Menu

kerja sama

Putra Mahkota Jepang Fumihito berbicara pada upacara peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Vietnam di Hanoi pada 21 September 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

Membina Persahabatan: Vietnam dan Jepang Membentuk Aliansi Strategis yang Kuat

, , , , , , , , , , 0

Pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik mereka, Jepang dan Vietnam telah secara resmi membentuk kemitraan strategis yang komprehensif, berjanji untuk meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi secara signifikan. Pengumuman tersebut menyusul pertemuan antara Presiden Vietnam Vo Van Thuong dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada akhir November 2023. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin berjanji untuk “memperluas hubungan lebih lanjut ke bidang-bidang baru” dan “membawa kerja sama kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.”

Kishida dan Thuong sepakat untuk memperluas kerja sama keamanan mereka melalui perjanjian ini, sehingga hubungan tersebut diberi nama resmi penuh, “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Asia dan Dunia.” Hal ini termasuk berbagi teknologi, kerja sama di bidang keamanan maritim, dan menyediakan peralatan pertahanan Jepang. Selain itu, kedua pemimpin “menegaskan pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan ekonomi dan sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.” Dengan nilai perdagangan bilateral senilai $50 miliar pada tahun lalu, Jepang merupakan mitra komersial terbesar keempat bagi Vietnam dan sumber investasi asing terbesar ketiga bagi Vietnam.

Selama empat hari di Istana Kekaisaran, Thoung diperkirakan menghadiri pertemuan dan makan siang yang diberikan oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Selain itu, ia dijadwalkan memberikan pidato di Majelis Rendah parlemen Jepang. Thuong menyebut penguatan hubungan tersebut sebagai “peristiwa penting yang membuka babak baru dalam hubungan Vietnam-Jepang” dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional. Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Kishida mengatakan bahwa Vietnam adalah “mitra utama dalam mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penguatan hubungan Vietnam dengan Jepang merupakan hasil dari kekhawatiran yang sama antara kedua negara terhadap kekuatan Tiongkok. Hasilnya, hubungan pertahanan mereka menjadi lebih kuat. Misalnya, Jepang telah memberikan kapal patroli kepada Vietnam untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritimnya, dan pada tahun 2020, Jepang menandatangani perjanjian prinsip yang mengizinkan Jepang untuk mentransfer teknologi dan peralatan pertahanan ke Vietnam. Di sisi lain, Hanoi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungannya dengan Singapura, Australia, dan Indonesia ke tingkat yang sama. Secara keseluruhan, upaya-upaya perbaikan ini adalah contoh yang baik dari pendekatan yang diambil Vietnam terhadap kebijakan luar negerinya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Dalam memperkuat hubungan, mereka menekankan komitmen bersama terhadap perdamaian dan tidak menganjurkan segala upaya untuk mengubah status quo melalui kekerasan. Mereka menyoroti pentingnya UNCLOS, kebebasan navigasi, dan penerbangan. Menekankan perlunya Kode Etik (CoC) yang efektif dan sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, tanpa mengurangi hak-hak pemangku kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Jepang yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, membina hubungan yang lebih kuat dengan Vietnam untuk meningkatkan kolaborasi dalam perdagangan dan keamanan. Hal ini menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra utama Vietnam, menyelaraskan kebijakan perdamaian dan mengatasi tantangan-tantangan regional, termasuk kekhawatiran mengenai ketegasan Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang.

Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato saat pertemuan dengan personel militer Pangkalan Angkatan Udara Rusia di Kant di Kediaman Negara Ala-Archa pada 12 Oktober 2023, di Bishkek, Kyrgyzstan. (CIS) KTT Tahunan pada tahun 2023. (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

Perjalanan Internasional Perdana Setelah Surat Penangkapan dari ICC, Putin Berkunjung ke Kyrgyzstan

, , , , , , , , , , 0

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 kantor berita Rusia TASS, Interfax, dan RIA Novosti mengumumkan bahwa Putin tiba di Kyrgyzstan. Kunjungannya bertujuan untuk mengadakan diskusi dengan Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, dan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, bersama sekutunya dari Belarusia Alexander Lukashenko dan para pemimpin regional lainnya.

Kunjungan ini terjadi di tengah perpecahan dalam kelompok sekutu Rusia. Dua hari sebelum KTT, negara tuan rumah, Kyrgyzstan, mengumumkan bahwa pemimpin Armenia Nikol Pashinyan tidak akan menghadiri acara yang dihadiri Putin. Pashinyan mengkritik Moskow karena tidak melakukan intervensi ketika Azerbaijan melancarkan serangan yang berhasil untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri pada bulan sebelumnya. Keputusannya untuk melewatkan KTT tersebut terjadi setelah anggota parlemen Armenia mengambil langkah untuk bergabung dengan International Crime Court (ICC), yang membuat marah Moskow dan mungkin semakin membatasi pilihan perjalanan Putin. Putin berencana bertemu dengan presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, musuh bebuyutan Armenia.

Menurut media pemerintah Rusia, Putin juga berencana melakukan kunjungan mendatang ke Korea Utara dan Tiongkok. Moskow sangat menentang gagasan penangkapan Putin di luar negeri, menyamakannya dengan tindakan perang dan mengecam surat perintah tersebut sebagai tindakan yang “ilegal.” Dalam praktiknya, Rusia telah mengambil tindakan pencegahan dalam menanggapi keputusan ICC. Pada bulan Agustus, mereka mengirim Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, ke pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan, sebagai anggota ICC.

