Menu

CHina-AS

Kesepakatan Dagang AS-China di Tengah Persaingan Ekonomi

, , , , , 0

Kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan China untuk memperpanjang trade truce atau gencatan senjata perdagangan hingga 10 Januari 2027 memperlihatkan bahwa persaingan ekonomi kedua negara memasuki fase yang lebih terkendali. Kesepakatan ini tidak menunjukkan bahwa konflik perdagangan telah selesai, melainkan memperlihatkan adanya upaya dari Washington dan Beijing untuk mengatur perbedaan agar tidak berkembang menjadi perang dagang yang lebih luas.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa kedua negara telah menyepakati perpanjangan gencatan perdagangan setelah pembicaraan dengan pejabat China pada 23 September 2026. Menurut Reuters, Bessent mengatakan bahwa pertemuan tersebut diarahkan untuk mencari kesepakatan yang lebih besar, bukan hanya mempertahankan sejumlah pengaturan sementara yang telah berjalan.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan memperpanjang gencatan dagang menunjukkan adanya kepentingan bersama yang membatasi konflik terbuka. AS dan China memang berada dalam persaingan ekonomi yang semakin kuat, tetapi hubungan perdagangan keduanya masih memiliki nilai strategis yang besar. Konflik berkepanjangan tidak hanya memberikan tekanan kepada pihak lawan, tetapi juga dapat menciptakan dampak ekonomi bagi negara yang mengambil kebijakan tersebut.

Hubungan AS-China saat ini berada dalam kondisi yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, kedua negara berusaha memperkuat posisi ekonominya masing-masing. Di sisi lain, keduanya masih memiliki keterkaitan melalui perdagangan, investasi, dan rantai pasok industri. Bagi China, stabilitas perdagangan dengan AS memiliki arti penting karena ekonomi China sangat bergantung pada kemampuan industrinya mempertahankan pasar ekspor. Kekuatan manufaktur China dibangun melalui kapasitas produksi besar dan keterhubungan dengan pasar global. Gangguan perdagangan dengan AS dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan dan sektor industri yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi China.

Namun, ketergantungan tersebut bukan hanya berada pada pihak China. AS juga memiliki kepentingan untuk menjaga agar hubungan ekonomi tidak mengalami gangguan besar. Meskipun Washington berupaya mengurangi risiko ketergantungan terhadap China, banyak sektor ekonomi AS masih memiliki keterkaitan dengan jaringan produksi global yang melibatkan perusahaan China.

Kondisi inilah yang membuat perang dagang menjadi pilihan yang penuh perhitungan. Tarif dapat digunakan sebagai alat tekanan untuk memengaruhi kebijakan negara lain, tetapi kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap pelaku usaha dan konsumen domestik. Karena itu, kedua negara memiliki alasan untuk mempertahankan jalur negosiasi meskipun perbedaan kepentingan tetap berlangsung. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian AS adalah pemenuhan komitmen perdagangan China. Scott Bessent menyatakan bahwa China telah memenuhi pembelian kedelai sebesar 25 juta ton, tetapi masih memiliki kewajiban lain terkait pembelian produk pertanian senilai 17 miliar dolar AS.

Bagi Washington, persoalan tersebut bukan hanya mengenai nilai transaksi perdagangan. Komitmen pembelian menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar memberikan hasil sesuai dengan kepentingan AS. Dengan kata lain, perdagangan menjadi instrumen untuk memperoleh kepastian dan pengaruh dalam hubungan ekonomi bilateral. Sementara itu, bagi Beijing, mempertahankan stabilitas perdagangan memberikan ruang untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. China memiliki kepentingan agar hubungan dagang dengan AS tidak kembali memasuki fase eskalasi tarif yang dapat mengganggu iklim bisnis dan perdagangan internasional.

Meski demikian, persoalan utama hubungan dagang AS–China tidak berhenti pada tarif maupun pembelian produk tertentu. Konflik yang lebih mendalam berkaitan dengan persaingan kemampuan industri. AS melihat kekuatan manufaktur China sebagai tantangan terhadap industri domestiknya, terutama ketika produk China semakin kompetitif di berbagai pasar. Sebaliknya, China menilai keberhasilan industrinya merupakan hasil dari pembangunan kapasitas produksi, investasi, dan efisiensi manufaktur. Beijing juga memandang berbagai pembatasan perdagangan sebagai bentuk protectionism atau proteksionisme yang dapat menghambat perdagangan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik ekonomi AS-China bukan hanya persoalan perdagangan barang, tetapi juga mengenai bagaimana kedua negara melihat aturan persaingan ekonomi. AS berusaha memastikan industrinya tetap memiliki ruang untuk berkembang, sementara China berusaha mempertahankan keunggulan manufakturnya. Dalam situasi tersebut, perpanjangan gencatan dagang menjadi pilihan yang realistis bagi kedua pihak. AS tetap dapat mempertahankan tekanan melalui mekanisme negosiasi, sedangkan China memperoleh kepastian sementara untuk menjaga stabilitas perdagangan. Tidak ada pihak yang sepenuhnya mengubah posisi, tetapi keduanya memperoleh ruang untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Kesepakatan dagang AS-China menunjukkan bahwa hubungan ekonomi kedua negara kini berjalan dalam dua arah sekaligus: kerja sama dan persaingan. Gencatan dagang bukanlah tanda bahwa konflik telah berakhir, tetapi cara bagi kedua negara untuk mengelola perbedaan kepentingan. Selama hubungan ekonomi AS dan China masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, negosiasi akan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan perdagangan. Tantangan terbesar bagi keduanya bukan hanya mencapai kesepakatan sementara, tetapi menemukan cara untuk mengelola persaingan tanpa menciptakan tekanan ekonomi yang lebih besar.

Paradoks Perlombaan AI

, , , 0

Perdebatan tentang kecerdasan buatan kini bergerak jauh melampaui soal efisiensi kerja, otomatisasi, atau persaingan bisnis. Ketika model Artificial Intelegence (AI) mulai mampu mengakses internet, menembus sistem di luar lingkungan uji, berkomunikasi antarsistem, dan menjalankan tindakan yang tidak sepenuhnya diperkirakan pengembang, pertanyaannya berubah menjadi persoalan kekuasaan dan keselamatan. Amerika Serikat dan China berada di pusat dilema itu karena keduanya bukan hanya pemimpin pengembangan AI, tetapi juga negara yang paling menentukan arah tata kelola teknologi tersebut. Semakin cepat mereka berlomba, semakin besar pula konsekuensi apabila pengendalian tertinggal.

