Menu

Energi

Chatham House

China Dianggap Diuntungkan dalam Konflik Iran-AS Tanpa Terlibat Langsung

, , , , , , , , 0

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tidak hanya meningkatkan ketegangan militer, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam persaingan kekuatan global. Di tengah situasi tersebut, China dilaporkan berada dalam posisi yang relatif menguntungkan tanpa terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Laporan The Times menyebutkan bahwa China tetap mampu menjaga stabilitas pasokan energinya dari Iran, meskipun terjadi gangguan distribusi global akibat krisis yang berpusat di Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu titik paling strategis dalam perdagangan energi dunia, dengan sekitar 20 persen distribusi minyak global melewati kawasan ini. Ancaman pembatasan akses kapal sempat menimbulkan kekhawatiran luas terhadap potensi krisis energi internasional.

Namun demikian, kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan China dilaporkan tetap memperoleh akses untuk mengangkut minyak dari Iran melalui mekanisme tertentu. Sementara sejumlah negara menghadapi lonjakan harga energi dan ketidakpastian pasokan, kondisi ini membuat posisi China relatif lebih stabil. Hubungan ekonomi yang telah terjalin antara Beijing dan Teheran menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran akses tersebut. Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik disebut menyita perhatian serta sumber daya strategisnya. Fokus Washington yang terserap ke Timur Tengah dinilai berpotensi mengurangi ruang geraknya di kawasan lain. Situasi ini membuka peluang bagi China untuk memperluas pengaruhnya, baik melalui kerja sama ekonomi maupun diplomasi di tingkat global.

Selain faktor eksternal, kesiapan domestik China juga berperan penting. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut telah memperkuat cadangan energi serta melakukan diversifikasi sumber pasokan guna menghadapi potensi gangguan global. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam konflik internasional, keuntungan tidak selalu diperoleh melalui keterlibatan militer langsung. Dalam konteks ini, China dinilai berhasil memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi strategisnya di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

BBM dan Upaya China Menahan Guncangan Ekonomi Global

, , , , , , , 0

Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini bukan sekedar isu energi, melainkan cerminan dari gejolak ekonomi global yang lebih besar. Ketika konflik geopolitik memanas, dampaknya langsung terasa pada harga minyak dunia. Hal inilah yang terjadi saat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran memicu krisis energi global, terutama setelah terganggunya jalur vital Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Di tengah situasi tersebut, China mengambil langkah yang cukup tegas dengan membatasi kenaikan harga BBM domestik. Pemerintah China sadar bahwa lonjakan harga energi dapat menimbulkan efek berantai dari naiknya biaya produksi hingga meningkatnya harga barang di tingkat konsumen. Oleh karena itu, intervensi dilakukan sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Data menunjukkan bahwa sebenarnya harga BBM di China berpotensi naik jauh lebih tinggi. Harga bensin seharusnya meningkat hingga 2.205 yuan per metrik ton, dan solar 2.120 yuan. Namun, pemerintah memangkas kenaikan tersebut hampir setengahnya menjadi sekitar 1.160 yuan untuk bensin dan 1.115 yuan untuk solar. Langkah ini menunjukkan bahwa China secara sadar memilih untuk menahan tekanan pasar demi menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Jika dilihat lebih dalam, kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas sektor industri. BBM adalah komponen penting dalam sistem logistik dan rantai pasok. Ketika harga BBM melonjak maka biaya transportasi ikut naik, distribusi barang terganggu, dan pada akhirnya inflasi sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, menjaga harga BBM tetap terkendali berarti menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pendekatan ini selaras dengan pemikiran John Maynard Keynes, yang menekankan pentingnya peran negara dalam menstabilkan ekonomi saat terjadi krisis. Dalam pandangan Keynes, pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan dirinya sendiri, terutama dalam kondisi penuh ketidakpastian seperti gejolak harga energi global. Ketika terjadi guncangan besar, mekanisme pasar justru bisa memperparah keadaan harga terus naik, konsumsi melemah, dan aktivitas ekonomi melambat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi diperlukan untuk meredam dampak tersebut dan menjaga keseimbangan ekonomi. Maka dari itu, apa yang dilakukan China dapat dilihat sebagai praktik nyata dari pemikiran ini. Ketika harga minyak dunia melonjak akibat faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan gangguan jalur distribusi energi, China tidak memiliki kendali atas penyebab utama krisis tersebut. Namun, yang bisa dikendalikan adalah dampaknya di dalam negeri.

Di sinilah negara hadir, bukan untuk mengubah harga global, tetapi untuk melindungi ekonomi domestik dari tekanan yang terlalu besar. Dengan membatasi kenaikan harga BBM, pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sektor industri tetap dapat beroperasi secara stabil. Lebih jauh, kebijakan ini juga mencerminkan upaya menjaga permintaan agregat. Ketika harga BBM naik tajam, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi karena sebagian besar pendapatan terserap untuk kebutuhan energi. Jika kondisi ini dibiarkan, permintaan terhadap barang dan jasa lain akan ikut menurun, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan menahan kenaikan harga BBM, China secara tidak langsung menjaga agar konsumsi masyarakat tetap berjalan dan roda ekonomi tidak kehilangan momentumnya.

Namun demikian, kebijakan ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Intervensi harga selalu membawa biaya. Dalam kasus China, pembatasan kenaikan harga BBM menyebabkan margin keuntungan perusahaan energi, khususnya kilang minyak menjadi tertekan. Karena biaya minyak mentah yang tinggi tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada konsumen, sehingga sebagian beban harus ditanggung oleh pelaku industri atau bahkan negara. Dalam jangka pendek, langkah ini mungkin efektif menjaga stabilitas, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan tekanan fiskal atau mengurangi insentif investasi di sektor energi.

Pemerintah China dihadapkan pada dilema antara melindungi kesejahteraan masyarakat saat ini atau menjaga efisiensi ekonomi jangka panjang. Namun, dalam kondisi krisis global, prioritas biasanya bergeser. Stabilitas jangka pendek menjadi lebih penting karena tanpa itu, dampak ekonomi bisa jauh lebih besar. Sejumlah negara juga mengambil kebijakan serupa dalam menghadapi lonjakan harga energi. Misalnya Jeoang yang melepas cadangan minyak strategis untuk menjaga stabilitas pasokan, sementara Korea Selatan mendorong penghematan energi dan bantuan bagi masyarakat. Di sisi lain, negara seperti Indonesia tetap mengandalkan subsidi energi dalam jumlah besar untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Lebih dari itu, kebijakan ini menegaskan bahwa energi telah menjadi instrumen strategis. BBM tidak lagi sekadar komoditas, melainkan alat untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli, dan memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan energi kini berada di pusat strategi ekonomi nasional. Keputusan China pun bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi yang lebih terencana. Pemerintah tidak hanya menahan harga, tetapi juga menjaga pasokan dan mencegah spekulasi. Ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh pengelolaan distribusi dan ketersediaan energi. Kebijakan ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menghadapi krisis. Artinya intervensi bukanlah kegagalan pasar, melainkan upaya menjaga sistem tetap berjalan. Pertanyaannya kini adalah sejauh mana kebijakan ini efektif dalam jangka panjang dan apakah dapat menjadi model baru dalam menghadapi krisis energi global.

