Menu

Ketegangan Politik

AP NEWS

Perebutan Pasifik: Tarik Ulur Pengaruh China dan Barat

, , , , , , , 0

Di tengah luasnya Samudra Pasifik, sebuah dinamika geopolitik besar sedang berlangsung bukan di antara negara-negara raksasa, melainkan di wilayah kecil yang selama ini kerap dipandang pinggiran. Hal tersebut bisa dilihat dari kesepakatan pertahanan terbaru antara New Zealand dan Cook Islands menunjukkan bahwa bahkan negara dengan populasi hanya 15.000 jiwa pun kini berada di pusat tarik ulur kekuatan global, khususnya antara China dan Barat.

Perjanjian yang ditandatangani di Wellington ini menjadi penanda berakhirnya ketegangan diplomatik selama lebih dari satu tahun antara kedua negara. Ketegangan tersebut dipicu oleh langkah Perdana Menteri Cook Islands, Mark Brown yang pada Februari 2025 menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan China tanpa terlebih dahulu mengungkapkan isi kesepakatan kepada New Zealand. Menurut Wellington, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur diplomatik, tetapi juga ancaman potensial terhadap keamanan regional.

Berdasarkan hal tersebut, New Zealand merespons dengan membekukan bantuan finansial bernilai jutaan dolar kepada Cook Islands. Meskipun jumlah tersebut bukan keseluruhan bantuan yang diberikan, langkah ini menunjukkan tekanan politik yang cukup signifikan. Di sisi lain, Cook Islands mempertahankan posisinya sebagai negara yang berdaulat, menegaskan bahwa kerja sama dengan China tidak melanggar kesepakatan sebelumnya dengan New Zealand.

Jika dilihat situasi ini mencerminkan mencerminkan konsep Hans J. Morgenthau dalam melihat  realisme klasik, di mana politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan. Artinya adalah negara akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan keamanan. Dalam konteks ini, reaksi New Zealand dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan pengaruhnya sekaligus mencegah masuknya kekuatan eksternal dalam hal ini China ke dalam wilayah yang secara historis berada dalam wilayahnya.

Kemudian ketegangan tersebut akhirnya mereda melalui deklarasi baru yang menegaskan bahwa New Zealand akan menjadi partner of choice dalam urusan pertahanan dan keamanan bagi Cook Islands. Dengan kata lain, akses China ke sektor keamanan praktis tertutup, setidaknya untuk saat ini. Namun yang menarik adalah kesepakatan ini tidak secara eksplisit membatalkan kerja sama Cook Islands dengan China di bidang lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan eksplorasi mineral.

Dalam konsep balance of power, menjelaskan bagaimana negara-negara berusaha menjaga keseimbangan kekuatan agar tidak ada satu aktor yang terlalu dominan. Dalam kasus ini, New Zealand bertindak untuk menyeimbangkan pengaruh China yang semakin kuat di Pasifik. Pernyataan Menteri Luar Negeri New Zealand Winston Peters, bahwa lingkungan strategis saat ini lebih kompleks dan diperebutkan dibanding sebelumnya, menegaskan bahwa kawasan ini kini menjadi arena kompetisi kekuatan besar.

Walaupun seperti itu,  perebutan ini tidak hanya berlangsung melalui pendekatan militer atau keamanan. China menggunakan strategi yang berbeda, yang dapat ditelisik melalui konsep soft power. Dalam perspektif soft power, bukannya mengandalkan kekuatan militer secara langsung, Beijing menawarkan bantuan, pinjaman, serta kerja sama pembangunan kepada negara-negara kecil di Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan China memperluas pengaruhnya tanpa harus memicu konflik terbuka.

Cook Islands menjadi contoh nyata dari strategi tersebut. Dengan wilayah ekonomi eksklusif yang luas dan potensi besar dalam penambangan mineral laut dalam, negara ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Tidak mengherankan jika China tertarik menjalin hubungan lebih erat. Bisa dilihat dari negara-negara Barat seperti New Zealand dan Australia melihat hal ini sebagai tantangan terhadap pengaruh tradisional mereka di kawasan.