Kerumitan tersebut dapat dilihat melalui teori masyarakat risiko Ulrich Beck. Dalam pandangan Beck, modernitas tidak hanya menghasilkan kemajuan, melainkan juga menciptakan manufactured risk, yaitu risiko yang lahir dari keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Risiko semacam ini berbeda dari bencana alam karena sumbernya berasal dari sistem yang sengaja dibangun manusia, sedangkan dampaknya dapat menembus batas negara dan sulit dipulihkan. AI sangat dekat dengan gambaran itu: teknologi diciptakan untuk memperbesar kemampuan manusia, tetapi peningkatan kemampuan yang terlalu cepat justru dapat menghasilkan ketidakpastian yang tidak lagi mudah diukur oleh institusi yang menciptakannya.

Amerika Serikat menunjukkan sisi paling nyata dari paradoks tersebut. Pemerintah mendorong percepatan adopsi AI untuk mempertahankan keunggulan ekonomi, militer, dan teknologi terhadap China, sambil menegaskan pentingnya sistem yang dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Namun, rangkaian insiden pada 2026 memperlihatkan bahwa persoalan pengendalian bukan lagi sekadar hipotesis. Dalam evaluasi keamanan siber, model OpenAI berhasil melewati kontrol isolasi dan mengakses sistem Hugging Face, sedangkan Anthropic mengungkap beberapa kasus ketika Claude memperoleh akses tanpa izin ke sistem nyata. Fakta itu tidak membuktikan bahwa AI akan memusnahkan manusia, tetapi menunjukkan bahwa jarak antara kemampuan dan pengawasan mulai menjadi masalah yang konkret.

Ketegangan semakin terlihat ketika para pemimpin industri AI sendiri justru menyerukan perlambatan. Dario Amodei dari Anthropic mendorong agar peningkatan kemampuan AI tidak melampaui kesiapan mekanisme keselamatan, sementara OpenAI juga menyatakan pernah memperlambat proses penskalaan setelah melihat meningkatnya kemampuan model dalam ranah keamanan siber. Di sinilah teori Beck dapat memperlihatkan bahwa produsen kemajuan sekaligus menjadi saksi awal terhadap risiko yang dihasilkan oleh kemajuan tersebut. Ketika perusahaan yang bersaing memimpin teknologi mulai berbicara tentang audit, containment, alignment, dan pengendalian, persoalannya tidak lagi dapat direduksi sebagai ketakutan publik terhadap teknologi baru.

Respons politik Amerika Serikat justru memperlihatkan kontradiksi lain. Presiden Donald Trump pada September 2026 menepis dorongan penambahan guardrails dan menyatakan bahwa kepemimpinan presiden yang kuat merupakan pengendalian utama yang diperlukan. Posisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintahannya yang berupaya menghindari regulasi yang dipandang terlalu membebani inovasi, meskipun pada saat yang sama pemerintah federal membangun mekanisme pengujian, pengamanan, dan penguatan pertahanan siber untuk pemanfaatan AI dalam keamanan nasional. Dengan demikian, perdebatan di Amerika Serikat bukan sekadar menerima atau menolak keselamatan AI, melainkan seberapa jauh mekanisme keselamatan dapat diperkuat tanpa dianggap mengorbankan kecepatan kompetisi.

China menghadapi paradoks yang sama melalui bahasa politik yang berbeda. Dalam forum ekonomi di Dalian pada Juni 2026, Perdana Menteri Li Qiang memperingatkan bahwa kemampuan AI berkembang sangat cepat, sedangkan risiko teknologi keluar dari batas pengendalian semakin besar apabila tata kelolanya tertinggal. China juga menekankan penguatan kerangka institusional, aturan, efektivitas regulasi, serta keterlibatan dalam tata kelola AI global. Sikap tersebut menunjukkan bahwa negara yang menjadikan inovasi teknologi sebagai instrumen kekuatan nasional pun melihat adanya titik ketika akselerasi teknologi memunculkan risiko yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme lama.

Persoalan terbesar kemudian muncul dari struktur persaingan Amerika Serikat dan China sendiri. Kedua negara memiliki alasan strategis untuk berhati-hati, tetapi juga mempunyai alasan yang sama kuatnya untuk tidak menjadi pihak pertama yang mengerem. Setiap perlambatan berpotensi dipersepsikan sebagai hilangnya keunggulan, sementara setiap percepatan meningkatkan tekanan kepada pesaing untuk melakukan hal serupa. Dalam logika risk society, inilah jebakan modernitas yang mana aktor mengetahui adanya risiko kolektif, tetapi insentif kompetitif mendorong mereka terus memproduksi kondisi yang memperbesar risiko tersebut. Karena ancamannya melampaui yurisdiksi nasional, keselamatan AI akhirnya tidak dapat bergantung hanya pada self-regulation perusahaan atau kebijakan sepihak satu negara.

Karena itu, ancaman utama tidak semestinya disederhanakan menjadi narasi bahwa mesin akan segera mengambil alih manusia. Persoalan yang lebih mendesak adalah ketidakseimbangan antara kecepatan peningkatan kemampuan AI dan kemampuan negara membangun institusi pengendalian. Rumah sakit, instalasi air, jaringan komunikasi, sistem keuangan, dan infrastruktur digital tidak perlu menunggu hadirnya superintelligence untuk menghadapi gangguan serius pada model yang cukup otonom dan mampu mengeksploitasi kerentanan sudah dapat menciptakan dampak berskala luas. Kekhawatiran terhadap risiko eksistensial masih dapat diperdebatkan probabilitasnya, tetapi risiko sistemik telah menuntut perhatian saat ini. Dalam konteks tersebut, koordinasi, audit independen, pengujian keamanan, dan mekanisme tanggung jawab publik menjadi lebih penting daripada sekadar optimisme terhadap teknologi.

Amerika Serikat dan China menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar memenangkan perlombaan AI. Kemampuan teknologi tanpa kapasitas tata kelola hanya akan mempercepat produksi manufactured risk yang dibicarakan Beck. Kerja sama keduanya memang sulit karena dibatasi persaingan geopolitik, tetapi keselamatan AI memiliki karakter lintas batas yang membuat pengendalian unilateral tidak memadai. Negara yang paling maju dalam menciptakan kecerdasan buatan justru memikul tanggung jawab terbesar untuk memastikan kecerdasan itu tetap berada dalam batas yang dapat diawasi manusia. Dalam perlombaan AI, kemenangan yang paling penting bukan menjadi yang tercepat, melainkan memastikan bahwa kemajuan tidak mendahului kemampuan manusia untuk mengendalikannya.