Politik Energi China-Filipina

, , , , , , 0

Hubungan antara China dan Filipina kembali menunjukkan dinamika yang menarik di tengah ketegangan Laut China Selatan. Satu sisi, kedua negara masih terlibat sengketa wilayah yang cukup serius, bahkan kerap diwarnai insiden di laut. Namun di sisi lain, mereka justru membuka ruang kerja sama, khususnya dalam sektor energi. Dalam situasi ini memperlihatkan satu hal penting dalam politik internasional, yakni konflik tidak selalu menghapus kemungkinan kerja sama.

Laut China Selatan bukan wilayah biasa karena merupakan kawasan yang menyimpan cadangan energi yang besar, terutama minyak dan gas alam. Menurut berbagai laporan salah satunya Idntimes, wilayah ini diperkirakan memiliki miliaran barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Bagi negara seperti Filipina, yang masih bergantung pada impor energi, potensi ini sangat luar biasa untuk ketahanan energi nasional.

Sementara dari sisi China, kawasan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal pengaruh geopolitik dan kontrol jalur perdagangan strategis. Di tengah kepentingan besar tersebut, keputusan kedua negara untuk tetap membahas kerja sama energi menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak selalu didominasi oleh konflik semata. Ada perhitungan yang lebih dalam yang membuat kedua pihak tetap membuka jalur komunikasi.

Kepentingan Energi di Balik Sengketa

Apabila dilihat dari teori pilihan rasional, Filipina menganggap kebutuhan energi menjadi faktor utama yang mendorong keterbukaan terhadap kerja sama. Salah satu sumber energi penting negara ini, yaitu ladang gas Malampaya yang diperkirakan akan mengalami penurunan produksi dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa sumber energi baru, Filipina berisiko mengalami krisis pasokan energi yang dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Di sinilah Laut China Selatan menjadi wilayah yang sangat penting dari aspek kerja sama strategis untuk kebutuhan sumber energi. Beberapa wilayah yang menjadi sengketa, seperti Reed Bank, diketahui memiliki potensi cadangan gas yang besar. Pemerintah Filipina telah lama melihat kawasan ini sebagai solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi nasional. Namun, eksplorasi di wilayah tersebut tidak mudah dilakukan secara sepihak karena adanya klaim dari China. Tanpa kerja sama, upaya eksplorasi berisiko memicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, membuka pembicaraan dengan China menjadi pilihan yang lebih realistis.

Kemudian dari sisi yang lain, China juga memiliki kepentingan yang tidak kalah besar. Selain kebutuhan energi untuk menopang pertumbuhan ekonominya, China juga ingin memastikan pengaruhnya tetap kuat di kawasan Asia Tenggara. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital, di mana sebagian besar perdagangan global melewati kawasan ini. Dengan tetap terlibat dalam kerja sama energi, China dapat menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh. Dalam perhitungan politik, kerja sama memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan konflik terbuka yang berlarut-larut.

Kerja Sama sebagai Strategi Rasional

Sikap China dan Filipina yang tetap bekerja sama di tengah sengketa mungkin terlihat kontradiktif. Namun dalam kerangka pilihan rasional, langkah ini justru masuk akal. Seperti yang dijelaskan oleh James S. Coleman bahwa, aktor akan memilih opsi yang memberikan keuntungan maksimal dengan risiko minimal. Dalam konteks ini, konflik terbuka di Laut China Selatan membawa risiko yang sangat besar bagi kedua negara. Selain potensi eskalasi militer, konflik juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan hubungan diplomatik yang lebih luas.

Sebaliknya, kerja sama energi memberikan peluang keuntungan bagi kedua pihak. Filipina dapat mengakses sumber energi yang dibutuhkan, sementara China dapat tetap mempertahankan pengaruhnya tanpa harus menggunakan kekuatan secara langsung. Data menunjukkan bahwa kebutuhan energi di kawasan Asia terus meningkat. Menurut International Energy Agency (IEA), permintaan energi di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat signifikan dalam beberapa dekade ke depan. Dalam kondisi seperti ini, kerja sama menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan konfrontasi.

Selain itu, kerja sama juga dapat menjadi cara untuk mengelola konflik. Dengan adanya kepentingan bersama, kedua negara memiliki insentif untuk menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan. Ini menciptakan semacam keseimbangan kepentingan, di mana konflik tidak hilang, tetapi dapat dikendalikan. Namun, strategi ini tetap memiliki batas. Ketidakpercayaan antara kedua negara masih tinggi, dan insiden di laut masih sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terbangun masih bersifat pragmatis, bukan karena adanya kepercayaan penuh.

Politik energi di Laut China Selatan bukan hanya soal siapa yang memiliki wilayah, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara mengelola kepentingan mereka di tengah ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, kerja sama bukan berarti tidak ada konflik, melainkan cara untuk menghadapinya dengan lebih terukur. China dan Filipina mungkin masih berselisih soal kedaulatan, tetapi kebutuhan energi dan stabilitas kawasan memaksa keduanya untuk tetap duduk bersama. Di sinilah terlihat bahwa dalam politik global, kepentingan sering kali lebih menentukan daripada konflik itu sendiri.

MSN. jpg

Politik China dalam Krisis Iran

, , , , , , , , , 0

Krisis Iran yang memanas dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya menjadi soal konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Di balik ketegangan yang terus meningkat, ada satu aktor besar yang memilih jalur berbeda yakni China. Tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada pernyataan keras yang mencolok, tetapi justru dalam sikap yang tenang itu terlihat bagaimana Beijing memainkan politiknya dengan penuh perhitungan. Ketika Amerika Serikat sibuk menghadapi konflik di Timur Tengah, perhatian, energi, dan sumber dayanya tersedot ke satu titik.

