Asia Timur

May 1 2026

China vs Jepang: Asia Timur di Ambang Gesekan

Muhammad Asdar Prabowo Politics, Think Asia Timur, China-Jepang, Geopolitik, Konflik, Taiwan 0

Ketegangan antara China dan Jepang kembali meningkat, kali ini dengan latar yang semakin kompleks yaitu Taiwan. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Asia Timur menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan bukan karena perang telah terjadi, tetapi karena semakin banyak aktor yang bersiap seolah-olah perang mungkin tidak terhindarkan. Aktivitas militer yang meningkat, retorika politik yang mengeras, serta pergeseran posisi strategis Jepang menunjukkan bahwa dinamika kawasan ini sedang memasuki fase yang lebih berbahaya.

Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar konflik bilateral antara China dan Jepang. Ini adalah bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih luas, di mana Taiwan menjadi titik sentral, dan rivalitas global antara China dan blok Barat semakin nyata.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jepang menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan keamanannya. Negara yang selama puluhan tahun dikenal dengan konstitusi damai pasca-Perang Dunia II kini mulai mengambil langkah yang lebih aktif secara militer. Partisipasi Jepang dalam latihan militer bersama Amerika Serikat dan sekutu lainnya, serta kehadiran kapal perang Jepang di sekitar Selat Taiwan, menandakan bahwa Tokyo tidak lagi bersikap pasif terhadap dinamika regional.

China beranggapan bahwa, perubahan ini bukan sekadar manuver defensif. Beijing memandang langkah Jepang sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Tuduhan bahwa Jepang sedang kembali ke militerisme lama mencerminkan sensitivitas historis yang masih kuat dalam hubungan kedua negara. Dengan latar belakang sejarah konflik di masa lalu, setiap peningkatan aktivitas militer Jepang cenderung dibaca oleh China sebagai ancaman, bukan sekadar kebijakan keamanan.

Namun, perubahan sikap Jepang tidak terjadi begitu saja. Ancaman yang dirasakan terhadap Taiwan menjadi faktor utama. Bagi Jepang, stabilitas Taiwan bukan hanya isu geopolitik, tetapi juga kepentingan strategis langsung. Jalur perdagangan, keamanan regional, dan keseimbangan kekuatan di Asia Timur semuanya terkait erat dengan status Taiwan. Oleh karena itu, keterlibatan Jepang dalam isu ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah perubahan status quo yang dianggap merugikan.

Di sisi lain, China tetap konsisten dengan posisinya bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Segala bentuk dukungan eksternal terhadap Taiwan termasuk dari Jepang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai titik konflik yang sangat sensitif, di mana setiap tindakan kecil dapat memicu reaksi yang lebih besar. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah sifat konflik yang berkembang bukan dalam bentuk perang terbuka, melainkan konflik di bawah ambang perang. China meningkatkan patroli militer, mengirim kapal induk, dan memperluas kehadiran militernya tanpa benar-benar melancarkan serangan. Sedangkan Jepang bersama sekutunya, merespons dengan meningkatkan kesiapan dan kehadiran militer di kawasan.

Dalam kondisi seperti ini, risiko terbesar bukanlah perang yang direncanakan, melainkan konflik yang terjadi secara tidak sengaja. Kesalahan perhitungan (miscalculation), insiden kecil di laut atau udara, atau salah tafsir terhadap manuver militer dapat dengan cepat berkembang menjadi eskalasi yang lebih besar. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik besar justru dipicu oleh peristiwa kecil yang tidak terkontrol.

Kemudian ketegangan ini juga mencerminkan perubahan dalam struktur keamanan regional. Asia Timur tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal, melainkan menjadi arena persaingan antara beberapa aktor besar. China berusaha memperluas pengaruhnya, sementara Jepang mulai keluar dari bayang-bayang kebijakan damainya. Di atas semua itu, Amerika Serikat tetap menjadi aktor utama yang mendukung sekutu-sekutunya, termasuk Jepang dan Taiwan.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, situasi ini dapat dipahami melalui konsep security dilemma, di mana langkah defensif suatu negara justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Jepang meningkatkan kemampuan militernya untuk melindungi diri, tetapi China melihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, China memperkuat kehadiran militernya untuk menjaga kedaulatan, tetapi Jepang dan sekutunya menganggapnya sebagai ekspansi agresif. Siklus ini menciptakan ketegangan yang terus meningkat tanpa ada pihak yang secara eksplisit menginginkan konflik.

Pertanyaannya, ke mana arah situasi ini akan berkembang?

Saat ini, tampaknya tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan perang terbuka. China masih fokus pada stabilitas domestik dan pertumbuhan ekonomi, sementara Jepang menyadari keterbatasan militernya dalam menghadapi konflik besar. Namun, meningkatnya frekuensi interaksi militer dan intensitas retorika politik membuat ruang untuk kesalahan semakin sempit. Dalam konteks ini, yang terjadi di Asia Timur bukanlah perang, melainkan proses pengujian batas (testing the limits). China menguji sejauh mana ia dapat menekan Taiwan tanpa memicu respons militer langsung dari Jepang dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Jepang menguji sejauh mana ia dapat memperluas perannya dalam keamanan regional tanpa memprovokasi konflik langsung dengan China.

Situasi ini menciptakan keseimbangan yang rapuh. Selama batas-batas tersebut tidak dilanggar, konflik dapat dihindari. Namun, jika salah satu pihak melampaui batas yang dianggap sensitif, eskalasi dapat terjadi dengan cepat. Dengan demikian, ketegangan antara China dan Jepang saat ini bukan sekadar konflik dua negara, melainkan refleksi dari perubahan yang lebih besar dalam tatanan global. Asia Timur sedang memasuki fase di mana stabilitas tidak lagi dijamin oleh dominasi satu kekuatan, melainkan oleh keseimbangan yang terus dinegosiasikan.

April 21 2026

Manuver Kapal Perang China di Pasifik Barat

Muhammad Asdar Prabowo Politics, Security and Defence, Think Asia Timur, China, Intervensi, Kapal Perang, Kebijakan Strategis, Pasifik Barat, Strategi China 0

Pergerakan kapal perang China ke kawasan Pasifik Barat yang disebut sebagai “latihan militer” tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai aktivitas rutin pertahanan. Di tengah meningkatnya rivalitas global dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik, setiap manuver militer memiliki makna strategis yang lebih dalam daripada sekadar latihan teknis. Apa yang tampak sebagai rutinitas, pada kenyataannya adalah bagian dari permainan kekuatan yang terukur, sistematis, dan kental pesan politik.

China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi besar dalam orientasi militernya. Dari kekuatan darat yang berfokus pada pertahanan wilayah, kini beralih menjadi kekuatan maritim yang aktif memproyeksikan pengaruhnya ke luar batas geografis tradisional. Pasifik Barat menjadi ruang strategis yang penting karena wilayah ini merupakan jalur vital perdagangan global sekaligus titik temu kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu-sekutunya. Dengan mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut, China tidak hanya sedang berlatih, tetapi juga sedang menegaskan kehadirannya sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan.

Dalam hal ini secara lebih mendalam, dalam strategi, Thomas Schelling memiliki pemikiran mengenai strategi konflik di mana ia menekankan bahwa kekuatan militer tidak selalu digunakan untuk bertempur, melainkan untuk mengirimkan sinyal, membentuk persepsi lawan, dan mempengaruhi perilaku pihak lain tanpa harus terjadi perang terbuka. Strategi dalam konteks ini adalah seni komunikasi melalui kekuatan. Manuver kapal perang China dapat dilihat sebagai bentuk coercive diplomacy, di mana kekuatan militer digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kapasitas sekaligus membangun efek psikologis terhadap lawan.

Dalam perspektif tersebut, istilah latihan militer menjadi bagian dari narasi yang sengaja dibangun untuk menjaga ambiguitas. Ambiguitas ini penting karena memberikan ruang bagi China untuk menghindari eskalasi langsung, sekaligus tetap mempertahankan tekanan strategis. Dengan kata lain, China bermain di wilayah abu-abu, di mana tindakan militernya cukup kuat untuk diperhatikan, tetapi tidak cukup provokatif untuk memicu konflik terbuka. Ini merupakan ciri khas strategi modern yang tidak lagi mengandalkan konfrontasi langsung, melainkan permainan persepsi dan kalkulasi risiko.

Selain itu, manuver ini juga berkaitan erat dengan upaya China untuk menembus apa yang sering disebut sebagai first island chain, yakni garis pertahanan tidak resmi yang dibentuk oleh aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dengan semakin seringnya kapal perang China beroperasi di Pasifik Barat, secara perlahan batas psikologis dan strategis tersebut mulai terkikis. Kehadiran yang berulang akan menciptakan normalisasi, di mana aktivitas yang sebelumnya dianggap luar biasa menjadi sesuatu yang biasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.

Tidak hanya itu, langkah ini juga memiliki dimensi domestik. Pemerintah China berkepentingan untuk menunjukkan kepada publiknya bahwa negara tersebut memiliki kekuatan militer yang mampu melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Nasionalisme menjadi faktor penting dalam legitimasi politik, dan demonstrasi kekuatan militer sering kali digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, manuver di Pasifik Barat tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal, tetapi juga memiliki audiens internal.

Di sisi lain, respons dari negara-negara lain menunjukkan bahwa manuver ini tidak dianggap remeh. Amerika Serikat dan sekutunya terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik sebagai bentuk penyeimbang. Latihan militer bersama, peningkatan aliansi keamanan, serta penguatan kerja sama pertahanan menjadi indikasi bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju kompetisi strategis yang semakin intens. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah kecil memiliki potensi untuk memicu reaksi berantai yang lebih besar.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dinamika ini tidak serta-merta mengarah pada konflik terbuka. Justru sebaliknya, strategi seperti yang dijelaskan oleh Schelling bertujuan untuk menghindari perang melalui pengelolaan ancaman dan sinyal. Selama semua pihak masih mampu membaca dan memahami pesan yang dikirimkan, stabilitas relatif masih dapat dipertahankan. Masalah muncul ketika terjadi misinterpretasi atau kesalahan kalkulasi, yang dapat dengan cepat mengubah situasi menjadi krisis.

Dalam konteks yang lebih luas, manuver kapal perang China di Pasifik Barat mencerminkan pergeseran tatanan global yang sedang berlangsung. Dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal, melainkan bergerak menuju konfigurasi yang lebih kompleks dengan banyak pusat kekuatan. China dengan segala instrumen yang dimilikinya, sedang berupaya menempatkan diri sebagai aktor utama dalam sistem tersebut. Militer menjadi salah satu alat penting dalam proses ini, tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi dan komunikasi strategis.

