Menu

Politics

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

, , , , , , , 0

Krisis energi global telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik hingga dampak pandemi. Salah satu dampak terbesar dari ketegangan internasional adalah pergeseran dalam pasar energi, di mana negara-negara besar mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan hubungan antara China dan Rusia dalam hal pasokan energi, terutama minyak. Dengan tekanan terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah, terutama setelah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut, China semakin bergantung pada Rusia sebagai mitra energi yang stabil.

Ketegangan di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara penghasil minyak utama seperti Iran, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya, telah mempengaruhi kestabilan pasokan energi global. Selain itu, sanksi internasional terhadap beberapa negara besar, termasuk Rusia, telah mendorong negara-negara seperti China untuk mencari sumber energi alternatif. Keputusan untuk lebih mengandalkan minyak dari Rusia menjadi semakin strategis, mengingat hubungan yang semakin dekat antara kedua negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi langkah penting bagi China untuk memastikan keamanan pasokan energi yang berkelanjutan di tengah krisis pasokan yang sedang berlangsung.

Namun, hubungan yang semakin erat antara China dan Rusia di pasar minyak bukan hanya tentang kebutuhan energi semata. Ini juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, telah menyadari bahwa ketergantungan pada pasokan energi dari satu wilayah tertentu bisa menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Maka karena itu, mencari mitra yang dapat diandalkan, seperti Rusia, menjadi langkah strategis yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga faktor geopolitik yang lebih luas.

Hubungan Energi China dan Rusia dalam Konteks Geopolitik

Di tengah krisis pasokan energi global, hubungan antara China dan Rusia semakin diperkuat oleh kepentingan strategis bersama. Pada awalnya, hubungan ini didorong oleh faktor ekonomi, di mana Rusia memiliki cadangan energi yang melimpah dan China sebagai konsumen energi terbesar di dunia. Namun, hubungan ini semakin mengarah pada aliansi strategis yang lebih besar, terutama setelah ketegangan internasional di Timur Tengah dan sanksi terhadap Rusia. Dari sudut pandang Realisme Internasional, Hans Morgenthau menjelaskan negara-negara besar selalu berusaha mencari keamanan melalui kekuatan dan aliansi yang dapat menguntungkan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal.

Dalam hal ini, China melihat hubungan dengan Rusia sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat dan memperkuat posisinya di pasar energi global. Dengan Rusia yang memiliki cadangan energi yang sangat besar, China dapat mengamankan pasokan minyak jangka panjang tanpa harus khawatir tentang ketergantungan pada negara-negara yang terlibat dalam ketegangan geopolitik. Di sisi yang lain, Rusia juga diuntungkan karena hubungan ini memberikan mereka akses yang lebih besar ke pasar Asia, yang semakin menjadi pusat ekonomi dunia. Dalam hubungan internasional, negara akan selalu mencari keuntungan dengan cara memperkuat posisinya di panggung global, dan dalam hal ini, aliansi energi China-Rusia adalah contoh nyata dari prinsip tersebut.

Lebih jauh lagi, Otto von Bismarck memberikan perspektif Realpolitik yang menekankan pentingnya kepentingan nasional yang pragmatis dan berdasarkan pada kenyataan politik yang ada. Dalam hal ini, baik China maupun Rusia memprioritaskan kepentingan nasional mereka melalui aliansi energi ini, yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai langkah untuk mengimbangi kekuatan negara-negara Barat yang mendominasi pasar energi global. Dengan semakin banyaknya transaksi energi antara kedua negara, terutama dalam hal minyak, bisa dilihat bahwa aliansi ini lebih dari sekadar hubungan perdagangan, melainkan sebuah kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat global.

Dampak Ekonomi dan Keamanan Energi Global

Peningkatan ketergantungan China pada pasokan minyak Rusia bukan hanya soal mengamankan sumber daya energi, tetapi juga tentang memperkuat ekonomi China dan meningkatkan daya tawar negara tersebut di pasar global. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional yang dikembangkan Robert Keohane, hubungan ekonomi internasional tidak hanya menguntungkan negara-negara secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan posisi tawar negara-negara tersebut dalam negosiasi internasional. Dalam hal ini, China dengan mengandalkan Rusia sebagai mitra energi, dapat memperkuat ekonominya dan meningkatkan pengaruhnya dalam negosiasi energi global.

Bagi China, minyak adalah kebutuhan vital untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Dengan krisis pasokan energi yang dipicu oleh ketegangan internasional, China melihat Rusia sebagai sumber energi yang dapat diandalkan. Keamanan pasokan energi ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan besar-besaran yang telah direncanakan. Dengan mendapatkan pasokan minyak dari Rusia, China tidak hanya mengurangi ketergantungan pada negara-negara penghasil minyak tradisional seperti Arab Saudi atau Iran, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia dan sekitarnya.

Namun, hubungan ini juga memiliki implikasi bagi pasar energi global secara keseluruhan. Ketergantungan yang semakin besar antara China dan Rusia dapat memengaruhi pasokan dan harga energi global. Dengan semakin kuatnya aliansi ini, negara-negara Barat dan negara-negara penghasil minyak lainnya harus mempertimbangkan dampak dari perubahan aliran pasokan minyak dan energi ini. Ini bisa mengarah pada ketidakstabilan di pasar energi global, terutama jika negara-negara besar lainnya seperti AS atau Uni Eropa merasa terancam oleh dominasi China dan Rusia dalam sektor energi.

