Menu

AS

Guncangan Global Pasca Penangkapan Nicolás Maduro oleh AS

Guncangan Global Pasca Penangkapan Nicolás Maduro oleh AS

, , , , , , 0

Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan sebuah operasi militer di Venezuela yang berpuncak pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini dilaksanakan oleh AS dengan justifikasi penegakan hukum atas tuduhan narcoterrorism.

Peristiwa ini disebut Operation Absolute Resolve. Operasi berlangsung antara pukul 02:01 dan 04:29 waktu setempat (VET), yang dilaksanakan oleh unit-unit elite AS, termasuk Delta Force dari Angkatan Darat, 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), Central Intelligence Agency (CIA), dan Hostage Rescue Team dari FBI. Pemerintah AS membenarkan tindakan ini sebagai operasi penegakan hukum untuk menindak Maduro atas dakwaan konspirasi narcoterrorism, perdagangan kokain, dan kepemilikan senjata ilegal. Setelah penangkapan tersebut, Presiden AS Donald Trump kemudian  secara terbuka menyatakan niatnya untuk  “menjalankan negara” Venezuela dan mengelola cadangan minyaknya.

Unilateralisme dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara

Operasi AS di Venezuela merupakan bukti nyata dari unilateralisme nya dalam hubungan internasional, yaitu sebuah pendekatan di mana negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa persetujuan atau mandat dari institusi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan ini menjadi krusial karena secara langsung menentang prinsip kedaulatan negara, dalam aturan tatanan global yang telah berlaku sejak akhir Perang Dunia II.

Tindakan ini menjadi perwujudan doktrin kebijakan luar negeri yang tegas. Pernyataan Trump bahwa “dominasi Amerika di belahan barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi” menunjukkan tekad untuk menggunakan kekuatan militer guna mencapai tujuan strategis AS di kawasan tersebut.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menyoroti tindakan AS ini sebagai sebuah “preseden berbahaya.” Dengan memprioritaskan penegakan hukum sepihak di atas hukum internasional, Amerika Serikat telah menyerahkan senjata retoris yang kuat kepada para lawannya, memberi mereka preseden yang seolah-olah sah untuk membenarkan agresi regional mereka sendiri dengan dalih serupa. Risiko utamanya adalah normalisasi intervensi militer sepihak, yang dapat direplikasi oleh kekuatan regional lain untuk membenarkan tindakan menyerang negara lainnya dengan tuntutan yang mereka layangkan.

Implikasi terhadap Hukum Internasional dan Tatanan Global

Sebagai landasan hukum internasional pasca-Perang Dunia II, piagam PBB hadir dan dirancang untuk mencegah agresi sepihak dalam melindungi kedaulatan setiap negara anggota. Operasi AS di Venezuela secara langsung menantang prinsip-prinsip fundamental tersebut, dan mengikis fondasi tatanan global yang berbasis pada hukum dan diplomasi.

Menurut salah satu pakar hukum internasional, Geoffrey Robertson, operasi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB, yang secara tegas melarang “penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.” Tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau justifikasi pembelaan diri yang valid, tindakan AS dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi menurut hukum internasional.

Reaksi komunitas internasional terhadap peristiwa tersebut pun menunjukkan polarisasi dalam geopolitik global. Sejumlah negara  mengecam keras tindakan itu dengan menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan serta dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Terdapat pula negara yang mendukung atau setidaknya memaklumi tindakan tersebut, dengan menilainya sebagai langkah yang sah dan perlu. Sementara itu, sejumlah aktor internasional lain juga ada yang memilih mengambil posisi lebih berhati-hati atau netral dengan menyerukan de-eskalasi dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum internasional.

Polarisasi ini, tanpa disadari dapat mempercepat pergeseran tatanan global dari sistem yang berlandaskan hukum menuju sistem yang didominasi oleh kekuatan (power-based system). Dalam tatanan seperti ini, negara-negara adidaya merasa lebih leluasa untuk bertindak di luar kerangka hukum demi kepentingan nasional mereka, sebuah tren yang berisiko meningkatkan ketidakstabilan global dan regional, terutama di Amerika Latin itu sendiri.

Guncangan di Pasar Minyak Global

Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, setiap gejolak politik di Venezuela secara historis berpotensi mengguncang pasar energi global. Namun, reaksi pasar terhadap penangkapan Maduro menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, dengan argumen yang saling bertentangan mengenai arah pergerakan harga minyak.