Lebih menarik lagi, Cook Islands sendiri tidak sepenuhnya pasif dalam dinamika ini. Sebaliknya, negara kecil ini justru memainkan peran aktif dalam menyeimbangkan hubungan antara dua kekuatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional saat ini, negara kecil tidak selalu menjadi objek, tetapi juga bisa menjadi subjek yang memiliki ruang manuver strategis.

Namun, ruang manuver seperti hal tersebut tentunya memiliki risiko. Ketika Mark Brown sempat mempertimbangkan pembuatan paspor terpisah dari New Zealand, respons keras dari Wellington menunjukkan batas-batas otonomi yang dimiliki Cook Islands. Sebagai negara yang memiliki hubungan free association selama 60 tahun dengan New Zealand,di mana pertahanan masih bergantung pada Wellington, Cook Islands tetap berada dalam posisi yang kompleks.

Pernyataan China bahwa hubungan mereka dengan Cook Islands tidak ditujukan kepada pihak ketiga dan tidak seharusnya dibatasi oleh pihak lain yang menambah lapisan lain dalam dinamika ini. Secara retoris, China menekankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Namun dalam praktiknya, kehadiran ekonomi dan diplomatiknya tetap dilihat sebagai bagian dari strategi global yang lebih luas.

Apa yang terjadi di Cook Islands pada akhirnya mencerminkan tren yang lebih besar di kawasan Pasifik. Negara-negara kecil kini menjadi arena baru dalam persaingan geopolitik global. Mereka tidak hanya diperebutkan karena lokasi strategis, tetapi juga karena sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki.

Kesepakatan antara New Zealand dan Cook Islands mungkin telah meredakan ketegangan sementara, tetapi tidak menghapus akar persoalan. Selama China terus memperluas pengaruhnya melalui pendekatan ekonomi dan diplomasi, dan Barat berupaya mempertahankan dominasinya melalui aliansi keamanan, kawasan Pasifik akan tetap menjadi medan tarik ulur kepentingan global. Dengan demikian, perebutan Pasifik bukan sekadar cerita tentang negara besar yang bersaing, tetapi juga tentang bagaimana negara kecil berusaha bertahan dan mengambil posisi di tengah tekanan tersebut. Dalam dunia yang semakin multipolar, dinamika seperti ini kemungkinan besar akan semakin sering terjadi dan Pasifik hanyalah salah satu panggungnya.

Tarik Ulur Senjata, Tarik Ulur Kekuasaan: Membaca Strategi China dan AS

, , , , , , 0

Ketidakpastian penjualan senjata AS ke Taiwan memperlihatkan dilema dalam politik internasional, antara menjaga stabilitas melalui kompromi atau mempertahankan kredibilitas melalui kekuatan. Situasi ini menempatkan China dan Amerika Serikat dalam permainan strategi yang lebih kompleks daripada sekedar rivalitas militer. Penundaan terhadap keputusan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan keamanan langsung, tetapi juga oleh perhitungan pesan politik yang ingin disampaikan kepada pihak lawan maupun sekutu. Dalam praktiknya, penjualan senjata merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk memperkuat mitra strategis sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan kawasan.

Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan bukan sekadar keputusan politik sesaat, melainkan kebijakan yang berakar pada Taiwan Relations Act 1979, kerangka hukum domestik yang mengamanatkan Washington membantu kemampuan pertahanan Taiwan dan memastikan bahwa perubahan statusnya tidak terjadi melalui tekanan militer. Kemudian, dukungan persenjataan berfungsi sebagai alat pencegah terhadap potensi penggunaan kekuatan oleh pihak lain, sehingga stabilitas kawasan tetap terjaga. Bantuan militer tersebut menjadi sinyal komitmen Amerika Serikat kepada sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik bahwa negara tersebut tetap hadir sebagai penyeimbang kekuatan.

Dalam peristiwa ini menjadi penting karena Taiwan memiliki posisi strategis dalam arsitektur keamanan Asia Timur serta dalam rantai ekonomi global. Pulau tersebut berada di jalur laut vital perdagangan internasional dan dekat dengan kawasan yang menjadi pusat produksi teknologi dunia. Setiap kebijakan terkait pertahanan Taiwan otomatis berdampak pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik, karena negara-negara di sekitarnya memantau respons kekuatan besar sebagai indikator arah keseimbangan kekuatan. Penundaan penjualan senjata menjadi sorotan bukan karena nilai transaksinya semata, melainkan karena makna strategis yang terkandung di balik keputusan tersebut.