Secara keseluruhan, hubungan energi yang semakin erat antara China dan Rusia menunjukkan bagaimana krisis energi global dapat mendorong negara-negara besar untuk mencari aliansi strategis yang tidak hanya berbasis pada kepentingan ekonomi, tetapi juga geopolitik. China sebagai konsumen energi terbesar di dunia, dan Rusia dengan cadangan energi yang melimpah, telah menemukan diri mereka dalam posisi yang saling menguntungkan. Ini bukan hanya tentang pasokan energi, tetapi juga tentang memperkuat posisi kedua negara di panggung global, sekaligus memberi dampak besar pada pasar energi internasional yang semakin terpecah. Di balik krisis energi ini, aliansi China dan Rusia semakin menegaskan diri sebagai kekuatan besar baru di pasar energi global.

Tiga Jenderal dan Pesan Politik Beijing

, , , , , 0

Tiga jenderal purnawirawan baru-baru ini dicopot dari keanggotaan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), yang merupakan badan penasihat politik penting di China. Keputusan ini diumumkan menjelang Two Sessions, pertemuan politik tahunan di Beijing pada awal Maret 2026. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, sehingga menimbulkan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pencopotan ini menarik perhatian karena melibatkan tokoh-tokoh militer senior yang sebelumnya memegang posisi strategis dalam struktur pertahanan negara. Langkah ini menimbulkan pertanyaan soal dinamika politik dan militer di tingkat atas menjelang pertemuan tahunan tersebut.

Tiga nama yang dicopot adalah Han Weiguo, Gao Jin, dan Liu Lei, yang masing-masing pernah menduduki jabatan penting dalam Tentara Pembebasan Rakyat China. Mereka telah pensiun dari dinas aktif, namun tetap menjadi anggota badan penasihat politik tingkat tinggi sebagai bagian dari representasi unsur militer. Keputusan pemberhentian mereka diambil melalui mekanisme internal lembaga dan diumumkan secara resmi oleh otoritas terkait di Beijing. Namun tidak ada rincian pelanggaran atau alasan spesifik yang disampaikan kepada publik, sehingga ruang tafsir terbuka lebar.

Peristiwa ini terjadi dalam konteks konsolidasi kekuasaan yang terus berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden China, Xi Jinping. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintahan Xi gencar menjalankan kampanye antikorupsi yang menyasar pejabat sipil maupun militer. Dalam hal ini, pencopotan tiga jenderal tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika politik internal yang lebih luas, terutama dalam menjaga disiplin, loyalitas, dan stabilitas menjelang forum politik nasional. Dengan momentum Two Sessions sebagai panggung utama perumusan arah kebijakan negara, setiap perubahan komposisi elite memiliki makna simbolik..

Konsolidasi Kekuasaan dan Logika Stabilitas

Samuel P. Huntington menekankan bahwa stabilitas dalam sistem politik sangat bergantung pada institusionalisasi kekuasaan dan pengendalian terhadap potensi faksionalisme, terutama dalam negara yang tengah mengalami modernisasi cepat. Misalnya militer, dalam hal ini bukan sekadar alat pertahanan, melainkan institusi politik yang harus sepenuhnya berada di bawah kontrol kepemimpinan sipil.  Pada konteks China, Tentara Pembebasan Rakyat memiliki posisi historis yang sangat dekat dengan Partai Komunis. Maka dari itu, menjaga loyalitas militer menjadi prasyarat utama bagi stabilitas rezim. Pencopotan tiga jenderal dari badan penasihat dapat dibaca sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa tidak ada pusat pengaruh alternatif yang berkembang di luar garis komando politik.

Ketika elite militer tetap memiliki akses pada forum penasihat tingkat tinggi, potensi pembentukan jejaring informal tetap ada, sehingga pengendalian menjadi kebutuhan strategis. Di samping hal tersebut, institusi yang kuat harus mampu menertibkan aktor-aktor di dalamnya demi menjaga keteraturan sistem. Dalam kerangka tersebut, tindakan disipliner terhadap pejabat tinggi dapat dilihat sebagai bentuk penguatan institusi, bukan sekadar hukuman personal. Tanpa penjelasan terbuka, negara tetap menunjukkan bahwa mekanisme internal berjalan dan bahwa loyalitas menjadi parameter utama dalam struktur kekuasaan. Stabilitas, dalam logika ini, lebih diutamakan daripada transparansi.

Antikorupsi dan Pesan Politik Simbolik

Selain dimensi stabilitas, pencopotan ini juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Kampanye antikorupsi yang digencarkan Xi Jinping selama lebih dari satu dekade telah menyasar ratusan pejabat, termasuk perwira tinggi militer. Dalam teori Huntington, modernisasi yang tidak diimbangi dengan institusionalisasi politik dapat memicu disintegrasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sering diposisikan sebagai upaya memperkuat legitimasi dan efektivitas institusi negara. Dengan mencopot tiga jenderal menjelang Two Sessions, kepemimpinan pusat mengirimkan pesan bahwa tidak ada figur yang kebal terhadap evaluasi politik.

Momentum menjelang forum nasional memberi efek simbolik yang lebih besar, karena publik dan elite sama-sama memusatkan perhatian pada arah kebijakan negara. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa disiplin internal menjadi fondasi bagi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Di sisi lain, tindakan ini juga memperkuat citra kepemimpinan yang tegas. Dalam sistem politik yang terpusat, konsistensi dalam menindak elite berfungsi menjaga persepsi kontrol penuh atas aparatur negara. Huntington menekankan bahwa legitimasi dapat diperoleh melalui kemampuan negara menjaga ketertiban dan efektivitas. Dengan demikian, pencopotan para jenderal bukan hanya soal individu, tetapi tentang pesan kolektif bahwa garis komando tetap tunggal dan tidak terfragmentasi.