Perang Siber dan Pertarungan China-Amerika Serikat

, , , , , , 0

Persaingan China dan Amerika Serikat sedang memasuki fase ketika batas antara persaingan, spionase, dan permusuhan strategis semakin sulit dibedakan. Dunia tidak menyaksikan pengerahan kapal perang atau peluncuran rudal, tetapi jaringan digital justru menjadi ruang untuk menguji ketahanan lawan. Pada 26 Agustus 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Federal Bureau of Investigation (FBI) mengumumkan penyitaan domain yang digunakan dua platform peretasan bernama QScan dan QTRouter. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kedua platform tersebut digunakan kelompok yang disebut QTFY untuk menyasar berbagai jaringan sensitif, termasuk milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), Federal Reserve, Departemen Energi, Departemen Kehakiman, National Institutes of Health (NIH), dan Senat Amerika Serikat. Menurut otoritas Amerika Serikat, aktivitas yang dikaitkan dengan kelompok tersebut dapat ditelusuri setidaknya sejak 2018 dan juga menyasar rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perusahaan listrik, lembaga keuangan, serta kontraktor pertahanan (U.S. Department of Justice, 2026)

Namun, persoalan terpenting bukan terletak pada daftar sasaran tersebut. Lebih penting adalah perubahan cara negara besar menggunakan kekuatan. Dalam teori realisme, negara akan terus mencari kemampuan yang memungkinkan dirinya bertahan dan mempertahankan kepentingan nasional karena sistem internasional tidak menyediakan jaminan keamanan yang absolut. Kenneth Waltz menempatkan kemampuan relatif sebagai unsur penting dalam menentukan perilaku negara. Dalam konteks digital, kemampuan tersebut tidak hanya berupa persenjataan, tetapi juga kemampuan memperoleh informasi, menemukan kelemahan jaringan, dan mencegah lawan memperoleh keuntungan strategis. Dengan demikian, peretasan terhadap jaringan lembaga negara dapat dipahami sebagai bagian dari persaingan memperoleh keunggulan, bukan sekadar aktivitas kriminal biasa.

Karakter operasi yang dituduhkan Washington memperlihatkan hal tersebut. Menurut dokumen pengadilan, QScan digunakan untuk memindai dan menginfeksi perangkat Internet of Things (IoT) yang rentan, sedangkan QTRouter memanfaatkan perangkat yang telah dikompromikan, layanan proksi komersial, dan peladen virtual untuk menyamarkan sumber lalu lintas serangan. Dengan pola tersebut, aktivitas yang sebenarnya berasal dari jaringan yang dikendalikan kelompok terkait China dapat terlihat seolah-olah berasal dari perangkat di negara lain atau bahkan dari lokasi yang dekat dengan jaringan sasaran (U.S. Department of Justice, 2026). Ini bukan sekadar persoalan teknis karena kemampuan menyembunyikan asal operasi merupakan aset strategis karena memperbesar ruang untuk melakukan penetrasi tanpa langsung menanggung konsekuensi politik.

Ketika suatu negara meningkatkan kemampuan keamanan, negara lain dapat menilainya sebagai ancaman, walaupun kemampuan tersebut diklaim bersifat defensif (Jervis, 1978). Logika ini sangat kuat dalam dunia siber karena tujuan sebenarnya sebuah operasi sering tidak dapat diketahui dari luar. Pemindaian terhadap jaringan Senat Amerika Serikat dapat dilihat sebagai tindakan pengumpulan informasi untuk mengetahui titik lemah, tetapi Washington memiliki alasan untuk menganggapnya sebagai persiapan terhadap serangan yang lebih besar. Sebaliknya, Beijing dapat memandang peningkatan kemampuan kontra-siber Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi pengepungan teknologi dan keamanan terhadap China. Ketidakpastian semacam ini membuat kecurigaan tumbuh lebih cepat daripada kepercayaan.

Karena itu, bantahan China juga perlu ditempatkan dalam konteks politik kekuasaan. Kedutaan Besar China di Washington menolak tuduhan Amerika Serikat dan menyatakan Beijing menentang berbagai bentuk serangan siber. Pemerintah China juga menuduh Washington memanfaatkan isu tersebut untuk mencoreng reputasi China dan membatasi perusahaan China (Akurat, 2026). Sikap tersebut sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan strategic ambiguity, terutama karena tuduhan siber membawa konsekuensi reputasi yang dapat berkembang menjadi sanksi, pembatasan teknologi, atau tekanan terhadap perusahaan China. Akan tetapi, Washington sendiri menghadapi persoalan pembuktian. Atribusi operasi siber tidak pernah sesederhana menemukan alamat peladen atau identitas perusahaan karena pelaku dapat menggunakan infrastruktur negara lain untuk menghilangkan jejak langsung.

Keterlibatan perusahaan swasta semakin memperumit persoalan tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan QTFY menyediakan layanan peretasan kepada pelanggan yang menurut dokumen pengadilan mencakup Ministry of State Security (MSS) dan People’s Liberation Army (PLA). Reuters juga mengutip pakar keamanan siber Dakota Cary mengenai pertumbuhan perusahaan yang menawarkan jasa peretasan khusus selama satu dekade terakhir (Reuters, 2026). Perkembangan ini menunjukkan bahwa negara tidak selalu membutuhkan birokrasi pemerintah untuk menjalankan seluruh kemampuan ofensifnya. Pasar keamanan siber dapat menjadi ruang tempat kemampuan teknis swasta bertemu dengan kebutuhan strategis negara. Akibatnya, garis antara operasi negara dan aktivitas komersial menjadi semakin tipis.

Langkah penyitaan domain juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai memperlakukan keamanan siber sebagai arena kompetisi yang harus dihadapi secara ofensif. Washington tidak sekadar menunggu serangan, tetapi berusaha memutus infrastruktur yang dianggap menopang aktivitas lawan. Strategi ini memiliki keuntungan langsung karena dapat mengganggu kemampuan operasional kelompok sasaran. Namun, efektivitasnya tidak otomatis permanen. Infrastruktur dapat dibangun kembali, perangkat baru dapat dikompromikan, dan metode penyamaran dapat diperbarui. Karena itu, kemenangan dalam satu operasi belum berarti perubahan perilaku strategis lawan (U.S. Department of Justice, 2026).