Dengan demikian, melihat manuver ini sebagai sekadar latihan adalah penyederhanaan yang berlebihan. Di balik pergerakan kapal perang tersebut terdapat kalkulasi yang matang, pesan yang terstruktur, dan tujuan jangka panjang yang jelas. China tidak hanya sedang berlatih, tetapi sedang berbicara kepada dunia dengan bahasa yang paling dipahami dalam politik internasional, yaitu kekuatan. Pasifik Barat bukan lagi sekadar wilayah geografis, melainkan panggung utama bagi pertarungan pengaruh global. Setiap kapal yang berlayar membawa lebih dari sekadar persenjataan melainkan ia membawa pesan,

April 7 2026

Bayang-Bayang China di Langit Asia Timur

Muhammad Asdar Prabowo Politics, Security and Defence, Think Asia Timur, China, Geopolitik, Peringatan Udara, Power Projection, Strategic Ambiguity 0

Langit Asia Timur kembali menjadi ruang ketegangan akibat sebuah kebijakan yang tampak teknis namun tanpa makna yang jelas. Hal tersebut dilihat dari penetapan zona peringatan udara oleh China di wilayah laut lepas selama 40 hari. Melalui NOTAM yakni mekanisme yang biasanya digunakan untuk memberi tahu pilot tentang bahaya atau aktivitas terbatas, China menutup area udara yang sangat luas, membentang dari Laut Kuning hingga Laut China Timur, bahkan lebih besar dari Taiwan. Namun yang paling mencolok bukanlah skalanya melainkan ketidakjelasan tujuannya.

Dalam hal ini, tidak ada penjelasan resmi, batasan ketinggian, bahkan transparansi mengenai tujuan dari China malakukan hal tersebut. Dalam praktik umum, zona seperti ini biasanya bersifat sementara, singkat, dan jelas terkait latihan militer tertentu. Maka dari itu, apa yang dilakukan China justru sebaliknya. Di sinilah persoalan dimulai pada saat sebuah tindakan besar dilakukan tanpa narasi yang menyertainya, maka ruang tafsir terbuka lebar, dan dalam geopolitik ruang tafsir adalah ruang ketegangan.

Fenomena ini sangat menarik untuk ditelisik mengenai apa? dan mengapa China melakukan hal tersebut?.

Dalam perspektif Power Projection, John J. Mearsheimer menjelaskan mengenai negara besar akan selalu berupaya memperluas jangkauan kekuatannya untuk mengamankan posisi dominan di kawasan. Dalam konteks ini, China tidak sekadar menutup wilayah udara melainkan sedang menunjukkan bahwa dirinya mampu mengendalikan ruang strategis di luar wilayah daratannya. Zona udara yang luas dan berlangsung lama menjadi bentuk demonstrasi kapasitasnya bahwa China tidak hanya hadir, tetapi mampu mempertahankan kehadiran itu.

Dengan durasi 40 hari bukan angka netral karena hal tersebut mengirim pesan bahwa ini bukan aktivitas sesaat melainkan Ini adalah bentuk keberlanjutan operasional. Dengan tidak membatasi ketinggian, China juga memperluas makna control yang bukan hanya di permukaan laut, tetapi hingga ruang udara yang lebih tinggi. Dalam logika power projection, ini adalah sinyal bahwa China memiliki kemampuan multidimensi dalam mengelola ruang strategis.

Ketika China tidak menjelaskan apa pun bahkan tidak ada pernyataan bahwa ini latihan militer seumpamanya, ini menjadikan bahwa China melakukan sebuah hal yang bersifat strategis dari ketidakjelasan yang ada. Dalam teori strategic ambiguity (Strategi Ambiguitas), Schelling mengatakan bahwa ketidakjelasan justru meningkatkan daya tekan. Negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, bahkan Amerika Serikat akan dipaksa untuk menafsirkan sendiri maksud dari China. Apakah ini latihan? Persiapan konflik? Uji coba kontrol wilayah? Tidak ada jawaban pasti dan justru karena tidak pasti, setiap kemungkinan harus dipertimbangkan secara serius.

Dalam konteks geopolitik saat ini, langkah ini menjadi semakin signifikan di mana ketegangan China dan Taiwan belum mereda. Aktivitas militer China di sekitar Taiwan sempat meredup, namun kini kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Di saat yang sama, perhatian global juga terpecah oleh konflik di kawasan lain, seperti Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, langkah China bisa dibaca sebagai pemanfaatan momentum dengan bergerak saat perhatian dunia tidak sepenuhnya terfokus.

Di sinilah kritik perlu diajukan bahwa ketika sebuah negara besar menggunakan ketidakjelasan sebagai strategi, maka stabilitas kawasan menjadi taruhan. Zona udara yang luas dan tidak dijelaskan bukan hanya soal militer, tetapi juga menyentuh aspek penerbangan sipil dan keamanan regional. NOTAM, yang seharusnya menjadi alat komunikasi keselamatan, berubah menjadi instrumen kekuasaan. Lebih jauh lagi, praktik seperti ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jika ketidakjelasan menjadi norma, maka transparansi akan semakin terkikis. Negara-negara lain mungkin akan merespons dengan cara serupa dengan cara menutup wilayah tanpa penjelasan, mengirim sinyal tanpa klarifikasi.

Dalam jangka panjang, langkah semacam ini tidak hanya meningkatkan ketegangan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan dalam sistem internasional yang selama ini bergantung pada transparansi dan kepastian. Dengan menggabungkan power projection dan strategic ambiguity, China tampaknya sedang memainkan strategi dua lapis yakni di satu sisi menunjukkan kapasitas kekuatan dan kontrol wilayah udara, di sisi lain secara sengaja mengaburkan maksud di balik tindakan tersebut. Berdasarkan hal ini, kombinasi tersebut memang terlihat efektif, tetapi sekaligus menyimpan risiko besar. Efektif karena mampu memberikan tekanan geopolitik tanpa harus memicu konflik terbuka, namun berisiko karena membuka ruang mispersepsi di antara negara lain yang dapat berujung pada eskalasi yang tidak diinginkan.

Pada akhirnya, apa yang terjadi di langit Asia Timur bukan sekadar fenomena geografis, melainkan simbol dari perubahan pola perilaku negara besar dalam sistem internasional. Kekuatan tidak lagi selalu ditampilkan secara terang-terangan, dan pesan tidak selalu disampaikan secara eksplisit. Dalam konteks ini, ketidakjelasan justru menjadi instrumen strategis, sementara ruang udara yang seharusnya netral dan bebas, kini berubah menjadi arena kontestasi kekuasaan. Pertanyaannya kini bukan hanya apa yang sedang dilakukan China, tetapi juga bagaimana negara-negara lain membaca, menafsirkan, dan merespons strategi yang secara sengaja dirancang untuk sulit dipahami tersebut.

October 29 2024

Koalisi Petahana Jepang LDP-Komeito Kehilangan Mayoritas Parlemen

Windriargo Hario Widodo Asia, News, Politics Asia Timur, Jepang, Pemilu 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang melaksanakan pemilu dini yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 30 September 2024. Perdana Menteri Ishiba menambahkan bahwa pemilu dini ini merupakan upaya untuk membangun sebuah Jepang yang baru dengan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dari hasil yang diterbitkan koalisi penguasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang karena hanya memenangkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan. Sementara itu partai oposisi seperti Partai Demokratik Konstitusional (CDP), Partai Inovasi Jepang (JIP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), dan partai politik minor lainnya memenangkan sekitar 235 kursi. Hasil dari pemilu ini merupakan kekalahan besar bagi LDP yang kehilangan mayoritas parlemen pertama kalinya sejak tahun 2009.

Menanggapi kekalahan ini Perdana Menteri Ishiba menyatakan rakyat Jepang telah menghukum berat Partai LDP dan hal tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima. Perdana Menteri Ishiba juga menambahkan bahwa hasil tersebut menunjukan rakyat ingin Partai LDP untuk introspeksi dan mengubah diri menjadi sebuah partai yang dapat mencapai keinginan rakyat. Sementara itu Kepala Komite Kampanye Politik Partai LDP Shinjiro Koizumi menyatakan jika LDP tidak dapat mencapai mayoritas mereka akan meminta partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Di sisi lain ketua Partai CDP Yoshihiko Noda menyampaikan dalam sebuah konferensi pers keinginannya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai DPFP. Ketua Partai DPFP Yuichiro Tamaki menanggapi ajakan Noda dengan menyatakan Partai DPFP tidak menutup kemungkinan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai CDP walaupun kedua partai memiliki perbedaan dasar tentang berbagai kebijakan.

Menurut analis politik Jepang Tobias S. Harris hasil pemilu dini ini menandakan sistem politik Jepang sedang memasuki periode baru dan tidak pasti karena lima partai besar yang keseluruhan memegang 401 kursi harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sementara itu Presiden CEO Japan Society Joshua W. Walker menyatakan perdana menteri baru yang menjabat akan menghadapi tantangan internasional seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan Isu Taiwan.

July 24 2024

Upaya Transformasi Diplomasi Pertahanan Jepang dalam Mengamankan Kedaulatan di Asia Timur

Afri Sembiring Asia, Security and Defence, Think Asia Timur, diplomasi pertahanan, Kedaulatan 0

Diplomasi pertahanan Jepang telah mengalami transformasi dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh dinamika geopolitik yang kompleks di Asia Timur, termasuk ancaman dari Korea Utara dan kekuatan militer Tiongkok yang semakin meningkat. Pergeseran ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Jepang yang terus berkembang, yang menekankan pada penguatan kemampuan pertahanannya dan melakukan upaya diplomatik yang lebih proaktif. Jepang telah memperkuat mekanisme pertahanannya, mengembangkan teknologi baru, dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan sekutu utamanya, khususnya Amerika Serikat[1]. Upaya-upaya ini dilengkapi dengan diplomasi proaktif yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kebijakan nasional defensif dan proliferasi non-nuklir[2][3].

Evolusi Kebijakan Luar Negeri Jepang

Evolusi kebijakan luar negeri Jepang dapat dilihat sejak sejarah Perang Dunia II yang dibagi menjadi beberapa tahap, yang masing-masing ditandai dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda. Pada periode pasca perang (1945-1970an), tujuan utama Jepang adalah untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas internasional dengan memulihkan hubungan diplomatik, bergabung dengan PBB, dan membangun kembali perekonomiannya. Era ini ditandai dengan Doktrin Yoshida, yang diambil dari nama Perdana Menteri Shigeru Yoshida, yang menekankan pemulihan ekonomi dibandingkan ekspansi militer dan mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan[4].