Sejak memulai serangan terhadap Ukraina pada Februari 2022, Vladimir Putin jarang berpergian keluar dari perbatasan Rusia. Tahun ini, perjalanan internasionalnya terbatas pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, dengan perjalanan luar negeri terakhirnya dilakukan pada bulan Desember lalu ke Belarus dan Kyrgyzstan. Bahkan Putin kerap absen dari berbagai pertemuan internasional. Statuta Roma, sebuah perjanjian yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi keputusan ICC, telah diratifikasi oleh 123 negara. Putin, bersama Komisaris Hak Anak, Maria Lvova-Belova, dicari atas tuduhan kejahatan perang, khususnya karena diduga mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia tanpa izin hukum. Moskow dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Selain itu, serangan Moskow terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran di antara mitra-mitranya di Asia Tengah. Pada tahun 2022, Putin mengunjungi kelima negara regional, termasuk Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan, dan menjadikan mereka sebagai sekutu inti Rusia. Sebelum kunjungan Putin, Kyrgyzstan mengumumkan ratifikasi perjanjian sistem pertahanan udara bersama dengan Rusia. Moskow juga memiliki perjanjian serupa dengan negara sekutu lainnya, seperti Kazakhstan, Belarus, dan Tajikistan. Namun, tak satu pun negara Asia Tengah mendukung Rusia dalam pemungutan suara penting PBB mengenai Ukraina tahun lalu. Bahkan pemerintah negara-negara Asia Tengah yang sebagian besar warganya bekerja di Rusia, telah memperingatkan rakyatnya agar tidak ikut berperang bersama pasukan Moskow di Ukraina.

Presiden Tunisia Kais Saied (kedua dari kanan), Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni (kanan), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (kedua dari kiri), danPerdana Menteri Belanda Mark Rutte (kiri) mengadakan konferensi pers bersama usai pertemuan mereka di Istana Kepresidenan di Tunis, Tunisia pada 16 Juli 2023 (Foto oleh Kepresidenan Tunisia / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Tunisia Menolak Bantuan Keuangan UE, Timbulkan Keraguan Kerja Sama

, , , , , , , , , , , 0

Arah kebijakan Kais Saied, Presiden Tunisia dinilai dapat merusak “kemitraan strategis” terkait langkah-langkah untuk memerangi penyelundupan manusia dan memperketat perbatasan, dan kesepakatan atas tindakan ketika terjadi peningkatan tajam jumlah kapal dari wilayah Afrika ke Eropa.

Komisi Eropa bulan lalu mengatakan akan mengucurkan bantuan sebesar 127 juta euro kepada Tunisia sebagai bagian dari kesepakatan untuk memerangi imigrasi ilegal dari Afrika ke Eropa. Namun, kepemimpinan Saied menolak hal tersebut, “Tunisia menolak apa yang diumumkan UE, bukan karena jumlahnya yang kecil…tetapi karena usulan tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Juli,” kata Saied.

Jumlah bantuan dana yang lebih kecil yang diumumkan oleh Eropa pada akhir September lalu telah membuat frustrasi pihak berwenang Tunisia yang sedang berjuang untuk meningkatkan keuangan publik dan meningkatkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit bahwa pemerintah dapat gagal membayar utang luar negerinya dalam beberapa bulan mendatang.

Perselisihan antara Tunisia dan Uni Eropa juga terjadi bersamaan dengan kedatangan migran dalam jumlah besar dari Tunisia dan Afrika Utara ke pulau Lampedusa di Italia. Tunisia pekan lalu menunda kunjungan delegasi Komisi Eropa untuk membahas rincian perjanjian migrasi. Bulan lalu mereka juga menolak masuknya lima anggota komite urusan luar negeri Parlemen Eropa untuk pertemuan mengenai situasi politik di Tunisia, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan campur tangan dalam urusannya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menentang perjanjian imigrasi tersebut dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak membahas masalah hak asasi manusia dan situasi politik setelah Saied merebut kekuasaan, menutup parlemen Tunisia dan mulai memerintah melalui dekrit yang menurut pihak oposisi merupakan sebuah kudeta.

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (kiri) mengunjungi lokasi pembangunan kompleks peluncuran roket Angara pada 13 September 2023 di Tsiolkovsky, Rusia (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

Pertemuan Kim dan Putin, Apa Pembahasan Inti Mereka?

, , , , , , , , , , , 0

Pada pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kremlin memuji pembicaraan mereka dan menyatakan bahwa hal tersebut “sangat substansial,” tetapi selain pembahasan umum, rincian sebenarnya dari pembicaraan mereka di balik pintu tertutup tetap terbungkus dalam misteri.

Di Kosmodrom Vostochny di Wilayah Amur Rusia, Putin dan Kim saling berjabat tangan. Kim mendapat kehormatan untuk naik dalam mobil limusin buatan Rusia milik Putin, pada satu kesempatan dia mengangkat gelas untuk rekan sejawatnya, berjanji bahwa akan “mendukung” Rusia akan menghukum “kekuatan jahat.” Retorika ini tampaknya mendukung perang Putin di Ukraina. Namun, tidak ada konferensi pers yang diadakan, dan tidak ada pernyataan resmi atau kesepakatan yang diumumkan secara publik, meskipun implikasi globalnya sangat signifikan.

Setelah setahun setengah pertempuran intensif di Ukraina, stok amunisi Rusia telah habis terkuras, dan ada peringatan dari pejabat AS bahwa Korea Utara dan Rusia tengah mempertimbangkan potensi kesepakatan untuk memasok ulang upaya perang Moskow di Ukraina, dan seperti yang diketahui, Korea Utara memiliki arsenal besar di Semenanjung Korea. Pada bulan Juli, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu berkunjung ke Pyongyang dengan dikatakan membawa “daftar belanja”.

Jika kesepakatan semacam itu memang sedang dinegosiasikan di Rusia, ini menandai masuknya Korea Utara ke dalam persaingan yang melibatkan anggota NATO dan AS yang telah secara bertahap memasok Ukraina dengan amunisi yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Di sisi lain, Putin tampaknya mengandalkan berkurangnya dukungan untuk Ukraina seiring dengan masuknya AS ke dalam musim pemilihan presiden.