Pencopotan tiga jenderal dari badan penasihat politik tertinggi China bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas di Beijing. Momentum menjelang Two Sessions mempertegas dimensi simbolik dan strategis dari keputusan tersebut. Dalam konteks konsolidasi kepemimpinan dan upaya menjaga stabilitas politik, langkah ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap militer tetap menjadi prioritas utama negara. Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa dalam sistem politik China, loyalitas, disiplin, dan stabilitas berada di atas kepentingan personal para elite.

China di Tengah Api Timur Tengah

, , , , , , , 0

Konflik yang terjadi di Timur Tengah kembali memanas akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal tersebut tidak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menguji posisi kekuatan besar dunia. Di tengah eskalasi tersebut, China tampil dengan pendekatan yang terukur. Melalui serangkaian komunikasi diplomatik, Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan konsolidasi dengan Iran, Oman, dan Prancis untuk merespons situasi yang berkembang cepat ini. Beijing menyerukan penghentian operasi militer, menolak perluasan konflik, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

Namun di saat yang sama, laporan Bloomberg menunjukkan bahwa China tidak memperlihatkan tanda-tanda akan memasok senjata secara langsung kepada Iran. Spekulasi mengenai kemungkinan pengiriman sistem pertahanan udara atau perlengkapan militer dibantah oleh otoritas China. Jika dilihat hubungan militer China dan Iran dinilai tetap terbatas, sementara Beijing tampak berhati-hati agar tidak terseret ke dalam konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Dua dinamika ini menampilkan wajah ganda kebijakan luar negeri China, yakni aktif secara diplomatik tetapi menahan diri dalam dukungan militer.

Diplomasi Aktif dan Upaya Membangun Citra Global

Langkah Wang Yi melakukan komunikasi dengan Iran, Oman, dan Prancis mencerminkan upaya China untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dalam konflik yang terjadi. Dalam percakapan tersebut, China mendorong penghentian operasi militer dan mengingatkan agar negara besar tidak bertindak semena-mena. Dukungan terhadap mediasi Oman menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga mendukung jalur negosiasi konkret. Selain itu, pernyataan bahwa Iran mampu menjaga stabilitas nasionalnya memperlihatkan dukungan politik terhadap kedaulatan Teheran.

 

Melalui teori realisme, memandang negara sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis. Dari perspektif ini, China aktif berdiplomasi bukan sekadar idealisme perdamaian, melainkan bagian dari kalkulasi strategis. Stabilitas Timur Tengah penting bagi kepentingan energi China, mengingat kawasan tersebut merupakan pemasok minyak utama bagi perekonomian Beijing. Dengan mendorong gencatan senjata dan negosiasi, China berusaha mencegah gangguan terhadap jalur pasokan energi dan perdagangan global yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonominya.

Lebih jauh, dengan aktif berdiplomasi memperkuat citra China sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing berupaya menampilkan diri sebagai pendukung multilateralisme dan penentang penggunaan kekuatan sepihak. Seruan agar hukum internasional dihormati dan standar ganda dihindari menjadi pesan politik yang diarahkan tidak hanya kepada pihak yang bertikai, tetapi juga kepada komunitas internasional. Dengan demikian, China memanfaatkan krisis ini untuk memperluas pengaruh diplomatiknya tanpa harus terlibat secara militer.

Menahan Diri dalam Dukungan Militer   

Berbeda dengan pendekatan diplomatik yang vokal, sikap China dalam aspek militer justru menunjukkan kehati-hatian. Bloomberg melaporkan bahwa meskipun muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan Beijing memasok senjata atau sistem pertahanan kepada Iran, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan langkah tersebut akan dilakukan. Otoritas China bahkan membantah rumor terkait pengiriman rudal atau sistem senjata besar. Hubungan militer kedua negara dinilai tetap terbatas dan tidak berkembang menjadi aliansi pertahanan formal.

Jika melalui kacamata realisme, keputusan menahan diri ini juga logis. Memasok senjata secara langsung kepada Iran berpotensi memicu konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam sistem internasional yang kompetitif, setiap langkah militer memiliki konsekuensi strategis. China, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia, memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas hubungan dagang global, termasuk dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Keterlibatan militer langsung akan meningkatkan risiko sanksi, tekanan ekonomi, atau bahkan eskalasi militer yang tidak menguntungkan bagi Beijing.

Selain itu, pendekatan hati-hati ini menunjukkan bahwa dukungan China terhadap Iran bersifat politis dan diplomatik, bukan komitmen pertahanan tanpa batas. Dalam kerangka realisme, negara akan menghindari biaya tinggi yang tidak sebanding dengan manfaat strategisnya. Dengan tetap menjaga jarak dari suplai senjata langsung, China dapat mempertahankan hubungan baik dengan Iran sekaligus menghindari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Strategi ini memungkinkan Beijing mempertahankan fleksibilitas kebijakan luar negeri dan meminimalkan risiko reputasional maupun ekonomi.