Dalam kondisi seperti ini, banyak negara akan terdorong untuk ikut mengambil posisi secara tegas. Namun China justru menunjukkan sikap sebaliknya. Beijing memilih untuk menahan diri dan mengamati perkembangan. Langkah ini bukan kebetulan karena dalam politik internasional, keputusan jarang diambil tanpa perhitungan. Seperti yang dijelaskan oleh Anthony Downs bahwa aktor politik cenderung memilih tindakan yang paling menguntungkan berdasarkan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks ini, sikap China bukan sekadar kehati-hatian, tetapi bagian dari strategi yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.

Netralitas yang Tidak Sederhana

Sikap China dalam krisis Iran tampak seperti netralitas biasa karena Beijing tidak berpihak secara terbuka, tidak terlibat dalam konflik militer, dan lebih sering menyerukan dialog. Namun, di balik sikap ini, terdapat kepentingan yang cukup kompleks. China memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan kawasan Timur Tengah. Iran merupakan salah satu pemasok energi penting, sementara negara-negara Teluk lainnya juga menjadi mitra dagang strategis. Dalam situasi seperti ini, mengambil posisi yang terlalu condong ke satu pihak justru dapat merugikan kepentingan jangka panjang.

Dengan tetap berada di posisi netral, China mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak sekaligus bahkan tidak perlu memilih antara Iran atau negara-negara Teluk, tidak harus berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, dan tidak perlu menanggung biaya besar dari keterlibatan militer. Dalam logika perhitungan politik, ini adalah posisi yang relatif aman sekaligus menguntungkan. Namun, netralitas ini bukan berarti pasif. China tetap aktif dalam jalur diplomasi untuk mendorong penyelesaian damai dan menampilkan diri sebagai kekuatan yang rasional. Dalam situasi di mana konflik sering direspons dengan kekuatan militer, pendekatan ini memberikan kesan berbeda. China mencoba menunjukkan bahwa ia mampu menjadi aktor yang stabil di tengah ketegangan global.

Di sisi lain, sikap yang dilakukan oleh China juga mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian. Konflik Iran berpotensi meluas dan berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz. Menurut China yang sangat bergantung pada impor energi, gangguan terhadap jalur ini dapat membawa dampak besar. Oleh karena itu, menjaga jarak sekaligus tetap terlibat secara diplomatik menjadi pilihan yang masuk akal.

Krisis sebagai Peluang Strategis

Di balik upaya menghindari risiko, China juga melihat peluang yang muncul dari situasi ini. Pada saat Amerika Serikat terfokus pada konflik Iran, ruang gerak negara lain di panggung global menjadi lebih luas. Oleh karena itu, China dapat memperkuat posisinya tanpa harus berhadapan langsung. Salah satu peluang yang muncul adalah dalam bidang ekonomi. Ketidakstabilan pasokan energi global mendorong banyak negara untuk menyesuaikan strategi mereka. China yang telah lama berinvestasi dalam berbagai sektor strategis, berada dalam posisi yang relatif siap untuk memanfaatkan perubahan ini. Bahkan dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat mendorong perubahan dalam sistem perdagangan global.

Selain itu, krisis ini juga memberi ruang bagi China untuk membangun citra sebagai kekuatan yang lebih stabil dan terukur. Ketika Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang lebih keras, China tampil dengan pendekatan yang lebih tenang. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga pada persepsi global. Bagi banyak negara, terutama di kawasan berkembang, pendekatan yang tidak konfrontatif dapat terlihat lebih menarik. China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai alternatif dalam tatanan global. Tanpa harus terlibat langsung dalam konflik China tetap mampu meningkatkan pengaruhnya.

Pada dasarnya strategi ini tidak sepenuhnya tanpa risiko. Ketergantungan China terhadap energi dari Timur Tengah tetap menjadi faktor yang rentan. Jika konflik semakin meluas atau berkepanjangan, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh ekonomi domestik. Selain itu, langkah yang terlalu berhati-hati juga bisa dianggap sebagai kurangnya komitmen dalam menjaga stabilitas global. Di sinilah terlihat bahwa setiap langkah yang diambil merupakan hasil dari perhitungan yang tidak sederhana. China tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang bisa diperoleh tetapi juga risiko yang mungkin muncul. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci.

Pendekatan ini mencerminkan bagaimana negara besar dapat bertindak secara rasional dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. Tidak semua kekuatan harus ditunjukkan secara terbuka. Terkadang justru dalam sikap yang tenang dan terukur, strategi paling efektif dijalankan. Pada akhirnya, di tengah konflik yang terus berkembang, China tidak sekadar menjadi penonton. Melaingkan lebih menelisik untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk bergerak dan bagaimana memastikan bahwa setiap langkahnya membawa dampak yang paling menguntungkan.

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

China dan Rusia, Pasangan Baru di Pasar Minyak Global

, , , , , , , 0

Krisis energi global telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik hingga dampak pandemi. Salah satu dampak terbesar dari ketegangan internasional adalah pergeseran dalam pasar energi, di mana negara-negara besar mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan hubungan antara China dan Rusia dalam hal pasokan energi, terutama minyak. Dengan tekanan terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah, terutama setelah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut, China semakin bergantung pada Rusia sebagai mitra energi yang stabil.

Ketegangan di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara penghasil minyak utama seperti Iran, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya, telah mempengaruhi kestabilan pasokan energi global. Selain itu, sanksi internasional terhadap beberapa negara besar, termasuk Rusia, telah mendorong negara-negara seperti China untuk mencari sumber energi alternatif. Keputusan untuk lebih mengandalkan minyak dari Rusia menjadi semakin strategis, mengingat hubungan yang semakin dekat antara kedua negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi langkah penting bagi China untuk memastikan keamanan pasokan energi yang berkelanjutan di tengah krisis pasokan yang sedang berlangsung.

Namun, hubungan yang semakin erat antara China dan Rusia di pasar minyak bukan hanya tentang kebutuhan energi semata. Ini juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, telah menyadari bahwa ketergantungan pada pasokan energi dari satu wilayah tertentu bisa menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Maka karena itu, mencari mitra yang dapat diandalkan, seperti Rusia, menjadi langkah strategis yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga faktor geopolitik yang lebih luas.

Hubungan Energi China dan Rusia dalam Konteks Geopolitik

Di tengah krisis pasokan energi global, hubungan antara China dan Rusia semakin diperkuat oleh kepentingan strategis bersama. Pada awalnya, hubungan ini didorong oleh faktor ekonomi, di mana Rusia memiliki cadangan energi yang melimpah dan China sebagai konsumen energi terbesar di dunia. Namun, hubungan ini semakin mengarah pada aliansi strategis yang lebih besar, terutama setelah ketegangan internasional di Timur Tengah dan sanksi terhadap Rusia. Dari sudut pandang Realisme Internasional, Hans Morgenthau menjelaskan negara-negara besar selalu berusaha mencari keamanan melalui kekuatan dan aliansi yang dapat menguntungkan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal.

