Menu

Politik

Peter Magyar dan Partai Tisza Menangkan Pemilu Hungaria

, , , , , , , 0

Pada 12 April 2026, Hungaria menyelenggarakan pemilu legislatif untuk menentukan partai mana yang akan mendapatkan mayoritas parlementer untuk membentuk sebuah pemerintahan baru. Pemilu ini merupakan kompetisi sengit antara dua blok yakni Perdana Menteri (PM) Viktor Orban dari koalisi Fidesz-KNDP dan tokoh oposisi Peter Magyar dari Partai Tisza. Pemilu ini merupakan kekalahan telak bagi PM Viktor Orban karena koalisi Fidesz-KNDP nya hanya berhasil memenangkan 50 kursi sementara Partai Tisza berhasil memenangkan mayoritas absolut yakni sekitar 138 kursi. Kemenangan ini memberikan Tisza kewenangan untuk melakukan berbagai aksi politik seperti amandemen konstitusi dan revisi undang-undang terkait tanpa harus berkompromi dengan partai oposisi. Tidak lama setelah hasil diumumkan, Peter Magyar menyatakan bahwa rakyat Hungaria telah berhasil melengserkan rezim Orban. Magyar juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Hungaria yang telah memberikannya mandat untuk memimpin. Di sisi lain, PM Viktor Orban mengakui kekalahan dan menyampaikan selamat kepada Magyar melalui telepon. Namun Orban menambahkan bahwa koalisi Fidesz-KNDP akan terus berjuang sebagai oposisi.

Menanggapi kemenangan ini, Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen menyatakan bahwa pemilu ini menunjukkan bahwa Hungaria telah memilih EU sebagai masa depannya. Sementara itu PM Estonia Kristen Michal menyatakan bahwa kemenangan Tisza merupakan momen bersejarah bagi Hungaria karena hal ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga persatuan Uni Eropa (EU) dan menolak intervensi asing. Selain itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan selamat dan menyatakan bahwa mereka siap mendorong kerja sama baru dengan pemerintah Hungaria yang baru.

Kemenangan Tisza di pemilu parlementer ini telah digambarkan oleh berbagai kanal media sebagai kejayaan bagi demokrasi Hungaria karena sebelumnya negara ini telah dikategorikan oleh Uni Eropa (EU) sebagai otokrasi elektoral. Kategori ini diberikan karena PM Viktor Orban telah melakukan berbagai cara untuk menggerus kebebasan bers, independensi peradilan, hak kelompok minoritas, dan memperkuat kronisme. Selain itu, Orban juga telah merubah sistem pemilu Hungaria secara signifikan sehingga pemilu yang diselenggarakan tidak lagi bersifat bebas dan adil.

AP NEWS

Perebutan Pasifik: Tarik Ulur Pengaruh China dan Barat

, , , , , , , 0

Di tengah luasnya Samudra Pasifik, sebuah dinamika geopolitik besar sedang berlangsung bukan di antara negara-negara raksasa, melainkan di wilayah kecil yang selama ini kerap dipandang pinggiran. Hal tersebut bisa dilihat dari kesepakatan pertahanan terbaru antara New Zealand dan Cook Islands menunjukkan bahwa bahkan negara dengan populasi hanya 15.000 jiwa pun kini berada di pusat tarik ulur kekuatan global, khususnya antara China dan Barat.

Perjanjian yang ditandatangani di Wellington ini menjadi penanda berakhirnya ketegangan diplomatik selama lebih dari satu tahun antara kedua negara. Ketegangan tersebut dipicu oleh langkah Perdana Menteri Cook Islands, Mark Brown yang pada Februari 2025 menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan China tanpa terlebih dahulu mengungkapkan isi kesepakatan kepada New Zealand. Menurut Wellington, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur diplomatik, tetapi juga ancaman potensial terhadap keamanan regional.

Berdasarkan hal tersebut, New Zealand merespons dengan membekukan bantuan finansial bernilai jutaan dolar kepada Cook Islands. Meskipun jumlah tersebut bukan keseluruhan bantuan yang diberikan, langkah ini menunjukkan tekanan politik yang cukup signifikan. Di sisi lain, Cook Islands mempertahankan posisinya sebagai negara yang berdaulat, menegaskan bahwa kerja sama dengan China tidak melanggar kesepakatan sebelumnya dengan New Zealand.

Jika dilihat situasi ini mencerminkan mencerminkan konsep Hans J. Morgenthau dalam melihat  realisme klasik, di mana politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan. Artinya adalah negara akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan keamanan. Dalam konteks ini, reaksi New Zealand dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan pengaruhnya sekaligus mencegah masuknya kekuatan eksternal dalam hal ini China ke dalam wilayah yang secara historis berada dalam wilayahnya.

Kemudian ketegangan tersebut akhirnya mereda melalui deklarasi baru yang menegaskan bahwa New Zealand akan menjadi partner of choice dalam urusan pertahanan dan keamanan bagi Cook Islands. Dengan kata lain, akses China ke sektor keamanan praktis tertutup, setidaknya untuk saat ini. Namun yang menarik adalah kesepakatan ini tidak secara eksplisit membatalkan kerja sama Cook Islands dengan China di bidang lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan eksplorasi mineral.

