Menu

Swedia

Swedia Kerahkan Rudal Patriot Ke Polandia Untuk Lindungi Pusat Logistik

, , , , , , , , 0

Pada 7 Oktober 2026, Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson mengumumkan mereka akan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot ke Polandia sebagai bagian dari NATO Mission untuk melindungi aset strategis milik aliansi dari ancaman udara. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Swedia, sistem rudal Patriot yang dikirimkan akan diawaki oleh prajurit Resimen Pertahanan Udara ke-6 (Lv 6) Angkatan Darat Swedia dengan dukungan personel Skadron Udara Blekinge (F 17) Angkatan Udara Swedia. Dilansir dari situs resmi Militer Swedia, tujuan utama dari pengerahan ini adalah untuk melindungi pusat logistik aliansi Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang memiliki peran penting dalam mengirimkan bantuan persenjataan dan material kepada Ukraina. Selain itu, pengerahan ini juga merupakan bagian dari upaya Militer Swedia untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat Komando Pertahanan Udara dan Rudal terintegrasi NATO.

Menanggapi perkembangan ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Swedia Mayor Jenderal (Mayjen) Johan Pekkari menyatakan pengerahan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Swedia dalam melindungi wilayah NATO dari berbagai spektrum ancaman. Mayjen Pekkari menambahkan bahwa keberadaan rudal Patriot akan memperkuat perlindungan sayap timur NATO sekaligus meningkatkan jumlah bantuan militer aliansi tersebut kepada Ukraina. Pandangan ini kembali ditegaskan oleh PM Kristersson dengan tambahan bahwa hal ini merupakan perkembangan positif bagi pertahanan Eropa. Di sisi lain, PM Polandia Donald Tusk menanggapi perkembangan ini secara positif dan menyatakan Swedia merupakan salah satu negara anggota terbaik yang dimiliki NATO. Sementara itu Menteri Pertahanan (Menhan) Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz menyampaikan terima kasih kepada terhadap upaya mereka dalam melindungi sayap timur NATO dari ancaman Rusia.

Keinginan Swedia untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap NATO bukanlah sebuah hal baru karena sejak negara tersebut bergabung ke dalam aliansi pada 7 Maret 2024, mereka telah berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan tempur aliansi dengan berbagai aksi. Aksi tersebut diantaranya adalah mengerahkan jet tempur JAS-39E Gripen ke sayap timur NATO, mengikuti latihan bersama antara negara anggota, dan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Pengerahan rudal Patriot ke Polandia, selain dianggap sebagai perkembangan terbaru dalam upaya ini, juga merupakan momen bersejarah karena hal ini merupakan pertama kalinya Swedia mengerahkan aset militer dalam sebuah NATO Mission.

Ukraina Tandatangan Kontrak Pembelian 16 Pesawat Tempur Gripen-E

, , , , , 0

Pada 30 Juni 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan di media sosial Telegram bahwa mereka telah menandatangani kontrak pembelian 16 pesawat tempur multiguna JAS-39E Gripen dari Swedia. Zelenskyy menambahkan kontrak pembelian ini akan mencakup bantuan dari berbagai aspek yang dapat mempertahankan kesiapan operasional pesawat dalam kondisi perang seperti perbaikan berkala, bantuan teknis, dan transfer teknologi. Selanjutnya, Zelenskyy menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Swedia Pal Jonson untuk mendiskusikan implementasi kontrak Gripen serta potensi kerja sama pertahanan antara kedua negara yang mencakup upaya anti drone dan rudal balistik. Selain itu, Zelenskyy menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Swedia atas dukungan yang telah mereka berikan kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.

Menanggapi perkembangan tersebut, CEO SAAB Micael Johansson menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dia bangga produknya akan digunakan oleh Ukraina untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dari serangan Rusia. Micael menambahkan bahwa JAS-39E Gripen merupakan pesawat tempur kelas dunia yang memiliki kemampuan untuk melancarkan beberapa misi sekaligus. Micael yakin kapabilitas ini akan meningkatkan efektivitas dari sistem pertahanan udara terintegrasi (IADS) Ukraina dalam menjaga rakyat, infrastruktur, dan fasilitas penting dari serangan drone kamikaze dan rudal balistik Rusia. Sementara itu Menhan Swedia Pal Jonson menyatakan di media sosial X/Twitter bahwa kontrak pembelian Gripen merupakan perjanjian yang melengkapi komitmen hibah pesawat Gripen varian C/D. Menhan Pal menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan langkah pertama dari ambisi Angkatan Udara Ukraina (UAF) yang ingin mengoperasikan sekitar 150 pesawat tempur Gripen E.