Kombinasi antara diplomasi dan penahanan militer ini menunjukkan bahwa China sedang menyeimbangkan antara solidaritas politik dan kepentingan pragmatis. Beijing ingin dilihat sebagai pembela prinsip kedaulatan dan penentang intervensi sepihak, tetapi pada saat yang sama tidak ingin menjadi pihak yang memperbesar konflik. Krisis di Timur Tengah memperlihatkan bagaimana China memosisikan diri secara hati-hati di tengah ketegangan global. Melalui diplomasi yang intensif dan seruan gencatan senjata, Beijing berusaha memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong stabilitas. Namun keputusan untuk tidak memasok senjata secara langsung kepada Iran menunjukkan kalkulasi strategis yang mempertimbangkan risiko politik dan ekonomi. China tampaknya memilih jalur pengaruh melalui diplomasi dan kepentingan jangka panjang ketimbang keterlibatan militer langsung, sebuah pendekatan yang menegaskan karakter kebijakan luar negerinya yang pragmatis dan terukur di tengah api konflik Timur Tengah.

Prancis Akan Tingkatkan Jumlah Persenjataan Nuklir

, , , , , , , , 0

Pada 2 Maret 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan sebuah pidato dalam acara peluncuran kapal selam bertenaga nuklir dan rudal balistik (SSBN) Le Temeraire di Pangkalan Angkatan Laut Ile Longue, Kota Crozon, wilayah Brittany. Dalam pidato tersebut, Presiden Macron menyatakan bahwa Prancis akan meningkatkan jumlah persenjataan nuklir nya berdasarkan kebijakan advanced deterrence. Dalam kebijakan ini, persenjataan nuklir yang diproduksi oleh Prancis dapat ditempatkan di wilayah negara Uni Eropa (EU) untuk melindungi mereka dari ancaman agresi. Untuk mendorong negara EU menyetujui gagasan ini, Prancis telah membentuk sebuah forum diskusi antara enam negara anggota yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kebijakan ini.

Menanggapi perkembangan tersebut, analis senior think tank GLOBSEC, Tomas Nagy menyatakan kepada Anadolu bahwa kebijakan Macron merupakan salah satu momen paling signifikan sejak berakhirnya perang dingin. Nagy menambahkan bahwa perubahan postur nuklir Prancis didorong oleh invasi Rusia terhadap Ukraina, ancaman serangan nuklir dari Rusia terhadap Eropa, dan kohesi politik Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang melemah. Nagy juga menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan peluang bagi Prancis untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan negara yang pantas memimpin pertahanan EU. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk menyatakan bahwa mereka sedang melakukan diskusi dengan Prancis untuk membahas implementasi nyata dari kebijakan advanced deterrence. Pernyataan serupa juga diberikan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz, namun sang kanselir lebih menekankan partisipasi Militer Jerman (Bundeswehr) dalam latihan nuklir Militer Prancis. Di sisi lain, organisasi Kampanye Internasional Untuk Menghancurkan Senjata Nuklir (ICAN) mengkritisi kebijakan Macron karena mereka menganggap hal tersebut akan menghamburkan anggaran dengan nilai puluhan miliar EUR.

Perubahan kebijakan nuklir Prancis merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk memperbaharui kapabilitas peluncuran hulu ledak tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai proyek pengembangan yang sedang berlangsung seperti rudal balistik M51, dan rudal penjelajah hipersonik luncuran udara (ALCM) ASN4G. Kedua persenjataan ini diperkirakan akan digunakan secara massal oleh Angkatan Laut Prancis dan Angkatan Udara Prancis pada tahun 2035.

Pemerintah Lebanon Larang Aktivitas Militer Hezbollah

, , , , , , , 0

Pada 2 Maret 2026, Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam menyatakan bahwa pemerintah Lebanon secara resmi melarang organisasi militan Hezbollah untuk melancarkan aksi militer atau keamanan. PM Nawaf menambahkan bahwa aktivitas Hezbollah akan dibatasi sehingga kelompok tersebut hanya akan bisa mendorong agenda mereka melalui perjuangan politik. PM Sawaf juga memerintahkan aparatur militer dan keamanan Lebanon untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang dilancarkan Hezbollah agar kelompok militan tersebut tidak dapat melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon. Selain itu PM Sawaf juga mendesak anggota Hezbollah untuk menyerahkan diri mereka serta seluruh persediaan senjata mereka kepada otoritas sipil dan militer Lebanon.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Pengembangan Administrasi Dr. Fadi Mekki menyatakan bahwa keputusan ini diberikan karena pemerintah Lebanon memiliki komitmen untuk melindungi warga negara mereka dari potensi eskalasi konflik Iran dan Israel. Dr Fadi menambahkan bahwa dia berharap keputusan tersebut tidak terlambat diambil karena hal tersebut dapat melindungi negara dari serangan balasan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Sementara itu, anggota parlemen Ibrahim Mncimneh menyampaikan dukungannya terhadap keputusan PM Nawaf karena menurutnya hukum Lebanon harus dipaksakan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Partai Kekuatan Lebanon Samir Gagea, namun beliau menekankan bahwa Militer Lebanon dan aparatur keamanan sipil harus mampu mengimplementasikan keputusan tersebut secara menyeluruh. Selain itu anggota parlemen wilayah Beqaa, Bilal Al-Houshaymi menyatakan bahwa Lebanon tidak dapat memberikan toleransi terhadap aksi gegabah yang dilancarkan Hezbollah. Pernyataan tersebut diberikan karena menurut Bilal, hal tersebut dapat menggerus legitimasi negara dan memicu perpecahan nasional.

