Menu

Keamanan

Makau, China, dan Menguatnya Politik Keamanan Nasional

, , , , , 0

Pengesahan aturan keamanan nasional di Makau pada 19 Maret 2026 layak dibaca lebih dari sekedar perubahan teknis hukum acara. Parlemen Makau menyetujui aturan yang memungkinkan sidang digelar tertutup bila dinilai menyangkut keamanan nasional. Hakim juga diwajibkan merujuk perkara tertentu ke Committee for Safeguarding National Security, dan komite itu memiliki kewenangan akhir untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk isu keamanan nasional. Artinya adalah keputusannya bersifat final, tidak dapat diajukan banding, dan tidak dapat diuji lewat judicial review. Aturan ini berlaku setelah dipublikasikan dalam lembaran resmi Makau.

Perubahan ini penting untuk ditelisik karena Makau bukan entitas yang berdiri di luar China. Makau adalah Special Administrative Region Republik Rakyat China yang berdiri di atas dasar konstitusional Pasal 31 Konstitusi China dan Basic Law Makau. Dalam Basic Law menegaskan dua hal yang sering dipahami berjalan beriringan, yakni Makau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, tetapi pada saat yang sama diberi derajat otonomi yang tinggi untuk mengatur urusan internalnya sendiri. Berdasarkan hal  tersebut, kerangka ini dikenal sebagai one country, two systems. Dalam praktik terbaru, justru terlihat bahwa unsur one country semakin dominan ketika negara menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama di atas keterbukaan hukum dan ruang otonomi lokal.

Dalam teori sekuritisasi dari Barry Buzan menjelaskan sebuah isu tidak otomatis menjadi isu keamanan karena sifat ancamannya saja. Namun sebuah isu menjadi isu keamanan ketika aktor politik membingkainya sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara, tatanan politik, atau objek yang dianggap vital. Saat suatu isu berhasil disekuritisasi, negara memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah luar biasa yang sebelumnya sulit diterima dalam politik normal. Dengan kerangka ini, pertanyaannya bukan hanya apa ancamannya, tetapi siapa yang mendefinisikan ancaman, melalui bahasa apa, dan untuk tujuan politik apa.

Dilihat dari teori itu, kebijakan baru Makau menunjukkan pola sekuritisasi yang cukup jelas. Pemerintah Makau beberapa kali menegaskan bahwa perlindungan keamanan nasional adalah syarat bagi stabilitas jangka panjang, kemakmuran kota, dan keberhasilan prinsip one country, two systems. Pemerintah juga menyatakan revisi hukum tahun 2023 dan penguatan perangkat hukum berikutnya diperlukan untuk merespons perubahan lanskap keamanan internal dan eksternal. Bahasa resmi seperti holistic view of national security, patriots governing Macao, menjelaskan bahwa Makau tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan menunjukkan bahwa isu keamanan telah ditempatkan bukan sebagai salah satu urusan pemerintahan, melainkan sebagai kerangka utama dalam mengatur politik dan hukum.

Di sinilah letak persoalan utamanya, ketika negara menyebut keamanan nasional sebagai nilai tertinggi, ruang untuk menguji kebijakan secara terbuka menjadi lebih sempit. Sidang tertutup memang bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu di banyak sistem hukum. Namun, yang membuat aturan Makau menimbulkan perhatian adalah pemberian kewenangan final kepada komite keamanan nasional, bukan kepada proses peradilan yang terbuka dan dapat diuji. Dalam logika sekuritisasi, inilah momen ketika isu dipindahkan dari ranah politik biasa ke ranah luar biasa. Prosedur umum, pengawasan publik, dan mekanisme koreksi hukum mulai dikurangi atas nama kebutuhan yang dianggap mendesak. Secara politik, ini berarti negara tidak hanya memperluas kapasitas koersifnya, tetapi juga memperluas definisi tentang apa yang boleh dianggap ancaman.

Makau telah memiliki hukum keamanan nasional sejak 2009 dan memperketatnya lagi pada 2023. Tahun lalu, tokoh demokrat Au Kam San ditangkap atas dugaan berkolusi dengan kekuatan asing. Kemudian laporan Reuters menyebut itu sebagai penangkapan pertama yang diketahui di bawah hukum yang telah diperbarui. Dalam saat yang hampir bersamaan, pemerintah Makau menyebut pengesahan aturan baru ini sebagai bukti keberhasilan prinsip patriots governing Macau. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa hukum keamanan tidak berdiri sendiri bahkan hadir bersama penataan politik yang menekankan loyalitas, keseragaman arah, dan pembatasan terhadap kritik yang dapat diberi label ancaman.