Pembelian dan hibah pesawat tempur JAS-39 Gripen merupakan bagian dari upaya keseluruhan UAF untuk memperkuat kapabilitas mereka untuk menghadapi serangan udara Rusia sekaligus melancarkan serangan strategis terhadap instalasi militer musuh. Hal ini merupakan langkah baik menurut pakar pertahanan udara seperti Justin Bronk dari Royal United Services Institute (RUSI) karena Gripen mampu beroperasi di medan tempur tangguh. Ketangguhan ini juga diperkuat dengan kapabilitas yang cukup mengesankan karena selain dilengkapi dengan radar AESA dan sensor canggih, pesawat tempur ini juga dapat mengangkut berbagai tipe rudal anti-udara, anti-darat, anti-radar, dan anti-kapal.

Gripen fighter flying on a patrol

Selamat Tinggal Lenin Halo Viking JAS-39E Gripen Untuk AU Ukraina

, , , , , , , , , 0

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson di Linkopping untuk membahas tentang kerja sama pertahanan antara kedua negara serta implementasi dari PURL Initiative yang digagas oleh Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mempercepat pengiriman persenjataan canggih kepada Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU). Dalam kunjungan tersebut Presiden Zelenskyy mengunjungi pabrik Saab untuk melihat bagaimana pesawat tempur JAS-39E Gripen dapat berkontribusi dalam menghadapi serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia (VKS). Tidak lama setelah kunjungan tersebut rampung PM Ulf mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa kedua negara telah menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) pembelian 100 hingga 150 JAS-39E Gripen untuk memperkuat armada pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina (UAF).

Keputusan untuk membeli pesawat tempur JAS-39E Gripen merupakan perkembangan positif karena UAF membutuhkan pesawat tempur yang dapat menggantikan warisan dari era Uni Soviet seperti MiG-29UB Fulcrum, Su-27/30 Flanker, Su-24 Fencer, dan Su-25 Frogfoot. Seluruh pesawat tempur tersebut perlu diganti karena persenjataan warisan Uni Soviet memiliki kekurangan besar sehingga mereka tidak mampu menghadapi lawan modern yang digunakan oleh VKS di wilayah udara Ukraina seperti Su-35 Flanker-E dan Su-34 Fullback. Kekurangan tersebut diantaranya adalah radar dengan jarak deteksi terbatas dan kurang canggih dibandingkan pesawat tempur VKS. Kedua hal tersebut merupakan bahaya besar bagi pilot UAF, keterbatasan tersebut membuat mereka rentan terhadap serangan musuh yang memiliki radar dengan jarak deteksi lebih jauh seperti Su-35 milik VKS. Selain keterbatasan jarak deteksi, radar yang digunakan oleh pesawat tempur Ukraina era Uni Soviet masih menggunakan sistem semi-active radar homing (SARH). Sistem ini merupakan kekurangan signifikan di era rudal anti-udara yang memiliki kapabilitas fire and forget di mana pesawat yang menembakkan rudal harus memandu misil secara manual menggunakan pemancar radar. Hal ini membuat pesawat tempur yang menembakkan misil berada dalam posisi rentan karena mereka tidak bisa melakukan manuver untuk menghindar dari serangan musuh sebelum rudal kena atau meleset dari target.

Untuk mengatasi disparitas kekuatan tersebut UAF membutuhkan pesawat tempur baru yang memiliki radar dengan jarak deteksi yang cukup jauh dibandingkan dengan armada warisan Uni Soviet. Kapabilitas ini merupakan sebuah keharusan karena saat ini pertempuran udara ditentukan oleh pihak yang mampu menjatuhkan lawan di luar jangkauan mata (BVR). Selanjutnya pesawat tempur tersebut harus memiliki kapabilitas multiguna dan mampu mengangkut rudal anti-udara canggih dengan kapabilitas fire and forget yang saat ini digunakan negara anggota NATO seperti AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor, IRIS-T, dan AIM-9 Sidewinder. Kapabilitas ini diperlukan oleh UAF untuk menghadapi aset udara VKS, karena dengan adanya kapabilitas fire and forget pesawat tempur UAF dapat meluncurkan rudal sekaligus menghindar dari serangan musuh. Selain memiliki kapabilitas multiguna dan BVR memadai, pesawat tempur baru tersebut juga mampu beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Saat ini Ukraina tidak bisa menempatkan seluruh aset udara pangkalan udara mereka karena VKS secara konsisten berusaha untuk menggerus armada pesawat tempur UAF dengan menargetkan pesawat yang berada di hanggar dan landasan pacu.

