahkan aset tempur yang ada untuk menghadapi ancaman terdekat. Untuk menghadapi ancaman tersebut JASDF akan mengirimkan F-35 untuk menggerus kekuatan udara musuh, F-15J MSIP untuk mendukung upaya tersebut serta melancarkan serangan strategis, dan F-2 Viper Zero yang dilengkapi dengan rudal-anti kapal UGM-84L Harpoon untuk menargetkan aset maritime PLAN yang berada di sekitar perairan Taiwan. Sementara itu JMSDF akan mengerahkan armada kapal selam mereka di Selat Taiwan untuk mengawasi armada PLA dan berupaya untuk menenggelamkan beberapa kapal menggunakan torpedo atau rudal anti-kapal. Sementara itu kapal yang menjadi armada permukaan JMSDF seperti DDG kelas Maya dan Kongo akan ditugaskan untuk menjadi tameng udara di dekat Taipei atau Kaohsiung agar mereka dapat menggunakan sistem AEGIS untuk menghadang serangan rudal China. Di saat yang sama, CVM kelas Izumo dan Hyuga dengan skadron tempur F-35B Lightning serta kapal kelas DDG yang telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengangkut rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk dapat diperintahkan untuk menargetkan fasilitas strategis musuh dan aset pendukung mereka. Terakhir, JGSDF akan berupaya untuk mengurangi beban tugas dari kedua matra dengan membantu ROCA dalam menutup wilayah udara Taiwan menggunakan kombinasi sistem meriam otomatis dan rudal pertahanan udara sehingga China akan kesulitan mengerahkan seluruh kekuatan mereka.

Gencatan Senjata Hamas-Israel: Perdamaian Sementara di Ujung Tanduk

Gencatan Senjata Hamas-Israel: Perdamaian Sementara di Ujung Tanduk

, , , , , 0

Pada 7 Oktober 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan di media sosial bahwa Israel dan kelompok militan Hamas telah menandatangani gencatan senjata sekaligus mengimplementasikan fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh sang presiden pada 29 September 2025. Dalam fase pertama ini Hamas akan melepaskan 48 sandera yang mereka tawan sejak 7 Oktober 2023 sementara Israel harus membebaskan 2000 warga Palestina yang mereka tahan sejak Negeri Bintang Daud melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Selain pertukaran tahanan, fase tersebut juga mewajibkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mundur dari wilayah Gaza ke sebuah garis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam waktu 24 jam.

Menanggapi gencatan senjata tersebut Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berharap hal tersebut dapat menciptakan solusi politik permanen yang dapat mendorong terbentuknya sebuah Negara Palestina yang merdeka. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mendorong kedua belah pihak untuk membebaskan para sandera secara dan napi secara terhormat. Selanjutnya kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara seperti Turki, Qatar, Mesir, Prancis, Italia, Jerman, dan Inggris memuji upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memastikan bahwa gencatan senjata tersebut dapat disetujui dan diimplementasikan oleh Hamas dan Israel. Selain respon positif dari berbagai negara, gencatan senjata tersebut juga disambut baik oleh warga Israel dan Palestina karena bagi masyarakat Negeri Bintang Daud para sandera dapat kembali pulang sementara untuk warga Negeri Batu Kapur mereka dapat membangun ulang rumah dan menata ulang kehidupan.

Akan tetapi walaupun gencatan senjata ini merupakan perkembangan positif, terdapat berbagai faktor yang dapat meruntuhkan perdamaian sementara ini. Hal ini didukung dengan preseden sejarah karena sebelumnya pada 19 Januari 2025 Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata berdasarkan rencana perdamaian yang telah disepakati oleh negara-negara Arab. Akan tetapi gencatan senjata ini runtuh dalam beberapa bulan setelah Angkatan Udara Israel (IAF) kembali melancarkan serangan udara terhadap wilayah Gaza. Serangan udara tersebut dilancarkan oleh Israel karena mereka mengklaim Hamas tidak ingin membebaskan para sandera dan memperpanjang gencatan senjata tersebut. Namun klaim ini ditepis oleh jurnalis Israel Barak Ravid yang mengklaim pemerintahan Benjamin Netanyahu sengaja meruntuhkan gencatan senjata tersebut karena sang PM ingin mempertahankan posisinya dengan segala cara.