Menurut pengamat komoditas sekaligus pendiri Traderindo.com, Wahyu Tribowo Laksono, dampak kenaikan harga minyak global diperkirakan akan terbatas dalam jangka pendek hingga menengah. Pandangan ini didukung oleh tiga faktor utama. Pertama, adanya surplus pasokan minyak global, di mana Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan kelebihan pasokan sebesar 3,8 juta barel per hari pada 2026, sehingga mampu menjadi bantalan terhadap gangguan dari satu produsen tertentu. Kedua, kontribusi produksi minyak Venezuela yang relatif kecil, yakni hanya sekitar 1% dari total pasokan dunia akibat sanksi ekonomi berkepanjangan dan salah urus industri, sehingga gangguan pada volume tersebut tidak cukup signifikan untuk mengubah keseimbangan pasar secara drastis. Ketiga, munculnya sinyal potensi tambahan pasokan dari Amerika Serikat, menyusul pernyataan Presiden Trump bahwa AS akan segera mengelola dan mengalirkan kembali minyak Venezuela ke pasar global, yang justru membentuk ekspektasi peningkatan pasokan di masa depan dan berpotensi menekan harga minyak.

Sementara itu, pandangan lain yang dikemukakan oleh Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi menggarisbawahi potensi lonjakan harga yang signifikan. Jika transisi kekuasaan di Venezuela memicu konflik internal yang berkepanjangan atau sabotase terhadap fasilitas minyak, harga minyak mentah Brent diproyeksikan dapat menembus level US75 hingga US80 per barel. Ketidakpastian geopolitik ini secara umum meningkatkan premi risiko dan volatilitas di pasar energi, yang berdampak pada biaya hedging dan keputusan investasi.

Zelensky dan Trump Bahas Potensi Kehadiran Pasukan AS di Ukraina

Zelensky dan Trump Bahas Potensi Kehadiran Pasukan AS di Ukraina

, , , , , , , 0

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tengah berdiskusi dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kehadiran pasukan AS di Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan. Kehadiran pasukan ini disebut dilakukan dalam upaya memperkuat posisi Kyiv dalam negosiasi damai dengan Rusia.

Menurut Zelensky, dukungan kuat atas gagasan penempatan pasukan AS di Ukraina  bisa memberikan “peningkatan besar terhadap jaminan keamanan” bagi negaranya. Hal ini dibahas secara khusus dengan Presiden AS Donald Trump selama pertemuan mereka di Mar-a-Lago, Florida AS pada Minggu (28/12). Disisi lain, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi tentang pengiriman pasukan AS ke Ukraina, apakah itu dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dengan Rusia.

Pertemuan antara Zelensky dan Trump dipandang sebagai langkah untuk menghentikan perangyang telah memasuki tahun ke-empat sejak invasi Rusia pada 2022.  Menurut Zelensky, Ukraina dan kelompok “Coalition of the Willing” — negara-negara pendukung Kyiv — dijadwalkan akan bertemu awal Januari 2026 untuk diskusi lanjutan mengenai dukungan keamanan dan langkah implementasi rencana damai bersama Amerika Serikat dan sekutu Eropa.

Dukungan dari mitra Internasional pun muncul. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan optimisme bahwa perdamaian bisa tercapai dalam beberapa minggu mendatang,dengan catatan bahwa jaminan keamanan dari AS akan memainkan peran penting dalam upaya tersebut. Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (29/12), juga menyatakan dukungan terhadap hasil pembicaraan Trump dan Zelensky untuk menyelesaikan konflik secara damai, berharap tercapai kesepakatan yang adil dan tahan lama melalui dialog dan diplomasi

Meski dialog politik dan diplomatik sedang berlangsung, konflik di lapangan tetap intens. Rusia dilaporkan meningkatkan serangan udara, termasuk serangan drone terhadap infrastruktur Ukraina di wilayah pesisir Laut Hitam, menunjukkan ketegangan terus berlangsung di medan perang meski ada peluang pembicaraan damai. Menurut beberapa sumber, Trump mengklaim bahwa negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia kini “mungkin sangat dekat” mencapai kesepakatan, meskipun masih ada isu territorial yang belum terselesaikan.

