Menu

Timur Tengah

Pertumbuhan Ekonomi China dalam Bayang Konflik Iran

, , , , , , , 0

Dalam beberapa waktu terakhir, ekonomi China kembali menunjukkan kinerja yang relatif kuat di tengah ketidakpastian global. Data menunjukkan bahwa ekonomi China tumbuh sekitar 5 persen pada kuartal pertama 2026, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yakni 4,8 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspor yang tetap solid serta peningkatan produksi industri di sektor teknologi dan manufaktur. Secara sepintas, angka tersebut memberikan kesan bahwa China mampu mempertahankan stabilitas ekonominya meskipun dunia sedang menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran.

Namun, jika dilihat lebih dalam, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan yang stabil. Konflik Iran yang berkembang sejak awal 2026 telah menciptakan tekanan terhadap sistem ekonomi global, terutama melalui gangguan pada jalur distribusi energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Selat Hormuz sebagai salah satu jalur utama perdagangan minyak dunia berada dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga berdampak pada harga energi dan biaya produksi global. Dalam situasi seperti ini, negara yang sangat terintegrasi dalam ekonomi global, termasuk China, tidak dapat sepenuhnya terlepas dari dampaknya. Melalui pendekatan Hegemonic Stability Theory yang dikembangkan oleh Robert Gilpin, berpendapat bahwa stabilitas ekonomi global sangat bergantung pada keberadaan kekuatan dominan yang mampu menjaga keteraturan sistem internasional. Ketika kekuatan tersebut melemah atau ketika muncul pesaing baru, sistem global cenderung menjadi lebih tidak stabil. Dalam konteks saat ini, dunia tidak lagi berada dalam kondisi dominasi tunggal yang kuat, melainkan bergerak menuju sistem yang lebih terfragmentasi. Kondisi ini membuat konflik regional seperti yang terjadi di Iran memiliki dampak yang lebih luas dan sulit dikendalikan.

Maka dari, itu, konflik Iran tidak hanya menjadi persoalan kawasan, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem global. Ketika tidak ada kekuatan yang benar-benar mampu menjamin stabilitas jalur energi dan perdagangan internasional, maka gangguan yang terjadi akan dengan cepat menyebar ke berbagai negara. China sebagai salah satu aktor utama dalam perdagangan global, berada dalam posisi yang sangat terpapar terhadap dinamika tersebut. Pertumbuhan ekonomi China sebesar 5 persen pada awal 2026, dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jangka pendek dalam menjaga momentum, bukan sebagai indikator stabilitas jangka panjang. Hal ini terlihat dari masih lemahnya konsumsi domestik yang menjadi salah satu tantangan utama. Pertumbuhan penjualan ritel yang relatif rendah menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri belum sepenuhnya pulih, sehingga ekonomi China masih sangat bergantung pada sektor eksternal, terutama ekspor.

Ketergantungan ini menjadi titik penting dalam memahami kerentanan China terhadap konflik global. Ketika konflik Iran memicu ketidakpastian ekonomi dunia, permintaan terhadap produk ekspor berpotensi melemah. Selain itu, kenaikan harga energi akibat gangguan di Timur Tengah juga dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri. Kondisi ini secara langsung memengaruhi daya saing industri China di pasar global. Dalam situasi seperti ini, kekuatan ekonomi yang besar justru membawa konsekuensi berupa tingkat paparan yang lebih tinggi terhadap risiko eksternal. Lebih jauh lagi, situasi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur kekuasaan global membawa implikasi yang signifikan. Menurut Gilpin, perubahan distribusi kekuatan ekonomi sering kali diiringi oleh ketegangan dan ketidakstabilan. Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi besar terjadi bersamaan dengan perubahan peran Amerika Serikat dalam sistem global. Ketika keseimbangan ini belum sepenuhnya terbentuk, ruang bagi konflik menjadi lebih terbuka. Konflik Iran menjadi salah satu contoh bagaimana ketidakstabilan regional dapat berkembang menjadi tekanan global.

Di sisi lain, kemampuan China untuk tetap mencatat pertumbuhan di tengah kondisi tersebut menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang cukup kuat. Pemerintah China terus mendorong sektor industri dan teknologi sebagai penopang utama pertumbuhan. Namun, langkah ini belum sepenuhnya mengatasi masalah struktural yang ada, terutama dalam hal ketergantungan terhadap pasar global dan kebutuhan energi impor. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini mencerminkan perubahan dalam cara kekuatan ekonomi bekerja di era modern. Kekuatan tidak lagi hanya diukur dari besarnya pertumbuhan, tetapi dari kemampuan untuk bertahan dalam sistem global yang tidak stabil. China mungkin mampu mempertahankan pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan pertumbuhan tersebut sangat bergantung pada stabilitas sistem global yang berada di luar kendalinya.

Selain itu, konflik Iran juga memperlihatkan bahwa faktor geopolitik tetap memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Meskipun globalisasi telah menciptakan keterhubungan yang luas, konflik di satu wilayah tetap dapat memengaruhi negara lain secara signifikan. Dalam hal ini, China tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi domestik, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi China pada awal 2026 tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai indikator kekuatan yang solid. Dalam bayang konflik Iran, angka tersebut justru mencerminkan kondisi global yang sedang mengalami ketidakpastian. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dunia menjadi semakin rapuh ketika tidak ada kekuatan dominan yang mampu menjaga keteraturan sistem. Oleh karena itu, tantangan utama bagi China bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga menavigasi sistem global yang semakin tidak stabil dan penuh risiko.

Hezbollah fighters in Lebanon

Abraham Accords, Grand Strategy Iran dan Batas-Batas Stabilitas Timur Tengah: Implikasi bagi Indonesia

, , , , , , , , 0

Penulis: R.M. Wibawanto Nugroho Widodo Ph.D

Kawasan Timur Tengah saat ini paling tepat dipahami sebagai sebuah regional security complex—suatu sistem yang sangat terhubung, di mana keamanan satu negara tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait erat dengan dinamika negara lain. Ancaman jarang berhenti di batas teritorial; ia dengan cepat merambat dan membentuk pola interaksi yang kompleks di seluruh kawasan. Kompleks keamanan ini ditandai oleh beberapa ciri utama: rivalitas antarnegara yang terus berlangsung, keterlibatan kuat kekuatan besar eksternal, peran signifikan aktor non-negara, serta persilangan antara konflik identitas dan kepentingan geopolitik.

Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang paradoksal. Di satu sisi, kawasan ini relatif mampu menghindari perang besar langsung antarnegara utama dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain, stabilitas yang tercipta bersifat rapuh. Konflik tidak pernah benar-benar berakhir, melainkan terus berlanjut dalam bentuk perang proksi, eskalasi terbatas, dan kebuntuan diplomatik yang berulang. Dengan kata lain, kawasan ini hidup dalam kondisi fragile stability—cukup stabil untuk mencegah perang total, tetapi terlalu rapuh untuk menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks struktural seperti inilah Abraham Accords perlu dipahami. Kesepakatan ini bukanlah solusi komprehensif bagi konflik Israel–Palestina, melainkan bagian dari upaya strategis Amerika Serikat untuk merancang ulang tatanan kawasan melalui normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab. Fokus utamanya adalah pada kerja sama ekonomi, pertukaran teknologi, dan koordinasi keamanan. Namun, proses ini berjalan tanpa penyelesaian isu Palestina, yang sebelumnya menjadi fondasi utama solidaritas politik dunia Arab.

Tidak menjadikan isu Palestina sebagai prasyarat utama normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab di kawasan bukanlah hal yang kebetulan, melainkan cerminan pergeseran orientasi politik kawasan. Normalisasi kini tidak lagi bergantung pada solidaritas ideologis, tetapi pada kalkulasi kepentingan strategis. Bagi banyak negara Arab, khususnya di kawasan Teluk, ancaman yang dirasakan dari Iran dianggap lebih mendesak dibandingkan kebuntuan isu Palestina. Dalam kerangka ini, kerja sama dengan Israel—yang dulu hampir tidak terpikirkan—menjadi opsi yang rasional secara strategis.

Namun, pergeseran ini tidak menghasilkan tatanan kawasan yang solid. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan fragmentasi yang cukup dalam di antara negara-negara Arab Sunni. Di tingkat elite, memang terdapat kesamaan kepentingan dalam hal stabilitas dan keamanan. Akan tetapi, dinamika domestik tetap menjadi faktor pembatas yang kuat. Opini publik di dunia Arab masih menunjukkan dukungan yang besar terhadap Palestina, sehingga pemerintah negara-negara Arab masih berhati-hati dalam melangkah jauh terkait proses normalisasi dengan Israel.

Hal ini terlihat jelas dalam posisi Arab Saudi, yang meskipun membuka ruang bagi normalisasi, tetap menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina harus menjadi bagian dari proses tersebut. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk antara negara-negara Arab Sunni dengan Israel dan Amerika Serikat lebih tepat dipahami sebagai alignment pragmatis yang terbatas (tacit/tersirat/diam-diam), bukan aliansi strategis yang benar-benar solid.

Sejalan dengan fenomena ini, ketidakmampuan aktor mana pun untuk secara efektif menekan Israel lebih tepat dipahami sebagai persoalan biaya strategis yang sangat tinggi, bukan sekadar kemauan politik. Dukungan militer dan diplomatik kuat dari Amerika Serikat—termasuk hak veto di Dewan Keamanan PBB—serta keunggulan Israel dalam kapabilitas militer, intelijen, dan teknologi, membuat setiap upaya tekanan menjadi berisiko tinggi bahkan bagi kekuatan besar dan negara kawasan. Di sisi lain, fragmentasi posisi global—dengan Barat cenderung mendukung Israel dan Global South lebih kritis—melemahkan tekanan kolektif, sementara narasi hak membela diri tetap memberi legitimasi parsial dalam diskursus internasional. Risiko eskalasi, baik peningkatan intensitas konflik maupun meluasnya keterlibatan aktor regional, semakin membuat tekanan menjadi tidak menarik secara strategis. Dinamika ini mencerminkan tatanan multipolar yang terfragmentasi, di mana kepentingan negara besar kerap melampaui penegakan hukum internasional, sehingga tekanan terhadap Israel selalu memiliki batas. Dalam konteks ini, negosiasi dengan Iran lebih berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konflik daripada penyelesaian, dan upaya memasukkan tekanan terhadap Israel ke dalam kerangka tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh Amerika Serikat. Ke depan, kawasan tampaknya akan terus berayun antara opsi deeskalasi diplomatik dan pola kompetisi realis melalui konflik terbatas yang berpotensi meluas.

Selanjutnya, ketidaklengkapan arsitektur ini semakin terlihat ketika melihat posisi Iran. Untuk memahami sikap Iran, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Vali Nasr dalam bukunya Iran’s Grand Strategy: A Political History, kebijakan luar negeri Iran tidak bisa direduksi hanya pada faktor ideologi atau reaksi sesaat. Sejak Revolusi Iran, Iran menjalankan strategi besar yang relatif konsisten, yang berfokus pada dua hal: menjaga kelangsungan rezim dan menolak dominasi eksternal.

Strategi ini diwujudkan melalui konsep forward defense, yaitu memindahkan garis pertahanan ke luar wilayah Iran dengan memanfaatkan jaringan aktor non-negara. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza bukan sekadar mitra ideologis, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan deterrence terhadap Israel dan Amerika Serikat. Pendekatan ini memungkinkan Iran mengimbangi keterbatasan kekuatan konvensionalnya, sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan.

Dari sudut pandang ini, Abraham Accords dipersepsikan Iran bukan sebagai langkah menuju perdamaian, melainkan sebagai bagian dari strategi containment yang berpotensi mengisolasi dan menekan Iran. Persepsi ini memperkuat siklus aksi-reaksi yang sudah berlangsung lama: semakin kuat arsitektur normalisasi dibangun, semakin besar pula dorongan Iran untuk memperkuat strategi resistensinya.

Benturan antara dua pendekatan ini—normalisasi versus resistensi—menjadi salah satu alasan utama mengapa berbagai mekanisme formal untuk menciptakan stabilitas di kawasan mengalami kegagalan. Contoh yang paling jelas adalah United Nations Security Council Resolution 1701. Resolusi ini dirancang untuk menciptakan stabilitas pasca konflik antara Israel dan Hezbollah pada tahun 2006, dengan menekankan pelucutan senjata kelompok non-negara dan penguatan negara Lebanon.