Berdasarkan hal tersebut, kasus QScan dan QTRouter memperlihatkan bahwa persaingan China dan Amerika Serikat telah memasuki wilayah yang tidak memiliki garis depan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, perang siber lebih tepat dipahami sebagai kompetisi berkelanjutan untuk memperoleh informasi, mempertahankan akses, menguji kelemahan, dan menaikkan biaya bagi lawan. Masalahnya, semakin sering kedua negara melakukan tindakan semacam itu, semakin besar peluang munculnya salah perhitungan. Sebuah operasi yang semula dirancang untuk mengumpulkan informasi dapat dibaca sebagai persiapan serangan, lalu memicu respons yang lebih keras. Di situlah bahaya sesungguhnya. Persaingan siber tidak membutuhkan perang terbuka untuk menghasilkan eskalasi. Cukup dengan satu operasi yang disalahartikan, ruang digital dapat berubah dari arena pengumpulan informasi menjadi pemicu krisis geopolitik.

China Menolak Tekanan Trump terhadap Iran

, , , , , , , , 0

Persaingan Amerika Serikat dan China kini tidak lagi terbatas pada keunggulan ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyentuh kemampuan masing-masing negara mempertahankan pengaruh dan menentukan arah politik internasional. Hubungan China dengan Iran menjadi salah satu arena yang memperlihatkan batas tekanan Washington terhadap Beijing. Penolakan China terhadap tuntutan Amerika Serikat untuk memutus hubungan ekonomi dengan Iran menunjukkan bahwa Beijing mempertahankan kewenangan untuk menentukan sendiri kebijakan luar negerinya. Pada 21 Agustus 2026, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa sanksi dan tekanan bukan solusi serta menyerukan penyelesaian melalui jalur politik dan diplomatik. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Washington meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dan mendorong China untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Realisme menjelaskan sikap Beijing melalui kepentingan nasional dan otonomi kebijakan luar negeri. Teori ini memandang negara sebagai aktor yang mengejar kepentingan nasional dan keamanan di tengah sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi di atas negara. Hans J. Morgenthau menempatkan kepentingan dan kekuasaan sebagai unsur utama dalam politik internasional (Morgenthau, 1948). Dalam kerangka tersebut, menerima tuntutan Washington untuk menghentikan kerja sama dengan Iran bukan sekadar keputusan ekonomi bagi China, tetapi juga dapat memperluas pengaruh Amerika Serikat terhadap pilihan strategis Beijing.

Logika tersebut berkaitan dengan konsep balance of power. Kenneth Waltz menjelaskan bahwa negara dalam sistem internasional cenderung menyesuaikan perilakunya untuk mencegah ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan dominan (Waltz, 1979). China tidak perlu menjadikan Iran sebagai sekutu untuk menjalankan logika tersebut. Mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Teheran sudah memberi Beijing alternatif dalam menghadapi tekanan Washington. Dengan demikian, hubungan dengan Iran memiliki arti strategis karena mempertahankan pilihan kebijakan China di tengah struktur kekuatan yang masih sangat dipengaruhi Amerika Serikat.

Kepentingan energi membuat hubungan tersebut memiliki dasar material yang kuat. China merupakan mitra dagang terbesar Iran dan pada 2025 mencatat perdagangan bilateral sekitar 9,96 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut belum memasukkan estimasi sekitar 31,2 miliar dolar Amerika Serikat dari ekspor minyak mentah Iran yang tidak tercatat dalam statistik resmi. Jika estimasi tersebut turut diperhitungkan, nilai hubungan perdagangan kedua negara mencapai sekitar 41,2 miliar dolar Amerika Serikat. China juga mengimpor hampir 1,4 juta barel minyak Iran per hari pada 2025, setara sekitar 12 persen dari total impor minyak mentah China (United States-China Economic and Security Review Commission, 2026).

Kepentingan tersebut menjelaskan mengapa sanksi digunakan Washington sebagai instrumen untuk menekan Iran. David A. Baldwin menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku negara lain, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan perdagangan (Baldwin, 1985). Sanksi meningkatkan biaya hubungan ekonomi dengan negara sasaran agar negara tersebut terdorong mengubah perilakunya. Efektivitas strategi itu menjadi lebih terbatas ketika negara sasaran memiliki mitra ekonomi besar yang tetap memiliki kepentingan terhadap perdagangan dan pasokan energinya.

Besarnya peran China sebagai pembeli minyak Iran menjadi salah satu kendala utama bagi strategi tersebut. Reuters melaporkan bahwa China menyerap lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikapalkan pada 2025. Pembelian tersebut terutama dilakukan oleh penyuling independen China yang tertarik pada harga minyak Iran yang lebih rendah. Sebagian transaksi berlangsung melalui jaringan perdagangan dan mekanisme pembayaran yang mengurangi paparan terhadap sistem keuangan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat tekanan Washington tidak otomatis menghentikan arus minyak Iran ke pasar China (Reuters, 2026).

Namun, kepentingan Beijing tidak hanya berada di Iran. China juga memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pada 2025, nilai perdagangan dua arah China dengan masing-masing negara tersebut mencapai sekitar 108 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melampaui nilai perdagangan China-Iran yang mencapai sekitar 41,2 miliar dolar Amerika Serikat jika estimasi minyak yang tidak tercatat turut diperhitungkan. Besarnya hubungan ekonomi tersebut membuat Beijing memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan dengan Iran tanpa mengorbankan hubungan dengan negara-negara Arab Teluk. (United States-China Economic and Security Review Commission, 2026).

Tekanan Amerika Serikat tetap memengaruhi kemampuan China mempertahankan pasokan minyak Iran. Reuters mencatat pengiriman minyak Iran ke China turun dari sekitar 823 ribu barel per hari pada Juli menjadi 534 ribu barel per hari pada Agustus 2026. Penurunan tersebut terjadi di tengah blokade dan gangguan terhadap pengiriman minyak Iran sehingga sejumlah penyuling China mulai mencari pasokan alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan Washington, terutama ketika disertai gangguan terhadap jalur pengiriman, dapat memengaruhi arus minyak Iran ke China, meskipun belum menghentikan pembelian China sepenuhnya (Reuters, 2026).