AS dan Australia Sepakati Perjanjian Mineral dan Tanah Jarang, Lawan Dominasi China

AS dan Australia Sepakati Perjanjian Mineral dan Tanah Jarang, Lawan Dominasi China

, , , , , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi menandatangani perjanjian senilai USD 8,5 miliar terkait mineral kritis dan logam tanah jarang pada 20 Oktober 2025. Sebagai bagian dari kesepakatan, AS dan Australia masing-masing akan menginvestasikan USD 1 miliardalam enam bulan ke depan untuk mempercepat proyek-proyek penambangan dan pemrosesan mineral kritis, sekaligus menetapkan harga dasar bagi mineral strategisagar pasar lebih stabil. Kesepakatan ini dinilai memperkuat posisi kedua negara dalam menghadapi dominasi China atas pasokan global mineral penting yang menjadi bahan baku utama industri teknologi, energi terbarukan, dan pertahanan. Selama ini, China diketahui telah menguasai lebih dari 70% pasar global mineral penting.

Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan pabrik pengolahan gallium di Australia Barat oleh produsen aluminium AS, Alcoa, yang akan berada di dekat kilang aluminanya dan diperkirakan dapat memasok hingga 10% kebutuhan gallium global. Pemerintah Australia juga akan menyediakan pembiayaan ekuitas konsesional sebesar USD 200 juta untuk proyek tersebut, termasuk hak beli bagi pemerintah.

Sebelumnya, Alcoa juga telah menandatangani perjanjian pengembangan bersama dengan Japan Australia Gallium Associates (JAGA) untuk memperkuat basis multilateral dalam proyeknya. Setelah studi kelayakan selesai, direncanakan Alcoa, pemerintah AS dan Australia, serta JAGA akan membentuk joint venture khususguna membangun dan mengoperasikan pabrik itu.

Latar belakang kesepakatan ini tidak lepas dari meningkatnya pembatasan ekspordan kontrol pasar oleh China terhadap logam tanah jarang yang diklaim China untuk mencegah “penyalahgunaan” logam tanah jarang di sektor militer dan bidang sensitif lainnya.

Secara strategis, kerangka kerja ini tidak hanya memperdalam kemitraan ekonomidan industri antara AS dan Australia, tetapi juga memperkuat kerja sama pertahanan di bawah payung AUKUS. Di sela penandatangan perjanjian, AUKUS menjadi topik diskusi lainnya. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AUKUS telah “didirikan beberapa waktu lalu,” namun telah “berkembang dengan sangat cepat dan berjalan dengan baik.” Disamping itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa “kemitraan pertahanan dan keamanan melalui AUKUS sangat penting bagiAustralia.”

Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk Negara BRICS, Termasuk Indonesia

Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk Negara BRICS, Termasuk Indonesia

, , , , , 0

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu ketegangan global dengan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari kelompok BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Minggu malam waktu setempat, menyusul kritik keras dari negara-negara BRICS terhadap kebijakan ekonomi dan aksi militer AS di Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa “setiap negara BRICS yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika akan dikenakan tarif tambahan 10 persen, tanpa pengecualian”. Ancaman ini muncul setelah pernyataan bersama para pemimpin BRICS dalam KTT di Rio de Janeiro yang menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya penggunaan tarif sepihak oleh AS dan sekutunya, serta mengecam serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

Adapun negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, menolak label “anti-Amerika” dan menegaskan bahwa mereka mendorong tatanan global yang lebih adil dan setara. Presiden Brasil, Lula da Silva, menanggapi ancaman Trump dengan menyatakan bahwa dunia tidak membutuhkan “seorang kaisar”, dan menegaskan sikap independen BRICS dalam tata ekonomi global.

Sementara itu, Indonesia yang kini menjadi anggota penuh BRICS, juga berpotensi terdampak langsung oleh kebijakan tarif baru ini. Namun, keanggotaan BRICS membuka peluang bagi Indonesia dalam hal akses pendanaan, pasar ekspor, dan penguatan posisi diplomatik di kancah global; yang disisi lain juga dapat menjadi tantangan Indonesia dalam potensi ketergantungan ekonomi pada negara-negara BRICS lain, serta persepsi keberpihakan dalam geopolitik global.

Ancaman tarif tambahan dari Presiden Trump menambah dinamika baru dalam hubungan dagang internasional dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sekaligus menantang. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS memberikan peluang besar, namun juga menuntut strategi diplomasi dan ekonomi yang cermat untuk mengelola risiko serta memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di blok ekonomi besar ini.

