Menu

AS-China

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 27: US President Donald Trump speaks during a joint press conference with UK Prime Minister Keir Starmer in the East Room at the White House on February 27, 2025 in Washington, DC. Starmer is on his first visit to Washington since President Trump returned to the White House. Starmer's trip comes shortly after he announced an increase in UK defense spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europe's security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trump's warming relations with Russia. (Photo by Carl Court - Pool/Getty Images)

Trump Menghindari Pertanyaan tentang Pertahanan Taiwan, Menekankan Keinginan untuk Investasi China

, , , 0

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (26/02/2025) menolak mengomentari pertanyaan wartawan tentang apakah AS akan mengizinkan China mengambil alih Taiwan secara paksa. Ketika ditanya tentang posisinya dalam pertahanan Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, Trump menjawab, “Saya tidak pernah mengomentari hal itu. Saya tidak ingin menempatkan diri saya pada posisi itu.” Tanggapannya mencerminkan keengganannya untuk secara langsung membahas masalah geopolitik yang sangat sensitif ini.

Alih-alih membahas komitmen militer, Trump beralih ke kebijakannya yang lebih luas terhadap China, yang ia tekankan sebagai kekuatan positif bagi pertumbuhan ekonomi AS. “Kami ingin mereka masuk dan berinvestasi,” kata Trump. “Ada banyak uang yang masuk, dan kami akan berinvestasi di China. Kami akan melakukan banyak hal dengan China. Hubungan yang akan kita jalin dengan China akan menjadi hubungan yang sangat baik.”

Komentar ini menggemakan retorika masa lalunya, yang sering menggarisbawahi pentingnya mendorong investasi lintas batas, meskipun ada perselisihan sebelumnya mengenai kebijakan perdagangan dan tarif. Pernyataan ini juga muncul di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kebijakan AS mengenai Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri.

Penolakan Trump untuk membuat komitmen tentang pertahanan Taiwan bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Desember 2024, Trump juga menghindari jawaban langsung ketika ditanya apakah dia akan membela Taiwan jika terjadi invasi China, dengan menyatakan, “Saya tidak pernah mengatakannya.”

Kekhawatiran Taiwan tentang dukungan AS semakin diperparah oleh komentar Trump baru-baru ini tentang Ukraina, yang menimbulkan keraguan tentang keandalan Washington sebagai sekutu. Kekhawatiran ini secara khusus disoroti dalam sebuah artikel oleh The New York Times, yang mencatat bahwa sentimen publik Taiwan sekarang mungkin condong ke arah skeptisisme atas janji-janji dukungan AS.

Selain pernyataannya pada pertemuan Kabinet, sikap Trump terhadap Taiwan bertepatan dengan diskusi yang sedang berlangsung tentang bantuan militer AS ke pulau tersebut. Baru-baru ini, pemerintahan Biden mencairkan USD5,3 miliar bantuan luar negeri yang sebelumnya dibekukan, termasuk USD870 juta yang diperuntukkan bagi militer Taiwan. Langkah ini menuai kecaman keras dari China, yang menganggap bantuan militer semacam itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.

Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan kembali penentangan Beijing terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip Satu China dan merupakan kekuatan yang tidak stabil di Selat Taiwan. “Kami mendesak AS untuk berhenti mempersenjatai Taiwan dan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” kata Lin.

Sementara itu, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara, memperingatkan bahwa “biaya perlindungan” AS tidak akan melindungi kemerdekaan Taiwan, dan menunjukkan bahwa mereka yang mendukung agenda pemisahan diri Taiwan pada akhirnya akan ditinggalkan oleh para pendukung asing mereka.

Terlepas dari ketegangan ini, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan dilaporkan sedang mempertimbangkan pembelian senjata yang substansial dari AS, senilai antara USD7 miliar dan USD10 miliar, karena berupaya memperkuat kemampuan pertahanannya dan mendapatkan dukungan dari pemerintahan Trump.

Sementara keengganan Presiden Trump untuk membuat pernyataan yang jelas tentang pertahanan Taiwan dapat semakin memperumit hubungan AS-China, hal ini juga menyoroti ketidakpastian seputar kebijakan “ambiguitas” yang telah berlangsung lama di Washington. AS secara historis menghindari secara eksplisit berkomitmen untuk melakukan intervensi militer jika China mengambil tindakan agresif terhadap Taiwan, sebuah posisi yang membedakannya dengan sikap yang lebih langsung yang baru-baru ini diambil oleh Presiden Joe Biden, yang mengindikasikan bahwa pasukan AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan China. Situasi yang berkembang tetap berubah-ubah karena ketegangan terus meningkat antara Beijing dan Taipei.

US Secretary of State Antony Blinken, left, and Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo shake hands after a joint news conference in Manila, on March 19, 2024 [Evelyn Hockstein/ AFP]

China Peringatkan Filipina Terkait Pengerahan Sistem Rudal AS

, , , , , 0

China pada Jumat (14/2/2025) telah mengeluarkan peringatan keras kepada Filipina terkait penyebaran sistem rudal ‘Typhon’ Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut, dan menyerukan kepada negara Asia Tenggara tersebut untuk menjunjung tinggi komitmennya dengan menarik sistem rudal tersebut, yang pada awalnya diperkenalkan pada bulan April 2024. 

Sistem rudal ini merupakan bagian dari latihan militer gabungan AS-Filipina dan telah menjadi titik perselisihan antara kedua negara, di mana China menuduh Filipina melanggar janji dan membahayakan keamanan regional.

Pengerahan sistem rudal Typhon merupakan bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Asia-Pasifik, yang telah mengalami peningkatan ketegangan, terutama di Laut China Selatan. Sistem rudal AS, yang mampu meluncurkan rudal Tomahawk dan SM-6 sangat maju. Penempatan rudal Tomahawk di Filipina mampu mencapai target di China dan Rusia, dan misil SM-6 juga mampu menyerang di wilayah udara dan laut hingga lebih dari 200 kilo meter jauhnya. 

Sebagai tanggapan, China telah menegaskan bahwa kehadiran sistem rudal di Filipina merupakan tantangan langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Zhang Xiaogang, juru bicara kementerian pertahanan China, memperingatkan bahwa Filipina telah menyerahkan pertahanan nasionalnya kepada kekuatan asing dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Sengketa yang berkembang ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks di Laut China Selatan, di mana Filipina dan China telah lama terlibat dalam kebuntuan teritorial. Seruan China untuk menarik sistem rudal telah menambah lapisan ketegangan, karena Filipina terus menyeimbangkan kerja sama pertahanannya dengan AS sambil berusaha mempertahankan kedaulatan atas perairan yang disengketakan.

Seiring dengan perkembangan situasi, kedua belah pihak terus menavigasi masalah keamanan nasional yang sensitif, dengan Filipina berusaha memperkuat kemampuan pertahanannya sambil menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari tetangganya yang kuat, China.

Dalam konferensi pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem rudal tersebut, dan menggambarkannya sebagai “senjata ofensif strategis” yang mengancam keamanan negara-negara tetangga. Guo menekankan bahwa kegagalan Filipina dalam memenuhi janjinya untuk menarik sistem rudal setelah latihan gabungan tersebut dapat memicu perlombaan senjata yang berbahaya dan ketidakstabilan geopolitik di wilayah regional. Guo juga memperingatkan bahwa China tidak akan tetap pasif karena kepentingan keamanannya terancam.

Akan tetapi, pemerintah Filipina membantah bahwa mereka pernah berjanji untuk menarik sistem tersebut. Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengklarifikasi bahwa sistem rudal Typhon semata-mata ditujukan untuk tujuan pertahanan. Dia lebih lanjut mencatat bahwa Filipina mematuhi konstitusi pasifisnya, yang menolak perang sebagai kebijakan nasional.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menawarkan kesepakatan bersyarat mengenai sistem rudal Typhon AS yang saat ini dikerahkan di negara tersebut. Marcos menyatakan bahwa Filipina bersedia mengembalikan sistem rudal tersebut, tetapi hanya jika China menghentikan tindakan agresifnya di Laut China Selatan.

“Mari kita buat kesepakatan dengan China: Berhentilah mengklaim wilayah kami, berhentilah mengganggu nelayan kami dan biarkan mereka mencari nafkah, berhentilah menabrak kapal kami, berhentilah meriam air kepada rakyat kami, berhentilah menembakkan laser kepada kami, dan berhentilah bersikap agresif dan memaksa kami, dan saya akan mengembalikan rudal-rudal Typhon itu,” ujar Marcos dalam sebuah konferensi pers. Dia menambahkan, “Begitu mereka menghentikan apa yang mereka lakukan, saya akan mengembalikan semuanya,” dan menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan dilakukan jika China menghentikan tindakannya di perairan yang disengketakan.

In this photo illustration a People's Republic of China flag is seen on an Android mobile device with a figure of hacker in the background. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Serangan Siber dari China Kembali Terjadi, Tensi AS-China Meningkat

, , , , , 0

Para peretas China dilaporkan telah membobol kantor pemerintah AS yang bertanggung jawab untuk menilai investasi asing atas risiko keamanan nasional. Serangan siber yang sebelumnya tidak diungkapkan ini menyoroti kepentingan Beijing dalam memantau Komite Investasi Asing di AS (CFIUS), yang telah memperluas kewenangannya untuk memeriksa transaksi real estate di dekat pangkalan militer. Peretasan ini, yang merupakan bagian dari penyusupan yang lebih besar ke dalam sistem yang tidak diklasifikasikan oleh Departemen Keuangan, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi tersebarnya informasi sensitif, meskipun tidak diklasifikasikan, yang dapat digunakan untuk tujuan intelijen. 

Para pejabat AS secara aktif mengevaluasi dampak serangan ini terhadap keamanan nasionalnya, sementara Departemen Keuangan telah menyatakan bahwa tidak ada bukti adanya akses asing terjadi. Peretasan ini juga menargetkan kantor sanksi Departemen Keuangan, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan China atas dugaan serangan siber. Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan keprihatinannya atas implikasi peretasan tersebut terhadap hubungan AS-China, dan mengangkat masalah ini secara langsung dengan mitranya dari China.

Meskipun begitu, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington menegaskan kembali bahwa mereka tidak melakukan operasi peretasan. Liu menambahkan bahwa pada saat pertemuan Presiden AS Biden dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu, Xi Jinping mengatakan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung klaim ‘serangan siber dari China.’ 