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone, belanja pertahanan Jepang meningkat, dan hubungan politik-militer dengan Amerika Serikat diperkuat. Periode ini menandai peralihan dari fokus ekonomi murni ke pendekatan yang lebih seimbang, dengan menggabungkan pertimbangan militer dan strategis. Penyesuaian kembali mata uang Jepang dan AS pada pertengahan tahun 1980an semakin meningkatkan perdagangan, bantuan, dan investasi Jepang, khususnya di Asia, menjadikan Jepang sebagai kreditor terbesar di dunia dan kontributor signifikan terhadap keringanan utang internasional dan lembaga keuangan.

Pada era pasca-Perang Dingin (1990-an dan seterusnya), Jepang menilai kembali postur keamanannya, terutama dengan penafsiran ulang Pasal 9 yang dilakukan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2014, yang memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk berpartisipasi dalam operasi pertahanan diri kolektif. Hal ini menandai perubahan signifikan dari sikap pasifis di era pascaperang. Jepang juga meningkatkan keterlibatannya dalam inisiatif keamanan internasional, memperkuat aliansi, khususnya dengan Amerika Serikat, dan memperluas pengaruh diplomatik dan ekonomi globalnya.

Menghadapi tantangan kontemporer, kebijakan luar negeri Jepang sering kali dicirikan sebagai kebijakan negara kekuatan menengah (middle power), yang menyeimbangkan antara kepentingan strategis negara-negara besar dan aspirasi regional dan globalnya sendiri. Status ini menyebabkan kebijakan luar negeri yang dinamis dan berkembang, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Transformasi Diplomasi Pertahanan Jepang

Perubahan penting dalam pertahanan Jepang adalah peningkatan substansial dalam anggaran militer, yang mengalami kenaikan sebesar 16% pada tahun fiskal 2024, yaitu sebesar 7,95 triliun yen ($55,9 miliar)[5]. Peningkatan ini merupakan bagian dari program pembangunan militer lima tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Peningkatan anggaran ini memfasilitasi akuisisi aset militer canggih seperti pesawat tempur siluman F-35, rudal jelajah jarak jauh, dan peluru kendali hipersonik, sehingga memperkuat kapasitas pertahanan udara dan serangan balik Jepang. Selain itu, Jepang telah melonggarkan pembatasannya terhadap ekspor senjata mematikan, mengizinkan penjualan senjata dan komponen buatan Jepang ke negara-negara yang mempunyai izin asing, sehingga memperkuat industri pertahanan dan inisiatif bantuan militernya di kawasan Indo-Pasifik.

Jepang juga meningkatkan kerja sama militer internasionalnya, khususnya dengan Amerika Serikat. Aliansi AS-Jepang tetap menjadi landasan keamanan regional, melalui latihan militer bersama dan peningkatan interoperabilitas pasukan untuk mengatasi masalah keamanan bersama. Selain itu, Jepang juga berpartisipasi aktif dalam inisiatif keamanan regional, seperti Dialog Keamanan Kuadlrilateral (Quad) dan Forum Regional ASEAN, untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Investasi dalam teknologi pertahanan merupakan aspek penting lainnya dalam strategi keamanan Jepang yang terus berkembang. Jepang sedang mengembangkan sistem pertahanan rudal canggih, termasuk sistem Pertahanan Udara dan Rudal Terpadu (IAMD)[6] untuk melawan ancaman rudal hipersonik dan ancaman rudal canggih lainnya. Selain itu, Jepang juga meningkatkan kemampuan siber dan luar angkasanya, berinvestasi pada pesawat tempur generasi mendatang dan sistem radar canggih.

Dampak Terhadap Stabilitas Regional

Transformasi kebijakan pertahanan Jepang membawa implikasi yang signifikan terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional. Peningkatan besar Jepang dalam belanja pertahanan dan investasi dalam teknologi militer canggih, seperti sistem pertahanan rudal, pesawat canggih, dan kapal selam, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan menghalangi musuh potensial, sehingga menjamin keselamatan dan kedaulatannya. Selain itu, revisi konstitusi Jepang yang mengizinkan partisipasi dalam pertahanan diri kolektif dengan Amerika Serikat memungkinkan kontribusi yang lebih aktif terhadap keamanan regional dan meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman keamanan. Disisi lain, perubahan kebijakan pertahanan Jepang tidak disambut baik secara universal. Negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara memandang peningkatan kemampuan militer Jepang dengan penuh kecurigaan, dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan mereka sendiri. Kebijakan pertahanan baru Jepang menghadapi kekhawatiran bahwa peningkatan belanja dan kemampuan militer dapat meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Persepsi ini dapat memperburuk ketegangan regional[7].

Pada akhirnya, dalam konteks diplomasi pertahanan, Jepang telah mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan militer dan penguatan aliansi internasional sebagai cara untuk mengatasi ancaman regional, seperti kekuatan militer Tiongkok yang berkembang dan ancaman dari Korea Utara. Peningkatan anggaran pertahanan dan investasi dalam teknologi canggih, seperti sistem pertahanan rudal dan pesawat tempur, mencerminkan strategi pencegahan yang dirancang untuk menghalangi potensi agresor dengan menciptakan biaya tinggi untuk tindakan agresif. Selain itu, Jepang juga memperkuat hubungan dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam inisiatif keamanan regional seperti Quad, menunjukkan pendekatan diplomasi kooperatif yang bertujuan untuk stabilitas kawasan melalui kerja sama multilateral. Sayangnya, upaya ini juga memicu ketegangan jika negara-negara lain menilai peningkatan kemampuan militer Jepang sebagai ancaman, menuntut Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan dengan diplomasi yang hati-hati untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun transformasi kebijakan pertahanan Jepang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional dan berkontribusi terhadap stabilitas regional, hal ini juga memerlukan manajemen yang hati-hati untuk memitigasi potensi ketegangan regional.

[1] Sasakawa Peace Foundation, Strengthening Japan’s Defense Diplomacy (Japan, 2022), https://www.spf.org/en/global-data/user33/SPF_DefenceDiplomacyProposal.Mar2022.pdf.

[2] Hitoshi Tanaka, “Proactive Diplomacy for Peace under Japan’s New Security Legislation,” East Asia Insights, no. October (2015): 1–4, http://www.eastasiaforum.org/2015/11/02/proactive-diplomacy-for-peace-under-japans-new-security-legislation/.

[3] Goro Matsumura, Defense Diplomacy of Japan Ground Self-Defense Force, The Sasakawa Peace Foundation, 2023.

[4] David M Potter, “Evolution of Japan ’ s Postwar Foreign Policy” (2008).

[5] Deutsche Welle, “Japan Approves Record $56 Billion Military Spending,” Dw.Com (Tokyo, December 22, 2023), https://www.dw.com/en/japan-approves-record-56-billion-military-spending/a-67803638.

[6] Takahashi Kosuke, “Japan Approves 16.5% Increase in Defense Spending for FY2024,” The Diplomat, December 22, 2023, https://thediplomat.com/2023/12/japan-approves-16-5-increase-in-defense-spending-for-fy2024/.

[7] Shawn D Harding, “Bolstering the Fortresses of Regional Stability : The Changing Indo-Pacific Security Environment and Military Bases in Japan,” SASAKAWA USA (2024).

October 11 2023

Pergeseran demografis yang besar: Penurunan populasi Asia Timur

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Social and Culture, Think Asia Timur, Demografi, Populasi 0

Pergeseran demografis sedang berlangsung di Asia Timur, karena kematian mulai melampaui kelahiran di China, Jepang, dan Korea Selatan. Seiring dengan bertambahnya usia dan menyusutnya populasi mereka, penurunan ekonomi tidak akan terhindarkan.

Asia Timur Menyusut

Pada tahun 2022, ketika populasi dunia melampaui delapan miliar, populasi China menyusut untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad.[1] Dan pada bulan April 2023, India mengambil alih posisi China untuk menjadi negara dengan populasi terpadat di dunia.[2] Namun, 850.000 orang yang hilang dari China tahun lalu hanyalah awal dari penurunan populasi yang akan semakin tajam.

China hanyalah negara Asia Timur terbaru yang populasinya menurun. Korea Selatan mulai menyusut pada tahun 2020[3] dan Jepang telah mengalami penurunan populasi selama lebih dari satu dekade.[4] Agar populasi suatu negara tetap stabil, diperlukan tingkat kelahiran 2,1 anak per wanita. Tingkat kesuburan di China sekarang berada di angka 1,16,[5] sedangkan di Jepang di angka 1,26.[6] Korea Selatan baru-baru ini mencapai rekor terendah di dunia yaitu 0,78,[7] yang berarti bahwa Korea Selatan dapat kehilangan hampir dua pertiga populasinya dalam satu generasi.

Merupakan hal yang normal bagi negara-negara berkembang untuk melihat penurunan yang signifikan dalam tingkat kelahiran dari waktu ke waktu.[8] Tingkat kematian anak yang rendah, peluang kerja yang solid untuk kedua orang tua dan prospek pensiun yang dapat diandalkan, semuanya membantu mengurangi tingkat kelahiran ke sekitar tingkat penggantian. Proses ini telah terjadi di seluruh negara maju dan bahkan di beberapa negara berkembang yang telah mencapai tingkat kematian anak yang rendah, seperti India,[9] Bangladesh,[10] dan Indonesia,[11] di mana tingkat kelahiran telah stabil di sekitar tingkat penggantian. Di sebagian besar negara Barat, tingkat kelahiran telah turun jauh di bawah angka tersebut, tetapi migrasi cenderung menutupi hal ini. AS dan Uni Eropa saat ini memiliki tingkat kesuburan masing-masing 1,7 dan 1,5, tetapi keduanya terus tumbuh.[12]

Negara-negara Asia Timur berbeda. Mereka tidak hanya memiliki imigrasi yang dapat diabaikan, tetapi tingkat kelahiran mereka sangat buruk. Selain itu, penurunan angka kelahiran yang terus menerus selama setengah abad terakhir menyebabkan masyarakat yang semakin tua.[13] Tren yang sedang berlangsung ini telah menyebabkan perubahan demografis yang signifikan di China, Jepang, dan Korea Selatan, dengan implikasi jangka panjang bagi kawasan ini dan ekonomi global secara keseluruhan.

Banyak alasan untuk memiliki lebih sedikit anak

Tingkat kelahiran di Jepang – negara dengan ekonomi maju pertama di Asia Timur – telah turun menjadi sekitar dua anak per wanita pada tahun 1960-an.[14] Pada saat itu, rata-rata wanita yang lahir di China atau Korea Selatan dapat berharap untuk memiliki enam anak, dan akibatnya, populasi kedua negara tersebut meningkat dua kali lipat pada akhir abad tersebut.