Sebagai gantinya, Pyongyang mungkin memiliki sesuatu yang dapat diuntungkan. Rezim Kim terisolasi secara serius, dengan beberapa putaran sanksi yang ditargetkan terhadap Korea Utara karena program nuklir dan rudal balistiknya. Walaupun Rusia juga pernah mendukung sanksi terhadap Korea Utara, namun, Putin tampaknya menawarkan Kim kerjasama potensial, terutama ketika pemerintahannya sendiri dihadapkan pada sanksi atas invasi Ukraina. Ini mungkin dapat menjadi jalan untuk akses Korea Utara ke teknologi canggih milik Rusia.

Selama kunjungan ke kosmodrom, seorang reporter bertanya kepada Putin apakah Rusia akan membantu Korea Utara “meluncurkan satelit dan roket mereka sendiri” – terhadap pertanyaan ini, Putin menjawab, “Itulah sebabnya kami datang kemari.” Dia menambahkan, “Pemimpin Korea Utara sangat tertarik pada teknologi luar angkasa, roket, dan mereka sedang mencoba mengembangkan ruang angkasa. Kami akan menunjukkan objek-objek baru kami,” dilansir dari CNN.

pertukaran teknologi yang potensial antara Korea Utara dan Rusia, tetapi apa rencana khusus yang akan dilakukan kedua negara terisolir tersebut menjadi hal yang besar yang belum diketahui. AS percaya bahwa Korea Utara telah berperan dalam perang Ukraina dengan memasok senjata kepada kelompok tentara bayaran Rusia bernama Wagner. Walaupun mendiang Yevgeny Prigozhin, pendiri Wagner, menolak tuduhan tersebut sebagai “tidak lebih dari gosip dan spekulasi” sebelum kematiannya dalam kecelakaan pesawat bulan lalu.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un disambut oleh Menteri Sumber Daya Alam dan Ekologi Rusia, Alexander Kozlov setelah tiba di Vladivostok dengan kereta lapis baja pada 12 September 2023. (Foto oleh Primorsky Krai APS/Anadolu Agency melalui Getty Images)

Kunjungan Penting: Kim Jong Un sampai di Rusia

, , , , , , , , , 0

Kereta pribadi milik Kim Jong Un telah memasuki Rusia untuk pertemuan mendatang yang sangat diawasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Perkembangan ini datang di tengah peringatan dari Amerika Serikat bahwa kedua pemimpin tersebut mungkin mencapai kesepakatan dalam perjanjian senjata.

Kereta tersebut terlihat bergerak ke utara melalui Primorsky Krai di wilayah Timur Rusia, seperti yang dilaporkan oleh agensi berita negara Rusia RIA. Kementerian Pertahanan Korea Selatan percaya bahwa Kim Jong Un memasuki Rusia awal pagi hari Selasa, 12 September 2023 waktu setempat. Sebuah video yang dibagikan oleh Russia Today pada 11 September dan diverifikasi oleh CNN menunjukkan kereta Kim berada di dekat perbatasan Rusia-Korea Utara di sepanjang Sungai Tumen.

Para analis melihat pertemuan antara Kim dan Putin ini sebagai perkembangan yang signifikan, menghadirkan dua pemimpin yang semakin terisolasi di panggung global. Di satu sisi, Rusia sangat membutuhkan pasokan baru amunisi dan persenjataan setelah lebih dari 18 bulan konflik di Ukraina telah sangat menguras sumber daya militernya. Sementara itu, Korea Utara, yang telah menghadapi sanksi internasional selama bertahun-tahun karena program senjata nuklirnya, menghadapi kekurangan uang tunai, makanan, dan teknologi rudal.

Pertemuan ini berpotensi memberikan akses kepada Pyongyang untuk senjata yang dilarang oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama untuk program rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Pemerintah AS mengumumkan pekan lalu bahwa negosiasi mengenai perjanjian senjata antara Rusia dan Korea Utara sedang berlangsung aktif, dan pembicaraan tambahan dapat terjadi karena Rusia mencari sumber-sumber baru untuk senjata yang akan digunakan dalam konfliknya di Ukraina.

Menurut agensi berita Korea Utara KCNA, Kim Jong Un meninggalkan ibu kota, Pyongyang, pada sore hari Minggu, 10 September 2023 didampingi oleh pejabat partai tinggi, anggota pemerintah, dan personel angkatan bersenjata. Kedua negara tidak mengungkapkan waktu atau lokasi persis pertemuan tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara akan menjadi fokus utama pertemuan tersebut, yang akan melibatkan pembicaraan antara kedua delegasi. Pembicaraan diperkirakan akan mencakup “area yang sensitif,” dan makan malam resmi telah direncanakan sebagai penghormatan kedatangan Kim.

Kedatangan Kim di Rusia menandai perjalanan ke luar negeri yang langka bagi pemimpin salah satu negara yang paling terisolasi di dunia, dan ini merupakan kunjungan luar negeri pertamanya sejak pandemi COVID-19 menyebabkan penutupan perbatasan Korea Utara. Seperti pada tahun 2019, Kim melakukan perjalanan ke Rusia menggunakan kereta hijau khasnya, yang telah menjadi simbol isolasi dan kerahasiaan Korea Utara, mengikuti jejak kakeknya, Kim Il Sung, dan ayahnya, Kim Jong Il.

Peringatan dari Washington mengenai potensi hasil pertemuan Kim-Putin datang setelah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Pyongyang pada bulan Juli untuk membujuk Korea Utara agar menjual amunisi artileri kepada Moskow. Penasehat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, memperingatkan bahwa Korea Utara akan “membayar konsekuensinya” jika ia masuk ke dalam perjanjian senjata dengan Rusia, meskipun ia tidak memberikan rincian mengenai konsekuensinya.

Korea Utara sudah berada di bawah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS karena program senjatanya, tetapi Kim terus memajukan program rudal balistiknya dalam beberapa tahun terakhir, menguji puluhan rudal, termasuk yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Jika Kim berhasil mendapatkan teknologi dari Rusia, yang telah menjadi pemimpin lama dalam teknologi rudal nuklir, itu akan secara signifikan memperkuat program senjatanya dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Barat.