Namun, dalam praktiknya, resolusi ini tidak pernah benar-benar diimplementasikan secara penuh. Alasannya bersifat struktural. Bagi Iran, keberadaan Hezbollah adalah bagian penting dari strategi deterrence, sehingga tidak mungkin dilepaskan. Bagi Hezbollah sendiri, kekuatan militer adalah sumber utama pengaruh politiknya di dalam negeri. Sementara itu, negara Lebanon tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengontrol seluruh aktor bersenjata di wilayahnya.

Di tingkat global, perbedaan kepentingan antar kekuatan besar juga memperlemah implementasi resolusi tersebut. Sementara Amerika Serikat mendorong pembatasan terhadap Hezbollah, negara seperti Rusia dan Tiongkok cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, demi menjaga keseimbangan kawasan. Akibatnya, norma yang dihasilkan oleh sistem internasional tidak didukung oleh kekuatan yang cukup untuk menegakkannya.

Pola yang sama juga terlihat dalam kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak 1979, tujuan strategis Amerika Serikat relatif konsisten: membatasi kekuatan Iran, menjaga stabilitas jalur energi global, mencegah munculnya aliansi rival, serta melindungi Israel dan negara-negara Teluk. Perbedaan antar pemerintahan, termasuk pada masa Donald Trump, lebih banyak terletak pada pendekatan (ways), bukan pada tujuan (end-state).

Namun, tujuan-tujuan ini secara langsung bertentangan dengan kepentingan Iran. Bagi Iran, containment berarti ancaman eksistensial, sementara pembatasan terhadap kemampuan militernya berarti melemahkan daya tangkalnya. Dalam situasi seperti ini, ruang kompromi menjadi sangat terbatas. Perundingan mungkin menghasilkan kesepakatan sementara, tetapi sulit menyentuh akar konflik yang bersifat struktural.

Penting untuk dipahami bahwa pola ini bukanlah sesuatu yang unik bagi Amerika Serikat. Dalam perspektif realisme, setiap kekuatan besar akan bertindak dengan cara yang serupa ketika berada pada posisi dominan. Baik Tiongkok maupun Rusia, jika berada pada posisi hegemonik, kemungkinan besar juga akan berupaya mengamankan jalur ekonomi, mencegah aliansi yang mengancam, dan melindungi sekutunya. Dengan demikian, rivalitas antara Amerika Serikat dan Iran mencerminkan logika dasar sistem internasional yang anarkis.

Di tengah keterbatasan mekanisme formal, muncul inisiatif alternatif seperti Board of Peace yang mencoba menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering terhambat oleh rivalitas kekuatan besar, forum seperti ini memberikan ruang bagi dialog informal dan upaya membangun kepercayaan.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam inisiatif semacam ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki posisi yang relatif unik: tidak terikat dalam blok kekuatan besar dan memiliki legitimasi historis dalam mendukung Palestina. Hal ini memberi Indonesia kredibilitas untuk berperan sebagai jembatan dalam dialog internasional.

Namun di sisi lain, Indonesia juga harus berhati-hati. Forum informal tetap tidak lepas dari pengaruh geopolitik, dan ada risiko bahwa ia menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia harus didasarkan pada perhitungan strategis yang matang, agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pada akhirnya, stabilitas rapuh di Timur Tengah bukan disebabkan oleh kurangnya mekanisme perdamaian, melainkan oleh ketidakselarasan strategi besar para aktor utama. Abraham Accords, kegagalan implementasi Resolusi 1701, serta stagnasi perundingan Amerika Serikat–Iran semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama: tidak ada kesamaan visi mengenai tatanan kawasan yang ingin dibangun.

Dalam situasi seperti ini, perubahan besar mungkin sulit dicapai dalam waktu dekat. Namun, bukan berarti tidak ada ruang untuk kemajuan. Upaya untuk mengelola konflik, mengurangi risiko eskalasi, dan membangun kepercayaan tetap penting. Bagi Indonesia, tantangannya bukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi untuk memposisikan diri sebagai aktor yang relevan, memahami kompleksitas yang ada, dan mampu berkontribusi secara konstruktif.

Dalam dunia yang semakin kompetitif dan tidak pasti, pendekatan seperti ini mungkin tidak menghasilkan kemenangan cepat. Namun, ia memberikan fondasi bagi peran jangka panjang yang lebih bermakna dalam tatanan global yang terus berubah.

SinPo.id

Veto China-Rusia dan Krisis Selat Hormuz

, , , , , , , , 0

Krisis Selat Hormuz yang terjadi saat ini menegaskan satu hal mendasar dalam politik global di mana stabilitas internasional tidak pernah berdiri di atas prinsip semata, melainkan pada tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Ketika Rusia dan China menggunakan hak veto mereka dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 April 2026 untuk menggagalkan resolusi yang menyerukan aksi militer membuka kembali Selat Hormuz, dunia tidak hanya menyaksikan kebuntuan diplomasi, tetapi juga potret nyata dari fragmentasi kekuasaan global.

Resolusi tersebut sejatinya memperoleh dukungan mayoritas, dengan 11 negara menyatakan setuju. Namun, sebagaimana mekanisme Dewan Keamanan, satu veto dari anggota tetap cukup untuk menggugurkan keputusan kolektif. Dalam konteks ini, veto China dan Rusia secara efektif menghentikan upaya legitimasi internasional terhadap penggunaan kekuatan militer di salah satu jalur energi paling vital di dunia. Selat Hormuz yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global, bukan sekadar ruang geografis melainkan simpul strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dunia.

Kebijakan penutupan parsial selat Hormuz oleh Iran sendiri tidak terjadi begitu saja. Tindakan tersebut merupakan respons atas serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Dengan demikian, krisis ini sejak awal telah berada dalam pusaran eskalasi yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Namun pada dasarnya, perbedaan tajam muncul dalam cara masing-masing aktor membaca akar masalah. Misalnya, Amerika Serikat dan sekutunya memandang tindakan Iran sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi internasional, sementara Rusia dan China melihatnya sebagai reaksi terhadap agresi yang lebih dahulu terjadi.

Dalam perdebatan di Dewan Keamanan, perbedaan perspektif ini tampak jelas. Bahrain, yang mewakili kepentingan negara-negara Arab di forum tersebut, menilai kegagalan resolusi sebagai sinyal berbahaya di mana ancaman terhadap perairan internasional dapat berlalu tanpa tindakan tegas. Kemudian, Amerika Serikat pun mengecam veto tersebut sebagai penghalang bagi stabilitas global. Namun di sisi lain, Rusia dan China berargumen bahwa resolusi itu tidak adil karena mengabaikan konteks serangan awal terhadap Iran. Mereka juga memperingatkan bahaya preseden hukum yang dapat melegitimasi penggunaan kekuatan militer secara sepihak di masa depan.