Di sebagian besar abad ke-20, tingkat kelahiran yang tinggi secara luas dipandang sebagai alasan utama yang mendasari perjuangan negara-negara miskin untuk berkembang. Hal ini menyebabkan kampanye yang didukung oleh pemerintah di banyak negara berkembang untuk mencegah dan bahkan melarang orang untuk memiliki anak. Di Korea Selatan, pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian kelahiran secara luas[15] yang menggunakan taktik mobilisasi massa dan insentif finansial bagi wanita dan pria untuk menjalani perawatan pengendalian kelahiran, yang sangat berhasil. Pada awal tahun 1980-an, tingkat kesuburan turun jauh di bawah tingkat penggantian.

Di China, kebijakan anti-natalis jauh lebih keras.[16] Kebijakan satu anak, yang sering dikreditkan dengan penurunan angka kelahiran di negara ini, menugaskan pejabat pemerintah daerah untuk menegakkan batas satu anak, sebagian besar dengan menargetkan perempuan. Hasilnya adalah sterilisasi paksa, aborsi paksa, pembunuhan bayi secara luas dan skema adopsi paksa yang disponsori negara, di mana bayi-bayi diculik dan diserahkan untuk diadopsi ke luar negeri.

Namun, tingkat kelahiran di China telah menyusut dengan cepat selama satu dekade sebelum kebijakan satu anak diberlakukan pada tahun 1979,[17] di mana pada saat itu tingkat kesuburan di negara tersebut sudah mendekati tingkat penggantian. Kebijakan ini akhirnya memperburuk situasi demografis dan menyebabkan ketidakseimbangan gender yang mencolok, karena banyak orang tua yang lebih memilih memiliki anak laki-laki sebagai anak tunggal mereka. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap bertahan hingga dicabut pada tahun 2016. Pemerintah China sekarang menerapkan kebijakan tiga anak,[18] tetapi angka kelahiran di seluruh Asia Timur terus menurun.[19] Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama adalah calon ibu.

Angka kelahiran di Korea Selatan sama buruknya dengan catatan kesetaraan gendernya.[20] Korea Selatan masih merupakan masyarakat yang sangat patriarkis, dengan banyak pria yang merasa bahwa kuota perekrutan yang menguntungkan wanita adalah diskriminatif dan di mana gerakan anti-feminis semakin populer.[21] Sentimen anti-feminis juga membantu terpilihnya Presiden saat ini, Yoon Suk Yeol,[22] yang menyatakan bahwa seksisme adalah “sesuatu dari masa lalu” dan kemudian menindaklanjuti janjinya pada saat pemilihan untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender.[23] Menurut Indeks Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia,[24] Korea Selatan masih berada di peringkat ke-99 dari 146 negara. China dan Jepang masing-masing berada di peringkat ke-102 dan 116.

Korea Selatan memiliki kesenjangan gaji gender tertinggi di antara negara-negara OECD.[25] Wanita di sana dapat mengharapkan penghasilan sepertiga lebih rendah dari rekan-rekan pria mereka. Pertumbuhan karier juga masih menjadi perjuangan berat bagi wanita Korea Selatan. Negara ini berada di urutan terakhir dalam Indeks Glass Ceiling The Economist,[26] yang mengukur pengaruh dan peran perempuan di tempat kerja di 29 negara maju. Di urutan kedua adalah Jepang, di mana memiliki anak masih menjadi keputusan yang mengakhiri karier bagi sebagian besar wanita.[27] Kedua negara ini berada di posisi terbawah dalam indeks ini dalam hal kesenjangan gaji dan jumlah perempuan yang bekerja di posisi manajerial. Situasi di China, yang tidak masuk dalam daftar, juga tidak lebih baik.

Di China, yang memiliki pasar kerja yang sangat kompetitif, jam kerja yang panjang adalah hal yang biasa.[28] Untuk jam kerja tersebut, perempuan bisa mendapatkan upah yang jauh lebih rendah daripada rekan kerja laki-laki. Perempuan sering kali harus takut akan pekerjaan mereka jika mereka mengakui bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memiliki anak.[29]

Bahkan ketika para orang tua di Asia Timur telah mengambil keputusan untuk memiliki anak, mereka cenderung berhenti pada satu anak, karena tantangan yang dihadapi para orang tua, mulai dari biaya. Jika disesuaikan dengan pendapatan per kapita, Korea Selatan adalah tempat termahal di dunia untuk membesarkan anak,[30] diikuti oleh China.[31] Jepang berada di tempat ketiga.[32]

Kemudian ada sekolah, yang tidak hanya mahal,[33] tetapi sering kali menjadi beban berat bagi anak-anak dan orang tua. Pendidikan sangat kompetitif. Anak-anak diharapkan untuk belajar dengan sangat keras sejak dini dan orang tua diharapkan untuk membantu mereka mendapatkan nilai yang baik.

Tekanan pada keluarga mencapai puncaknya selama tahun-tahun sekolah menengah, menjelang ujian akhir masuk universitas, yang akan menentukan kelayakan setiap siswa untuk masuk ke universitas-universitas elit dan, sering kali, seluruh masa depan mereka. Anak-anak Korea Selatan tidur rata-rata enam jam selama tahun-tahun sekolah menengah,[34] di saat anak-anak seusia mereka membutuhkan delapan hingga sepuluh jam untuk tumbuh kembang yang sehat.[35] Siswa China dan Jepang juga mengalami tekanan yang sama.

Siswa sekolah menengah atas belajar siang dan malam, termasuk pada hari libur untuk ujian akhir yang disebut Suneung di Korea Selatan,[36] Gaokao di China,[37] dan Senta Shiken di Jepang.[38] Orang tua sering mengambil cuti dari pekerjaan untuk membantu mempersiapkan ujian, yang akan menentukan masa depan anak mereka. Membayar les tambahan sangat penting, bagi mereka yang mampu.

Semua fokus pada ujian ini kembali ke tradisi meritokrasi Kekaisaran China yang berusia ribuan tahun melalui ujian besar. Ini berarti, secara teori, siapa pun dapat menjadi sukses dengan belajar keras dan mencapai nilai ujian yang luar biasa. Namun pada kenyataannya, siswa dengan orang tua kaya yang mampu menyewa tutor terbaik dan menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk masuk ke universitas elit.[39]

Stres dan depresi yang ekstrem adalah hal yang umum terjadi di kalangan siswa sekolah menengah di Asia Timur.[40] Potensi kekayaan di masa depan dan karir yang sukses bergantung pada hasil ujian. Profesi tertentu hanya tersedia bagi peserta ujian yang paling mahir. Karena itu, bahkan mereka yang berhasil masuk ke dalam profesi yang dicari sering kali berakhir dengan ketidakbahagiaan,[41] bekerja dalam karir dengan jam kerja yang panjang yang tidak mereka minati tetapi dipaksakan berdasarkan nilai ujian standar mereka.

Dalam situasi seperti itu, banyak calon orang tua yang menghindari memiliki anak. Hidup bisa jadi cukup sulit bagi mereka yang tidak memiliki anak, dengan harga properti yang tinggi,[42] jam kerja yang panjang,[43] hari libur yang sedikit,[44] dan wanita harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan kemampuan mereka.

Berjuang untuk membalikkan tren

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing, Tokyo dan Seoul telah memperkenalkan serangkaian kebijakan pro-kelahiran, namun angka kelahiran terus menurun. China telah memperkenalkan cuti melahirkan yang lebih baik dan insentif keuangan,[45] sekaligus mengurangi akses untuk melakukan aborsi.[46] Pemerintah Korea Selatan terus meningkatkan insentif bagi calon orang tua,[47] termasuk tunjangan bulanan yang sudah termasuk yang tertinggi di dunia.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah bersumpah untuk menciptakan “masyarakat yang mengutamakan anak-anak”.[48] Untuk tujuan ini, Kishida baru-baru ini mengumumkan rencana pengeluaran paling ambisius di negaranya untuk meningkatkan angka kelahiran.[49] Namun, Jepang telah menutup lebih dari 400 sekolah[50] setiap tahunnya selama dua dekade terakhir karena kurangnya jumlah murid dan tahun lalu mencatat rekor terendah di bawah 800.000 kelahiran. Dan semua ini terjadi meskipun Jepang telah memiliki beberapa tunjangan pengasuhan anak terkuat di dunia, termasuk cuti orang tua yang signifikan[51] dan subsidi perumahan. Sejauh ini, tunjangan pengasuhan anak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kelahiran di kedua negara tersebut.

Salah satu solusi yang jelas untuk populasi yang menyusut adalah imigrasi. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar negara Barat terus tumbuh meskipun tingkat kelahirannya rendah. Namun, negara-negara Asia Timur hanya memiliki sedikit orang asing. Hanya 3%[52] penduduk Korea Selatan yang lahir di luar negeri. Di Jepang hanya 2% dan di China hanya 0,1%. Di negara-negara yang ramah terhadap migrasi seperti Amerika Serikat, Jerman dan Australia, orang asing masing-masing berjumlah 15%, 19% dan 30% dari populasi.

Saat ini hanya ada sedikit kemauan politik untuk meningkatkan migrasi masuk di kedua negara tersebut. Orang asing di ketiga negara tersebut umumnya diperlakukan sebagai penduduk sementara dan menghadapi banyak pembatasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk sedikit atau bahkan tidak ada prospek untuk mendapatkan status permanen, apalagi kewarganegaraan. Presiden Korea Selatan baru-baru ini menyerukan perubahan dalam cara imigran diperlakukan dan dipersepsikan di negaranya, tetapi tidak ada solusi yang jelas yang ditawarkan.[53]

Jepang, negara tertua di Asia Timur, sangat membutuhkan pekerja asing di berbagai sektor. Kishida baru-baru ini mengakui bahwa negaranya “berada di ambang ketidakmampuan untuk mempertahankan fungsi-fungsi sosial.”[54] Namun, masih banyak rintangan yang dihadapi oleh orang asing, termasuk kurangnya keragaman dalam angkatan kerja yang ada, jam kerja yang panjang dan persyaratan sertifikasi yang sangat tinggi di beberapa profesi. Jepang bahkan terus mengkriminalisasi para pencari suaka.[55]

Namun, sementara Jepang[56] dan Korea Selatan[57] telah menjadi lebih terbuka terhadap diskusi untuk mengizinkan lebih banyak orang asing masuk, China menjadi semakin tertutup dan tidak memiliki kebijakan pro-imigrasi, kecuali untuk visa kerja sementara untuk profesi industri tertentu.

