Menu

Globalisasi

China: dari Negara ke Kota

, , , , , , , 0

Selama ini, hubungan internasional identik dengan persaingan antarnegara. Kekuatan suatu negara diukur melalui pertumbuhan ekonomi, kemampuan militer, luas wilayah, atau jumlah penduduk. Cara pandang tersebut masih relevan, tetapi tidak lagi cukup menjelaskan dinamika global saat ini. Globalisasi telah melahirkan pusat-pusat ekonomi baru yang tidak selalu direpresentasikan oleh negara, melainkan oleh kota. Kota menjadi ruang berkumpulnya perusahaan multinasional, lembaga keuangan, pusat inovasi, hingga talenta terbaik dunia. Akibatnya, daya saing sebuah negara semakin ditentukan oleh kualitas kota-kota yang dimilikinya.

China merupakan salah satu negara yang paling cepat menangkap perubahan tersebut. Dalam 14th Five-Year Plan (2021–2025), pemerintah menempatkan urbanisasi berkualitas, inovasi teknologi, dan pembangunan kawasan metropolitan sebagai bagian dari strategi nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan kota bukan lagi sekadar kebijakan domestik, melainkan instrumen untuk memperkuat posisi China dalam ekonomi global.

Merujuk pada teori Global City, Saskia Sassen menjelaskan bahwa globalisasi justru memperbesar peran kota karena pusat-pusat keuangan, teknologi, dan jasa semakin terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dalam perspektif ini, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan kota-kotanya menjadi simpul ekonomi dunia.

Strategi China tidak berfokus pada pembangunan kota yang seragam. Sebaliknya, setiap kota diberi fungsi ekonomi yang berbeda sehingga membentuk jaringan yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut membuat kota-kota di China tidak saling berebut peran, tetapi bersama-sama memperkuat daya saing nasional.

Shanghai menjadi contoh paling jelas dari strategi tersebut karena kota ini diarahkan sebagai pusat keuangan internasional melalui pengembangan pasar modal, perdagangan internasional, dan layanan jasa keuangan. Menurut Global Financial Centres Index (GFCI) 37 yang diterbitkan Z/Yen Group bersama China Development Institute, Shanghai secara konsisten berada dalam kelompok pusat keuangan paling kompetitif di dunia bersama New York, London, Singapura, dan Hong Kong. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Shanghai telah menjadi bagian dari arsitektur keuangan global, bukan hanya pusat bisnis nasional.

Apabila Shanghai berperan sebagai pusat finansial, Shenzhen dikembangkan sebagai mesin inovasi. Kota ini menjadi rumah bagi perusahaan teknologi seperti Huawei, Tencent, DJI, dan BYD yang berkontribusi besar terhadap transformasi ekonomi China. Keunggulan Shenzhen tidak hanya berasal dari investasi pemerintah, tetapi juga dari ekosistem yang mempertemukan industri, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan rintisan. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui Global Innovation Index, kawasan Shenzhen–Hong Kong-Guangzhou termasuk salah satu klaster inovasi paling produktif di dunia berdasarkan aktivitas penelitian dan paten.

Peran yang berbeda dijalankan oleh Hong Kong meskipun menghadapi berbagai dinamika politik dalam beberapa tahun terakhir, kota ini tetap menjadi salah satu pusat keuangan internasional yang penting bagi arus investasi menuju China. Infrastruktur keuangan yang matang, sistem hukum yang dikenal luas oleh pelaku bisnis internasional, serta konektivitas dengan pasar global menjadikan Hong Kong tetap memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia.

Ketiga kota tersebut memperlihatkan bahwa Beijing membangun kekuatan nasional melalui pembagian fungsi yang jelas. Shanghai menarik modal internasional, Shenzhen menghasilkan inovasi, sementara Hong Kong menjadi penghubung dengan pasar global. Model ini berbeda dengan banyak negara yang masih memusatkan hampir seluruh aktivitas ekonomi pada ibu kota. China justru membangun beberapa pusat pertumbuhan dengan spesialisasi yang berbeda sehingga lebih adaptif menghadapi perubahan ekonomi dunia.

Perspektif Saskia Sassen menjelaskan mengapa strategi ini efektif. Global city adalah kota yang menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi internasional, tempat bertemunya perusahaan multinasional, lembaga keuangan, teknologi, dan jaringan informasi global. Dengan demikian, pengaruh sebuah negara semakin ditentukan oleh kemampuan kota-kotanya mengendalikan arus modal, pengetahuan, dan inovasi lintas negara.