Apapun penyebabnya, preseden sejarah yang ada menunjukan bahwa untuk memastikan gencatan senjata tersebut dapat sepenuhnya diimplementasikan negara penjamin yakni Amerika Serikat harus memiliki komitmen untuk memastikan kedua belah pihak tidak berusaha untuk melanggar ketentuan yang telah disetujui di meja negosiasi. Selain itu Amerika Serikat juga harus bisa mencari titik tengah antara berbagai isu yang membuat Hamas dan Israel enggan untuk melakukan upaya perdamaian. Kedua hal tersebut merupakan tantangan besar karena Negeri Paman Sam harus mencari titik tengah dari dua kelompok dengan pandangan politik yang sepenuhnya berseberangan. Di satu sisi terdapat Israel dengan ideologi Zionisme yang mendorong pembangunan Negara untuk para Yahudi dengan melakukan kolonialisme pemukiman (settler colonialism) terhadap penduduk asli Palestina. Di sisi lain terdapat Hamas, sebuah kelompok militan yang dibentuk pada tahun 1987 dengan misi untuk membentuk sebuah Negara Palestina merdeka berdasarkan syariat Islam. Agar titik tengah antara kedua pihak dapat ditemukan, Amerika Serikat perlu melakukan beberapa aksi yang menunjukan mereka adalah pihak ketiga yang terpercaya.

Aksi pertama yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat adalah memperhatikan dengan seksama apakah kedua belah pihak sedang mengikuti gencatan senjata yang telah disepakati. Untuk mencapai hal tersebut Amerika Serikat dapat mengirimkan pasukan kontingen untuk memastikan IDF atau Hamas tidak melakukan upaya yang dapat mensabotase proses perdamaian. Pasukan kontingen tersebut juga dapat ditugaskan untuk membangun ulang infrastruktur Gaza agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Palestina yang membutuhkan. Selain mengirimkan pasukan kontingen, Amerika Serikat juga harus bisa memaksa kedua belah pihak untuk berkompromi sehingga proses negosiasi dapat berjalan tanpa hambatan. Hal ini merupakan sesuatu yang memungkinkan karena untuk mendapatkan gencatan senjata ini dikabarkan bahwa Presiden Donald Trump memaksa Benjamin Netanyahu untuk menyepakati rencana perdamaiannya.

Namun perlu ditekankan bahwa walaupun hal ini mudah untuk dilakukan, terdapat satufaktor yang dapat merusak posisi Amerika sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Faktor tersebut adalah pengaruh Israel dalam politik Negeri Paman Sam. Pengaruh Negeri Bintang Daud dalam politik Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena hingga saat ini terdapat berbagai organisasi seperti Komite Urusan Umum Israel-Amerika (AIPAC) yang dibentuk untuk melobi politisi Negeri Paman Sam agar mereka dapat mempertahankan posisi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri. Hal ini membuka kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk mengambil posisi  yang lebih mengakomodasi kepentingan Negeri Bintang Daud dalam negosiasi perdamaian. Hal ini memiliki potensi untuk mensabotase proses perdamaian karena Hamas dapat mengklaim Amerika Serikat tidak dapat mengakomodasi kepentingan mereka sehingga kelompok tersebut dapat memiliki justifikasi untuk melanjutkan perang gerilya di wilayah Gaza.

Gaza Resmi Alami Kelaparan, Israel Bantah Laporan Famine

Gaza Resmi Alami Kelaparan, Israel Bantah Laporan Famine

, , , 0

Lembaga pemantau global Integrated Food Security Phase Classification (IPC) merilis laporan terbaru pada Jumat (22/8) dan menyatakan Gaza resmi mengalami kelaparan. IPC menyebut sekitar 514.000 orang, atau hampir seperempat populasi Gaza, kini berada dalam kondisi kelaparan, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September 2025.

Menurut laporannya, Gaza dan sekitarnya memenuhi tiga kriteria “famine”: lebih dari 20% rumah tangga mengalami kekurangan pangan ekstrem, sepertiga anak-anak menderita malnutrisi akut, dan dua dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau penyakit terkait.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut kelaparan Gaza sebagai “bencana buatan manusia, kecaman moral, dan kegagalan kemanusiaan itu sendiri.” Kepala HAM PBB Volker Türk memperingatkan bahwa kematian akibat kelaparan dapat dikategorikan sebagaikejahatan perang.

