Menu

Keamanan Ekonomi

CNBC Indonesia

Uni Eropa Mengakhiri Era Impor Murah dari China?

, , , , , , 0

Kebijakan Uni Eropa (UE) untuk menghapus fasilitas bebas bea masuk bagi paket impor bernilai rendah dari China, menandai perubahan penting dalam lanskap perdagangan internasional. Selama bertahun-tahun, konsumen di Eropa menikmati kemudahan mengakses barang murah melalui platform e-commerce seperti Temu, Shein, dan AliExpress. Namun, keputusan UE untuk mengenakan biaya tambahan dan memperketat pengawasan menimbulkan pertanyaan besar yaitu apakah ini sekadar kebijakan teknis, atau bagian dari pergeseran strategi yang lebih dalam? Dalam pemikirannya List, menekankan bahwa negara memiliki hak untuk melindungi industri domestiknya dari persaingan asing yang dianggap tidak seimbang, terutama ketika industri tersebut belum cukup kuat untuk bersaing secara global. Perdagangan bebas tidak selalu menghasilkan keadilan, terutama ketika terdapat ketimpangan dalam struktur ekonomi antarnegara.

Dalam konteks kebijakan UE,  barang-barang murah dari China membanjiri pasar Eropa melalui celah regulasi, yakni pembebasan bea masuk untuk paket bernilai rendah. Akibatnya, produk-produk lokal kesulitan bersaing dari segi harga. Produsen Eropa yang harus mematuhi standar lingkungan, keselamatan, dan ketenagakerjaan yang ketat, menghadapi tekanan besar dari produk impor yang jauh lebih murah karena biaya produksi yang rendah serta regulasi yang lebih longgar di negara asalnya. Melalui kacamata Friedrich List, langkah UE ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan industri nasional. Karena itu, UE tampaknya ingin menciptakan kembali kondisi persaingan yang lebih seimbang dengan cara menghapus keunggulan struktural yang selama ini dinikmati oleh produk impor murah. Dengan cara mengenakan biaya tambahan dan memperketat tanggung jawab platform e-commerce, UE berupaya memastikan bahwa semua pelaku pasar bermain dalam aturan yang sama.

Namun pada kenyataannya, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Dari perspektif perdagangan bebas, Adam Smith memberikan penjelasan bahwa langkah tersebut dapat dianggap sebagai hambatan perdagangan yang merugikan konsumen. Selama ini, konsumen di Eropa diuntungkan oleh harga yang lebih rendah dan pilihan produk yang lebih beragam. Dengan adanya biaya tambahan, harga barang impor kemungkinan akan meningkat, sehingga daya beli masyarakat bisa terdampak, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Di sinilah muncul dilema klasik dalam ekonomi, antara efisiensi pasar dan keadilan struktural. Teori perdagangan bebas menekankan efisiensi dan keuntungan maksimal bagi konsumen, sementara proteksionisme menyoroti pentingnya keberlanjutan industri domestik dan kedaulatan ekonomi. Maka dari itu, UE tampaknya memilih jalan tengah yang condong ke arah proteksionisme terukur, bukan menutup perdagangan, tetapi mengaturnya agar lebih adil.

Selain faktor ekonomi, terdapat pula dimensi politik dan keamanan dalam kebijakan ini. Di mana arus besar barang impor yang masuk tanpa pengawasan ketat menimbulkan risiko terhadap standar keselamatan produk. Banyak laporan menunjukkan bahwa sebagian produk murah dari luar negeri tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan UE. Dengan menjadikan platform e-commerce sebagai pihak yang bertanggung jawab, UE berupaya memperkuat kontrol terhadap kualitas barang yang beredar di pasar. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ini juga mencerminkan meningkatnya ketegangan ekonomi global, khususnya antara Barat dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan perdagangan internasional semakin diwarnai oleh strategi nasional dan kepentingan geopolitik. Walaupun pada dasarnya UE tidak seagresif Amerika Serikat dalam menghadapi China, namun mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam melindungi kepentingan ekonominya.