Dalam hal ini, China melihat hubungan dengan Rusia sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat dan memperkuat posisinya di pasar energi global. Dengan Rusia yang memiliki cadangan energi yang sangat besar, China dapat mengamankan pasokan minyak jangka panjang tanpa harus khawatir tentang ketergantungan pada negara-negara yang terlibat dalam ketegangan geopolitik. Di sisi yang lain, Rusia juga diuntungkan karena hubungan ini memberikan mereka akses yang lebih besar ke pasar Asia, yang semakin menjadi pusat ekonomi dunia. Dalam hubungan internasional, negara akan selalu mencari keuntungan dengan cara memperkuat posisinya di panggung global, dan dalam hal ini, aliansi energi China-Rusia adalah contoh nyata dari prinsip tersebut.

Lebih jauh lagi, Otto von Bismarck memberikan perspektif Realpolitik yang menekankan pentingnya kepentingan nasional yang pragmatis dan berdasarkan pada kenyataan politik yang ada. Dalam hal ini, baik China maupun Rusia memprioritaskan kepentingan nasional mereka melalui aliansi energi ini, yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai langkah untuk mengimbangi kekuatan negara-negara Barat yang mendominasi pasar energi global. Dengan semakin banyaknya transaksi energi antara kedua negara, terutama dalam hal minyak, bisa dilihat bahwa aliansi ini lebih dari sekadar hubungan perdagangan, melainkan sebuah kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan di tingkat global.

Dampak Ekonomi dan Keamanan Energi Global

Peningkatan ketergantungan China pada pasokan minyak Rusia bukan hanya soal mengamankan sumber daya energi, tetapi juga tentang memperkuat ekonomi China dan meningkatkan daya tawar negara tersebut di pasar global. Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional yang dikembangkan Robert Keohane, hubungan ekonomi internasional tidak hanya menguntungkan negara-negara secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan posisi tawar negara-negara tersebut dalam negosiasi internasional. Dalam hal ini, China dengan mengandalkan Rusia sebagai mitra energi, dapat memperkuat ekonominya dan meningkatkan pengaruhnya dalam negosiasi energi global.

Bagi China, minyak adalah kebutuhan vital untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Dengan krisis pasokan energi yang dipicu oleh ketegangan internasional, China melihat Rusia sebagai sumber energi yang dapat diandalkan. Keamanan pasokan energi ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan besar-besaran yang telah direncanakan. Dengan mendapatkan pasokan minyak dari Rusia, China tidak hanya mengurangi ketergantungan pada negara-negara penghasil minyak tradisional seperti Arab Saudi atau Iran, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Asia dan sekitarnya.

Namun, hubungan ini juga memiliki implikasi bagi pasar energi global secara keseluruhan. Ketergantungan yang semakin besar antara China dan Rusia dapat memengaruhi pasokan dan harga energi global. Dengan semakin kuatnya aliansi ini, negara-negara Barat dan negara-negara penghasil minyak lainnya harus mempertimbangkan dampak dari perubahan aliran pasokan minyak dan energi ini. Ini bisa mengarah pada ketidakstabilan di pasar energi global, terutama jika negara-negara besar lainnya seperti AS atau Uni Eropa merasa terancam oleh dominasi China dan Rusia dalam sektor energi.

Secara keseluruhan, hubungan energi yang semakin erat antara China dan Rusia menunjukkan bagaimana krisis energi global dapat mendorong negara-negara besar untuk mencari aliansi strategis yang tidak hanya berbasis pada kepentingan ekonomi, tetapi juga geopolitik. China sebagai konsumen energi terbesar di dunia, dan Rusia dengan cadangan energi yang melimpah, telah menemukan diri mereka dalam posisi yang saling menguntungkan. Ini bukan hanya tentang pasokan energi, tetapi juga tentang memperkuat posisi kedua negara di panggung global, sekaligus memberi dampak besar pada pasar energi internasional yang semakin terpecah. Di balik krisis energi ini, aliansi China dan Rusia semakin menegaskan diri sebagai kekuatan besar baru di pasar energi global.

Presiden Prabowo Dorong Investasi China di Proyek Energi Terbarukan Indonesia

, , , , , 0

Presiden Prabowo Dorong Investasi China di Proyek Energi Terbarukan Indonesia

 

11 November 2024 – Presiden Prabowo Subianto mengajak investor China untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan Indonesia dalam rangkaian Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 di Beijing, China, yang turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

 

Dalam forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) ini, beberapa kesepakatan strategis bernilai sekitar USD10 berhasil ditandatangani antara perusahaan Indonesia dan korporasi China. Proyek-proyek yang akan dikembangkan meliputi pembangkit listrik tenaga air terintegrasi dan infrastruktur energi bersih lain yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

 

Presiden Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan China ini memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. “Kami optimis, kerjasama ini dapat memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Wang Fu Ballroom, Hotel The Peninsula, Beijing.

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa ICBF 2024 adalah momen penting bagi Indonesia untuk menarik investasi asing langsung di sektor energi berkelanjutan. Menurut Bahlil, kerjasama ini juga mendukung target Indonesia untuk mencapai 60% pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam sepuluh tahun mendatang. “ICBF 2024 menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan,” tambahnya.

 

Beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup antara lain kerja sama PT PLN (Persero) dengan SDIC Power Holdings Co., Ltd. untuk pengembangan energi bersih, serta kerja sama antara PT PLN (Persero) dan PT Huawei Tech Investment untuk studi percepatan transformasi digital di sektor ketenagalistrikan guna mendukung transisi energi di Indonesia.

 

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam upaya Indonesia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, memperkokoh posisi Indonesia di tengah transisi energi global.

PLTN Pertama Akan Beroperasi Pada 2032, Apa Saja Tantangan Yang Harus Dihadapi?

, , , 0

 Pada 11 September 2024, Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto  menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia akan siap beroperasi pada tahun 2032. Djoko juga menyatakan bahwa penggunaan energi nuklir telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang telah disetujui oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 8 Juli 2024. Dalam RPP KEN ini, energi nuklir disetarakan dengan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 4-5%; merupakan sebuah perubahan dari RPP KEN sebelumnya yang mengkategorikan energi nuklir sebagai pilihan terakhir atau last resort penyedia listrik. Djoko menyampaikan bahwa penyetaraan energi nuklir dengan EBT dilakukan untuk mencapai target net-zero emission (NEZ) pada tahun 2060. Selain itu, Djoko juga menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia telah mendapatkan dua investor untuk mengembangkan dan membangun PLTN yakni ThorCon International Pte Ltd dan NuScale Power Corporation; merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi nuklir dari Amerika Serikat.