Dari sudut pandang China, arah ini tentu dapat dipahami Beijing melihat stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan, terlebih di wilayah strategis yang memiliki sejarah kolonial dan status administratif khusus. Pengalaman Hong Kong setelah gelombang protes besar juga tampaknya memberi pelajaran penting bagi pusat bahwa celah hukum dan politik harus ditutup lebih awal. Dalam kerangka tersebut, Makau diposisikan sebagai model wilayah yang stabil, patuh, dan selaras dengan agenda negara. Karena itu, penguatan perangkat keamanan nasional di Makau sejalan dengan kecenderungan lebih luas dalam politik China, yaitu mengintegrasikan pemerintahan lokal, loyalitas politik, dan keamanan nasional ke dalam satu arsitektur kontrol yang makin rapat.

Namun, justru karena itu, penguatan ini perlu dibaca secara kritis. Otonomi daerah khusus bukan hanya soal pengelolaan ekonomi atau administratif, tetapi juga soal pemeliharaan ruang hukum yang berbeda dari pusat. Ketika kewenangan keamanan nasional menjadi terlalu dominan, janji otonomi berisiko menyusut menjadi otonomi yang bersyarat. Ia tetap ada secara formal, tetapi makin dibatasi oleh definisi ancaman yang ditentukan dari atas. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin menghasilkan ketertiban. Dalam jangka panjang, ia bisa mengikis kepercayaan pada independensi lembaga hukum dan mempersempit ruang publik yang sehat untuk kritik, debat, dan koreksi kebijakan.

Singapura Perkuat Pengawasan Maritim dengan Akuisisi Tiga Pesawat Gulfstream G550-MSA

Singapura Perkuat Pengawasan Maritim dengan Akuisisi Tiga Pesawat Gulfstream G550-MSA

, , 0

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana pengadaan tiga pesawat pengawasan maritim Gulfstream G550 dalam konfigurasi Maritime Surveillance Aircraft (MSA) untuk memperkuat kemampuan pengawasan laut negara tersebut. Pesawat ini akan dioperasikan oleh Republic of Singapore Air Force (RSAF) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan jalur perdagangan laut yang sangat vital bagi negara kota tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Chan Chun Sing, Menteri Pertahanan Singapura, dalam sidang Committee of Supply Debate di parlemen. Dalam forum tersebut, kementerian menjelaskan rencana anggaran dan program pertahanan yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Chan, penambahan pesawat pengawasan maritim ini bertujuan memperkuat jaringan pengawasan keamanan laut Singapura serta melindungi jalur komunikasi laut atau Sea Lines of Communication (SLOC) yang menjadi urat nadi perdagangan negara tersebut.

Melengkapi Armada P-8A Poseidon

Tiga pesawat G550-MSA akan beroperasi bersama pesawat patroli maritim Boeing P-8A Poseidon yang sebelumnya telah dipesan Singapura. Pada September 2025, negara tersebut memutuskan membeli empat unit P-8A untuk menggantikan armada lama Fokker 50 yang telah beroperasi sejak awal 1990-an.

Kombinasi kedua jenis pesawat ini diharapkan menciptakan sistem pengawasan maritim yang lebih komprehensif. P-8A Poseidon difokuskan pada misi patroli maritim jarak jauh dan peperangan anti-kapal selam, sementara G550-MSA akan berperan dalam pengawasan, deteksi dini ancaman, serta pengumpulan informasi di wilayah laut.

Dengan kombinasi tersebut, Singapura berupaya meningkatkan kesadaran situasional maritim (maritime domain awareness) di kawasan yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura. Setiap tahun, puluhan ribu kapal komersial melintasi koridor strategis tersebut sehingga memerlukan pengawasan keamanan yang ketat.

Kemampuan Teknis Pesawat

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan Singapura, G550-MSA merupakan pesawat jet yang dimodifikasi khusus untuk misi pengawasan maritim. Platform ini memiliki panjang sekitar 29,8 meter dengan bentang sayap 28,5 meter dan ketinggian 8,3 meter. Pesawat dioperasikan oleh dua pilot serta hingga enam personel misi yang bertugas mengoperasikan sistem sensor dan pengawasan.

Pesawat tersebut dilengkapi berbagai sistem misi modern, antara lain radar pengawasan maritim, kamera elektro-optik dan inframerah, sistem komunikasi terintegrasi, serta Automatic Identification System (AIS) untuk mengidentifikasi kapal di laut. Selain itu, G550-MSA juga dibekali sistem perlindungan diri guna menghadapi potensi ancaman selama operasi.

