Menu

Politik Domestik

Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin. (Foto: Reuters)

PM Finlandia Digulingkan Oposisi Sayap Kanan

, , , , , 0

Perdana Menteri Sanna Marin yang berasal dari Partai Sosial Demokrat Finlandia telah kalah dalam pemilihan umum parlemen pada Minggu (2/4). Partai sayap kiri itu dikalahkan oleh Partai sayap kanan Finlandia (National Coalition Party/NCP) dalam perebutan kursi parlemen dengan selisih tipis.

Menurut hasil suara yang dihitung oleh Kementerian Kehakiman Finlandia, NCP diprediksi akan memenangkan 48 dari 200 kursi parlemen yang diperebutkan. Partai Nasionalis, Partai Finlandia, menduduki peringkat kedua dengan kemungkinan memenangkan 46 kursi parlemen, dan Partai Sosial Demokrat berada di peringkat ketiga dengan 43 kursi.

“Kami mendapat dukungan, kami mendapatkan lebih banyak kursi (di parlemen). Itu pencapaian yang luar biasa, meski kami tak menjadi pertama hari ini,” kata Marin kepada anggota partai, seperti dikutip CNN. Perdana Menteri Marin mengakui kekalahan partainya dalam pemilihan tersebut, tetapi ia merasa bangga dengan peningkatan jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Sosial Demokrat. Marin juga menyatakan bahwa partainya bersedia untuk bekerja sama dengan partai lain dalam rangka memperoleh mayoritas kursi di parlemen.

NCP akan mendapat kesempatan pertama untuk membentuk koalisi dan meraih kursi mayoritas di parlemen. “Kami punya mandat terbesar,” kata pemimpin NCP, Petteri Orpo.

 

Menyatakan tidak akan koalisi

Marin mengatakan bahwa Partai Sosial Demokrat mungkin bisa ikut koalisi dengan NCP, namun ia menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dengan Partai Finlandia yang dianggapnya sebagai partai “rasis secara blak-blakan” selama debat pada Januari. Tujuan utama Partai Finlandia adalah mengurangi imigran dari negara berkembang di luar Uni Eropa dan menyerukan penghematan untuk mengekang defisit, sikap yang sama dengan NCP.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan dalam pemilihan parlemen Finlandia adalah isu imigrasi dan kebijakan ekonomi. Partai Finlandia memperoleh dukungan atas platform politiknya yang menekankan pengurangan imigrasi dari negara berkembang dan penghematan pengeluaran negara. Kebijakan ini sejalan dengan program NCP dan menjadi alasan mengapa NCP dan Partai Finlandia diprediksi dapat membentuk koalisi yang kuat.

Dalam pidatonya, Orpo bersumpah akan mengamankan ekonomi Finlandia dan menuduh Marin mengikis ekonomi negara saat Eropa menghadapi krisis energi. NCP berjanji akan menekan pengeluaran dan menghentikan peningkatan utang publik. Utang publik Finlandia telah mencapai lebih dari 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sejak Marin menjabat pada 2019 lalu.

 

French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron (L) and French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R) pose prior to taking part in a live televised debate on French TV channels TF1 and France 2 in Saint-Denis, north of Paris, ahead of the second round of France's presidential election. - French voters head to the polls for a run-off vote between Macron and Le Pen on April 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images)

3 Poin Menarik dari Debat Sengit Macron dan Le Pen untuk Capres Prancis

, , , , 0

Prancis baru saja mengadakan debat untuk pemilu calon presiden putaran kedua antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen. Kedua calon pemimpin mendebatkan isu domestik hingga global, termasuk di antaranya isu biaya hidup, Rusia, perubahan iklim, hingga imigrasi. Debat kedua politisi ini penting untuk membujuk pemilih bimbang, terutama dari kiri, sebelum pemungutan suara putaran kedua hari Minggu nanti.

Sebelumnya, survei dari OpinionWay-Kea Partners for Les Echos menilai hanya ada 14 persen pemilih yang menunggu debat capres dan akan berpengaruh pada pemilihannya nanti. Sedangkan, hanya ada sekitar 12 persen pemilih yang berpikir apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya nanti.

 

Berikut adalah beberapa sorotan dari apa yang disampaikan kedua kandidat:

  1. Macron tuding Le Pen sebagai antek-antek Vladimir Putin

Meski kedua kandidat sama-sama mengecam agresi militer Rusia di Ukraina, namun Macron menyatakan Partai Nasional Le Pen pernah meminjam dana besar dari bank Rusia di tahun 2017. Macron menilai Le Pen bergantung pada Rusia dan Putin. Namun, Le Pen menjawab bahwa bank Prancis menolak memberikannya pinjaman, sehingga sebagai seorang yang “bebas,” dia memilih pihak lain.

  1. Kemungkinan “perang sipil” karena larangan hijab

Kebijakan larangan hijab untuk Muslim dari Le Pen juga dikomentari oleh Macron. Macron menilai kebijakan tersebut sebagai pembatasan hak umum dan bertentangan dengan konstitusi Prancis. Bahkan, Macron menyatakan kebijakan tersebut mampu mendorong terjadinya perang sipil. Di sisi lain, Le Pen menegaskan dirinya menilai hijab sebagai bagian dari orang Islam radikalisme, namun bukan berarti dia melawan Islam.

  1. Perbedaan pandangan terkait Uni Eropa

Macron menuding Le Pen ingin Prancis keluar dari Uni Eropa, namun Le Pen menolak argumen tersebut. Le Pen menegaskan dirinya hanya ingin Dewan Eropa untuk menghormati negara berdaulat. “Saya ingin mengubah Uni Eropa, bukan meninggalkannya,” tegas Le Pen. Namun, Macron juga menambahkan bahwa kebijakan Le Pen akan melanggar dan bertentangan dengan hukum dan prinsip di Uni Eropa, terlebih Le Pen tidak bisa mengubah Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara hanya untuk Prancis saja. Macron menilai tindakan dan gagasan tersebut hanya akan semakin memundurkan Prancis.

 

Debat capres dinilai kurang ‘menarik’

Berbagai komentar bermunculan terkait jalannya debat capres Prancis. Dilansir dari AlJazeera, Le Pen dinilai tidak lantang dalam menyuarakan pandangannya, padahal biasanya dia seorang orator yang kuat. Disinyalir, Le Pen ingin membentuk gambaran dirinya yang lebh lembut untuk menurunkan pandangan “ekstremis” yang lekat darinya. Di sisi lain, Macron dinilai lebih santai dan ingin mengurangi pandangan masyaarakat atas dirinya yang dikatakan arogan.

Debat dinilai kurang menarik karena kedua kandidat hanya menyanggah pernyataan rivalnya tanpa ada tanggapan yang “tepat sasaran.” Namun, pasca debat, survei dari BFM TV channel menunjukkan terdapat 59 persen dari penonton menilai Macron lebih meyakinkan dari pada Le Pen. Namun, persentase ini tidak cukup menunjukkan bahwa mereka akan berencana memilih Macron nanti.

A videograb made on February 2, 2022 shows Guinea-Bissau's president Umaro Sissoco Embalo delivering a speech in Bissau on February 1, 2022. - Guinea-Bissau's president Umaro Sissoco Embalo said he survived heavy fire for five hours during an attempted coup which he claimed killed or injured many people in the unstable west African country. Appearing unharmed and calm, he added that the failed bid was linked to decisions taken by him "notably to fight drug trafficking and corruption". (Photo by Aliu EMBALO / AFPTV / AFP) (Photo by ALIU EMBALO/AFPTV/AFP via Getty Images)

Sebelas Orang Tewas dalam Upaya Kudeta Gagal di Guinea-Bissau

, , , , , 0

Upaya pengambilalihan kekuasaan kembali terjadi di wilayah benua Afrika. Kali ini terjadi di wilayah Guinea-Bissau, di mana presiden Umaro Sissoco Embaló menyatakan dirinya ‘selamat’ dari upaya kudeta oleh kelompok bersenjata.