Sesampainya di Rusia, pemimpin Korea Utara tersebut memulai kunjungannya ke Rusia dengan bertemu dengan para pejabat senior pada hari Selasa waktu setempat. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan bertemu paling cepat Rabu, 13 September 2023 pagi waktu setempat, menurut pembawa acara salah satu program paling populer di televisi pemerintah Rusia.

Pertemuan antara dua pemimpin China dan Rusia dari kiri ke kanan, Liu Shaoqi, Mao Tse-tung, Nikita Khrushchev dan Mikhail Suslov di Beijing, China pada 3 Oktober 1959. (Foto oleh KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images)

14 Juli – Hubungan Sino-Soviet Memburuk: Perbedaan Identitas Mempengaruhi Cara Pandang

, , , , , , , 0

Hubungan antara Uni Soviet dan China mencapai titik puncaknya saat kedua pemerintah terlibat dalam “pertengkaran” ideologis terkait masa depan komunisme. Hal ini bermula pada pertengahan 1963, ketika para pejabat dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok bertemu di Moskow untuk mencoba memperbaiki keretakan ideologis komunis mereka.

Pemerintah China secara terbuka mengkritik apa yang disebutnya sebagai “tren kontrarevolusioner” yang berkembang di Uni Soviet.[1] Secara khusus, China tidak senang dengan kebijakan kerja sama Uni Soviet dengan Barat. Menurut pernyataan publik yang dibuat oleh pemerintah China pada tanggal 14 Juni 1963, diperlukan kebijakan yang jauh lebih “militan dan agresif” untuk menyebarkan revolusi komunis ke seluruh dunia.

Sementara orang China secara nominal mendukung tesis hidup berdampingan secara damai, pada saat yang sama mereka bersikeras bahwa perang tidak dapat dihindari. Mereka tidak dapat memiliki keduanya. Entah kita berperang atau damai; tidak ada cara ketiga. “Uni Soviet tidak dapat membiarkan kaum kapitalis menghancurkan umat manusia.”[2] Dalam kata lain, tidak akan ada “koeksistensi damai” dengan kekuatan kapitalisme, dan pernyataan itu menegur Rusia karena mencoba mencapai pemahaman diplomatik dengan Barat, dan khususnya Amerika Serikat.

Tepat satu bulan kemudian, ketika pertemuan di Moskow terus memburuk dalam suasana saling curiga dan tuduh, pemerintah Soviet mengeluarkan sanggahan keras terhadap pernyataan China sebelumnya terkait bagaimana seharusnya ideologi mereka bekerja. Rusia setuju bahwa komunisme dunia masih menjadi tujuan akhir, tetapi diperlukan kebijakan baru.

“Koeksistensi damai” antara negara komunis dan kapitalis sangat penting dan pernyataan Soviet selanjutnya menyatakan bahwa, “Kami dengan tulus menginginkan perlucutan senjata.”[3] Pernyataan Soviet juga membahas kritik China terhadap krisis rudal Oktober 1962, di mana Rusia membantu pendirian pangkalan rudal nuklir di Kuba.

Kemudian, pada 14 Juli 1963, Wakil Menteri Luar Negeri A.S. W. Averell Harriman tiba di Moskow untuk merundingkan perjanjian larangan uji coba nuklir dan untuk membuat hotline Moskow-Washington yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada sebulan sebelumnya.[4] Hal ini menjadi indikasi publik pertama yang jelas bahwa Rusia dan China sangat terpecah berbeda pandang atas masa depan komunisme.

Para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan itu dengan kegembiraan karena mereka percaya bahwa perpecahan Sino-Soviet akan menguntungkan Amerika dalam hal membuat Rusia lebih setuju dengan negosiasi diplomatik mengenai berbagai masalah. Namun demikian, Amerika Serikat terus berusaha untuk menggunakan taktik “divide and conquer” ini hingga tahun 1970-an, ketika Amerika Serikat memulai pemulihan hubungan dengan China komunis untuk mendapatkan pengaruh dalam hubungannya dengan Uni Soviet.

Dari contoh ini, kita dapat melihat bagaimana argumen bahwa kerja sama cenderung terjadi bagi negara-negara dengan “identitas” (atau dalam konteks ini adalah ideologi) yang sama. Menurut Jost, Ideologi politik sebelumnya dikaitkan dengan variasi nilai yang dapat mempengaruhi kerja sama.[5] Argumen tersebut dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah.

Pada kasus ini perbedaan cara penyampaian dan penyebaran menjadi inti masalah antara Uni Soviet dan China telah membuat hubungan keduanya benar-benar merenggang. Bahkan AS di sisi lain berusaha mendekatkan diri pada Uni Soviet, memperlihatkan perbedaan dari ideologi Uni Soviet dan AS yang sangat bertolak belakang itu ternyata berhasil membangun sebuah hubungan “kerja sama”. Motif dari hubungan AS-Soviet sendiri dapat dikatakan adalah karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Perbedaan cara penyampaian Soviet dan China sendiri juga kembali dapat dikaitkan dengan identitas yang mereka bawa. Mao Zedong pendiri Partai Komunis China tidak setuju dengan konsep revolusi pekerja karena mayoritas penduduk China adalah petani miskin dengan status sosial rendah, sehingga Mao memfokuskan kembali tujuan komunisme China ke konsep revolusi petani.[6]

Di sisi lain, Setelah Joseph Stalin meninggal pada tahun 1953, Nikita Khrushchev berkuasa di Uni Soviet. Khrushchev mulai segera mengubah kebijakan pemerintah, mencoba untuk membimbing negara menjauh dari penindasan ekstrim yang pernah ada di bawah Stalin. Pada tahun 1956, Khrushchev berpidato mencela mantan diktator itu dan memulai kampanye untuk menghilangkan jejak warisan Stalin dari negara tersebut, membuat Soviet bergerak ke arah koeksitensi dengan kapitalisme.[7]