Hubungan China-Iran memperlihatkan batas sekaligus kemampuan tekanan ekonomi Amerika Serikat. Washington masih dapat meningkatkan biaya perdagangan dan mengganggu pasokan minyak Iran ke China, tetapi tekanan tersebut belum mampu memaksa Beijing menghentikan hubungan ekonominya dengan Teheran. Perkembangan ini menunjukkan bahwa persaingan Amerika Serikat dan China semakin bergerak ke wilayah geoeconomic power, ketika kemampuan menggunakan perdagangan, energi, keuangan, dan sanksi menjadi bagian dari perebutan pengaruh dalam sistem internasional.

Saat Dua Raksasa Dunia Saling Membaca

, , , , , , , 0

Penundaan pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan sekadar menjadi perubahan jadwal diplomatik. Di balik keputusan itu, tersimpan dinamika yang jauh lebih dalam mengenai bagaimana dua kekuatan besar dunia saling mengamati, menilai, dan menghitung langkah berikutnya dengan penuh kehati-hatian. Situasi global saat ini memberi latar yang tidak sederhana. Amerika Serikat tengah disibukkan oleh konflik di Timur Tengah, yang menyita perhatian politik, militer, dan sumber dayanya. Dalam kondisi seperti ini, China tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa. Sebaliknya, Beijing memilih untuk menunggu, mengamati, dan membaca situasi dengan lebih cermat.

Di sinilah terlihat bagaimana keputusan politik tidak pernah benar-benar spontan. Dalam perspektif Rational Choice Theory, James S. Coleman menjelaskan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Pertanyaannya kemudian adalah kapan waktu terbaik untuk bergerak, kapan harus menahan diri, dan kapan sebaiknya memberi ruang bagi situasi berkembang. China tampaknya memahami bahwa dalam politik global, waktu sering kali sama pentingnya dengan kekuatan. Keputusan untuk tidak memaksakan pertemuan menunjukkan bahwa China sedang menimbang posisi lawannya. Pada saat Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan eksternal dan dinamika internal tentu berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal. Dalam keadaan seperti ini, setiap negosiasi berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda pula.

China tampaknya melihat peluang dalam kondisi tersebut. Ketika perhatian Amerika terbagi, fokus terhadap isu lain seperti perdagangan atau teknologi bisa saja melemah. Hal tersebut membuka ruang bagi China untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di kemudian hari. Namun, alih-alih bertindak cepat, China memilih pendekatan yang lebih sabar. Kesabaran ini bukan tanpa alasan. Jika dilihat dalam politik internasional, keputusan yang terlalu cepat bisa berujung pada hasil yang tidak optimal. Menunggu memungkinkan sebuah negara mengumpulkan lebih banyak informasi, membaca arah perubahan, dan memperkirakan kemungkinan respons dari pihak lain. Dalam hal ini, China tidak hanya memperhatikan situasi global, tetapi juga perkembangan politik domestik Amerika Serikat.

Perubahan politik dalam negeri AS entah terkait popularitas pemimpin, dinamika pemilu, maupun tekanan publik, dapat berdampak langsung pada kebijakan luar negeri. Dengan memahami hal tersebut, China dapat menyesuaikan langkahnya. Apakah akan menghadapi Amerika yang lebih kompromistis, atau justru lebih keras? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan strategi yang akan diambil. Namun, pendekatan seperti ini juga mengandung ketidakpastian. Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump, dikenal tidak selalu mengikuti pola yang mudah diprediksi. Keputusan bisa berubah cepat, sering kali dipengaruhi oleh faktor domestik yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, membaca langkah lawan menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah permainan strategi benar-benar terasa. Kedua negara tidak hanya fokus pada kepentingan masing-masing, tetapi juga terus mencoba memahami cara berpikir pihak lain. Setiap keputusan bukan hanya soal apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana pihak lain kemungkinan akan merespons. Hubungan antara China dan Amerika Serikat pada akhirnya menyerupai permainan catur tingkat tinggi. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Tidak ada gerakan yang benar-benar tanpa tujuan. Bahkan keputusan untuk “tidak bergerak” sekalipun bisa menjadi strategi yang sangat berarti.

Dalam konteks ini, sikap China yang memilih menunggu bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan diri sekaligus kehati-hatian. Alih-alih menunjukkan kekuatan secara langsung, China mencoba memanfaatkan momentum. Ia tidak perlu selalu berada di depa tetapi cukup memastikan bahwa ketika bergerak, langkahnya memberikan keuntungan maksimal. Pendekatan ini juga mencerminkan cara China melihat perannya di dunia. Sebagai kekuatan global yang terus berkembang, China tidak hanya ingin bereaksi terhadap situasi, tetapi juga membentuknya. Dengan mengatur waktu dan membaca kondisi, China berusaha memastikan bahwa setiap langkahnya selaras dengan tujuan jangka panjang.

Di sisi lain, situasi ini juga menunjukkan bahwa dominasi global tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Amerika Serikat memang masih menjadi kekuatan utama, tetapi China semakin mampu menyeimbangkan pengaruh tersebut. Interaksi keduanya menciptakan dinamika baru, di mana tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa mempertimbangkan respons pihak lain. Apa yang terjadi saat ini bukan hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga tentang arah politik global. Ketika dua negara besar saling membaca dan menunggu, dunia ikut berada dalam fase ketidakpastian. Keputusan yang diambil oleh keduanya akan berdampak luas, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain.

Penundaan pertemuan ini justru memperlihatkan sesuatu yang lebih penting ketika politik global bukan hanya soal siapa yang paling kuat tetapi juga siapa yang paling mampu membaca situasi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menahan diri, mengamati, dan memilih waktu yang tepat bisa menjadi keunggulan tersendiri. Saat dua raksasa dunia saling membaca, yang terjadi bukan sekadar persaingan terbuka. Ada perhitungan yang tenang, strategi yang tidak selalu terlihat, dan keputusan yang diambil jauh sebelum publik menyadarinya. Dalam permainan seperti ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan terbesar, tetapi oleh siapa yang paling tepat mengambil langkah di waktu yang paling menentukan.

Tarik Ulur Senjata, Tarik Ulur Kekuasaan: Membaca Strategi China dan AS

, , , , , , 0

Ketidakpastian penjualan senjata AS ke Taiwan memperlihatkan dilema dalam politik internasional, antara menjaga stabilitas melalui kompromi atau mempertahankan kredibilitas melalui kekuatan. Situasi ini menempatkan China dan Amerika Serikat dalam permainan strategi yang lebih kompleks daripada sekedar rivalitas militer. Penundaan terhadap keputusan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan keamanan langsung, tetapi juga oleh perhitungan pesan politik yang ingin disampaikan kepada pihak lawan maupun sekutu. Dalam praktiknya, penjualan senjata merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk memperkuat mitra strategis sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan kawasan.

Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan bukan sekadar keputusan politik sesaat, melainkan kebijakan yang berakar pada Taiwan Relations Act 1979, kerangka hukum domestik yang mengamanatkan Washington membantu kemampuan pertahanan Taiwan dan memastikan bahwa perubahan statusnya tidak terjadi melalui tekanan militer. Kemudian, dukungan persenjataan berfungsi sebagai alat pencegah terhadap potensi penggunaan kekuatan oleh pihak lain, sehingga stabilitas kawasan tetap terjaga. Bantuan militer tersebut menjadi sinyal komitmen Amerika Serikat kepada sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik bahwa negara tersebut tetap hadir sebagai penyeimbang kekuatan.

Dalam peristiwa ini menjadi penting karena Taiwan memiliki posisi strategis dalam arsitektur keamanan Asia Timur serta dalam rantai ekonomi global. Pulau tersebut berada di jalur laut vital perdagangan internasional dan dekat dengan kawasan yang menjadi pusat produksi teknologi dunia. Setiap kebijakan terkait pertahanan Taiwan otomatis berdampak pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik, karena negara-negara di sekitarnya memantau respons kekuatan besar sebagai indikator arah keseimbangan kekuatan. Penundaan penjualan senjata menjadi sorotan bukan karena nilai transaksinya semata, melainkan karena makna strategis yang terkandung di balik keputusan tersebut.

Sinyal Strategis China dalam Perspektif Strategic Signaling

Dalam teori Strategic Signaling, tindakan negara dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang dirancang untuk memengaruhi persepsi lawan. Berdasarkan pendekatan James Fearon, sinyal politik tidak selalu disampaikan melalui pernyataan resmi, tetapi sering kali melalui kebijakan konkret yang mengandung makna secara implisit. Jika dilihat, tekanan diplomatik China terhadap rencana penjualan senjata menunjukkan upaya mengirim pesan bahwa isu Taiwan berada pada garis merah kepentingan nasionalnya dan tidak dapat dinegosiasikan secara bebas oleh pihak luar.

Sinyal tersebut tidak ditujukan hanya kepada Amerika Serikat, melainkan juga kepada aktor lainnya. Dengan menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap isu pertahanan Taiwan, China membangun reputasi sebagai negara yang konsisten mempertahankan klaim strategisnya. Reputasi semacam ini penting dalam politik internasional karena persepsi kredibilitas menentukan seberapa serius ancaman atau komitmen suatu negara dipandang oleh pihak lain. Negara yang berhasil membangun reputasi tegas akan lebih mudah memengaruhi perilaku lawan tanpa harus selalu mengambil tindakan keras.

Tekanan China dapat dilihat sebagai strategi untuk membentuk ekspektasi lawan sebelum keputusan diambil. Tujuannya bukan semata menghentikan transaksi senjata, melainkan menciptakan kalkulasi baru di pihak Washington bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi politik dan strategis. Dengan cara ini, komunikasi strategis menjadi instrumen kekuatan yang mampu memengaruhi hasil tanpa konfrontasi langsung. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa dalam persaingan kekuatan besar, pengendalian persepsi sering kali sama pentingnya dengan penguasaan wilayah atau teknologi militer.

Kalkulasi Amerika Serikat dalam Kerangka Deterrence

Sementara itu, respons Amerika Serikat dapat dipahami melalui teori Deterrence yang dikembangkan Thomas Schelling. Dalam konsep ini, kekuatan militer bukan hanya alat perang, tetapi sarana pencegah konflik melalui ancaman kredibel. Penundaan penjualan senjata tidak berarti pelemahan komitmen, melainkan bagian dari strategi mengatur tingkat tekanan agar tetap berada pada ambang yang menghalangi eskalasi. Kebijakan semacam ini memungkinkan negara mempertahankan posisi strategis tanpa harus memicu respons balasan yang berlebihan.

Deterrence bekerja efektif ketika ancaman cukup jelas untuk dipahami lawan, tetapi tidak terlalu ekstrem sehingga memicu reaksi balasan. Dengan menunda keputusan tanpa membatalkan opsi, Washington mempertahankan ambiguitas strategis yang justru memperkuat daya cegah. Lawan dihadapkan pada ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya, sehingga harus mempertimbangkan risiko sebelum bertindak agresif. Ketidakpastian yang sistematis ini merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pencegahan modern.

Kemudian dalam kekuatan politik internasional tidak selalu diwujudkan melalui aksi langsung. Kadang justru kemampuan menahan tindakan menjadi sinyal kekuatan yang lebih efektif. Dalam logika deterrence, stabilitas tercapai ketika semua pihak memahami bahwa biaya konflik akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Penundaan kebijakan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen pengendalian eskalasi sekaligus penjaga kredibilitas. Strategi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan konflik tidak selalu dilakukan melalui tekanan terbuka, tetapi juga melalui pengaturan tempo keputusan.

Tarik ulur kebijakan senjata terkait Taiwan memperlihatkan bahwa persaingan kekuatan besar berlangsung melalui bahasa strategi yang halus namun memiliki arti yang begitu besar. Terlihat bahwa tindakan China dan Amerika Serikat bukan sekadar respon spontan, melainkan bagian dari komunikasi kekuatan yang dirancang untuk membentuk perilaku lawan. Penundaan keputusan menjadi bukti bahwa dalam politik global, pesan sering kali lebih penting daripada aksi, dan stabilitas kerap dijaga bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan melalui permainan sinyal dan pencegahan yang terukur.

‘Balas China’, Kapal perang AS Berlayar Melalui Selat Taiwan 

, , , , , , , 0

Kapal perang Amerika Serikat, USS Milius, berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Minggu. Fleet ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan kapal perusak rudal panduan kelas Arleigh Burke, USS Milius, melakukan “transit rutin Selat Taiwan” melalui perairan “di mana kebebasan bernavigasi dan penerbangan berlaku sesuai dengan hukum internasional”.

Transit kapal ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, tambahnya. Transit kapal ini dilakukan hanya beberapa hari setelah China mengakhiri latihan perang terbarunya di sekitar pulau tersebut.

Sebelumnya, China, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, secara resmi mengakhiri tiga hari latihan di sekitar Taiwan pada hari Senin lalu di mana mereka berlatih melakukan serangan presisi dan pemblokiran pulau tersebut. Latihan ini dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan pada pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy, yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal China dan dukungan AS untuk identitas terpisah Taiwan dari China.