Dalam konsep balance of power, menjelaskan bagaimana negara-negara berusaha menjaga keseimbangan kekuatan agar tidak ada satu aktor yang terlalu dominan. Dalam kasus ini, New Zealand bertindak untuk menyeimbangkan pengaruh China yang semakin kuat di Pasifik. Pernyataan Menteri Luar Negeri New Zealand Winston Peters, bahwa lingkungan strategis saat ini lebih kompleks dan diperebutkan dibanding sebelumnya, menegaskan bahwa kawasan ini kini menjadi arena kompetisi kekuatan besar.

Walaupun seperti itu,  perebutan ini tidak hanya berlangsung melalui pendekatan militer atau keamanan. China menggunakan strategi yang berbeda, yang dapat ditelisik melalui konsep soft power. Dalam perspektif soft power, bukannya mengandalkan kekuatan militer secara langsung, Beijing menawarkan bantuan, pinjaman, serta kerja sama pembangunan kepada negara-negara kecil di Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan China memperluas pengaruhnya tanpa harus memicu konflik terbuka.

Cook Islands menjadi contoh nyata dari strategi tersebut. Dengan wilayah ekonomi eksklusif yang luas dan potensi besar dalam penambangan mineral laut dalam, negara ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Tidak mengherankan jika China tertarik menjalin hubungan lebih erat. Bisa dilihat dari negara-negara Barat seperti New Zealand dan Australia melihat hal ini sebagai tantangan terhadap pengaruh tradisional mereka di kawasan.

Lebih menarik lagi, Cook Islands sendiri tidak sepenuhnya pasif dalam dinamika ini. Sebaliknya, negara kecil ini justru memainkan peran aktif dalam menyeimbangkan hubungan antara dua kekuatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional saat ini, negara kecil tidak selalu menjadi objek, tetapi juga bisa menjadi subjek yang memiliki ruang manuver strategis.

Namun, ruang manuver seperti hal tersebut tentunya memiliki risiko. Ketika Mark Brown sempat mempertimbangkan pembuatan paspor terpisah dari New Zealand, respons keras dari Wellington menunjukkan batas-batas otonomi yang dimiliki Cook Islands. Sebagai negara yang memiliki hubungan free association selama 60 tahun dengan New Zealand,di mana pertahanan masih bergantung pada Wellington, Cook Islands tetap berada dalam posisi yang kompleks.

Pernyataan China bahwa hubungan mereka dengan Cook Islands tidak ditujukan kepada pihak ketiga dan tidak seharusnya dibatasi oleh pihak lain yang menambah lapisan lain dalam dinamika ini. Secara retoris, China menekankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Namun dalam praktiknya, kehadiran ekonomi dan diplomatiknya tetap dilihat sebagai bagian dari strategi global yang lebih luas.

Apa yang terjadi di Cook Islands pada akhirnya mencerminkan tren yang lebih besar di kawasan Pasifik. Negara-negara kecil kini menjadi arena baru dalam persaingan geopolitik global. Mereka tidak hanya diperebutkan karena lokasi strategis, tetapi juga karena sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki.

Kesepakatan antara New Zealand dan Cook Islands mungkin telah meredakan ketegangan sementara, tetapi tidak menghapus akar persoalan. Selama China terus memperluas pengaruhnya melalui pendekatan ekonomi dan diplomasi, dan Barat berupaya mempertahankan dominasinya melalui aliansi keamanan, kawasan Pasifik akan tetap menjadi medan tarik ulur kepentingan global. Dengan demikian, perebutan Pasifik bukan sekadar cerita tentang negara besar yang bersaing, tetapi juga tentang bagaimana negara kecil berusaha bertahan dan mengambil posisi di tengah tekanan tersebut. Dalam dunia yang semakin multipolar, dinamika seperti ini kemungkinan besar akan semakin sering terjadi dan Pasifik hanyalah salah satu panggungnya.

Potensi Perubahan Rezim Di Iran: Perspektif Sejarah Dan Kemungkinan

, , , , , , 0

 

Sejak bom dan rudal penjelajah pertama dari Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan Angkatan Udara Israel (IAF) menghantam kota-kota besar di Iran seperti Teheran, Ishafan, Shiraz, dan Tabriz, terdapat sebuah konsensus bahwa serangan ini merupakan decapitation strike yang bertujuan untuk menewaskan eselon tertinggi kepemimpinan Iran dan melancarkan sebuah perubahan rezim. Konsensus ini secara langsung dibuktikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah video yang dirilis di media sosial Truth Social pada 28 Februari 2026 yang mana dia menyatakan bahwa tujuan dari Operasi Kemarahan Epik adalah untuk menggulingkan rezim yang telah berkuasa sejak tahun 1979. Akan tetapi hingga saat ini rezim Iran belum runtuh, bahkan eselon pemimpin tertinggi yang telah tewas akibat dari serangan udara USAF dan IAF telah digantikan oleh tokoh lain. Selain itu, elit politik dan militer Iran yang sebelumnya memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mereka harus menanggapi serangan blok AS-Israel saat ini memiliki pandangan bulat bahwa mereka harus menghadapi kedua ancaman dengan komitmen penuh.

