Menu

Korea Utara

WhatsApp Image 2024-09-21 at 13.05.04

Kunjungan Wamenlu Korea Utara Ke Indonesia Dan Potensi Sebagai Mediator

, , , , , 0

Pada 18 September 2024, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Pahala Nugraha Mansury mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wamenlu Republik Rakyat Demokratik Korea, yang lebih dikenal dengan sebutan Korea Utara, Park Sang Gil di Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan yang dilakukan oleh Wamenlu Park ke empat negara yakni Vietnam, Laos, Thailand dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut kedua wamenlu mendiskusikan beberapa topik terkait kerja sama bilateral antara kedua negara dalam berbagai sektor seperti pertukaran pemuda dan kerja sama pembangunan internasional. Sementara itu Wamenlu Park menyatakan bahwa dia menghargai hubungan baik yang dimiliki Korea Utara dan Indonesia yang sudah terbentuk dari masa founding fathers kedua negara. Park juga menambahkan bahwa Indonesia dan Korea Utara sudah menjalani hubungan baik sejak tahun 1960-an dengan persahabatan yang terbentuk antara Presiden Kim Il Sung dan Presiden Soekarno. Selain itu pertemuan ini juga menegaskan kembali komitmen dari kedua negara untuk memajukan keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea dengan mendorong partisipasi aktif Korea Utara melalui dialog yang dipimpin oleh ASEAN.

Pertemuan ini merupakan kunjungan terbaru dari Wamenlu Korea Utara ke Indonesia sejak tahun 2015. Dalam pertemuan Wamenlu Korea Utara pada saat itu, Ri Kil Song melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia dalam rangka memperingati ulang tahun bunga Kimilsungia ke-50. Selain itu Ri juga membicarakan tentang pentingnya meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Kunjungan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan baik ini berkembang dari masa pemerintahan Presiden Soekarno yang pada saat itu memberikan hadiah bunga anggrek yang menarik perhatian Presiden dan founding father Korea Utara Kim Il Sung saat kunjungannya ke Indonesia pada 15 April 1965. Sejak saat itu kedua negara memiliki hubungan yang cukup baik dan hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri ke Pyongyang pada tahun 2002 dan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan karangan bunga untuk Kim Jong Un pada tahun 2020 dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 Korea Utara.

Hubungan baik antara Korea Utara dan Indonesia merupakan sesuatu yang unik karena kedua negara memiliki sistem politik yang sangat berbeda akan tetapi memiliki hubungan positif karena kedekatan yang terbentuk antara Presiden Soekarno dan Kim Il Sung. Hubungan unik yang baik ini tentu memberikan Indonesia banyak potensi yang salah satunya adalah sebagai mediator atau honest broker antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea atau untuk mendorong reunifikasi. Hal ini merupakan sesuatu yang memungkinkan karena sebelumnya Indonesia pernah melakukan upaya tersebut di era Orde Baru yang mana Menteri Luar Negeri (Menlu) pada saat itu Adam Malik berusaha untuk memposisikan diri sebagai mediator antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk membuat sebuah kompromi agar reunifikasi damai dapat dilakukan. Selain itu pada tahun 1979 Amerika Serikat meminta Indonesia untuk memfasilitasi sebuah dialog tripartite antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Walaupun kedua upaya tersebut gagal, hal ini menunjukan potensi Indonesia sebagai sebuah mediator bagi kedua negara. Selain itu, saat ini Indonesia memiliki keunikan yang dapat menjadi sebuah keuntungan jika ingin menjadi mediator untuk Korea Selatan dan Korea Utara. Keunikan tersebut adalah hubungan positif yang dimiliki oleh Indonesia dengan kedua negara. Hal ini meningkatkan kredibilitas Indonesia karena dapat dilihat sebagai pihak ke-3 yang netral dan hal tersebut dapat mendorong Korea Selatan dan Korea Utara untuk berdialog dan bernegosiasi tanpa mengkhawatirkan campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat dan Cina. Netralitas ini dapat digunakan untuk mendorong aksi proaktif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti kerja sama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jika Indonesia berhasil melakukan hal tersebut, posisi negara sebagai sebuah middle power akan menguat. Hal ini selaras dengan persepsi pemerintah dalam melihat peran Indonesia di kancah internasional yaitu sebagai sebuah middle power di kawasan Asia. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan dirinya sebagai sebuah negara yang memiliki peran sebagai mediator dalam isu regional dan global.