Satu pengecualian di ketiga negara tersebut adalah untuk warga keturunan etnis, yang dapat dengan mudah mendapatkan visa kerja dan izin tinggal permanen. Di ketiga negara tersebut, garis keturunan merupakan cara termudah, dan seringkali satu-satunya, untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Penurunan populasi hanyalah permulaan

Untuk saat ini, situasi demografis China masih stabil. Rasio penduduk di luar usia kerja dibandingkan dengan angkatan kerja-dikenal sebagai rasio ketergantungan-masih berada di angka 45%,[58] dibandingkan dengan rata-rata OECD yang mencapai 55%. Korea Selatan bahkan lebih baik, yaitu 40%. Namun, kedua negara ini menua dengan cepat dan akan terus mendekati Jepang, yang telah memiliki rasio ketergantungan sebesar 71% – tertinggi di negara maju. Hasilnya adalah jumlah tenaga kerja yang jauh lebih kecil dan penurunan populasi yang cepat.

Sejak puncaknya pada tahun 2008, populasi Jepang menyusut sebanyak 4 juta jiwa – 3% dari total populasi dunia – dan trennya semakin cepat.[59] Tahun lalu saja, negara ini kehilangan setengah juta orang dan sekitar pertengahan abad ini,[60] populasi Jepang akan turun di bawah 100 juta. Menurut perkiraan PBB,[61] populasi Korea Selatan yang saat ini berjumlah 51 juta jiwa akan turun menjadi 36 juta jiwa pada tahun 2060 dan bisa mencapai 16 juta jiwa pada tahun 2100.

Penurunan demografis China akan meningkat pada tahun 2030-an dan kemudian semakin cepat. Pada tahun 2080,[62] populasinya akan turun di bawah 1 miliar dan pada akhir abad ini, China kemungkinan akan memiliki kurang dari 800 juta orang, yang merupakan setengah dari populasi India. Angka riil China bisa jadi jauh lebih rendah jika tingkat kelahiran menurun lebih jauh. Jumlah penduduk Asia Timur akan menjadi penjamin kekuatan ekonomi, sementara bagian dunia lainnya akan mendapatkan signifikansi ekonomi.

Populasi Afrika saat ini hampir sama dengan populasi China, tetapi pada tahun 2050 akan menjadi dua kali lipat.[63] Pada tahun 2100, Afrika dapat memiliki populasi 4,3 miliar, lebih banyak daripada gabungan seluruh Asia dan lima kali lipat dari populasi China. Nigeria sendiri akan memiliki 400 juta penduduk pada pertengahan abad ini dan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara terpadat ketiga di dunia.

Ini berarti bahwa dalam satu generasi lagi, pusat gravitasi geopolitik kemungkinan besar juga akan bergeser. Saat ini satu dari lima orang di dunia berasal dari Asia Timur, namun pada akhir abad ini jumlahnya akan berkurang menjadi satu dari sepuluh orang. Satu hal yang konstan kemungkinan akan tetap ada: Amerika Serikat diperkirakan akan tetap menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia.[64] Bahkan jika AS digeser secara singkat oleh China pada tahun 2030-an, ekonomi China yang mengalami kontraksi akan segera tertinggal lagi.[65]

Seiring dengan menyusutnya populasi Asia Timur, harga rumah di sana, yang saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, akan mulai turun dan akhirnya jatuh. Hal ini akan menambah tantangan ekonomi lainnya, karena sebagian besar kekayaan pribadi terikat pada properti.[66] Selain itu, populasi yang menua cenderung kurang inovatif,[67] sebuah masalah yang sudah dihadapi Jepang-yang semakin memperparah kontraksi ekonomi.

Ini juga berarti perubahan pada kebijakan keamanan. Lagi pula, jika China akan kehilangan setengah dari populasinya, China harus menggandakan pengeluaran pertahanan relatifnya hanya untuk mempertahankan kekuatan militernya yang besar.[68] Hal ini akan semakin membebani dengan meningkatnya kebutuhan pengeluaran pemerintah untuk populasi lansia.

Tingkat kelahiran yang rendah bukanlah masalah yang unik di Asia Timur. Saat ini 124 negara memiliki tingkat kelahiran di bawah tingkat penggantian,[69] termasuk seluruh belahan dunia Barat. Jerman, Australia, dan Inggris memiliki tingkat kelahiran yang mirip dengan Jepang,[70] tetapi tidak seperti Jepang, populasi mereka terus bertambah, berkat imigrasi.

Namun, migrasi akan terus menjadi masalah bagi Asia Timur, dan bukan solusi. Jepang dan Korea Selatan adalah negara kaya dengan ekonomi yang sangat maju dan China adalah rumah bagi banyak industri teknologi tinggi yang menjanjikan, termasuk teknologi energi hijau[71] dan kecerdasan buatan.[72] Meskipun demikian, lebih banyak orang yang meninggalkan negara-negara ini daripada yang pindah.

Meskipun pergeseran bertahap menuju kebijakan yang lebih ramah terhadap migrasi mungkin saja terjadi, namun hal ini mungkin tidak akan berjalan cukup jauh. Ketiga negara tersebut merupakan masyarakat yang jauh lebih homogen dibandingkan AS atau Eropa. Selain itu, penurunan populasi di masa mendatang akan membuat kehadiran pekerja asing yang semakin meningkat menjadi target populis yang mudah disalahkan atas kesengsaraan ekonomi yang akan datang.

Di tahun-tahun mendatang, pengeluaran pemerintah untuk tunjangan pengasuhan anak kemungkinan akan terus meningkat secara signifikan. Namun, kebijakan semacam itu dapat memperburuk kesenjangan upah antar gender. Memperkenalkan kebijakan negara untuk cuti melahirkan yang lebih lama dan meningkatkan tunjangan secara keseluruhan bagi para ibu hanya akan meningkatkan keengganan perusahaan untuk mempekerjakan dan mempromosikan perempuan, terutama di China, di mana perusahaan sudah sering melakukan diskriminasi terhadap calon ibu. Pemerintah China juga kemungkinan akan mencoba kebijakan yang lebih keras, seperti lebih membatasi akses untuk melakukan aborsi.[73]

Jalur penurunan populasi saat ini tidak ditetapkan dan perubahan signifikan pada struktur masyarakat, paritas gender, kebijakan pemerintah, dan imigrasi dapat mengubah lintasan jangka panjang penurunan populasi. Namun, di masa mendatang, tren penurunan populasi yang cepat di Asia Timur akan terus berlanjut.

Penurunan ekonomi, ketegangan sosial, pergeseran lanskap keamanan dalam negeri, dan menurunnya jejak geopolitik di kawasan ini adalah beberapa hasil yang paling nyata. Meskipun pemerintah Asia Timur akan semakin putus asa untuk membalikkan tren demografi, pada akhirnya keputusan untuk memiliki lebih banyak anak akan menjadi keputusan masyarakat mereka. Meningkatkan insentif mungkin tidak lagi cukup, karena ekspektasi masyarakat berubah dan banyak anak muda tidak lagi melihat memiliki anak sebagai tujuan hidup.

Menurut sebuah survei baru-baru ini,[74] lebih dari separuh warga Korea Selatan yang berusia dua puluhan tidak ingin memiliki anak. Sebuah survei di Jepang[75] menemukan hasil yang kurang lebih sama untuk kaum muda Jepang. Survei lain di China[76] menemukan bahwa dua pertiga wanita muda memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak. Kebiasaan baru di kalangan anak muda ini dapat dirasakan semakin akut di ketiga masyarakat tersebut.

Salah satu contohnya adalah video tahun 2022[77] yang menjadi viral di media sosial China. Di dalamnya, seorang pemuda China terdengar menolak untuk dibawa ke pusat karantina COVID-19. Seorang petugas polisi memperingatkan dia bahwa tindakannya akan memengaruhi keluarganya selama tiga generasi yang akan datang, dan pria itu merespons: “Kami adalah generasi terakhir, terima kasih.”

[1] Simone McCharty. China records first decline in 60 years. CNN Business. 18 Januari 2023. https://edition.cnn.com/2023/01/16/economy/china-population-decline-sixty-years-intl-hnk/index.html

[2] George Wright. India’s population to surpass China this week-UN. BBC News. 24 April 2023. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-65380148

[3] Park Chan Kyong.South Korea’s population shrinks for first time ever, with trend expected to worsen amid Covid-19. South China Morning Post. 4 Januari 2023. https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3116310/south-koreas-population-shrinks-first-time-countrys-history

[4] Kentaro Iwamoto. Japan population drops 0.43% in 2022 as Kishida vows to stem decline. Asia Nikkei. 20 Januari 2023. https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-population-drops-0.43-in-2022-as-Kishida-vows-to-stem-decline

[5] Farah master & Albee Zhaang. China to discourage abortions to boost low birth rate. Reuters. 16 Agustus 2022. https://www.reuters.com/world/china/china-discourage-abortions-boost-low-birth-rate-2022-08-16/

[6] Tomoko Otake. Japan’s fertility rate matches record low as it drops for seventh consecutive year. The Japan Times. 2 Juni 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/02/national/2022-birthrate-record-low/

[7] Aljazeera. S.Korea breaks record for world’s lowest fertility rate, again. 22 Februari 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/2/22/s-korea-breaks-record-for-worlds-lowest-fertility-rate-again

[8] World Economic Forum. What does the global decline fertility rate look like? 17 Juni 2022. https://www.weforum.org/agenda/2022/06/global-decline-of-fertility-rates-visualised/

[9] Anjana Pasricha. India’s Population Growth Slows as Women Have Fewer Children. VOA News. 26 November 2022. https://www.voanews.com/a/india-s-population-growth-slows-as-women-have-fewer-children/6329223.html

[10] The Daily Star. Fertility rate on rise in urban areas. 4 Januari 2023. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/fertility-rate-rise-urban-areas-3212056

[11] South China Morning Post. Why Indonesia wants to put lid on baby boom while Asia tries to spur birth rates. 2 April 2021. https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3128098/why-indonesia-wants-put-lid-baby-boom-while-asia-tries

[12] THE world Bank. Fertility rate, total (births per woman) – United States, European Union. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=US-EU

[13] The Economist. The age of grandparent has arrived. 12 Januari 2023. https://www.economist.com/international/2023/01/12/the-age-of-the-grandparent-has-arrived

[14] The World Bank. Fertility rate, total (births per woman) – Japan, Korea, Rep., China. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=JP-KR-CN

[15] John P.DiMoia. (Let’s Have the Proper Number of Children and Raise Them Well!): Family Planning and Nation-Buildin in South Korea, 1961-1968. East Asian Science, Technology and Society:An International Journal Vol.2 Issue.3 (2008). pp.361-379

[16] Emily Feng. China’s Former 1-Child Policy Continues To Haunt Families. NPR. 4 Juli 2021. https://www.npr.org/2021/06/21/1008656293/the-legacy-of-the-lasting-effects-of-chinas-1-child-policy