Sementara itu, Israel membantah laporan IPC. Pemerintah Israel menyebut temuan IPC “tidak akurat”, dan menegaskan bahwa mereka telah membuka jalur bantuan kemanusiaan keGaza. Kementerian Pertahanan Israel menyatakan pihaknya bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyalurkan pasokan makanan dan obat-obatan. Menurut Israel, lebihdari dua juta ton bantuan telah dimasukkan ke Gaza sejak perang dimulai, setara dengan lebih dari satu ton per penduduk. Militer Israel juga menyatakan bahwa pasokan bantuan terakhir telah menurunkan harga pangan di pasar Gaza.

Disisi lain, UNICEF mengecam perdebatan politik atas data kelaparan yang terjadi. “Sangat tidak senonoh”, ujar seorang pejabat UNICEF, menyesalkan bahwa perdebatan itu mengalihkan perhatian dari kenyataan ribuan anak Gaza kini dalam kondisi gizi buruk.

Kecaman internasional pun kian meluas. Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mendesak Uni Eropa mengambil tindakan, termasuk kemungkinan sanksi terhadap Israel, dengan alasan blokade Gaza melanggar kewajiban hak asasi manusia. Inggris, Kanada, Australia, serta sejumlah negara Eropa lain juga menilai krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai “tingkat yang tak terbayangkan” dan menuntut Israel membuka akses penuh untuk distribusi makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Adapun situasi di lapangan terus berlanjut mencekam. Pada 24 Agustus, dikabarkan sedikitnya empat warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel ketika berusaha mendapatkan bantuan di dekat Gaza. Data kesehatan setempat juga mencatat 289 orang telah meninggal akibat malnutrisi, termasuk 115 anak-anak.

Donald Trump Berikan Vladimir Putin Waktu 10 – 12 Hari Untuk Menyepakati Gencatan Senjata

Donald Trump Berikan Vladimir Putin Waktu 10 – 12 Hari Untuk Menyepakati Gencatan Senjata

, , , , 0

Pada 29 Juli 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menetapkan tenggat waktu baru selama 10 – 12 hari bagi Rusia untuk menyepakati gencatan senjata dan mengakhiri invasi terhadap Ukraina. Trump menambahkan bahwa jika Rusia tidak mengakhiri invasinya maka Amerika Serikat akan menetapkan sanksi ekonomi lebih keras terhadap Negeri Beruang. Dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Raya Keir Starmer, Presiden Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena belum ada upaya perdamaian. Selain itu Trump menyatakan tidak lagi tertarik berbincang dengan Vladimir Putin karena Rusia selalu melakukan aksi yang membuat negosiasi sulit dilakukan seperti menembakkan rudal penjelajah ke Kyiv dan kota lain di Ukraina.

Menanggapi perkembangan tersebut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas ketegasannya melalui media sosial Telegram. Andriy menambahkan bahwa Putin hanya menghormati kekuatan AS dan Presiden Trump telah menunjukan kekuatannya. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Donald Trump yang menurutnya sedang berusaha untuk menyelamatkan masyarakat Ukraina dan menghentikan invasi yang dilancarkan Rusia. Zelenskyy menambahkan bahwa Ukraina akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan dalam media sosial X/Twitter bahwa tenggat waktu Trump dapat menyebabkan perang terbuka antara Rusia dan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Rusia (Duma) Andrey Gurulyov juga menyatakan bahwa ultimatum Trump tidak akan membawakan hasil apapun karena Rusia memiliki senjata, prinsip, dan tekad.

Ukraina dan Rusia sebelumnya telah melaksanakan negosiasi putaran ketiga di Istanbul Turki. Dalam negosiasi tersebut kedua negara hanya menyepakati pertukaran tawanan perang sebanyak 1200 prajurit dan gencatan senjata terbatas di beberapa sektor garis depan pertempuran. Delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Mantan Menteri Pertahanan Rustem Umerov juga diketahui telah mengusulkan diadakannya sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) antara presiden Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Turki di akhir bulan Agustus, namun usulan tersebut ditolak oleh Rusia karena mereka menganggap KTT atau pertemuan apapun dengan Zelenskyy dapat dilakukan jika sudah ada traktat perdamaian yang disetujui kedua belah pihak.  