Keputusan pemerintah Lebanon untuk melarang aktivitas militer Hezbollah dilakukan sehari setelah kelompok militan tersebut melancarkan serangan roket dan drone terhadap Kota Haifa. Serangan tersebut dilancarkan sebagai balas dendam terhadap pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel beberapa hari sebelumnya. Menanggapi serangan tersebut, Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan balasan terhadap Hezbollah. Menurut pernyataan dari Badan Penanggulangan dan Mitigasi Resiko Bencana (DRMU), setidaknya 52 warga sipil telah tewas dan 154 terluka akibat dari serangan balasan IAF.

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog AS–Iran, Tegaskan Jalur Diplomasi di Tengah Eskalasi Timur Tengah

Indonesia Siap Fasilitasi Dialog AS–Iran, Tegaskan Jalur Diplomasi di Tengah Eskalasi Timur Tengah

, , , , 0

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai fasilitator dialog antara Amerika Serikat dan Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Sikap tersebut ditegaskan setelah kegagalan perundingan antara kedua negara dan memicu eskalasi yang dikhawatirkan berdampak pada stabilitas regional dan global.

Melalui pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa Indonesia sangat menyesalkan terhentinya jalur diplomasi antara Washington dan Teheran. Pemerintah menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai sesuai prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta juga menyatakan menyambut baik inisiatif Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik ini.

Presiden Prabowo Subianto juga disebut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke Teheran apabila kedua pihak menyetujui langkah mediasi tersebut. Pendekatan ini dilakukan karena dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi.

Ketegangan Meningkat dan Peran Indonesia di Panggung Global

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah serangan oleh militer AS dan Israel yang memicu respons balasan oleh Iran. Serangan yang terjadi telah memicu reaksi global yang seragam dalam meminta penghentian kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

Langkah yang diambil Indonesia mencerminkan upaya memperkuat peran sebagai middle power yang aktif dalam diplomasi perdamaian. Indonesia sebelumnya juga pernah terlibat dalam berbagai inisiatif mediasi konflik, termasuk isu Palestina dan partisipasi dalam forum multilateral seperti Gerakan Non-Blok serta G20.

Posisi Indonesia yang relatif netral dan memiliki hubungan diplomatik baik dengan kedua negara, membuat Indonesia berpotensi memainkan peran konstruktif jika situasi memungkinkan, walaupun memang perlu perencanaan matang dan penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Imbauan untuk WNI

Sementara itu, di tengah ketidakpastian keamanan, Kemlu RI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan RI setempat. Pemerintah memastikan jalur komunikasi darurat tetap aktif untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut.

Ketegangan AS–Iran dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan Timur Tengah, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Korea Selatan Perkuat Hubungan Dengan Jepang Untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Rumit

, , , , , , , , , 0

Pada 1 Maret 2026, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan pidato yang memperingati awal mula pemberontakan rakyat Semenanjung Korea terhadap penjajahan Jepang 107 tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Lee menyatakan bahwa Korea Selatan perlu meningkatkan kerja sama dengan Jepang untuk menghadapi dinamika geopolitik yang cukup rumit. Presiden Lee mengklaim bahwa diplomasi pragmatis yang diperkuat dengan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi masa lalu sekaligus bersiap dalam mengatasi tantangan masa depan. Untuk mencapai kedua hal tersebut, Presiden Lee menyatakan bahwa pemerintahnya akan berkomitmen untuk meningkatkan shuttle diplomacy antara pemimpin kedua negara.

Selain meningkatkan kerja sama dengan Jepang, Presiden Lee juga menekankan bahwa dibutuhkan sebuah kerangka kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan China untuk mencari titik tengah sekaligus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk memperkokoh gagasan tersebut, Presiden Lee mengutip aktivis kemerdekaan Korea, Ahn Jung-geun yang menulis sebuah esai dengan judul Treatise on Peace in the East pada tahun 1910. Dalam esai tersebut, Ahn menekankan bahwa kerja sama saling menguntungkan antara bangsa Korea, Jepang, dan China perlu dilakukan untuk mencapai perdamaian dunia. Dilansir dari The Japan Times, pidato Presiden Lee merupakan sebuah upaya yang menunjukkan niat nya untuk mengimplementasikan langkah konkrit yang dapat memperbaiki hubungan antara kedua negara. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi serta program pertukaran tenaga ahli dan pelajar antara Korea Selatan dan Jepang.

Pidato yang disampaikan Presiden Lee Jae Myung merupakan sesuatu yang unik karena sejak terpilih sebagai presiden pada 3 Juni 2025, kebijakan luar negerinya memiliki perbedaan signifikan dari politisi Partai Demokrat Korea (DPK) pada umumnya. Dalam hal hubungan dengan Jepang, Presiden Lee mendorong terbentuknya hubungan pragmatis yang menyeimbangkan kepentingan nasional, keuntungan praktis, sekaligus memperkuat otonomi strategis. Kebijakan luar negeri ini didorong oleh Presiden Lee untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan eksternal sekaligus meningkatkan fleksibilitas Korea Selatan dalam kancah internasional.

Kapal Perang, Jalur Laut, dan Sinyal Kekuatan di Indo-Pasifik

, , , , , , , , 0

Pelayaran kapal fregat HMAS Toowoomba milik Angkatan Laut Australia di perairan strategis Asia Timur kembali menyoroti dinamika keamanan kawasan. Kapal tersebut melintasi Laut China Selatan dan Selat Taiwan pada Februari 2026 sebagai bagian dari misi kehadiran regional. Pemerintah Australia menegaskan bahwa operasi itu merupakan patroli rutin yang sah menurut hukum internasional, khususnya prinsip kebebasan navigasi yang menjamin setiap negara dapat melintas di jalur laut internasional tanpa hambatan.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik. Media yang didukung pemerintah China melaporkan bahwa militer mereka melakukan pemantauan penuh terhadap perjalanan kapal tersebut, termasuk pelacakan pergerakan dan kesiagaan pasukan selama transit berlangsung. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Beijing memandang setiap aktivitas militer asing di sekitar kawasan sengketa sebagai sesuatu yang harus diawasi secara serius.