Langkah ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kekuatan produktif nasional. List percaya bahwa kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari efisiensi jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan jangka panjang untuk memproduksi dan berinovasi. Jika industri domestik terus tergerus oleh impor murah, maka dalam jangka panjang negara tersebut dapat kehilangan basis produksinya dan menjadi terlalu bergantung pada pihak luar. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa proteksionisme bukan tanpa risiko. Artinya adalah kebijakan yang terlalu protektif dapat memicu balasan dari negara lain, termasuk China. Apabila kemudian China merespons dengan kebijakan serupa terhadap produk Eropa, maka perdagangan global dapat mengalami fragmentasi yang lebih besar. Hal ini berpotensi merugikan semua pihak dalam jangka panjang.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada implementasinya. Jika pengawasan tidak berjalan dengan baik atau biaya tambahan tidak signifikan, maka dampaknya terhadap arus impor mungkin tidak terlalu besar. Sebaliknya, jika terlalu ketat, kebijakan ini bisa menghambat inovasi dan dinamika pasar digital yang selama ini berkembang pesat. Pada akhirnya, kebijakan UE untuk menghapus bebas bea masuk bagi barang murah dari China bukan sekadar soal pajak atau regulasi teknis. ini mencerminkan perubahan paradigma dalam cara negara-negara maju memandang globalisasi. Era di mana perdagangan bebas dianggap sebagai solusi universal tampaknya mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih selektif dan strategis.

Apakah ini berarti akhir dari era impor murah dari China? Mungkin belum sepenuhnya. Namun, yang jelas UE telah mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka tidak lagi bersedia membiarkan pasar domestiknya dibanjiri oleh produk murah tanpa control. Langkah ini adalah bentuk rasional dari upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya tentang membatasi barang murah, tetapi juga tentang mendefinisikan ulang aturan main dalam perdagangan global. Seperti yang sering terjadi dalam sejarah ekonomi, perubahan seperti ini tidak hanya berdampak pada satu kawasan, tetapi juga akan membentuk arah baru bagi sistem perdagangan internasional secara keseluruhan.

China dan Lonjakan Belanja Pertahanan

China dan Lonjakan Belanja Pertahanan

, , , , , , 0

China kembali menaikkan anggaran pertahanan pada 2026 sebesar 7 persen, menjadi 1,9 triliun yuan. Pemerintah Beijing menyatakan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk modernisasi militer, menjaga kedaulatan nasional, dan meningkatkan kapasitas strategis. Meski pertumbuhan persentasenya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah absolutnya tetap signifikan. Hal ini merupakan langkah China di tengah peningkatan geopolitik di wilayah Asia Pasifik, terutama terkait Taiwan dan persaingan strategis dengan Amerika Serikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan anggaran militer China tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara kekuatan militer, ekonomi domestik, dan posisi negara di panggung global. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi, politik, dan pertahanan saling terkait, sehingga anggaran militer China berfungsi sebagai instrumen strategi ekonomi-politik.

Kenaikan anggaran pertahanan China tidak bisa dilihat secara absolut dari pandangan keamanan militer. Dalam perspektif ekonomi politik Susan Strange, belanja militer sering terkait erat dengan kepentingan ekonomi domestik dan posisi negara di arena internasional. Anggaran militer yang besar dapat mendukung industri pertahanan, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan memperkuat kapasitas negara untuk memproyeksikan pengaruh global.

Dalam konteks China, alokasi anggaran pertahanan mendukung modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army / PLA) sekaligus memperkuat sektor industri strategis. Investasi pada sistem persenjataan canggih, kapal perang, drone, dan teknologi militer tinggi merangsang penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi tinggi, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi industri strategis. Dengan demikian, anggaran militer tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi juga berperan sebagai stimulan ekonomi yang strategis.

Selain dampak domestik, kebijakan ini memiliki implikasi regional dan global. Negara tetangga menilai peningkatan belanja pertahanan China bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga sebagai sinyal posisi China dalam percaturan ekonomi dan politik internasional. Misalnya, kemampuan militer yang kuat memungkinkan China untuk mengamankan jalur perdagangan vital, termasuk Laut China Selatan. Keamanan jalur perdagangan ini penting bagi stabilitas ekspor-impor, yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, anggaran militer memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan ekonomi strategis sekaligus memperkuat posisi tawar China dalam negosiasi internasional.

Selain itu, peningkatan anggaran pertahanan juga terkait dengan legitimasi politik domestik. Pemerintah menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi, ketimpangan regional, dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Menekankan modernisasi militer dan kapasitas pertahanan yang meningkat memungkinkan pemerintah menunjukkan kemampuan melindungi kedaulatan nasional. Ini membantu memperkuat legitimasi politik dan menjaga dukungan publik. Dalam konteks ekonomi politik, ini menegaskan hubungan timbal balik antara alokasi sumber daya negara, tujuan politik, dan stabilitas ekonomi.

Namun, kenaikan anggaran pertahanan juga berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan. Negara tetangga yang melihat penguatan militer China mungkin merasa perlu memperkuat anggaran militer mereka sendiri, menciptakan kompetisi dan peningkatan belanja militer regional. Dalam perspektif ekonomi politik, ini menimbulkan biaya tambahan bagi negara lain, termasuk alokasi sumber daya yang bisa digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara China memandang belanja pertahanan sebagai investasi strategis, negara lain bisa menafsirkannya sebagai ancaman, sehingga menimbulkan dinamika kompetisi yang berdampak pada ekonomi dan politik regional.