[17] Mei Fong & Yaqiu Wang. How TO Fix China;s Population Crisis: Say Sorry to Women. The Diplomat. 7 Juli 2022. https://thediplomat.com/2022/07/how-to-fix-chinas-population-crisis-say-sorry-to-women/

[18] Jessi yeung & Nectar Gan. Chinese women were already discriminated in the workplace. A there-child policy might make things worse. CNN Business. 6 Juni 2021. https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-discrimination-intl-hnk-dst/index.html

[19] The Economist. New research helps explain why China’s low birth rate are stuck. 1 Juni 2023. https://www.economist.com/china/2023/06/01/new-research-helps-explain-why-chinas-low-birth-rates-are-stuck

[20] David Song & Pehamberger. Slow Progress:South Korea’s Gender Inequality Issue. Foreign Brief. 29 April 2022. https://foreignbrief.com/analysis/south-korea-gender-inequality/

[21] Hawon Jung. Aljazeera. This Women’s Day, there is little to celebrate in South Korea. 8 Maret 2023. https://www.aljazeera.com/opinions/2023/3/8/this-womens-day-there-is-little-to-celebrate-in-south-korea

[22] Juwon Park, Kim Tong-Hyung & Kim Jung Yoon.South Korea’s presidential race puts misogyny in spotlight. AP News. 23 Februari 2022. https://apnews.com/article/business-lifestyle-elections-discrimination-seoul-56135dafdf9dd086f4d83f5444fed361

[23] Jean Mackenzie. As South Korea abolishes its gender ministry, women fight back. BBC News. 14 Desember 2022. https://www.bbc.com/news/world-asia-63905490

[24] World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2022. 13 Juli 2022. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/

[25] Lee hyo Jin.Kora again ranks top in gender wage gap among OECD countries. The Korea Times. 4 Desember 2022. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/05/113_341104.html

[26] The Economist. The Economist’s glass-ceiling index. 6 Maret 2023. https://www.economist.com/graphic-detail/glass-ceiling-index?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=18151738051&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gclid=CjwKCAjwjMiiBhA4EiwAZe6jQyIrc6Trf4Fkei8xaujUtXfMSIcPjYdASHU6i41qg0xnlnrZdVOtQBoCIRYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

[27] David McElhinney. Why money will no be enough to address Japan’s baby crisis. Aljazeera. 28 Februari 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/2/28/why-money-will-not-be-enough-to-address-japans-demographic-crisis

[28] The Economist. The Chinese are working more hours than ever. 13 Juli 2023. https://www.economist.com/china/2023/07/13/the-chinese-are-working-more-hours-than-ever

[29] Luna Sun. China’s working mothers struggle with careersetbacks and discrimination, finding ‘balance is afalse premise’ South China Morning Post. 29 Juli 2021. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3142865/chinas-working-mothers-struggle-career-setbacks-and

[30] Anneken Tappe. Child care is expensive everywhere. But this country top the list. CNN Business. 9 April 2022. https://edition.cnn.com/2022/04/09/economy/global-child-care-costs-us-china/index.html

[31] Luna Sun. China is second most costly country to raise a child behind South Korea, report warns. South China Morning Post. 30 April 2023. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3218920/china-second-most-costly-country-raise-child-behind-south-korea-report-warns

[32] DW. Japan’s Kishida vows to raise birthrate. 23 Januari 2023. https://www.dw.com/en/japans-kishida-vows-to-raise-birthrate/a-64484926

[33] Julian Ryall. South Korea most expensive country in world to raise kids. DW. 28 Mei 2023. https://www.dw.com/en/south-korea-most-expensive-country-in-world-to-raise-children/a-65669257#:~:text=For%20Koreans%2C%20the%20single%20largest,361.53)%20each%20month%20per%20child.

[34] Hwang Jang-Jin. S.Korean teens suffer from lack of sleeps, survey finds. Yonhap News Agency. 3 Agustus 2020. https://en.yna.co.kr/view/AEN20200803009800315

[35] Center for Disease Control and Prevention. Sleep in Middle and Hich School Students. https://www.cdc.gov/healthyschools/features/students-sleep.htm#:~:text=How%20much%20sleep%20someone%20needs,10%20hours%20per%2024%20hours.

[36] David D. Lee. South Korea’s infamous 8-hour suneung college exam faces growing protest amid fears over students ’mental health. South China Morning Post. 18 November 2021. https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3156412/south-koreas-infamous-8-hour-suneung-college-exam-faces-growing

[37] Alec Ash. Is China’s gaokao the world;s toughest school exam?. The Guardian. 12 Oktober 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/oct/12/gaokao-china-toughest-school-exam-in-world

[38] Annabelle Timsit. Overhauling Japan’s High-Stakes University-Admission System. The Atlantic. 13 Januari 2018. https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/01/overhauling-japans-high-stakes-university-admission-system/550409/

[39] David D. Lee. South Korea’s infamous 8-hour suneung college exam faces growing protest amid fears over students ’mental health. South China Morning Post. 18 November 2021. https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3156412/south-koreas-infamous-8-hour-suneung-college-exam-faces-growing

[40] Matt Phillps. Korea is the world’s top producer of unhappy school children. Quartz. 3 Desember 2013. https://qz.com/153380/korea-is-the-worlds-top-producer-of-unhappy-school-children

[41] Hyung-A Kim. Rich South Korea, Unhappy Koreans. The Diplomat. 16 Maret 2023. https://thediplomat.com/2023/03/rich-south-korea-unhappy-koreans/

[42] Subin Kim. South Koreans struggle to climb property ladder as prices explode. Aljazeera. 28 April 2022. https://www.aljazeera.com/economy/2022/4/28/south-koreans-struggle-to-climb-property-ladder-as-prices-soar

[43] Heather Chen, Yoon Jung Seo & Andrew Raine. This country wanted a 69-hour workweek. Millennials and Generation Z had other ideas. CNN Business. 19 Maret 2023. https://edition.cnn.com/2023/03/18/asia/south-korea-longer-work-week-debate-intl-hnk/index.html

[44] Danielle Demetriou. Employees in the country whose brutal office culture has led to several deaths are beginning to rethink the tradition. BBC. 18 Januari 2020. https://www.bbc.com/worklife/article/20200114-how-the-japanese-are-putting-an-end-to-death-from-overwork

[45] Helen Davidson. Chines government attempts to boost bisrth rate with new policies. The Guardian. 17 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/17/chinese-government-birth-rate-policies-abortions-population

[46] Mandy Zuo. China faces backlash on move to reduce abortions as Beijing tries to boost birth rate to counter ageing population. South China Morning Post. 28 September 2021. https://www.scmp.com/news/people-culture/gender-diversity/article/3150435/china-faces-backlash-move-reduce-abortions

[47] Raphael Rashid. South Korea has so few babies it is offering new parents $10,500. Aljazeera. 12 April 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/12/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis#:~:text=Families%20receive%20700,000%20won%20($,),%20respectively,%20in%202024.

[48] Kentaro Iwamoto. Japan readies ‘last hope’measures to stop failing births. Asia Nikkei. 14 Feburari 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Japan-readies-last-hope-measures-to-stop-falling-births

[49] Kathleen Benoza. Japan announces outline of únprecedentedçhild care policy. The Japan Times. 31 Maret 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/31/national/child-care-measures-draft/

[50] Eimi Yamamitsu, Tom Bateman & Issei Kato.Last students graduate:School closures spread in ageing Japan. Reutrers. https://www.reuters.com/investigates/special-report/asia-population-japan-children/

[51] The Japan Times. Law amendment aims to make paternity leave more accessible in Japan. 4 April 2022. https://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/04/national/social-issues/child-care-leave-law-amendment/

[52] The Economist. Chine needs foreign workers. So why won’t it embrace immigration? 4 Mei 2023. https://www.economist.com/china/2023/05/04/china-needs-foreign-workers-so-why-wont-it-embrace-immigration

[53] The Korea Times. Yoon says Korea needs immigrant policiesfit for global pivotal state. 17 Mei 2023. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/05/356_351145.html

[54] Kentaro Iwamoto. Kishida says Japan on ‘brinkóf social dysfunction as births fall. Asia Nikkei. 23 Januari 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Kishida-says-Japan-on-brink-of-social-dysfunction-as-births-fall

[55] Markus Bell.Japan;s Self-Destructive Immigration Policy. The Diplomat. 4 Januari 2022.https://thediplomat.com/2022/01/japans-self-destructive-immigration-policy/

[56] Linda Sieg & Ami Miyazaki. As Japan considers allowing more foreigners, tiny rural town wants to go further. Reuters. 6 Desember 2018. https://www.reuters.com/article/us-japan-immigration-akitakata-idUSKBN1O50HS

[57] Lee Hyo Jin. Gov’t prepares to set up migrant policy agency. The Korea Times. 9 November 2022. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/06/113_339429.html

[58] The World Bank. Age dependency ratio (% of working-age population) – China, Korea, Rep., Japan, United States, OECD members. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=CN-KR-JP-US-OE

[59] Kentaro Iwamoto. Japan population drops 0.43% in 2022 as Kishida vows to stem decline. Asia Nikkei. 20 Januari 2023. https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-population-drops-0.43-in-2022-as-Kishida-vows-to-stem-decline

[60] Kazuhiro Ogawa. Japan population to fall bellpw 100m by 2056: new estimate. Asia Nikkei. 26 April 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/Japan-population-to-fall-below-100m-by-2056-new-estimate#:~:text=TOKYO%20–%20Japan’s%20population%20will,Population%20and%20Social%20Security%20Research.

[61] Troy Stangarone. South Korea’s Demographic Trends Continue to Decline. The Diplomat. 9 Agustus 2022. https://thediplomat.com/2022/08/south-koreas-demographic-trends-continue-to-decline/

[62] Michael E. O’Hanlon. China’s shrinking population and constraints on its future power. Brookings. 24 April 2023. https://www.brookings.edu/articles/chinas-shrinking-population-and-constraints-on-its-future-power/

[63] The Economist. Africa’s population will double by 20250. 26 Maret 2020. https://www.economist.com/special-report/2020/03/26/africas-population-will-double-by-2050

[64] Ruchir Sharma. China’s economy will not overtake the US until 2060, if ever. Financial Times. 24 Oktober 2022. https://www.ft.com/content/cff42bc4-f9e3-4f51-985a-86518934afbe

[65] The Economist. When will China’s GDP overtake America’s?. 7 Juni 2023. https://www.economist.com/graphic-detail/2023/06/07/when-will-chinas-gdp-overtake-americas

[66] Liangping Gao & Marius Zaharia. Feeling poorer: Poverty slump hurting Chinese consumers, clouding recovery. Reuters. 14 April 2023.