[1] “Rupture between USSR and China grows worse”, History, 14 Juli, https://www.history.com/this-day-in-history/rupture-between-ussr-and-china-grows-worse

[2] Edward Crankshaw, “The Split Between Russia and China”, The Atlantic, Mei 1963, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1963/05/the-split-between-russia-and-china/658373/

[3] Op. Cit., History

[4] “July 1963”, Academic Accelerator, https://academic-accelerator.com/encyclopedia/july-1963

[5] J.T. Jost, “Ideological asymmetries and the essence of political psychology”, Polit. Psychol. 38, 2017, hlm 167-208, doi:10.1111/pops.12407

[6] “The Differences in Communism in Russia & China Handout”, Kennedale, https://www.kennedaleisd.net/cms/lib/TX21000356/Centricity/Domain/2120/China%20The%20Differences%20in%20Communism%20in%20Russia%20and%20China%20Handout%20.pdf

[7] G.F. Hudson, “Why Did Khrushchev Do It?De-Stalinization and the Manner of Stalin’s Death”, Commentary, Mei 1957, https://www.commentary.org/articles/g-hudson/why-did-khrushchev-do-itde-stalinization-and-the-manner-of-stalins-death/

Japanese Foreign Minister Fumio Kishida, center, Chinese Foreign Minister Wang Yi, left, and South Korean Foreign Minister Yun Byung-se, right, pose for photographers prior to the official banquet of the trilateral foreign ministers meeting in Tokyo, Aug.

China Ajak Jepang, dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama, Tegaskan Penolakan terhadap Dominasi dan Intimidasi

, , , , , , , 0

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kerja Sama Trilateral, sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Beijing, Seoul, dan Tokyo, diplomat China, Wang Yi, menyatakan perlunya memberikan sinyal jelas tentang pemulihan kerja sama dan menolak “intimidasi dan dominasi” yang terkesan ditujukan kepada Amerika Serikat.

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat ketika Amerika Serikat berusaha memperkuat hubungan dengan sekutu-sekutunya, Jepang dan Korea Selatan, untuk menahan pengaruh regional China yang semakin kuat.

Wang menekankan pentingnya untuk “membangun rasa otonomi strategis, menjaga kesatuan dan stabilitas regional, menolak kembali mentalitas Perang Dingin, dan bebas dari intimidasi dan dominasi,” kata Kementerian Luar Negeri China.

Meskipun Wang tidak secara langsung menyebut Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa “beberapa negara besar di luar wilayah ini” telah mencoba menggantikan kesatuan dengan perpecahan sambil mencari keuntungan geografis, demikian pernyataan kementerian tersebut.

Wang menambahkan, “Jika tren ini dibiarkan berkembang, tidak hanya akan serius mengganggu kemajuan kerja sama trilateral, tetapi juga meningkatkan ketegangan dan konfrontasi di wilayah ini.” Selain itu, Wang menekankan perlunya menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan konsultasi, serta menentang kata-kata atau tindakan yang dapat menyebabkan wilayah ini terperosok ke dalam perang.

 

 

 

Mengajukan perundingan zona perdagangan bebas

Dalam acara tersebut yang diselenggarakan di kota pesisir timur Qingdao, Wang juga mengajukan agar perundingan tentang zona perdagangan bebas dipercepat dan upaya untuk membebaskan dan melancarkan perdagangan antara negara-negara tetangga.

Berdasarkan data terbaru, Data Bea Cukai China menunjukkan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang masing-masing menjadi mitra dagang keempat dan kelima terbesar China. Pada tahun 2022, perdagangan barang antara China dan Korea Selatan mencapai sekitar $362,3 miliar, dengan ekspor China ke Korea Selatan mencapai $162,6 miliar dan impor China dari Korea Selatan sebesar $199,7 miliar.

Komoditas yang diperdagangkan antara China dan Korea Selatan telah berubah dari produk industri ringan dan kimia berat seperti pelat baja dan serat menjadi bahan bernilai tinggi seperti semikonduktor.

Perdagangan barang antara China dan Jepang pada tahun lalu mencapai $357,4 miliar, dengan ekspor China ke Jepang sebesar $172,9 miliar dan impor China dari Jepang sebesar $184,5 miliar, menurut data Bea Cukai China.

Namun, di sisi yang lain, Wang juga menegaskan penentangan Beijing terhadap rencana Jepang untuk membuang air yang telah diolah dari pembangkit listrik nuklir Fukushima milik Tokyo Electric Power Co ke laut, dengan alasan hal tersebut akan mempengaruhi ekosistem laut dan keselamatan masyarakat. Isu ini menunjukkan bahwa China tetap menunjukkan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanannya dalam isu kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

Presiden China Xi Jinping (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Foto oleh Roman Pilpey-Pool/Getty Images)

Indonesia Perpanjang Kerja Sama Jalur Sutra Modern: Sentimen dan Interdependensi

, , , , , , , , , 0

Presiden Joko Widodo berencana mengunjungi China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada akhir Juli mendatang. Rencana perjalanan ini dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Menlu RI Retno Marsudi di Bali, pada akhir pekan lalu.

“Di hadapan seluruh delegasi RI dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), saya bersama Menlu Retno Marsudi menyampaikan agar sinergi Global Maritime Fulcrum (GMF) yang merupakan kebijakan Indonesia dan Tiongkok, bisa segera diperpanjang kesepakatan MoU GMF-BRI tersebut, sehingga dapat diteken oleh Presiden Jokowi saat kunjungan beliau ke Tiongkok yang rencananya dilaksanakan pada akhir Juli 2022,” ucap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Menlu China, Wang Yi sendiri telah berada di Bali sejak pertengahan pekan lalu untuk menghadiri pertemuan tingkat menlu negara G20 pada awal Juli yang dilanjutkan dengan Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja sama antara Indonesia dan China. Agenda Wang Yi juga meliputi kunjungan kehormatan dan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 11 Juli 2022. Dilansir dari CNN Indonesia, Retno mengatakan dalam pertemuan dengan Jokowi, Wang Yi membahas empat poin utama yakni isu politik, ekonomi, budaya, dan maritim.[1]