Dari sisi performa, pesawat ini mampu terbang hingga kecepatan sekitar Mach 0,82 atau lebih dari 1.000 kilometer per jam. G550-MSA dapat beroperasi hingga ketinggian 40.000 kaki dan memiliki daya tahan terbang hingga sekitar sembilan jam, memungkinkan pengawasan wilayah laut yang luas dalam satu misi.

Bagian dari Modernisasi Militer

Akuisisi pesawat pengawasan maritim ini merupakan bagian dari strategi modernisasi militerSingapura yang lebih luas. Pemerintah menekankan pentingnya memadukan sistem konvensional berteknologi tinggi dengan platform tanpa awak dan teknologi yang lebih terjangkau guna menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang.

Selain memperkuat kemampuan udara, Singapura juga tengah mengembangkan armada laut baru melalui program Victory-class Multi-Role Combat Vessel (MRCV) yang dibangun oleh ST Engineering. Kapal tempur generasi baru ini dirancang berfungsi sebagai “mothership” yang mampu mengoperasikan berbagai sistem berawak maupun tanpa awak, sekaligus memiliki kemampuan tempur setara fregat modern.

Kapal pertama dari kelas tersebut telah diluncurkan pada 2025, sementara kapal kedua dijadwalkan meluncur pada 2026. Angkatan Laut Singapura diperkirakan mulai menerima kapal-kapal tersebut mulai 2028.

Dengan pengadaan pesawat G550-MSA dan P-8A Poseidon serta pembangunan kapal tempur baru, Singapura menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan keamanan jalur perdagangan laut yang menjadi fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Saat China Gunakan Ekspor sebagai Tekanan Politik

, , , , , , , 0

Langkah terbaru China membatasi ekspor terhadap perusahaan-perusahaan dari Jepang menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan kini semakin terkait erat dengan strategi keamanan. Pada Februari 2026, Kementerian Perdagangan China memasukkan 40 entitas Jepang ke dalam skema pembatasan. Sebanyak 20 perusahaan ditempatkan pada daftar kontrol ekspor, yang berarti pemasok China dilarang mengirim barang tertentu tanpa izin resmi, sementara 20 lainnya masuk daftar pengawasan, sehingga setiap transaksi harus dilaporkan dan diverifikasi penggunaan akhirnya. Barang yang dibatasi terutama mencakup produk kategori dual-use, yaitu material dan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer, seperti mineral rare earth, magnet industri, komponen elektronik, peralatan manufaktur presisi, hingga teknologi terkait semikonduktor dan sistem industri canggih.

Kebijakan tersebut diumumkan di Beijing dan dijelaskan pemerintah China sebagai langkah perlindungan keamanan nasional serta kepatuhan terhadap kewajiban non-proliferasi. Otoritas China menyatakan pembatasan diperlukan untuk mencegah teknologi sensitif dialihkan ke penggunaan militer tanpa kontrol. Perusahaan yang terdampak berasal dari sektor strategis, termasuk industri kedirgantaraan, pertahanan, material maju, dan teknologi kelautan. Beberapa perusahaan yang dilaporkan masuk daftar pembatasan berasal dari kelompok industri besar Jepang di bidang manufaktur, teknologi, dan material industri yang berperan dalam rantai pasok teknologi tinggi.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap arah kebijakan keamanan Tokyo dalam beberapa tahun terakhir. China menilai peningkatan anggaran pertahanan dan kerja sama militer Jepang dengan negara-negara Barat sebagai indikasi perubahan orientasi keamanan regional. Pemerintah Jepang merespons dengan protes resmi dan menyebut langkah tersebut tidak dapat diterima. Kebijakan perdagangan yang terlihat administratif sebenarnya memiliki dampak geopolitik yang luas dan berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan bilateral.

Ekspor sebagai Instrumen Kekuatan Negara

Dalam perspektif teori economic statecraft, David A. Baldwin beranggapan bahwa negara dapat menggunakan instrumen ekonomi untuk memengaruhi perilaku negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer. Pembatasan ekspor China terhadap perusahaan Jepang mencerminkan praktik ini karena perdagangan tidak lagi diposisikan hanya sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai alat kebijakan strategis. Dengan mengendalikan akses terhadap bahan baku kritis seperti rare earth dan teknologi manufaktur yang presisi, China memanfaatkan posisinya dalam rantai pasok global sebagai sumber pengaruh politik.

Langkah tersebut menegaskan posisi China sebagai salah satu pusat produksi material strategis dunia. Banyak industri teknologi dan pertahanan internasional bergantung pada pasokan mineral, komponen, dan teknologi yang diproduksi atau diproses di China. Ketika akses terhadap komponen tersebut dibatasi, perusahaan yang terdampak tidak hanya menghadapi hambatan produksi, tetapi juga ketidakpastian rantai pasok. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat berubah menjadi kerentanan strategis ketika hubungan politik memburuk.