Akan tetapi, perlu diakui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai mediator. Tantangan utama tentu adalah memastikan bahwa kedua negara dapat bernegosiasi dengan good faith. Hal ini cukup sulit untuk dilakukan karena seringkali kedua negara menganggap aksi dari satu sama lain sebagai penyebab meningkatnya ketegangan. Korea Selatan menganggap uji coba rudal dan hulu ledak nuklir yang dilakukan Korea Utara sebagai penyebab dari meningkatnya ketegangan. Di sisi lain Korea Utara menganggap latihan bersama antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai aksi provokatif yang meningkatkan ketegangan. Selain itu image Indonesia sebagai sebuah mediator netral juga menjadi tantangan karena hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Korea Utara memiliki ketimpangan yang cukup besar. Saat ini hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan cukup ekstensif dengan volume perdagangan sebesar USD 20,8 miliar pada tahun 2023 sementara hubungan perdagangan dengan Korea Utara cukup insignifikan dengan impor sebesar  USD 790 ribu dan ekspor sebesar USD 35,967 dengan total volume perdagangan sekitar USD 825 ribu pada tahun 2022. Hal ini dapat membahayakan image Indonesia sebagai mediator netral oleh karena itu diperlukan pendekatan yang dapat meyakinkan kedua belah pihak terhadap netralitas Indonesia. Tantangan lain yang juga mungkin dihadapi Indonesia adalah terkait campur tangan dari pihak luar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dalam proses negosiasi. Hal ini dapat dihadapi menggunakan kedekatan yang dimiliki oleh Indonesia dengan ketiga negara tersebut untuk membangun sebuah konsensus yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya campur tangan dalam negosiasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

 

69795741_1005

Kim Ju Ae, Sosok Penerus Kim Jong Un?

, , , 4

Korea Utara tengah diperbincangan berada dalam fase transisi kepemimpinan yang menarik, di mana putri pemimpin saat ini, Kim Jong Un, Kim Ju Ae, disebut-sebut sebagai calon penerus. Berbagai laporan dari Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan menunjukkan bahwa Kim Jong Un telah mempersiapkan putrinya untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan, sebuah langkah yang menunjukkan arah baru dalam politik negara yang terkenal tertutup ini.

Persiapan Ju Ae menjadi penguasa Korut mencuat saat kesehatan Kim dalam kondisi mengkhawatirkan. Salah satu laporan menyebutkan bahwa Ia telah kelebihan berat badan mencapai sekitar 140 kg, membuat Kim berisiko tinggi menderita penyakit terkait jantung, dimana pemimpin Korut itu juga memiliki riwayat keluarga dengan masalah jantung.

Keberadaan Kim Ju Ae pertama kali diperkenalkan di depan umum pada tahun 2013, saat mantan pebasket AS, Dennis Rodman, mengunjungi Korea Utara. Sejak saat itu, keberadaannya semakin sering diperbincangkan, terutama dalam konteks sebagai penerus Kim Jong Un. Hal ini menjadi pembicaraan publik terkait rencana jangka panjang kelangsungan kekuasaan keluarga Kim, yang telah berkuasa di Korea Utara sejak akhir tahun 1940-an.

NIS mengungkapkan bahwa Kim Ju Ae tidak hanya dipandang sebagai calon penerus, tetapi juga telah mulai menerima pelajaran kepemimpinan untuk mempersiapkannya menggantikan ayahnya. Di tengah desas-desus mengenai kondisi kesehatan Kim Jong Un, yang dilaporkan mengalami beberapa masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik semakin tertuju pada Kim Ju Ae. Laporan-laporan menyebutkan bahwa kesehatan Kim Jong Un mungkin mempengaruhi masa depan kepemimpinan Korea Utara, dan jika kondisi ini memburuk, transisi kepemimpinan mungkin terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

Beberapa pakar menyebutkan bahwa memperkenalkan Kim Ju Ae sejak dini bisa menjadi cara bagi pemimpin Korea Utara untuk memastikan bahwa putrinya sudah siap jauh sebelum dia mengambil alih kekuasaan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ini juga bisa menjadi cara bagi Kim Jong Un untuk menunjukkan bahwa ia adalah pria yang peduli terhadap keluarga di tengah masyarakat yang sangat patriarki.