Hal ini membuka pertanyaan yaitu apakah saat ini perubahan rezim di Iran bisa dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mendalami kedua peristiwa yang mana Iran menghadapi skenario perubahan rezim yakni kudeta Shah Mohammad Reza Pahlavi tahun 1953 dan Revolusi Islam tahun 1979. Kedua peristiwa ini berhasil mencapai tujuannya karena beberapa faktor seperti fragmentasi elit, perpecahan koalisi politik, dan keengganan atau ketidakmampuan sang pengambil keputusan tertinggi untuk melakukan aksi menentukan yang dapat mengakhiri upaya pengambilan kekuasaan. Dalam kudeta tahun 1953, hal ini dapat dilihat pada saat koalisi Front Nasional (NF) yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Mohammad Mossadegh mengalami perpecahan internal sehingga mereka tidak dapat memutuskan aksi apa yang akan selanjutnya dilakukan. Selanjutnya, PM Mossadegh juga tidak mampu mendapatkan dukungan penuh dari Militer Kerajaan Iran karena sebagian dari perwira tinggi nya seperti Letjen Fazlollah Zahedi merupakan aset Badan Pusat Intelijen (CIA) Amerika Serikat. Alhasil walaupun PM Mossadegh berhasil menggagalkan upaya pertama, dia tidak mampu melancarkan aksi menentukan yang seharusnya dapat mengakhiri upaya kudeta tersebut.

Sementara itu pada Revolusi Islam tahun 1979, elit politik dan militer yang mendukung Shah Mohammad Reza terpecah belah karena mereka tidak dapat memberikan usulan bulat kepada sang raja tentang aksi apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan stabilitas. Dalam perpecahan ini terdapat dua kubu yakni garis keras dan moderat. Individu dari kubu garis keras seperti Letjen Angkatan Udara Amir Hossein Rabii dan Jenderal Angkatan Udara Hassan Toufanian ingin melancarkan kudeta militer untuk menindas demonstrasi pro-Khomeini sekaligus mempertahankan kekuasaan Dinasti Pahlavi. Sementara itu blok moderat yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Shapour Bakhtiar dan Ketua terakhir SAVAK Letjen Nasser Moghaddam ingin bernegosiasi dengan kelompok oposisi. Perpecahan ini diperburuk dengan kebimbangan Shah Mohammad Reza karena dia bimbang tentang aksi apa yang harus dilakukan agar dinasti nya dapat tetap berkuasa sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seluruh hal ini pada akhirnya menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Iran yang telah berkuasa selama 25 abad.

Tidak lama setelah rezim berkuasa, mereka sempat menghadapi situasi serupa dengan adanya Nojeh coup plot tahun 1980 yang diselenggarakan oleh mantan perwira militer dan pejabat sipil yang masih setia kepada Shah Mohammad Reza. Upaya ini menjadi pelajaran penting bagi rezim karena akibat dari aksi ini mereka mulai membentuk struktur kekuasaan yang membuat kudeta, intervensi asing, dan decapitation strike sulit untuk berhasil. Dalam struktur ini, Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) yang sebelumnya berada di bawah komando Militer Reguler Iran (Artesh) dipisah untuk membentuk sebuah militer paralel yang hanya setia kepada sang Ayatollah (pemimpin tinggi). Selanjutnya, rezim Iran juga membangun prosedur pergantian, rencana darurat jika eselon tertinggi tewas, dan sistem yang mendistribusikan kekuasaan ke berbagai sektor. Hal ini membuat rezim Ayatollah berbeda dengan rezim otoriter Timur Tengah lainnya karena kekuasaan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang. Selain itu, rezim Iran juga menggunakan trauma sejarah secara efektif untuk memobilisasi masyarakat dan elit.

Hal ini membuat upaya kudeta, intervensi asing, atau decapitation strike sulit untuk membawakan hasil yang diinginkan karena bahkan jika upaya awal berhasil, sang Ayatollah dapat mengerahkan IRGC dan aparatur sipil terkait untuk mengakhiri aksi tersebut secara menyeluruh. Sementara itu jika terjadi intervensi asing seperti invasi yang dilancarkan Irak pada tahun 1980 atau decapitation strike yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat pada tahun 2026, Iran dapat memobilisasi masyarakat dan elit menggunakan trauma sejarah dan retorika bahwa Iran sedang menghadapi pertempuran yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa (national survival).

Makau, China, dan Menguatnya Politik Keamanan Nasional

, , , , , 0

Pengesahan aturan keamanan nasional di Makau pada 19 Maret 2026 layak dibaca lebih dari sekedar perubahan teknis hukum acara. Parlemen Makau menyetujui aturan yang memungkinkan sidang digelar tertutup bila dinilai menyangkut keamanan nasional. Hakim juga diwajibkan merujuk perkara tertentu ke Committee for Safeguarding National Security, dan komite itu memiliki kewenangan akhir untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk isu keamanan nasional. Artinya adalah keputusannya bersifat final, tidak dapat diajukan banding, dan tidak dapat diuji lewat judicial review. Aturan ini berlaku setelah dipublikasikan dalam lembaran resmi Makau.