Komando Teater Timur militer China mengatakan dalam sebuah posting media sosial pada hari Senin bahwa mereka telah mengatur pasukan untuk mengikuti dan memonitor kapal perusak AS selama operasinya.

Pekan lalu, USS Milius juga berlayar di dekat salah satu pulau buatan terpenting dan dikendalikan oleh China di Laut China Selatan, Mischief Reef. Beijing menyebutnya ilegal.

China terus melakukan aktivitas militer di sekitar Taiwan sejak latihan berakhir, meskipun dengan skala yang lebih kecil. China belum pernah menolak penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan yang diperintah secara demokratis di bawah kendalinya.

Pada hari Senin ((17/04) pagi, kementerian pertahanan Taiwan mengatakan telah melihat 18 pesawat militer China dan empat kapal angkatan laut beroperasi di sekitar Taiwan dalam 24 jam sebelumnya.

Pemerintah Taiwan menolak klaim teritorial China dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka sendiri.

China signals the possibility of ‘war’ with the US

, , , , , , 0

Conflicts between nations can arise for various reasons, including differences in political ideology, economic interests, territorial disputes, and cultural differences. The ongoing between the US and China may become a deeper open conflict.

Recently, China’s foreign minister said that the United States should change its ‘distorted’ attitude towards China or that ‘conflict and confrontation’ will follow. Chinese President Xi Jinping also condemned the US-led ‘suppression of China’. 

He said this while giving a speech at the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) held in Beijing on Monday (6/3/2023). “Western countries led by the United States have implemented all-round containment, encirclement and suppression of China, which has brought unprecedented severe challenges to our country’s development,” Xi said

 

Xi Jinping: China must have the courage to fight

Xi Jinping pushes for stronger China as the country faces complex dynamics both in the domestic and international landscape. He added that private firms should pursue high-quality development, referring to manufacturing capacity. 

The ‘threats’ China refers to are quite complex, not only on security issues but also economic aspects. Western countries and China has been accused one another of arms supply in the Russia-Ukraine war, where China says the Ukraine crisis was driven by an ‘invisible hand’. China accused the US of using the Ukraine crisis to serve certain geopolitical agendas and stated that the Western cannot be an honest broker of the potential peace talks to reduce RU-UA war tension.

Not only that, the Taiwan issue has also been the core issue of the US-China relations that should not be crossed. Beijing has been claiming Taiwan as its own and threatening it with military and diplomatic pressure, especially since the first elected president Tsai came to power in 2016.

The United States knows that China is now on the alert and is sensitive about Taiwan. The United States has a longstanding relationship with Taiwan, dating back to World War II’s end. 

While the US does not officially recognize Taiwan as a sovereign state, it maintains unofficial diplomatic relations with Taiwan, including providing military support and assistance.

In recent years, tensions between China and Taiwan have increased, with China asserting its territorial claims over Taiwan and warning against any foreign interference. The US has expressed support for Taiwan’s democracy and has continued to provide military support and assistance to Taiwan in the face of Chinese pressure.

Visits by US officials to Taiwan can be seen as a signal of support for Taiwan’s democracy and independence, which may further escalate tensions between the US and China. However, such visits can also be seen as a way for the US to maintain its unofficial relations with Taiwan and show its commitment to supporting Taiwan’s security and stability.

China has also warned there will be a ‘Ukraine-style’ crisis in Asia, which may put more complexity and pressure on Asian countries and even the US. 

 

More dialogues, avoid conflicts

Indo-Pacific could not afford any war. Effective conflict resolution often involves a combination of diplomatic efforts, such as negotiation and mediation, and the use of force, such as military action or economic sanctions.

China and the US need to engage in open communication and diplomacy to avoid conflict. This may involve building trust through dialogue, respecting each other’s sovereignty, and working towards common goals that benefit both nations. Both countries must also avoid using aggressive or threatening language that may escalate tensions.

It is also important for nations to have a strong understanding of each other’s perspectives and priorities. This may involve engaging in cultural exchange programs, economic partnerships, and other forms of cooperation that promote mutual understanding and respect.

The US and China on Taiwan Strait: War on Process?

, , , , , , 1

China is the US foreign policy priority now. As China’s power rises, the US attempts to defend and gain US leadership and global governance. It has escalated political tension between these two giant powers, which one of the growing issues is Taiwan. Not only has China blocked Taiwan’s membership in the United Nations, but it also sent military threats such as dozens of warplanes to the Air Defense Identification Zone (ADIZ). Blinken, US Secretary of State, warns that China has increasingly prepared its military capability to attack Taiwan, and it would have ‘terrible consequences.” It may lead to a disastrous impact and result in enormous losses. In addition, President Joe Biden affirms the US would protect Taiwan if China attacked using force. Will China and the US be at war over Taiwan? How far will the US and its allies defend Taiwan?

 

The decision to go to war in Taiwan Straits

Calculations and rationality factors apply to US-China relations on Taiwan Straits. China indeed has significant influence over Taiwan, and it has shown it clearly by sending an offensive threat to Taiwan. The US reaffirmed that America would back Taiwan to raise its military capability. The US would even support Taiwan using military force if the Chinese decided to invade Taiwan. Both China and the US have met and discussed the Taiwan issue, but the tension is high, and the Chinese stressed that the US is ‘playing with fire’ over the Taiwan issue.

War is a product of rational and/or irrational decisions. War is also related to miscalculation and misperception, in which misperception occurs when incorrect data is received or distorted by policymakers. Then, the misperception might lead to miscalculation if the policymakers are at a loss or gain unintended results. Looking back at the late US military intervention, there are more losses than gains. Just like the US decision to invade Iraq or Afghanistan. The cost, time, and blood are massive and uncountable. Not to mention the aftereffect to civilian stability in the national and regional.

James Fearon in Abdul Hasan (2020) argues in the ‘Rationalist Explanation of War’ that there are three mechanisms that lead policymakers to choose war. War is caused by the unknown of others’  capability and intention. Two, a war caused by failure of reaching an agreement that satisfies parties, and the third is failure to reach a deal because of different inherent nature. Most wars only brought more losses than gains and were considered irrational decisions. On the other hand, war can also be rational if the States plan to defend themselves against other armed threats.

Noting the Taiwan issues, dialogue between US and China has been conducted several times. However, China and US have not met any official agreement for the current issue. China considered Taiwan its territorial integrity, and the US considered Taiwan to enhance and protect democratic values and economic and political interests. The US sticks with the Taiwan Relations Act, the Three Joint Communiques, and the ‘six assurances. These rules bridge the US involvement in non-diplomatic relations with Taiwan to help maintain peace and stability.