AS-China Capai Kesepakatan Dagang Baru: Sebuah Terobosan atau Sekadar Penundaan Krisis?

AS-China Capai Kesepakatan Dagang Baru: Sebuah Terobosan atau Sekadar Penundaan Krisis?

, , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan baru dengan China untuk menghidupkan kembali gencatan dagang telah tercapai[1]. Pernyataan ini muncul setelah dua hari negosiasi intensif di London yang mempertemukan pejabat tinggi dari kedua negara. Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah besar” untuk memperkuat kerangka yang sebelumnya disepakati di Jenewa[2]. Dalam rincian awal yang disampaikan melalui media sosial, Trump menyebut bahwa Amerika akan memberlakukan tarif total sebesar 55% terhadap produk China, dan China hanya akan mengenakan tarif sebesar 10% terhadap barang-barang asal AS[3].

Meski perjanjian ini digadang sebagai langkah maju, berbagai pihak menilai keberhasilannya masih bersifat tentatif. Bank Dunia, misalnya, baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,3%, menyebut bahwa tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang menjadi faktor penghambat utama[4].

China kini memiliki posisi tawar yang kuat berkat dominasinya dalam ekspor mineral strategis. Langkah China yang sebelumnya membatasi ekspor bahan penting seperti logam tanah jarang dan magnet dianggap sebagai sinyal bahwa Beijing tidak segan menggunakan ketergantungan global sebagai alat negosiasi[5]. Dalam konteks ini, kesepakatan baru dianggap lebih sebagai upaya meredakan ketegangan ketimbang menyelesaikan akar permasalahan struktural dalam hubungan dagang kedua negara. Meski Trump menggambarkan kesepakatan ini sebagai kemenangan strategis, banyak pengamat melihatnya sebagai “jeda”, bukan “akhir”. Deadline untuk menyempurnakan kesepakatan yang dicapai di Jenewa sebelumnya ditetapkan pada 10 Agustus 2025; dengan masih banyaknya detail teknis yang belum diselesaikan dan perbedaan interpretasi dari masing-masing pihak. Prospek jangka panjang dari kesepakatan ini pun kemudian dinilai masih belum pasti.

Bila dilihat menggunakan kacamata teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, hubungan antar Amerika Serikat dan China kini semakin dipengaruhi oleh berbagai aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan serta kerja sama lintas negara. Keohane dan Nye menolak pandangan realisme yang menempatkan negara dan kekuatan militer sebagai aktor serta instrumen utama dalam hubungan internasional[6]. Dalam kerangka ini, interaksi tidak hanya terjadi melalui saluran formal antar pemerintah, tetapi juga melalui jalur transnasional dan transpemerintah, sehingga menciptakan jaringan ketergantungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Selain itu, dalam konteks interdependensi kompleks, teori ini menyoroti ketiadaan hierarki isu yang tetap; dimana isu ekonomi, lingkungan, dan sosial bisa menjadi sama pentingnya dengan isu militer, tergantung pada kepentingan aktor yang terlibat.

Sejalan dengan interdependensi kompleks, dalam konteks hubungan Amerika Serikat dan China tampak nyata pada berbagai bidang strategis, seperti perdagangan, pendidikan, dan diplomasi ekonomi. AS yang bergantung pada ekspor logam tanah jarang dari China untuk kebutuhan industri teknologi tinggi, sementara China pun membutuhkan akses ke teknologi canggih dari AS, khususnya di bidang semikonduktor. Hubungan ini memperlihatkan adanya interdependensi asimetris, di mana kedua negara memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda di setiap sektor, sehingga menciptakan ruang tawar-menawar (bargaining) dalam negosiasi bilateral[7].