 

Kelompok bersenjata tersebut menggunakan senjata mesin dan AK-47 menyerang bangunan pemerintah selama lima jam. Padahal, presiden Umaro Sissoco Embaló dan perdana menteri Nuno Gomes Nabiam masih berada di dalam.

 

Serangan di wilayah Ibu Kota Guinea Bissau terjadi hanya dua minggu setelah kekuatan militer menurunkan pemimpin demokrasi terpilih di Burkina Faso.

Analis politik percaya bahwa kondisi kudeta di wilayah satu meningkatkan intensi dan aspirasi kelompok lain untuk melakukan hal yang sama.

 

Guinea-Bissau sudah mengalami empat kali upaya kudeta sejak meraih kemerdekaan dari Portugal di 1974.

 

 

Presiden Guinea-Bissau: Upaya kudeta sama dengan menyerang demokrasi

Presiden Sissoko Embalo mengatakan pada reporter bahwa upaya kudeta merupakan serangan pada demokrasi. “Kekuatan pertahanan dan keamanan republik ini berhasil menghentikan tindakan jahat ini,” lata Embalo.

 

Bahkan Embalo menilai tindakan kudeta bukan hanya sekedar pengambilalihan kekuasaan, namun juga upaya membunuh presiden, perdana menteri, dan semua anggota kabinet.

 

Kondisi keamanan di wilayah ibu kota mencekam. Warga sekitar berlarian, pasar lokal, dan bank juga menutup lokasi.

 

 

ECOWAS mengirimkan bantuan

Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) memutuskan akan mengirimkan bantuan kekuatan keamanan untuk mendukung stabilisasi keamanan di Guinea-Bissau.

“Keputusan ini menjadi hal yang akan kami lakukan secara cepat untuk memastikan bahwa pengambilalihan kekuasaan dengan kekerasan tidak terjadi,” kata Kassi Brou, Presiden Komisi ECOWAS.

 

Meskipun keadaan sudah kembali normal, namun stabilitas jangka panjang tetap perlu dicapai. Perlunya dukungan dan kepercayaan masyarakat atas pemerintahan berkuasa agar tugas dan fungsi kewenangan pemerintah dapat ditegakkan.

405833 03: A Kashmiri women cries as she looks up at what is believed to be a relic of the Prophet Mohammad's hair May 25, 2002 at the Hazratbal Shrine in Srinagar, India. Thousands of Muslims in Kashmir celebrate the Prophet's birthday by going to shrine to pray. Tensions have been higher in the disputed region of Kashmir after Pakistan tested a surface-to-surface missile on May 25, 2002. (Photo by Ami Vitale/Getty Images)

Diskriminasi Meningkat, Runtuhnya Sekuler India?

, , , , , , 1

Seorang perempuan bernama Pooja Shakun Pandey  dalam pertemuan di wilayah utara India menyerukan serangan pada masyarakat Muslim. Pandey merupakan anggota partai Akhil Bharat Hindu Mahasabha (ABHM) yakni partai politik sayap kanan India. “Jika 100 orang dari kita siap untuk membunuh 2 juta dari populasi mereka, maka kita akan menang dan membuat India sebagai negara Hindu,” kata Pandey.

Dilaporkan NPR, dalam pertemuan tersebut terdapat juga dua politisi yang dekat dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Partai Akhil Bharat Hindu Mahasabha (ABHM) dan Partai Modi yakni Bharatiya Janata Party (BJP), salah satu partai terbesar di India, sama-sama merupakan partai sayap kanan.

Kritik bermunculan usai video Pandey menyebarkan ancaman atas masyarakat muslim India beredar di internet. Mulai dari kepala militer, matan jaksa, akademisi, dan aktivis hak asasi mengkritik pernyataan tersebut. Peristiwa ini bukan yang pertama kali karena sebelumnya Pandey di tahun 2020 juga ditangkap karena melontarkan kalimat provokatif atas anggota Tablighi Jamaat.

Awal kejadian, petugas berwenang tidak melakukan penangkapan, sehingga memunculkan kritik dan tekanan publik. Akademisi dan mahasiswa bahkan mengirimkan surat ke Modi. Mereka mempertanyakan tindakan ‘diam’ Modi dan ancaman integritas serta kesatuan India. Lambatnya tindakan petugas berwenang mengetahui adanya perlindungan para pelaku dari elit politik.

Setelah itu, Mahkamah Agung India melaksanakan investigasi atas ujaran kebencian dan ancaman genosida Pandey karena mencemarkan kepercayaan agama lain.

Ancaman pembunuhan pada masyarakat Muslim berpotensi meningkatkan tindakan persekusi dan diskriminasi atas masyarakat Muslim di India. Lalu, mengapa para pemimpin Hindu berani menyuarakan ancaman pembantaian Muslim di India?

 

 

 

‘Diskriminasi’ dan pesimisme harmonisasi agama di India

Kestabilan keadaan sosial penting guna menjaga kesatuan dan integritas India. Salah satu aspek pentingnya termasuk menjaga dan mendukung keadilan dan kesetaraan hak semua pemeluk agama di India, baik muslim maupun Hindu.

Milan Vaishnav dalam tulisannya “Religious Nationalism and India’s Future” menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel yang sama dalam pergerakan nasionalisme. Salah satunya yakni politik agama seringkali berupaya mendefinisikan kembali dasar identitas nasional dengan cara mengecualikan atau meminggirkan pemeluk agama minoritas.

Sejak Modi memegang kekuasaan di tahun 2014, terdapat peningkatan kekerasan, diskriminasi, dan persekusi atas 14 persen populasi muslim India. Kejadian diskriminasi pada akhir tahun 2019 tersebut terus bergulir hingga tahun 2020. Pada saat itu, India menyetujui amandemen aturan tahun 1955 mengenai hak kewarganegaraan.

Aturan undang-undang kewarganegaraan baru kontroversial tersebut mempercepat proses naturalisasi bagi kaum minoritas agama yang mengalami persekusi di wilayah Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun, agama Muslim menjadi agama yang dikecualikan dari aturan tersebut.

Diskriminasi ini membuat masyarakat Muslim India protes ke jalan. Pada tahun 2020 tersebut, sekitar 20 orang tewas saat terjadi bentrokan antara masyarakat Muslim dan Hindu.

Perbedaan perlakuan atas Muslim India memunculkan polarisasi antar masyarakat dan politisi. Perubahan pemahaman kelompok di India berpotensi semakin menekan kesetaraan akses hak asasi atas Muslim India di negara nya sendiri.

 

Menurut laporan dari Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), terdapat tensi bahwa Muslim India lebih didiskriminasi daripada minoritas lain di India seperti Kristen dan Sikh. Sekitar 44 persen dari responden Muslim India menyatakan mereka mengalami diskriminasi dari teman-temannya. Dari orang-orang ini, sekitar 13 persen mengaku diskriminasi sering terjadi, dan 31 persen menyatakan diskriminasi terjadi beberapa kali.

 

Kritik “Diamnya” Modi atas diskriminasi Muslim India

Seperti kebanyakan negara, India menolak adanya anggapan bahwa terdapat tindakan diskriminasi atas Muslim India. Mantan Dubes India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, juga menilai tidak ada diskriminasi pada Muslim India. Rawat menggambarkan kondisi pluralisme di India yang mirip dengan di Indonesia. Kontak sosial antar agama di India cukup sering terjadi, dan tidak jarang berujung kekerasan.

Minimnya tindakan Modi atas diskriminasi Muslim berkaitan dengan pandangan dan arah politik partai Modi. Pandangan politik partai Modi yakni BJP berkaitan erat dengan nilai nasionalis Hindu, dan tidak jarang memprioritaskan kepentingan umat Hindu. Tidak mengherankan karena memang mayoritas masyarakat India beragama Hindu.