Berdasarkan seluruh kebutuhan tersebut pembelian pesawat tempur JAS-39E Gripen yang memiliki beberapa ciri khas sesuai realita perang udara di Ukraina merupakan pilihan tepat bagi UAF. Salah satu ciri khas pesawat tempur tersebut, memiliki desain yang membuatnya mampu untuk beroperasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Ciri khas tersebut membuat pesawat JAS-39E Gripen cocok untuk UAF karena mereka dapat melakukan perbaikan berkala, pengisian bahan bakar, dan mempersenjatai kembali pesawat tersebut tanpa harus mendarat di pangkalan udara. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Ukraina karena armada pesawat tempur mereka akan lebih sulit dideteksi dan dihancurkan oleh aset udara VKS,  tambahan pula setiap jalan raya yang ada di negara tersebut memiliki potensi untuk menjadi sebuah landasan pacu. Selain ketangguhan, pesawat tempur JAS-39E Gripen juga dapat mengangkut rudal anti-udara paling canggih yang saat ini telah digunakan oleh negara NATO. Hal ini dapat memberikan UAF keunggulan dalam menghadapi aset udara VKS karena kapabilitas fire and forget yang dimiliki oleh rudal tersebut membuat JAS-39E mampu dalam melancarkan serangan BVR tanpa harus memandu misil sehingga sang pilot pesawat tempur hanya perlu fokus untuk menghindar dari serangan yang dilancarkan musuh. Terakhir, pesawat tempur ini dilengkapi dengan radar PS-05 yang memiliki jarak deteksi jauh dan mampu mengunci puluhan target sekaligus. Adanya kemampuan tersebut, menjadikan UAF dapat  menghancurkan salvo drone atau rudal penjelajah yang ditembakkan VKS ke fasilitas strategis mereka, sehingga merupakan potensi keunggulan bagi UAF dalam operasi pertahanan udara.

Akhirnya Parlemen Turki Setujui Keanggotan Swedia di NATO

, , , , , 0

Setelah 20 bulan tertunda, akhirnya Parlemen Turki akan menyetujui keanggotaan Swedia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang biasa dikenal dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Majelis umum Turki, di mana aliansi pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan memegang mayoritas, akan memberikan suara terkait aplikasi yang pertama kali diajukan oleh Swedia pada tahun 2022 setelah invasi penuh skala Rusia ke Ukraina.

Parlemen Turki meratifikasi aksesi Swedia protokol, di mana partai mayoritas menyatakan pendekatan tegas negara Nordik terhadap militan Kurdistan meningkatkan dukungan terhadap mereka. Sebelumnya, Turki menunda dukungan pada keanggotaan Swedia karena gelombang dukungan terhadap Parti Pekerja Kurdistan (PKK) serta pembakaran Al-Quran.

Setelah parlemen menyetujui langkah tersebut, diharapkan Erdogan akan menandatanganinya menjadi undang-undang dalam beberapa hari, meninggalkan Hungaria sebagai satu-satunya negara anggota yang belum menyetujui keanggotaan Swedia. Sebelumnya, Hungaria telah berjanji untuk tidak menjadi anggota terakhir yang meratifikasi, tetapi parlemennya sedang libur hingga pertengahan Februari. Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan pada hari Selasa bahwa ia mengundang rekan sejawatnya dari Swedia untuk berkunjung dan bernegosiasi agar negaranya dapat bergabung dengan blok tersebut.

“Saya tidak melihat alasan untuk bernegosiasi dalam situasi saat ini, meskipun … kita dapat memiliki dialog dan terus membahas pertanyaan-pertanyaan,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom kepada agensi berita Swedia TT. Pemerintah Swedia tidak memberikan komentar terkait proses parlementer Turki.

Turki dan Hungaria menjaga hubungan yang lebih baik dengan Rusia dibandingkan dengan anggota NATO lainnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Meskipun menentang invasi Rusia ke Ukraina, Turki telah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow, yang telah memperingatkan bahwa akan merespons jika NATO memperkuat infrastruktur militer di dua negara Nordik tersebut.

Swedia, yang keanggotaannya menandai pergeseran sejarah dalam kebijakan keamanannya, akan meningkatkan pertahanan NATO di wilayah Laut Baltik.

Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO berkat Turki

, , , , , , , , 0

Pada 23 Oktober lalu, Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO setelah presiden Turki menyerahkan dokumen aksesi ke parlemen NATO, menyetujui bergabungnya Swedia ke pakta militer tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO, meskipun permohonan tersebut digagalkan oleh Turki.

Penandatanganan prosedur aksesi oleh Recep Tayyip Erdogan terjadi setelah penundaan selama berbulan-bulan, meski tidak diketahui berapa lama prosesnya akan berlangsung. Usulan Erdogan itu sendiri harus lolos melalui komisi parlemen sebelum dilakukan pemungutan suara penuh di ruang utama majelis NATO, dimana presiden Turki dan para pendukungnya dapat menentukan untuk mengonfirmasi pencalonan Swedia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan dia menantikan “pemungutan suara yang cepat” di parlemen Turki dan menyambut Swedia sebagai sekutunya “segera”. “Banyak sekutu ingin melihat kemajuan cepat dalam ratifikasi ini,” tambah Stoltenberg kepada The Associated Press setelah memimpin pertemuan para menteri pertahanan NATO di Brussels. “Swedia telah memenuhi apa yang mereka janjikan, dan sekarang kita memerlukan ratifikasi keanggotaan Swedia” jelas Stoltenberg dilansir dari Reuters.

Erdogan menuduh Swedia terlalu memanjakan kelompok teroris, khususnya Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang melakukan kekerasan, dan menampung individu-individu yang terkait dengan upaya kudeta Turki pada tahun 2016. Para pejabat Turki juga menuduh pejabat Swedia terlibat dalam demonstrasi Islamofobia seperti pembakaran Alquran.

Di sisi lain, Swedia telah memperketat undang-undang anti-terornya dan berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan Turki dalam masalah keamanan sejak berupaya menjadi anggota NATO. Pernyataan Erdogan saat ini merupakan perubahan 180 derajat yang luar biasa dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa Swedia hanya dapat bergabung dengan aliansi tersebut setelah Turki diterima menjadi anggota Uni Eropa.

AS menyambut baik berita bahwa Erdogan telah menandatangani dan menyampaikan prosedur keanggotaan NATO Swedia ke parlemen Turki pada hari Senin. Tindakan Erdogan merupakan sebuah langkah maju dalam upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa Swedia akan segera menjadi anggota aliansi berikutnya.

Seluruh 31 sekutu NATO harus mendukung keanggotaan Swedia. Turki dan Hungaria adalah dua sekutu yang belum meratifikasinya. Selain itu, belum diketahui secara pasti kapan keanggotaan Swedia akan mulai berlaku. “Senang mendengar bahwa Presiden Turki Erdoğan kini telah menyerahkan dokumen ratifikasi kepada Parlemen Turki,” tulis Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Sekarang tinggal Parlemen yang menangani masalah ini. Kami berharap dapat menjadi anggota NATO.”

Terjadi Lagi, Pembakaran Al-Quran di Swedia dan Denmark Tuai Kecaman

, , , , , , , , 0

Dua negara Skandinavia yakni Swedia dan Denmark yang belakangan ini marak kasus pembakaran Al-Quran telah mengadakan perundingan mengenai dampak serangkaian tindakan tersebut. Kedua negara ini mendapat sorotan dan kritik dari negara-negara Islam karena membiarkan kejadian pembakaran Alquran berulang. 

Pada bulan Juli, terjadi serangkaian pembakaran Alquran di Kopenhagen, Denmark, oleh aktivis sayap kanan, termasuk menginjak Alquran dan membakarnya di depan Kedubes Irak, Mesir, dan Turki. Di Swedia, imigran asal Irak bernama Salwan Momika juga melakukan pembakaran Alquran dan menginjak beberapa halaman Alquran, termasuk saat perayaan Idul Adha di depan masjid Stockholm pada 28 Juni sebelumnya.

Dengan peristiwa ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana untuk mengadakan pertemuan luar biasa pada Senin (31/7) sebagai tanggapan terhadap serentetan aksi pembakaran Al Quran umat Muslim di Swedia dan Denmark. Dewan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota OKI akan mengadakan pertemuan secara virtual.

Mereka akan membahas tindakan “penodaan provokatif” yang berulang terhadap Al Quran di kedua negara tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pertemuan ini akan membahas peningkatan Islamofobia di Eropa dan juga membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melawan fenomena tersebut. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengumumkan bahwa pada Minggu (30/7/2023), ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengenai situasi pasca pembakaran Alquran. Dalam sebuah pernyataan di akun Instagramnya, Kristersson menyatakan bahwa mereka setuju situasinya sudah berbahaya dan perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan masing-masing negara.