Saat ini, diketahui bahwa PLTN yang akan dibangun di Indonesia memiliki kapasitas sekitar 250 megawatt (MW). PLTN ini direncanakan untuk dibangun di Pulau Gelasa, Bangka Belitung. Berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), sebuah negara perlu melakukan berbagai hal untuk membangun dan mengoperasikan PLTN seperti pelaksanaan studi kelayakan, infrastruktur yang memadai, pemilihan lokasi yang tepat, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan pembuatan sebuah nuclear energy program implementing organization (NEPIO) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan upaya negara dalam mengembangkan PLTN dan program energi nuklir nasional dalam tiga fase. Saat ini pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan pengembangan SDM yang kompeten untuk mengoperasikan dan mengelola PLTN. Selain itu, pemerintah juga sedang membuat NEPIO yang direncanakan rampung pada tahun ini setelah Kementerian ESDM menyampaikan pernyataan komitmen kepada IAEA di Vienna, Austria. NEPIO yang dibentuk oleh Indonesia merupakan sebuah badan bersifat non-binding, non-structure, dan terikat kepada presiden yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi perencanaan, mengawal proses pembangunan PLTN, serta menyusun regulasi yang dapat mengatur keamanan fasilitas yang ada.

Penggunaan energi nuklir dalam RPP KEN sendiri merupakan sebuah hal baru untuk Indonesia karena saat ini, Indonesia hanya menggunakan energi nuklir untuk kepentingan riset dan hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa research reactors yaitu reaktor Kartini di Yogyakarta, reaktor MPR RSG-GA Siwabessy di Serpong, dan reaktor Triga Mark III di Bandung. Adanya research reactors ini menunjukan bahwa Indonesia tidak asing terhadap energi nuklir walaupun tidak pernah memiliki PLTN. Oleh karena itu, wajar jika Indonesia mengambil langkah selanjutnya yaitu menggunakan nuklir sebagai salah satu sumber penyedia energi listrik. Energi nuklir sendiri memiliki banyak keuntungan seperti carbon footprint yang rendah, membuka lapangan pekerjaan baru, lebih aman dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta dapat menghasilkan daya besar dengan harga terjangkau.

Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa PLTN tidak memiliki kekurangan. Walaupun wacana pembangunan PLTN sudah ada dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, berbagai faktor menjadi penghambat pembangunan pembangkit listrik tersebut di Indonesia. Salah satu hambatan yang dihadapi Indonesia adalah kondisi geografis negara yang berada dalam kawasan ring of fire. Selain itu, SDM yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pembangunan dan pengelolaan PLTN. Terakhir adalah persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap energi nuklir karena seringkali dianggap sebagai sebuah energi yang selalu memiliki potensi kecelakaan fatal. Persepsi tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai contoh kecelakaan PLTN dalam sejarah seperti Three Mile Island tahun 1979, Chornobyl tahun 1986, dan Fukushima Dai-Ichi tahun 2011.

Ketiga hambatan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan PLTN. Untuk menghadapi tantangan geografis dan SDM, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuka atau memperdalam kerja sama internasional dengan negara-negara yang memiliki PLTN. Hal tersebut saat ini telah dilakukan kerja sama Indonesia dengan Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia dalam hal pengembangan dan pengawasan energi nuklir. Kerja sama ini perlu dilakukan karena Indonesia dapat mempelajari bagaimana cara membangun PLTN yang tahan terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi di kawasan ring of fire. Kerja sama ini juga dapat mempercepat pengembangan SDM yang terampil untuk mengoperasikan pembangkit listrik tersebut. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memberikan spillover effect kepada persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung negatif terhadap energi nuklir karena hal ini dapat menunjukan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memastikan bahwa energi nuklir dapat digunakan secara aman dan optimal karena negara melakukan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam mengelola PLTN, limbah nuklir, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan nuklir, serta rencana-rencana yang diperlukan untuk mengantisipasi berbagai skenario kecelakaan.

 

Keseimbangan Kekuatan dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina dan Bayang-Bayang Ketergantungan Energi

, , , , , , 0

NATO masih menunjukkan responnya dalam ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Ukraina melalui dukungan terus-menerus yang diberikan kepada Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menegaskan bahwa dukungan NATO terhadap Ukraina tidak tergoyahkan, menunjukkan tekad aliansi untuk berdiri bersama negara tersebut dalam konflik melawan agresi Rusia. Pernyataan ini sekaligus menjadi upaya antara negara-negara anggota NATO, yang menyadari pentingnya stabilitas regional di Eropa.

 

Dalam pertemuan KTT Tahunan NATO yang diadakan di Washington DC pada 9-11 Juli 2024, salah satu fokus utama yang dibicarakan adalah keamanan Ukraina dan ancaman yang mungkin timbul dari China. Hal ini menunjukkan bahwa NATO tidak hanya menganggap Rusia sebagai tantangan utama, tetapi juga mengarahkan perhatian pada dinamika global yang lebih luas yang melibatkan kekuatan besar lainnya. Sebagai bagian dari upaya ini, NATO juga berkomitmen untuk mengembangkan peta jalan bagi Ukraina menuju interoperabilitas penuh dengan aliansi tersebut. Ukraina bukanlah anggota NATO, namun Ukraina adalah negara mitra NATO, yang bekerja sama erat dengan NATO tetapi tidak tercakup dalam jaminan keamanan dalam perjanjian pendirian Aliansi.

 

Meskipun Rusia terus mengecam langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara NATO, termasuk penutupan perbatasan, dan memperingatkan tentang potensi konflik, NATO tetap mendukung Ukraina. Pertemuan antara menteri luar negeri NATO dan pejabat Ukraina di Brussels membahas bagaimana cara terbaik untuk mendukung Kyiv dalam menghadapi perang ini, menegaskan bahwa NATO tidak akan terpengaruh oleh intimidasi atau ancaman dari Rusia.

 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan sikap antara sesama negara NATO mulai bermunculan. Dalam sebuah pertemuan, sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengusulkan paket bantuan militer lima tahun senilai 100 miliar euro untuk Ukraina, yang hanya didukung oleh Inggris, Polandia, dan Latvia. Hungaria menolak usulan ini, dengan alasan melindungi negara mereka dari konflik dan menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, mengingat ketergantungan mereka pada pasokan energi Rusia serta persaingan pertanian dengan Ukraina. Banyak negara NATO dan Uni Eropa lainnya, seperti Slovakia, Turki, Republik Ceko, Yunani, Prancis, dan Italia, juga bergantung pada energi Rusia, yang menyebabkan resistensi terhadap embargo minyak Rusia. Kedekatan Hungaria dengan Rusia memicu ketidakpuasan dari Polandia, yang mengkritik hubungan tersebut, bahkan menyarankan agar Hungaria keluar dari NATO jika tidak sejalan dengan kebijakan mereka, mencerminkan ketegangan dan dinamika internal yang kompleks di dalam aliansi tersebut.