Pergeseran ini juga mengubah makna geopolitik di mana pada masa lalu, negara berlomba membangun kekuatan militer dan memperluas pengaruh wilayah. Kini, persaingan berlangsung melalui kemampuan menghadirkan kota yang mampu menarik investasi, perusahaan teknologi, pusat riset, dan sumber daya manusia berkualitas. Bursa saham, kawasan inovasi, pelabuhan modern, hingga pusat data menjadi arena baru dalam kompetisi internasional.

Walaupun demikian, pembangunan kota global bukan tanpa konsekuensi. Tingginya harga properti, biaya hidup, serta kesenjangan ekonomi menjadi tantangan yang mulai dirasakan di Shanghai, Shenzhen, maupun Hong Kong. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kota tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau jumlah perusahaan yang hadir, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas hidup masyarakat. Kota yang gagal mengelola persoalan tersebut berisiko kehilangan daya tariknya dalam jangka panjang.

Kebangkitan China memperlihatkan bahwa pusat persaingan internasional semakin bergeser dari negara menuju kota. Shanghai, Shenzhen, dan Hong Kong menunjukkan bahwa kota bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan nasional, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membangun pengaruh ekonomi global. Globalisasi melahirkan kota-kota yang berfungsi sebagai simpul utama arus modal, teknologi, dan inovasi. Pengalaman China memperlihatkan bagaimana konsep tersebut diterapkan secara nyata melalui pembagian fungsi antarkota yang terencana dan saling melengkapi.

Kekuatan China tidak hanya lahir dari besarnya ekonomi nasional, tetapi juga dari kemampuannya membangun kota-kota yang mampu bersaing di panggung dunia. Pergeseran inilah yang menunjukkan bahwa geopolitik modern tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, melainkan juga oleh kota-kota yang menjadi pusat lahirnya inovasi, investasi, dan keputusan ekonomi global.

China Tidak Lagi Percaya Globalisasi

, , , , , , 0

China adalah salah satu negara yang paling besar diuntungkan oleh globalisasi. Sejak bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 2001, China tumbuh menjadi pusat manufaktur dunia, menarik investasi asing, membangun jaringan ekspor raksasa, dan mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Namun kini arahnya berubah, China tidak sepenuhnya meninggalkan globalisasi, tetapi mulai tidak lagi mempercayainya sebagai fondasi utama keamanan ekonomi nasional. Negara dapat menjadi rentan jika terlalu bergantung pada sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh kekuatan luar. Dalam teori dependensi, ketergantungan pada pasar, teknologi, modal, atau rantai pasok asing bisa menjadi sumber kelemahan strategis. Jika akses terhadap teknologi, komponen penting, atau pasar luar negeri terganggu, negara yang bergantung akan kehilangan ruang gerak.

China dulu memakai globalisasi untuk tumbuh, namun setelah perang dagang, pembatasan teknologi, pandemi, dan konflik geopolitik, Beijing melihat globalisasi bukan hanya peluang, tetapi juga risiko. Karena itu, China mendorong strategi self-reliance atau kemandirian strategis. Perubahan ini terlihat jelas dalam strategi dual circulation. Dalam dokumen resmi Rencana Lima Tahun ke-14, China menyatakan akan memberi prioritas pada sirkulasi domestik, membangun pasar domestik yang kuat, dan mendorong hubungan positif antara sirkulasi domestik dan internasional. Artinya, China masih memakai perdagangan global, tetapi pusat gravitasi ekonominya diarahkan kembali ke dalam negeri.

Ini penting karena globalisasi klasik bekerja dengan logika saling ketergantungan. Negara memproduksi apa yang paling efisien, lalu membeli sisanya dari luar. Namun China mulai memakai logika berbeda dengan menganggap efisiensi tetap penting, tetapi keamanan lebih penting. Jika komponen utama, data, teknologi, dan pasar terlalu bergantung pada luar negeri, maka ekonomi dianggap tidak aman. Pada Maret 2024, Cyberspace Administration of China menerbitkan aturan tentang arus data lintas batas. Aturan itu mengatur standar deklarasi untuk penilaian keamanan data lintas batas dan menetapkan skenario yang dikecualikan dari penilaian keamanan. Pada September 2024, China juga menerbitkan regulasi manajemen keamanan data jaringan yang memperjelas syarat ketika pemroses data dapat memberikan informasi pribadi kepada pihak luar negeri.