Kristersson juga menyebut bahwa keduanya sedang mengkaji aspek hukum sebagai dasar untuk mengambil tindakan guna memperkuat keamanan nasional serta perlindungan warga di Swedia dan seluruh dunia.

Pada awal bulan Juli, Pemerintah Swedia menyatakan akan meninjau kemungkinan untuk mengamendemen Public Order Act agar polisi dapat menghentikan demonstrasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Kristersson menekankan pentingnya menjaga kebebasan dan masyarakat yang terbuka, serta melindungi demokrasi dan hak-hak warga terhadap kebebasan dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga mengulang desakan agar Swedia mencegah terulangnya pembakaran Alquran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menjelaskan bahwa pemerintahnya akan mencari cara hukum untuk mencegah aksi pembakaran Alquran di depan kedubes negara lain. Ia menyatakan bahwa pembakaran Alquran merupakan tindakan yang ofensif dan ceroboh, tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Denmark. Kementerian Luar Negeri Irak juga turut meminta otoritas negara-neggara di Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali apa yang disebut dengan ‘kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi.’

Karena itu, Pemerintah Denmark sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk campur tangan dalam situasi khusus di mana terjadi penghinaan terhadap budaya dan agama negara lain, yang berdampak negatif bagi Denmark, termasuk dari segi keamanan. Rasmussen menegaskan bahwa kebijakan yang diambil akan tetap sesuai dengan kerangka konstitusional, dengan tetap melindungi kebebasan berekspresi dalam lingkup yang luas di Denmark.

Western disapproval on UN Resolution condemning Quran burning: A misconception of free speech?

, , , , , 0

The main human rights body of the United Nations (UNHRC) has adopted a resolution to express its disapproval of the recent acts of burning the Quran in Sweden. The resolution denounces all forms of religious hatred, including deliberate and planned acts that defile the holy Qur’an, and calls for the perpetrators to be held accountable. However, some Western nations chose not to support the resolution, causing further division rather than unity.

Although there was widespread condemnation of the desecration of the Muslim holy book, the voting process created more disagreement among countries from Europe and the Americas. These countries believed that more effort could have been put into reaching a stronger and unanimous decision.

Following an incident where an Iraqi refugee burned pages of the Quran outside a mosque in Stockholm, Pakistan and other countries from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) initiated a debate and resolution. The event sparked a diplomatic backlash across the Muslim world. The resolution presented by the OIC received support from 28 votes in favor, while 12 countries voted against it, and seven abstained.

Despite the resolution being passed and applauded, there was a lack of enthusiasm in the chamber. While strongly condemning the burnings, however, western countries such as the United States, Britain, France, Germany, Costa Rica, Montenegro, and other European Union countries, voted against the resolution to defend free speech. Also, countries such as Benin, Chile, Mexico, Nepal, and Paraguay were among those abstentions.

Ambassador Khalil Hashmi, speaking on behalf of the OIC, expressed disappointment rather than celebration. He emphasized that the resolution was not intended to limit free speech but to strike a balanced approach. 

Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi also echoed the statement from Iran, and Saudi Arabia, stating, ‘Stop abusing freedom of expression. Silence means complicity.” 

 

What is freedom of expression?

Following the council’s failure to reach a unanimous decision on condemning anti-Muslim hatred, Michèle Taylor, the U.S. representative, expressed her deep sadness. She emphasized the importance of condemning such deplorable acts while respecting freedom of expression.

But what is freedom of expression? When one has freedom of expression, the other person also has freedom of expression that should be respected.

Freedom of speech encompasses the right of individuals to express their opinions and ideas without government interference or reprisal. It encompasses various forms of expression beyond verbal communication, including actions, clothing, reading material, performances, and protests. 

In the United States, freedom of speech is highly safeguarded by the First Amendment of the U.S. Constitution and numerous state and federal laws. The protection of free speech in the United States is regarded as one of the most robust among democratic nations, as it extends to even speech that may be considered offensive, hateful, or harassing by many. The US even excludes freedom of speech, referring to harassment occurring within an educational institution that specifically targets an individual due to a protected characteristic, such as race, gender, sexual orientation, or religion, which can be categorized as pervasive and severe. This shows that the US recognizes the limitation of freedom of speech regarding race, gender, or religion issues.