Salah satu konsep yang dikenal dalam konteks hubungan internasional, adalah balance of power atau konsep keseimbangan kekuatan yang menekankan pentingnya kekuatan militer dan kepentingan nasional dalam perilaku negara. Balance of power menyatakan bahwa keamanan global dapat terjaga dengan membagi kekuatan militer secara merata di antara negara-negara, sehingga tidak ada satu negara yang mendominasi negara lain[1].

Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, dimana tidak ada otoritas pusat yang mengatur, membuat negara harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk keamanan, dan memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri[2]. Atas dasar kepentingan nasional suatu negara, realis berasumsi bahwa pembuat keputusan adalah aktor rasional yang memprioritaskan pertahanan kekuatan dan keamanan negara mereka di atas pertimbangan lain. Adapun dalam mencapai balance of power, negara dapat menggunakan berbagai strategi seperti meningkatkan kemampuan militer dan kekuatan ekonomi untuk meningkatkan keamanan, serta membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk melawan potensi ancaman.

 

Dalam konteks perang Rusia dan Ukraina, dukungan NATO untuk Ukraina merupakan salah satu penerapan dari prinsip pencapaian balance of power. Dengan membantu Ukraina, NATO bertujuan untuk mencegah dominasi Rusia di kawasan tersebut, sehingga menjaga stabilitas regional dan kepentingan keamanan[3]. Paket bantuan militer yang diusulkan untuk Ukraina dan didukung oleh Inggris, Polandia, dan Latvia, menggambarkan upaya memprioritaskan penjagaan balance of power di Eropa. Sementara itu, penolakan Hongaria akan bantuan militer dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya, khususnya ketergantungannya pada energi Rusia. Sikap ini mencerminkan pendekatan realis di mana Hongaria berupaya menghindari tindakan yang dapat mengancamnya.

 

Sementara itu, perbedaan sikap dalam NATO mengenai bantuan militer ke Ukraina mencerminkan dinamika keseimbangan kekuatan internal. Negara-negara yang mendukung bantuan militer bertujuan untuk mencegah Rusia memperoleh keuntungan strategis, sementara mereka yang bergantung pada energi Rusia atau khawatir tentang konflik langsung cenderung menolak provokasi lebih lanjut. Dukungan NATO untuk Ukraina merupakan tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Dengan memberikan dukungan militer dan diplomatik, NATO berupaya memastikan bahwa Rusia tidak dapat dengan mudah mendominasi Ukraina, sehingga menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan melindungi negara-negara anggota NATO. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas jaringan keamanan NATO dan menambahkan elemen keseimbangan pada potensi ancaman dari Rusia.

 

Dari perspektif realis, tindakan NATO dalam mendukung Ukraina merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa dan mencegah dominasi Rusia. Perbedaan sikap di antara negara-negara anggota NATO mencerminkan kepentingan nasional masing-masing, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketergantungan energi dan persepsi ancaman langsung. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan internal, prinsip keseimbangan kekuatan tetap menjadi pusat respons NATO terhadap konflik Rusia-Ukraina.

Hal yang terjadi menunjukan threat perseption yang berbeda antara sesama negara anggota NATO, yang didasarkan oleh kepentingan nasional masing-masing. Bagi beberapa negara, Rusia benar-benar menjadi ancaman yang serius, namun bagi beberapa negara lainnya, disamping Rusia merupakan sebuah ancaman, mereka tetap belum dapat ‘melepaskan’ Rusia. Hal ini menjadi dinamika yang kompleks dalam sebuah organisasi regional, terutama dalam sebuah keputusan regional, dimana ancaman yang dimaksudkan tidak terlihat sebagai ancaman yang sama dari satu negara dengan negara lainnya; atau dapat dikatakan bahwa mereka memiliki self perseption yang berbeda-beda.

 

[1] Lobell, Steven E. (2014). Balance of Power Theory. obo in International Relations. doi: 10.1093/obo/9780199743292-0083

[2] Sandrina Antunes and Isabel Camisao, “Introducing Realism in International Relations Theory,” E-Ir.Info (2018): 1–5, https://www.e-ir.info/2018/02/27/introducing-realism-in-international-relations-theory/.

[3] (2008). CHAPTER TWO. Realism, Balance-of-Power Theory, and the Counterbalancing Constraint. In World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy (pp. 22-59). Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400837601-005

Asia Tengah dan Dilema China di Taiwan

, , , , , , 0

Keberadaan pemerintahan Taiwan sebagai entitas yang terpisah dari pemerintahan China di Beijing merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Partai Komunis China. Selama bertahun-tahun, Beijing telah melakukan langkah-langkah untuk menciptakan kondisi global yang menguntungkan bagi “penyatuan kembali”—termasuk skenario militer. Jika perang pecah di Taiwan, China tidak akan dapat mengamankan pasokan energi melalui laut.

 

Untuk menahan gangguan ekonomi yang disebabkan oleh konflik di Pasifik Barat, China telah mengalihkan fokusnya ke Asia Tengah sebagai bagian dari pemikiran strategis China.

 

Selain meningkatkan kapasitas militernya, China telah memberikan perhatian serius pada skenario pemisahan dengan Barat. Untuk menghindari gangguan ekonomi, China telah mempromosikan penggunaan global mata uang China, mendirikan lembaga keuangan multilateralnya sendiri, dan memperdalam hubungan dengan rezim di negara-negara berkembang yang kritis untuk sumber daya strategis. Asia Tengah menawarkan alternatif rute perdagangan dan energi berbasis darat ke ekonomi politik internasional berbasis laut yang menjadi dasar lingkungan geopolitik saat ini.

 

Xi di Asia Tengah

 

Pada 14 September, Presiden Xi Jinping menjadikan Kazakhstan sebagai kunjungan luar negeri pertamanya sejak awal pandemi. Dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh media Kazakh lokal, Xi memuji keberhasilan Kazakhstan dalam memantapkan dirinya sebagai pusat konektivitas utama di Eurasia, bahwa negara itu membuat “kontribusi penting untuk memastikan stabilitas rantai pasokan global.”