Namun, kondisi ini tidak membenarkan tindakan mendiskriminasi kepentingan warga negara India minoritas di bawah kelompok lainnya. Para pemimpin Hindu, terutama Pandey yang sudah beberapa kali mengutarakan ancaman atas Muslim India menjadi refleksi masih kentalnya kaitan etnonasionalisme dengan sosial di India.

Peningkatan kekerasan dan diskriminasi terjadi karena adanya pembiaran dan dukungan atas tindakan tersebut.

 

 

Hindu dan Pilihan Politik

Lemahnya perlindungan atas Muslim di India dikaitkan dengan perpolitikan pemerintahan Modi. Meskipun India negara sekuler, namun Modi secara signifikan melakukan fokus perubahan ideologi India menjadi lebih Hindu nasionalis. Secara domestik, hal ini penting karena keadaan masyarakat yang memang melihat pentingnya keyakinan dalam lingkup sosial.

Pandangan ini terlihat dari survey Pew Research atas sekitar 30,000 orang dewasa di India pada tahun 2019 pasca kemenangan partai Modi. Lebih dari setengah yakni 64 persen responden menilai memiliki agama Hindu dan bisa berbahasa Hindi menjadi aspek paling penting atau utama. Dari jumlah ini, sekitar 60 persen yang percaya pentingnya agama dan bahasa Hindu juga memilih dan mendukung partai BJP.

Partai BJP menggunakan isu yang sama pada awal kemenangan Modi sejak tahun 2014 lalu. Resep kemenangannya yakni menyatukan umat Hindu dan membuat mereka memilih sebagai satu kesatuan. Tidak jarang mereka juga meningkatkan isu Islamofobia dan mempromosikan pentingnya teks Hindu kuno.

Pendekatan dari bawah yakni masyarakat kalangan bawah semakin menguatkan kepopuleran Modi. Dukungan politik Modi menurun, namun kepopulerannya masih paling kuat di India.

Memiliki dukungan kepopuleran politik dapat meningkatkan kesempatan untuk memenangkan kembali kekuasaan. Namun, Modi tetap harus mampu menyatukan berbagai kepentingan dari kelompok sosial dan politik yang berbeda karena negara India merupakan negara sekuler. Semua warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memenuhi kebutuhannya.

WASHINGTON, DC - JUNE 25: U.S. House Minority Leader Rep. Kevin McCarthy (R-CA) speaks during his weekly news conference June 25, 2020 on Capitol Hill in Washington, DC. McCarthy discuss various topics including the police reform bill. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Kevin McCarthy Menolak Wawancara dengan Penyidik Serangan Capitol

, , , 0

Penyelidikan mengenai kerusuhan di Capitol Amerika pada tahun 2021 lalu masih berlanjut. Panel DPR Amerika Serikat dibentuk guna melanjutkan penyelidikan dan meminta keterangan langsung dari para anggota Kongres pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Baru-baru ini Panel Penyelidik Serangan 6 Januari meminta pemimpin Partai Republik, Kevin McCarthy, untuk melakukan wawancara dan beberapa catatan dokumen. Namun, McCarthy menolak permintaan Penyelidik Serangan 6 Januari tersebut.

McCarthy sebelumnya menyatakan bahwa mantan Presiden Donald Trump “bertanggung jawab” atas serangan di Capitol. “Trump seharusnya meminta massa mundur saat melihat kerusuhan terjadi,” kata McCarthy.

Namun, setelah itu McCarthy berubah pandangan dan mengatakan penyelidikan mengenai isu tersebut atas dirinya merupakan suatu tindakan tidak sah dan menyalahgunakan kekuasaan.

“Sebagai perwakilan dan pemimpin dari partai minoritas, tanpa penyesalan atau kepuasan, saya telah menyimpulkan untuk tidak berpartisipasi dalam penyalahgunaan kekuasaan komite terpilih yang menodai institusi kita hari ini dan akan merugikan juga di masa depan,” kata politisi Republik California tersebut.

McCarthy menilai Ia tidak memiliki pernyataan lain untuk diberikan pada penyelidik serangan 6 Januari. Hal ini dikarenakan wawancara akan berkaitan dengan pernyataan publik yang sudah diketahui dunia, dan juga perbincangan pribadi yang tidak berkaitan dengan serangan di Capitol.

 

McCarthy mengkritik kepemimpinan Biden

McCarthy dalam wawancara dengan Fox News sempat ‘mengejek’ Presiden Biden dan partai Demokrat. McCarthy menilai Biden sudah berada dalam tingkat terendah kepemimpinan, sehingga muncul isu bahwa Hillary Clinton akan naik lagi di tahun 2024 nanti.

Nama Hillary Clinton kembali setelah dua politisi Demokrat yakni Douglas E. Schoen dan Andrew Stein menyinggung Clinton.

Mantan Senator AS menilai, terdapat penurunan tingkatan dukungan pada Biden hingga di bawah 40 persen. Kondisi ini dikarenakan gagalnya Biden mengatasi pandemi Covid-19, dan dampaknya pada sosial ekonomi AS. Selain itu, Wapres AS Harris juga tidak populer, dan terdapat kekosongan kepemimpinan kuat Demokrat untuk pemilihan tahun 2024 nanti.

“Kondisi ini menunjukkan seberapa buruk ekonomi AS, bagaimana buruknya kepemimpinan Joe Biden sebagai presiden, sehingga mereka akan memberikan kembali kepemimpinan pada orang yang sudah ‘ditolak’ oleh negara,” kata McCarthy.

Clinton sebelumnya kalah dari Barack Obama di tahun 2008, dan Donald Trump tahun 2016, meskipun memenangkan suara populer. “Ini adalah hal yang memalukan bagi Demokrat.”

 

McCarthy diduga menutupi sesuatu

Liz Cheney dari partai Republik, sekaligus wakil ketua DPR AS, menilai McCarthy berupaya menutupi kebenaran.

Analis politik juga menilai McCarthy kemungkinan sedang menutupi kejahatan yang berpotensi telah dilakukan oleh Donald Trump. Tidak bisa dipungkiri bahwa McCarthy merupakan saksi dari kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh mantan presiden AS tersebut. Hal ini dikarenakan McCarthy melakukan pembicaraan dengan Trump pada masa serangan terjadi. Perbincangan ini bisa menjadi bukti langsung dari pemikiran dan skema Trump pada saat itu.

Bennie Thompson, Ketua Komite, ingin mengetahui kegiatan McCarthy sebelum, saat, dan sesudah serangan di Capitol berlangsung. Thompson mengusulkan agar McCarthy bertemu dengan komite bipartisan pada 3 atau 4 Februari 2021 lalu, dan menulis bahwa anggota panel “sangat menghormati hak prerogatif Kongres dan privasi anggotanya. Pada saat yang sama, kami memiliki tanggung jawab serius untuk menyelidikinya. sepenuhnya fakta dan keadaan dari peristiwa ini.”

Kazaskhastan

Darurat di Kazakhstan: Kompleksitas Politik Domestik

, , , , , 0

Kazakhstan berada dalam situasi darurat setelah protes yang berubah menjadi kerusuhan memakan ratusan korban jiwa. Hingga sejauh ini, sekitar 164 orang terbunuh, di mana 16 di antaranya merupakan petugas keamanan. Peristiwa ini berawal dari turunnya ribuan orang di beberapa wilayah Kazakhstan terutama Almaty karena kenaikan harga LPG (liquefied petroleum gas) atau gas bumi. Meskipun kaya akan minyak, namun kerusuhan di Kazakhstan selama beberapa bulan terakhir semakin meningkat tensinya. Demonstrasi tidak terhindarkan karena harga gas meningkat dua kali harga sebelumnya di awal tahun 2022 ini.

Protes warga tersebut berubah menjadi kekacauan karena masyarakat menyerang dan merusak bangunan pemerintahan, serta menjarah toko swalayan. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah setempat bahkan meminta dukungan keamanan dari Rusia. Lalu, mengapa demo ini berubah menjadi kekacauan, dan mengapa pemerintah domestik Kazakhstan memilih jalan ‘kekerasan?”

 

 

Presiden Kazakhstan melabeli masyarakat rusuh sebagai ‘teroris’

Keputusan mengenai penanganan kondisi ketidakstabilan di Kazakhstan dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah memandang asal permasalahan. Pendefinisian masalah bisa berbeda tergantung dari persepsi pemimpin dan situasi domestiknya. Penetapan masalah ini penting karena akan berdampak terhadap tindakan apa yang akan dilakukan pada permasalahan tersebut. Dalam peristiwa demo Kazakhstan ini, Presiden Kassym-Jomart Tokayev, menilai tindakan kerusuhan dilakukan oleh ‘teroris’ yang didukung oleh pihak asing. Pihak asing merujuk pada Amerika Serikat (AS), di mana AS menyangkal tuduhan tersebut. Tensi hubungan ini terjadi karena Kazakhstan merupakan negara perpecahan Uni Soviet pada 1991 lalu.

Keputusan Presiden Kazakhstan untuk melabeli para perusuh dengan teroris sangat disayangkan. Hal ini dikarenakan  penggunaan kata teroris (domestik teroris) merujuk pada orang maupun kelompok melakukan kekerasan serta ancaman untuk mengintimidasi atau membuat kerusuhan, khususnya untuk tujuan politis. Perusuh belum tentu bisa dilabelkan sebagai teroris karena teroris biasanya juga menginginkan adanya ketakutan dan teror pada masyarakat atau pemerintah untuk mengimplementasikan pemahaman ideologinya. Para demonstran yang merupakan warga negara Kazakhstan menginginkan adanya perubahan kondisi kemiskinan, korupsi, dan pengaruh politik pemimpin terdahulu diperbaiki. Permasalahan intinya merupakan tuntutan masyarakat dalam demonstrasi. Namun, Tokayev tetap memerintahkan militer untuk menembak mati para ‘teroris’ tanpa peringatan. Bukan meredakan kondisi, namun penggunaan kekuatan militer justru semakin memicu peningkatan kekerasan yang lebih.

 

Demonstrasi menjadi Kekerasan

Demonstrasi bisa memicu terjadi kekacauan, di mana riset menunjukkan orang-orang berkumpul dalam protes karena mereka merasakan adanya ketidakadilan. Kondisi instabilitas dan minimnya perubahan membuat masyarakat tertekan dan memilih untuk menyuarakan pendapatnya pada pemerintah. Masyarakat percaya dengan bersatu, maka suatu perubahan dapat dicapai. Namun, di saat masyarakat percaya pemerintah tidak ‘mendengar’ mereka, besar kemungkinan metode yang digunakan pun meningkat pada penggunaan kekerasan.

Dengan kondisi interaksi daring saat ini, terutama karena batasan Covid-19 selama beberapa tahun ke belakang, semakin meningkatkan percepatan informasi antar masyarakat. Percepatan informasi juga menyebabkan gerakan protes semakin membesar. Kemarahan masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Kazakhstan, terutama pandangan masyarakat pada mantan presiden, Nazarbayev. Selama 2 dekade lebih, Kazakhstan dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev yang dinilai korup, pelanggar hak asasi, dan otoriter. Nazarbayev yang sudah mundur dari kekuasaannya pada 2019 lalu tetap mendapat posisi di pemerintahan sebagai Dewan Keamanan di kepemimpin Tokayev.

Selama kekuasaan Nazarbayev terdahulu, Ia menguasai perekonomian dengan mengembangkan perusahaan swasta sembari memperkuat dominasi di parlemen. Monopoli ekonomi dinilai hanya menguntungkan kalangan atas, dan masyarakat semakin terpuruk. Kepemimpinan Tokayev saat ini pun diinisiasi oleh Nazarbayev, yang menilai Tokayev sebagai ‘loyalis’ nya dan penerus kepemimpinannya. Namun, masyarakat percaya bahwa Nazarbayev masih mengendalikan pemerintahan. Maka dari itu, masyarakat menunggu Nazarbayev muncul saat demonstrasi meluas, namun ternyata Nazarbayev sudah keluar dari Kazakhstan dengan alasan berobat.

Selanjutnya dengan kondisi kerusuhan, Tokayev memutuskan untuk mencopot jabatan Nazarbayev. Keputusan pencopotan ini tentunya sudah didiskusikan secara internal dengan harapan menurunkan tensi. Pencopotan jabatan saja tidak cukup untuk menghentikan kerusuhan. Sebagai dewan keamanan, Nazarbayev seharusnya berada di Ibu Kota untuk meredam massa, terutama menurunkan tensi kekerasan. Meskipun tidak memiliki jabatan, besar kemungkinan Nazarbayev akan tetap memiliki pengaruh kuat dalam perekonomian serta perpolitikan di Kazakhstan.

 

 

Upaya mempertahankan kekuasaan melalui kekuatan militer

Pemerintah akan berupaya menjaga kestabilan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk kekuatan militer. Pada kerusuhan Kazakhstan, terdapat penggunaan kekuatan militer dibantu dengan pengamanan dari aliansi keamanan CSTO. CSTO merupakan aliansi pertahanan yang dibentuk setelah runtuhnya Uni Soviet dan terdiri dari tujuh negara anggota yakni  Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Aliansi ini untuk pertama kalinya setuju untuk menurunkan pasukannya untuk melaksanakan tugas “penjaga perdamaian” untuk negara anggotanya. Alutsista militer berjejer di wilayah Rusia, dan siap untuk dikerahkan ke Kazakhstan.

Keputusan ini menunjukkan upaya Tokayev meredakan kondisi domestik. Namun, penggunaan kekuatan militer ini meningkatkan jumlah korban, terutama karena Tokayev meminta menembak ‘teroris’ di tempat. Anehnya, sebagai mantan diplomat, Tokayev enggan melakukan tahap pertama dalam mengatasi konflik, yakni negosiasi. Upaya diplomasi tidak dilakukan pada warga negaranya yang disebut sebagai teroris tersebut. Tokayev menilai para kriminal harus ditindak dengan kekerasan, sehingga kekuatan militer langsung merupakan jawabannya. Tokayev tidak percaya diri dengan kemampuan militer domestik, sehingga Ia meminta dukungan kekuatan Rusia. Keamanan CSTO berfungsi menjaga infrastruktur vital Kazakhstan yang sempat dikuasai oleh demonstran.

 

Keputusan meminta bantuan memang dibutuhkan jika kondisi dirasa sulit dikendalikan. Di satu sisi, bantuan militer ini penting tidak hanya bagi domestik negara, namun juga wilayah regional. Kerusuhan di wilayah Kazakhstan mengkhawatirkan negara sekitarnya termasuk Rusia dan China. Terutama dikarenakan baik Rusia dan China juga sama-sama sedang berkonflik perbatasan dengan wilayahnya masing-masing. Namun di sisi lainnya, masuknya otoritas negara lain ke wilayah domestik dapat memicu ketergantungan dan terganggunya kedaulatan politik keamanan bagi Kazakhstan, terutama karena kekuatan CSTO sudah masuk. Saat ini yang terpenting merupakan mengatasi luapan amarah masyarakat terhadap sistem ekonomi dan politik domestik.

Sudan

Kudeta Militer Pemerintahan Sudan, Perdana Menteri Ditangkap

, , , , , , , 1

Upaya kudeta di Ibu Kota Sudan, Khartoum, terjadi saat mayoritas anggota kabinet dan partai pendukung pemerintah di tangkap. Dilansir Reuters, mantan menteri dan penasihat untuk Perdana Menteri, Faisal Mohamed Salih, serta anggota dewan Mohamed al-Faki Soleiman juga turut ditangkap.

Dewan Informasi Sudan menyatakan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang ditangkap dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah menolak menyatakan dukungan pada kudeta militer yang terjadi. Sehari setelahnya, Perdana Menteri beserta istrinya diperbolehkan kembali ke rumah, sehingga keamanan sekitar langsung dijaga ketat. Namun, elit politik lain masih ditahan di lokasi yang dirahasiakan tersebut.

Ribuan pendukung konstitusi pada masa transisi demokrasi di Sudan menolak upaya kudeta, di mana aktivis pro-demokrasi Dura Gambo menyaksikan kekuatan paramiliter mengejar demonstran hingga wilayah pemukiman Khartoum. Suara tembakan terdengar karena kekuatan militer menembakan senjata ke arah demonstran. Sejauh ini terdapat tujuh orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka.

 

Revolusi Sudan dan Awal Mula Kudeta 2021

Kudeta ini muncul setelah dua tahun pasca protes penurunan pemerintahan otoriter Omar al-Bashir dan hanya beberapa minggu sebelum kekuatan militer seharusnya memberikan kepemimpinan ke masyarakat sipil. Tahun 2018 lalu terdapat protes massal yang menolak korupsi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran di wilayah Timur Laut wilayah Atbara. Omar al-Bashir yang memimpin selama kurang lebih 30 tahun sejak kudeta militer tahun 1989 menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial politik, sehingga menghasilkan revolusi Sudan.

Pasca turunnya Al-Bashir, pemerintahan digantikan oleh pemerintahan militer transisi, namun demonstran menginginkan adanya pemerintahan oleh sipil. Tensi antara militer dan sipil terjadi, di mana seharusnya ada pembagian kekuasaan di Sudan, sehingga muncul upaya penangkapan Perdana Menteri yang dianggap menghambat transisi kepemimpinan militer penuh. Sejak saat itu, perpecahan pro-demokrasi dan pro-militer membuat isu politik semakin rumit karena banyak partai yang menggunakan tensi ini untuk menjaga bahkan meningkatkan kekuasaan domestiknya.

Di satu sisi, terdapat Sudanese Armed Forces (SAF) atau Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Abdel Fattah, yakni pimpinan militer yang mengetuai Dewan Kedaulatan Sudan, yang membuat terjadi penangkapan masyarakat sipil dan PM Abdalla Hamdok. Abdel juga yang mendeklarasikan keadaan darurat diseluruh wilayah Sudan, sekaligus membubarkan dewan serta pemerintahan transisi. Di sisi lain, pemimpin politik sipil menilai adanya kekhawatiran terkait kekuatan militer, sehingga menginginkan reformasi kekuatan militer.

 

 

Putusnya Koneksi Internet dan Reaksi Internasional

NetBlock, Badan berbasis internet dari Inggris menyatakan bahwa sejak upaya kudeta, akses dan layanan internet di Sudan terganggu. NetBlock menambahkan bahwa konektivitas di Sudan menurun menjadi hanya 24 persen, sehingga arus informasi mengenai berita insiden menjadi terbatas. Batasan akses informasi pada masa krisis ini dikhawatirkan menghasilkan persepsi jangka panjang masyarakat atas kebenaran kudeta yang terjadi, termasuk upaya propaganda domestik.

 

Selanjutnya, di bawah pemerintahan Hamdok dan Dewan Transisi, Sudan dihapuskan dari daftar negara pendukung teroris AS, sehingga investasi dan bantuan internasional semakin terbuka lebar. Namun tidak dipungkiri, negara ini masih kesulitan dalam pemulihan dan reformasi ekonomi sehingga membutuhkan pinjaman dan bantuan dari institusi internasional.

 

Utusan Khusus AS di Afrika, Jeffrey Feltman, sempat bertemu dengan politisi Sudan beberapa jam sebelum kudeta terjadi. Feltman selama beberapa minggu ke belakang berupaya mengadakan dialog dengan pihak militer agar kudeta tidak terjadi. Seorang diplomat juga mengatakan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) akan mendiskusikan isu Sudan secara tertutup dengan Inggris, Irlandia, Norwegia, Amerika Serikat, Estonia, dan Prancis pada hari Selasa (26/10).

Di sisi lain, Amerika Serikat akan menangguhkan bantuan sekitar USD700 juta untuk Sudan pasca kudeta militer dan menegaskan agar adanya restorasi kepemimpinan sipil kembali. “Pemerintahan transisi yang dipimpin sipil harus segera dikembalikan dan merepresentasikan keinginan masyarakat.” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Krisis politik dan keamanan di Sudan perlu diselesaikan dengan dialog dan bantuan baik ekonomi dan kemanusiaan. Kompetisi politik yang menghasilkan kerugian pada masyarakat sipil dan kestabilan pemerintahan di Sudan bisa menjadi alarm bagi kondisi di wilayah lainnya di Afrika.

NajlaBouden

Perdana Menteri Perempuan Pertama Tunisia: Peningkatan Kepemimpinan Perempuan?

, , , , , , 0

Pembentukan pemerintahan merupakan suatu proses politik untuk melakukan pemilihan perdana menteri dan anggota-anggotanya dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dibentuk dan didukung oleh Parlemen akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat yang juga dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dalam sistem semi presidensial kesatuannya, seperti di Tunisia, presiden memiliki peran yang terbatas, sebaliknya perdana menteri sebagai kepala pemerintahaan berfungsi dalam pembuatan kebijakan dalam pemerintahan yang dibentuk.

 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyatakan dalam proses pembentukan atau perubahan pemerintahan perlu melihat prinsip dasar mekanisme demokrasi parlementer.[1] Perdana Menteri tidak secara langsung dipilih oleh masyarakat, namun normalnya akan dinominasikan atau dipilih oleh kepala negara.[2] Berdasarkan hal tersebut, maka peran pemimpin atau kepala negara dalam pembentukan pemerintahan juga penting karena kepala negara perlu memilih perdana menterinya.

 

Pemilihan atau penunjukkan perdana menteri didasari berbagai faktor baik tingkatan individual, domestik, dan internasional. Isu pemegang kekuasaan ini juga berkaitan dengan isu gender karena terdapat ketimpangan yang bahkan untuk negara-negara maju pun, sebagai penyebar nilai demokrasi dan nilai turunannya, hanya sedikit wanita yang mampu mencapai posisi teratas pembuat kebijakan. Secara global, terdapat pertumbuhan pemimpin wanita yakni dari 21,3 persen di 2020 dan naik sebesar 0,6 persen menjadi 21,9 persen di tahun 2021.[3] Dari jumlah tersebut, hanya ada sepuluh negara yang memiliki wanita sebagai Kepala Negara dan ada sekitar tiga belas negara yang menjadikan wanita sebagai kepala pemerintahan.[4] Total hanya sekitar 23 dari 193 negara yang memiliki pemimpin wanita, di mana kebanyakan berada di negara Eropa, dan beberapa lain di Asia dan Afrika.[5]

 

Isu peran dan kepemimpinan wanita ini berkaitan dengan fenomena politik yang terjadi di Tunisia, di mana Presiden Tunisia, Kaeis Saeid, yang dikritik akan mencederai demokrasi domestiknya mengumumkan pada 29 September lalu terkait perdana menteri pemerintahan terbarunya. Menariknya untuk pertama kali dalam sejarah perpolitikan Tunisia, seorang wanita menjadi perdana menteri. Konstruksi sosial dan kepercayaan setempat yang membuat hak dan kebebasan wanita, sehingga keterlibatan wanita dalam politik Tunisia seakan menjadi nafas baru peningkatan peran wanita. Najla Bouden Romdhane menjadi wanita terpilih tersebut, namun mengapa Said memilih wanita dalam pemerintahan terbarunya?

 

Pemerintah Baru Tunisia Pasca “Kudeta” Saeid

Pada bulan Juli lalu, politik domestik Tunisia dikejutkan dengan pencabutan kekuasaan perdana menteri oleh presiden Tunisia. Keadaan ini masih membuat kacau sosial dan politik Tunisia karena masyarakat turun ke jalan dan elit politik terutama dari partai koalisi oposisi presiden Tunisia menuding Saeid akan mengubah demokrasi di Tunisia. Presiden Tunisia Kaeis Said pun mendapat banyak tekanan untuk segera membentuk pemerintahan baru agar formulasi kebijakan dan arah pemerintahan menjadi lebih jelas. Penunjukkan Romdhane menjadi Perdana Menteri Tunisia yang baru membuatnya menjadi wanita pertama yang memimpin di Tunisia bahkan di wilayah negara-negara Arab.[6]

 

Saeid menyatakan penunjukkan Romdhane sebagai suatu sejarah, kebanggaan, serta semangat bagi wanita Tunisia.[7] Saied sebagai kepala negara menugaskan Romdhane sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk pemerintahan Tunisia secepatnya, sehingga permasalahan krisis politik ekonomi domestik bisa diselesaikan.[8] Namun mengapa memilih wanita dan mengapa sekarang? Keputusan ini berkaitan dengan isu domestik dan internasional. Sejak tindakan “sepihak” Saeid membubarkan parlemen, beberapa partai oposisi membentuk koalisi anti-Saeid. Penyortiran anggota parlemen oleh Presiden Saeid dilakukan dengan menurunkan elit yang dianggap korup dan menghambat pembangunan sosial politik Tunisia.

 

Elit-elit politik yang Saeid bekukan dan turunkan jabatannya, terutama mantan Perdana Menteri, Hichem Mechichi, merupakan elit yang didukung partai terbesar di parlemen Tunisia yakni Ennahda.[9] Sebagai pihak yang dirugikan, gejolak perpolitikan pun semakin terasa karena ratusan anggota Ennahda mengundurkan diri. Sekitar 113 pejabat terdiri dari anggota parlemen dan mantan menteri di Partai Ennahda melakukan pengunduran diri massal dikarenakan dampak dari pembekuan parlemen oleh Saeid dan juga permasalahan kepemimpinan serta perpecahan internal partai politik terbesar tersebut. Pamor Partai Ennahda ini juga diperburuk dengan menurunnya kualitas pelayanan publik dan kondisi stagnasi ekonomi di Tunisia, sehingga dukungan masyarakat pada partai ini juga melemah yang menyebabkan mereka harus kalah di pemilihan umum terakhir.

 

Lebih jauh lagi, setidaknya terdapat empat partai yakni The Democratic Current Party (Attayar), Ettakatol (FDTL), Partai Republik (Al Jomhouri) dan Afek Tounes yang menyatakan penolakan pada monopoli kekuasaan Saeid.[10] Dengan dasar membela demokrasi dan konstitusi, partai-partai ini menekan Saeid yang disertai aksi protes baik dari masyarakat dan elit politik. Ketakutan kembali ke masa kepemimpinan “diktator” membuat setidaknya ratusan bahkan ribuan masyarakat pro-kontra turun ke jalan.[11] Banyaknya kursi kosong pemerintahan akan menghambat formulasi kebijakan Tunisia, sehingga langkah Saeid memilih Romdhane, seorang wanita, menjadi salah satu upaya pembentukan segera pemerintahan dan cerminan realisasi penggunaan dan peningkatan peran wanita dalam politik Tunisia. Sebelumnya Saeid berjanji akan membawa perubahan bagi Tunisia, termasuk di dalamnya peningkatan partisipasi wanita dalam sosial politik Tunisia.[12] Dengan penunjukkan Romdhane, setidaknya terdapat satu janji politiknya tersebut yang terealisasikan.

 

Dari lingkup internasional, Prancis dan Jerman menekankan pentingnya untuk tetap mempertahankan dan mengimplementasikan demokrasi di Tunisia. Pencapaian demokrasi ini akan mendukung kondisi kestabilan domestik di Tunisia termasuk hubungan bilateral dengan Jerman.[13] Bagi Eropa, demokrasi di Tunisia penting tetap berjalan untuk mengedepankan nilai demokrasi, sehingga sebagai gantinya Eropa akan mendukung perekonomian Tunisia. Dengan waktu dan kondisi yang mendesak ini, Saeid cukup cerdik dengan mengangkat isu kesetaraan yakni peningkatan partisipasi wanita dalam perpolitikan domestik yang sebenarnya sudah bergejolak sejak tahun 2018 lalu.

 

 

Kepemimpinan Wanita dalam Masa Krisis dan Skeptisme

Sejak masa pencalonan, Saeid secara tegas menolak konsep kesetaraan gender dalam isu hak waris, namun Saeid juga menekankan Ia setuju dengan perlunya kesetaraan sosial-ekonomi di Tunisia.[14] Pandangan ini berkaitan dengan prinsip hak waris dalam agama Islam yang Saeid nilai tidak berdasarkan kesetaraan, namun lebih pada keadilan. Kondisi sosial Tunisia yang masih konservatif dan tradisionalis membuat Saeid perlu memperhatikan dukungan politik masyarakatnya untuk mempertahankan suara dan legitimasi kekuasaannya. Saeid menyadari sensitifnya isu ini terutama jika dilihat pada tahun 2018 lalu, Caid Essebsi, mantan Presiden Tunisia, yang didukung karena mengangkat isu kesetaraan gender, namun disaat yang sama kehilangan suara dari masyarakat yang memiliki pandangan konservatif.

 

Selain itu, visi dan misinya yang ingin membawa perubahan cukup mampu mengambil hati para pemilih, terlihat dari kemenangannya di pemilihan sebelumnya. Namun, masalahnya memang cara yang diambil Saeid cukup ekstrem karena tidak ingin mendengarkan elit yang lainnya dan pembekuan parlemen beberapa waktu lalu.[15] Dalam sistem demokrasi ini, Saeid tetap perlu penyeimbang penerima masukan-masukan elit dan masyarakatnya. Di satu sisi Romdhane memang termasuk baru dalam perpolitikan, sehingga para kritikus menilai Saeid hanya menggunakan isu kepemimpinan wanita untuk meningkatkan citra dirinya dan tetap memberikan pengaruh serta kendali politik atas Romdhane dan Tunisia.[16] Dengan pengalaman yang sedikit, banyak juga yang menilai Saeid akan mengeksploitasi Romdhane karena keterbatasan tersebut.

 

Namun, jika dilihat dari sisi Romdhane sendiri, Romdhane pernah memegang posisi senior di Kementerian Pendidikan Tinggi Tunisia. Romdhane juga memandang positif peningkatan partisipasi wanita ini. Dengan kondisi krisis sosial, ekonomi, dan politik Tunisia saat ini, Romdhane akan mendapat banyak tekanan dan sorotan domestik dan dunia. Terkait isu kepemimpinan wanita, Harvard Business Review dalam publikasi risetnya menemukan bahwa wanita merupakan pemimpin yang lebih baik selama masa krisis, salah satunya krisis Covid-19.[17]

 

Riset tersebut menemukan pandangan terkait efektivitas kepemimpinan wanita dan pria dalam masa krisis mengindikasikan wanita memberikan kepemimpinan yang lebih baik. Wanita dinilai lebih memiliki inisiatif, kecerdasan, lebih menginspirasi dan megembangkan hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Dalam masa krisis, nilai yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah keinginan untuk belajar kemampuan baru dan memperhatikan perkembangan anggota meskipun dalam keadaan sulit, serta memiliki empati yang kebanyakan ditunjukkan oleh seorang wanita.

 

Sifat dan nilai-nilai ini dibutuhkan juga dalam konteks Tunisia, karena krisis baik ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Tunisia memerlukan pandangan dan campur tangan wanita, bersama dengan pemimpin lainnya. Meskipun Romdhane cukup baru dalam perpolitikan, namun latar belakang pekerjaan, kepemimpinannya, serta sifat-sifat wanita menjadi beberapa variabel yang membantu dalam proses pembentukan pemerintahan di Tunisia. Melihat ribuan masyarakat anti-Saeid kembali turun ke jalan dan memprotes cara Saeid yang bertentangan dengan demokrasi, Saeid juga di sisi lain perlu mengubah pendekatannya. Dengan adanya Romdhane, isu ini digunakan Saeid untuk menurunkan tensi sosial masyarakat, namun tetap Saeid perlu mendengarkan dan bekerja sama dengan Romdhane mengatasi krisis berkepanjangan Tunisia.

[1] Elliot Bulmer, (2017), Government Formation and Removal Mechanisms, http://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-10/government-formation-and-removal-mechanisms-primer.pdf

[2] Ibid.,

[3] UN Women, 2021, Women in politics: 2021, https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021

[4] UN Women, (2021), Facts and figures: Women’s leadership and political participation, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_edn3

[5] Rachel Vogelstein dan Alexandra Bro, (2021), Women’s Power Index, https://www.cfr.org/article/womens-power-index

[6] Scott Neuman, (2021), Tunisia’s New Prime Minister Is The 1st Woman To Lead A Government In The Arab World, https://www.npr.org/2021/09/29/1041431089/tunisias-new-prime-minister-is-the-first-woman-to-lead-an-arab-world-government

[7] Ibid.,

[8] Sami Hamdi, (2021), Saied’s Appointment of Tunisia’s First Woman Prime Minister is a PR Stunt, https://insidearabia.com/saieds-appointment-of-tunisias-first-woman-prime-minister-is-a-pr-stunt/

[9] Nur Aini, (2021), Empat Partai Politik Tunisia Menentang Presiden Saeid, https://www.republika.co.id/berita/r06dkj382/empat-partai-politik-tunisia-menentang-presiden-saeid

[10] Ibid.,

[11] Al Jazeera, (2021), Hundreds of Tunisians protest President Saied’s ‘power grab,’ https://www.aljazeera.com/news/2021/9/26/hundreds-gather-in-tunisia-to-oppose-president-saieds-power-grab

[12] DW, (2021), Tunisia: President promises constitutional changes amid opposition, https://www.dw.com/en/tunisia-president-promises-constitutional-changes-amid-opposition/a-59156269

[13] Reuters, (2021), Merkel stresses importance of Tunisia’s democratic achievements, https://www.reuters.com/world/europe/merkel-stresses-importance-tunisias-democratic-achievements-2021-09-29/

[14] Iman Zayat, (2020), Tunisian president rejects gender equality in inheritance, https://thearabweekly.com/tunisian-president-rejects-gender-equality-inheritance

[15] Vivian Yee, (2021), Populist Hero or Demagogue: Who Is Tunisia’s President?, https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/middleeast/tunisia-president-kais-saied.html

[16] Jennifer Holleis, et al., (2021), Tunisia’s first female PM: Mere symbolism or credible change?, https://www.dw.com/en/tunisias-first-female-pm-mere-symbolism-or-credible-change/a-59367133

[17] Jack Zenger dan Joseph Folkman, (2020), Research: Women Are Better Leaders During a Crisis, https://hbr.org/2020/12/research-women-are-better-leaders-during-a-crisis

suga

Yoshihide Suga Mengumumkan Mundur Pasca Gagal Tangani Pandemi di Jepang

, , , , , 0

Kurang dari setahun menjabat, Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, berencana mundur pada 30 September 2021 mendatang.

“Dibutuhkan energi yang besar dalam kampanye politik dan penanganan Covid-19. Saya tidak bisa melakukan keduanya bersamaan, sehingga saya memilih fokus pada Covid-19.” kata Suga.

Yoshihide Suga mengatakan tidak akan mencalonkan diri lagi di pemilihan ketua partai yang akan mendatang, dimana Partai Demokratik Liberal berencana melakukan kampanye mulai 17 September dan melakukan pemilihan tanggal 29 September.

Pengunduran diri Suga berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakannya mengatasi pandemi Covid-19 di Jepang dan penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020.

Keadaan pandemi Covid-19 di Jepang hingga saat ini masih mengkhawatirkan, sehingga kebijakan lockdown ditetapkan pemerintah setempat. Varian baru Delta juga dikhawatirkan ahli kesehatan Jepang akan meningkatkan pasien Covid-19.

Kebijakan lockdown pun diperpanjang dan terbaru akan ditetapkan lockdown sampai 30 September 2021. Dengan kondisi ini, Suga bersikeras tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini banyak ditentang masyarakat.

Suga memimpin di balik layar Partai Demokratik Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) yang sudah memiliki dominasi politik Jepang selama beberapa dekade. Namun, Suga dinilai sebagai pemimpin yang sangat tidak karismatik, ditambah Ia terlihat tidak nyaman sebagai pemimpin yang menghadap publik.

Dukungan pada Suga menurun menjadi sekitar 34%, sehingga Partai khawatir kredibilitas partai akan terus menurun jika tidak melakukan pergantian Perdana Menteri.

 

 

Kepemimpinan Selanjutnya?

Pengunduran diri Suga berisiko mendorong kondisi ketidakstabilan kepemimpinan Jepang, sehingga calon penggantinya perlu dipersiapkan segera.

Kepemimpinan selanjutnya memiliki beberapa calon kandidat. Salah satu pesaingnya adalah Fumio Kishida, mantan kepala kebijakan LDP yang telah mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri. Mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi juga dikabarkan ingin ikut mencalonkan.

Dilansir Nikkei Asia, Menteri Reformasi Regulasi Taro Kono dari Faksi LDP juga telah memutuskan untuk mencalonkan diri, dan berupaya mengamankan dukungan dari 20 anggota parlemen LDP. Kono bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Taro Aso untuk memberitahukan rencananya.

Kono cukup populer dalam jajak pendapat tentang pemilihan presiden partai berikutnya, begitu juga dengan mantan Sekretaris Jenderal LDP, Shigeru Ishiba. Kono dinilai sebagai pemimpin reformis, sehingga bisa memberikan dampak positif pada berbagai kebijakan, terutama ekonomi.

Pergantian kepemimpinan bisa diadakan dengan dua skenario, pertama yakni pemilihan sebelum 21 Oktober, ketika masa jabatan anggota parlemen majelis rendah saat ini berakhir. Kedua yakni meminta pengganti Suga mengadakan sesi Debat Luar Biasa pada bulan Oktober dan membubarkan parlemen.

 

Serbian

Sensitif, Pelantikan Calon Pimpinan Gereja Ortodoks Serbia di Montenegro Diprotes

, , , , , 0

Ratusan orang turun ke jalan memprotes pelantikan pemimpin baru Gereja Ortodoks Serbia atau Serbian Orthodox Church (SOC). Bishop Joanikije II dilantik di wilayah kota Cetinje yang hampir 90 persen masyarakatnya pro-Montenegro.[1] Perdana Menteri Montenegro Zdravko Krivokapic memandang protes dengan kekerasan pada kepolisian sebagai aksi terorisme. Krivokapic juga menyalahkan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic, dari Democratic Party of Socialists (DPS) atas upaya pengorganisasian demonstrasi tersebut.[2] Lalu, apa yang menyebabkan protes ini terjadi?

 

Tensi Serbia-Montenegro: Perpecahan Sosial Politik

Serbia dan Montenegro merupakan dua dari enam wilayah republik bekas federasi Yugoslavia yang terpecah karena peperangan dan perjuangan kemerdekaan wilayah. Hubungan Serbia dan Montenegro cukup dekat di masa lalu, mengingat pada tahun 1992, Montenegro memutuskan untuk tetap bersatu dengan Serbia.[3] Selanjutnya pada tahun 2002 kedua negara sepakat membentuk struktur negara Serbia-Montenegro menggantikan Federasi Republik Yugoslavia.[4] Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Svetozar Marovic sebagai presiden sejak tahun 2003, dibantu parlemen unikameral yang terdiri dari 91 representasi dari Serbia dan 35 representasi dari Montenegro. Perbedaan jauh representasi ini menimbulkan masalah politik domestik.

 

Montenegro menilai adanya ketimpangan dan keterbatasan sosial atas Serbia.[5] Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan yang berdampak panjang yakni dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong tensi sosial dan politik kedua wilayah. Pada perkembangannya, disepakati Perjanjian Belgrade yang membahas hubungan Serbia-Montenegro sebagai satu kesatuan, dimana perwakilan Uni Eropa menekankan agar Montenegro bisa mencapai kesepakatan bersama dengan Serbia, tanpa menginginkan kemerdekaan.[6] Hal ini dikarenakan wilayah tersebut sudah cukup rentan dalam hal keinginan kemerdekaan yang bisa semakin meningkatkan instabilitas politik dan sosial di regional. Pada masa itu, wilayah Kosovo yang dekat dengan Serbia juga menginginkan kemerdekaan, sehingga kerentanan regional menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan.

 

Montenegro setuju dengan upaya negosiasi Uni Eropa, namun dengan syarat adanya kesempatan bagi Montenegro pada 3 tahun setelahnya untuk memulai prosedur kemerdekaan melalui referendum kemerdekaan. Keputusan ini menunjukkan Montenegro bersedia menunda keinginan kemerdekaannya, namun memang tetap menginginkan perpisahan kekuasaan dengan Serbia demi mencapai negara independen. Berbagai negara di Eropa khawatir dengan kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, terutama karena permasalahan ketimpangan sosial dan kasus korupsi elit politiknya.[7] Meskipun begitu, referendum tahun 2006 tetap dilaksanakan dimana sekitar 55.5% masyarakat menginginkan kemerdekaan Montenegro atas Serbia.[8] Persentase voting yang tidak terlalu jauh ini semakin memperpecah kondisi sosial dan politik masyarakat dan elit politik yang terbagi antara pro-kemerdekaan dan pro-Serbia.

 

 

Domestik Politik dan Konflik Kepentingan

Dalam melihat fenomena ini, konsep nasionalisme dinyatakan sebagai doktrin politik yang memberikan rasionalitas pada sekelompok orang dalam mendapatkan hak penuh kedaulatan pemerintahannya. Crystal pada tahun 1990 menambahkan nasionalisme sebagai kebebasan atau independensi dari dominasi negara bangsa yang lain.[9] Kondisi serupa terjadi di Montenegro, di mana meskipun sudah berpisah dengan Serbia, namun kepemimpinan gereja masih berada di bawah kepemimpinan gereja SOC yang merupakan institusi “peninggalan” Serbia.

 

Nasionalisme masyarakat pro-Montenegro di kota Cetinje menginginkan pengakuan terhadap Gereja Ortodoks yang “bebas dari Serbia.”[10] Sebagai masyarakat berkedaulatan Montenegro, masyarakat pro-Montenegro menginginkan negaranya memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya tanpa pengaruh dari pihak lain. Salah satu upaya mendukung dan melindungi kedaulatan tersebut, masyarakat melakukan protes ketidaksetujuan pelantikan pemimpin SOC.

 

Selain itu, perjanjian Fundamental Contract yang mengatur hubungan negara-gereja juga belum ditandatangani oleh SOC-Montenegro. Perjanjian ini digunakan untuk membatasi pengaruh SOC, terutama oleh presiden Montenegro. Dibandingkan dengan permasalahan agama, perpecahan ini lebih kepada isu politik, terutama kemerdekaan dan independennya Montenegro atas pengaruh Serbia. Status dan kekuatan besar SOC di dalam wilayah kedaulatan Montenegro masih diperdebatkan. Pengaruh SOC tidak hanya pada isu keagamaan, namun juga sosial politik, baik bagi masyarakat dan elit politiknya. Salah satunya oleh Djukanovic yang menginginkan pembatasan pengaruh SOC di Montenegro. Hal ini dikarenakan pada pemilu Agustus tahun 2020 lalu, DPS kehilangan pengaruhnya sejak memimpin tiga dekade lalu dari koalisi oposisi SOC.

 

Masyarakat dan elit politik yang pro dan anti-Serbia sudah terbagi-bagi. Oposisi menilai pihak gereja terlalu dekat dengan Serbia. Presiden Milo Djukanovic dari Partai Sosial Demokrat juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan SOC karena SOC dinilai terlalu menyebarkan ide nasionalisme di Montenegro. Terutama pada tahun 2019 lalu, di mana SOC melakukan aksi protes terkait Freedom of Religion Law yang dinilai tidak adil bagi pihak gereja karena pemerintah memiliki hak mengatur aset kepemilikan gereja.

 

PM Krivokapic dituding oleh pemimpin S0C Porfirije dan Bishop Joanikije sebagai elit politik yang tidak memiliki keinginan untuk menandatangani perjanjian Fundamental Contract.[11] Namun, Kepala PM Dritan Abazovic dari  the United Reform Action (URA) membela dengan menyatakan keputusan tersebut disarankan oleh dirinya dengan dasar perlunya analisis mendalam mengenai perjanjian Fundamental Contract. PM juga menuduh ulang Andrija Mandic yang terus mendorongnya menandatangani perjanjian karena menginginkan perpecahan pemerintahan.

 

Permasalahan di Montenegro yang berlapis antara sosial, politik, ekonomi dan lain-lain memerlukan pembangunan kepercayaan dan kesatuan bersama. Perbedaan kepentingan dan pandangan para elit politik membuat isu nasionalisme ini dipolitisasi dengan tujuan mencapai atau membatasi kekuasaan pihak tertentu. Kondisi ini yang juga bisa mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat Montenegro atas Serbia, maupun sebaliknya. Maka dari itu, diperlukan perubahan mendasar dari sisi politik dan ekonomi dengan tetap menghargai perlindungan hak asasi tiap masyarakat sosial dan kedaulatan masing-masing negara.

 

[1] Predrag Milic, (2021), Police Clash With Opponents of Serbian Church in Montenegro, diakses melalui https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-05/police-clash-with-opponents-of-serbian-church-in-montenegro?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

[2] Wio News, (n.d.), Serbian Orthodox Church cleric enthronement: Anti-Serbian protests cause chaos in Montenegro, diakses melalui https://www.wionews.com/photos/serbian-orthodox-church-cleric-enthronement-anti-serbian-protests-cause-chaos-in-montenegro-411202#tear-gas-vs-rocks-411192

[3]  Srdjan Darmanovic, (n.d.), Serbia and Montenegro and their New Union, European Institute of the Mediterranean, diakses melalui https://www.iemed.org/publication/serbia-and-montenegro-and-their-new-union/

[4] Ibid.,

[5] Robert Schuman Foundation, (2006), After twenty four years of union with Serbia Montenegro is independent again, diakses melalui https://www.robert-schuman.eu/en/eem/0522-after-twenty-four-years-of-union-with-serbia-montenegro-is-independent-again

[6] International Crisis Group, (2006), Montenegro’s Referendum, diakses melalui https://www.refworld.org/pdfid/44c780924.pdf

[7] Marijana Trivunovic, et al., (2007), Corruption in Montenegro 2007: Overview over Main Problems and Status of Reforms, diakses melalui https://www.cmi.no/publications/2733-corruption-in-montenegro-2007

[8] Ibid.,

[9] College of Vocational Studies, (n.d.), Chapter -1 Nationalism : Meaning And Concept, diakses melalui https://www.cvs.edu.in/upload/Nationalism.pdf

[10] Predrag Milic, Op.cit.

[11] Institute of Central Europe, (n.d.), Montenegro: another dispute over the Serbian Orthodox Church, diakses melalui

 https://ies.lublin.pl/en/comments/montenegro-another-dispute-over-the-serbian-orthodox-church/

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..