[67] The Economist. It’s not just a fiscal fiasco: greying economies also innovate less. 30 Mei 2023. https://www.economist.com/briefing/2023/05/30/its-not-just-a-fiscal-fiasco-greying-economies-also-innovate-less

[68] David Song & Pehamberger. Eyeing Taiwan: China’s military strategy and trajectory. Foreign Brief. 17 Agustus 2022. https://foreignbrief.com/analysis/eyeing-taiwan/

[69] The Economist. It’s not just a fiscal fiasco: greying economies also innovate less. 30 Mei 2023. https://www.economist.com/briefing/2023/05/30/its-not-just-a-fiscal-fiasco-greying-economies-also-innovate-less

[70] The Word Bank. Fertility rate, total (births per woman). https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?most_recent_value_desc=false

[71] David Song & Pehamberger. Green tech geopolitics. China and the global energy transition. Foreign Brief. 28 Januari 2023. https://foreignbrief.com/analysis/green-tech-geopolitics/

[72] Mia Nulimaimaiti. AI to drive China;s new wave of tech revolution, industrial transformation, People;s Daily says. South China Morning Post. 27 Juni 2023. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3225430/ai-drive-chinas-new-wave-tech-revolution-industrial-transformation-peoples-daily-says

[73] Kaamil Ahmed. China to clamp down on abortions for ‘non-medicval purposes’. The Guardian. 27 September 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/sep/27/china-to-limit-abortions-for-non-medical-purposes

[74] Choi Si-young. Half of Koreans in their 20s prefer child free marriage:survey. The Korea Herald, 9 Mei 2022. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220509000806

[75] The Japan Times. Half of unmarried peope under 30 in Japan don’t want kids, survey finds. 8 April 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/08/national/social-issues/children-parenthood-surveys/

[76] Kitty & Acher. Are you alive? “Survey Report on Fertility Intentions Under 35 Years Old
“. 18 Mei 2022. https://mp.weixin.qq.com/s/IHPk-5600_hmjzpKSfUOgw

[77] Inconvient Truths-First Hand From China. “We Are the Last Generation, Thank You”: Most Powerful Yet Desperate Statement of the Year. 15 Mei 2022. https://www.youtube.com/watch?v=gJUmcmKwMcI

October 3 2022

Korea Selatan, AS, dan Jepang menggelar latihan anti-kapal selam di tengah ketegangan Korea Utara

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence amerika serikat, Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Latihan Militer 0

Angkatan Laut Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang menggelar latihan trilateral anti-kapal selam untuk pertama kalinya dalam lima tahun mulai hari Jumat (30/09), di tengah ketegangan atas serangkaian uji coba rudal Korea Utara.

Latihan itu diadakan di perairan internasional di lepas pantai timur semenanjung Korea, hanya sehari setelah Korea Utara menembakkan dua rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya dan Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi Seoul dan perbatasan antara kedua Korea yang dijaga ketat.

Uji coba hari Kamis (29/09) adalah peluncuran kali ketiga dalam uji coba lima hari oleh Korea Utara, dengan menembakkan rudal dalam jumlah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Angkatan Laut Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan “Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi meningkatnya ancaman kapal selam Korea Utara, termasuk rudal balistik yang diluncurkan kapal selam (SLBM) pada saat secara konsisten menimbulkan ancaman nuklir dan rudal dengan serangkaian uji coba rudal balistik.”

Angkatan Laut AS mengatakan latihan itu akan meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi taktis dan teknis antara ketiga negara.

Angkatan Laut AS dan Jepang juga menambahkan, mengatakan latihan itu diharapkan untuk mempromosikan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” di tengah ketegangan atas tindakan China di Selat Taiwan.

Latihan anti-kapal selam belum dilakukan sejak 2017 karena kebijakan pemerintah Korea Selatan sebelumnya yang progresif berusaha untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan memfasilitasi pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington, yang terhenti sejak 2019.

Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang mulai menjabat pada Mei 2022, telah berjanji untuk meningkatkan kerja sama keamanan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk meningkat kemampuannya dalam melawan ancaman evolusi senjata dari Korea Utara.

Latihan tersebut melibatkan kapal induk USS Ronald Reagan, kapal penjelajah peluru kendali berbobot 9.800 ton USS Chancellorsville, kapal perusak yang dilengkapi Aegis seberat 6.900 ton, USS Barry, kapal perusak Korea Selatan seberat 4.400 ton, Munmu the Great, dan kapal tanker Asahi seberat 5.100 ton dari Jepang diantara kapal perang lainnya.

Latihan itu dilakukan beberapa hari setelah sebuah think tank AS mengatakan Korea Utara mungkin bersiap untuk meluncurkan kapal selam baru yang diyakini mampu menembakkan rudal balistik, mengutip citra satelit komersial.

Militer Korea Selatan juga telah mendeteksi tanda-tanda bahwa negara yang terisolasi itu mungkin bersiap-siap untuk tes Submarine-Launched Ballistics Missile (SBLM), kantor berita Yonhap melaporkan pada hari Sabtu. Seorang juru bicara militer menolak untuk mengkonfirmasi laporan tersebut tetapi mengatakan pihaknya memantau dengan cermat pangkalan dan kegiatan kapal selam Korea Utara.

Korea Selatan dan sekutunya juga khawatir bahwa Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir – yang akan menjadi yang ketujuh sejak 2006.

Adapun para pemangku kebijakan Korea Selatan telah diberi pengarahan oleh pejabat intelijen negara itu yang mengatakan pada hari Rabu (28/09) bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir dan ada kemungkinan untuk melaksanakan uji coba yang bisa terjadi dalam rentang waktu antara 16 Oktober dan 7 November.

February 19 2021

UU Coast Guard: Perwujudan Ambisi Kekuataan Maritim China

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Asia Timur, China, Coast Guard, Maritim, Politik Asia 0

(Foto: Reuters)

China pada era kepemimpinan Xi Jinping ini mempunyai visi “China Dreams” dengan semangat mengembalikan kejayaan “Middle Kingdom” sebagai negara yang besar dan kuat dalam kancah sistem internasional. Aspirasi untuk mewujudkan China Dreams ini, menjadikan Xi Jinping memfokuskan pada strategi pembangunan China dan memperkuat kapabilitas kekuatannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan mendeklarasikan ambisi kekuataan maritim China. Mengapa kekuatan maritim menjadi salah satu prospek yang dituju oleh Xi Jinping?

Hal ini bukan tanpa sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan, dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.[1]

Ambisi Kekuataan Maritim China

Pembangunan kekuataan maritim ini menjembatani China di masa lalu dan China modern yakni sebagai pilar utama dari strategi nasional besar Xi, kekuatan maritim China adalah esensi yang luar biasa penting terlebih pada era globalisasi sekarang, kekuatan maritim bukan saja untuk kedaulatan keamanan namun juga untuk kesejahteraan ekonomi.

Deklarasi ambisi kekuatan maritim yang digaungkan oleh Xi Jinping dalam pemenuhan China’s Dreams semakin terlihat akhir-akhir ini. Selain dengan peningkatan kekuataan kapabilitas Angkatan lautnya dengan mengembangkan teknologi kapal perang serta aktifnya menggelar kekuatan laut terutama di Kawasan Indo Pasifik.[2] Salah satu yang menjadi sorotan terbaru ialah pemerintahan China meloloskan sebuah peraturan hukum yang kontroversial mengenai Undang-Undang (UU) penjaga pantai (coast guard) terbaru pada tanggal 23 Januari dan mulai efektif berlaku pada 1 Februari 2021. Adapun isi UU ini memberikan kebebasan bagi coast guard China untuk menggunakan “tindakan apa saja” termasuk penggunaan senjata bagi kapal asing yang dianggap dapat mengganggu dan mengancam penegakan kedaulatan dalam yuridiksi perairan operasionalnya.

Keberadaan UU ini sebagai bagian dari strategi pembangunan kekuataan dan kapabilitas untuk pencapaian target China’s dream yang terbagi menjadi 2 tahapan yakni tahapan tahun 2021-2035 tujuan utama China adalah untuk mewujudkan China sebagai negara sosialis yang modern. Hal tersebut dilakukan melalui perkembangan ekonomi, menyelesaikan modernisasi angkatan bersenjatanya, dan meningkatkan kekuatan ekonomi serta teknologi untuk menjadi pemimpin inovasi secara global. Sementara dalam kurun waktu 2035-2049, China akan fokus dalam menyelesaikan semua pembangunan untuk mencapai rejuvenation dimana Cina menjadi negara yang kaya, kuat, demokrasi, maju secara budaya, dan harmonis.[3]

Implikasi UU Coast Guard China terhadap negara di Indo Pasifik

Dengan keberadaan pembangunan kekuataan militer laut China serta pemberlakuan UU coast guard ini akan mendorong lahirnya security dilemma bagi negara-negara disekitar China terutama negara-negara yang memiliki riwayat konflik seperti Jepang dan Filipina. Jepang melalui Kepala Sekretaris Kabinet Satunobu Kato menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat kuatir dengan keberadaan UU ini akan mengganggu keamanan Jepang, terlebih semakin aktifnya pergerakan China di area wilayah persengketaan Senkaku. Selain itu juga Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menghimbau China untuk tidak menggunakan perundang-undangan yang dalam beberapa aspek melanggar hukum internasional.[4]

Filipina juga turut memberikan protes kepada China terkait UU ini melalui Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. dalam pernyataan persnya pada pada 27 Januari 2021 mengatakan bahwasanya pemberlakuan UU tersebut telah melewati batas hak maritim China di bawah hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Penghargaan 2016 tentang arbitrase Laut China Selatan, selain itu juga keberadaan UU ini sebagai ancaman perang secara verbal bagi negara-negara yang mengindahkan keberadaan UU tersebut, disisi lain secara tidak langung memaksa untuk memberikan pengakuan terhadap UU itu bilamana negara tidak menentang keberadaan UU tersebut.[5] Selain secara diplomatic Filipan melalui Kepala Militer Filpina Jenderal Cirilito Sobejana juga memerintahkan untuk menambah jumlah gelar pasukan di Laut China Selatan sebagai upaya perlindungan bagi aktivitas nelayan Filipina.[6]

Keberadaan UU coast guard China yang baru dan aktifnya coast guard China memasuki wilayah-wilayah persengketaan di Laut China Selatan dan Senkaku ini berdampak kepada meningkatnya ketegangan antar negara-negara tersebut dengan China. Sebagaimana offensive realism dari Mearsheimer yang memiliki asumsi dasar bahwa negara-negara besar akan memaksimalkan kekuatan relatifnya (militer) yang sifatnya limitless (tidak terbatas) untuk tujuan keamanan dan kekuasan dalam struktur anarki (tidak mengakui kekuasaan lain di atas negara) sistem internasional.[7] Sehingga apa yang dilakukan China sesuai dengan hakikat dasar sifat manusia adalah egois dan agresif bahwa semua tindakannya untuk mencapai kepentingan utamanya yakni maksimalisasi kekuasaan dan keamanan yakni mengembalikan kejayaan China dalam sistem internasional.