Alokasi sumber daya domestik menjadi pertimbangan penting lainnya. Pertumbuhan ekonomi China melambat, sementara kebutuhan signifikan masih ada dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial. Keputusan untuk menambah anggaran militer harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertahanan dan pembangunan sosial-ekonomi agar tidak menimbulkan ketegangan internal. Efektivitas strategi ini bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan prioritas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat internasional, anggaran militer yang meningkat memperkuat posisi tawar China dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dan aliansi strategis harus mempertimbangkan kapasitas militer China saat mengambil keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pertahanan China berfungsi sebagai instrumen yang memadukan kekuatan militer dengan kepentingan ekonomi dan pengaruh diplomatik.

Secara keseluruhan, kenaikan anggaran pertahanan China merupakan tindakan strategis yang melibatkan dimensi militer, ekonomi, dan politik. Penggunaan anggaran militer sebagai alat untuk memperkuat industri strategis, menjaga jalur perdagangan, dan mempertahankan legitimasi domestik menunjukkan keterkaitan antara kebijakan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan modern tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi-politik nasional maupun global.

Namun, langkah ini berpotensi memicu respons negara tetangga berupa peningkatan belanja militer mereka sendiri, yang menimbulkan ketegangan regional dan biaya ekonomi tambahan. Di sisi domestik, alokasi sumber daya untuk pertahanan harus diimbangi dengan kebutuhan sektor sosial dan pembangunan ekonomi untuk menjaga stabilitas. Dengan demikian, kenaikan anggaran pertahanan China harus dipahami sebagai bagian dari strategi ekonomi-politik yang menyatukan kekuatan militer, kepentingan ekonomi, dan posisi politik di tingkat domestik maupun global. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan China menyeimbangkan antara keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas regional.

Menelisik Overcapacity China di Tengah Dinamika Politik Global

, , , , , , , 0

Isu overcapacity China kembali mengemuka dalam perdebatan politik dan ekonomi global. Mulai dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 memberikan tuduhan kepada China dengan memproduksi barang industri seperti baja, kendaraan listrik, baterai, dan panel surya dengan jumlah yang jauh melebihi kebutuhan domestiknya, lalu kemudian dianggap menyalurkannya ke pasar internasional dengan harga murah. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi ancaman industri nasional bagi negara-negara lainnya serta dapat merusak neraca perdagangan internasional. Namun, apabila ditelisik lebih jauh, overcapacity China tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis ekonomi. Karena hal tersebut merupakan bagian dari konflik kepentingan yang lebih besar dalam sistem perdagangan global, terutama ketika negara-negara besar kembali menempatkan kepentingan nasional di atas prinsip pasar bebas.

Overcapacity China dalam Perspektif Nasionalisme Ekonomi

Jika kita merujuk pada Friedrich List, dalam tulisannya tentang The National System of Political Economy, memberikan kritik terhadap gagasan perdagangan bebas klasik yang menekankan efisiensi pasar semata. Menurut perspektifnya, negara tidak boleh menyerahkan pembangunan industrinya sepenuhnya kepada mekanisme pasar global. Akan tetapi, negara perlu melindungi dan membangun kapasitas industrinya sendiri agar mampu bersaing dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan ekonomi nasional lebih penting daripada keuntungan jangka pendek dari perdagangan bebas.

Dalam strategi industri China menjadi lebih mudah dipahami. Selama beberapa dekade, China secara sadar membangun kapasitas produksi besar melalui investasi negara, subsidi, dan perencanaan jangka panjang. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadikan China sebagai pemain utama dalam industri strategis global. Dalam logika nasionalisme ekonomi, kelebihan kapasitas bukanlah kegagalan, melainkan hasil dari strategi pembangunan negara.

Dari sudut pandang itulah, ekspor besar-besaran produk industri merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan tersebut. China menilai bahwa keunggulan harga dan skala produksi merupakan hasil efisiensi dan kerja keras, bukan praktik curang. Bahkan, dalam sektor energi hijau, China berargumen bahwa produk murahnya membantu dunia mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.