Related to the UNHRC resolution, freedom of speech not only upholds other fundamental rights, such as the right to peaceful assembly, participation in public affairs, and freedom of religion, but also serve as their foundation. What is discussed in the UNHRC is not freedom of speech but also related to hate speech. As cited by the UN Secretary-General Antonio Guterres, “Addressing hate speech does not mean limiting or prohibiting freedom of speech. It means keeping hate speech from escalating into something more dangerous, particularly incitement to discrimination, hostility, and violence, which is prohibited under international law.”

The debate surrounding the UNHRC resolution emphasizes the importance of balancing freedom of expression and fighting hate speech. It is important to recognize that protecting freedom of expression does not mean advocating or condoning acts perpetuating discrimination or inciting harm. By understanding the limitations and responsibilities accompanying freedom of expression, societies can actively combat hate speech while creating an environment respecting human rights. 

Such disrespectful acts should be condemned, and this once again shows how the U.S. government is inconsistent on human rights issues, especially when they do not directly affect national interests. The United States denounces human rights abuses in some countries; it is relatively silent or less vocal about similar abuses in others, particularly those with which it has strategic or political alliances.

A good and better balance between freedom of expression and combating hate speech should be clear. There should be measures to counter hate speech without contravening free speech while promoting diversity and dialogue among different cultures or religious communities.

Intoleransi pada Hari Raya: Kejadian Pembakaran Qur’an di Swedia

, , , , , 0

Tindakan pembakaran Al-Quran dilakukan oleh Salwan Momika, seorang warga Irak berusia 37 tahun yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun yang lalu. Pembakaran itu terjadi pada hari Kamis, saat umat Islam sedang merayakan Hari Raya Iduladha.

Tindakan pembakaran Al-Quran ini memicu kemarahan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Malaysia, negara Eropa, dan lain-lain. Bahkan, Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat sebagai buntut aksi intoleran di Swedia ini.

 

 

Banyak negara mengecam, termasuk Swedia sendiri

Pada hari Minggu yang lalu, Swedia akhirnya mengutuk tindakan pembakaran Al-Qur’an yang terjadi di luar masjid utama Stockholm beberapa hari sebelumnya, menyebutnya sebagai tindakan “Islamofobia”. 

Selain itu, Pemerintah Iran juga menunda mengirim duta besar baru ke Swedia sebagai respons terhadap aksi pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan oleh seorang pengungsi kelahiran Irak di luar masjid di ibu kota Stockholm. Pemerintah Iran belum memberikan detil mengenai rincian berapa lama Iran menunda mengirim duta besar ke Swedia.

Dari sisi Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berencana memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait insiden pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan oleh seorang imigran Irak di luar masjid di Stockholm, Swedia pada Rabu, 28 Juni lalu. Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, juga mendukung tindakan Kemlu tersebut dan mengutuk dengan tegas pemerintah Swedia.

Negara serumpun, Malaysia, turut mengecam keras tindakan pembakaran Al-Quran selama Iduladha di Swedia dan menilai tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap umat Islam di seluruh dunia.

TIdak hanya itu, Uni Eropa juga berkomentar bahwa aksi tersebut merupakan sebuah provokasi yang jelas-jelas menyingung umat beragama dan tidak sopan. Presiden Rusia Putin juga turut menyatakan bahwa penistaan terhadap Al-Quran adalah sebuah kejahatan di Rusia, dan menytaakan Rusia akan selalu menghargai Al-Quran sebagai kitab yang suci bagi umat Islam.

 

 

OKI mengadakan pertemuan di Jedah

Sebelumnya, kecaman ini dilontarkan setelah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengajukan panggilan untuk mengambil langkah-langkah bersama guna mencegah terjadinya pembakaran salinan Al-Qur’an di masa depan. Organisasi OKI yang beranggotakan 57 member tersebut bahkan mengumumkan niat mereka untuk mengambil tindakan kolektif guna mencegah penodaan terhadap Al-Qur’an. 

Mereka juga menyatakan bahwa hukum internasional harus digunakan untuk menghentikan penyebaran kebencian agama sebagai respons terhadap pembakaran kitab suci tersebut. Pernyataan tersebut dirilis setelah OKI, yang terdiri dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengadakan pertemuan luar biasa di Jeddah, Arab Saudi, pada hari Minggu (2/7).

“Sangat penting bagi kita untuk terus mengingatkan komunitas internasional tentang perlunya penerapan hukum internasional yang mendesak, yang secara jelas melarang advokasi kebencian agama,” kata Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha.