Kemudian menariknya, pembatasan juga berfungsi sebagai sinyal diplomatik. Tindakan tersebut tidak harus menghentikan seluruh perdagangan untuk menghasilkan efek politik entah cukup dengan menunjukkan kemampuan untuk mengontrol akses teknologi, sebuah negara sudah dapat memengaruhi kalkulasi kebijakan pihak lain. Dengan kata lain, kebijakan ekspor menjadi instrumen tekanan yang halus tetapi efektif karena dampaknya nyata namun tidak langsung memicu konfrontasi militer.

Persaingan Teknologi dan Dinamika Keamanan Asia Timur

Kebijakan China dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan keseimbangan kekuatan regional. Tetapi, Jepang dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan investasi pertahanan dan memperluas kerja sama keamanan dengan mitra Barat. Dari sudut pandang Beijing, perkembangan ini berpotensi memengaruhi konfigurasi keamanan Asia Timur. Pembatasan ekspor kemudian menjadi opsi strategis untuk menahan dampak perubahan tersebut tanpa meningkatkan ketegangan militer secara langsung.

Maka dari itu, instrumen ekonomi memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki kekuatan militer. Negara dapat memperketat, melonggarkan, atau mencabut pembatasan sesuai dinamika politik. Dalam kasus ini, penggunaan dua kategori yakni daftar kontrol dan pengawasan memberi ruang bagi China untuk menyesuaikan tingkat tekanan. Mekanisme seperti ini memungkinkan pemerintah mempertahankan leverage diplomatik sekaligus menghindari eskalasi tajam yang dapat merugikan kepentingan ekonomi sendiri.

Di samping itu, kebijakan ini memperlihatkan bahwa persaingan teknologi menjadi pusat rivalitas negara modern. Teknologi dual-use menjadi fokus karena menentukan keunggulan industri dan militer jangka panjang. Negara yang menguasai pasokan material kritis dan teknologi produksi memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam hubungan internasional. Karena itu, pembatasan ekspor bukan sekedar regulasi dagang, melainkan bagian dari kompetisi pengaruh global atas inovasi, rantai pasok, dan kontrol teknologi.

Dengan langkah China yang membatasi ekspor ke puluhan perusahaan Jepang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam politik internasional. Pembatasan terhadap material kritis dan teknologi sensitif memperlihatkan bagaimana perdagangan dapat digunakan untuk memengaruhi dinamika keamanan dan hubungan antarnegara. Kasus ini menegaskan bahwa di era geopolitik modern, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan rantai pasok, teknologi, dan akses ekonomi yang menjadi fondasi kekuatan negara di panggung global.

Keamanan atau Kontrol? Mengulik White Paper Beijing tentang Hong Kong

, , , , 0

Baru-baru ini rilis sebuah white paper mengenai keamanan nasional di Hong Kong yang memantik perdebatan lama. Diantaramya apakah stabilitas benar-benar menjadi tujuan utama, ataukah keamanan dijadikan instrumen konsolidasi kontrol politik oleh China. Dalam laporan Reuters, menegaskan bahwa beijing berkomitmen terhadap prinsip satu negara dua sistem dengan menekankan bahwa keamanan nasional adalah fondasi kemakmuran jangka panjang Hong Kong. Pesan ini tidak berdiri tanpa konteks, ia muncul di tengah tekanan geopolitik dan sorotan internasional, sehingga sulit dilepaskan dari kepentingan Beijing untuk membingkai kebijakan keamanan sebagai langkah defensif.

White paper itu terbit dalam konteks penegakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang semakin intensif, salah satunya kasus tokoh media Jimmy Lai yang divonis bersalah atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat menilai langkah-langkah dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas seperti gelombang protes besar pada 2019. Namun, kritik dari komunitas internasional menyebut bahwa perluasan definisi ancaman keamanan berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil.

Jika dilihat dari teori securitization dari Barry Buzan yang merupakan salah satu tokoh utama Copenhagen School dalam studi keamanan menjelaskan bagaimana suatu isu diubah menjadi persoalan keamanan melalui tindakan diskursif elite politik, sehingga memungkinkan langkah luar biasa di luar prosedur normal. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat apakah white paper tersebut lebih mencerminkan kebutuhan objektif menjaga stabilitas, atau justru proses politik yang mengamankan legitimasi kontrol negara.