Perubahan ini penting untuk ditelisik karena Makau bukan entitas yang berdiri di luar China. Makau adalah Special Administrative Region Republik Rakyat China yang berdiri di atas dasar konstitusional Pasal 31 Konstitusi China dan Basic Law Makau. Dalam Basic Law menegaskan dua hal yang sering dipahami berjalan beriringan, yakni Makau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, tetapi pada saat yang sama diberi derajat otonomi yang tinggi untuk mengatur urusan internalnya sendiri. Berdasarkan hal  tersebut, kerangka ini dikenal sebagai one country, two systems. Dalam praktik terbaru, justru terlihat bahwa unsur one country semakin dominan ketika negara menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama di atas keterbukaan hukum dan ruang otonomi lokal.

Dalam teori sekuritisasi dari Barry Buzan menjelaskan sebuah isu tidak otomatis menjadi isu keamanan karena sifat ancamannya saja. Namun sebuah isu menjadi isu keamanan ketika aktor politik membingkainya sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara, tatanan politik, atau objek yang dianggap vital. Saat suatu isu berhasil disekuritisasi, negara memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah luar biasa yang sebelumnya sulit diterima dalam politik normal. Dengan kerangka ini, pertanyaannya bukan hanya apa ancamannya, tetapi siapa yang mendefinisikan ancaman, melalui bahasa apa, dan untuk tujuan politik apa.

Dilihat dari teori itu, kebijakan baru Makau menunjukkan pola sekuritisasi yang cukup jelas. Pemerintah Makau beberapa kali menegaskan bahwa perlindungan keamanan nasional adalah syarat bagi stabilitas jangka panjang, kemakmuran kota, dan keberhasilan prinsip one country, two systems. Pemerintah juga menyatakan revisi hukum tahun 2023 dan penguatan perangkat hukum berikutnya diperlukan untuk merespons perubahan lanskap keamanan internal dan eksternal. Bahasa resmi seperti holistic view of national security, patriots governing Macao, menjelaskan bahwa Makau tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan menunjukkan bahwa isu keamanan telah ditempatkan bukan sebagai salah satu urusan pemerintahan, melainkan sebagai kerangka utama dalam mengatur politik dan hukum.

Di sinilah letak persoalan utamanya, ketika negara menyebut keamanan nasional sebagai nilai tertinggi, ruang untuk menguji kebijakan secara terbuka menjadi lebih sempit. Sidang tertutup memang bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu di banyak sistem hukum. Namun, yang membuat aturan Makau menimbulkan perhatian adalah pemberian kewenangan final kepada komite keamanan nasional, bukan kepada proses peradilan yang terbuka dan dapat diuji. Dalam logika sekuritisasi, inilah momen ketika isu dipindahkan dari ranah politik biasa ke ranah luar biasa. Prosedur umum, pengawasan publik, dan mekanisme koreksi hukum mulai dikurangi atas nama kebutuhan yang dianggap mendesak. Secara politik, ini berarti negara tidak hanya memperluas kapasitas koersifnya, tetapi juga memperluas definisi tentang apa yang boleh dianggap ancaman.

Makau telah memiliki hukum keamanan nasional sejak 2009 dan memperketatnya lagi pada 2023. Tahun lalu, tokoh demokrat Au Kam San ditangkap atas dugaan berkolusi dengan kekuatan asing. Kemudian laporan Reuters menyebut itu sebagai penangkapan pertama yang diketahui di bawah hukum yang telah diperbarui. Dalam saat yang hampir bersamaan, pemerintah Makau menyebut pengesahan aturan baru ini sebagai bukti keberhasilan prinsip patriots governing Macau. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa hukum keamanan tidak berdiri sendiri bahkan hadir bersama penataan politik yang menekankan loyalitas, keseragaman arah, dan pembatasan terhadap kritik yang dapat diberi label ancaman.

Dari sudut pandang China, arah ini tentu dapat dipahami Beijing melihat stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan, terlebih di wilayah strategis yang memiliki sejarah kolonial dan status administratif khusus. Pengalaman Hong Kong setelah gelombang protes besar juga tampaknya memberi pelajaran penting bagi pusat bahwa celah hukum dan politik harus ditutup lebih awal. Dalam kerangka tersebut, Makau diposisikan sebagai model wilayah yang stabil, patuh, dan selaras dengan agenda negara. Karena itu, penguatan perangkat keamanan nasional di Makau sejalan dengan kecenderungan lebih luas dalam politik China, yaitu mengintegrasikan pemerintahan lokal, loyalitas politik, dan keamanan nasional ke dalam satu arsitektur kontrol yang makin rapat.

Namun, justru karena itu, penguatan ini perlu dibaca secara kritis. Otonomi daerah khusus bukan hanya soal pengelolaan ekonomi atau administratif, tetapi juga soal pemeliharaan ruang hukum yang berbeda dari pusat. Ketika kewenangan keamanan nasional menjadi terlalu dominan, janji otonomi berisiko menyusut menjadi otonomi yang bersyarat. Ia tetap ada secara formal, tetapi makin dibatasi oleh definisi ancaman yang ditentukan dari atas. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin menghasilkan ketertiban. Dalam jangka panjang, ia bisa mengikis kepercayaan pada independensi lembaga hukum dan mempersempit ruang publik yang sehat untuk kritik, debat, dan koreksi kebijakan.