“RRT juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20. RRT paham situasi dunia sedang banyak tantangan oleh karena itu Indonesia dinilai berhasil mdengan kepemimpinan yang baik dan bijak sehingga pertemuan G20 dapat berjalan dengan baik,” ucap Retno usai mendampingi pertemuan Joko Widodo dan Wang Yi.[2]

GMF-Belt Road Initiatves merupakan program yang dibuat oleh Xi Jinping pada tahun 2013 dengan cita-cita untuk “menyatukan” China dengan berbagai negara di berbagai belahan dunia. Untuk menciptakannya, China membantu negara-negara yang dilewati jalur sutra untuk membangun infrastruktur di darat, laut, dan udara dengan dana yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi antar negara-negara terlibat, dan Indonesia merupakan salah satunya.

Dalam mewujudkan cita-cita China, Beijing juga berharap bahwa program ini dapat membantu negara-negara lain dengan menekankan semangat multilateralisme, mengupayakan kerja sama melalui konsultasi dan membuat semua peserta tetap termotivasi untuk bekerja sama.[3] China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar per tahun yang dapat digunakan negara-negara anggota untuk membangun infrastruktur mereka.

Antara sentimen negatif dan interdependensi

Walaupun secara teori kerja sama ini sama-sama menguntungkan, tidak dapat dipungkiri sentimen yang muncul dari masyarakat—tidak hanya Indonesia—terhadap proyek Belt Road Initiatives milik Xi Jinping. Sentimen negatif terhadap masuknya program infrastuktur yang cukup intens China di Indonesia sendiri merupakan permasalahan yang belum juga usai.

Stereotip bahwa etnis China merupakan “orang luar” sebagai produk ideologi dari proses sosial historis di Indonesia masih mengakar di kalangan masyarakat hingga ke elit politik yang dapat menggiring opini masyarakat lebih jauh lagi.[4] Di tambah dengan program BRI yang tidak hanya memberikan pinjaman biaya, tetapi bantuan tenaga kerja dengan apa yang dikatakan Xi Jinping dilakukan untuk “transfer ilmu” menambah ketakutan masyarakat Indonesia.

Ketakutan akan Indonesia yang diambil alih oleh China, lalu menyempitnya lahan pekerjaan membuat masyarakat gusar, namun mengapa Indonesia tetap melanjutkan kerja sama dengan China? Secara singkat, terjadi interdependensi antara Indonesia dan China. China membutuhkan Indonesia untuk melangsungkan megaproyeknya, dan Indonesia membutuhkan dana China untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa proyek yang telah berjalan antara lain adalah di antaranya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan Pembangunan kawasan industri Tanah Kuning.[5]

Seperti asumsi liberalisme bahwa, pertukaran ekonomi adalah pengganti sarana memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk mempromosikan keamanan politik dan pertumbuhan ekonomi.[6] Pertukaran ekonomi ini, menciptakan kerja sama yang menghasilkan interdependensi yang mengacu pada situasi yang dicirikan oleh efek timbal balik antar negara atau di antara aktor di negara yang berbeda.[7]

Pada awal Juli, China meresmikan kucuran dana sebesar Rp 44,5 triliun untuk Indonesia yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan ekonomi.[8] Hal ini memperlihatkan bahwa China berharap banyak dari investasi besar yang dapat menjadi keuntungan, dan Indonesia menerima dana yang sangat besar karena tidak dapat dipungkiri, memang butuh dana yang besar dalam pembangunan infrastuktur. Interdependensi ini membuat insentif Indonesia untuk memperpanjang kerja sama—daripada menghentikan kerja sama akibat sentimen negatif yang dirasakan masyarakat—lebih besar dibandingkan untuk keluar. Hal ini terjadi ketika arus perdagangan dan tingkat interdependensi meningkat.

[1] “Jokowi Bakal Temu Xi Jinping, Perpanjang Kerja Sama Jalur Sutra Modern”, CNN Indonesia, 11 Juli 2022, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220711131354-106-819959/jokowi-bakal-temu-xi-jinping-perpanjang-kerja-sama-jalur-sutra-modern

[2] Ibid.

[3] “Working Together to Deliver a Brighter Future For Belt and Road Cooperation”, The sScond Belt and Road Forum for International Cooperation, 26 April 2019, http://www.beltandroadforum.org/english/n100/2019/0426/c22-1266.html

[4] Mirah Pratiwi, “Perkembangan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia”, Kaganga Komunika,  Vol. 3, No. 1, Mei 2021, https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/view/1062/677

[5] Rehia Sebayang, “Apa Itu OBOR, Jalur Sutra Modern China yang Jadi Polemik RI?”, CNBC, 13 Mei 2020,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20190513181838-4-72178/apa-itu-obor-jalur-sutra-modern-china-yang-jadi-polemik-ri

[6] Edward D. Mansfield dan Brian M. Pollins, “Interdependence and Conflict: An Introduction”, Michigan Publishing, University of Michigan Press, https://www.press.umich.edu/pdf/0472098276-intro.pdf

[7] Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, “Pwer and Interdependence: World Politics in Transition”, Boston, Little Brown, 1977

[8] Masya Famely Ruhulessin, “Resmi! China Investasi Rp 44,8 Triliun ke Dana Kekayaan Indonesia”, Kompas, 6 Juli 2022, https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/06/073000921/resmi-china-investasi-rp-448-triliun-ke-dana-kekayaan-indonesia

Xi Jinping, presiden China (Fotografer: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images)

KTT BRICS: Panggung China Untuk Kerja Sama Dengan Prinsip Non-Barat

, , , , , , , , , , , 0

China menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-14 pada 23 Juni 2022. KTT ini diikuti oleh seluruh anggota BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan secara daring untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama sebagai bagian dari KTT yang bertema “era baru” untuk pembangunan global.