Edward Howell, dosen politik di Universitas Oxford dan pakar semenanjung Korea juga menyebutkan keyakinanannya bahwa akan ada pesaing lain yang potensial untuk menggantikan Kim Jon Un, yaitu saudara perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang pertama kali disebutkan secara resmi di media pemerintah pada bulan Maret 2014.

2023-08-18T195715Z_578530522_RC2JQ2ACR84Y_RTRMADP_3_USA-SUMMIT.jpg

Freedom Edge: Trilateral AS, Jepang, dan Korea Selatan di Laut China Timur Picu Kecaman Korea Utara

, , , , , , , , 1

 

Latihan militer gabungan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang dijuluki Freedom Edge dimulai di Laut China Timur pada 27-29 Juni 2024. Menurut Komando Indo Pasifik AS, latihan tersebut bertujuan untuk menunjukkan “Tekad Jepang, Korea Selatan, dan AS dalam mendorong interoperabilitas trilateral dan melindungi kebebasan demi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk Semenanjung Korea.” Dalam latihan selama tiga hari tersebut, Washington menurunkan kapal induk bertenaga nuklir USS Theodore Roosevelt, sementara Tokyo mengeluarkan kapal perusak berpeluru kendali Tokyo JS Atago, dan jet tempur KF-16 milik Seoul. Latihan Freedom Edge melatih menangkis serangan rudal balistik, serangan kapal selam, dan serangan siber (USINDOPACOM).

 

Merespons ‘Freedom Edge’, Korea Utara kemudian memberikan kecaman dan peringatan bahwa akan ada konsekuensi fatal. “Kementerian Luar Negeri Korea Utara dengan tegas mengutuk tindakan militer yang provokatif terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK),” demikian pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita pemerintah KCNA pada hari Minggu (30/6). Pyongyang bahkan menyebut aliansi tersebut sebagai ‘NATO Asia’.

 

Disisi lain, Korea Selatan menolak tuduhan Pyongyang dengan menyatakan bahwa latihan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari latihan pertahanan yang diadakan secara rutin selama bertahun-tahun di antara ketiga negara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa tidak logis jika Korea Utara, yang menjadi sumber utama ketegangan di Semenanjung Korea, mengkritik latihan Freedom Edge dengan menyebutnya sebagai ‘NATO Asia’.

 

Ketegangan antara Korut dan ketiga negara ini telah berlangsung lama, dengan berbagai insiden dan provokasi yang terjadi secara berkala. Para ahli menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar di kawasan.

 

 

This photo provided by the North Korean government, shows what it says is an underwater blast of test warhead loaded to an unmanned underwater nuclear attack craft “Haeil” during an exercise around Hongwon Bay in waters off North Korea’s eastern coast Thursday, March 23, 2023. Independent journalists were not given access to cover the event…

Semakin Berani, Korea Utara Klaim Berhasil Uji Coba Bom Nuklir Bawah Laut

, , , , , 0

Latihan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Asia Pasifik seperti Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini melibatkan pesawat bomber pengangkut bom nuklir. Latihan militer ini semakin membuat geram Korea Utara. Sebelumnya Korea Utara mengecam dan mengancam latihan militer tiga negara tersebut karena dianggap mengganggu keamanan Korut.

Korea Utara merespons dengan melakukan uji coba ‘sistem senjata nuklir bawah air.’ Drone bawah air yang konon dapat membawa senjata nuklir diuji coba di lepas pantai timur, demikian kata media negara Korea Utara.

Tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa uji coba tersebut telah dilakukan, dan Seoul sebelumnya mengatakan bahwa deskripsi kemampuan drone yang diberikan oleh Korea Utara terlalu dibesar-besarkan. Di sisi lain, Jepang menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut.