Rastriya Swatantra Party election candidate Balendra Shah, center, is greeted by supporters during a rally on the final day of campaigning, in Gauriganj, Nepal on Tuesday

Partai RSP Nepal Menangkan Mayoritas Parlementer

, , , , , 0

Pada 8 Maret 2026, Nepal menyelenggarakan pemilu legislatif untuk menentukan partai yang akan mendapatkan mayoritas parlementer di Parlemen Federal Nepal dan membentuk sebuah pemerintahan baru. Dalam pemilu ini, terdapat berbagai partai yang berkompetisi untuk mendapatkan kursi parlemen seperti Partai Rastriya Swantatra (RSP), Partai Kongres Nepal, Partai Komunis Nepal Marxis-Leninis (CPN-LM), dan Partai Ujyalo Nepal (UNP). Dalam pemilu parlementer ini, Partai RSP yang dipimpin oleh mantan rapper Balendra Shah berhasil memenangkan 122 kursi sementara partai lainnya hanya memenangkan 27 kursi. Sementara itu, Shah sendiri berhasil mengalahkan mantan perdana menteri (PM) Khadga Prasad Sharma Olli yang maju sebagai lawannya di distrik parlemen Jhapa 5.

Menanggapi hasil tersebut, anggota senior Partai RSP Ramesh Paudyal menyatakan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa partai mereka telah mendapatkan dukungan penuh dari gerakan gen Z. Ramesh menambahkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh PM Balendra Shah akan berusaha sekuat tenaga untuk menghormati pengorbanan para kaum muda Nepal dengan menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh rakyat. Sementara itu jurnalis politik Kunda Dixit menyatakan bahwa hasil ini merupakan cermin yang menunjukkan kekesalan masyarakat terhadap partai penjaga tua (old guard) yang dianggap korup dan inkompeten. Selain itu, masyarakat Nepal juga berharap kemenangan Partai RSP dalam pemilu ini dapat mengubah Nepal menuju arah yang lebih baik. Pemilih dari gen Z khususnya berharap korupsi di Nepal dapat dihentikan dan kaum muda dapat diberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak.

Pemilu parlementer ini merupakan pemilih suara pertama yang diselenggarakan sejak pemerintahan PM Khadga Prasad Sharma Olli diruntuhkan akibat dari demonstrasi besar yang dipimpin oleh gen Z pada 8-9 September 2025. Demonstrasi tersebut terjadi akibat dari berbagai faktor seperti korupsi yang merajalela, anak pejabat dari partai penjaga tua yang memamerkan kekayaan mereka, dan stagnasi dan ketimpangan ekonomi. Akibat dari represi yang dilancarkan oleh aparat keamanan Nepal, setidaknya 77 demonstran tewas dan 300 terluka. Represi ini mendesak para demonstran untuk membakar gedung Parlemen Federal Nepal dan Mahkamah Agung.

Mojtaba Hosseini Khamenei Terpilih Sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

Mojtaba Hosseini Khamenei Terpilih Sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

, , , , , , 0

Pada 8 Maret 2026, Majelis Pakar Iran mengumumkan bahwa mereka telah memilih Mojtaba Hosseini Khamenei, anak dari Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi (Ayatollah). Tidak lama setelah penunjukkan tersebut, Majelis Pakar Iran mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersatu di bawah kepemimpinan sang Ayatollah baru dengan mendeklarasikan kesetiaan mereka terhadap Mojtaba Hosseini. Tidak lama setelah pemilihan tersebut rampung, Korps Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC), Angkatan Bersenjata Reguler Iran (Artesh), dan berbagai pejabat tinggi mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Ayatollah baru. Sementara itu, kelompok milisi Houthi di Yaman menyampaikan selamat kepada Republik Islam Iran karena mereka baru saja memilih pemimpin baru yang akan memimpin negara di masa menentukan. Selain itu kelompok Houthi juga menyatakan pemilihan Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Ayatollah merupakan kemenangan baru bagi revolusi Islam dan pukulan besar bagi musuh nya.

Menanggapi perkembangan tersebut, analis dari American University of Beirut, Rami Khouri menyatakan bahwa pemilihan Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Ayatollah baru menunjukkan bahwa Iran ingin melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Ali Khamenei. Rami menambahkan bahwa penunjukkan Mojtaba merupakan pembangkangan simbolis terhadap Amerika Serikat karena beliau dianggap lebih radikal dibandingkan ayahnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan kepada media bahwa Ayatollah baru tidak akan memiliki waktu lama jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari sang presiden. Pandangan ini juga didukung oleh pernyataan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz yang menyatakan bahwa siapapun yang dipilih oleh Iran sebagai penerus Ali Khamenei akan dianggap sebagai target yang harus dimusnahkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Mojtaba Ali Khamenei merupakan tokoh politik dengan reputasi sebagai kekuatan tersembunyi yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala IRGC Ahmad Vaidi, mantan kepala cabang intelijen IRGC Hossein Taeb, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Mojtaba pertama kali dikenal oleh masyarakat Iran dan komunitas internasional pada pemilu presidensial Iran tahun 2005 yang dimenangkan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Kemenangan tersebut dapat tercapai karena Mahmoud mendapatkan dukungan signifikan dari Mojtaba.