Gaza

Puluhan Negara Desak Israel Untuk Menghentikan Perang Di Gaza

, , , , 0

Pada 21 Juli 2025 Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, dan 25 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Israel untuk mengakhiri perang yang mereka sedang lancarkan di Gaza. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai babak baru yang mengerikan sehingga diperlukan sebuah gencatan senjata, pelepasan sandera, dan pembukaan akses bagi bantuan internasional bagi masyarakat Gaza. Pernyataan bersama ini juga mengecam sistem bantuan kemanusiaan yang diberlakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza karena hal tersebut merebut harga diri mereka. Selain itu pernyataan ini juga mendesak Israel untuk mengikuti hukum internasional dengan memastikan bahwa masyarakat sipil di Gaza mampu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Menanggapi pernyataan bersama tersebut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel menolak hal tersebut karena mereka menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada dan memberikan pesan keliru kepada kelompok Hamas. Kemlu Israel menambahkan bahwa semua pernyataan dan klaim yang diberikan harus diarahkan kepada Hamas yang memulai perang pada 7 Oktober 2023. Pandangan serupa juga disampaikan oleh duta besar Amerika Serikat kepada Israel yang menyatakan bahwa alasan warga Gaza sedang menderita adalah akibat dari Hamas dan upaya untuk menyalahkan Israel tidak rasional. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) António Guterres mengecam aksi penembakan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap warga sipil yang ingin mendapatkan makanan untuk keluarga mereka.

Sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, setidaknya 59 ribu masyarakat Gaza telah tewas akibat dari operasi militer yang dilancarkan oleh IDF. Selain itu setidaknya 2 juta masyarakat Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang diperburuk dengan pembatasan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sejak UNRWA dilarang oleh Israel pada 28 Oktober 2024 seluruh bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza disalurkan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), sebuah organisasi kemanusiaan buatan Amerika Serikat yang didukung oleh pemerintah Israel. Akan tetapi GHF telah dituduh oleh Kepala UNRWA Philippe Lazzarini sebagai organisasi tentara bayaran yang tidak segan menembak warga sipil. 

  

Donald Trump Umumkan Bantuan Militer Kepada Ukraina

, , , 0

Pada 14 Juli 2025 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan dalam konferensi pers dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte di Kantor Oval bahwa Negeri Paman Sam akan mengirimkan persenjataan ke Ukraina. Dalam konferensi tersebut Trump menyatakan bahwa senjata yang akan dikirimkan ke Ukraina akan dibayarkan oleh negara anggota NATO dan mencakup setidaknya satu unit rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot, rudal lainnya, dan amunisi artileri. Trump juga mengancam untuk memberlakukan tarif sebesar 100% kepada Rusia jika Presiden Vladimir Putin tidak menyepakati gencatan senjata dalam 50 hari. Selain itu Trump juga mengancam tarif sekunder kepada negara lain yang terbukti membeli minyak mentah dari Rusia. Dilansir dari Axios Ukraina akan mendapatkan paket persenjataan senilai USD 10 miliar dari AS yang akan dibayarkan oleh negara anggota NATO.  

Menanggapi pernyataan tersebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi terhadap AS, Jerman, dan Norwegia yang telah sepakat untuk mengirimkan unit rudal pertahanan udara Patriot baru ke Ukraina. Zelenskyy menambahkan bahwa Ukraina sedang melaksanakan negosiasi perjanjian kerja sama pertahanan baru dengan Amerika Serikat. Selain itu Zelenskyy juga menekankan bahwa segala bentuk aktivitas yang mendanai atau membantu upaya invasi Rusia harus segera dihentikan. Sementara itu Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan bahwa hal ini merupakan perkembangan signifikan dan beberapa negara anggota seperti Jerman, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Kanada ingin berpartisipasi dalam upaya tersebut. Rutte menambahkan bahwa perjanjian ini akan mempercepat pengiriman senjata yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU).

Pernyataan yang diberikan oleh Donald Trump merupakan sebuah kejutan karena sebelumnya sang presiden berusaha mengurangi bantuan militer ke Ukraina untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Bahkan minggu sebelumnya Pentagon sempat menangguhkan bantuan militer ke Ukraina karena terdapat kekhawatiran cadangan rudal pertahanan udara AS semakin menipis. Akan tetapi Donald Trump semakin geram terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena sang presiden Negeri Beruang tidak menunjukan keinginan untuk melakukan negosiasi perdamaian atau gencatan senjata.