Korea Utara telah mengklaim uji coba sistem “Haeil-5-23” sebelumnya, tetapi insiden terbaru ini terjadi saat Korea Utara meningkatkan tindakan militer dalam beberapa minggu terakhir. Pada hari Minggu, mereka mengklaim telah menggunakan rudal balistik berjarak menengah berbahan bakar padat yang baru.

Hal tersebut menyusul latihan tembak langsung di perbatasan maritim dengan Korea Selatan pada awal Januari. Pemimpin Pyongyang, Kim Jong Un, juga semakin agresif dalam arah kebijakan dan retorikanya – mengakhiri beberapa kesepakatan yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dalam beberapa bulan terakhir.

Pada hari Jumat, Korea Utara mengatakan bahwa mereka telah diprovokasi oleh latihan bersama Washington, Seoul, dan Tokyo untuk melakukan uji coba senjata bawah air, menurut laporan oleh agensi negara KCNA.

Namun di sisi lain, AS, Korea Selatan, dan Jepang mengatakan bahwa mereka telah melakukan lebih banyak latihan dalam setahun terakhir sebagai respons pencegahan terhadap peningkatan frekuensi tindakan militer Korea Utara, yang melibatkan uji coba berulang rudal balistik nuklir dan peluncuran senjata baru. Semua tindakan tersebut melanggar sanksi PBB.

Tetapi Kim Jong Un secara berulang kali mengatakan bahwa rezimnya membangun persenjataan militer sebagai persiapan untuk perang yang bisa “meletus kapan saja” di Semenanjung Korea. Selama periode Tahun Baru, ia mengisyaratkan beberapa pergeseran kebijakan fundamental dalam sikap rezimnya terhadap Korea Selatan. Selain itu, ia menyatakan bahwa tujuan pokok untuk reunifikasi dengan Korea Selatan telah berakhir, menetapkan Korea Selatan sebagai “musuh utama”.

Meskipun dengan perkembangan militer dan tensi politik ini, analis telah mengatakan bahwa jika senjata-senjata tersebut berfungsi seperti yang disajikan oleh Korea Utara, maka mereka akan dianggap sebagai senjata yang kurang signifikan dibandingkan dengan rudal balistik nuklir rezim ini.

“Apa yang dinyatakan oleh Korea Utara hanya sebatas tingkat sains pertahanan mereka dan kenyataan bahwa senjata tersebut masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum mencapai tahap ancaman yang signifikan,” kata Ahn Chan-il, seorang pembelot yang menjadi peneliti di World Institute for North Korea Studies.

Pada akhir tahun lalu, Pyongyang juga menyatakan bahwa mereka telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata ke ruang angkasa setelah percobaan gagal sebelumnya dan berjanji untuk meluncurkan tiga lagi tahun ini.

AP22291580682237-e1666113878619

Tembakan artileri Korea Utara dan implikasi regional

, , , , , 0

 

Pada hari Jumat, 5 Januari 2024, Korea Utara menembakkan 200 peluru artileri di dekat perbatasan laut barat yang disengketakan dengan Korea Selatan,[1] yang merupakan pelanggaran signifikan terhadap perjanjian militer tahun 2018 antara Pyongyang dan Seoul, sebuah pakta yang sangat penting untuk mengurangi ketegangan militer dan menghindari bentrokan yang tidak disengaja. Dalam situasi yang sudah tegang karena peningkatan program rudal Pyongyang yang terus berlanjut, penembakan pada hari Jumat kemungkinan besar akan menghasilkan eskalasi lebih lanjut dari ketegangan militer di Semenanjung Korea. Mengacu pada latihan tersebut sebagai provokasi, Seoul juga menembakkan peluru artileri sebagai tanggapan pada hari itu dan memerintahkan evakuasi Yeonpyeong, sebuah pulau di garis depan. Penembakan berlanjut selama akhir pekan dengan putaran ketiga yang terdiri dari 60 tembakan pada tanggal 7 Januari 2024.[2]