BRICS pertama kali digagas pada tahun 2001 oleh Goldman Sachs sebagai bagian dari latihan pemodelan ekonomi untuk meramalkan tren ekonomi global selama setengah abad berikutnya. Agenda pertemuan BRICS telah meluas selama bertahun-tahun yang mencakup isu-isu global topikal seperti perkembangan politik yang relevan seperti situasi di kawasan, lembaga pemerintahan global, terorisme internasional, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, situasi ekonomi dan keuangan internasional, dan lainnya.[1]

Agenda tahun ini mencakup berbagai topik, tetapi penekanan khusus akan diberikan pada pembaruan multilateralisme untuk pemulihan ekonomi global, memperdalam koordinasi aksi iklim, dan memperkuat koordinasi pandemi dan kesehatan masyarakat.

“BRICS adalah semacam serangan balasan diplomatik oleh China terhadap kebangkitan NATO dan peningkatan mekanisme Indo-Pasifik yang dirancang untuk menjaga kekuatannya tetap terkendali,” Huang Yanzhong, rekan senior untuk kesehatan global di Dewan Hubungan Luar Negeri , kepada Al Jazeera.[2]

“Ini sangat relevan di forum yang berfokus pada Global South,” kata Phar Kim Beng, mantan Direktur Komunitas Politik-Keamanan di sekretariat ASEAN kepada Al Jazeera.[3] Ungkapan Global South merujuk secara luas ke negara-negara di wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania Selain mengkritik AS, China juga diharapkan menyoroti perannya sendiri dalam ekonomi global.

“Ekonomi China bergantung pada perdagangan internasional untuk kemakmurannya. Apa yang kami lihat adalah negara-negara secara sadar mendiversifikasi rantai pasokan mereka dari China dan membentuk perjanjian penetapan standar baru seperti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, atau secara proaktif membuat koalisi yang berdagang satu sama lain,” kata Stephen Nagy, spesialis Indo-Pasifik dan rekan senior di MacDonald-Laurier Institute di Kanada.[4]

Di samping tujuan China untuk memajukan aspek ekonomi anggota BRICS dan negara-negara dunia ketiga. Putin yang ikut hadir pada pertemuan itu secara virtual mengatakan, Moskow sedang dalam proses mengalihkan perdagangan dan ekspornya ke negara-negara BRICS sebagai akibat dari sanksi Barat.[5] Membuat setidaknya Rusia memiliki alternatif pasar lain setelah kehilangan pasar minyak dan energi di Eropa dan AS. Moskow menginginkan agar China dan India menjadikan Rusia sebagai pasar minyak utamanya walaupun tampaknya akan sedikit mengalami kendala akibat sanksi negara-negara Barat kepada Rusia untuk menghentikan asuransi pelayaran bagi kapal-kapal Rusia.

Usaha melawan hegemoni Amerika Serikat?

Dengan latar belakang geopolitik seperti invasi Rusia di Ukraina dan juga tidak dilibatkannya China dalam berbagai kerja sama ekonomi AS, KTT ini dapat menjadi wadah yang tepat bagi China untuk visinya tentang bagaimana hubungan internasional harus dilakukan, menurut para analis.

KTT ini diharapkan dapat menyumbang sekitar seperempat dari ekonomi global – untuk meningkatkan “kerja sama multilateral dengan gaya, bentuk, dan prinsip non-Barat,” Pada bulan Mei lalu, Xi meminta anggota-anggota kelompok itu untuk “menolak mentalitas Perang Dingin dan konfrontasi blok, dan bekerja sama untuk membangun komunitas keamanan global untuk semua”.

Negara-negara BRICS sendiri juga memilih untuk berada di posisi tengah terkait tindakan Rusia di Ukraina. Tak satu pun dari para pemimpin Brasil, China, India, atau Afrika Selatan secara terbuka mengutuk Vladimir Putin atas invasi negaranya ke Ukraina.

Tindakan China dapat dilihat sebagai cara untuk menentang hegemoni AS. Konsep ini secara konvensional telah digunakan untuk menandakan kondisi ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional. Hegemoni dapat digunakan sebagai kapasitas sebuah negara untuk melakukan pemaksaan dan/atau tingkat pengaruh atau kontrol yang besar atas struktur sistem internasional dan perilaku internasional unit-unitnya.[6]

Menurut Morgenthau, faktor-faktor keunggulan negara hegemon antara lain seperti geografi, kapasitas ekonomi, kapasitas dan kesiapan militer, dan lainnya.[7] Di sini, China sebagai negara emerging power yang dapat dikatakan kuat dari segi ekonomi dengan berbagai kerangka kerja sama dan proyek di bidang ekonomi yang melibatkan negara-negara global south berusaha mengalihkan pengaruh hegemoni AS baik secara tersurat dan juga tersirat.

Lebih jauh lagi, jika dilihat dari berbagai aktifitas China di ranah internasional, China juga dapat menjadi kekuatan hegemoni baru yang potensial. Ditambah dengan situasi politik yang tengah terpecah akibat tindakan Rusia, China dan negara anggota BRICS lainnya dapat membuat sebuah kekuatan yang lebih kuat untuk mengalahkan pengaruh AS terutama di negara-negara global south.

[1] “About BRICS”, Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of South Africa, https://www.mfa.gov.cn/ce/cezanew/eng/zt/BRICS5/archive/t1012813.htm

[2] Liam Gibson, “At BRICS summit, China sets stage to tout its governance model”, Al Jazeera, 22 Juni 2022,

https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/22/at-brics-summit-china-seeking-stage-for

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Deutsche Welle (DW), “Putin Ingin Kelompok BRICS Jadi Pasar Utama Ekspor Rusia”, Detik, 24 Juni 2022, https://news.detik.com/dw/d-6144325/putin-ingin-kelompok-brics-jadi-pasar-utama-ekspor-rusia Deutsche Welle

[6] Andreas Antoniades, “Hegemony and international relations”, International Politics, 55 (5), 2018, http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/70470/3/Hegemony%20and%20International%20Relations_SRO.pdf

[7] Ibid.