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Joe Biden berencana untuk memperkenalkan perintah eksekutif yang memperketat standar keamanan siber untuk agen dan kontraktor federal, menekankan pengembangan perangkat lunak yang aman dan mekanisme evaluasi yang lebih ketat. Hal ini terjadi ketika para pejabat AS menyerukan pendekatan yang lebih ofensif untuk melawan ancaman siber, dengan alasan penargetan yang terus-menerus.

Sementara itu, Pemerintahan Trump yang akan menjabat menyatakan mereka akan mengadvokasi langkah-langkah yang lebih ketat terhadap China karena masalah keamanan nasional. Meskipun badan-badan militer dan intelijen AS telah melakukan operasi siber ofensif terhadap China, Penasihat Keamanan Nasional pada pemerintahan Trump nanti, Mike Waltz, menekankan perlunya tindakan yang lebih kuat lagi. “Amerika tidak bisa hanya bermain bertahan di dunia maya lagi,” kata Waltz. “Kita harus melakukan serangan dan membebankan biaya kepada mereka yang mencuri teknologi kita dan menyerang infrastruktur kita.”

2023-05-03T090123Z_449415106_RC2UCZ9LNK7J_RTRMADP_3_NVIDIA-CHINA-1684831623

Chip AI untuk China Menghadapi Pembatasan Tambahan dari AS

, , , , , 0

Pada akhir Maret 2024, pemerintahan Biden merilis aturan yang direvisi yang akan semakin memperketat akses China ke chip kecerdasan buatan (AI) AS dan alat pembuat chip. AS memberlakukan serangkaian langkah pengendalian ekspor pertama kali pada Oktober 2022 dengan tujuan membatasi akses China ke chip AI canggih yang dibuat dengan input AS. Langkah-langkah ini dirancang untuk membatasi upaya modernisasi militer China dan melindungi kepentingan keamanan nasional AS. Setahun kemudian pada Oktober 2023, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS membuat aturan yang diperbarui dengan tujuan “untuk menjaga efektivitas kontrol ini, menutup celah, dan memastikan mereka tetap tahan lama.”[1]

Aturan pada Oktober 2023 direvisi lebih lanjut pada 31 Maret 2024. Menurut laporan Reuters[2], peraturan yang direvisi akan mulai berlaku dalam waktu satu minggu. Departemen Perdagangan AS, yang mengelola kontrol ekspor, dilaporkan mengatakan bahwa “pihaknya berencana untuk terus memperbarui pembatasan pengiriman teknologi ke China karena berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan langkah-langkah tersebut.” Menurut laporan media[3], peraturan yang direvisi ini juga akan mempengaruhi laptop yang mengandung chip canggih ini. Aturan yang direvisi ini muncul dengan latar belakang penangguhan lisensi puluhan pemasok AS yang menjual bahan dan suku cadang pembuat chip senilai jutaan dolar kepada Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dari China. Langkah ini diambil setelah SMIC mengembangkan chip 7 nanometer (7nm) generasi baru untuk Huawei. Sementara itu, berbagai pemerintah provinsi di China meningkatkan subsidi untuk pembuatan chip dan baik SMIC maupun Huawei tampaknya mendapatkan banyak keuntungan dari subsidi tersebut. Di Shanghai, 191 proyek besar akan disubsidi, di mana dua di antaranya adalah lini produksi 300mm SMIC, yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi.[4]

Kabarnya, AS juga berencana untuk menyusun daftar yang berisi pabrik-pabrik chip canggih China yang akan dilarang untuk mendapatkan akses ke teknologi Amerika. Daftar ini dimaksudkan untuk membantu kepatuhan yang lebih baik terhadap sanksi AS.[5]

Tentu saja, China tidak senang dengan pembatasan baru ini. China mengkritik langkah terbaru ini dengan mengatakan bahwa hal ini akan “mengganggu pasar semikonduktor internasional serta kerja sama di antara perusahaan-perusahaan.” Sebuah berita di Global Times merujuk pada pernyataan Kementerian Perdagangan China bahwa[6] “Penyalahgunaan konsep keamanan nasional oleh AS, modifikasi peraturan yang sembrono, dan pengetatan langkah-langkah kontrol tidak hanya menimbulkan lebih banyak hambatan bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal antara perusahaan-perusahaan China dan AS serta membebankan beban yang lebih berat untuk dipatuhi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi industri semikonduktor global.” Kementerian Luar Negeri China juga tidak menanggapi dengan baik aturan terbaru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian meminta “AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan menghentikan sanksi sepihak yang ilegal dan yurisdiksi tangan panjangnya terhadap perusahaan-perusahaan China.”[7]

Sementara itu, China dilaporkan mengambil langkah-langkah yang pada dasarnya akan memblokir penggunaan prosesor Amerika dan sebagai gantinya menggunakan chip China untuk komputer pemerintah.[8] China dikatakan telah “mengeluarkan panduan untuk menghapus prosesor Amerika[9] dari perusahaan seperti AMD dan Intel, dan lebih memilih chip dalam negeri untuk komputer pemerintah.” Menurut pedoman baru China, kantor-kantor pemerintah dan entitas Partai Komunis China “di atas tingkat kotapraja” harus menggunakan sistem yang “aman dan dapat diandalkan” termasuk prosesor dan sistem operasi. Oleh karena itu, Pusat Evaluasi Keamanan Informasi China telah mengumumkan daftar pertama prosesor dan sistem operasi yang “aman dan andal”, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan China, termasuk Huawei dan Phytium, yang keduanya termasuk dalam daftar hitam di bawah peraturan kontrol ekspor AS.[10]

Meskipun pemerintah AS sejauh ini telah berhasil membuat perusahaan-perusahaannya serta mitra-mitra sekutunya mematuhi peraturan yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan Barat tidak terlalu senang dengan prospek kehilangan bisnis di China. Nvidia, misalnya, dulunya memiliki 90 persen pangsa pasar chip AI di China dan kepala perusahaan, Jensen Huang dilaporkan telah mengatakan pada bulan Juni tahun lalu bahwa peraturan kontrol ekspor AS yang terus berlanjut “akan menyebabkan hilangnya peluang secara permanen bagi industri AS.” ASML, pemain penting lainnya dalam industri chip dan semikonduktor juga menyuarakan beberapa kekhawatiran. CEO ASML Peter Wennink dilaporkan telah mengatakan bahwa memutus hubungan dengan China pada dasarnya akan mendorong inovasi di China, yang berarti bahwa China dapat menjadi sangat kompetitif dengan mengorbankan yang lain. Berbicara kepada media, ia mengatakan, “Ada 1,4 miliar orang China, banyak dari mereka yang cerdas. Mereka memberikan solusi yang belum terpikirkan oleh kita. Anda memaksa mereka untuk menjadi sangat inovatif.”

Namun, aturan yang direvisi pada 17 Oktober 2023 jelas menunjukkan kekhawatiran AS tentang bagaimana China berencana menggunakan kemampuan AI yang canggih. Aturan yang direvisi pada Oktober 2023 mengatakan “kemampuan AI tingkat lanjut – yang difasilitasi oleh superkomputer, dibangun di atas semikonduktor canggih – menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional AS karena dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan, perencanaan, dan logistik militer. Mereka juga dapat digunakan untuk perang elektronik kognitif, radar, intelijen sinyal, dan pengacau.”

Selama persaingan kekuatan besar antara AS dan China masih berlangsung dan China terus memanfaatkan teknologi canggih ini untuk mempertajam kekuatan tempur PLA China, kecil kemungkinan AS. akan memperlambat atau melonggarkan pembatasan kontrol ekspor ini. Kepentingan bisnis, perdagangan, dan teknologi mungkin mengeluh, dan mereka mungkin ada benarnya tentang ketidaklogisan ekonomi dari pembatasan yang terus meningkat ini, tetapi kepentingan politik pada akhirnya akan mengalahkan kekhawatiran tersebut.

[1] https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-acs-and-sme-rules-final-js/file#:~:text=Today’s%20rules%20reinforce%20the%20October,and%20ensure%20they%20remain%20durable.

[2] Reuters. U.S. updates export curbs on AI chips and tools to China.https://www.reuters.com/technology/us-commerce-updates-export-curbs-ai-chips-china-2024-03-29/

[3] Pollard, J. (2024, March 30). US releases detailed rules for export curbs on AI chips to China. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/us-releases-detailed-rules-for-export-curbs-of-ai-chips-to-china

[4] Saxena, V. (2024, February 21). SMIC, Huawei big winners as China ramps up chip funding. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/smic-huawei-big-winners-as-china-ramps-up-chip-funding.

[5] Times, G. (2024, March 31). China opposes revised US chip export restriction, calls for predictable business climate. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309860.shtml

[6] Times, G. (2024b, March 31). China opposes US abuse of national security as chip export restrictions extended. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309852.shtml

[7] China blocks use of Intel and AMD chips in government computers. (2024, March 23). Financial Times. https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a

[8] Jowitt, T. (2024, March 29). China bans Intel, AMD chips, Windows OS from government computers. Silicon UK. https://www.silicon.co.uk/cloud/server/china-bans-intel-amd-chips-windows-os-from-government-computers-556720

[9] Lianhe Zaobao: China bans government use of Intel and AMD chips – Chinascope. (2024, April 1). http://chinascope.org/archives/34773

[10] Saxena, V. (2023, September 8). Threat of more chip curbs Spurs warnings on China innovation. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/threat-of-more-chip-curbs-spurs-warnings-on-china-innovation

uschinaasean-slide

Persaingan kekuatan besar menimbulkan kekhawatiran di ASEAN

, , , , , 0

Asia Tenggara semakin menjadi panggung persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat (AS) dan China karena lokasinya yang berada di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Beberapa ahli berpendapat bahwa “Asia Tenggara tampak besar sebagai tempat uji coba bagi perkembangan China sebagai kekuatan besar dan sebagai pintu gerbang untuk ekspansi globalnya di masa depan.”[1]

Di satu sisi, China masih membagikan keuntungan ekonomi sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam membuat Kode Etik (COC) untuk membantu meredakan situasi di Laut China Selatan. Di sisi lain, China masih melakukan tindakan tegas di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, dengan kasus terbaru adalah tuduhan oleh Filipina bahwa Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang menuju ke Second Thomas Shoal, yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan pasokan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di beting tersebut.[2]

AS sedang berusaha membangun kembali hubungannya dengan sekutu-sekutunya di wilayah ini seperti Filipina untuk mendapatkan kembali pengaruhnya sebagai tanggapan atas meningkatnya pengaruh China di wilayah ini. Jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga think tank seperti Lowy Institute dan ISEAS Yusof-Ishak Institute di Singapura menunjukkan bahwa,[3] “Meningkatnya pengaruh China sebagian besar datang dengan mengorbankan Amerika Serikat, yang melihat pengaruhnya sendiri surut dengan cepat di salah satu arena persaingan yang paling penting antara Beijing dan Washington.” Persaingan kekuatan besar ini telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara pada posisi yang sulit. Meskipun tanggapan kolektifnya adalah bahwa negara-negara ini tidak ingin berada dalam posisi di mana mereka harus memilih pihak, namun tanggapan masing-masing negara tidak sama secara keseluruhan dan bervariasi tergantung pada kepentingan nasional mereka, persepsi ancaman, peluang ekonomi, kedekatan geografis, dan faktor-faktor lainnya.