Dalam peristiwa ini juga melibatkan aktor negara, terjadi pada Februari 2026, berlangsung di jalur laut strategis Asia Timur, dipicu oleh misi kehadiran militer, dan direspons dengan pengawasan ketat. Alasan utamanya adalah perbedaan kepentingan strategis di mana satu pihak ingin menegaskan hak navigasi internasional, sementara pihak lain ingin menegaskan kontrol dan pengaruh regional. Cara masing-masing pihak menafsirkan tindakan lawannya membuat pelayaran ini menjadi isu geopolitik penting.

Keseimbangan Kekuatan di Laut Strategis

Melalui perspektif teori keseimbangan kekuatan (balance of power) Hans Morgenthau, pelayaran kapal perang dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga distribusi kekuatan agar tidak didominasi satu negara. Dalam sistem internasional tanpa otoritas pusat, negara cenderung menunjukkan kehadiran militer di wilayah strategis guna memastikan tidak ada aktor tunggal yang menguasai jalur vital. Kehadiran kapal Australia di kawasan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan keseimbangan itu.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan pemantauan penuh oleh militer China juga merupakan respons yang konsisten dengan prinsip keseimbangan. Negara yang merasa wilayah strategisnya dimasuki kekuatan asing akan menunjukkan kemampuan pengawasan untuk menegaskan bahwa mereka tetap memiliki kontrol situasional. Dengan demikian, kedua pihak sebenarnya sedang menjalankan strategi yang sama dengan cara mencegah lawan memperoleh keunggulan simbolik maupun operasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan tidak selalu diwujudkan melalui konflik terbuka. Sering kali ia hadir dalam bentuk sinyal militer terbatas, patroli laut, atau pernyataan resmi. Kapal perang menjadi instrumen komunikasi strategis yang menyampaikan pesan tanpa harus menggunakan kekerasan. Dalam konteks ini, pelayaran dan pemantauan adalah bentuk dialog kekuatan yang berlangsung di laut.

Simbolisme Militer dan Politik Pengaruh

Dalam perspektif keseimbangan kekuatan, juga menekankan pentingnya simbol dalam politik internasional. Kehadiran kapal militer di jalur sensitif tidak hanya memiliki nilai taktis, tetapi juga nilai simbolik. Negara yang mengirim kapal perang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas wilayah tersebut. Ini merupakan cara untuk menegaskan posisi dalam struktur kekuatan regional tanpa perlu membuat pernyataan diplomatik panjang.

Sebaliknya, respons pemantauan ketat berfungsi sebagai sinyal bahwa wilayah tersebut tidak berada dalam kekosongan kekuasaan. Dengan menunjukkan kemampuan pelacakan dan kesiagaan, negara pengawas mengirim pesan bahwa setiap aktivitas militer asing berada dalam jangkauan perhatian mereka. Pesan semacam ini penting untuk menjaga kredibilitas strategis, terutama di kawasan yang dipenuhi klaim teritorial dan rivalitas pengaruh.

Interaksi semacam ini pada akhirnya membentuk pola stabilitas yang rapuh. Tidak ada pihak yang ingin memicu konflik langsung, tetapi semua ingin memastikan posisinya tidak melemah. Karena itu, aksi militer terbatas sering dipilih sebagai jalan tengah antara konfrontasi dan pasif. Di kawasan Indo-Pasifik, praktik semacam ini telah menjadi bagian dari rutinitas geopolitik yang terus berulang.

Insiden pelayaran kapal perang Australia dan pemantauan ketat China memperlihatkan bagaimana jalur laut dapat berubah menjadi panggung persaingan geopolitik tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa di Indo-Pasifik, simbol kehadiran militer sama pentingnya dengan kekuatan nyata. Selama kepentingan strategis bertemu di perairan yang sama, setiap pelayaran akan terus dimaknai lebih dari sekadar perjalanan laut biasa—melainkan pesan politik tentang siapa yang berhak hadir, mengawasi, dan memengaruhi masa depan kawasan.

 

Saat China Gunakan Ekspor sebagai Tekanan Politik

, , , , , , , 0

Langkah terbaru China membatasi ekspor terhadap perusahaan-perusahaan dari Jepang menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan kini semakin terkait erat dengan strategi keamanan. Pada Februari 2026, Kementerian Perdagangan China memasukkan 40 entitas Jepang ke dalam skema pembatasan. Sebanyak 20 perusahaan ditempatkan pada daftar kontrol ekspor, yang berarti pemasok China dilarang mengirim barang tertentu tanpa izin resmi, sementara 20 lainnya masuk daftar pengawasan, sehingga setiap transaksi harus dilaporkan dan diverifikasi penggunaan akhirnya. Barang yang dibatasi terutama mencakup produk kategori dual-use, yaitu material dan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer, seperti mineral rare earth, magnet industri, komponen elektronik, peralatan manufaktur presisi, hingga teknologi terkait semikonduktor dan sistem industri canggih.