“Kementerian Luar Negeri Swedia sepenuhnya memahami bahwa tindakan Islamofobia yang dilakukan oleh individu dalam demonstrasi (pembakaran Al-Qur’an) di Swedia dapat menyakiti perasaan umat Islam,” ujar pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Swedia di kesempatan lain.

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan ini, yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan resmi pemerintah Swedia,” tambah pernyataan tersebut, seperti yang dikutip oleh Malay Mail pada Senin, 3 Juli 2023.

Dengan terjadinya insiden pembakaran ini, tentunya tindakan intoleransi seperti ini berpotensi memicu konflik agama dan ketidakstabilan sosial. Terlebih, kejadian ini juga mempengaruhi hubungan diplomatik antara Iran dan Swedia. Perlunya penegakan hukum yang kuat dan langkah-langkah preventif penting untuk mencegah penodaan agama di masa depan dan melindungi kebebasan dan kerukunan beragama. 

Turki dapat menerima Finlandia di NATO, tetapi menolak Swedia

, , , , , , , 0

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan telah memberi isyarat bahwa negaranya dapat menerima jika Finlandia bergabung dengan NATO sebelum mengambil tindakan apa pun terhadap keanggotaan negara tetangga Nordiknya, Swedia.

Erdogan menyatakan hal ini hanya beberapa hari setelah Ankara menangguhkan pembicaraan aksesi NATO untuk kedua negara tersebut setelah protes di Stockholm di mana seorang politisi sayap kanan membakar Al-Quran.

“Kami dapat menyampaikan pesan yang berbeda kepada Finlandia [pada aplikasi NATO mereka] dan Swedia akan terkejut ketika mereka melihat pesan kami. Tetapi Finlandia seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Swedia,” kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 29 Januari 2023, dilansir dari Al Jazeera.

Swedia dan Finlandia tahun lalu mendaftar untuk bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina, menghentikan ketidakberpihakan militer mereka yang telah berlangsung lama. Setiap anggota dari aliansi 30 negara perlu menyetujui keanggotaan mereka, dan Turki serta Hongaria adalah dua negara yang belum melakukannya. Parlemen Hongaria diperkirakan akan menyetujui tawaran tersebut pada bulan Februari mendatang.

Keluhan utama Erdogan adalah penolakan Swedia untuk mengekstradisi lusinan orang yang dikaitkan Ankara dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang dan upaya kudeta 2016 yang gagal. Pada saat pidatonya, Erdogan mengulangi permintaannya agar Swedia menyerahkan sekitar 120 tersangka. “Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan NATO, Anda harus mengembalikan para teroris ini kepada kami,” kata Erdogan kepada Swedia. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson mengatakan negaranya ingin memulai kembali dialog NATO dengan Turki.

Mengapa Turki Menolak Aplikasi Keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO?

, , , , , , 0

Langkah Rusia dengan meluncurkan serangan militer ke Ukraina berbalik merugikan keamanan dan politik Rusia sendiri. Negara-negara Eropa seperti Swedia dan Finlandia yang ‘netral’ secara resmi mendaftarkan negaranya untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan Amerika Serikat (AS). Ancaman keamanan militer dari Rusia menjadi pemicu keinginan kedua negara tersebut bergabung NATO guna mendapat garansi keamanan nasionalnya. Di sisi lain, Rusia menyatakan ‘tidak keberatan’ dengan perluasan keanggotaan NATO, namun jika terdapat aliran persenjataan ke kedua negara ini maka Presiden Rusia Vladimir Putin akan bereaksi. 

Tantangan lain muncul, di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan akan menolak pengajuan keanggotaan Swedia dan Finlandia. Negara yang sudah bergabung NATO sejak tahun 1952 tersebut memiliki hak veto untuk menolak yang di mana dalam hal perluasaan keanggotaan, tiga puluh negara anggota NATO harus menyetujui pengajuan keanggotaan. Bagi negara Eropa dan AS, ancaman Turki untuk melakukan hak veto akan menghambat integrasi keamanan di Eropa, terutama dengan melihat serangan nyata Putin di Ukraina saat ini. Keputusan penolakan Turki atas keanggotan Swedia dan Finlandia didasari oleh tindakan kedua negara yang dinilai mendukung kelompok teroris yakni Kurdistan Workers’ Party, atau PKK. Namun, mengapa sebenarnya Erdogan tegas menolak keanggotaan Swedia dan Finlandia?

 

Erdogan memiliki visi lain yang lebih besar?