Seorang pria terlihat menonton laporan berita Presiden Joe Biden di layar lebar. (Foto oleh Isaac Wong/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

AS Dan Taiwan Mengungkap Inisiatif Perdagangan Baru, Alat Hegemoni Baru AS?

, , , , , , , , , , , , 0

Pada awal Juni, AS dan Taiwan mengumumkan rencana baru mereka untuk membuka kerja sama perdagangan setelah Taiwan tidak dilibatkan dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Inisiatif ini dinilai sebagai “terobosan bersejarah” bagi Taiwan karena membuka ruang untuk lebih banyak kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan AS.

Peluncuran inisiatif ini akan berjalan paralel dengan upaya berkelanjutan Taiwan dalam bergabung dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran, menurut John Deng, menteri tanpa portofolio yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Urusan Ekonomi Republik China. Untuk mendukung program ini, Deng sendiri akan melakukan perjalanan ke Washington, DC, pada akhir Juni untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertama di bawah inisiatif tersebut.[1]

Di sisi lain, Pemerintahan Biden mengatakan bahwa para pejabat AS sedang bernegosiasi dengan Taiwan untuk mengembangkan inisiatif perdagangan baru. Dalam panggilan telepon dengan wartawan, seorang pejabat pemerintah AS mengatakan melalui inisiatif tersebut, “kami bermaksud untuk mencari cara untuk memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral kami dan memberikan hasil nyata bagi rakyat kami.”, dilansir dari CNN.[2] Area utama dari negosiasi Taiwan-AS ini mencakup banyak aspek termasuk fasilitasi perdagangan, praktik peraturan, pertanian, anti korupsi, mendukung usaha kecil dan menengah, hasil perdagangan digital, hak-hak buruh, lingkungan, perusahaan milik negara dan praktik dan kebijakan non-pasar.

Pembicaraan itu terjadi setelah Biden mengungkapkan rencana ekonomi Asia yang telah lama ditunggu-tunggu dalam pidatonya di Tokyo mengenai Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran yang mencakup 13 negara mitra tanpa Taiwan di dalamnya. Namun, melihat kondisi kawasan dimana China berusaha memainkan peran besarnya, para pejabat AS  tampaknya terbuka untuk akhirnya memasukkan Taiwan ke dalam kerangka ekonomi itu. “Kami berkomitmen untuk menemukan cara memperdalam investasi perdagangan dengan Taiwan, itulah sebabnya kami mengembangkan inisiatif ini,” kata seorang pejabat senior AS.[3]

Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF) adalah sebuah kerangka kerja sama yang secara luas bertumpu pada empat pilar: perdagangan, ketahanan rantai pasokan, energi bersih dan dekarbonisasi, serta pajak dan langkah-langkah antikorupsi. Sebuah pernyataan bersama menunjukkan bahwa kerangka kerja tersebut bermaksud untuk “memajukan ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan daya saing” bagi negara-negara anggota. Perdana Menteri Narendra Modi menggambarkan dasar dari inisiatif kerja sama ini lahir dari keinginan kolektif untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global, menyerukan solusi bersama dan kreatif untuk mengatasi tantangan ekonomi di kawasan.[4]

John Deng menambahkan bahwa kerja sama ini termasuk elemen penting dari perjanjian perdagangan regional yang dapat mengarah pada penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral yang “sangat dinanti” antara Taiwan dan AS. Namun di balik keuntungan ekonomi yang akan didapatkan Taiwan dari kerja samanya dengan Washington, AS sendiri memiliki tujuan lain jika dilihat dari perspektif hubungan internasional dan kondisi regional Indo-Pasifik yang tengah menjadi wilayah empuk sebagai wilayah target perluasan kekuatan China.

Dasar dari mengapa AS membentuk kerangka ekonomi adalah bahwa Washington berusaha untuk menghalangi pertumbuhan kekuatan China di kawasan tersebut, atau dalam kata lain, berusaha mencegah terjadinya hegemoni oleh China sebelum Tiongkok mengalahkan kekuatan Washington. Dengan mengikat negara-negara di kawasan Indo-Pasifik lewat kerja sama, tentu AS dapat mencegah negara-negara tersebut untuk berbelok ke pihak China. Menurut teori liberalisme, perdagangan internasional sendiri dapat digunakan sebagai media komunikasi dan cara untuk mencapai perdamaian dengan mitra dagang.[5] AS menggunakan liberalisme sebagai alat untuk mempertahankan status hegemon globalnya, karena liberalisme bergantung pada persetujuan dan karenanya melegitimasi diri sendiri.

Sebagai negara yang sedang berkembang pesat, China sendiri menjadi aktor kontra-hegemonik AS, hal ini tentu menjadi ancaman bagi AS sebagai negara hegemon—sebuah dominasi politik, ekonomi, dan militer satu negara atas negara lain yang memiliki legitimasi—dan klaim bahwa hegemoni liberal telah menjadi inti dari strategi besar AS terlihat dari kerangka kerja sama ekonomi ini. Di tambah, Taiwan sendiri merupakan wilayah yang diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, walaupun di sisi lain, Hong Kong menolak bahwa dirinya merupakan wilaha kedaulatan China yang menimbulkan ketegangan diantara kedua negara tersebut.

 

[1] Niki Carvajal dan Wayne Chang, “US and Taiwan unveil new trade initiative after Taiwan was excluded from US Indo-Pacific economic initiative”, CNN, 1 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/01/politics/us-taiwan-new-trade-initiative/index.html

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Saptaparno Ghosh, “Explained | What is the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity?”, The Hindu, 28 Mei 2022, https://www.thehindu.com/news/international/explained-what-is-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/article65460071.ece

[5] Russet, B. 2010, dalam T. Dunne, M. Kurki, dan S. Smith, “International Relations Theories: Discipline and Diversity”, Edisi kedua, Oxford: Oxford University Press, 2007

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..