Kebijakan tersebut diumumkan di Beijing dan dijelaskan pemerintah China sebagai langkah perlindungan keamanan nasional serta kepatuhan terhadap kewajiban non-proliferasi. Otoritas China menyatakan pembatasan diperlukan untuk mencegah teknologi sensitif dialihkan ke penggunaan militer tanpa kontrol. Perusahaan yang terdampak berasal dari sektor strategis, termasuk industri kedirgantaraan, pertahanan, material maju, dan teknologi kelautan. Beberapa perusahaan yang dilaporkan masuk daftar pembatasan berasal dari kelompok industri besar Jepang di bidang manufaktur, teknologi, dan material industri yang berperan dalam rantai pasok teknologi tinggi.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap arah kebijakan keamanan Tokyo dalam beberapa tahun terakhir. China menilai peningkatan anggaran pertahanan dan kerja sama militer Jepang dengan negara-negara Barat sebagai indikasi perubahan orientasi keamanan regional. Pemerintah Jepang merespons dengan protes resmi dan menyebut langkah tersebut tidak dapat diterima. Kebijakan perdagangan yang terlihat administratif sebenarnya memiliki dampak geopolitik yang luas dan berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan bilateral.

Ekspor sebagai Instrumen Kekuatan Negara

Dalam perspektif teori economic statecraft, David A. Baldwin beranggapan bahwa negara dapat menggunakan instrumen ekonomi untuk memengaruhi perilaku negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer. Pembatasan ekspor China terhadap perusahaan Jepang mencerminkan praktik ini karena perdagangan tidak lagi diposisikan hanya sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai alat kebijakan strategis. Dengan mengendalikan akses terhadap bahan baku kritis seperti rare earth dan teknologi manufaktur yang presisi, China memanfaatkan posisinya dalam rantai pasok global sebagai sumber pengaruh politik.

Langkah tersebut menegaskan posisi China sebagai salah satu pusat produksi material strategis dunia. Banyak industri teknologi dan pertahanan internasional bergantung pada pasokan mineral, komponen, dan teknologi yang diproduksi atau diproses di China. Ketika akses terhadap komponen tersebut dibatasi, perusahaan yang terdampak tidak hanya menghadapi hambatan produksi, tetapi juga ketidakpastian rantai pasok. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat berubah menjadi kerentanan strategis ketika hubungan politik memburuk.

Kemudian menariknya, pembatasan juga berfungsi sebagai sinyal diplomatik. Tindakan tersebut tidak harus menghentikan seluruh perdagangan untuk menghasilkan efek politik entah cukup dengan menunjukkan kemampuan untuk mengontrol akses teknologi, sebuah negara sudah dapat memengaruhi kalkulasi kebijakan pihak lain. Dengan kata lain, kebijakan ekspor menjadi instrumen tekanan yang halus tetapi efektif karena dampaknya nyata namun tidak langsung memicu konfrontasi militer.

Persaingan Teknologi dan Dinamika Keamanan Asia Timur

Kebijakan China dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan keseimbangan kekuatan regional. Tetapi, Jepang dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan investasi pertahanan dan memperluas kerja sama keamanan dengan mitra Barat. Dari sudut pandang Beijing, perkembangan ini berpotensi memengaruhi konfigurasi keamanan Asia Timur. Pembatasan ekspor kemudian menjadi opsi strategis untuk menahan dampak perubahan tersebut tanpa meningkatkan ketegangan militer secara langsung.

Maka dari itu, instrumen ekonomi memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki kekuatan militer. Negara dapat memperketat, melonggarkan, atau mencabut pembatasan sesuai dinamika politik. Dalam kasus ini, penggunaan dua kategori yakni daftar kontrol dan pengawasan memberi ruang bagi China untuk menyesuaikan tingkat tekanan. Mekanisme seperti ini memungkinkan pemerintah mempertahankan leverage diplomatik sekaligus menghindari eskalasi tajam yang dapat merugikan kepentingan ekonomi sendiri.

Di samping itu, kebijakan ini memperlihatkan bahwa persaingan teknologi menjadi pusat rivalitas negara modern. Teknologi dual-use menjadi fokus karena menentukan keunggulan industri dan militer jangka panjang. Negara yang menguasai pasokan material kritis dan teknologi produksi memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam hubungan internasional. Karena itu, pembatasan ekspor bukan sekedar regulasi dagang, melainkan bagian dari kompetisi pengaruh global atas inovasi, rantai pasok, dan kontrol teknologi.

Dengan langkah China yang membatasi ekspor ke puluhan perusahaan Jepang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam politik internasional. Pembatasan terhadap material kritis dan teknologi sensitif memperlihatkan bagaimana perdagangan dapat digunakan untuk memengaruhi dinamika keamanan dan hubungan antarnegara. Kasus ini menegaskan bahwa di era geopolitik modern, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan rantai pasok, teknologi, dan akses ekonomi yang menjadi fondasi kekuatan negara di panggung global.

Latihan Bersama Hedgehog 2025: Pelajaran Keras Untuk NATO

, , , , , , 0

Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, terdapat pandangan yang diberikan beberapa analis pertahanan seperti Michael Kofman dan Rob Lee bahwa Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) belum siap menghadapi perang dalam skala serupa. Dalam hal ini, terdapat argumen bahwa industri pertahanan Eropa telah menghadapi stagnasi akibat dari berbagai faktor seperti peace dividend, doktrin tempur yang belum mengalami pembaharuan sejak berakhirnya operasi kontrainsurgensi di Afghanistan, dan kurang pahamnya NATO bahwa drone kecil dapat menjadi force multiplier bagi lawan dengan kekuatan terbatas. Selain itu, para analis juga menganggap NATO kurang mampu melancarkan mobilisasi dan merancang strategi sesuai untuk menghadapi perang erosi (attrition).