Persaingan kekuatan besar semakin meningkat

Meskipun persaingan kekuatan besar telah ada di kawasan ini selama beberapa waktu, hal ini sekarang menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena hal ini telah mengarah pada militerisasi yang cepat di kawasan ini. Sudah sejak lama, media AS telah melaporkan[4] kemungkinan China membangun pangkalan militer di Kamboja. Namun sekarang gambar satelit dari Maxar Technologies menunjukkan transformasi dramatis yang sedang dialami oleh pangkalan angkatan laut Kamboja, yaitu pangkalan angkatan laut Ream di dekat Sihanoukville di Teluk Thailand.[5] Ada laporan bahwa pangkalan ini dapat menjadi “pos asing kedua China setelah pembukaan pangkalan di negara Djibouti, Afrika Timur, pada tahun 2017.” Citra satelit, yang dirilis pada Juni 2023, menunjukkan pembangunan beberapa bangunan baru, jalan, dan dermaga yang jauh lebih besar daripada ukuran dermaga asli pangkalan tersebut. Laporan Chatham House menguraikan[6] bahwa pemerintah Kamboja sebelumnya telah memberikan lahan seluas 157 hektar kepada China untuk pembangunan struktur pertahanan udara, fasilitas komando umum, dan instalasi radar angkatan laut yang berada di dekat pangkalan tersebut. Media Kamboja juga mengatakan bahwa mereka telah melaporkan tentang rencana masa depan seperti membangun fasilitas penyimpanan baru, rumah sakit, dermaga, dan landasan pacu di Ream.[7]

Pemerintah Kamboja, di sisi lain, telah berulang kali menekankan[8] bahwa Konstitusi negara itu tidak mengizinkan pembangunan pangkalan militer oleh negara asing mana pun dan itu hanyalah salah satu dari banyak proyek pembangunan infrastruktur yang diinvestasikan oleh China di Kamboja. China juga telah berinvestasi dalam pengembangan Bandara Internasional Siem Reap-Angkor dan telah dilaporkan[9] bahwa 86 persen dari pekerjaan telah selesai dan rencananya adalah untuk meluncurkan operasi pesawat terbang dengan basis percontohan pada bulan Juni tahun ini dan operasi resmi pada bulan Oktober 2023.

Di sisi lain, AS sedang memperkuat kemitraan keamanannya dengan sekutu perjanjiannya di kawasan ini, Filipina. Pada Februari 2023, Filipina dan AS menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Disempurnakan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA).[10] Di bawah EDCA, AS telah mendapatkan akses ke total sembilan pangkalan militer Filipina,[11] termasuk empat pangkalan militer tambahan yang diidentifikasi pada April 2023. Pangkalan-pangkalan ini berada di dekat Taiwan dan juga Laut China Selatan. AS juga telah secara vokal mengecam China jika terjadi pertempuran antara China dan negara-negara pengklaim lainnya seperti Filipina dan Vietnam di Laut China Selatan.

Tanggapan dari negara di kawasan ASEAN

Tanggapan dari negara-negara Asia Tenggara sangat beragam. Meskipun negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia khawatir dengan perang dagang China, mereka juga mendapatkan keuntungan dari AS dan China. Terkait Indonesia, masih ada keinginan dan permintaan untuk menarik investasi China untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Dalam kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke China pada bulan Juli 2023, beliau mengadakan diskusi dengan Presiden China Xi mengenai “sejumlah agenda prioritas di bidang investasi atau berbagai proyek strategis Indonesia dan China,[12] serta bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global”. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan para pengusaha dan pebisnis China untuk membahas prospek investasi China di Indonesia.[13]

Setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah menyatakan, “China harus menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk ASEAN dalam memelihara arsitektur regional yang terbuka dan inklusif. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik.”[14] Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dukungan China akan dibutuhkan untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Indo-Pacific Forum yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2023.[15]

Meskipun AS berusaha keras untuk mendapatkan kembali pengaruhnya yang hilang di kawasan ini, ini akan menjadi tugas yang berat, karena China adalah mitra dagang terbesar ASEAN, dan sebaliknya. Perdagangan mereka mencapai US$975 miliar.[16] China juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar keempat di ASEAN. Masih segar dalam ingatan kita tentang penarikan diri AS dari pakta-pakta perdagangan penting seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Meskipun Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) telah diluncurkan oleh pemerintahan Biden untuk mengatasi anomali ini, hanya ada sedikit kejelasan tentang akses pasar seperti apa yang akan didapatkan oleh negara-negara Asia dan seberapa besar manfaatnya bagi negara-negara ASEAN. Jika AS harus mengembalikan pengaruhnya yang hilang di wilayah ini, maka yang diperlukan adalah memperkenalkan inisiatif kebijakan yang benar-benar akan menguntungkan wilayah ini dan tidak hanya muncul sebagai mekanisme untuk menahan kebangkitan China.

 

Kekhawatiran ASEAN

Proses penyelesaian COC, seperti yang dikatakan oleh banyak orang, telah berjalan sangat membosankan dan lambat, tetapi pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta bulan lalu, ASEAN dan Republik Rakyat China telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi COC di Laut China Selatan.[17] Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempercepat proses negosiasi. Pedoman ini diadopsi dalam pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi. Meskipun rincian pedoman ini belum dipublikasikan, pada dasarnya hal ini merupakan penyelesaian dari pembacaan draf kedua COC. Namun, ada kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat mengakibatkan perlambatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian COC, yang menurut negara-negara anggota ASEAN, mungkin merupakan satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan konflik ini di masa depan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkalan Ream dan pangkalan yang dialokasikan untuk AS di bawah EDCA berada di dekat perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak negara-negara Asia Tenggara lainnya, apakah perkembangan ini merupakan sinyal potensi konflik di Laut China Selatan dalam waktu dekat. Jika situasi konflik muncul, selain berdampak pada keamanan regional, bagaimana hukum maritim dapat ditegakkan? Apalagi mengingat bahwa AS bukan penandatangan UNCLOS dan China selalu menentang hukum internasional dan menafsirkannya sesuai dengan tindakan dan kebutuhannya sendiri. Hal ini saat ini menjadi perhatian ASEAN. Terkadang, ASEAN yang tidak mengambil sikap tegas terhadap isu-isu seperti persaingan kekuatan besar dianggap sebagai blok yang terpecah belah, tetapi faktanya tetap bahwa memilih jalan tengah dalam situasi seperti ini membantu menjaga ketenangan regional dan menuai manfaat.

[1]Jonathan Stromseth. The testing ground: China’s rising influence in Southeast Asia and regional responses. Brookings. November 2019. https://www.brookings.edu/articles/the-testing-ground-chinas-rising-influence-in-southeast-asia-and-regional-responses/

[2] The Guardian. Philippines accuses China of water cannon attack in Spratly Islands. 6 Agustus 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/06/philippines-accuses-china-of-water-cannon-attack-in-spratly-islands

[3]Joshua Kurlantzick. The U.S. Is Losing Ground to China in Southeast Asia. Council on Foreign Relations. 8 Juni 2023. https://www.cfr.org/article/us-losing-ground-china-southeast-asia

[4] John Pollock. Is China building a military base in Cambodia?. Chattam House. 28 Juli 2023. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2023-08/china-building-military-base-cambodia

[5] Ibid.

[6] Devesh Kumar, China’s new military base in Cambodia threaterns India’s maritime security-Here’s why. MINT. 5 Agustus 2023. https://www.livemint.com/news/world/chinas-new-military-base-in-cambodia-threatens-indias-maritime-security-heres-why-11691234289762.html

[7] Ibid

[8] Charle Edel. Hiding in Plain Sight: Chinese Expansion in Southeast Asia. War on The Rocks. 9 Mei 20219. https://warontherocks.com/2019/05/hiding-in-plain-sight-chinese-expansion-in-southeast-asia/

[9]Kang Sothear. Chinese firm to promote Siem Reap Angkor International Airport. Khmer Times. 8 Maret 2023. https://www.khmertimeskh.com/501251138/chinese-firm-to-promote-siem-reap-angkor-international-airport/#:~:text=The%20airport%20is%20licensed%20and,capital%20investment%20of%20%24880%20million.

[10] Felix K.Chang. US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Revived. Foreign Policy Research Institute. 14 Juni 2023. https://www.fpri.org/article/2023/06/us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement-revived/

[11] Ibid.

[12] Kementerian Luar Negeri RI. President Jokowi Begins Working Visit to China. 27 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/5022/berita/president-jokowi-begins-working-visit-to-china#:~:text=Jakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20In%20a%20bid,departed%20to%20PRC%20from%20Halim

[13] Ibid.

[14] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

[15] Ibid.

[16] Op.Cit.

[17] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

 

US-Japan-South-Korea-trilateral-1280x720

Tantangan China terhadap trilateral AS-Jepang-Korea Selatan

, , , , 0

Akankah Camp David mendefinisikan kembali Keamanan Asia Timur Laut? Hal ini tentu saja merangkum momen definitif dalam lanskap strategis Asia Timur Laut. Akan tetapi, pertanyaan kuncinya tetap ada: Seberapa besar konsekuensi yang akan dihasilkan oleh Trilateral Amerika Serikat (AS)-Jepang-Korea Selatan dalam menegakkan tatanan regional berbasis aturan, dan memenangkan ‘persaingan antara negara demokrasi dan negara otokrasi’ yang dicanangkan Presiden Biden?