Untuk memahami dinamika ini, Morgenthau dalam konsep realismenya menekankan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan (struggle for power), artinya negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, bukan moralitas universal. Dalam hal ini, tindakan China dan Rusia bukanlah semata-mata upaya menjaga keadilan internasional, melainkan strategi untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat sekaligus melindungi kepentingan geopolitik mereka.

Sebagai negara importir energi terbesar, China memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Namun, stabilitas yang dimaksud bukanlah stabilitas yang dihasilkan melalui intervensi militer Barat, melainkan melalui keseimbangan kekuatan yang memungkinkan China mempertahankan pengaruhnya. Sementara itu, Rusia yang juga merupakan aktor energi global, memiliki kepentingan untuk menahan ekspansi pengaruh Amerika Serikat sekaligus mempertahankan relevansinya dalam percaturan geopolitik global.

Dalam perspektif realisme, veto tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power). Dengan menggagalkan resolusi, China dan Rusia mencegah Amerika Serikat memperoleh legitimasi internasional untuk memperluas operasi militernya. Di sisi lain, tindakan ini juga menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak lagi menjadi arena konsensus global, melainkan medan kontestasi kekuatan besar.

Pada kenyataannya, realitas ini membawa konsekuensi serius ketika mekanisme kolektif seperti PBB gagal menghasilkan keputusan, ruang bagi tindakan unilateral menjadi semakin terbuka. Hal ini terlihat dari dinamika yang terjadi setelah veto tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetap menetapkan tenggat waktu bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, bahkan sempat mengancam aksi militer lanjutan. Meskipun pada akhirnya diumumkan gencatan senjata sementara selama dua minggu, ketegangan yang ada belum sepenuhnya mereda.

Gencatan senjata yang disertai syarat pembukaan selat Hormuz oleh Iran, menunjukkan bahwa diplomasi masih memiliki ruang, tetapi dalam kondisi yang rapuh. Fakta bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan dari pihak ketiga seperti Pakistan semakin menegaskan bahwa krisis ini tidak hanya melibatkan aktor utama, tetapi juga jaringan kepentingan yang lebih luas. Di titik ini, dunia dihadapkan pada dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas global dan realitas politik kekuasaan. Veto China dan Rusia memang dapat dipandang sebagai upaya mencegah eskalasi militer yang lebih luas, tetapi sekaligus juga melemahkan legitimasi mekanisme kolektif internasional. Sebaliknya, dorongan untuk menggunakan kekuatan militer demi membuka Selat Hormuz membawa risiko konflik yang lebih besar, dengan dampak ekonomi dan keamanan yang meluas.

Krisis ini memperlihatkan bahwa tatanan internasional saat ini berada dalam kondisi transisi. Dominasi tunggal tidak lagi absolut, tetapi multipolaritas yang muncul belum mampu menciptakan stabilitas yang solid. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan entah veto maupun intervensi akan selalu mengandung konsekuensi yang melampaui tujuan awalnya. Selat Hormuz, dengan segala signifikansinya, kini menjadi simbol dari ketegangan tersebut. Hal tersebut bukan hanya jalur minyak, tetapi juga cermin dari dunia yang semakin terfragmentasi. Veto China dan Rusia mungkin menghentikan satu resolusi, tetapi tidak menyelesaikan akar konflik. Sebaliknya, ia justru menegaskan bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, stabilitas global tetap menjadi sesuatu yang rapuh dan terus diperebutkan.

China Ajukan Proposal Perdamaian untuk Konflik Iran

, , , , , , , , 0

China bersama Pakistan mengajukan proposal perdamaian terkait konflik yang melibatkan Iran. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Proposal yang diajukan terdiri dari beberapa poin utama, antara lain mendorong untuk segera gencatan senjata, mengedepankan dialog sebagai sarana penyelesaian konflik, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting. Selain itu, China juga menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Dalam usulannya, China turut mendorong agar penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan melalui kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik yang berpotensi meluas. Keterlibatan China dalam upaya mediasi ini mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah negara. Misalnya Amerika Serikat, yang menilai bahwa proposal tersebut belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Konflik yang melibatkan Iran menjadi perhatian internasional karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan dan keamanan energi global. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak dunia, sehingga setiap peningkatan ketegangan dapat berdampak pada perdagangan internasional. Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut dari proposal yang diajukan China dan Pakistan tersebut. Namun, upaya diplomasi terus menjadi salah satu pendekatan yang diharapkan dapat membantu meredakan konflik dan mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

Saat Dua Raksasa Dunia Saling Membaca

, , , , , , , 0

Penundaan pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan sekadar menjadi perubahan jadwal diplomatik. Di balik keputusan itu, tersimpan dinamika yang jauh lebih dalam mengenai bagaimana dua kekuatan besar dunia saling mengamati, menilai, dan menghitung langkah berikutnya dengan penuh kehati-hatian. Situasi global saat ini memberi latar yang tidak sederhana. Amerika Serikat tengah disibukkan oleh konflik di Timur Tengah, yang menyita perhatian politik, militer, dan sumber dayanya. Dalam kondisi seperti ini, China tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa. Sebaliknya, Beijing memilih untuk menunggu, mengamati, dan membaca situasi dengan lebih cermat.

Di sinilah terlihat bagaimana keputusan politik tidak pernah benar-benar spontan. Dalam perspektif Rational Choice Theory, James S. Coleman menjelaskan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Pertanyaannya kemudian adalah kapan waktu terbaik untuk bergerak, kapan harus menahan diri, dan kapan sebaiknya memberi ruang bagi situasi berkembang. China tampaknya memahami bahwa dalam politik global, waktu sering kali sama pentingnya dengan kekuatan. Keputusan untuk tidak memaksakan pertemuan menunjukkan bahwa China sedang menimbang posisi lawannya. Pada saat Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan eksternal dan dinamika internal tentu berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal. Dalam keadaan seperti ini, setiap negosiasi berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda pula.