Militer Sudan Bebaskan Kota Dilling Dari Kepungan Milisi RSF

, , , , , , , 0

Pada 26 Januari 2026 Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan operasi militer yang berhasil menerobos pertahanan kelompok milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah mengepung Kota Dilling wilayah Kordofan selama 1,5 tahun. Dalam operasi militer tersebut, SAF mengklaim bahwa mereka berhasil membebaskan jalan utama menuju Kota Dilling sekaligus menewaskan banyak anggota RSF. SAF juga menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk membersihkan Sudan dari milisi RSF agar stabilitas dan keamanan dapat kembali ke Negeri Dua Nil. Pembebasan Dilling merupakan sebuah kemenangan signifikan bagi SAF karena kota tersebut berada di antara Ibu kota Provinsi Kordofan Selatan, Kadugli, dan Ibu Kota Provinsi Kordofan Utara El-Obeid.

Dilansir dari Darfur24, pembebasan Dilling merupakan kabar baik bagi warga Sudan karena bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memasuki kota tersebut. Sementara itu analis konflik Sudan Clement Molin menyatakan dalam media sosial X/Twitter bahwa setelah operasi tersebut SAF memiliki beberapa pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan. Pilihan tersebut diantaranya adalah membebaskan Kota Kadugli, mengepung milisi sekutu RSF (SPLM-N) di Pegunungan Nuba, berupaya membebaskan wilayah Kordofan, atau melancarkan serangan terhadap kilang Heglig. Namun Clement juga menyatakan bahwa SAF juga harus berhati-hati terhadap upaya milisi RSF untuk memutus jalur pasokan dari Ethiopia dengan melancarkan serangan terhadap kota perbatasan Kurmuk. Selain itu, Jurnalis CBC Aidan Simardone menyambut baik pembebasan Dilling karena menurutnya jika kota tersebut jatuh ke tangan RSF, akan terjadi pembantaian yang mirip seperti El-Fasher.

Pembebasan Dilling merupakan bagian dari upaya SAF untuk menghentikan laju milisi RSF terhadap wilayah Kordofan Utara dan Selatan sejak kelompok tersebut berhasil menguasai Kota El-Fasher di wilayah Darfur pada Oktober 2025. Akibat dari pengepungan yang dilancarkan oleh RSF terhadap beberapa kota di wilayah tersebut, PBB mengumumkan bahwa telah terjadi situasi kelaparan hebat di Kota Kadugli dan wilayah sekitarnya. Selain itu PBB juga menyatakan dalam empat bulan terakhir, setidaknya 65 ribu masyarakat wilayah Kordofan terpaksa mengungsi ke provinsi lain.

Regulasi Ketat di Balik Perkembangan AI China

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI di China kerap dipandang sebagai simbol keberhasilan negara tersebut dalam mengejar kemajuan teknologi global. Demikian karena China mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam berbagai sektor AI, mulai dari teknologi pengenalan wajah, sistem rekomendasi digital, hingga pengembangan model bahasa besar. Hal ini bisa terjadi karena mendapatkan dukungan negara yang masif terhadap riset dan industri teknologi membuat AI tumbuh dengan sangat cepat di negara tersebut.

Namun, di balik pesatnya inovasi tersebut, terdapat realitas lain yang tidak bisa diabaikan, yakni regulasi negara yang sangat ketat. Pemerintah China tidak hanya mendorong perkembangan AI, tetapi juga mengontrol secara ketat arah, isi, dan batas penggunaannya. Berbagai aturan diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak menyimpang dari kepentingan politik dan stabilitas sosial. Kondisi ini ingin memperlihatkan China dalam mendorong inovasi AI secara agresif, tetapi tetap mempertahankan kontrol negara yang begitu kuat. Apakah bisa?

Jika dilihat dari perspektif teori authoritarian state (negara otorite), Juan J. Linz menganggap bahwa dalam sistem politik otoriter, negara memiliki dominasi besar atas institusi, ideologi, dan ruang publik. Teknologi, termasuk AI, tidak dipandang sebagai ruang bebas, melainkan sebagai alat strategis yang harus berada di bawah kendali negara.

AI sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Negara Otoriter

Dalam teori negara otoriter menurut Linz, kekuasaan negara dijaga melalui kontrol institusional dan pembatasan partisipasi publik. Negara berusaha mencegah munculnya kekuatan sosial atau ide yang dapat mengancam stabilitas rezim. Dalam konteks China, AI ditempatkan dalam kerangka alat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen kekuasaan.

Regulasi AI di China, seperti kewajiban pendaftaran algoritma dan sensor ketat terhadap AI generatif, menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa teknologi tidak menghasilkan konten yang bertentangan dengan ideologi resmi Partai Komunis China. AI diarahkan agar mendukung narasi negara, bukan membuka ruang kritik atau wacana alternatif. Hal ini mencerminkan karakter negara otoriter yang menempatkan stabilitas politik di atas kebebasan berekspresi.