Sementara Beijing menjungkirbalikkan tatanan regional yang dipimpin AS di Asia Timur dan penyelarasan China-Rusia-Korea Utara mulai terbentuk, Washington pada tanggal 18 Agustus 2023 telah berhasil menunjukkan tekadnya yang kuat untuk mempertahankan keunggulan strategis yang menguntungkan dengan membuat jaringan aliansi Asianya menjadi lebih efektif. Keinginan Washington untuk kerja sama keamanan trilateral yang kuat dapat ditelusuri kembali ke Klausul Korea Nixon-Sato tahun 1969.[1] Ketika AS-Jepang-Korea Selatan melembagakan Trilateral mereka di seluruh tingkat kepemimpinan termasuk membentuk Dialog Indo-Pasifik, keberhasilannya akan bergantung pada membuatnya lebih tangguh terhadap politik dalam negeri, khususnya ingatan sejarah yang belum terselesaikan dan politik persepsi di antara dua sekutu utama Washington di Asia Timur.

Sementara dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional (NSS) Jepang tahun 2022[2] mengidentifikasi Seoul sebagai ‘negara tetangga yang sangat penting’ dalam kaitannya dengan keamanan regional, NSS Korea Selatan tahun 2023[3] menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan kerja sama dengan Tokyo dalam masalah regional dan global. NSS ini berargumen tentang ‘normalisasi hubungan Korea-Jepang’ dan lebih lanjut mempercepat momentum di bidang ekonomi dan keamanan.

Dengan pergantian kepemimpinan di Korea Selatan, diplomasi tingkat tinggi sedang berlangsung antara Tokyo dan Seoul. Mereka telah sepenuhnya memulihkan pembagian intelijen militer di bawah Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA)[4] dan perang dagang mendingin ditandai dengan Jepang yang mengembalikan Korea Selatan ke dalam daftar negara tujuan ekspor pilihannya, dan memajukan dialog kebijakan tentang kontrol ekspor. Namun demikian, konstituen politik domestik, terutama kubu progresif[5] di Korea Selatan tetap skeptis[6] terhadap Jepang. Demikian pula, menyeimbangkan politik faksional di dalam Partai Demokratik Liberal Jepang, terutama kelompok konservatif, dapat menjadi tantangan bagi upaya Perddana Menter (PM) Kishida.[7]

Sementara itu, Trilateral AS-Jepang-Korea Selatan tentu saja menyentuh perasaan Beijing dengan rujukannya pada Taiwan dalam Pernyataan Semangat Camp David. [8] Hal ini terbukti dari kritik China, [9]di mana Washington dituduh memicu mentalitas Perang Dingin dengan kelompok-kelompok termasuk AUKUS, AS-Jepang-Korea Selatan dan QUAD sementara China diproyeksikan mengejar solidaritas dan integrasi ekonomi dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Sementara Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat pada Oktober 2022[10] memetakan Beijing sebagai ‘satu-satunya pesaing yang memiliki niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan, semakin memiliki kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk memajukan tujuan tersebut’, NSS Jepang pada Desember 2022 mengidentifikasi China sebagai ‘tantangan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang paling besar’ bagi Tokyo.

Desain strategis Jepang dalam menolak munculnya tatanan yang berpusat pada China tertanam kuat pada aliansi pasca-perang dengan AS. NSS Jepang lebih lanjut memperkuatnya dengan ‘jaringan berlapis-lapis’ di antara sekutu dan negara-negara yang berpikiran sama termasuk Australia, India, Korea Selatan, Eropa, ASEAN, NATO di satu sisi, dan memanfaatkan kerangka trilateral seperti AS-Jepang-Korea Selatan dan AS-Jepang-Australia di sisi lain.

PM Kishida telah secara efektif merancang narasi ‘Ukraina hari ini bisa menjadi Asia Timur besok’[11] (dengan mengacu pada titik nyala seperti Taiwan dan Laut China Selatan dan Timur) dan berhasil menyatukan dua ruang keamanan Eropa dan Indo-Pasifik. Ketika Jepang berada di garis depan keamanan Asia Timur, Jepang telah memperbarui kemampuan serangan balik NSS-nya,[12] menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB, dan mengarusutamakan keamanan ekonomi. Karakter Tokyo yang berkembang sebagai aktor strategis akan sangat menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

Meskipun NSS 2023 Korea Selatan mengidentifikasi Korea Utara sebagai prioritas keamanan utamanya, perdebatan domestik tentang China lebih bernuansa. Ketika Seoul mendefinisikan ambisinya untuk menjadi Negara Penting Global, tujuannya selaras dengan Washington karena ‘berkomitmen untuk bergandengan tangan dengan komunitas internasional untuk menjaga nilai-nilai universal, seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, dan untuk menegakkan tatanan internasional berdasarkan aturan dan prinsip.

NSS Presiden Yoon Suk Yeol berargumen untuk membina ‘hubungan yang lebih sehat dan dewasa yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan timbal balik’ dengan Beijing, dan menganjurkan bahwa penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) adalah masalah kedaulatan keamanan. Presiden Yoon telah menolak[13] untuk mewarisi ‘Tiga Tidak’ yang dinegosiasikan Beijing pada tahun 2017 dengan pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya, yang meliputi (a) Tidak ada sistem THAAD tambahan (b) Tidak ada partisipasi dalam jaringan pertahanan rudal Amerika, dan (c) Tidak ada aliansi militer trilateral dengan Washington dan Tokyo. Trilateral terbaru ini melemahkan pengaturan Tiga Negara.

Sementara pemerintahan Yoon mengakui vitalitas Beijing dalam mengatasi tantangan nuklir Korea Utara serta ketergantungan ekonomi, Seoul tidak diragukan lagi sedang menggandakan aliansinya dengan Washington di satu sisi dan meninjau kembali kebijakan Jepang di sisi lain. Paksaan ekonomi Beijing terhadap Seoul telah mendorong Presiden Yoon untuk lebih dekat dengan Washington dan Tokyo.[14] Ketidaksukaan China terhadap Korea Selatan meningkat dari 37 persen pada tahun 2015 menjadi 77 persen pada tahun 2023.[15] Korea Selatan telah memperkuat kerja sama militer trilateral dengan Washington dan Tokyo; misalnya, latihan pertahanan rudal angkatan laut bersama[16] yang menyatukan kapal perusak yang dilengkapi dengan sistem radar Aegis, yang diadakan untuk melawan ancaman rudal yang berasal dari Korea Utara, atau pertemuan trilateral antara para panglima militer di Hawaii pada bulan Juli.[17]

Karena penghilangan risiko rantai pasokan teknologi tinggi mendefinisikan kembali keseimbangan kekuatan, ketiganya telah bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), dan aliansi Chip4 yang didorong oleh AS sebagai ‘rantai pasokan semikonduktor yang demokratis’. Di Camp David, para pemimpin memetakan pentingnya Dialog Keamanan Ekonomi Trilateral, dan mengarusutamakan ketahanan rantai pasokan, terutama semikonduktor dan baterai, selain menekankan pada keamanan dan standar teknologi. Khususnya, Trilateral memprakarsai percontohan Sistem Peringatan Dini untuk memperdalam pembagian informasi dan koordinasi kebijakan tentang gangguan di masa depan pada rantai pasokan dan solusi kebijakan pencegahan terhadap pemaksaan ekonomi. Untuk mencegah penyedotan teknologi mutakhir secara ilegal, ketiga negara ini akan memulai pertukaran antara Pasukan Pemogokan Teknologi Pengganggu AS dan mitranya dari Jepang dan Korea Selatan untuk lebih meningkatkan pembagian informasi di seluruh lembaga penegak hukum.

Namun, menjaga stabilitas dalam rantai pasokan semikonduktor terbukti menjadi salah satu tantangan paling kompleks bagi para perencana kebijakan karena Washington dilaporkan[18] memperpanjang keringanan ekspor untuk pembuat chip Taiwan dan Korea untuk mencegah gangguan global. Perusahaan-perusahaan terkemuka termasuk Samsung Electronics, SK Hynix, dan TSMC melakukan lobi keras dengan Washington karena mereka memiliki pusat produksi utama di China. China menjadi tuan rumah bagi hampir 40 persen kapasitas produksi DRAM SK Hynix.[19] Rekayasa ulang ekosistem chip jauh dari China akan memakan waktu. Hampir sepertiga dari penjualan semikonduktor global berasal dari China. Negara ini melampaui Jepang dalam kapasitas pembuatan chip, setelah Korea Selatan dan Taiwan. Selain itu, meskipun China tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi Jepang dan Korea Selatan, dan bahkan Taiwan, China tetap menjadi sumber impor terbesar bagi AS.[20]

Sementara itu, Semenanjung Korea tetap menjadi teater yang diperebutkan oleh negara-negara besar, dan denuklirisasi sedang berlangsung sebagai salah satu tantangan yang paling menentukan dalam membentuk keamanan regional Timur Laut. Karena Pyongyang ‘menimbulkan ancaman besar’ terhadap Semenanjung Korea, Trilateral bertujuan untuk mengoperasionalkan pembagian data peringatan rudal di Pyongyang secara real-time, bahkan ketika mereka memperdalam kerja sama pertahanan rudal balistik untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara itu, mereka telah melakukan uji coba peringatan pertahanan rudal balistik maritim pada bulan Agustus untuk berbagi data peringatan rudal secara real-time. Selain itu, keamanan siber juga menjadi pusat perhatian dalam diskusi kebijakan, dan Trilateral telah membentuk kelompok kerja untuk mengatasi ancaman siber Korea Utara.

Sementara kepentingan geopolitik dan geo-ekonomi yang saling bersaing menentukan pilihan strategis para pemangku kepentingan utama dalam lanskap keamanan Asia Timur Laut, masa depan Trilateral akan bergantung pada dua faktor: Pertama, pemilihan umum AS tahun depan dan bagaimana aliansi dipertimbangkan dalam percakapan keamanan nasional oleh para pesaing utama; dan kedua, akankah Tokyo dan Seoul berada dalam satu langkah meskipun ada variabel dalam negeri, baik itu masalah sejarah masa perang yang emosional atau kehebohan atas pelepasan perairan Fukushima.

[1] Victor Cha , Christopher B. Johnstone , Ellen Kim , & Nicholas Szechenyi. Thr CSMP David U.S.-Japan-Korea Trilateral Summit: An Exchange among CSIS Japan and Korea Chairs. CSIS. 23 Agustus 2023. https://www.csis.org/analysis/camp-david-us-japan-korea-trilateral-summit-exchange-among-csis-japan-and-korea-chairs#:~:text=The%20historic%20summit%20at%20Camp,cooperation%20among%20the%20three%20allies.