China tampaknya melihat peluang dalam kondisi tersebut. Ketika perhatian Amerika terbagi, fokus terhadap isu lain seperti perdagangan atau teknologi bisa saja melemah. Hal tersebut membuka ruang bagi China untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di kemudian hari. Namun, alih-alih bertindak cepat, China memilih pendekatan yang lebih sabar. Kesabaran ini bukan tanpa alasan. Jika dilihat dalam politik internasional, keputusan yang terlalu cepat bisa berujung pada hasil yang tidak optimal. Menunggu memungkinkan sebuah negara mengumpulkan lebih banyak informasi, membaca arah perubahan, dan memperkirakan kemungkinan respons dari pihak lain. Dalam hal ini, China tidak hanya memperhatikan situasi global, tetapi juga perkembangan politik domestik Amerika Serikat.

Perubahan politik dalam negeri AS entah terkait popularitas pemimpin, dinamika pemilu, maupun tekanan publik, dapat berdampak langsung pada kebijakan luar negeri. Dengan memahami hal tersebut, China dapat menyesuaikan langkahnya. Apakah akan menghadapi Amerika yang lebih kompromistis, atau justru lebih keras? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan strategi yang akan diambil. Namun, pendekatan seperti ini juga mengandung ketidakpastian. Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump, dikenal tidak selalu mengikuti pola yang mudah diprediksi. Keputusan bisa berubah cepat, sering kali dipengaruhi oleh faktor domestik yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, membaca langkah lawan menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah permainan strategi benar-benar terasa. Kedua negara tidak hanya fokus pada kepentingan masing-masing, tetapi juga terus mencoba memahami cara berpikir pihak lain. Setiap keputusan bukan hanya soal apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana pihak lain kemungkinan akan merespons. Hubungan antara China dan Amerika Serikat pada akhirnya menyerupai permainan catur tingkat tinggi. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Tidak ada gerakan yang benar-benar tanpa tujuan. Bahkan keputusan untuk “tidak bergerak” sekalipun bisa menjadi strategi yang sangat berarti.

Dalam konteks ini, sikap China yang memilih menunggu bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan diri sekaligus kehati-hatian. Alih-alih menunjukkan kekuatan secara langsung, China mencoba memanfaatkan momentum. Ia tidak perlu selalu berada di depa tetapi cukup memastikan bahwa ketika bergerak, langkahnya memberikan keuntungan maksimal. Pendekatan ini juga mencerminkan cara China melihat perannya di dunia. Sebagai kekuatan global yang terus berkembang, China tidak hanya ingin bereaksi terhadap situasi, tetapi juga membentuknya. Dengan mengatur waktu dan membaca kondisi, China berusaha memastikan bahwa setiap langkahnya selaras dengan tujuan jangka panjang.

Di sisi lain, situasi ini juga menunjukkan bahwa dominasi global tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu pihak. Amerika Serikat memang masih menjadi kekuatan utama, tetapi China semakin mampu menyeimbangkan pengaruh tersebut. Interaksi keduanya menciptakan dinamika baru, di mana tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa mempertimbangkan respons pihak lain. Apa yang terjadi saat ini bukan hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga tentang arah politik global. Ketika dua negara besar saling membaca dan menunggu, dunia ikut berada dalam fase ketidakpastian. Keputusan yang diambil oleh keduanya akan berdampak luas, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain.

Penundaan pertemuan ini justru memperlihatkan sesuatu yang lebih penting ketika politik global bukan hanya soal siapa yang paling kuat tetapi juga siapa yang paling mampu membaca situasi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menahan diri, mengamati, dan memilih waktu yang tepat bisa menjadi keunggulan tersendiri. Saat dua raksasa dunia saling membaca, yang terjadi bukan sekadar persaingan terbuka. Ada perhitungan yang tenang, strategi yang tidak selalu terlihat, dan keputusan yang diambil jauh sebelum publik menyadarinya. Dalam permainan seperti ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan terbesar, tetapi oleh siapa yang paling tepat mengambil langkah di waktu yang paling menentukan.

Iran dalam Perang, China dalam Perhitungan

, , , , , , , , , , , , 0

Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang terjadi saat ini telah mengguncang kestabilan geopolitik Timur Tengah. Serangan militer yang saling balas membalas tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga memicu perhatian negara-negara besar dunia. Salah satu negara yang paling disorot adalah China. Sebagai mitra strategis Iran sekaligus salah satu pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Beijing diperkirakan akan memberikan dukungan kuat kepada Teheran. Akan tetapi pada kenyataanya. China memilih bersikap hati-hati, penuh perhitungan, dan hanya mengutuk eskalasi konflik tanpa memberikan bantuan militer langsung kepada Iran.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam kacamata geopolitik internasional saat ini. Mengapa China yang memiliki hubungan strategis dengan Iran justru memilih tidak terlibat secara langsung?. Dari hal tersebut sangat mungkin untuk dikatakan bahwasannya China memiliki karakter politik luar negeri dengan corak pragmatisme ekonomi. Artinya adalah, stabilitas ekonomi domestik lebih diutamakan China dibandingkan dengan loyalitas geopolitik terhadap satu negara mitra. Walaupun pada kenyataanya iran tidak meminta dukungan militer atas eskalasi yang menimpanya.

Di lain hal, China juga bisa dikatakan tengah melakukan perhitungan strategis. Merujuk pada teori kepentingan ekonomi nasional, Albert O. Hirschman memiliki perspektif bahwa hubungan perdagangan internasional sering kali menciptakan pola ketergantungan antara negara. Negara yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat dapat memanfaatkan hubungan perdagangan tersebut sebagai alat pengaruh politik. Dengan kata lain, hubungan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kekuatan strategis dalam hubungan internasional.

Konsep ini dapat menjelaskan hubungan antara China dan Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, China menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran. Hubungan ekonomi ini semakin menguat setelah Iran menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara Barat yang membatasi aksesnya ke pasar global. Dalam situasi tersebut, China menjadi salah satu mitra ekonomi penting bagi Iran. Namun hubungan ini bersifat tidak seimbang. Iran sangat bergantung pada pasar China untuk mengekspor minyaknya, sementara bagi China, minyak Iran hanya merupakan salah satu dari berbagai sumber energi yang tersedia.