Secara resmi dikenal sebagai “Perjanjian tentang Implementasi Deklarasi Panmunjom yang Bersejarah di Domain Militer”, atau Perjanjian Militer Komprehensif, perjanjian militer tahun 2018 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi ketegangan militer dan membangun rasa saling percaya di antara kedua Korea.[3] Inti dari perjanjian ini adalah komitmen untuk menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap satu sama lain, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi risiko konflik bersenjata dan bentrokan militer yang tidak disengaja, terutama di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dibentengi dengan ketat dan batas maritim. Hal ini termasuk penetapan zona larangan terbang di dekat DMZ untuk berbagai jenis pesawat terbang, untuk mengatasi potensi pelanggaran wilayah udara yang dapat meningkatkan ketegangan. Aspek penting dari perjanjian itu adalah langkah membangun kepercayaan yang melibatkan pemindahan beberapa pos penjagaan di dalam DMZ dan pembersihan ranjau darat di area tertentu. Di bidang maritim, perjanjian itu berusaha mengubah wilayah perbatasan laut barat yang disengketakan menjadi zona damai. Akan tetapi, perjanjian itu tidak pernah benar-benar memenuhi potensi yang diproyeksikan. Pada akhir tahun 2023, Korea Selatan menangguhkan sebagian dari perjanjian itu setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata ke orbit.[4]

Meskipun Pyongyang telah melanggar perjanjian tahun 2018 beberapa kali di masa lalu, dengan pelanggaran terakhir pada bulan Desember 2022, latihan pada tanggal 5 Januari sangat penting karena dua alasan. Pertama, penembakan ini terjadi setelah Seoul, Tokyo, dan Washington menyetujui dan meluncurkan skema untuk berbagi data waktu nyata sepanjang tahun tentang rudal Korea Utara.[5] Rencana itu pertama kali diputuskan dalam pertemuan trilateral di Camp David pada bulan Agustus 2023 dan diluncurkan pada bulan Desember 2023 dengan ketiga negara itu juga siap untuk menyusun pedoman untuk strategi penangkalan nuklir bersama pada musim panas 2024 pada pertemuan kedua Kelompok Konsultasi Nuklir.[6] Pembentukan mekanisme pembagian data waktu nyata merupakan langkah maju yang substansial dalam memperkuat kemampuan pertahanan rudal Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang.

 

Informasi yang tepat waktu dan akurat tentang peluncuran rudal Korea Utara sangat berharga untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan pencegahan yang efektif dengan data waktu nyata yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan respons yang lebih terkoordinasi terhadap potensi ancaman. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap postur penangkalan ketiga negara. Dalam menghadapi kemampuan rudal Korea Utara yang terus berkembang, perjanjian ini menggarisbawahi pemahaman bersama di antara ketiga negara bahwa pendekatan tradisional terhadap keamanan harus diadaptasi untuk secara efektif melawan ancaman kontemporer. Langkah ini menunjukkan keselarasan strategis dalam menanggapi musuh bersama, yang menandakan keberangkatan dari ketegangan historis dan komitmen terhadap stabilitas regional. Perkembangan ini mendapat kecaman keras dari Korea Utara yang bersumpah untuk meningkatkan kesiapan perangnya.[7]

Kedua, diyakini bahwa Pyongyang ingin meningkatkan kemampuan pertahanannya[8] dan juga menunjukkan hal yang sama melalui provokasi berulang kali di sepanjang perbatasan darat dan laut dengan Korea Selatan untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan konsesi dari AS jika Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden pada pemilu AS tahun 2024. Laporan intelijen juga mengindikasikan bahwa Pyongyang mungkin akan melakukan uji coba nuklir ketujuh di tahun 2024 bertepatan dengan pemilu paruh waktu AS.[9] Kedua pemimpin memiliki hubungan yang menarik, dengan Trump sebagai Presiden AS pertama yang mengunjungi Korea Utara selama masa jabatannya. Hubungan antara kedua negara selama pemerintahan Trump sebelumnya ditandai dengan fluktuasi yang signifikan, yang menampilkan ketegangan yang meningkat dan keterlibatan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keterlibatan langsung Trump dengan Kim, termasuk bertukar surat pribadi, merupakan perubahan dari pendekatan yang lebih hati-hati dari pemerintahan sebelumnya. Namun, pendekatan ini tidak menghasilkan peta jalan yang jelas untuk denuklirisasi atau perubahan signifikan dalam postur nuklir Korea Utara. Pada akhir masa jabatan Trump, hubungan AS-Korea Utara masih tetap kompleks dan belum terselesaikan, dengan isu-isu mendasar seputar denuklirisasi dan pencabutan sanksi yang sebagian besar masih belum terselesaikan.