Sinyal Strategis China dalam Perspektif Strategic Signaling

Dalam teori Strategic Signaling, tindakan negara dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang dirancang untuk memengaruhi persepsi lawan. Berdasarkan pendekatan James Fearon, sinyal politik tidak selalu disampaikan melalui pernyataan resmi, tetapi sering kali melalui kebijakan konkret yang mengandung makna secara implisit. Jika dilihat, tekanan diplomatik China terhadap rencana penjualan senjata menunjukkan upaya mengirim pesan bahwa isu Taiwan berada pada garis merah kepentingan nasionalnya dan tidak dapat dinegosiasikan secara bebas oleh pihak luar.

Sinyal tersebut tidak ditujukan hanya kepada Amerika Serikat, melainkan juga kepada aktor lainnya. Dengan menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap isu pertahanan Taiwan, China membangun reputasi sebagai negara yang konsisten mempertahankan klaim strategisnya. Reputasi semacam ini penting dalam politik internasional karena persepsi kredibilitas menentukan seberapa serius ancaman atau komitmen suatu negara dipandang oleh pihak lain. Negara yang berhasil membangun reputasi tegas akan lebih mudah memengaruhi perilaku lawan tanpa harus selalu mengambil tindakan keras.

Tekanan China dapat dilihat sebagai strategi untuk membentuk ekspektasi lawan sebelum keputusan diambil. Tujuannya bukan semata menghentikan transaksi senjata, melainkan menciptakan kalkulasi baru di pihak Washington bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi politik dan strategis. Dengan cara ini, komunikasi strategis menjadi instrumen kekuatan yang mampu memengaruhi hasil tanpa konfrontasi langsung. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa dalam persaingan kekuatan besar, pengendalian persepsi sering kali sama pentingnya dengan penguasaan wilayah atau teknologi militer.

Kalkulasi Amerika Serikat dalam Kerangka Deterrence

Sementara itu, respons Amerika Serikat dapat dipahami melalui teori Deterrence yang dikembangkan Thomas Schelling. Dalam konsep ini, kekuatan militer bukan hanya alat perang, tetapi sarana pencegah konflik melalui ancaman kredibel. Penundaan penjualan senjata tidak berarti pelemahan komitmen, melainkan bagian dari strategi mengatur tingkat tekanan agar tetap berada pada ambang yang menghalangi eskalasi. Kebijakan semacam ini memungkinkan negara mempertahankan posisi strategis tanpa harus memicu respons balasan yang berlebihan.

Deterrence bekerja efektif ketika ancaman cukup jelas untuk dipahami lawan, tetapi tidak terlalu ekstrem sehingga memicu reaksi balasan. Dengan menunda keputusan tanpa membatalkan opsi, Washington mempertahankan ambiguitas strategis yang justru memperkuat daya cegah. Lawan dihadapkan pada ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya, sehingga harus mempertimbangkan risiko sebelum bertindak agresif. Ketidakpastian yang sistematis ini merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pencegahan modern.

Kemudian dalam kekuatan politik internasional tidak selalu diwujudkan melalui aksi langsung. Kadang justru kemampuan menahan tindakan menjadi sinyal kekuatan yang lebih efektif. Dalam logika deterrence, stabilitas tercapai ketika semua pihak memahami bahwa biaya konflik akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Penundaan kebijakan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen pengendalian eskalasi sekaligus penjaga kredibilitas. Strategi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan konflik tidak selalu dilakukan melalui tekanan terbuka, tetapi juga melalui pengaturan tempo keputusan.

Tarik ulur kebijakan senjata terkait Taiwan memperlihatkan bahwa persaingan kekuatan besar berlangsung melalui bahasa strategi yang halus namun memiliki arti yang begitu besar. Terlihat bahwa tindakan China dan Amerika Serikat bukan sekadar respon spontan, melainkan bagian dari komunikasi kekuatan yang dirancang untuk membentuk perilaku lawan. Penundaan keputusan menjadi bukti bahwa dalam politik global, pesan sering kali lebih penting daripada aksi, dan stabilitas kerap dijaga bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan melalui permainan sinyal dan pencegahan yang terukur.