Ketimpangan ini memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi China dalam hubungan bilateral tersebut. Dalam perspektif Hirschman, ketergantungan ekonomi seperti ini menciptakan ruang bagi negara yang lebih kuat untuk memanfaatkan hubungan perdagangan sebagai instrumen pengaruh politik. Maka dari itu, China tidak perlu terlibat secara langsung dalam konflik militer untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap Iran. Hubungan ekonomi yang telah terjalin justru menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi Beijing.

Selain itu, keputusan China untuk tidak terlibat dalam konflik juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi global yang jauh lebih luas. China merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia dan sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Tidak hanya dari Iran, China juga mengimpor minyak dalam jumlah besar dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, keterlibatan langsung dalam konflik Iran berpotensi merusak hubungan ekonomi China dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Lebih jauh lagi, konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi global. Salah satu titik strategis yang sering menjadi perhatian dalam konflik regional adalah Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Jika konflik meningkat dan mengganggu jalur perdagangan tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan, tetapi juga oleh ekonomi global secara keseluruhan. Bagi China, ketidakstabilan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi dan mengganggu pasokan minyak yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonominya, apalagi saat ini isu penutupan selat Hormuz ramai diperbincangkan oleh media internasional

Dengan kata lain, hubungan ekonomi menjadi sarana bagi China untuk mempertahankan pengaruh geopolitiknya secara lebih efektif. Iran mungkin sedang berada dalam situasi konflik yang membutuhkan dukungan militer, tetapi bagi China, hubungan ekonomi yang stabil justru memberikan keuntungan strategis yang lebih besar. Dalam perspektif Hirschman, hubungan perdagangan yang menciptakan ketergantungan justru dapat menjadi bentuk kekuatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi militer langsung.

Konflik yang melibatkan Iran menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak selalu ditentukan oleh solidaritas politik atau kedekatan ideologis. Dalam banyak kasus, keputusan negara lebih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang lebih luas. Sikap China yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik Iran mencerminkan kalkulasi strategis yang berfokus pada stabilitas ekonomi dan kepentingan energi global. Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan ekonomi antarnegara tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan bentuk kekuatan politik. Ketergantungan perdagangan dapat memberikan pengaruh strategis yang memungkinkan suatu negara mempertahankan kepentingannya tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Pada akhirnya, konflik Iran memperlihatkan bahwa dalam politik internasional modern, kekuatan ekonomi sering kali menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan kekuatan militer. Iran mungkin sedang berada di tengah perang yang menentukan masa depannya, tetapi bagi China, situasi tersebut tetap dipandang melalui kalkulasi kepentingan ekonomi yang lebih luas. Dalam arti tertentu, Iran berada dalam perang, sementara China tetap berada dalam perhitungan strategisnya.

Economy of Force Iran Dalam Konflik Regional Timur Tengah

, , , , , , 0

Pada 28 Februari 2026, dunia dikejutkan ketika koalisi Amerika Serikat-Israel melancarkan serangan dadakan terhadap infrastruktur, fasilitas pemerintah, industri pertahanan, markas militer, dan persenjataan strategis Republik Islam Iran. Akibat dari serangan dadakan ini, pemimpin tertinggi (Ayatollah) Iran, Ali Khamenei, Menteri Pertahanan (Menhan) Azis Nazirsadeh, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Reguler Iran (Artesh) Abdolrahim Mousavi, Komandan Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) Mahmoud Pakpour, serta berbagai petinggi militer dan sipil lainnya tewas. Tidak lama setelah serangan dadakan tersebut, Iran melancarkan Operasi Janji Sejati IV (True Promise IV) dengan meluncurkan drone kamikaze Shahed-136, rudal balistik jarak menengah (MRBM) Khorramshar dan Fattah, serta rudal hipersonik Kheibar ke berbagai target di Israel dan kawasan Arabia. Serangan ini telah berhasil menghantam beberapa instalasi dan fasilitas strategis seperti radar AN/TPY-2 yang digunakan sistem terminal high altitude area defense (THAAD) di Jordania, radar pelacak rudal balistik AN/FPS-132 di Qatar, pusat komando armada laut ke-5 Angkatan Laut Amerika Serikat (USN) di Bahrain, dan Bandara Udara David Ben Gurion di Israel.

Serangan balasan ini merupakan kejutan besar bagi Amerika Serikat dan Israel karena IRGC dan Artesh melakukan aksi tersebut dalam jeda waktu cukup pendek dan dengan intensitas yang cukup tinggi. Serangan tersebut juga berhasil menembus pertahanan udara Arrow dan Iron Dome Israel yang pada akhirnya menghantam berbagai target di kota Tel Aviv dan Haifa. Seluruh hal tersebut telah menunjukkan bahwa pertahanan anti-rudal balistik yang dikerahkan oleh Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah, tidak mampu sepenuhnya membendung serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran. Drone Shahed yang digunakan ternyata memiliki efek force multiplier lebih besar dari yang diperkirakan karena persenjataan ini berhasil merusak atau menghancurkan beberapa aset strategis yang digunakan untuk melacak dan mencegat rudal balistik. Hal ini membentuk sebuah anggapan bahwa Amerika Serikat belum siap menghadapi ancaman drone kamikaze karena pertahanan udara yang ada tidak dapat menghentikan drone Shahed walaupun persenjataan tersebut memiliki kecepatan lambat.

Selain itu terdapat juga isu trade-off yang tidak setimpal karena drone Shahed memiliki harga yang relatif murah yakni sekitar USD 30-50 ribu sementara rudal yang digunakan untuk mencegatnya memiliki harga sekitar USD 3,7 juta. Ketimpangan harga ini merupakan sebuah dilema bagi Amerika Serikat dan Israel karena walaupun mereka dapat menjatuhkan sebagian besar drone Shahed menggunakan rudal canggih, waktu yang dibutuhkan untuk memasok ulang persediaan persenjataan tersebut ke level memadai membutuhkan waktu lama. Faktor ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena produksi persenjataan canggih membutuhkan komponen teknologi tinggi dan mesin presisi tinggi.