 

Jika Korea Utara benar-benar tetap pada ancamannya, Korea Selatan, bersama dengan sekutunya, terutama AS, akan dipaksa untuk merespons, yang berpotensi mengarah pada peningkatan kesiapan militer atau bahkan tindakan balasan, yang dapat memperburuk keamanan semenanjung Korea. Hal ini juga kemungkinan besar akan berdampak besar pada politik internal negara-negara yang terlibat. Di Korea Selatan, hal ini dapat menyebabkan pengerasan sikap publik dan politik terhadap Korea Utara, yang berdampak pada kebijakan dan pendekatan pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara. Pemilu parlemen Korea Selatan juga dijadwalkan pada bulan April 2024. Di Korea Utara, hal ini dapat digunakan oleh rezim untuk meningkatkan dukungan internal dengan memproyeksikan kekuatan terhadap ancaman eksternal.

 

 

Pilihan Pyongyang, ke depannya, tidak hanya dapat mengganggu perdamaian yang rapuh di kawasan ini, tetapi juga dapat memicu serangkaian peristiwa dengan konsekuensi yang luas bagi stabilitas regional, diplomasi, dan ekonomi global.

[1] Mint. South Korea issues evacuation order in Yeonpyeong after North Korea’s artillery drills near disputed sea order. 5 Januari 2024. https://www.livemint.com/news/world/north-koreas-artillery-drills-near-disputed-sea-border-prompt-south-korea-to-prepare-similar-exercises-11704432569611.html

[2] Ibid.

[3] Reuters. Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula. 27 April 2018. https://www.reuters.com/article/idUSKBN1HY193/

[4] The Economic Times. Military agreement fractures as tensions rise with North Korea. 23 Novemeber 2023. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/military-agreement-fractures-as-tensions-rise-with-north-korea/articleshow/105429153.cms

[5] Kim Arin & Son Ji-hyoung. South Korea, Japan, US sharing North Korean missile data ‘24/7. All year around’The Korea Herald.  19 Desember 2023. https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20231219000604

[6] Ibid.

[7] Kim Hyung-Jin & Song Jiwon. Rival Koreas conduct provocative drills along their tense sea boundary, escalating animosities. AP News.  5 Januari 2024. https://apnews.com/article/north-korea-kim-missile-launch-vehicles-russia-d26d45df3165e2063337d372ca654dd5

[8] Miranda Nazzaro. Kim Jong Unannounces launch of new spy satellites, nuclear resolutions for 2024. 31 Desember 2023. https://thehill.com/policy/international/4383437-kim-jong-un-announces-launch-of-new-spy-satellites-nuclear-resolutions-for-2024/

[9] Yosuke Onchi. Kim Jong UN bets on Trump return to office. Asia Nikkei. 19 Oktober 2022. https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/Kim-Jong-Un-bets-on-Trump-return-to-office

Para pembelot Korea Utara memegang spanduk saat unjuk rasa menuntut pemerintah Tiongkok untuk melepaskan pembelot Korea Utara yang ditangkap di Tiongkok di dekat Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul, Korea Selatan.

Deportasi Massal Warga Korea Utara, Banyak yang ‘Hilang’

, , , , 0

Sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Seoul mengumumkan pada hari Kamis (7/12/2023) bahwa sekitar 600 warga Korea Utara “hilang” setelah dipulangkan secara paksa oleh Tiongkok pada bulan Oktober.

Kelompok Kerja Keadilan Transisi (TJWG), memperingatkan bahwa di negara-negara terpencil, para korban  menghadapi hukuman penjara, penyiksaan, kekerasan seksual, dan eksekusi. Laporan ini dirilis sekitar dua bulan setelah Korea Selatan mengajukan protes kepada Tiongkok atas dugaan pemulangan sejumlah besar warga Korea Utara yang berusaha melarikan diri ke Korea Selatan.