 

Sejak negara-negara Asia Tengah merdeka pada tahun 1991, China melihat peluang ini untuk mengambil langkah-langkah menuju pembangunan rute logistik berbasis darat Eurasia untuk kebutuhan perdagangan dan energinya jika terjadi konflik di Timur. Pembicaraan tentang “menghidupkan kembali Jalur Sutra lama” dimulai oleh Perdana Menteri Li Peng saat itu ketika dia melakukan tur ke negara-negara Asia Tengah pada tahun 1994. Dia mengusulkan sejumlah proyek besar  seperti jaringan pipa minyak dan gas, kereta api, dan jalan raya yang telah menciptakan kawasan regional. Serta konektivitas dan integrasi ekonomi antara China dan negara-negara Asia Tengah.

 

Sistem kereta China-Eropa misalnya, yang keluar dari China di lokasi terpisah di sepanjang perbatasan Rusia atau Kazak, telah beroperasi sejak 2011. Meskipun menghadapi kendala, seperti pengukur yang berbeda dari jalur kereta api China dan Kazakhstan dan Rusia, tata kelola pelabuhan yang buruk , dan manajemen transit kargo internasional, sistem kereta Eurasia ini sedang mengalami perluasan dan peningkatan kinerja berkelanjutan yang akan menjadikannya aset strategis yang berharga untuk tujuan geopolitik jangka panjang China.

 

Seperti yang ditunjukkan selama pandemi, kereta api telah meningkat secara drastis kapasitasnya dalam satu dekade terakhir. Moda transportasi ini berkembang untuk dapat menyerap sejumlah besar kontainer yang memilih mencari alternatif dari pengiriman berbasis laut dan udara. Pada tahun 2021, KA China-Eropa berhasil menjalankan 15.183 kereta api yang mengangkut 1,46 juta twenty-foot equivalent units (TEUs), dibandingkan dengan 171,1 juta TEUs yang dioperasikan melalui laut. Jumlah ini naik yang semula hanya 1.702 kereta api pada 2016, 8.225 kereta api pada 2019, dan 12.406 kereta api pada 2020.

 

Pasca Rusia memulai perangnya di Ukraina, kereta kargo China yang memilih untuk melewati Rusia melalui Kazakhstan (kemudian ke Azerbaijan melalui feri di Laut Kaspia) meningkat enam kali lipat. Pada tahun 2020, dua pusat transit kargo utama di perbatasan Kazakhstan dan China, Alashankou dan Khorgos, mengalami peningkatan volume sebesar 41,8 persen dan 37 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sekarang, pusat transit ketiga di perbatasan sedang dibangun. Kazakhstan berencana untuk meningkatkan kapasitas angkutan kargo di Laut Kaspia menjadi dua juta ton pada tahun depan. Kemungkinan membangun jalur kereta api China-Kyrgyzstan-Uzbekistan memperoleh daya tarik baru tahun ini karena mata Uzbekistan menghubungkan perdagangannya ke Asia Selatan.

 

Perwakilan pemerintah China telah mulai menekankan efisiensi “Koridor Tengah,” yang menghubungkan kereta api Kazakh ke Turkmenistan, Iran, Turki, dan seterusnya ke Eropa. Laporan tahun 2021 tentang kereta China-Eropa oleh China Railway mencantumkan “memastikan keamanan rantai pasokan global” sebagai salah satu prioritas pembangunannya, secara langsung menguraikan peran kereta api sebagai “tindakan darurat” yang menstabilkan peristiwa tak terduga yang memengaruhi pangkalan laut perdagangan.

 

Ketika Xi meninggalkan Kazakhstan keesokan harinya untuk KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Samarkand, Uzbekistan, dia kembali mengangkat peran kawasan dalam menstabilkan rantai pasokan global, dan mendesak negara-negara kawasan untuk meningkatkan konektivitas. Xi mengumumkan bahwa Organisasi Kerjasama Shanghai akan membuat forum yang didedikasikan untuk konektivitas ini tahun depan.

 

Waktu yang tepat bagi China untuk mengkonsolidasikan jalur perdagangan dan energi berbasis darat ini di seluruh Eurasia, dan kini telah mencapai puncaknya karena negara-negara kawasan menghadapi gangguan ekonomi akibat Perang Rusia-Ukraina. Banyak orang di kawasan itu, khususnya Uzbekistan, telah melihat konektivitas sebagai masalah kelangsungan hidup dan mendukung rencana diversifikasi rute China.

 

Ini juga termasuk secara bertahap memasukkan Afghanistan ke dalam sistem transit regional. Beijing memandang kembalinya kepemimpinan Taliban di Afghanistan sebagai langkah pertama menuju stabilitas yang diinginkan yang diperlukan untuk jaringan perdagangan regional yang menghubungkan Asia Tengah dan Selatan. Kembali pada tahun 2016, Afghanistan dan China menandatangani Nota Kesepahaman untuk bekerja sama dalam Belt and Road Initiative untuk meningkatkan pembangunan jaringan logistik berbasis darat Eurasia ini.

 

Sementara rencana ini akan membutuhkan waktu untuk mewujudkan potensi transit penuh mereka, Beijing mengharapkan Taliban agar bisa lebih profesional dalam pemerintahan mereka. Beijing berharap bahwa dengan bantuan China dan dukungan yang masuk menuju rekonstruksi pasca perang, termasuk membangun jalan yang menghubungkan antar kota dan memasang jalur pasokan energi dan sumber daya, kepemimpinan Taliban dapat melegitimasi politiknya di Kabul, dan mulai membangun kepercayaan dan membuka kerjasama dengan tetangganya. Sebagai gantinya, duduk di jantung Asia, Taliban Afghanistan menawarkan peluang besar untuk perubahan geopolitik drastis yang menguntungkan Beijing, termasuk perluasan jaringan kereta api Eurasia.

 

Daratan Afghanistan menawarkan satu-satunya jalan yang paling memungkinkan bagi Asia Tengah untuk terhubung ke Asia Selatan. Keadaan jaringan logistik Asia Tengah saat ini adalah horizontal, dengan Kazakhstan memonopoli transit perdagangan regional produk yang bepergian antara China dan Eropa. Untuk sepenuhnya membayangkan rute perdagangan dan energi berbasis darat yang dapat mengimbangi pentingnya sistem berbasis laut saat ini, bagi Beijing, menghubungkan Asia Selatan dan Tengah adalah alternatif yang secara drastis dapat mengubah dinamika perdagangan dan politik Asia Tengah yang terkurung daratan. Peningkatan kepentingan China dalam kawasan ini guna perekonomian dunia. Semua ini berperan dalam rencana permainan militerisasi Taiwan oleh China.