Melalui AI, negara juga mampu memperluas kapasitas pengawasan secara lebih efisien. Teknologi pengenalan wajah, analisis big data, dan sistem penilaian sosial memperlihatkan bagaimana AI digunakan untuk memantau dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam kerangka negara otoriter, praktik ini dipandang sah karena bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, regulasi ketat terhadap AI bukan dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan.

Inovasi yang Tumbuh dalam Batas Kendali Negara

Menariknya, kontrol yang ketat tidak serta-merta menghentikan perkembangan AI di China. Justru sebaliknya, inovasi tetap tumbuh dengan cepat selama berada dalam batas yang ditetapkan negara. Hal ini sesuai dengan pandangan teori negara otoriter bahwa negara dapat mengizinkan modernisasi dan kemajuan ekonomi, selama tidak mengancam legitimasi kekuasaan.

Pemerintah China berperan aktif dalam menentukan arah riset, pendanaan, dan prioritas penggunaan AI. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ketat negara. Negara memastikan bahwa inovasi AI berkontribusi pada tujuan nasional, seperti efisiensi birokrasi, keamanan nasional, dan daya saing global.

Namun, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kreativitas berpotensi menghambat inovasi jangka panjang, terutama inovasi yang bersifat kritis dan independen. Dalam sistem negara otoriter, kreativitas dibolehkan sejauh tidak melampaui batas ideologis. Akibatnya, perkembangan AI di China sering dinilai kuat secara kuantitatif, tetapi masih diperdebatkan dari sisi kebebasan intelektual dan etika teknologi.

Perkembangan AI di China menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kebebasan. Dalam kerangka teori negara otoriter, regulasi ketat terhadap AI merupakan bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kontrol atas masyarakat. AI berkembang pesat karena mendapat dukungan penuh negara, tetapi tetap dibatasi oleh kepentingan ideologis dan kekuasaan politik. Kasus China memperlihatkan bahwa inovasi dan kontrol dapat berjalan bersamaan dalam sistem politik otoriter. AI tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga alat penguatan negara. Pengalaman China sekaligus menjadi pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh sistem politik dan kepentingan kekuasaan yang mengelilinginya.

 

Stabilitas atau Kebebasan? Dilema Politik China di Tahun 2026

, , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Tahun 2026 menjadi momen penting untuk melihat kembali arah politik China di tengah perubahan global yang cepat. Di satu sisi China tampil sebagai negara yang stabil secara politik dan kuat secara ekonomi. Di sisi lain muncul perdebatan panjang mengenai kebebasan sipil ruang demokrasi dan hak individu. Dilema antara stabilitas dan kebebasan ini bukan hanya persoalan domestik China tetapi juga menjadi isu global karena pengaruh China yang semakin besar di dunia internasional.

Bagi banyak negara berkembang China sering dipandang sebagai contoh keberhasilan pembangunan tanpa demokrasi liberal. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten pengentasan kemiskinan dalam skala besar serta kemampuan negara menjaga ketertiban sosial menjadi narasi utama yang ditawarkan Beijing. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah stabilitas yang dicapai tersebut harus dibayar dengan pembatasan kebebasan politik dan sipil. Tahun 2026 memperlihatkan bahwa pertanyaan ini semakin relevan seiring menguatnya kontrol negara atas masyarakat.

Stabilitas sebagai Sumber Legitimasi Politik

Dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes, menekankan pentingnya keamanan dan ketertiban sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Hobbes menganggap bahwa negara dibentuk untuk mencegah kekacauan dan konflik antarindividu. Kebebasan yang terlalu luas tanpa otoritas yang kuat justru dapat membawa masyarakat pada kondisi chaos. Logika inilah yang sering digunakan oleh pemerintah China dalam membenarkan kontrol politik yang ketat. Stabilitas diposisikan sebagai kebutuhan utama demi kesejahteraan bersama.

Di tahun 2026 memperlihatkan bahwa stabilitas masih menjadi kata kunci dalam politik China. Di mana pemerintah menekankan bahwa keamanan nasional persatuan wilayah dan harmoni sosial adalah fondasi bagi pembangunan. Narasi ini diperkuat oleh pengalaman sejarah China seperti perang saudara penjajahan dan revolusi kebudayaan yang sering dijadikan pelajaran tentang bahaya instabilitas politik.

Dalam memperoleh legitimasi pemerintahan, China tidak mengandalkan pemilu kompetitif untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sebaliknya legitimasi dibangun melalui kinerja ekonomi efektivitas birokrasi dan kemampuan negara menyediakan keamanan. Selama negara mampu menjamin pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial sebagian besar masyarakat cenderung menerima pembatasan politik sebagai konsekuensi yang wajar.

Namun stabilitas yang didefinisikan secara sempit oleh negara memiliki implikasi serius. Di tahun 2026 ruang ekspresi politik semakin terbatas terutama di wilayah-wilayah yang dianggap sensitif seperti Hong Kong, Xinjiang dan Tibet. Kawasan tersebut dipandang memiliki potensi mengganggu persatuan nasional sehingga kebijakan keamanan diterapkan secara ketat. Kebijakan keamanan sering kali digunakan untuk membenarkan pengawasan digital pembatasan media dan penindakan terhadap kritik. Stabilitas tidak lagi sekadar mencegah kekerasan tetapi juga mengatur cara berpikir dan berbicara warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi ia menciptakan rasa aman dan kepastian hidup. Di sisi lain ia berpotensi mematikan kreativitas kritik dan partisipasi politik yang sehat. Negara yang terlalu fokus pada stabilitas berisiko mengabaikan dinamika sosial yang justru penting bagi kemajuan jangka panjang.