Di Balik Kebijakan Finansial China, Tersimpan Strategi Politik

, , , , , , 0

Di tengah persaingan geoekonomi global, muncul isu pemerintah China yang mengambil langkah dalam membatasi bank-bank domestiknya untuk pembelian obligasi pemerintah Amerika Serikat. Hal ini memunculkan perhatian luas di kalangan ekonom dunia dan pakar hubungan internasional. Kebijakan ini muncul di tengah ketidakpastian global, fluktuasi pasar keuangan, serta meningkatnya rivalitas strategis antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Secara fundamental, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan teknis untuk melindungi stabilitas sektor keuangan domestik dari risiko eksternal.

Namun jika dicermati lebih dalam, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari logika politik kekuasaan. Pada saat negara dipandang sebagai aktor rasional yang selalu berupaya memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Artinya, setiap kebijakan ekonomi, khususnya yang menyangkut cadangan devisa dan investasi luar negeri, pada dasarnya juga merupakan bagian dari strategi politik. Berdasarkan hal tersebut, pembatasan pembelian obligasi AS oleh China bukan sekadar langkah finansial, melainkan sinyal strategis dalam perubahan geopolitik global.

Finansial sebagai Instrumen Strategi Negara

Dalam sistem ekonomi global modern, cadangan devisa memiliki fungsi yang melampaui stabilisasi mata uang. Ia juga berperan sebagai instrumen kekuatan negara. Negara dengan cadangan devisa besar memiliki fleksibilitas untuk menghadapi krisis, menstabilkan pasar domestik, serta menjaga kepercayaan investor internasional. Oleh karena itu, komposisi cadangan devisa bukan sekadar persoalan teknis, melainkan keputusan strategis yang memengaruhi posisi negara dalam hierarki ekonomi global.

Selama beberapa dekade, obligasi pemerintah AS menjadi instrumen utama penempatan cadangan devisa berbagai negara karena reputasinya sebagai aset paling aman. Namun ketakutannya adalah ketergantungan berlebihan pada satu jenis aset membawa risiko konsentrasi. Jika nilai aset tersebut berfluktuasi tajam atau kondisi politik berubah, stabilitas cadangan devisa dapat terpengaruh. Dari perspektif rasionalitas negara, Morgenthau menjelaskan bahwa diversifikasi menjadi langkah logis untuk meminimalkan potensi kerugian sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dari sinilah kebijakan China dapat dipahami sebagai strategi negara, bukan sekadar keputusan perbankan. Dengan mengurangi eksposur terhadap obligasi AS dan memperluas portofolio ke aset lain seperti emas atau mata uang alternatif, pemerintah China sedang membangun sistem perlindungan finansial jangka panjang. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan dengan kalkulasi menjaga stabilitas domestik sambil memperkuat otonomi ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dimensi Geopolitik di Balik Diversifikasi

Selain alasan ekonomi, faktor geopolitik memainkan peran penting dalam keputusan tersebut. Hubungan antara Beijing dan Washington dalam beberapa tahun terakhir ditandai oleh kompetisi strategis yang meluas ke berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga teknologi. Dalam situasi seperti ini, kepemilikan aset finansial negara pesaing dapat dipandang sebagai potensi kerentanan. Jika ketegangan meningkat, maka aset tersebut berisiko menjadi sasaran tekanan politik atau pembatasan akses.

Dalam kerangka teori Morgenthau, kondisi ini mencerminkan prinsip self help dalam sistem internasional yang anarkis. Karena tidak ada otoritas global yang menjamin keamanan semua negara, masing-masing harus mengandalkan strategi sendiri untuk melindungi kepentingannya. Diversifikasi cadangan devisa menjadi salah satu bentuk mekanisme perlindungan tersebut. Dengan mengurangi ketergantungan pada instrumen keuangan negara lain, sebuah negara memperkecil kemungkinan dipengaruhi atau ditekan secara ekonomi.