TJWG mengumumkan pada tanggal 9 Oktober bahwa ratusan pembelot Korea Utara telah dipindahkan dari kamp penahanan Tiongkok melintasi perbatasan ke utara dengan bus dan van yang dijaga, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun banyak identitas pasti para pembelot Korea Utara belum diketahui, namun kelompok tersebut mengatakan sebagian besar yakni 70% dari mereka adalah perempuan. “Tidak ada kontak yang terjalin dengan para pembelot sejak mereka kembali,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

“Satu-satunya kejahatan kakakku adalah lahir di Korea Utara… yang aku inginkan untuknya adalah hidup dalam keamanan,” kata Kim Kyu, kakak Kim Cheol-ok, salah satu anggota kelompok repatriasi.

“Orang-orang yang kembali secara paksa dihadapkan pada penyiksaan, kekerasan berbasis gender, pemenjaraan di kamp konsentrasi, aborsi paksa, dan eksekusi karena kediktatoran menyebut mereka sebagai ‘penjahat’ dan ‘pengkhianat.

Media pemerintah Korea Utara belum mengomentari insiden tersebut, namun negara tersebut telah lama mengecam pembelot sebagai “sampah manusia” dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un semakin memperkuat perbatasannya dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu pada bulan Oktober, Kementerian Luar Negeri Beijing menyangkal keberadaan “yang disebut pembelot” di Tiongkok, namun mengatakan bahwa warga Korea Utara memasuki negara tersebut secara ilegal karena alasan ekonomi dan bahwa Tiongkok selalu menangani masalah ini sesuai dengan hukum. Analis hukum TJWG Hee-Seok Shin menyatakan bahwa tidak seperti Korea Utara, China cukup memikirkan citra dan reputasi internasionalnya.

Jumlah pengungsi Korea Utara yang tiba di Korea Selatan mencapai titik terendah selama pandemi ini karena Korea Utara menutup perbatasannya. Sejak itu, Korea Utara telah mencabut beberapa pembatasan terkait virus corona dan melanjutkan perdagangan serta pertukaran lainnya dengan Tiongkok.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meninggalkan Kosmodrom Vostochny di wilayah Amur pada 13 September 2023, setelah berbicara dengan Presiden Rusia. (Foto oleh PAVEL BYRKIN/POOL/AFP melalui Getty Images)

Kunjungan Usai, Rusia Beri Hadiah Berharga bagi Kim Jong Un

, , , , , , , , 0

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menerima hadiah perpisahan saat mengakhiri kunjungannya ke Rusia yang telah membuat khawatir negara-negara Barat mengenai potensi kerja sama militer antara Moskow dan Pyongyang. Pertemuan antara kedua pemimpin merupakan puncak dari kunjungan enam hari yang jarang dilakukan Kim Jong Un. Hal ini meningkatkan kemungkinan Korea Utara untuk dapat memberikan persenjataan kepada Rusia untuk membantu invasi mereka ke Ukraina.

Pada hari Minggu, 17 September 2023, Kim meninggalkan kota timur Vladivostok, untuk kembali ke Pyongyang dengan kereta pribadinya yang berlapis baja setelah upacara perpisahan yang megah. Kim terlihat menaiki kereta pribadinya meninggalkan stasiun kereta Artyom sementara para pejabat Rusia melambai, dalam sebuah video yang diterbitkan oleh kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

Dalam perjalanan yang ditempuh lebih dari 4.000 kilometer melintasi Rusia timur, pemimpin Korea Utara selalu terlihat dengan disambut dengan karpet merah sepanjang perjalanannya, yang sebagian besar dihabiskan untuk mengunjungi situs-situs militer. Di wilayah tersebut, Kim Jong Un dikabarkan telah melihat-lihat pesawat tempur, mengunjungi lapangan terbang, dan mengunjungi kapal fregat Armada Pasifik milik Moskow, media pemerintah Rusia dan Korea Utara melaporkan.

Korea Utara mendapat sanksi berat dan membutuhkan segalanya mulai dari energi, makanan, hingga teknologi militer. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim “sangat terkesan” dengan industri manufaktur pesawat Rusia setelah melakukan perjalanan ke Pabrik Penerbangan Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur pada rangkaian kunjungannya itu. Kim juga mengunjungi berbagai fasilitas, termasuk bengkel perakitan badan pesawat jet tempur dan bengkel produksi sayap.