Both the US and China are rational if no war is happening regarding Taiwan Straits. Especially in the time of pandemic Covid-19, the decision to go to war is improbable. Furthermore, both countries could predict the outcomes of war. Though the Chinese have raised their military capability near the Air Defense Identification Zone (ADIZ), it is a mere threat and part to show off their military power to Taiwan and the US.

 

How will the US defend Taiwan?

According to Global Fire Power, China is ranked 3 of 140 out of the countries considered for the annual GFP review, while Taiwan is in 22 of 140 countries. Then the US, which backs Taiwan, is in the first rank. The difference in military power will deter China’s intention to ‘invade’ Taiwan. It will not be the right choice for China. Nevertheless, the US has also been ambiguous to defend Taiwan. The US gain support from their alliances, Japan, which is also concerned with the Chinese aggressiveness on Taiwan Strait. Both the US and Japan can not ignore the geographic situations in their region, and their involvement is unavoidable. They will try to bridge and reduce the tension in Taiwan Straits for common security and stability.

Geographically, Japan’s policy has shifted after the Chinese sent fighter jets to the islands, which highly threatened Japan’s stability. Japan joined the US to defend Taiwan, but it is questionable and uncertain how far they support Taiwan. The US is now trying to delay and show the Chinese that the US is ready to support Taiwan’s military capability to deter or even attack China. But if the irrational happens, the US might want the war to be short, as they have sent a small number of US troops to Taiwan. The number of US troops in Taiwan has doubled and continued to rise in Biden’s presidency.

According to The special US military forces deployed near Taiwan for providing military ground forces and training for Taiwan’s military capability. With this low military engagement, the US will not go to China. Nevertheless, the US has not yet fully deployed its military support in Taiwan. The US is still training Taiwan’s troops on the military capacity for having the capability to depend on themselves and with the US’ support.

50 Tahun Sulitnya Upaya Taiwan Masuk Keanggotaan Resmi PBB

, , , , , , , 0

Selama beberapa dekade terakhir, Taiwan terus berupaya berperan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mendukung keanggotaan resmi negaranya di organisasi dunia tersebut. Taiwan juga berupaya menggalang dukungan dari berbagai negara termasuk Indonesia demi bergabung di PBB. Upaya diplomasi ini dilakukan Taiwan demi mendapat pengakuan dan pembentukan hubungan politik legal Taiwan dengan negara lain guna melindungi legitimasi politik, kebutuhan kerja sama ekonomi dan militer, dan lain-lain.

Selama lima dekade terakhir, kesulitan pengakuan keanggotaan Taiwan di PBB berkaitan dengan konflik politik dengan China dan kebijakan One China Policy, sehingga PBB masih belum mengakui Taiwan di PBB. Taiwan berulang kali mengajukan keanggotaan atau upaya bergabung dalam Sidang Majelis Umum PBB, namun hingga saat ini keanggotaannya terus ditolak.

Pada tanggal 25 Oktober 1971 lalu, Taiwan, dengan menggunakan nama Republik China, dan China membahas keanggotaan di PBB, di mana voting menghasilkan dukungan pada Republik Rakyat China (RRC) atas Taiwan.  Dukungan ini didasari kemenangan pada perang sipil tahun 1949 yang membuat pemerintahan republik keluar dari pemerintahan komunis China. China menyatakan Taiwan sebagai salah satu provinsinya, sehingga menganggap memiliki hak penuh mewakili Taiwan secara internasional. Atas dasar kebijakan satu China, hingga kini PBB hanya mengakui RRC.

Pada saat masa tersebut, terdapat sebuah Resolusi 2758 tanggal 25 Oktober 1971 lalu yang membuat China mengisolasi hak akses Taiwan untuk mengikuti badan PBB. Dalam Resolusi 2758, terdapat 76 negara setuju, 35 negara menolak, dan 17 negara abstain mengenai pengembalian hak RRC dan pengakuan mengenai RRC sebagai satu-satunya wakil sah dalam PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, menyatakan pada Resolusi 2758 yang diadopsi PBB perlu memperhatikan konteks waktu Resolusi tersebut diratifikasi. Bagi Taiwan, Resolusi 2758 hanya menekankan isu representasi China di PBB dan tidak menyatakan bahwa China adalah bagian RRC, maupun kewenangan bahwa RRC dapat mewakili masyarakat Taiwan di PBB. Ou bahkan mengecam adanya misinterpretasi Resolusi 2758 oleh Sekretariat PBB yang menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi China, sehingga menjadi hambatan Taiwan berpartisipasi dalam berbagai isu global yang berkembang.

 

Diskusi Taiwan-AS Soal Partisipasi Taiwan dalam PBB

Sebagai salah satu aliansi Taiwan, politisi senior AS menekankan dukungan AS atas Taiwan di PBB. Pejabat resmi Taiwan dan Amerika Serikat berdiskusi mengenai partisipasi Taiwan di PBB beberapa hari sebelum Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato mengenai 50 tahun sejak aksesi China di PBB. Taiwan-AS bertemu secara virtual guna membahas kapasitas Taiwan agar bisa berpartisipasi di Organisasi Kesehatan Dunia dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Partisipasi ini penting bagi Taiwan terutama setelah adanya batasan akses Taiwan di masa genting pandemi Covid-19 ini.

“Diskusi berfokus pada dukungan kontribusi Taiwan dalam menghadapi permasalahan global, termasuk isu kesehatan publik global, lingkungan dan perubahan iklim, bantuan pembangunan, standar teknis, serta kerja sama ekonomi.” kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam press release hari Minggu.

Jika disatu sisi Biden menyatakan dukungannya pada partisipasi Taiwan di PBB, namun China dengan tegas menekankan agar semua negara mempertahankan status quo di PBB sesuai dengan sistem internasional. Xi Jinping dalam pidatonya tanggal 25 Oktober 2021 lalu menegaskan hukum internasional hanya bisa diformulasikan secara bersama oleh 193 negara anggota PBB, bukan oleh salah satu negara atau aliansinya. Xi juga menyinggung mengenai pentingnya kerja sama dari pada konfrontasi, sehingga Xi juga menolak segala bentuk “hegemoni, kekuatan politik, unilateralisme, dan proteksionisme.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa China akan terus memblokir akses keanggotaan Taiwan di PBB apapun caranya.

Load More