Lebih jauh lagi, langkah ini juga berfungsi sebagai sinyal politik. Dalam hubungan internasional, tindakan ekonomi sering kali dibaca sebagai pesan strategis. Kebijakan pengurangan pembelian obligasi AS menunjukkan bahwa China memiliki alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem finansial berbasis dolar. Maka dari itu, sinyal ini tidak hanya ditujukan kepada Amerika, tetapi juga kepada organisasi internasional bahwa struktur kekuatan ekonomi global sedang mengalami penyesuaian bertahap.

Implikasi bagi Tatanan Ekonomi Dunia

Perubahan kebijakan finansial negara besar memiliki konsekuensi yang melampaui batas nasionalnya. Meskipun dominasi dolar dan obligasi AS masih sangat kuat, langkah diversifikasi oleh negara dengan cadangan devisa besar dapat memengaruhi persepsi pasar global. Jika negara lain melihat bahwa pengurangan eksposur terhadap aset dolar dapat dilakukan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi, mereka mungkin mempertimbangkan strategi serupa, setidaknya dalam skala terbatas.

Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong munculnya sistem keuangan internasional yang lebih multipolar. Alih alih untuk bergantung pada satu pusat finansial, kekuatan ekonomi dapat tersebar di beberapa negara dan mata uang. Perubahan seperti ini biasanya tidak terjadi secara drastis, melainkan melalui proses bertahap yang dipicu oleh keputusan kebijakan individual negara-negara besar. Dengan kata lain, transformasi tatanan ekonomi global sering kali dimulai dari penyesuaian kecil yang dilakukan secara strategis.

Melalui kacamata realisme Morgenthau, kebijakan China membatasi pembelian obligasi AS menunjukkan bahwa keputusan ekonomi negara tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu berkaitan dengan upaya memaksimalkan kepentingan nasional dan mengurangi kerentanan dalam sistem internasional yang kompetitif. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa instrumen finansial dapat berfungsi sebagai alat strategi politik. Dalam konteks global yang semakin multipolar, kebijakan semacam ini bukan hanya soal pengelolaan portofolio investasi, tetapi juga bagian dari permainan kekuatan yang menentukan arah keseimbangan dunia.

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

, , , , 0

Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang memuncak setelah pemerintah China mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan respons keras atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut bahwa serangan militer terhadap Taiwan dapat menimbulkan“situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang dan berpotensi memicu intervensi militer Tokyo.

Hal ini bermula pada pernyataan 7 November 2025, dimana Takaichi menyampaikan pidato di parlemen Jepang yang menyiratkan bahwa jika China melancarkan serangan bersenjata terhadap Taiwan, Jepang bisa menggunakan hak pembelaan kolektif (collective self-defence)untuk meresponsnya. Suatu pernyataan yang sangat sensitif di mata Beijing, terkait Taiwan.

China bereaksi dengan kuat. Kementerian Luar Negeri China menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya yang disebut sebagai “tidak berdasar” dan “provokatif.” Beijing menyatakan bahwa komentar PM Jepang tersebut merusak “suasana komunikasi antar masyarakat” dan menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan warga China di Jepang. Namun demikian, PM Takaichi mengatakan pernyataannya sejalan dengan posisi pemerintah dan ia tidak akan mencabutnya.

Imbauan Perjalanan dan Peringatan Keamanan

Melalui unggahan WeChat dan pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri China bersamaKedutaan Besar serta konsulat di Jepang menyatakan “risiko signifikan bagi keselamatan pribadi dan nyawa warga negara China” jika tetap melakukan perjalanan ke Jepang dalam periode mendatang. Mereka meminta warganya untuk menahan perjalanan dan bila sudah berada di Jepang, meningkatkan kewaspadaan, memantau situasi keamanan lokal, dan memperkuat langkah perlindungan diri.

Paralel dengan imbauan ini, maskapai-maskapai besar China seperti Air China, China Southern, dan China Eastern mengumumkan kebijakan pengembalian dana atau perubahanjadwal tanpa biaya untuk penerbangan ke Jepang hingga akhir tahun.

Menurut China, situasi ini memperburuk iklim “people-to-people exchange” antara keduanegara yang selama ini relatif kuat. Ketegangan semacam ini menambah risiko geopolitik regional, terutama terkait masa depan Taiwan dan peran Jepang dalam konflik di Selat Taiwan.