Pandangan ini juga diberikan oleh berbagai prajurit dari Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU), khususnya mereka yang telah menjalani latihan militer di negara anggota NATO seperti Inggris, Jerman, dan Polandia. Dalam latihan tersebut, prajurit ZSU menyatakan bahwa prosedur tempur yang diajarkan oleh para instruktur tidak lagi relevan dalam menghadapi skenario perang yang saat ini dihadapi oleh negara mereka. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana instruktur NATO melatih kru tank ZSU dalam bagaimana mereka seharusnya melewati sebuah ladang ranjau. Dalam latihan tersebut, instruktur NATO dari Angkatan Bersenjata Jerman (Bundeswehr) menyatakan bahwa kru ZSU hanya perlu menghindari ladang ranjau karena menurut mereka ladang tersebut hanya akan memiliki luas sebesar 100×200 meter dan ranjau yang ditempatkan dianggap tidak terlalu banyak. Hal ini berbeda dengan realita yang dihadapi di Ukraina yang mana ladang ranjau paling kecil memiliki luas sebesar 500m2 dan ranjau yang ditempatkan cukup beragam untuk menghentikan laju pasukan lapis baja dan infanteri. Selain itu, ladang ranjau tersebut juga selalu diawasi oleh drone sehingga ZSU tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan pasukan mereka.

Asumsi yang diberikan oleh analis dan prajurit ZSU pada akhirnya terbukti di latihan bersama Hedgehog 2025 di Estonia. Dalam latihan bersama tersebut, sepuluh operator drone ZSU yang dilengkapi dengan drone FPV berhasil menghancurkan dua batalion NATO dalam satu hari. Operator drone ZSU dapat mencapai hal tersebut karena dua faktor penting. Pertama, pasukan NATO yang ditunjuk sebagai lawan di latihan bersama ini tidak menjalankan ‘protokol anti-drone’ yang telah dilakukan Ukraina seperti kamuflase kendaraan tempur untuk menghindari deteksi, membangun jaring anti-drone di wilayah yang akan menjadi jalur logistik penting, serta memencarkan posisi pasukan agar musuh tidak dapat menghancurkan sebagian besar kekuatan tempur dalam satu serangan. Kedua, sistem pengambilan keputusan tempur di NATO yang belum disesuaikan untuk menghadapi ancaman drone. Dalam hal ini, pasukan NATO memiliki kebiasaan untuk melakukan ‘kompartementalisasi informasi’ yang membatasi akses data terkini kepada unit terkait. Keterbatasan akses ini memperlambat reaksi unit yang terlibat dalam menyerang musuh atau mempertahankan wilayah. Selain itu, kompartemenisasi informasi juga memperlambat koordinasi antara unit terkait yang pada akhirnya dapat memberikan lawan waktu untuk melancarkan serangan balasan atau memperkuat pertahanan mereka. Kekurangan ini digunakan oleh ZSU karena mereka memiliki kill chain efektif. Efektivitas tersebut ada karena ZSU menggunakan sistem manajemen zona pertempuran (BMS) ‘Delta’ untuk mendapatkan informasi terbaru, menganalisa data yang didapatkan menggunakan kecerdasan buatan (AI), mengoordinasikan drone, dan menyerang aset strategis musuh dalam waktu pendek.

Hasil dari latihan ini merupakan pukulan besar bagi NATO karena asumsi yang sebelumnya diberikan oleh analis pertahanan dan personel ZSU memiliki dasar kuat dan telah terbukti. Akan tetapi, latihan ini dapat dianggap sebagai berkah terselubung bagi NATO karena hasil yang diberikan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan reformasi agar mereka mampu menghadapi dinamika perang modern. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut NATO butuh melakukan beberapa aksi strategis dan fundamental. Aksi pertama yang harus dilakukan ada menyesuaikan strategi dalam skenario perang melawan Rusia. Dalam penyesuaian ini, NATO harus membuat strategi berdasarkan asumsi bahwa perang tersebut akan bersifat attritional dibandingkan manuver. Asumsi ini diperlukan karena latihan bersama Hedgehog 2025 menunjukkan bahwa perang manuver sulit dilakukan karena keberadaan drone memberikan kedua belah pihak kemampuan untuk mengawasi medan pertempuran secara konstan. Setelah merancang strategi, NATO harus menyesuaikan doktrin tempur mereka untuk menghadapi dinamika ancaman drone berdasarkan masukan yang telah didapat dari latihan bersama Hedgehog 2025. Dalam penyesuaian ini, terdapat dua hal yang harus diutamakan yaitu reformasi struktur komando dan pembuatan protokol anti-drone komprehensif. Dalam aspek reformasi struktur komando, NATO perlu meninjau ulang keperluan kompartementalisasi informasi karena dalam perang masa depan, setiap unit yang berada di garis terdepan perlu mendapatkan informasi terkini agar mereka dapat berkoordinasi dengan satuan lain dalam waktu pendek. Sementara itu, dalam hal pembuatan protokol anti-drone komprehensif, NATO perlu mempelajari tindakan yang sudah ada di Ukraina sekaligus menggunakan persenjataan canggih yang mereka miliki seperti Loke, Skyrim, dan MEROPS untuk mengakomodasi sistem pertahanan tersebut.

Load More