Kemudian jika kita merujuk pada negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat melihat begitu banyaknya produk China yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap basis industri mereka. Mulai dari pabrik yang tutup, lapangan kerja yang hilang, dan ketergantungan pada impor dianggap sebagai risiko strategis. Dalam perspektif ini, reaksi negara-negara Barat bukanlah anomali, melainkan respons yang sama-sama berakar pada kepentingan nasional. Dengan kata lain, konflik seputar overcapacity China bukanlah pertentangan antara pasar bebas dan distorsi pasar, melainkan benturan antara dua proyek nasionalisme ekonomi yang berbeda tingkat keberhasilannya.

Overcapacity sebagai Arena Konflik Politik Global

Masalah muncul ketika nasionalisme ekonomi China berhadapan dengan nasionalisme ekonomi negara-negara maju dalam satu sistem perdagangan global yang sama. Negara-negara Barat selama bertahun-tahun mendorong perdagangan bebas ketika mereka berada di posisi unggul. Namun, ketika China mulai menguasai sektor-sektor strategis, wacana tersebut bergeser menjadi perdagangan yang adil, dumping, dan overcapacity. Pergeseran ini dapat dibaca sebagai bentuk defensif nasionalisme ekonomi. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 menggunakan isu overcapacity sebagai dasar untuk menerapkan tarif, melakukan investigasi anti-dumping, dan membatasi akses pasar China. Langkah-langkah ini bukan semata kebijakan ekonomi, tetapi juga instrumen politik untuk melindungi kekuatan industri nasional.

Bagi China, kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai standar ganda. Beijing melihat bahwa negara-negara Barat menggunakan aturan perdagangan secara selektif yakni dengan cara mendukung pasar bebas ketika menguntungkan, dan menutup pasar ketika merasa terancam. Maka dari itu, tuduhan overcapacity kemudian dipahami bukan sebagai kritik netral, melainkan sebagai bagian dari strategi menahan kebangkitan China dalam tatanan global. Parahnya adalah melemahnya organisasi perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO). Tanpa mekanisme global yang kuat untuk mengelola kelebihan kapasitas secara kolektif, konflik diselesaikan melalui kebijakan sepihak dan tekanan politik. Akibatnya, overcapacity China berubah menjadi simbol dari fragmentasi ekonomi global.

Bagi negara-negara berkembang, dinamika ini menghadirkan dilema serius. Di satu sisi, produk murah dari China membuka peluang pembangunan industri dan akses teknologi. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Barat memaksa mereka menghadapi tekanan politik dan risiko terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks ini, overcapacity bukan hanya isu China-Barat, tetapi persoalan sistemik yang memengaruhi tatanan global secara luas.

Berdasarkan hal di atas, isu terkait overcapacity China tidak dapat hanya dilihat sebagai sekadar kelebihan produksi atau distorsi pasar. Ini merupakan hasil dari strategi pembangunan negara yang bertemu dengan kepentingan nasional negara lain dalam sistem global yang semakin rapuh. Selama setiap negara memprioritaskan perlindungan industrinya sendiri tanpa kerangka kerja bersama, isu overcapacity akan terus menjadi sumber ketegangan. Tantangan terbesar dunia saat ini bukan menghentikan kelebihan kapasitas satu negara, melainkan menemukan cara mengelola persaingan nasionalisme ekonomi tanpa merusak stabilitas global dan ini menjadi tantangan yang kompleks.

Krisis Demografi China, Tantangan Keamanan Ekonomi dengan Implikasi Jangka Panjang

, , , 0

China dihadapkan tantangan terkait krisis demografi, seperti populasi lansia yang terus meningkat. Saat ini, lebih dari 20% warga China berusia 60 tahun ke atas, dan jumlahnya diperkirakan mencapai 400 juta pada 2040. Banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan untuk menitipkan orang tua mereka di panti jompo, namun terhalang oleh biaya fasilitas perawatan lansia di China yang tergolong tinggi untuk fasilitas swasta, serta memiliki daftar tunggu yang panjang untuk fasilitas umum. Hal ini lalu membuat beberapa diantaranya lebih memilih untuk merawat orang tua mereka sendiri.

Namun demikian, kebijakan satu anak yang sempat diterapkan China dari tahun 1980 hingga 2015 kemudian dinilai membuat tanggung jawab tersebut semakin berat, karena anak-anak tunggal harus merawat lebih banyak orang tua dan kakek-nenek. Menurut peneliti senior Zhao Litao di Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura, hal ini memberikan tekanan signifikan pada tenaga kerja yang menurun di tengah penyusutan populasi.

Disisi lain, China dikabarkan berencana menaikkan batas usia pensiun untuk pertama kalinya sejak 1950-an guna mengatasi menyusutnya jumlah tenaga kerja. Usia pensiun untuk pria akan naik dari 60 menjadi 63 tahun, sementara bagi wanita pekerja kerah biru atau yang melakukan pekerjaan kasar akan naik dari 50 menjadi 55 tahun dan pekerja kerah putih atau yang melakukan pekerjaan kantoran akan naik dari 55 menjadi 58 tahun. Kebijakan ini akan diberlakukan bertahap mulai 2025.