Dampak Diplomatik dan Respon Jepang

Pada Jumat 14 November, Beijing dikabarkan telah memanggil duta besar Jepang sebagai bentuk protes diplomatik atas pernyataan Takaichi. Sementara, Tokyo telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan di media sosial yang “tidak pantas“ dan sekarang telah dihapus.

Pihak Jepang menyatakan protes resmi atas imbauan perjalanan China. Menurut SekretarisKabinet Jepang, Minoru Kihara, tindakan China tersebut “tidak sejalan dengan promosi hubungan strategis dan saling menguntungkan” dan menegaskan pentingnya komunikasi berlapis antara kedua negara meski ada perbedaan. Tokyo menyerukan ketenangan serta stabilitas dalam hubungan bilateral.

Upaya Pemakzulan Kedua Presiden Yoon Suk Yeol: Apakah Kali Ini Berhasil?

, , , , , 0

Partai oposisi di Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), kembali mengajukan mosipemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah insiden darurat militer yang terjadi pekan lalu. Usulan mosi ini dilaporkan ke Majelis Nasional Korea Selatan pada Kamis (12/12), dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/12)pukul 17.00 waktu setempat.

Juru bicara DP, Kang Yu Jung, menegaskan bahwa mosi ini akan digelar melalui proses pemungutan suara rahasia, yang memungkinkan anggota parlemen memilihberdasarkan hati nurani mereka. Park Sang Byung, seorang analis politik Korea Selatan, kemudian menilai peluang keberhasilan pemakzulan Presiden Yoon cukuptinggi. Menurutnya, tingkat kemarahan publik terhadap Presiden Yoon telah mencapaipuncaknya akibat krisis darurat militer yang kontroversial. Ia juga menekankan bahwaPartai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung Yoon, kali inimungkin tidak dapat memboikot mosi seperti yang dilakukan sebelumnya. Iamemprediksi peluang keberhasilan mosi pemakzulan kali ini mencapai 80 persen, dan 100 persen jika diusulkan kembali di masa mendatang.

Sementara itu, dalam pidatonya yang disiarkan secara publik pada Kamis (12/12), Yoon menyampaikan pembelaannya atas deklarasi darurat militer sebelumnya dan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya membela negara dan menjagastabilitas pemerintahan, serta membantah tuduhan bahwa pengerahan personel militerke Majelis Nasional adalah bentuk pemberontakan.  

Yoon menyebut darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkanoleh oposisi yang diduga ingin melemahkan pemerintahan. Ia menggambarkandeklarasi tersebut sebagai “penilaian politik yang sangat terukur” demi melindungikonstitusi dan menormalkan pemerintahan.  

“Majelis Nasional yang didominasi oleh partai oposisi telah berubah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” ujar Yoon, mengacupada pemangkasan anggaran pemerintah dan mosi pemakzulan terhadap sejumlahpejabat tinggi yang dilakukan oleh parlemen.  

Yoon membantah tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menolak untuk mundur dari jabatannya dan bersumpah menghadapi pemakzulan ataupenyelidikan kriminal secara adil.  Yoon berdalih bahwa pengerahan tank dan ratusanpersonel militer ke Majelis Nasional serta beberapa lembaga lainnya, termasuk badan pengawas pemilu, semata-mata bertujuan menjaga ketertiban.  Ia menambahkanbahwa pasukan militer segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusiuntuk menolak darurat militer beberapa jam setelah deklarasi tersebut.  

Namun, oposisi menuduh langkah Yoon sebagai upaya menghalang-halangi parlemenuntuk mencabut deklarasi darurat militer. Mereka juga mengkritik Yoon karenamenerapkan darurat militer secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemenmaupun partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).  Selain itu, oposisi menduga Yoon memberlakukan darurat militer untuk menghindaripenyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, serta mencegahpemakzulan sejumlah pejabat.  

Meskipun Yoon bersikeras bahwa keputusannya adalah tindakan yang sah, perdebatanseputar langkah darurat militer ini masih memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Pemungutan suara pada Sabtu mendatang akan menjadi momen penting bagi masa depan kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol.