Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberhentikan Jaksa Agung Pam Bondi pada Kamis (2/4/2026), setelah ketidakpuasan terhadap kinerjanya meningkat; terutama terkait penanganan dokumen kasus Jeffrey Epstein.
Keputusan ini diambil di tengah tekanan politik yang semakin kuat, baik dari internal Partai Republik maupun publik, yang menilai proses pengungkapan dokumen Epstein tidak transparan dan cenderung bermasalah.
Selain itu, menurut laporan Reuters, Trump juga merasa Bondi tidak cukup cepat dalam menindak pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya melalui jalur hukum.
Namun demikian, dalam pernyataannya, Trump tetap memuji Bondi sebagai sosok loyal, serta menilai diperlukan perubahan kepemimpinan untuk mempercepat agenda pemerintahannya.
Sebagai pengganti sementara, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche ditunjuk untuk memimpin Departemen Kehakiman (DOJ). Blanche diketahui memiliki kedekatan dengan Trump karena pernah menjadi pengacara pribadinya.
Kontroversi Dokumen Epstein Jadi Sorotan
Kasus Epstein kembali mencuat setelah Departemen Kehakiman merilis jutaan halaman dokumen yang sebelumnya dirahasiakan. Namun, banyak pihak menilai rilis tersebut tidak sepenuhnya transparan karena masih terdapat banyak bagian yang disensor (redacted).
Bahkan, kritik datang dari lintas partai di Kongres AS yang menilai proses tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, termasuk soal kemungkinan keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh.
Sebagai respons, DPR AS akan memanggil Bondi dalam sidang pengawasan yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan April 2026.
Selama menjabat, Bondi dikenal sebagai pendukung kuat agenda Trump. Namun, kritik muncul dari beberapa pihak karena dianggap mengikis independensi Departemen Kehakiman dan menjadikannya alat politik.
Sejumlah pengamat dan politisi Demokrat menilai DOJ di bawah Bondi terlalu fokus pada penindakan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan Trump, dibanding menjaga netralitas hukum.
Kasus terhadap tokoh seperti mantan Direktur FBI James Comey dan Jaksa Agung New York Letitia James bahkan sempat kandas di pengadilan karena dinilai bermasalah secara prosedural.
Pencopotan Jaksa Agung ini kemudian diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan Departemen Kehakiman ke depan, termasuk kemungkinan pendekatan yang lebih agresif terhadap lawan politik Trump; serta memperkuat kekhawatiran soal politisasi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, terutama menjelang dinamika politik yang semakin memanas.