[2] National Security Strategy of Japan, Desember 2012. https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-e.pdf

[3] Office of National Security. The Yoon Suk Yeol Administration’s National Security Strategy. June 2023. https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20230621040037933.pdf&rs=/viewer/result/202309

[4] The Japan Times. South Korea restores intelligence-sharing pact with Japan. 21 Maret 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/21/national/gsomia-south-korea-japan-restored/#:~:text=South%20Korea%20informed%20Japan%20on,Military%20Information%20Agreement%2C%20or%20GSOMIA.

[5] Kang Jae-eun. DP says trilateral summit at Camp David beneficial only to U.S. and Japan. Yonhap News Agency. 21 Agustus 2023. https://en.yna.co.kr/view/AEN20230821004900315?section=national/politics

[6]Michael J.Green. A new chapter in US-Japan-South Korea trilateral ties. United States Studies Centre. 16 Agustus 2023. https://www.ussc.edu.au/ussc-insights-a-new-chapter-in-us-japan-south-korea-trilateral-ties

[7]Tomoyuki Tachikawa. Focus: Japan conservatives may impede ties with S.Koreae despite PM’s visit. Kyodo News. 7 Mei 2023. https://english.kyodonews.net/news/2023/05/1626faed65f8-focus-japan-conservatives-may-impede-ties-with-s-korea-despite-pms-visit.html

[8] The White House. The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States. 18 Agustus 2023. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/#:~:text=Today%2C%20we%20declare%20that%20a,now%20and%20in%20the%20future.

[9]Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Foreign Ministry Spokeperson Wang Wenbin’s Reguler Press Conference on August 21, 2023. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202308/t20230821_11129753.html

[10]The White House. National Security Strategy October 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

[11]Euro News. Úkraine today could be Eas Asia tomorrow,’warns Japan’s foreign minister at G7 meeting. 18 April 2023.  https://www.euronews.com/2023/04/18/ukraine-today-could-be-east-asia-tomorrow-warns-japans-foreign-minister-at-g7-meeting

[12] Titli Basu. Japan’s national security strategy is good news for Indo-Pacific. Hindustan Times. 9 Januari 2023. https://www.hindustantimes.com/opinion/japans-national-security-strategy-is-good-news-for-indopacific-101673274311420.html

[13]The New York Times. New South Korean President Tries to Make His Mark on Foreign Policy. 18 September 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/18/world/asia/south-korea-yoon-china-us.html

[14]Zack Cooper. Biden’s Asia Diplomacy is still incomplete. War on the Rocks. 23 Agustus 2023. https://warontherocks.com/2023/08/bidens-asia-diplomacy-is-still-incomplete/

[15] Laura Silver, Kat Devlin & Christine Huang. Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries. Pew Research Center. 6 Oktober 2020. https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/

[16] Reuters. US South Korea, Japan hold missile defence drill after North’s ICBM launch. 16 Juli 2023. https://www.reuters.com/world/us-south-korea-japan-hold-missile-defence-drill-after-norths-icbm-launch-2023-07-16/

[17]Idrees Ali. US, Japan, South Korea hold rare military meeritng as North Korea launches missile. Reuters. 12 Juli 2023. https://www.reuters.com/world/us-japan-skorea-hold-rare-military-meeting-nkorea-launches-missile-2023-07-12/

[18] Rintaro Tobita. U.S. to extend China chip export waivers for Taiwan, Korea chipmakers. Nikkei Asia. 24 Agustus 2023. https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/U.S.-to-extend-China-chip-export-waivers-for-Taiwan-Korea-chipmakers#:~:text=RINTARO%20TOBITA%2C%20Nikkei%20staff%20writer,multiple%20industry%20sources%20told%20Nikkei.

[19] Sam Kim. South Korea’s Dominance in memory Chips Poised to Increase as US Squeezes China. Bloomberg. 21 April 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-21/south-korea-s-dominance-in-memory-chips-poised-to-increase-as-us-squeezes-china

[20] Library of Congress. U.S. Trade with China: Selected Resources. https://guides.loc.gov/us-trade-with-china

south-china-sea-2017-mts

Sepuluh garis putus-putus China: Menguraikan sengketa di Laut China Selatan

, , , , , 0

Awal bulan ini, China meluncurkan peta standar 2023 dengan sepuluh garis putus-putus – sebuah versi terbaru dari sembilan garis putus-putus yang digunakan untuk membuat klaim teritorial di Laut China Selatan (LCS).[1] Langkah ini memicu kemarahan di antara negara-negara tetangga China, yang melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi klaim kedaulatan Beijing atas sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Sembilan garis putus-putus tersebut telah mencakup lebih dari 90 persen dari ZEE, tetapi edisi baru ini menampilkan garis putus-putus tambahan yang terletak di sebelah timur Taiwan, yang tampaknya memperluas klaim teritorial China di wilayah tersebut.

Strategi ekspansionis Beijing di Asia maritim membuat para pengamat internasional khawatir. Mungkinkah petualangan LCS China menandakan rencana permainan yang sama di Samudra Hindia bagian timur? Akankah konsolidasi militer Beijing di Asia Tenggara memperburuk ketidakseimbangan kekuatan antara China dan  Amerika Serikat di Asia?

 

Titik nyala konflik

Untuk memahami motivasi yang mendorong strategi LCS China, perlu untuk memeriksa ruang lingkup klaim teritorial Beijing di kawasan ini. Klaim kedaulatan China bersifat luas dan mencakup seluruh wilayah laut, pulau-pulau, dan fitur-fitur laut yang berada di dalam sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan. Yang terpenting, Beijing bersedia menggunakan kekuatan untuk menegakkan klaimnya atas perairan yang diklaimnya. Selama bertahun-tahun, China telah membangun dan secara progresif memiliterisasi pulau-pulau buatan di LCS.[2] China kini menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan bagi Pasukan Penjaga Pantai China dan operasi milisi di wilayah tersebut, yang secara teratur mengganggu kapal-kapal penangkap ikan dan kapal-kapal penjaga pantai dari negara-negara penggugat lainnya. Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Filipina, yang zona ekonomi eksklusifnya tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim oleh China, semuanya telah menjadi sasaran taktik kekuatan militer China.

 

Penting untuk diketahui bahwa sembilan garis putus-putus tidak memiliki keabsahan dalam hukum maritim. Sebuah pengadilan arbitrase pada bulan Juli 2016 memutuskan bahwa klaim China atas hak-hak bersejarah di dalam sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum.[3] Beijing, seperti yang sudah diduga, menolak keputusan tersebut, dan menyebutnya tidak berdasar dan sangat berat sebelah. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah menggandakan klaim teritorialnya di LCS, mengirimkan lebih banyak milisi dan kapal penjaga pantai ke wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk di perairan lepas pantai Filipina, tempat kapal-kapal China melakukan tindakan provokasi. Pada Agustus 2023, ketegangan antara China dan Filipina memuncak ketika kapal Pasukan Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke arah misi pengiriman pasokan Filipina di Kepulauan Spratly[4].

 

Konflik AS-China

Hubungan yang tegang antara China dan Amerika Serikat (AS) memperparah perselisihan atas wilayah maritim. AS bukanlah pihak yang terlibat dalam sengketa teritorial di LCS, tetapi AS lebih berpihak pada negara-negara Asia Tenggara, yang sebagian besar merupakan sekutu AS. Secara resmi, Washington menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk “menjaga perdamaian dan stabilitas, serta menjunjung tinggi kebebasan laut dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional.” Akan tetapi, pada Juli 2020, AS memperbarui posisinya di LCS, dengan menyatakan bahwa pihaknya menganggap klaim China atas sumber daya lepas pantai dan kampanye penindasan dan pelecehannya sepenuhnya melanggar hukum.[5] Kapal-kapal perang AS sejak saat itu telah meningkatkan kewaspadaan di LCS, secara teratur membantu angkatan laut dan penjaga pantai ASEAN untuk melawan agresi China di perairan yang disengketakan. Sementara itu, China memandang kehadiran militer AS di wilayah tersebut sebagai intervensi yang tidak diinginkan. Beijing menuduh bahwa ‘patroli kebebasan navigasi’ Angkatan Laut AS (FONOPS) melanggar kedaulatan China dan membahayakan perdamaian regional.

 

Wilayah udara yang diperebutkan

Meskipun mengkhawatirkan, sengketa teritorial di LCS memiliki dimensi lain yang mengganggu: Perebutan wilayah udara regional, yang, tidak seperti klaim atas wilayah darat dan laut yang cukup jelas, tidak jelas. Beijing tidak mengklaim langit di atas Laut China Selatan seperti halnya mengklaim ruang laut regional dan fitur laut. Meskipun China menolak kehadiran pesawat militer asing di Pasifik Barat, bahkan membangun Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di atas Laut China Timur,[6] China tidak membangun ADIZ di atas Laut China Selatan, mungkin karena zona udara eksklusi di wilayah udara yang sibuk sulit untuk ditegakkan.

 

Itu tidak berarti China memiliki postur yang jinak di langit di atas LCS. Jauh dari itu. Pesawat militer China sering membayangi dan mengganggu pesawat militer asing di wilayah udara di atas Taiwan. Pada Mei 2023, sebuah jet tempur J-16 China terbang sangat dekat dengan pesawat pengintai AS yang sedang melakukan operasi rutin di atas LCS.[7] “Tindakan agresif yang tidak perlu,” demikian Washington menyebutnya, terjadi beberapa bulan setelah sebuah jet tempur China hampir bertabrakan dengan pesawat terbang AS di atas LCS. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa insiden penguntitan pesawat militer China terhadap pesawat militer AS di atas Pasifik Barat. Jet-jet China juga telah mengganggu pesawat militer Australia di atas LCS. Meskipun demikian, China tampaknya menyadari bahaya pertemuan udara jarak dekat dan bahkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan AS yang menguraikan aturan perilaku untuk situasi udara dan maritim jarak dekat.[8] Beijing sangat berhati-hati untuk menghindari terulangnya insiden EP-3 pada tahun 2001 ketika sebuah pesawat pengintai AS bertabrakan dengan jet tempur China di atas LCS.[9]

 

Kontradiksi ASEAN

Beberapa orang mengatakan bahwa perselisihan ini tidak akan menjadi begitu rumit jika bukan karena ketidakkonsistenan sikap ASEAN terhadap China dan LCS.[10] Negara-negara anggota ASEAN yang berbeda memiliki posisi yang berbeda mengenai agresi maritim China dan militerisasi fitur-fitur kepulauan. Beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina, dengan keras menentang pembangunan pulau dan sikap tegas China; negara lain, seperti Kamboja dan Laos, tampak lebih mendukung Beijing. Hal ini tidak membantu ASEAN karena China memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan di Asia Tenggara. Meskipun memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap masing-masing negara – dengan beberapa negara lebih terikat padanya daripada yang lain – oposisi terhadap sikap China di Laut China Selatan di dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara cukup diredam. Selama bertahun-tahun, China dan ASEAN telah merundingkan code of conduct,[11] seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur “perilaku” dan memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, tetapi belum membuahkan hasil.

 

Bagi ASEAN, sengketa teritorial juga merupakan hambatan yang signifikan terhadap hubungan dengan China. Para pemimpin Asia Tenggara menyadari bahaya agresivitas maritim China, tetapi mereka juga menyadari bahwa kegagalan dalam menangani sengketa teritorial regional secara efektif dapat mempertanyakan kepemimpinan ASEAN. Penanganan ketegangan regional yang tidak bijaksana memang dapat memicu spiral konflik di kawasan ini. Banyak negara, kemudian, merasa terdorong untuk berjalan di atas tali yang ketat antara menghadapi China dan bekerja sama dengannya.

 

Bukan masalah bagi Quad tetapi juga tidak relevan

Secara sepintas, konflik LCS bukanlah masalah bagi Quad – sebuah kelompok multilateral yang terdiri dari India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Jepang, Australia, dan India mengetahui bahaya dari masuk ke dalam urusan yang tidak secara langsung menjadi urusan mereka. Akan tetapi, masing-masing mengakui pentingnya kawasan ini untuk perdagangan dan keseimbangan militer. Mitra Quad mengakui bahwa agresi China di kawasan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dalam situasi yang kritis. Jepang, khususnya, melihat dirinya sebagai pemangku kepentingan penting dalam urusan maritim Asia Tenggara.[12] Meskipun tidak memiliki klaim teritorial atau ZEE di Laut China Selatan, Tokyo memiliki kepentingan perdagangan yang signifikan di kawasan ini. Para pengambil keputusan Jepang khawatir akan meningkatnya risiko kontrol China atas jalur pelayaran utama di Pasifik Barat. Mereka juga gelisah dengan prospek China menginvasi Taiwan, mitra dan teman dekat Jepang. Australia juga, meskipun bersikap ambivalen dalam melakukan operasi militer di LCS, menganggap agresi maritim China meresahkan. Canberra telah berusaha untuk mendukung AS dalam operasi maritim regionalnya.

 

 

[1]Colin Clark. New Chinese 10-Dash map sparks furor across Indo-pacific: Vietnam, India, Philippines, Malaysia. Breaking Defense. 1 September 2023. https://breakingdefense.com/2023/09/new-chinese-10-dash-map-sparks-furor-across-indo-pacific-vietnam-india-philippines-malaysia/

[2] The Guardian. China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says. 21 Maret 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says

[3] Reuters. Tribunal says China has no historic title over South China Sea. 12 Juli 2016. https://www.reuters.com/article/southchinasea-ruling-idUSL8N19Y02S

[4]Dzirhan Mahadzir. China Coast Guard Blast Philippine Military Resupply with Water Cannons. USNI News.  https://news.usni.org/2023/08/07/video-china-coast-guard-blast-philippine-military-resupply-with-water-canons

[5]The Strait Times. Full text of US statement on the South China Sea and China’s response. 14 JUli 2020. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/what-they-said-full-text-of-us-statement-on-the-south-china-sea-and-chinas-response

[6] Michael Green, Kathleen Hicks. Zack Cooper, John Schaus & Jake Douglas. Counter-Coercion Series: East China Sea Air Defense Identification Zone. Asia Maritime Transparency Initiative. 13 Juni 2017. https://amti.csis.org/counter-co-east-china-sea-adiz/

[7] Elanor Watson. Chinese fighter jet harassed U.S. Air Force spy plane over South China Sea. CBS News. 31 Mei 2023. https://www.cbsnews.com/news/chinese-fighter-jet-harasses-u-s-air-force-spy-plane-over-south-china-sea/

[8] Mark J.Valencia. The US-China MOU on Air and Maritime Encounters. The Diplomat. 17 November 2014. https://thediplomat.com/2014/11/the-us-china-mou-on-air-and-maritime-encounters/

[9] Eric Donnelly. THE UNITED STATES-CHINA EP-3 INCIDENT : LEGALITY AND “REALPOLITIK:.  Journal of Conflict & Security Law Vol.9 No.1 Spring 2004. Hlm. 25-42

[10] Gurjith Singh. ASEAN:Congruity with contradiction. Gateway House: Indian Council on Global Relations. 17 November 2022. https://www.gatewayhouse.in/asean-congruity-with-contradiction/

[11] Stratfor. Amid ASEAN’S Inaction, the Block’s Members Look to External Partners for Security. https://worldview.stratfor.com/article/amid-aseans-inaction-blocks-members-look-external-partners-security

[12] Harada Yu. Evaluating Japan’s South China Sea Policy. Contemporary Southeast Asia Vol.45, No.1 (April 2023). Hlm 30-54.

f2820c0e-86be-4dc2-84aa-1a7f93ceb6d2_45b81407

Dilema geopolitik Thailand: Menyelaraskan diri dengan China sembari menghormati hubungan dengan AS

, , , , , 0

Ketika Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai mengambil peran sebagai Perdana Menteri Thailand ke-30, fokus utamanya, seperti yang diungkapkan dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 11 September,[1] berpusat pada pemulihan ekonomi negara. Sementara Srettha segera mengarahkan perhatiannya pada kebangkitan ekonomi, dia juga harus tetap memperhatikan dinamika keamanan yang berkembang di kawasan ini. Kebijakan luar negeri Thailand sedang menavigasi arus kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan dinamika di kawasan ini, terutama dalam hubungannya dengan China dan lanskap keamanan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Thailand, negara yang dinamis dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, telah lama mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan bernuansa terhadap China. Hubungan ini telah berkembang, mencerminkan dinamika kompleks politik regional, ekonomi, dan masalah keamanan. Keterlibatan mendalam Thailand dengan China terutama menyangkut pertimbangan ekonomi, mengingat China adalah mitra dagang paling signifikan bagi Bangkok. Pada tahun 2022, China muncul sebagai tujuan utama Thailand untuk produk pertanian, dengan total perdagangan pertanian antara kedua negara mencapai 13,1 miliar dolar AS. Ekspor Thailand ke China mencapai US$10,3 miliar, mencerminkan pertumbuhan penting sebesar 3,1 persen dari tahun sebelumnya.[2]

China memberikan peluang besar dalam hal kesempatan kerja, prospek bisnis, dan investasi. Pada paruh pertama tahun 2023, China muncul sebagai investor asing terkemuka di Thailand, dengan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk berbagai proyek.[3] Singapura dan Jepang menyusul di belakangnya dengan investasi masing-masing sebesar US$1,6 miliar dan US$1 miliar.[4] Namun demikian, ada beberapa ganjalan dalam hubungan bilateral, yang berasal dari tertundanya kemajuan dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi, tantangan dalam kesepakatan kapal selam, dan dampak pariwisata.

Kedua belah pihak menyelesaikan sebagian besar perbedaan mereka di sela-sela pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2022. Mereka secara kolaboratif menandatangani beberapa perjanjian, termasuk Rencana Aksi Bersama yang menguraikan Kerja Sama Strategis China-Thailand untuk tahun 2022-2026.[5] Thailand-China juga memprakarsai Rencana Kerja Sama untuk mempromosikan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Perjanjian-perjanjian ini akan membantu mempercepat pengembangan jalur kereta api Thailand-Laos-China, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2027-2028. Selain itu, kedua negara juga menandatangani dokumen kerja sama yang mencakup berbagai aspek ekonomi, perdagangan, investasi, e-commerce, dan inovasi ilmiah dan teknologi.

 

Latihan militer bersama China-Thailand

Di bidang kerja sama militer, kedua negara menyetujui serangkaian latihan bersama untuk memperkuat kemampuan militer, angkatan laut, dan angkatan udara mereka. Ini termasuk Falcon Strike 2023, sebuah latihan tempur udara yang diadakan pada bulan Juli 2023; dan Assault 2023, atau Joint Strike 2023, yang melibatkan latihan militer anti-teroris yang berlangsung selama 21 hari. Pada bulan September, latihan angkatan laut bersama China-Thailand Blue Strike-2023 berlangsung, yang menjadi semakin penting karena pejabat Thailand menyetujui penggunaan mesin CHD620 buatan China untuk kapal selam kelas S26T Yuan.[6] Keputusan kontroversial ini telah menunda pembelian kapal selam, dan latihan angkatan laut bersama itu berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang kemampuan kapal selam China. Kapal selam yang telah selesai dibangun dapat dikirim dalam waktu 40 bulan. Akan tetapi, rinciannya, seperti jaminan yang lebih lama dari biasanya dari China Shipbuilding and Offshore International Co. Ltd. dan dukungan pemeliharaan mesin, harus diselesaikan. Keputusan mengenai kapal kedua dan ketiga mungkin akan memakan waktu cukup lama.

Latihan-latihan ini, yang dilakukan di tengah-tengah ketegangan regional, khususnya di Laut China Selatan, telah dilakukan secara diam-diam karena perselisihan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap hubungan Amerika Serikat (AS)-China. Meskipun latihan-latihan ini menggarisbawahi komitmen Thailand terhadap keamanan regional dan keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan China, latihan-latihan ini juga mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan ini. Mengenai skala dan ruang lingkup, beberapa analis menunjukkan bahwa latihan bersama China di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dibandingkan dengan latihan yang dilakukan oleh AS, seperti Cobra Gold, yang biasanya melibatkan banyak negara dan pasukan atau penerbangan. Namun, China sedang bergerak menuju pencapaian kegiatan multilateral di Asia Tenggara.

Latihan Perdamaian dan Persahabatan 2023, yang saat ini dijadwalkan pada bulan November, akan melibatkan personel militer dari China, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam – sebuah kelompok yang lebih besar untuk pertama kalinya. Latihan bersama ini bertujuan untuk melawan dampak buruk dari “konsep keamanan blok zero-sum game” terhadap keamanan Asia-Pasifik,[7] terutama sehubungan dengan kegiatan pengeboran AS di kawasan Asia-Pasifik dan perjanjian Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) baru-baru ini, yang mengharuskan AS untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia,[8] yang telah menimbulkan kekhawatiran dari China. Selain itu, AS melakukan latihan militer gabungan terbesar yang pernah ada dengan Korea Selatan di semenanjung Korea dan dengan Filipina pada bulan Maret dan April yang menyebabkan kekhawatiran China.