Keamanan sebagai Fondasi Stabilitas

Dalam white paper yang dirilis, Beijing menegaskan bahwa keamanan nasional adalah prasyarat bagi stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan keberlanjutan prinsip satu negara dua sistem. Argumen ini menempatkan keamanan sebagai fondasi utama bagi tata kelola Hong Kong. Dalam perspektif negara, stabilitas politik dianggap penting untuk menjaga iklim investasi, sistem hukum, dan posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Tanpa keamanan, tidak mungkin ada pertumbuhan dan kesejahteraan.

Melalui kacamata securitization, langkah ini dapat dipahami sebagai proses konstruksi ancaman. Menurut Barry Buzan, suatu isu menjadi masalah keamanan apabila elite politik menyatakannya sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara dan stabilitas nasional. Pada unjuk rasa yang terjadi di tahun 2019 dan tuduhan campur tangan asing dikonstruksikan sebagai ancaman serius terhadap integritas negara. Sehingga adanya penerapan kebijakan luar biasa, termasuk undang-undang keamanan yang ketat, memperoleh legitimasi publik.

Dari sudut pandang pemerintah pusat, pendekatan ini bukan semata kontrol, melainkan pencegahan. Karena itu muncul argumen bahwa tanpa intervensi tegas, Hong Kong berisiko terjerumus dalam kekacauan politik berkepanjangan. Dalam kerangka ini, white paper berfungsi sebagai alat justifikasi normatif untuk membingkai tindakan keamanan sebagai upaya perlindungan, bukan pembatasan. Stabilitas diposisikan sebagai kepentingan kolektif yang lebih tinggi dibanding kebebasan individual tertentu.

Securitization dan Ruang Kebebasan Sipil

Namun, jika ditelisik lebih jauh, dalam teori securitization juga mengingatkan bahwa ketika suatu isu telah diamankan secara diskursif, ruang debat publik cenderung menyempit. Jika kritik atau oposisi diposisikan sebagai ancaman keamanan, maka perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai dinamika demokratis, melainkan potensi subversi. Di sinilah kritik terhadap white paper menemukan pijakan yang menganggap perluasan definisi keamanan justru menggeser batas antara perlindungan dan pembatasan.

Dalam konteks Hong Kong, penerapan hukum keamanan telah berdampak pada pembubaran organisasi masyarakat sipil, pembatasan media, dan penangkapan sejumlah aktivis. Proses ini menunjukkan bagaimana suatu tindakan menjadi normalisasi baru. Ketika status darurat dipertahankan secara berkelanjutan, maka keamanan tidak lagi bersifat temporer, tetapi menjadi struktur permanen dalam tata kelola politik.

Di lain hal, dengan menegaskan bahwa isu Hong Kong adalah urusan domestik dan bagian dari kedaulatan nasional, Beijing mengirim sinyal kepada komunitas internasional bahwa kritik eksternal dianggap sebagai bentuk intervensi. Dalam kerangka securitization, ini memperluas objek ancaman dari aktor domestik ke aktor asing, sehingga memperkuat justifikasi pengawasan dan regulasi lintas batas.

Kemudian, legitimasi internasional Hong Kong sebagai pusat keuangan global sangat bergantung pada persepsi independensi hukum dan kebebasan informasi. Ketegangan antara kebutuhan menjaga kedaulatan dan menjaga kepercayaan global menjadi dilema strategis. Dengan demikian, white paper tidak hanya berbicara kepada publik domestik, tetapi juga kepada investor dan pemerintah asing.

Keamanan nasional di Hong Kong dapat dipahami sebagai proses politik yang membingkai stabilitas sebagai isu eksistensial negara. Ia mencerminkan upaya negara menjaga kedaulatan dan mencegah instabilitas. Di sisi lain, proses tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil ketika ancaman didefinisikan secara luas. Pada akhirnya ini merupakan spektrum yang bergantung pada bagaimana wacana keamanan diproduksi, diterima, dan dijalankan dalam praktik politik sehari-hari.

Zelensky dan Trump Bahas Potensi Kehadiran Pasukan AS di Ukraina

Zelensky dan Trump Bahas Potensi Kehadiran Pasukan AS di Ukraina

, , , , , , , 0

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tengah berdiskusi dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kehadiran pasukan AS di Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan. Kehadiran pasukan ini disebut dilakukan dalam upaya memperkuat posisi Kyiv dalam negosiasi damai dengan Rusia.

Menurut Zelensky, dukungan kuat atas gagasan penempatan pasukan AS di Ukraina  bisa memberikan “peningkatan besar terhadap jaminan keamanan” bagi negaranya. Hal ini dibahas secara khusus dengan Presiden AS Donald Trump selama pertemuan mereka di Mar-a-Lago, Florida AS pada Minggu (28/12). Disisi lain, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi tentang pengiriman pasukan AS ke Ukraina, apakah itu dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dengan Rusia.