Israel Hancurkan Dua F-14 Milik Iran Dalam Serangan Udara

Israel Hancurkan Dua F-14 Milik Iran Dalam Serangan Udara

, , , 0

Pada 17 Juni 2025 Angkatan Udara Israel (IAF) mengunggah video di media sosial yang menunjukan kehancuran dua pesawat tempur F-14 Tomcat milik Angkatan Udara Republik Islam Iran (IRIAF) di Pangkalan Udara Teheran. Kedua pesawat tempur ikonis dihancurkan menggunakan sepasang rudal anti-darat yang ditembakkan dari pesawat tempur atau drone IAF yang beroperasi di sekitar Teheran. Dalam sebuah konferensi pers, Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Brigjen Ephraim (Effi) Defrin menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari operasi serangan preventif yang lebih besar. Brigjen Defrin menambahkan bahwa IAF juga berhasil menghancurkan sebuah drone kamikaze dengan kru nya sebelum senjata tersebut berhasil diluncurkan.

Menurut analis pertahanan dan Tyler Rogoway, serangan yang dilancarkan Israel terhadap aset udara IRIAF merupakan bagian dari kampanye udara yang bertujuan untuk mengikis kekuatan udara Iran dengan menghancurkan arhanud dan armada pesawat tempur mereka. Serangan ini merupakan bagian dari Operasi Kebangkitan Singa (Rising Lion), sebuah serangan preventif yang bertujuan mengikis kapabilitas militer dan program senjata nuklir Republik Islam Iran dengan menargetkan fasilitas dan ilmuwan nuklir, serta petinggi militer Iran. Sejauh ini serangan preventif yang dilancarkan oleh Negeri Bintang Daud telah menewaskan beberapa petinggi militer Iran dan setidaknya 14 ilmuwan nuklir. Petinggi militer yang tewas diantaranya adalah pemimpin IRGC Mayjen Hossein Salami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Reguler (Artesh) Mayjen Mohammad Bagheri, dan Kepala Khatam Al-Anbiya Mayjen Gholamali Rashid.

F-14 Tomcat merupakan sebuah pesawat tempur yang terkenal akibat dari film Top Gun yang dirilis pada tahun 1986. Pesawat tempur ini digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) pada tahun 1970 hingga 2006. Iran merupakan satu-satunya pengguna F-14 Tomcat selain Amerika Serikat karena pada Januari 1974 Shah Mohammad Reza Pahlavi mengakuisisi 80 F-14 untuk memperkuat angkatan udaranya dari ancaman Uni Soviet dan Republik Ba’ath Irak. Setelah Revolusi Islam dan Krisis Sandera pada tahun 1979 Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dan memberlakukan embargo persenjataan terhadap Iran. Embargo tersebut menyebabkan F-14 milik IRIAF kesulitan terbang karena suku cadang yang diperlukan untuk mempertahankan tempo operasional tidak dikirimkan.

Operasi Jaring Laba-Laba: Kotak Pandora Bagi Drone FPV

Operasi Jaring Laba-Laba: Kotak Pandora Bagi Drone FPV

, , , , 0

Pada 1 Juni 2025 Badan Keamanan Ukraina (SBU) melancarkan Operasi Jaring Laba-Laba. Operasi ini merupakan serangan kejutan terhadap lima pangkalan udara milik Angkatan Udara Rusia (VKS) di wilayah Irkutsk, Murmansk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Serangan ini memiliki tujuan untuk mengikis kekuatan udara jarak jauh Rusia dengan menghancurkan pesawat pengebom strategis mereka seperti Tu-95, Tu-22M3, dan Tu-160 saat mereka masih berada di landasan pacu. Dalam serangan kejutan ini, Ukraina menyelundupkan 117 drone first-person view (FPV) yang dilengkapi dengan peledak dengan menyembunyikan mereka dalam kontainer kargo dengan atap yang bisa dilepaskan secara otomatis. Serangan kejutan ini, yang diberi nama Operasi Jaring Laba-Laba, berhasil menghancurkan sekitar 10-13 pesawat pengebom strategis VVS sementara 40 pesawat lainnya mengalami kerusakan berat. Menurutpernyataan yang diberikan oleh Kepala SBU Vasyl Vasyliovych Malyuk dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, serangan ini telah direncanakan dalam 18 bulan dengan bantuan para agen rahasia SBU yang berada di dekat target.