Secara resmi, China menyebut kebijakan ini sebagai standarisasi dan perlindungan keamanan data. Namun dalam perspektif ekonomi-politik, ini menunjukkan bahwa data tidak lagi diperlakukan sebagai arus bebas global. Data dipandang sebagai aset strategis yang harus dikendalikan negara. Bagi perusahaan asing, ini menciptakan kepastian aturan, tetapi juga menambah batas kepatuhan di sisi lain. Kemudian perubahan kedua terlihat dari investasi asing, data Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa foreign direct investment yang benar-benar digunakan di China pada 2024 mencapai 826,25 miliar yuan, turun 27,1% secara tahunan. Pada saat yang sama, jumlah perusahaan asing baru tetap naik 9,9% menjadi 59.080 perusahaan.

Data ini menunjukkan gambaran yang tidak sederhana. China tidak menutup diri sepenuhnya, karena perusahaan asing masih masuk untuk investasi akan tetapi nilai investasi yang benar-benar masuk turun tajam. Jadi, masalahnya bukan “China anti-asing” secara mutlak, melainkan China semakin selektif: investasi asing diterima, tetapi dalam kerangka yang lebih dikendalikan lebih sesuai prioritas negara dan lebih sensitif terhadap keamanan nasional. Paradoksnya pemerintah China tetap menyatakan ingin membuka pasar. Pada 2025, Kementerian Perdagangan China menyatakan mendorong keterbukaan dan mempermudah akses pasar meskipun data resmi juga mencatat Foreign Direct Investment (FDI 2024) turun 27,1%. Ini menunjukkan dua pesan berjalan bersamaan China ingin tetap menarik modal global, tetapi tidak ingin bergantung pada globalisasi lama.

Perubahan ketiga adalah dorongan membangun rantai pasok sendiri. China semakin menekankan kemandirian teknologi, terutama dalam chip, kecerdasan buatan, energi baru, manufaktur maju, dan teknologi inti. Pada Februari 2026, Xi Jinping menyebut self-reliance dan kekuatan sains-teknologi sebagai “kunci” untuk membangun China menjadi negara sosialis modern yang besar. Pada Maret 2026, laporan kerja pemerintah China juga menyatakan bahwa China akan mempercepat terobosan teknologi inti dan memperkuat self-reliance sains-teknologi. Dalam konteks teori dependensi, China sedang mengurangi kerentanan terhadap kekuatan luar. Ketika Amerika Serikat membatasi akses China ke chip canggih dan teknologi tertentu, Beijing makin yakin bahwa globalisasi bisa dipakai sebagai senjata. Maka jawabannya adalah memperkuat kapasitas sendiri.

Namun, mengatakan China “tidak lagi percaya globalisasi” perlu diberi batas, artinya China tidak benar-benar keluar dari globalisasi. China masih menjadi eksportir besar, masih menarik perusahaan asing, dan masih mendorong perdagangan lintas batas. Misalnya, data bea cukai China menunjukkan perdagangan e-commerce lintas batas mencapai 1,22 triliun yuan pada paruh pertama 2024, naik 10,5% secara tahunan. Jadi yang berubah bukan keterlibatan China dalam globalisasi, melainkan cara China memaknai globalisasi. Dulu globalisasi dilihat sebagai jalan utama menuju pertumbuhan. Sekarang globalisasi dilihat sebagai ruang yang berguna, tetapi berbahaya jika tidak dikendalikan. China tetap ingin menjual ke dunia, menarik teknologi, dan memakai pasar global. Namun China tidak ingin nasib ekonominya ditentukan oleh akses asing, aturan asing, atau tekanan geopolitik asing.

China menjadi raksasa ekonomi karena globalisasi tetapi setelah menjadi kuat, China justru semakin curiga pada sistem yang membesarkannya. Hal tersebut mencerminkan perubahan zaman ketika globalisasi tidak lagi dipercaya sebagai sistem netral, melainkan medan kompetisi kekuasaan. Jika China membangun rantai pasok sendiri, negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, India, dan negara lain akan semakin berbicara tentang de-risking, friend-shoring, dan keamanan ekonomi. Akibatnya, globalisasi tidak hilang tetapi berubah menjadi globalisasi yang lebih terfragmentasi. China tidak sedang menutup diri total karena yang terjadi adalah China sedang mengganti globalisasi terbuka dengan globalisasi terkendali. Mulai dari data, modal asing, rantai pasok, dan teknologi tetap penting, tetapi semuanya ditempatkan di bawah logika keamanan nasional. Langkah ini dapat dipahami sebagai usaha mengurangi ketergantungan, namun memberikan konsekuensi bahwa dunia makin jauh dari era globalisasi bebas, dan makin dekat ke era ekonomi geopolitik.