Yi Fuxian, seorang ahli demografi China dan ilmuwan senior di University of Wisconsin-Madison, serta Eli Friedman, seorang pakar politik tenaga kerja China di Cornell University, Amerika Serikat menganggap perubahan ini terlambat dan mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah demografis dan ekonomi yang dihadapi China. China dihadapkan oleh tantangan populasi yang menua serta tingkat kelahiran yang rendah. Disisi lain, penundaan usia pensiun juga dinilai dapat memperburuk pengangguran kaum muda. Hal ini lalu menimbulkan dilema bagi pemerintah China, yang berhati-hati untuk tidak membuat perubahan drastis demi mencegah kerusuhan sosial.

Tidak sampai disitu saja, krisis demografi yang sedang dihadapi China juga diperparah dengan menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya perceraian. Jumlah pernikahan di China terus merosot, dari sekitar 13 juta pada tahun 2013 menjadi di bawah 7 juta pada 2022, dan sedikit meningkat mendekati 8 juta pada 2023. Di sisi lain, angka perceraian terus melonjak, mencapai 4,7 juta pada 2019, dan naik 25% pada 2023 setelah diberlakukan kebijakan “masa tenang” 30 hari sebelum perceraian.

Krisis demografi dari sisi keamanan manusia

Dalam konteks keamanan manusia[1], krisis demografi China dapat dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial domestik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri[2].

Ketegangan internal yang diakibatkan oleh krisis demografi dapat memperlemah stabilitas domestik dan memaksa China untuk lebih fokus pada urusan internal[3]. Hal ini diperkirakan dapat membatasi China untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri.

Dampak keamanan ekonomi

Keamanan ekonomi, sebagai salah satu dari tujuh dimensi[4] dalam konteks keamanan manusia dinilai memiliki dampak paling besar dalam krisis demografi China, karena dapat meluas ke berbagai aspek lainnya dan hubungan internasional negara China.

Krisis demografi menyebabkan penurunan populasi usia kerja, yang mengurangi ketersediaan tenaga kerja produktif akan mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi China, seperti manufaktur dan teknologi, yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Ketika jumlah pekerja menurun, biaya tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing China di pasar global.

China, yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta mengandalkan pertumbuhan ekonomi tersebut untuk mempertahankan posisi internasionalnya mungkin akan kesulitan. Penurunan produktivitas dapat memperlambat laju pertumbuhan yang berpotensi melemahkan posisi China sebagai kekuatan ekonomi global. Hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan China dalam menjalankan proyek geopolitik besar seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar.

Implikasi Jangka Panjang

Dampak pada keamanan ekonomi dapat memengaruhi dimensi lain dari keamanan manusia, seperti keamanan kesehatan keamanan sosial, dan keamanan pribadi (karena meningkatnya ketimpangan sosial). Penurunan ekonomi juga dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih luas di dalam negeri, yang pada akhirnya berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri China.

China mungkin perlu mengadopsi pendekatan yang menyeluruh, dengan menyeimbangkan antara reformasi kebijakan domestik dan peningkatan hubungan internasional. Mereformasi sistem kesejahteraan juga menjadi hal lain yang dapat dipertimbangakan untuk mempertahankan keamanan ekonomi di tengah tantangan krisis demografinya, dengan diversifikasi ekonomi dan integrasi teknologi yang tidak kalah penting dalam menjaga daya saing dan pertumbuhan jangka panjang.

Disisi lain, krisis demografi China tidak hanya akan memengaruhi ekonomi domestik, tetapi juga perekonomian global yang sangat tergantung pada China sebagai pabrik dunia. Penurunan output China akan mempengaruhi rantai pasokan global, menyebabkan gangguan ekonomi di negara-negara lain yang bergantung pada ekspor atau impor dari China. Dalam hubungan internasional, negara-negara yang memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dapat terpengaruh, sehingga memperburuk ketidakstabilan ekonomi global.

 

[1] CHS (Commission on Human Security), Human Security Now. New York:

Commission on Human Security. 2003

[2] Ren Xiao, “Human Security in Practice: The Chinese Experience” (2019): 45–65.

[3] D Alperovitch and G M Graff, World on the Brink (PublicAffairs, 2024), https://books.google.co.id/books?id=yOXPEAAAQBAJ.

[4] Tim Robinson and Julie Gill, “Global Human Security” 052, no. April (2021).