Pertemuan antara Zelensky dan Trump dipandang sebagai langkah untuk menghentikan perangyang telah memasuki tahun ke-empat sejak invasi Rusia pada 2022.  Menurut Zelensky, Ukraina dan kelompok “Coalition of the Willing” — negara-negara pendukung Kyiv — dijadwalkan akan bertemu awal Januari 2026 untuk diskusi lanjutan mengenai dukungan keamanan dan langkah implementasi rencana damai bersama Amerika Serikat dan sekutu Eropa.

Dukungan dari mitra Internasional pun muncul. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan optimisme bahwa perdamaian bisa tercapai dalam beberapa minggu mendatang,dengan catatan bahwa jaminan keamanan dari AS akan memainkan peran penting dalam upaya tersebut. Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (29/12), juga menyatakan dukungan terhadap hasil pembicaraan Trump dan Zelensky untuk menyelesaikan konflik secara damai, berharap tercapai kesepakatan yang adil dan tahan lama melalui dialog dan diplomasi

Meski dialog politik dan diplomatik sedang berlangsung, konflik di lapangan tetap intens. Rusia dilaporkan meningkatkan serangan udara, termasuk serangan drone terhadap infrastruktur Ukraina di wilayah pesisir Laut Hitam, menunjukkan ketegangan terus berlangsung di medan perang meski ada peluang pembicaraan damai. Menurut beberapa sumber, Trump mengklaim bahwa negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia kini “mungkin sangat dekat” mencapai kesepakatan, meskipun masih ada isu territorial yang belum terselesaikan.

Suriah Tandatangani Kerja Sama Pertahanan Dengan Turki

, , , , , 0

Pada 13 Agustus 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Suriah Mayor Jenderal (Mayjen) Murhaf Abu Qasra dan Menhan Turki Yaşar Güler menandatangani nota kesepahaman (MoU)kerja sama pertahanan komprehensif antara kedua negara. Dalam kerja sama tersebut Turki akan mendukung upaya reformasi sektor keamanan Suriah dan peningkatan kapabilitas tempurAngkatan Bersenjata Arab Suriah (SAA) dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup pertukaran perwira dan prajurit, pelatihan khusus dalam berbagai aspek perang modern, dan pemberian bantuan teknis kepada SAA. Dilansir dari kanal berita SANA, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya keseluruhan pemerintah Suriah untuk meningkatkan profesionalisme prajurit SAA dengan memberikan pelatihan dengan standar internasional.

Di saat yang bersamaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan dan MenluSuriah Asaad al-Shaibani menuduh Israel dan milisi Tentara Demokratis Suriah (SDF) sebagaiagen yang berusaha merusak upaya pemulihan nasional Suriah setelah 14 tahun perang saudara.Menlu Turki Hakan mengingatkan Israel bahwa keamanan Negeri Bintang Daud tidak bisa terjaga jika situasi keamanan negara tetangga tergerus akibat dari aksi mereka. Hakan juga menekankan bahwa aksi tersebut juga dapat menjadi pemicu terjadinya krisis baru di kawasanTimur Tengah. Sementara itu Menlu Suriah Al-Shaibani menyatakan bahwa aksi Israel terhadapSuriah mengancam keamanan masyarakat Negeri Al-Sham. Al-Shaibani juga menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Suriah runtuh dengan mendorong sektarianisme. Selain itu Al-Shaibani juga menekankan komitmen pemerintah transisi suriah (STG) untuk mencapai stabilitas dengan mengedepankan dialog dengan berbagai pihak.

Sejak memenangkan perang saudara, STG telah menghadapi berbagai tantangan besar yang mengancam upaya pemulihan Suriah seperti konflik sektarian di Provinsi Al-Suwayda, serangan udara dan invasi yang dilancarkan oleh Israel, dan baku tembak dengan SDF di utara. Untuk menghadapi tantangan tersebut pada 23 Juli 2025 STG meminta agar Turki membantu upaya pemerintah Suriah meningkatkan kapabilitas SAA. Turki merespon permintaan tersebut  dengan melakukan negosiasi kerja sama pertahanan dan mengirimkan kendaraan pengangkutpasukan (APC) Ejder 6×6.