 

Latihan AS-Thailand

Thailand mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan AS melalui berbagai latihan, termasuk latihan Cobra Gold yang terkenal. Selain itu, keterlibatan mitra abadi perdana yang melibatkan unit Angkatan Udara dari AS dan Thailand akan dimulai pada 11 September.[9] Keterlibatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas di antara Angkatan Udara Thailand, Garda Nasional Udara Washington, dan Garda Nasional Udara Oregon sekaligus memperkuat hubungan pertahanan dan Program Kemitraan Negara antara kedua negara.

Permintaan Thailand untuk membeli delapan pesawat tempur F-35A Lightning II dari AS merupakan indikator signifikan dari kekuatan aliansi ini.[10] Namun, persetujuan untuk permintaan ini tidak pasti karena kekhawatiran tentang potensi akses militer China ke teknologi canggih. AS, sebagai sekutu perjanjian Thailand, mengamati dengan cermat interaksi Thailand dengan China, memastikan bahwa mereka tidak membahayakan keamanan atau melanggar ketentuan aliansi mereka.

Kedua negara baru-baru ini menyambut baik dimulainya kembali Pertemuan Dewan Bersama TIFA[11] setelah pandemi COVID-19 dan menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi mereka. Mereka juga menyoroti kolaborasi mereka dalam inisiatif multilateral seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity – IPEF) dan forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC).

 

Pertimbangan arsitektur kebijakan luar negeri

Menavigasi keseimbangan yang rumit antara hubungannya dengan AS dan China di tengah persaingan geopolitik global yang sedang berlangsung menghadirkan tantangan kebijakan yang signifikan bagi pemerintahan Thailand yang baru saja terbentuk. Thailand harus memanfaatkan kemahiran diplomatik dan pandangan strategis untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mendorong stabilitas regional dalam lanskap geopolitik yang terus berubah. Thailand harus membina persahabatan yang bermartabat dan saling menghormati dengan negara-negara yang memiliki pengaruh global yang berbeda-beda. Konteks global yang terus berkembang tidak lagi membatasi Thailand pada peran pasif dalam interaksi internasional.

Namun, untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, Thailand mendiversifikasi mitra ekonominya meskipun ada peluang signifikan yang ditawarkan oleh China. Bekerja sama dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Rusia dapat memberikan jalur pertumbuhan ekonomi dan investasi alternatif. Partisipasi aktif Thailand dalam blok regional, khususnya ASEAN, sangatlah penting. Upaya-upaya kolaboratif di dalam ASEAN menawarkan sebuah front persatuan dalam mengatasi tantangan dan perselisihan regional, termasuk yang terkait dengan Laut China Selatan. Meskipun Thailand tidak menganggap dirinya sebagai pemangku kepentingan dalam perdebatan mengenai Laut China Selatan, Laut China Timur, atau hubungan China-Taiwan, pendekatan proaktifnya terhadap diplomasi regional dapat menggarisbawahi komitmennya terhadap stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Namun, dinamika yang berkembang di Asia Tenggara dan arena global yang lebih luas akan terus membentuk pendekatan Thailand terhadap China, menjadikannya sebagai pemain penting dalam geopolitik yang kompleks di kawasan ini. Seiring dengan perkembangan dunia, komunitas internasional akan mengamati dengan seksama kebijakan luar negeri Thailand terhadap China.

[1] AP. Thailangs’S new Prime Minister tells Parliament his government will urgently tackles economic woes. 11 September 2023. https://www.thehindu.com/news/international/thailands-new-prime-minister-tells-parliament-his-government-will-urgently-tackle-economic-woes/article67294885.ece

[2] Global Times. China and Thailand jointly commit to safeguarding regional and international peace and stability. 3 Juli 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202307/1293599.shtml

[3] Jitsiree Thongnoi. Thailand’s confusing election was a win for China. The China Project. 6 September 2023. https://thechinaproject.com/2023/09/06/thailands-confusing-election-was-a-win-for-china/

[4] Ibid

[5]Wang Cong, Zhang Han & Chen Qingqing. China, Thailand vow to build a community with a shared future, ‘marking high-level strategic trust, great cooperation potential’ Global Times. 19 November 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279925.shtml

[6] Liu Xuanzun. China, Thailand hold joint naval drill, promote military cooperation. The Global Times. 3 September 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202309/1297487.shtml

[7] Guo Yundan. Development of Peace and Friendship military exercise series conducive to regional peace and stability. China Military Online. 30 Mei 2023. http://eng.chinamil.com.cn/OPINIONS_209196/Opinions_209197/16227444.html

[8] Natasha Li. Are US military drills in Asia-Pacific a veiled attempt to curb Chinese power?. France 24. 14 Maret 2023. https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230314-are-us-military-drills-in-asia-pacific-a-veiled-attempt-to-curb-chinese-power

[9] Lt.Col.Alyson Teeter. US. Thailand Air Forces to conduct first ever Enduring Patners Engagement. Air Guard. 7 September 2023. https://www.ang.af.mil/Media/Article-Display/Article/3518513/us-thailand-air-forces-to-conduct-first-ever-enduring-partners-engagement/#:~:text=US%2C%20Thailand%20Air%20Forces%20to%20conduct%20first%20ever%20Enduring%20Partners%20Engagement,-Published%20Sept.&text=Units%20from%20the%20United%20States,Thai%20Air%20Force%20Base%2C%20Thailand.

[10] Ian Storey. Whyis the U.S.-Thai Alliance Treading Water?. Fulcrum. 3 April 2023. https://fulcrum.sg/why-is-the-u-s-thai-alliance-treading-water/

[11]American Journal of Transportation. US and Thailand hold trade and Investment Framework Agreement Joint Council Meeting. 7 September 2023.  https://www.ajot.com/news/us-and-thailand-hold-trade-and-investment-framework-agreement-joint-council-meeting

WASHINGTON, DC - JUNE 13: U.S. President Joe Biden and Secretary of State Antony Blinken share a moment during a Chiefs of Mission reception at the East Room of the White House on June 13, 2023 in Washington, DC. President Biden hosted the event to honor U.S. ambassadors and charge d’affaires for their work on behalf of the U.S. around the world. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken Dikonfirmasi akan Kunjungi Tiongkok

, , , , , , 0

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, akan mengunjungi Tiongkok minggu ini, dalam kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu dan sebelumnya ditunda pada bulan Februari saat ketegangan antara kedua negara tersebut semakin meningkat.

Menurut Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu, Blinken akan menjadi pejabat pemerintahan Biden dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Tiongkok dalam kunjungan yang berlangsung dari tanggal 16 – 21 Juni dan juga akan mencakup kunjungan ke London.

 

 

AS tidak berharap banyak pada kunjungan kali ini 

Diplomat AS terkait lainnya menyatakan bahwa mereka menurunkan ekspektasi terkait kunjungan tersebut. “Kami tidak pergi ke Beijing dengan niat untuk mencapai terobosan atau perubahan dalam cara kita berurusan satu sama lain,” kata Daniel Kritenbrink, diplomat teratas Departemen Luar Negeri AS untuk Asia Timur.

“Kami pergi ke Beijing dengan pendekatan yang realistis, percaya diri, dan dengan keinginan tulus untuk mengelola persaingan kita dengan cara yang paling bertanggung jawab,” tambah Kritenbrink.

Koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih, Kurt Campbell juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada “tujuan utama” dari agenda AS, tetapi tidak bertujuan “untuk menghasilkan daftar panjang hasil yang diperoleh”.

Salah satu tujuan utama tersebut adalah meningkatkan komunikasi antar militer, yang telah menjadi area keprihatinan dalam waktu yang belakangan ini.

“Saya percaya Sekretaris Blinken akan dengan tegas mendorong pentingnya saluran komunikasi ini,” kata Campbell kepada para wartawan. “Ini adalah mengenai bagaimana militer yang dewasa dan kuat berinteraksi, dan taruhannya terlalu tinggi untuk menghindari saluran komunikasi yang kritis ini.” Pernyataan ini merujuk pada kontak militer yang mungkin bisa berbahaya bagi keamanan sekitar kawasan.

Pada hari Selasa, Blinken berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, dan menekankan “pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka untuk mengelola hubungan ini dengan tanggung jawab”, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.

 

 

Ketegangan hubungan kedua negara terus berlanjut

Blinken juga “menegaskan bahwa AS akan terus menggunakan diplomasi untuk mengangkat masalah yang menjadi kekhawatiran serta potensi kerja sama”, demikian pernyataan tersebut.

Di sisi lain, Tiongkok mengambil sikap yang lebih konfrontasional, dengan menyatakan bahwa Menlu China Qin telah memperingatkan bahwa hubungan antara kedua negara tersebut menghadapi “kesulitan dan tantangan baru” sejak awal tahun ini.

“Jelas siapa yang bertanggung jawab,”  kata Qin, seperti yang dikutip oleh kementerian luar negeri Tiongkok.

“Tiongkok selalu memandang dan mengelola hubungan Tiongkok-AS sesuai dengan prinsip saling menghormati, kehidupan bersama secara damai, dan kerja sama saling menguntungkan yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping,” tambahnya.

Ketegangan antara kedua negara tersebut yang meliputi perdagangan, spionase, kehadiran militer di Indo-Pasifik, perang di Ukraina, dan masa depan Taiwan yang berdaulat, terjadi pada bulan Februari, ketika Blinken menunda perjalanan yang direncanakan ke Tiongkok.

Penundaan tersebut terjadi akibat perselisihan mengenai balon mata-mata Tiongkok yang diduga melayang di atas daratan AS. Baru-baru ini, pejabat AS, termasuk Blinken, dengan enggan mengakui bahwa Tiongkok telah mengoperasikan fasilitas mata-mata di Kuba selama bertahun-tahun, yang ditingkatkan pada tahun 2019. Media AS sebelumnya telah melaporkan tentang pangkalan mata-mata tersebut.

Retorika tetap meningkat terkait Taiwan, dengan Biden pada tahun lalu beberapa kali mengatakan bahwa AS akan membela pulau tersebut, yang Beijing klaim sebagai wilayahnya sendiri, dalam hal adanya serangan dari daratan Tiongkok. AS telah mempertahankan kebijakan resmi “ambiguitas strategis” selama bertahun-tahun, di mana AS menyediakan dukungan militer penting kepada Taiwan, tetapi tidak secara eksplisit mengakui atau berjanji untuk datang membantu pulau tersebut dalam hal serangan dari Tiongkok.