Holsti (dalam Naomi Wish, 2014: 534) menyatakan bahwa dalam kebijakan luar negeri, aksi dan keputusan dari pemerintah dipengaruhi dari bagaimana para pembuat keputusan melihat peran negara dilingkup nasional, regional maupun internasional secara keseluruhan. Hubungan dengan negara maupun organisasi internasional juga bisa dimanfaatkan oleh elit politik dalam merumuskan kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Negara memiliki perannya masing-masing, baik sebagai negara kooperatif, sebagai negara yang dicontoh, atau negara dominan yang memimpin dan menjaga negara lainnya. Dalam lingkup NATO, peran dari negara Barat dan  AS biasanya dilihat sebagai lebih besar dan berpengaruh karena adanya status lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemimpin atau negara anggota regional lainnya. 

 

Penolakan Turki atas keanggotaan Finlandia dan Swedia bukan hanya mengenai isu keamanan yakni PKK dan isu utara Suriah, namun juga politik. Turki bisa dikatakan sebagai negara cukup berpengaruh mengingat kekuatan militer Turki menjadi kedua terbesar yakni sekitar 445.000 personel bersenjata setelah milik AS di lingkup NATO.  Berkaitan dengan hubungan dengan negara lain, Turki memandang bahwa jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, di mana Turki juga menyetujui keanggotaan Yunani, negara Yunani malah berbalik merugikan politik Turki. Dengan kondisi ini, Turki menunjukkan adanya masalah kesatuan persepsi dan kepercayaan dalam NATO terutama dari sisi keamanan. Meskipun berada dalam lingkup organisasi yang sama, namun dinamika konflik keamanan terutama terkait kelompok Kurdi masih terjadi, sehingga sejarah tersebut yang membuat Turki ragu mendukung Swedia dan Finlandia. Terlebih dengan permasalahan penolakan Swedia dan Finlandia untuk mengesktradisi 33 orang yang diinginkan Turki, maka bukan tidak mungkin jika kedua negara ini masuk NATO kejadian yang sama akan terulang.

 

Sebagaimana NATO dibentuk sebagai pakta pertahanan keamanan, sebagai balasan kepatuhan dan kepercayaan tersebut setiap negara anggotanya juga menginginkan adanya dukungan perlindungan keamanan. Bagi Turki, sejarah konflik dengan pejuang PKK yang melakukan genosida atas kekuatan militer serta sipil etnis Kurdi menjadi salah satu isu penting. Isu PKK ini yang sudah jelas tidak sepemahaman dengan Turki, karena Turki mengklaim Swedia dan Finlandia mendukung militan Kurdi di utara Suriah. Keputusan mendukung keanggotaan akan sulit karena seakan memberikan jalan bagi ‘musuh’ berada di meja yang sama dengan Turki. 

 

‘Sambil menyelam minum air’ ala Turki

Melihat gentingnya kondisi keamanan di Eropa saat ini, kemungkinan besar Barat dan Turki akan menegosiasikan sebuah perjanjian, maupun kompromi kedua pihak untuk kepentingan bersama. Turki menggunakan momen ini untuk sekaligus melancarkan kepentingan politik serta keamanannya di lingkup domestik dan global. Salah satunya yakni Turki sudah meminta Swedia dan Finlandia menghentikan embargo senjata kepada Turki yang terjadi sejak tahun 2019 karena operasi peningkatan militer ofensif di utara Suriah. Padahal, serangan di wilayah Suriah ini yang juga dikecam oleh Barat dan AS, sehingga mereka menurunkan sanksi untuk Turki.

Selain itu, momen ini juga digunakan Turki untuk membuka kembali negosiasi mengenai kepentingannya dalam pembelian jet tempur F-16 setelah sebelumnya untuk pesawat tempur F-35 dari AS pembeliannya dibatalkan karena pembelian sistem anti-misil S-400 dari Rusia. Padahal, Turki sudah memesan dan melakukan pembayaran awal sekitar USD1,4 milyar untuk jet tempur F-35 tersebut. Tidak hanya satu buah, namun Turki berencana membeli 40 buah jet tempur F-16, sekaligus 80 pasang perangkat modernisasi militer untuk pesawat yang dimiliki negaranya. AS berada dalam posisi terdesak, di satu sisi karena persetujuan mengenai F-16 yang belum disepakati, namun juga di sisi lain AS membutuhkan Turki sebagai pendukung bantuan kemanusiaan dan kekuatan militer terutama drone Bayraktar (TB-2) untuk Ukraina.

Load More