Bundestag Sahkan Amendemen Konstitusi Untuk Memperkuat Pertahanan Negara

, , , , 0

Pada 19 Maret 2025 Parlemen Federal Jerman (Bundestag) melakukan pemungutan suarauntuk meningkatkan anggaran pertahanan serta pendanaan infrastruktur dan perubahan iklimdengan melakukan amandemen terhadap konstitusi federal terkait batasan hutang negara. Dalam amandemen tersebut anggaran untuk pertahanan dan keamanan akan dibebaskan dari batas hutang (debt brake) yang tertera dalam konstitusi federal. Selain itu hutang yang digunakanuntuk anggaran infrastruktur juga dibebaskan dari debt brake sementara negara-negara bagian Jerman diberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengambil dan mengendalikan hutang. Amandemen ini merupakan perkembangan besar bagi Jerman yang sebelumnya enggan untuk mengambil banyak hutang akan tetapi invasi Rusia terhadap Ukraina dan komitmen Donald Trump terhadap NATO yang diragukan memaksa Jerman untuk berubah. Amandemen tersebut berhasil disahkan oleh Bundestag dengan 513 suara. Selanjutnya amandemen tersebut akan diserahkan kepada Senat Federal Jerman (Bundesrat) dan dikodifikasi jika berhasil mendapatkan 2/3 suara.

Menanggapi perkembangan tersebut Presiden Komisi Uni Eropa (EU) Ursula von der Leyen menyatakan dalam konferensi pers bahwa perkembangan tersebut merupakan berita bagus yang mengirimkan pesan Jerman bersedia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga menyatakan hal ini merupakan perkembangan fantastis bagi seluruh warga Eropa. Selanjutnya sekretaris jenderal Traktat Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyampaikan dalam media sosial X/Twitter bahwa amandemen yang disahkan Jerman akan memperkuat pertahanan dan deterrence dari aliansi. Selain itu presiden dari Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW) Marcel Fratzscher menyatakan amandemen dan paket keuangan yang disahkan Bundestag merupakan langkah yang tepat akan tetapi hal tersebut belum cukup. Fratzcher menambahkan selain reformasi batas hutang Jerman juga harus mengalokasikan anggaran federal permanen untuk infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan negara.

Sebelumnya kanselir terpilih dan pemimpin partai Persatuan Kristen Demokrat (CDU/CSU) Friedrich Merz telah melakukan negosiasi dengan Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau Jerman untuk meningkatkan anggaran pertahanan pendanaan infrastruktur. Dalam negosiasi tersebut Partai Hijau hampir menggagalkan upaya ini karena tidak adanya komitmen terhadap Dana Khusus Perubahan Iklim (KTF). Untuk mendapatkan dukungan dari Partai Hijau, Merz memberikan konsesi dengan mengalokasikan EUR 100 miliar untuk KTFagar Jerman dapat mencapai net-zero goals mereka.

China Perluas Pengaruh dengan Program Pelatihan Polisi Internasional

, , , 0

China berencana melatih 3.000 polisi dari berbagai negara dalam waktu 12 bulan ke depan, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong pada Konferensi Forum Kerja Sama Keamanan Publik Global 2024 yang dibuka di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu. Konferensi tersebut mengangkat tema “Menang Bersama di bawah Situasi Berubah: Membangun Komunitas Senasib Sepenanggungan Keamanan Publik Global”.

Sebelumnya, pada tahun lalu, China diketahui telah melatih 2.700 polisi internasional. Wang menyebutkan, “Kami juga akan mengirim konsultan polisi ke negara-negara yang memerlukan bantuan, untuk melatih mereka dalam meningkatkan penegakan hukum dengan cepat dan efektif,” seperti dilaporkan oleh AFP.

Konferensi keamanan yang berlangsung di kota Lianyungang, Provinsi Jiangsu tersebut dihadiri oleh petugas penegak hukum dari 122 negara, kawasan, dan organisasi internasional, termasuk Malaysia, Myanmar, Pakistan, serta Interpol. Wang mengatakan dalam pidatonya kepada ratusan delegasi konferensi, bahwa penegakan hukum telah “dipolitisasi”, dan China “menolak segala bentuk hegemonisme serta intimidasi”.

Acara ini dianggap sebagai bagian dari Inisiatif Keamanan Global (GSI) yang diusulkan oleh pemimpin China Xi Jinping pada tahun 2022, dengan tujuan menangani masalah internasional melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Sementara itu, para analis menganggap GSI sebagai strategi China untuk memperluas pengaruh globalnya dan melemahkan sistem keamanan yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Benjamin Ho, asisten profesor di Program China, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam menyatakan bahwa hal tersebut hampir seperti menyampaikan: ‘Jika anda tidak puas dengan metode Barat, China menawarkan alternatifnya.’

Ho juga menambahkan bahwa China berusaha mempromosikan inisiatif ini secara besar-besaran sebagai bagian dari upaya mereka untuk bersaing dengan Barat. China ingin menonjolkan tingkat keamanan dan pengawasan canggih yang mereka miliki. “Pendekatan ini pasti menarik bagi negara-negara yang menghadapi tantangan keamanan domestik,” ujar Ho. “Bagi China, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pengaruh keamanannya di kancah global.”