Kebebasan dalam Bayang Bayang Keamanan Negara

Dari perspektif liberal klasik, memandang kebebasan individu sebagai inti dari kehidupan politik yang adil. Kebebasan berbicara berserikat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dianggap sebagai hak dasar yang tidak boleh dikorbankan. Dalam konteks ini kebijakan politik China di tahun 2026 sering dipandang problematis oleh komunitas internasional.

Pemerintah China memaknai kebebasan secara berbeda. Kebebasan dipahami sebagai kebebasan dari kemiskinan ketakutan dan ketidakstabilan bukan sebagai kebebasan politik dalam arti Barat. Negara berperan aktif mengatur ruang publik demi mencegah apa yang disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan logika ini pembatasan kebebasan sipil dianggap sah dan bahkan perlu untuk dilakukan.

Apabila dilihat dari sudut pandang keamanan negara, menempatkan kelangsungan rezim dan kedaulatan sebagai prioritas utama. Namun masalah muncul ketika konsep keamanan diperluas secara berlebihan. Akibatnya kebebasan intelektual menjadi semakin sempit. Pembatasan kebebasan dapat menghambat inovasi sosial dan politik. Negara mungkin stabil dalam jangka pendek tetapi kehilangan mekanisme koreksi internal. Tanpa kritik yang terbuka kesalahan kebijakan sulit diperbaiki dan ketidakpuasan masyarakat dapat terpendam hingga meledak dalam bentuk yang lebih berbahaya.

Bagi dunia luar dilema kebebasan di China juga menimbulkan pertanyaan normatif. Apakah kebebasan bersifat universal atau kontekstual. Apakah stabilitas ekonomi dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi hak politik. Tahun 2026 menunjukkan bahwa China secara konsisten memilih jalur yang mengutamakan keamanan dan kontrol dibanding liberalisasi politik.Dilema stabilitas atau kebebasan dalam politik China di tahun 2026 bukan persoalan hitam putih. Stabilitas yang dicapai China nyata dan memberikan manfaat bagi banyak warga.

Namun pembatasan kebebasan yang menyertainya juga nyata dan membawa risiko jangka panjang bagi keberlanjutan sistem politik China. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pilihan China berakar pada logika keamanan dan legitimasi kinerja negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan China menyeimbangkan stabilitas politik dengan ruang kebebasan yang sehat agar tidak menghambat inovasi kritik dan partisipasi publik yang konstruktif.

PM Sanae Takaichi Umumkan Pemilu Dini

, , , , , 0

Pada 19 Januari 2026 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa Parlemen Nasional (Diet) Jepang akan dibubarkan pada hari Jumat dan pemilu parlementer dini akan diselenggarakan pada 8 Februari 2026. Selain pengumuman tersebut, PM Takaichi juga menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan untuk menurunkan pajak konsumsi makanan dari 8% menjadi 0% selama periode waktu dua tahun. PM Takaichi menyatakan bahwa keputusan untuk mengumumkan pemilu dini merupakan sebuah pilihan berat karena hal tersebut akan menentukan masa depannya sebagai perdana menteri. Namun PM Takaichi berpegang teguh terhadap keputusan tersebut karena sang menteri menganggap pemilu tersebut sebagai referendum dari rakyat Jepang untuk menentukan kelayakannya untuk memimpin Negeri Sakura.

Tidak lama setelah pengumuman tersebut diberikan, Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) mengumumkan dukungan mereka terhadap kebijakan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini. Dalam pernyataan yang diberikan, pejabat senior dari kedua partai menyatakan bahwa pemilu tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk menilai kinerja dari koalisi pemerintahan yang telah terbentuk antara LDP dan JIP. Di sisi lain, partai dari blok oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat Jepang (CDP) menyatakan bahwa mereka terkejut karena pemilu dini tersebut memberikan Diet tenggat waktu yang lebih sempit untuk mengesahkan anggaran tahun fiskal 2026. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Kazuya Shimba namun mereka juga mengklaim PM Takaichi sedang merugikan rakyat. Sekjen Shimba juga memberikan peringatan bahwa jika anggaran tidak dapat disahkan pemerintah PM Takaichi akan gagal dalam menghapus pajak bensin yang direncanakan pada April 2025.

Keinginan PM Takaichi untuk menyelenggarakan pemilu dini bukan hal baru karena beberapa minggu sebelumnya, terdapat kabar bahwa sang perdana menteri ingin membubarkan parlemen untuk meningkatkan mayoritas parlementer yang dimiliki oleh LDP. Namun hal ini  sulit untuk dicapai karena reputasi LDP telah mengalami pukulan berat akibat dari skandal dana gelap politik dan krisis biaya hidup Jepang yang semakin memburuk.

Load More