Implikasi dari interdependensi ini kemudian memunculkan kerentanan bersama, di mana setiap upaya untuk memutus hubungan atau menerapkan embargo akan menimbulkan biaya yang besar bagi kedua belah pihak. Akibatnya, konflik terbuka, seperti perang dagang, cenderung dihindari karena dapat merugikan kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, kerja sama menjadi pilihan rasional demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik global. Dengan demikian, teori Kompleks Interdependensi menjelaskan mengapa isu-isu non-militer salah satunya teknologi mendominasi agenda negosiasi AS–China, serta mengapa diplomasi ekonomi modern menuntut fleksibilitas dan manajemen risiko yang tinggi. Kesepakatan dagang terbaru antara kedua negara menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, konflik dan kerja sama berjalan secara paralel, dan kedua negara saling membatasi serta menyeimbangkan satu sama lain dalam kerangka ketergantungan yang kompleks. Munculnya kesepakatan dagang baru ini tentu bukanlah akhir dari tarik-ulur kepentingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Dalam atmosfer hubungan internasional yang ditandai oleh saling ketergantungan dan kompleksitas aktor, kemampuan kedua negara untuk mengelola perbedaan dan membangun kepercayaan akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas diplomasi ekonomi abad ke-21. Kesepakatan ini mungkin bukan jawaban akhir, tetapi mencerminkan sebuah kesadaran bersama bahwa dalam dunia yang saling terhubung, stabilitas lebih bernilai daripada dominasi sepihak.

[1] Mason, J., Smout, A., & Chiacu, D. (2025, Juni 12). Deal to get US-China trade truce back on track is done, Trump says. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/world/china/us-china-trade-talks-resume-second-day-2025-06-10/

[2] Planasari, S. (2025, Juni 11). Cina-AS Sepakati Kerangka Kesepakatan Dagang di London. Retrieved from Tempo: https://www.tempo.co/internasional/cina-as-sepakati-kerangka-kesepakatan-dagang-di-london-1674455

[3] Post Editorial Board. (2025, Juni 11). Three cheers for the US-China trade war ceasefire. Retrieved from New York Post: https://nypost.com/2025/06/11/opinion/three-cheers-for-the-us-china-trade-war-ceasefire/?utm_

[4] Melani, A. (2025, Juni 11). Bank Dunia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Global jadi 2,3% pada 2025. Retrieved from Liputan6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/6049010/bank-dunia-pangkas-pertumbuhan-ekonomi-global-jadi-23-pada-2025?page=3

[5] Meredith, S. (2025, Juni 10). China’s rare-earth mineral squeeze puts defense giants in the crosshairs. Retrieved from CNBC: https://www.cnbc.com/2025/06/10/chinas-rare-earth-squeeze-puts-defense-giants-in-the-crosshairs.html

[6] Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. (2012). Power and Interdependence. N.p.: Longman.

[7] Amalia, Z. (2021). Pendekatan Strategis dalam Persaingan: Interdependensi Finansial Amerika Serikat dan Tiongkok. Jurnal Sentris, 2(1), 105-120.

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

, , , , , , , , , , 0

Korea Utara baru-baru ini mengecam kesepakatan kapal selam nuklir antara Amerika Serikatdan Australia di bawah kemitraan AUKUS, dan menyebutnya sebagai “ancaman bagiperdamaian regional”. Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Washington diperingatkan untuk mempertimbangkan konsekuensi darialiansi nuklirnya, termasuk AUKUS serta kerja sama trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang, yang bahkan disebut sebagai “versi Asia dari NATO“ oleh Korea Utara. Sebagaibagian dari perjanjian, AS akan menjual beberapa kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia kepada Australia pada awal 2030-an. Baru-baru ini, Australia telah melakukan pembayaranpertama sebesar $500 juta kepada AS di bawah kesepakatan tersebut. Kritik yang datang dariKorea Utara ini kemudian mencerminkan ketegangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, di mana aliansi militer semakin diperkuat dan negara-negara merasa perlu untukmenyesuaikan strategi keamanan mereka di tengah sistem internasional yang anarkis.

AUKUS dan Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik

Kesepakatan AUKUS tidak sekadar mengenai teknologi kapal selam, tetapi juga merupakanbagian dari strategi AS untuk mempertahankan dominasinya di Indo-Pasifik. Denganmemberikan akses kepada Australia terhadap kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, Washington memperkuat sekutunya untuk mengimbangi pengaruh China yang semakinmeningkat. Langkah ini sejalan dengan upaya AS dalam mempertahankan tatanan keamananyang berbasis aliansi, mengingat meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan ancaman nuklir Korea Utara. Sementara itu, dari sudut pandang Korea Utara, AUKUS mencerminkan peningkatan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Pyongyang melihat langkah ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana AS, Inggris, dan Australia semakin menguatkan cengkeraman mereka di kawasan, didukung pula oleh kerjasama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang. Ini menguatkan kekhawatiran bahwaaliansi ini dapat berkembang menjadi blok militer yang lebih besar yang berpotensimengisolasi dan melemahkan posisi Korea Utara.

Reaksi Korea Utara: Balance of Power dan Security Dilemma

Dalam responsnya terhadap AUKUS, Korea Utara kemungkinan akan memperkuatkapabilitas militernya, termasuk program nuklir dan misil balistik. Hal Ini dapat dilihatsebagai bentuk keseimbangan kekuatan (balance of power), di mana negara yang merasaterancam akan meningkatkan pertahanannya guna mencegah dominasi pihak lain. Namun, langkah-langkah ini juga menciptakan security dilemma, yaitu upaya satu pihak untukmeningkatkan keamanannya justru membuat pihak lain merasa semakin terancam. Dalam halini, AS dan sekutunya mengklaim bahwa AUKUS bertujuan untuk menjaga stabilitaskawasan, tetapi dari sudut pandang Korea Utara (dan bahkan China), langkah ini justrudianggap sebagai eskalasi yang memicu perlombaan senjata lebih lanjut. Akibatnya, Korea Utara akan terus melakukan uji coba senjata, meningkatkan kapasitas militernya, dan bahkanmungkin mengadopsi kebijakan yang lebih agresif untuk menunjukkan kekuatannya.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Dinamika ini berisiko memperburuk ketegangan di Indo-Pasifik. Jika Korea Utara meresponsAUKUS dengan meningkatkan program senjata nuklirnya, AS dan sekutunya kemungkinanbesar akan mengambil tindakan balasan, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupunpeningkatan kehadiran militer di kawasan. Hal ini tidak hanya berimplikasi bagi keamananKorea Selatan dan Jepang, tetapi juga bagi stabilitas regional secara keseluruhan. Selain itu, aliansi AUKUS dapat mempercepat blokisasi geopolitik, di mana negara-negara semakinterbagi antara blok yang dipimpin AS versus blok yang cenderung menantang dominasi AS, seperti China dan Korea Utara. Hal ini dapat menyulitkan diplomasi dan meningkatkan risikokonfrontasi di kawasan.

Dengan demikian, kecaman Korea Utara terhadap AUKUS bukan sekadar retorika, tetapimencerminkan dinamika kekuatan yang terus berkembang di Indo-Pasifik. AS menggunakanaliansinya untuk mempertahankan dominasi, sementara Korea Utara dan China melihatnyasebagai ancaman yang perlu diseimbangkan. Dalam konteks ini, balance of power, self-help, dan security dilemma bukan hanya konsep teori hubungan internasional, tetapi juga realitasyang membentuk kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan. Ke depan, ketegangan inikemungkinan akan terus meningkat, dan tanpa langkah diplomasi yang efektif, Indo-Pasifikdapat menjadi arena perlombaan senjata yang semakin intensif.

Trump Hentikan Bantuan Militer AS ke Ukraina Usai Perselisihan dengan Zelensky

, , , , , , 0

4 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan militer ke Ukraina setelah konfrontasi tajam dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu. Keputusan ini semakin memperdalam ketegangan antara kedua negara yang sebelumnya menjadi sekutu dekat tersebut. Melalui seorang pejabat Gedung Putih annonin, menyatakan bahwa Trump ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan berkontribusi pada solusi damai. “Presiden Trump jelas berfokus pada perdamaian. Kami membutuhkan mitra yang juga memiliki komitmen terhadap tujuan tersebut. Oleh karena itu, kami menangguhkan dan meninjau kembali bantuan yang ada,” ujar pejabat tersebut.

Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan perincian mengenai cakupan dan jumlah bantuan yang terpengaruh serta berapa lama penangguhan ini akan berlangsung. Pentagon juga belum memberikan komentar tambahan mengenai keputusan tersebut. Keputusan Trump ini muncul setelah pernyataan Zelensky yang menyebut bahwa akhir perang masih “sangat jauh.” Trump menanggapi pernyataan tersebut dengan tajam menyatakan bahwa hal itu adalah “pernyataan terburuk yang bisa dibuat” dan menegaskan bahwa Amerika tidak akan menoleransi sikap seperti itu dari Ukraina.

Sementara itu, Trump tetap membuka peluang untuk kesepakatan investasi Amerika Serikat dalam sektor mineral Ukraina. Trump menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan cara bagi Amerika untuk mendapatkan manfaat dari miliaran dolar yang telah diberikan kepada Ukraina sejak invasi Rusia tiga tahun lalu.