 

Faktor Xinjiang

 

Kebijakan China terhadap Xinjiang (Turkestan Timur), dan bagaimana kebijakan tersebut ditafsirkan dan diterima di Asia Tengah, secara langsung berdampak pada kemampuan Beijing untuk mempertahankan kebijakan ini dan terus memproyeksikan pengaruh di kawasan tersebut. Berbagi perbatasan 3.000 km dengan Xinjiang, Asia Tengah adalah wilayah paling penting yang membutuhkan pemeliharaan konstan dari Beijing untuk memastikan tidak ada simpatisan lintas batas bagi mereka yang menentang kebijakan ekstremnya di Xinjiang. Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah Asia Tengah telah menetapkan mayoritas kelompok Uyghur sebagai organisasi teroris. Ini telah mencapai babak baru, dimana sekarang karena komunitas internasional telah mengutuk kebijakan penindasan Beijing di Xinjiang—Parlemen Eropa pada Juni 2022 mengeluarkan resolusi yang menggambarkan kebijakan Beijing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Hal ini menjadikan kunjungan Xi ke Asia Tengah sebagai salah satu perjalanan diplomatik yang paling menuntut dan penting sejak awal kepresidenannya. China terus mendukung Rusia dalam perang di Ukraina meskipun ada suara-suara regional yang mengutuk agresi Rusia. Negara-negara Asia Tengah tidak lagi merasa nyaman menggunakan China untuk menyeimbangkan Rusia, tetapi sekarang mencari mitra baru, terutama di Asia Selatan dan negara-negara Arab.

 

Melihat ke belakang, negara-negara Asia Tengah akan menemukan sejarah dan budaya mereka tidak dapat dipisahkan dari Xinjiang. Seiring waktu, Asia Tengah dapat mengenali pengalamannya sendiri dengan Kekaisaran Rusia yang tidak berbeda dengan pengalaman Xinjiang di bawah pemerintahan China. Jika Beijing salah menangani Xinjiang, itu bisa membalikkan beberapa terobosan China yang dibuat di kawasan itu dalam tiga puluh tahun terakhir, membuka ruang nyata untuk pemikiran ulang regional di Xinjiang.

 

Melihat ke depan

 

Dari sudut pandang China, Taiwan dan Asia Tengah (dan Xinjiang) saling terkait. Perang atas Taiwan akan menyebabkan gangguan ekonomi yang parah bagi Beijing, dan negara itu perlu beralih ke Asia Tengah kepentingan di bidang energi dan menjaga rantai pasokan penting tetap terbuka. Saat ini, negara-negara Asia Tengah memiliki pemahaman minimal tentang signifikansi mereka dalam strategi besar China dan berharap integrasi regional dengan ekonomi global melalui jalur perdagangan berbasis darat ini hanya karena kepentingan ekonomi. Membangun konektivitas dengan Asia Selatan dan negara-negara Arab adalah strategi terbaik bagi Asia Tengah untuk menghindari terjerat lebih jauh dalam desain geopolitik China atas Taiwan.

Jerman Menandatangani Kerja Sama Dengan Qatar Untuk Mengurangi Ketergantungan Dengan Rusia

, , , , , , , 0

Jerman telah menandatangani kontrak untuk pasokan gas alam cair dengan Qatar di tengah kelangkaan sumber daya energi dari Rusia. Kontrak tersebut disinyalir akan menjadi solusi jangka panjang untuk membantu negara-negara Eropa bergantung pada pasokan energi dari Rusia.

Dalam sebuah pernyataan, Qatar mengatakan bahwa selama bertahun-tahun telah berusaha untuk memasok Jerman tetapi diskusi tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang konkret. Hingga akhirnya, invasi Rusia ke Ukraina membuat Jerman perlu mencari alternatif pemasok sumber daya energi lain untuk memenuhi kebutuhan negara industri tersebut.

Menteri ekonomi Jerman, Robert Habeck, mengumumkan kesepakatan itu setelah berdiskusi di Doha. Ia juga didampingi pebisnis dari Jerman. “Sungguh luar biasa bahwa saya dapat mengatakan bahwa telah disetujui dengan tegas untuk menjalin kemitraan energi jangka panjang – sebuah kerjasama,” kata Habeck dilansir dari The Guardian.

“Perusahaan-perusahaan yang sekarang terlibat dalam perjalanan ini akan mengadakan negosiasi kontrak dengan pihak Qatar.” Tambahnya. Namun, Habeck tidak memberikan angka rinci tentang rencana impor energi dari Qatar. Terkait kondisi di Ukraina saat ini, Jerman juga menunda proyek pipa gas Nord Stream 2 yang awalnya akan digunakan untuk mengirim gas alam dari Rusia secara langsung ke Jerman.

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Habeck pada hari Minggu dan keduanya membahas cara untuk meningkatkan hubungan bilateral, khususnya di sektor energi. Seorang juru bicara kementerian ekonomi Jerman di Berlin mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa kesepakatan telah tercapai.

Pemerintah Jerman sebelumnya menerima banyak kritik karena sempat menolak untuk melakukan embargo energi dari Rusia. Presiden Ukraina juga sempat mengkritik pemerintah Jerman karena hal ini dengan mengatakan bahwa prioritas Jerman hanyalah “ekonomi, ekonomi, ekonomi”.

Habeck berjanji bahwa Eropa akan memulai proses pengalihan impor energi dari Rusia ke alternatif lain. Di sisi lain Jerman belum memiliki terminal untuk gas alam cair dan membutuhkan waktu untuk pembangunannya. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Jerman.

Akhir dari ketergantungan energi Rusia?

Namun, pada akhir Februari, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan pembangunan dua terminal baru untuk gas alam cair sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan beberapa kritikus sebagai ketergantungan berlebihan Jerman pada gas Rusia. Terminal akan berlokasi di Brunsbuttel dan Wilhelmshaven di Jerman utara.

Masyarakat Jerman juga mayoritas mendukung pemerintahan Ukraina dan bersedia dengan kenaikan harga gas untuk membantu “menghukum” Rusia atas tindakannya. Namun, pemerintah Jerman sempat tidak menghiraukan keinginan publik karena ketergantungan minyak kepada Rusia.

Jerman mengimpor sekitar 56 miliar meter kubik gas alam dari Rusia pada tahun 2020. Hampir 55% impor gasnya berasal dari Rusia, dengan 40% permintaan gas di Jerman berasal dari industri. Dalam satu hari, Jerman sendiri dapat mengeluarkan biaya senilai $285 juta (£217 juta) per hari untuk minyak saja. Moskow juga menyediakan 34% minyak Jerman, terutama di sepanjang pipa Druzhba.

Load More