[1]Alfred Thayer Mahan, “The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783”. (1890). Paperback.

[2] Thangavel K. Balasubramaniam & Ashok K. Murugesan, “China’s Rising Missile and Naval Capabilities in the Indo-Pacific Region”, Journal of Indo-Pacific Affair. (Summer 2020). pp.98-111 https://media.defense.gov/2020/Jun/08/2002312001/-1/-1/1/DO_BALASUBRAMANIAM.PDF

[3] Office of The Secretary of Defense, Annual Report to Congress Military and Security and Developments Involving The People’s Republic of China 2020. pp.1-4.

[4] Eric Johnston, “As China authorizes use of force by coast guard, Japan consider response”, Japan Times 10 Februari 2021. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/10/national/china-coast-guard-law-japan/

[5] Christia Marie Ramos, “PH ‘strongly opposes’ application of China coast guard law ‘beyond Beijing’s territory’ Inquirer. 12 Februari 2021 https://globalnation.inquirer.net/193799/ph-reiterates-strong-opposition-to-application-of-china-coast-guard-law-beyond-beijings-territory

[6]Jojo Rinoza & Luis Liwanang, “Phillippines to Increase Sea Presence in Response to Chinese Coast Guard Law” Benar News, 9 Februari 2021. https://www.benarnews.org/english/news/philippine/general-reacts-02092021133359.html

[7] Glenn Snyder, 2002, Mearsheimer’s World Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay, International Security, Vol. 27, No.1, gl. 149-173.

February 11 2021

China 2021: Siap Perang Demi Taiwan?

Cristiyunisca Reviani Rongkas Think 2021, Asia Timur, China, Perang, Politik Asia, Taiwan 0

(Foto: POOL/Getty Images)

Setelah dilantik sebagai Presiden AS ke-46, Joe Biden sebagaimana pada janji kampanye diekspektasikan untuk berbicara lebih banyak mengenai demokrasi. Visi Biden sangat jelas untuk mengembalikan AS dan aliansinya sebagai promoter demokrasi di kancah internasional. Dengan visi ini, AS akan menyentuh masalah paling sensitif bagi China yaitu kemerdekaan Taiwan. Perubahan tindakan AS ini akan sangat mempengaruhi hubungan AS-China tentunya.

Awal Februari Biden menegaskan kembali komitmennya untuk kemerdekaan Taiwan, sekaligus menegaskan posisi yang diambil AS di Asia. Biden juga menyampaikan keprihatinan mengenai aktivitas militer yang dilakukan oleh China di perairan Taiwan yang dianggap tidak menyelesaikan apapun, justru semakin memperkeruh suasana. China selalu menjadi agresif ketika ada yang menyangkut Taiwan, terutama dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Komitmen Biden kemudian direspon oleh Menteri Pertahanan China, melalui juru bicaranya menyampaikan agar pihak manapun tidak bermain api dengan upaya mendukung kemerdekaan Taiwan. China juga menyampaikan bahwa kemerdekaan Taiwan bagi China berarti perang.

Tidak hanya bersama AS, tensi antara China dan Taiwan telah semakin panas sejak Taiwan dipimpin oleh Tsai Ing-wen. Tsai Ing-Wen secara terang-terang menolak ide reunifikasi China, terutama sejak kembali terpilih pada pemilu 2020. Tidak hanya semakin vokal menolak ide reunifikasi, Tsai Ing-Wen juga semakin vokal mendorong kemerdekaan penuh Taiwan dari China. Tsai Ing-wen juga masih bertahan dalam posisi menolak “one country, two system” yang ditawarkan oleh China karena dinilai akan merusak demokrasi dan kebebasan yang ada di Taiwan.

Merespon pernyataan Tsai Ing-Wen, China kerap kali melakukan aktivitas militer di sekitar wilayah Taiwan. Bahkan tercatat beberapa kali secara sengaja melewati mid-line Taiwan. Paling baru, tanggal 28 Januari 2021, Menteri Pertahanan Taiwan melaporkan ada 6 pesawat tempur, China termasuk empat J-10 Fighter Jet, yang secara sengaja diterbangkan di wilayah udara Taiwan. Melalui aksi ini, China dianggap sedang melakukan power projection militernya. Tentu saja dilakukan untuk menunjukan bahwa China mampu menyerang Taiwan saat itu juga.

Lalu yang menjadi pertanyaan dunia internasional saat ini, apakah China akan menginvasi Taiwan? Intensi melakukan invasi pernah disampaikan oleh Xi Jinping pada awal 2019. Suka atau tidak suka Taiwan harus melakukan reunifikasi dengan China dan China dengan cara apapun termasuk penggunaan militer akan menjamin hal itu terlaksana. Walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan, tapi pentingnya arti Taiwan untuk China dapat memaksa China melakukan invasi.

Salah satu yang dibutuhkan China untuk keberhasilan invasi Taiwan adalah militer yang kuat. Modernisasi yang dilakukan oleh China selama ini berhasilkan meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan militernya. Dengan kekuatannya sekarang, AS bahkan mengkhawatirkan China bisa saja melakukan invasi dengan kekuatan penuh ke Taiwan. Selain itu, pengaruh China di kancah internasional yang semakin besar juga dapat memaksa negara lain untuk tidak menunjukan dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan. Sehingga, secara diplomatik China bisa menekan negara lain untuk tidak mendukung Taiwan sekaligus dapat melakukan invasi ke Taiwan melalui darat, udara dan laut.

Banyak orang mungkin mengatakan invasi China ke Taiwan tidak akan terjadi. Pada kenyataannya kemungkinan invasi kali ini semakin besar dapat terjadi. Reunifikasi Taiwan secara penuh menjadi salah satu tujuan China di 2049 untuk merayakan 100 tahun berdirinya negara itu. Intensitas aktivitas China untuk reunifikasi Taiwan akan semakin tinggi terjadi mendekati perayaan tersebut. Namun, Taiwan yang semakin vokal menolak dapat memaksa China melakukan invasi bahkan sebelum 2049 untuk memastikan Taiwan tidak bisa lagi menolak reunifikasi.

China di tahun 2021 merupakan China yang berbeda; lebih kuat, lebih terarah dan lebih serius. China sekarang memiliki banyak cara untuk memaksa Taiwan melakukan reunifikasi. Mulai dari postur militer China yang semakin kuat sejak modernisasi dan pengaruhnya di dunia internasional yang cukup kuat. Sehingga, China dianggap cukup mampu untuk melakukan invasi ke Taiwan.

Menariknya, ada kecenderungan pola berulang dalam interaksi hubungan internasional. Khususnya, berkaitan dengan dua hal yaitu perang dan damai. Tidak ada yang tahu bahwa Invasi Jerman pada 1 September 1939 ke Polandia berhasil memicu Perang Dunia kedua. Puluhan tahun sejak saat itu, invasi China ke Taiwan diduga akan menjadi invasi yang polanya hampir sama dengan invasi tersebut. Jadi, akankah Invasi China ke Taiwan memulai Perang Dunia ketiga? Satu hal yang pasti, China akan melakukan apa saja untuk membawa Taiwan berada dibawah kekuasaannya sekalipun artinya harus berperang.

February 9 2021

UU Penjaga pantai Tiongkok terbaru, Perairan Senkaku semakin memanas?

Rifani Agnes Eka Wahyuni News Asia Timur, Jepang, Perairan, Sengketa, Senkaku, Tiongkok 0

Sejak 1 Februari 2021 Pemerintah Tiongkok secara efektif memberlakukan undang-undang penjaga pantai (coast guard) terbaru yang isinya memberikan kebebasan bagi coast guard Tiongkok untuk menggunakan “tindakan apa saja” termasuk penggunaan senjata bagi kapal asing yang dianggap dapat mengganggu dan mengancam penegakan kedaulatan dalam yuridiksi perairan operasionalnya. Semenjak diresmikannya undang-undang ini, pada sabtu 6 Februari 2021 terpantau dua kapal coast guard Tiongkok terlihat memasuki kawasan perairan Senkaku yang merupakan wilayah persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Keberadaan dua kapal milik Tiongkok ini terlihat mendekati kapal nelayan Jepang yang sedang beroperasi di perairan tersebut. Melihat hal ini coast guard Jepang kemudian mengirimkan kapalnya untuk melindungi aktivitas kapal nelayan Jepang serta memberikan peringatan kepada kapal Tiongkok agar keluar dari wilayah perairan Senkaku.

Kejadian itu tidak berhenti disitu saja, keesokan harinya dua kapal coast guard Tiongkok kembali terlihat memasuki wilayah perairan Senkaku, pada 22 kilometer selatan dari Pulau Taisho yang kemudian kembali bergabung dengan 2 kapal Tiongkok lainnya yang terlihat dilengkapi meriam yang sedang berlayar di contiguos zone. Setelah dalam dua hari berturut-turut memasuki perairan Senkaku pasca UU Coast guard diresmikan, ini merupakan kali ke lima dalam tahun ini kapal coast guard Tiongkok memasuki wilayah Jepang berdasarkan laporan 11^th Regional Coast Guard Headquarters di Naha, Okinawa.

Keberadaan UU coast guard Tiongkok yang baru dan aktifnya coast guard Tiongkok memasuki wilayah Senkaku ini berdampak kepada meningkatnya ketegangan antara Jepang dan Tiongkok. Reaksi keras diberikan oleh parlemen Jepang yang menuntut agar di adakannya latihan militer bersama antara pasukan bela diri Jepang dan tentara Amerika Serikat di sekitaran Senkaku. Hal ini pula dipertegas melalui panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Yoshihide Suga di awal bulan ini yang membahas terkait perjanjian pakta keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) bahwasanya AS akan mempertahankan wilayah yang ada di pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata sebagai bentuk komitmen terhadap aliansi Jepang-Amerika Serikat.

Sumber Referensi:
Jesse Johnson. (2021, February 6). Chinese vessels enter Senkaku territorial waters for the first time since new law allowing use of weapons. The Japan time. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/06/national/china-senkakus-coast-guard-law/

Kyodo. (2021, February 7). Chinese vessels enter Senkaku territorial waters for the second straight day. The Japan time. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/07/national/china-japan-senkakus-coast-guard