Wakil Presiden JD Vance, dalam wawancara dengan Fox News, menekankan bahwa kesepakatan ini akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. “Jika ingin jaminan keamanan nyata dan memastikan bahwa Vladimir Putin tidak menyerang Ukraina lagi, cara terbaik adalah memberikan kepentingan ekonomi bagi Amerika di masa depan Ukraina,” kata Vance.Sementara itu, Zelensky sendiri menegaskan bahwa gencatan senjata harus mencakup jaminan keamanan eksplisit dari Barat untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia, yang saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Namun, Trump tetap menolak memberikan jaminan tersebut.

Sementara itu, negara-negara Eropa mulai mengusulkan rencana perdamaian untuk mendukung Ukraina. Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya telah menyatakan kesediaan untuk mengirim pasukan ke Ukraina jika ada gencatan senjata—meskipun Rusia telah menolak usulan tersebut. Negara-negara tersebut berharap mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. “Ada berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan,” ujar juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Disisi lain, keputusan Trump untuk menghentikan bantuan ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok advokasi Ukraina, Razom for Ukraine. Dalam pernyataan resmi, kelompok ini menyatakan bahwa langkah Gedung Putih “meninggalkan Ukraina begitu saja” dan memberi Rusia “lampu hijau untuk terus maju ke barat.”

presiden-ukraina-volodymyr-zelensky-1740368837564_169

Zelensky Siap Mundur Demi Ukraina Masuk NATO

, , , , 0

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesediaannya untuk mundur darijabatannya demi perdamaian bagi negaranya. Dalam konferensi pers yang digelar di Kyiv pada Minggu (23/2), Zelensky bahkan menyebutkan bahwa ia siap menukar posisinya dengankeanggotaan Ukraina di NATO, jika hal tersebut dapat membawa kedamaian.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ketidakpastian mengenai kemungkinan Ukraina bergabungdengan NATO, setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyebutkan bahwa keanggotaanUkraina di aliansi tersebut masih jauh dari kenyataan.

Zelensky sebelumnya mengatakan, jika NATO menolak Ukraina, pasukan militer Ukraina harusdiperkuat dua kali lipat untuk menghadapi ancaman dari Rusia. Sementara keteganganmeningkat antara Zelensky dan Presiden AS, Donald Trump.

Trump sebelumnya menuduh Ukraina sebagai pihak yang memulai konflik dengan Rusia, meskikemudian ia mengoreksi pernyataannya dan mengakui bahwa Rusia-lah yang menyerang. Trump tetap menyalahkan Joe Biden, mantan presiden, serta Zelensky, karena tidak dapat mengakhiriperang lebih cepat. Zelensky membalas dengan menyebut Trump terjebak dalam “ruangdisinformasi“, yang kemudian direspons oleh Trump dengan menyebut Zelensky sebagaidiktator. Hubungan antara Ukraina dan AS semakin memburuk, terlebih setelah pertemuanpejabat AS dan Rusia di Arab Saudi membahas perdamaian tanpa melibatkan Ukraina, yang memicu kekhawatiran di Eropa.

Di tengah ketidakpastian politik ini, Ukraina juga menghadapi serangan eskalasi dari Rusia. Pada Sabtu (22/2) malam, Rusia meluncurkan serangan drone terbesar sejak perang dimulai, dengan267 drone menyerang berbagai kota di Ukraina. Serangan ini mengakibatkan satu korban tewasdan berbagai kerusakan. Zelensky menyebutkan, “Setiap hari, rakyat kami melawan teror udara,” dan menambahkan bahwa serangan ini adalah yang terbesar sejak Rusia mulai menggunakandrone buatan Iran untuk menyerang Ukraina.

Kyrylo Budanov, kepala Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina, menyebut serangan ini sebagaitindakan teror dan intimidasi semata. Zelensky menegaskan bahwa satu-satunya cara untukmenghentikan perang adalah dengan persatuan dan dukungan dari sekutu global. “Kami membutuhkan kekuatan seluruh Eropa, kekuatan Amerika, dan semua pihak yang menginginkanperdamaian yang abadi,” ujarnya. Konflik yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun ini terusmenunjukkan tanda-tanda eskalasi, sementara harapan untuk perdamaian masih sangat tidakpasti.