Kedutaan Konsulat Iran di Suriah Diserang oleh Israel, Tujuh Orang Tewas

, , , , 0

Perwakilan Suriah melaporkan bahwa serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian kedutaan konsulat Iran di Suriah. Serangan ini setidaknya menewaskan lebih dari lima orang yang terdiri dari seorang penasihat militer senior Iran dan beberapa orang lainnya.

Serangan terhadap bangunan konsulat Iran menjadi eskalasi dari penargetan militer Israel terhadap pejabat militer Iran dan sekutunya di Suriah. Israel, yang jarang mengakui serangan semacam itu, mengatakan tidak memiliki komentar tentang laporan media Suriah dan hanya mengatakan bahwa mereka menargetkan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran seperti Hezbollah Lebanon. Kelompok ini dipercayai yang telah mengirim ribuan pejuang untuk mendukung pasukan Presiden Suriah Bashar Assad.

Stasiun televisi negara Arab berbahasa Arab, Al-Alam, dan stasiun televisi pan-Arab, Al-Mayadeen mengatakan bahwa serangan itu membunuh penasihat militer Iran, Jenderal Ali Reza Zahdi, yang memimpin Pasukan Quds elit di Lebanon dan Suriah hingga 2016.

Dubes Iran Hossein Akbari mengutuk Israel dan mengatakan sebanyak tujuh orang tewas, di mana dua polisi yang menjaga bangunan itu turut terluka. Akbari bersumpah akan membalas serangan itu “dengan kekuatan dan ketegasan yang sama.”

Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, mengatakan bahwa ia dengan tegas mengutuk apa yang ia sebut “serangan teroris keji” ini, dan menambahkan bahwa serangan itu telah menewaskan “sejumlah orang yang tak bersalah.” Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mekdad, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menggambarkan serangan tersebut sebagai “pelanggaran terhadap semua kewajiban dan konvensi internasional” dan “menyalahkan konsekuensi dari tindakan ini pada rezim Zionis”, kata kementerian luar negeri Iran. 

Sebelumnya, serangan udara Israel di sebuah lingkungan di Damaskus pada bulan Desember membunuh penasihat lama Garda Revolusi paramiliter Iran di Suriah, Seyed Razi Mousavi. Serangan serupa pada sebuah bangunan di Damaskus pada bulan Januari membunuh setidaknya lima penasihat Iran. Minggu lalu, serangan udara di provinsi Suriah timur strategis Deir el-Zour dekat perbatasan Irak membunuh seorang penasihat Iran.

Mencekam, Sekitar 170 Warga ‘Dieksekusi’ di Burkina Faso

, , , , , , 0

Jaksa Penuntut Regional Burkina Faso, Aly Benjamin Coulibaly, pada hari Minggu (3/3/2024) mengatakan bahwa dia menerima laporan tentang serangan di desa Komsilga, Nodin, dan Soroe di provinsi Yatenga pada tanggal 25 Februari dengan perkiraan korban “sekitar 170 orang dieksekusi.”

Tidak hanya itu, serangan tersebut juga menyebabkan beberapa orang lain terluka dan merusak barang-barang, kata jaksa kota utara Ouahigouya dalam sebuah pernyataan. Ouahigouya juga mengatakan kantornya telah memerintahkan penyelidikan dan meminta bantuan publik untuk informasi.

Para penyintas serangan menyampaikan bahwa puluhan korban merupakan perempuan dan anak-anak kecil. Sumber keamanan lokal mengatakan serangan-serangan tersebut berbeda dengan insiden mematikan sebelumnya di sebuah masjid dan gereja di utara Burkina Faso yang juga terjadi seminggu yang lalu.

Negara di Afrika Barat ini berjuang melawan pemberontakan jihadis yang dilancarkan oleh pemberontak yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan kelompok Negara Islam (IS) yang meluas dari Mali tetangga pada tahun 2015.  Menteri Keamanan Mahamadou Sana menggambarkan bahwa gelombang serangan yang terjadi merupakan tindakan yang terkoordinasi.

Kekerasan tersebut telah menewaskan hampir 20.000 orang dan mengungsi lebih dari dua juta orang di Burkina Faso, salah satu negara termiskin di dunia yang terletak di Sahel, sebuah wilayah yang dilanda ketidakstabilan. 

Kemarahan atas ketidakmampuan negara untuk mengakhiri ketidakamanan memainkan peran utama dalam dua kudeta militer pada tahun 2022. Pemimpin saat ini, Ibrahim Traore, telah menjadikan perang melawan kelompok pemberontak sebagai prioritasnya.

Load More