Di sisi lain, ketimpangan ini merupakan sebuah keuntungan komparatif bagi Iran dari segi economy of force karena drone Shahed juga memiliki peran ganda yaitu sebagai umpan dan senjata penyerang. Dalam aspek umpan, drone Shahed yang diluncurkan dapat memaksa lawan yang bertahan untuk menghabiskan amunisi sistem pertahanan udara mereka. Setelah amunisi tersebut habis, Iran dapat meluncurkan rudal balistik Fattah atau Khorramshar untuk menghantam target vital tanpa harus mengkhawatirkan pencegatan dari sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot atau THAAD. Sementara itu dalam aspek senjata penyerang, drone Shahed dapat digunakan oleh Iran untuk menghancurkan target sekunder seperti kilang minyak, pipa gas, terminal LNG, dan infrastruktur sipil. Hal ini memiliki keuntungan bagi Iran karena dengan menyerang fasilitas tersebut mereka dapat memecah perhatian pasukan Amerika Serikat dan sekutunya sehingga mereka akan kesulitan mengetahui area yang akan diserang oleh rudal balistik Iran. Serangan tersebut juga dapat menggerus kekuatan ekonomi lawan karena dengan menyerang target seperti kilang minyak atau pipa gas menggunakan drone Shahed, harga minyak dunia akan meningkat secara pesat. Hal tersebut dapat mendorong Kongres dan elit politik Amerika untuk menekan Donald Trump agar dia mengakhiri perang tersebut.

Akan tetapi, keuntungan komparatif ini memiliki potensi sementara karena Amerika Serikat dan Israel sedang mengembangkan beberapa cara untuk menghadapi ancaman drone Shahed tanpa harus menghabiskan amunisi persenjataan canggih yang sulit diproduksi dalam waktu cepat. Salah satu cara yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah dengan meminta bantuan Ukraina untuk menyediakan drone pencegat. Selain meminta drone pencegat, Amerika Serikat juga telah meminta Ukraina untuk mengirimkan spesialis anti-drone agar mereka dapat mengajarkan cara membangun sistem pencegatan drone Shahed efektif dengan menggunakan persenjataan yang cukup terjangkau. Namun perlu ditekankan bahwa upaya ini memerlukan waktu karena untuk menggunakan drone yang disediakan oleh Ukraina secara efektif, diperlukan pelatihan khusus prajurit yang akan menggunakannnya serta integrasi dengan sistem tempur pasukan terkait. Selama kedua hal tersebut belum tercapai, Amerika Serikat harus mengorbankan persediaan senjata strategis untuk mencegat drone Shahed.

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

, , , , , , , 0

Krisis energi global telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik hingga dampak pandemi. Salah satu dampak terbesar dari ketegangan internasional adalah pergeseran dalam pasar energi, di mana negara-negara besar mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan hubungan antara China dan Rusia dalam hal pasokan energi, terutama minyak. Dengan tekanan terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah, terutama setelah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut, China semakin bergantung pada Rusia sebagai mitra energi yang stabil.

Ketegangan di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara penghasil minyak utama seperti Iran, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya, telah mempengaruhi kestabilan pasokan energi global. Selain itu, sanksi internasional terhadap beberapa negara besar, termasuk Rusia, telah mendorong negara-negara seperti China untuk mencari sumber energi alternatif. Keputusan untuk lebih mengandalkan minyak dari Rusia menjadi semakin strategis, mengingat hubungan yang semakin dekat antara kedua negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi langkah penting bagi China untuk memastikan keamanan pasokan energi yang berkelanjutan di tengah krisis pasokan yang sedang berlangsung.

Namun, hubungan yang semakin erat antara China dan Rusia di pasar minyak bukan hanya tentang kebutuhan energi semata. Ini juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, telah menyadari bahwa ketergantungan pada pasokan energi dari satu wilayah tertentu bisa menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Maka karena itu, mencari mitra yang dapat diandalkan, seperti Rusia, menjadi langkah strategis yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga faktor geopolitik yang lebih luas.

Hubungan Energi China dan Rusia dalam Konteks Geopolitik

Di tengah krisis pasokan energi global, hubungan antara China dan Rusia semakin diperkuat oleh kepentingan strategis bersama. Pada awalnya, hubungan ini didorong oleh faktor ekonomi, di mana Rusia memiliki cadangan energi yang melimpah dan China sebagai konsumen energi terbesar di dunia. Namun, hubungan ini semakin mengarah pada aliansi strategis yang lebih besar, terutama setelah ketegangan internasional di Timur Tengah dan sanksi terhadap Rusia. Dari sudut pandang Realisme Internasional, Hans Morgenthau menjelaskan negara-negara besar selalu berusaha mencari keamanan melalui kekuatan dan aliansi yang dapat menguntungkan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal.

Dalam hal ini, China melihat hubungan dengan Rusia sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat dan memperkuat posisinya di pasar energi global. Dengan Rusia yang memiliki cadangan energi yang sangat besar, China dapat mengamankan pasokan minyak jangka panjang tanpa harus khawatir tentang ketergantungan pada negara-negara yang terlibat dalam ketegangan geopolitik. Di sisi yang lain, Rusia juga diuntungkan karena hubungan ini memberikan mereka akses yang lebih besar ke pasar Asia, yang semakin menjadi pusat ekonomi dunia. Dalam hubungan internasional, negara akan selalu mencari keuntungan dengan cara memperkuat posisinya di panggung global, dan dalam hal ini, aliansi energi China-Rusia adalah contoh nyata dari prinsip tersebut.

Lebih jauh lagi, Otto von Bismarck memberikan perspektif Realpolitik yang menekankan pentingnya kepentingan nasional yang pragmatis dan berdasarkan pada kenyataan politik yang ada. Dalam hal ini, baik China maupun Rusia memprioritaskan kepentingan nasional mereka melalui aliansi energi ini, yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai langkah untuk mengimbangi kekuatan negara-negara Barat yang mendominasi pasar energi global. Dengan semakin banyaknya transaksi energi antara kedua negara, terutama dalam hal minyak, bisa dilihat bahwa aliansi ini lebih dari sekadar hubungan perdagangan, melainkan sebuah kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat global.

Dampak Ekonomi dan Keamanan Energi Global

Peningkatan ketergantungan China pada pasokan minyak Rusia bukan hanya soal mengamankan sumber daya energi, tetapi juga tentang memperkuat ekonomi China dan meningkatkan daya tawar negara tersebut di pasar global. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional yang dikembangkan Robert Keohane, hubungan ekonomi internasional tidak hanya menguntungkan negara-negara secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan posisi tawar negara-negara tersebut dalam negosiasi internasional. Dalam hal ini, China dengan mengandalkan Rusia sebagai mitra energi, dapat memperkuat ekonominya dan meningkatkan pengaruhnya dalam negosiasi energi global.