Nimitz Participates In Dual Carrier Operations In The South China Sea

Washington Mengkalibrasi Ulang Strategi di Asia

, , , , , , 0

Para praktisi dan pengamat hubungan internasional telah lama menyatakan bahwa Asia adalah pusat baru geoekonomi global.[1] Apa yang menjadikan Asia sangat penting bagi dunia karena dua alasan sederhana. Pertama, Asia adalah rumah bagi lebih dari separuh populasi dunia, dan dua pertiga aktivitas ekonomi dunia berlangsung disini. Oleh karena itu, Asia adalah mesin pertumbuhan global. Kawasan ini juga menjadi tuan rumah bagi tujuh militer terbesar di dunia dalam bentangan geografisnya. Dengan demikian, Asia menjadi area kawasan yang diperebutkan pengaruhnya.[2]

Tidak seperti di Eropa, nasionalisme bukanlah hal yang tabu di Asia. Sebagian besar negara Asia telah memerdekakan diri terutama dalam tujuh dekade terakhir. Negara-negara di Asia sangat aspiratif dan sangat melindungi identitas mereka. Hasilnya adalah politik Asia menjadi dinamis dan bervariatif. Dengan demikian, selain geoekonomi, Asia juga merupakan teater geopolitik yang kritis. Salah satunya kebangkitan China semakin memperumit dinamika geopolitik ini.

Dengan adanya gejolak dalam geopolitik Asia baru-baru ini dampak dari kebangkitan China, membuat  Amerika Serikat (AS) mengkalibrasi ulang sistem aliansi dan hubungan  diplomasinya dan meningkatkan kemampuan terhadap sekutu regional dan negara mitra terpercayanya. Pada periode waktu yang lama, Beijing bungkam tentang ambisi kebangkitannya. Para pemimpin China secara implisit menjual gagasan kepada AS bahwa kebebasan politik akan menjadi konsekuensi alami dari reformasi ekonomi.[3] Yang mana hal ini merupakan impian bagi Washington untuk dapat menarik China mengikuti perkembangang ideologi demokrasi barat.

Pasca, jalinan komunikasi antara Nixon dan Mao pada tahun 1971, China diam-diam berpihak pada Washington untuk melawan Uni Soviet. Mantan negarawan China, Deng Xiaoping, tahu betul bahwa modal dan teknologi AS adalah solusi terbaik untuk transformasi ekonomi China. Dengan menjalin hubungan bersama Washington akan membawa jutaan rakyat China dari  garis kemiskinan ke kelas menengah. [4]

Dalam retrospeksi, strategi ini membuahkan hasil yang baik. Modal Barat dan reformasi domestik China serta kecerdasan manufaktur mengubah China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang fenomenal. Laju ekonomi China juga muncul sebagai peluang bagi aktor-aktor regional lainnya untuk mengembangkan ekonomi mereka. Institusi seperti ASEAN menjadi makmur di bawah manfaat kembar dari payung ekonomi China dan perlindungan keamanan AS. Keseimbangan pengaruh AS-China ini bertindak sebagai basis kemakmuran ekonomi regional.

Namun, seperti semua negara besar lainnya, Beijing sekarang berpikir bahwa waktunya telah tiba. China ingin mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan politik. Oleh karena itu, Washington mengkalibrasi ulang strategi Asia-nya dengan memperkuat jaringan pada sistem aliansinya dan mengembangkan kapabiltas kemampuan yang lebih besar kepada mitra regionalnya.

Pada tahun 1970-an, kekalahan Washington dalam Perang Vietnam mendorong banyak orang untuk mengusir AS dari Asia. Dimana, para praktisi menyatakan bahwa Perang Vietnam memaksa AS untuk mengubah strateginya di Asia dari onshore containment ke offshore balancing.[5] Sederhananya, Washington membuang gagasan intervensi langsung untuk mengejar pendekatan yang relatif lebih lepas tangan dalam mengamankan kepentingannya dan kepentingan sekutunya.

Proses offshore balancing di Kawasan Asia juga berarti bahwa jika ada konflik regional yang pecah dan mengancam posisi sekutu AS, Washington akan menggunakan kekuatan militernya dalam skenario seperti itu. [6]Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencegah satu kekuatan tunggal mendominasi Asia. Selama tidak ada satu kekuatan pun yang mengancam kepentingan AS atau sekutunya, AS dengan senang hati mengambil pendekatan yang cenderung lepas tangan.

Namun, kebangkitan China dan ambisi eksplisitnya untuk menggantikan tatanan Asia yang dipimpin AS telah meruntuhkan premis keseimbangan regional yang lama. Oleh karena itu, Washington mengkalibrasi ulang pandangan strategisnya di Asia dengan memfasilitasi kerja sama yang lebih besar di antara anggoota dalam sistem aliansinya dan memberdayakan sekutu dan mitra regionalnya dengan kemampuan yang lebih besar.

Beberapa pihak berpendapat bahwa ketegasan China menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap superioritas AS di Asia dan secara langsung berkaitan dengan persepsinya sebagai kekuatan yang berkuasa di kawasan ini.[7]  Namun, ketegasan Cina juga telah menyebabkan kekhawatiran akan pecahnya konflik, yang kemungkinan besar tidak disengaja, mengingat atmosfer regional yang penuh dengan rasa saling curiga.[8]

Dalam hal ini, AS berusaha untuk mengkalibrasi ulang sistem aliansi hub-and-spokes tradisionalnya untuk melengkapi strategi penyeimbangan lepas pantainya yang lebih besar.[9] Namun, logikanya tetap sama: mencegah Asia yang didominasi oleh China, dengan kata lain, mengejar Asia yang multipolar. Sentimen ini juga bergema di kalangan sekutu dan mitra Amerika di seluruh kawasan.[10]

Reorientasi Amerika di Asia mencakup dua komponen utama yakni Pertama, memperkuat jariangan hubungan sekutu dan mitranya  dengan memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar di antara mereka. Kedua, meningkatkan kemampuan teknologi dan militer sekutu dan mitra regional.

Reorientasi semacam itu membuat peran sekutu dan mitra regional menjadi lebih relevan, mendesentralisasikan pembagian beban, dan menawarkan jeda sementara dari perhatian Amerika yang tersita di tempat lain.[11] Oleh karena itu, AS memainkan peran di belakang layar dalam memperbaiki pagar antara Jepang dan Korea Selatan,[12] membina kerja sama yang lebih besar antara Australia dan Jepang,[13] dan mendorong India untuk lebih banyak bekerja sama dengan Jepang dan Australia pada tingkat bilateral dan minilateral.[14] Pengaturan Quad antara AS-Jepang-India-Australia adalah inisiatif lain untuk menciptakan pengaturan regional yang fleksibel di Asia, menstabilkan tatanan regional selama periode perubahan geopolitik yang mendalam.[15]

Sisi lain dari inisiatif semacam itu adalah kesediaan yang lebih besar dari sekutu dan mitra regional Amerika untuk memikul tanggung jawab atas keamanan dan stabilitas regional mereka sendiri. Sebagai contoh, pengaturan AUKUS – Washington dan London memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Canberra – menunjukkan adanya pelimpahan kemampuan yang lebih besar.[16] AUKUS juga menunjukkan keinginan yang lebih besar di kawasan ini untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanan regional. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut melihat lebih banyak perkembangan seperti itu dalam jangka menengah. Sebagai permulaan, kerja sama pertahanan yang berkembang antara New Delhi dan Washington lebih jauh menunjukkan lanskap Asia yang berubah.

[1]McKinsey & Company, Why the future is Asian, 24 Mei 2019,https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/why-the-future-is-asian

[2] Khanna, P. (2019). The future is Asian. Simon and Schuster.

[3] Fukuyama, F. (2006). The end of history and the last man. Simon and Schuster.

[4] Vogel, E. F. (2011). Deng Xiaoping and the transformation of China (Vol. 10). Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

[5]Michael J.Green & Jude Blanchette, Balance of Power in Southeast Asia, CSIS, 3 Januari 2023 https://www.csis.org/podcasts/asia-chessboard/balance-power-southeast-asia

[6]Stephen M.Walt, Strategy for Winning Cold Wars, Foreign Policy, 5 Mei 2020, https://foreignpolicy.com/2020/05/05/offshore-balancing-cold-war-china-us-grand-strategy/

[7] Kurt Campbell, The Biden Admnistration’s Indo-Pacific Strategy with Kurt Campbell, Center for a New America Security, 30 Maret 2023  https://www.youtube.com/watch?v=58Slr60lo1o

[8]Minxin Pei, China and the US risk accidental war over Taiwan, Nikkei Asia, 29 Oktober 2020, https://asia.nikkei.com/Opinion/China-and-the-US-risk-accidental-war-over-Taiwan

[9] National University of Singapore, ISAS Panel Discussion: “ The Ukraine War and its Geopolitical Implications for Asia”, 28 April 2023, https://www.isas.nus.edu.sg/highlights/isas-panel-discussion-the-ukraine-war-and-its-geopolitical-implications-for-asia/

[10] Yasuhiro Izumikawa; Network Connections and the Emergence of the Hub-and-Spokes Alliance System in East Asia. International Security 2020; 45 (2): 7–50

[11] Elbridge Colby & Oriana Skylar Mastro, Ukraine Is a Distraction From Taiwan, Wall Street Journal, 13 Februari 2022, https://www.wsj.com/articles/ukraine-is-a-distraction-from-taiwan-russia-china-nato-global-powers-military-invasion-jinping-biden-putin-europe-11644781247

[12] Steven Borowiec, Japan, South Korea, U.S. to tighten trade and defense ties, Asia Nikkei19 Mei 2023, https://asia.nikkei.com/Spotlight/G-7-in-Japan/Japan-South-Korea-U.S.-to-tighten-trade-and-defense-ties

[13] Japan Times, Japan and Australia committed to stronger ties to counter China, 26 Desemebr 2022, https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/26/national/japan-australia-ties/

[14]ANU National Security College, India Strategic direction with Dr C Raja Mohan, National Security Podcast, https://podcasts.apple.com/gb/podcast/indias-strategic-direction-with-dr-c-raja-mohan/id1395131021?i=1000583259987

[15] Rajiv Bhatia, The importance of Quad meeting amidst current geopolitical flux, Indian Express, 24 September 2021, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-importance-of-quad-meeting-amidst-current-geopolitical-flux-7528206/

[16] Stephen M.Walt, The AUKUS Dominoes Are Just Starting to Fall, Foreign Policy, 18 September 2021, https://foreignpolicy.com/2021/09/18/aukus-australia-united-states-submarines-china-really-means/

Load More