Operasi Jaring Laba-Laba merupakan sebuah kemenangan taktis dan strategis bagi Ukraina karena serangan tersebut menunjukan bahwa pengebom strategis VKS rawan terhadap serangan asimetris. Selain itu Ukraina juga menunjukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang instalasi strategis militer Rusia di wilayah yang sebelumnya dianggap aman dari serangan drone. Bagi Rusia, kehancuran pesawat pengebom strategis seperti Tu-95 dan Tu-22M3 merupakan sebuah pukulan berat karena kedua model pesawat tersebut sudah tidak dibangun lagi sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kehancuran pesawat pengebom tersebut juga merusak kesiapan nuclear triad Rusia karena VKS memerlukan pesawat seperti Tu-22M3 untuk membawa senjata nuklir taktis dan strategis. Selain itu ketidakmampuan dariBadan Keamanan Federal Rusia (FSB) untuk mengantisipasi serangan tersebut merupakan sebuah kegagalan intelijen besar yang dianggap sebagai Pearl Harbor Rusia oleh beberapa tokohseperti wartawan perang  Angkatan Darat Rusia dan blogger Roman Alekhin, mantan pemimpin pasukan separatis Donbass Oleg Tsaryov, dan anggota Parlemen Federal Rusia Yevgeny Popov.

Serangan yang dilancarkan Ukraina merupakan contoh dalam bagaimana sebuah negara yang memiliki kapabilitas konvensional terbatas dapat menggunakan kekuatan asimetris seperti drone FPV untuk mengimbangi kekuatan lawan lebih kuat sekaligus mendorong strategi anti-access area denial (A2AD) dengan mengirimkan drone tersebut ke garis belakang musuh untuk menghancurkan aset udara mereka selagi masih berada di landasan pacu. Hal ini penting dilakukan karena jika pihak yang bertahan berhasil mengikis sebagian besar kekuatan udara musuh, kemampuan lawan untuk menerobos garis pertahanan akan berkurang karena mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan udara untuk menghancurkan fortifikasi pihak yang bertahan karena pesawat yang dibutuhkan sudah hancur atau sedang dalam perbaikan akibat serangan drone FPV.

Akan tetapi hal ini juga membuka pintu bagi aktor non-negara untuk menggunakan drone FPV dalam peran serupa. Kemungkinan ini merupakan sebuah bahaya bagi negara yang saat ini sedang melawan kelompok teroris atau separatis seperti Indonesia, Burkina Faso, Mali, dan Irakkarena dengan drone FPV para teroris memiliki kemampuan untuk mengimbangi kekuatan militer negara dan sekaligus melancarkan serangan teror terhadap warga sipil dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kemungkinan ini merupakan sebuah ancaman nyata karena pada dasarnya drone FPV merupakan drone sipil atau buatan mandiri yang dapat dimodifikasi untuk membawa hulu ledak dan kemudian ditabrakkan atau dijatuhkan secara manual ke target yang diinginkan. Keuntungan ini membuat drone FPV seperti yang digunakan oleh Ukraina, Rusia, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dan koalisi pemberontak pro-demokrasi di Myanmar sebagai force multiplier unggul dalam menghadapi musuh yang lebih kuat karena dapat dibeli dengan harga terjangkau atau dibuat secara mandiri dengan bahan-bahan dasar. Hal ini dapat dilihat di Myanmar yang mana para pemberontak berhasil memproduksi drone FPV dalam jumlah besar menggunakan barang bekas dan ranting pohon.

Untuk menghadapi kedua kemungkinan tersebut, militer negara harus beradaptasi untuk melindungi instalasi, depot, aset tempur, dan prajurit mereka dari ancaman drone FPV karena Operasi Jaring Laba-Laba menunjukan bahwa senjata tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan dampak strategis dalam medan pertempuran. Oleh karena itu, prioritas utama yang harus dilakukan untuk melindungi aset strategis seperti pesawat tempur dan pengebom adalah dengan meningkatkan pertahanan pangkalan udara dengan melengkapi pasukan artileri pertahanan udara (Arhanud) dengan persenjataan yang dapat mengatasi drone seperti mobile jammer Maung MV3, rudal pertahanan udara portabel (MANPADS), dan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi drone berukuran kecil. Selain itu pangkalan udara juga harus dilengkapi dengan hanggar tertutup yang dapat melindungi seluruh bagian pesawat tersebut dari serangan drone FPV. Walaupun kedua perlindungan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi pangkalan udara militer, serangan yang dilancarkan Ukraina menjadikan hal tersebut sebagai keharusankarena Operasi Jaring Laba-Laba membuka dinamika baru dalam bagaimana drone FPV bisa digunakan untuk merusak kekuatan udara lawan.

Load More