Bagi China, minyak adalah kebutuhan vital untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Dengan krisis pasokan energi yang dipicu oleh ketegangan internasional, China melihat Rusia sebagai sumber energi yang dapat diandalkan. Keamanan pasokan energi ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan besar-besaran yang telah direncanakan. Dengan mendapatkan pasokan minyak dari Rusia, China tidak hanya mengurangi ketergantungan pada negara-negara penghasil minyak tradisional seperti Arab Saudi atau Iran, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia dan sekitarnya.

Namun, hubungan ini juga memiliki implikasi bagi pasar energi global secara keseluruhan. Ketergantungan yang semakin besar antara China dan Rusia dapat memengaruhi pasokan dan harga energi global. Dengan semakin kuatnya aliansi ini, negara-negara Barat dan negara-negara penghasil minyak lainnya harus mempertimbangkan dampak dari perubahan aliran pasokan minyak dan energi ini. Ini bisa mengarah pada ketidakstabilan di pasar energi global, terutama jika negara-negara besar lainnya seperti AS atau Uni Eropa merasa terancam oleh dominasi China dan Rusia dalam sektor energi.

Secara keseluruhan, hubungan energi yang semakin erat antara China dan Rusia menunjukkan bagaimana krisis energi global dapat mendorong negara-negara besar untuk mencari aliansi strategis yang tidak hanya berbasis pada kepentingan ekonomi, tetapi juga geopolitik. China sebagai konsumen energi terbesar di dunia, dan Rusia dengan cadangan energi yang melimpah, telah menemukan diri mereka dalam posisi yang saling menguntungkan. Ini bukan hanya tentang pasokan energi, tetapi juga tentang memperkuat posisi kedua negara di panggung global, sekaligus memberi dampak besar pada pasar energi internasional yang semakin terpecah. Di balik krisis energi ini, aliansi China dan Rusia semakin menegaskan diri sebagai kekuatan besar baru di pasar energi global.

Pemerintah Lebanon Larang Aktivitas Militer Hezbollah

, , , , , , , 0

Pada 2 Maret 2026, Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam menyatakan bahwa pemerintah Lebanon secara resmi melarang organisasi militan Hezbollah untuk melancarkan aksi militer atau keamanan. PM Nawaf menambahkan bahwa aktivitas Hezbollah akan dibatasi sehingga kelompok tersebut hanya akan bisa mendorong agenda mereka melalui perjuangan politik. PM Sawaf juga memerintahkan aparatur militer dan keamanan Lebanon untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang dilancarkan Hezbollah agar kelompok militan tersebut tidak dapat melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon. Selain itu PM Sawaf juga mendesak anggota Hezbollah untuk menyerahkan diri mereka serta seluruh persediaan senjata mereka kepada otoritas sipil dan militer Lebanon.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Pengembangan Administrasi Dr. Fadi Mekki menyatakan bahwa keputusan ini diberikan karena pemerintah Lebanon memiliki komitmen untuk melindungi warga negara mereka dari potensi eskalasi konflik Iran dan Israel. Dr Fadi menambahkan bahwa dia berharap keputusan tersebut tidak terlambat diambil karena hal tersebut dapat melindungi negara dari serangan balasan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Sementara itu, anggota parlemen Ibrahim Mncimneh menyampaikan dukungannya terhadap keputusan PM Nawaf karena menurutnya hukum Lebanon harus dipaksakan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Partai Kekuatan Lebanon Samir Gagea, namun beliau menekankan bahwa Militer Lebanon dan aparatur keamanan sipil harus mampu mengimplementasikan keputusan tersebut secara menyeluruh. Selain itu anggota parlemen wilayah Beqaa, Bilal Al-Houshaymi menyatakan bahwa Lebanon tidak dapat memberikan toleransi terhadap aksi gegabah yang dilancarkan Hezbollah. Pernyataan tersebut diberikan karena menurut Bilal, hal tersebut dapat menggerus legitimasi negara dan memicu perpecahan nasional.

Keputusan pemerintah Lebanon untuk melarang aktivitas militer Hezbollah dilakukan sehari setelah kelompok militan tersebut melancarkan serangan roket dan drone terhadap Kota Haifa. Serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam terhadap pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel beberapa hari sebelumnya. Menanggapi serangan tersebut, Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan balasan terhadap Hezbollah. Menurut pernyataan dari Badan Penanggulangan dan Mitigasi Resiko Bencana (DRMU), setidaknya 52 warga sipil telah tewas dan 154 terluka akibat dari serangan balasan IAF.

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog AS–Iran, Tegaskan Jalur Diplomasi di Tengah Eskalasi Timur Tengah

, , , , 0

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai fasilitator dialog antara Amerika Serikat dan Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Sikap tersebut ditegaskan setelah kegagalan perundingan antara kedua negara dan memicu eskalasi yang dikhawatirkan berdampak pada stabilitas regional dan global.

Melalui pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa Indonesia sangat menyesalkan terhentinya jalur diplomasi antara Washington dan Teheran. Pemerintah menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai sesuai prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta juga menyatakan menyambut baik inisiatif Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik ini.

Presiden Prabowo Subianto juga disebut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke Teheran apabila kedua pihak menyetujui langkah mediasi tersebut. Pendekatan ini dilakukan karena dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi.

Ketegangan Meningkat dan Peran Indonesia di Panggung Global

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah serangan oleh militer AS dan Israel yang memicu respons balasan oleh Iran. Serangan yang terjadi telah memicu reaksi global yang seragam dalam meminta penghentian kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

Langkah yang diambil Indonesia mencerminkan upaya memperkuat peran sebagai middle power yang aktif dalam diplomasi perdamaian. Indonesia sebelumnya juga pernah terlibat dalam berbagai inisiatif mediasi konflik, termasuk isu Palestina dan partisipasi dalam forum multilateral seperti Gerakan Non-Blok serta G20.

Posisi Indonesia yang relatif netral dan memiliki hubungan diplomatik baik dengan kedua negara, membuat Indonesia berpotensi memainkan peran konstruktif jika situasi memungkinkan, walaupun memang perlu perencanaan matang dan penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Imbauan untuk WNI

Sementara itu, di tengah ketidakpastian keamanan, Kemlu RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan RI setempat. Pemerintah memastikan jalur komunikasi darurat tetap aktif untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut.

Ketegangan AS–Iran dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan Timur Tengah, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Load More