USAID

Trump Tutup USAID, Bagaimana Dampaknya terhadap Indonesia?

, , , 0

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memutuskan untuk menutup United States Agency for International Development (USAID). USAID atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat adalah badan utama Amerika Serikat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis. Badan ini dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS sejak awal tahun 1960-an.

Keputusan penutupan USAID diumumkan oleh Elon Musk, Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS, yang menyatakan bahwa Trump telah menyetujui langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan yang menargetkan efisiensi pemerintah.

Penutupan USAID berdampak pada berbagai proyek yang didanai oleh lembaga tersebut di seluruh dunia,  termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, USAID menyalurkan sekitar US$153 juta untuk berbagai proyek di Indonesia, mencakup dukungan untuk antikorupsi, perubahan iklim, pendidikan, hingga kesehatan. Salah satu contohnya adalah bantuan dana sebesar US$882.750 kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendanai kegiatan vaksinasi polio di Indonesia.

Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tidak ada proyek USAID di Indonesia yang relatif besar, sehingga dampaknya diperkirakan tidak signifikan. Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan akan mencari sumber donor dari negara lain untuk memastikan kelanjutan program-program kesehatan yang sebelumnya didukung oleh USAID.

Keputusan penutupan USAID ini menuai kritik dari berbagai pihak. Lima mantan pemimpin USAID dari Partai Republik dan Demokrat menyatakan bahwa penutupan ini tidak memberikan manfaat bagi partai politik mana pun dan justru merugikan Amerika Serikat. Mereka menekankan bahwa USAID dan program bantuan luar negeri AS sangat vital bagi kepentingan nasional.

Penutupan USAID ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk meninjau ulang bantuan asing sesuai dengan kebijakan “America First”. Trump telah memerintahkan jeda tiga bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing untuk memastikan program-program tersebut sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

China Kecam Rencana Kontingensi Taiwan yang Dibentuk Amerika Serikat dan Jepang

, , , , , 0

Pada 25 November 2024 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menyampaikan China menolak rencana kontingensi Taiwan yang sedang dibentuk Amerika Serikat dan Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan Indo-Pasifik. Juru Bicara Kemlu China Mao menambahkan bahwa pembentukan rencana tersebut akan meningkatkan ketegangan dan konfrontasi, serta merusak stabilitas dan perdamaian regional. Selain itu Mao juga menekankan bahwa Taiwan merupakan wilayah China dan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian adalah dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip satu China (one China principle).

Dilansir dari Kyodo News, dalam rencana kontingensi tersebut Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan Marine Littoral Regiment mereka yang dilengkapi dengan sistem artileri roket HIMARS ke pangkalan sementara yang akan dibuat di Kepulauan Ryukyu/Nansei. Sementara itu Angkatan Darat Amerika Serikat akan mengerahkan Multi Domain Task Force (MTDF) ke Filipina untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam rencana kontingensi ini Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) memiliki peran utama sebagai penyedia logistik bagi Marinir Amerika Serikat yang dikerahkan ke Kepulauan Ryukyu/Nansei. Menurut pakar pertahanan dari Universitas Nasional Australia (ANU) Jennifer Parker hal ini merupakan sebuah perkembangan signifikan bagi kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dianggap signifikan karena aksi tersebut menunjukan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung sekutu dan mitra mereka di kawasan tersebut dari retorika dan aksi agresif China. Sementara itu peneliti kawasan Asia Tenggara Lowly’s Institute Dr. Abdul Rahman Yaacob menyatakan hal ini merupakan tanda bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Yacoob menambahkan Jepang dan Filipina memiliki peran penting dalam dua skenario yakni evakuasi warga Taiwan dan mempertahankan wilayah kedua negara dari serangan militer China.

Saat ini China sedang meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan sekaligus memperkuat kapasitas militer mereka. Menurut Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Wilayah Pasifik (PACAF) Jendral Kevin B. Schneider dalam lima bulan terakhir aksi provokasi yang dilakukan China terhadap Taiwan telah meningkat sebesar 300 persen. Aksi tersebut dianggap oleh Taiwan sebagai bagian dari taktik gray zone warfare yang dilakukan China. Menanggapi eskalasi tersebut Taiwan telah meningkatkan latihan pertahanan udara untuk memastikan kesiapan militer mereka dalam menghadapi ancaman dari China.

 

Load More