Ketika Kim menyelesaikan kunjungannya dan hendak pergi, gubernur wilayah Primorye, Rusia memberinya hadiah rompi antipeluru dan satu set drone. “Ini adalah pelindung tubuh dengan zona perlindungan untuk dada, bahu, tenggorokan, dan selangkangan, dan jauh lebih ringan dibandingkan pelindung tubuh lainnya,” menurut kantor berita negara Rusia. Kim juga diberikan lima drone kamikaze yang diproduksi di wilayah yang sama, serta drone pengintai jenis pesawat Geranium-25, tambah TASS. Selain itu, Kim juga diberi satu set pakaian khusus yang tidak terlihat oleh kamera pencitraan termal merupakan hadiah tambahan.

Kerja sama militer “antara angkatan bersenjata kedua negara dan di bidang pertahanan dan keamanan nasional” dibahas antara Kim dan Shoigu, menurut KCNA. Di sisi lain, Korea Selatan, Jepang, Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi sangat khawatir dengan kunjungan tersebut, dan beberapa negara mengeluarkan peringatan mengenai potensi pelanggaran sanksi internasional oleh Korea Utara dan Rusia.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un disambut oleh Menteri Sumber Daya Alam dan Ekologi Rusia, Alexander Kozlov setelah tiba di Vladivostok dengan kereta lapis baja pada 12 September 2023. (Foto oleh Primorsky Krai APS/Anadolu Agency melalui Getty Images)

Kunjungan Penting: Kim Jong Un sampai di Rusia

, , , , , , , , , 0

Kereta pribadi milik Kim Jong Un telah memasuki Rusia untuk pertemuan mendatang yang sangat diawasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Perkembangan ini datang di tengah peringatan dari Amerika Serikat bahwa kedua pemimpin tersebut mungkin mencapai kesepakatan dalam perjanjian senjata.

Kereta tersebut terlihat bergerak ke utara melalui Primorsky Krai di wilayah Timur Rusia, seperti yang dilaporkan oleh agensi berita negara Rusia RIA. Kementerian Pertahanan Korea Selatan percaya bahwa Kim Jong Un memasuki Rusia awal pagi hari Selasa, 12 September 2023 waktu setempat. Sebuah video yang dibagikan oleh Russia Today pada 11 September dan diverifikasi oleh CNN menunjukkan kereta Kim berada di dekat perbatasan Rusia-Korea Utara di sepanjang Sungai Tumen.

Para analis melihat pertemuan antara Kim dan Putin ini sebagai perkembangan yang signifikan, menghadirkan dua pemimpin yang semakin terisolasi di panggung global. Di satu sisi, Rusia sangat membutuhkan pasokan baru amunisi dan persenjataan setelah lebih dari 18 bulan konflik di Ukraina telah sangat menguras sumber daya militernya. Sementara itu, Korea Utara, yang telah menghadapi sanksi internasional selama bertahun-tahun karena program senjata nuklirnya, menghadapi kekurangan uang tunai, makanan, dan teknologi rudal.

Pertemuan ini berpotensi memberikan akses kepada Pyongyang untuk senjata yang dilarang oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama untuk program rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Pemerintah AS mengumumkan pekan lalu bahwa negosiasi mengenai perjanjian senjata antara Rusia dan Korea Utara sedang berlangsung aktif, dan pembicaraan tambahan dapat terjadi karena Rusia mencari sumber-sumber baru untuk senjata yang akan digunakan dalam konfliknya di Ukraina.

Menurut agensi berita Korea Utara KCNA, Kim Jong Un meninggalkan ibu kota, Pyongyang, pada sore hari Minggu, 10 September 2023 didampingi oleh pejabat partai tinggi, anggota pemerintah, dan personel angkatan bersenjata. Kedua negara tidak mengungkapkan waktu atau lokasi persis pertemuan tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara akan menjadi fokus utama pertemuan tersebut, yang akan melibatkan pembicaraan antara kedua delegasi. Pembicaraan diperkirakan akan mencakup “area yang sensitif,” dan makan malam resmi telah direncanakan sebagai penghormatan kedatangan Kim.

Kedatangan Kim di Rusia menandai perjalanan ke luar negeri yang langka bagi pemimpin salah satu negara yang paling terisolasi di dunia, dan ini merupakan kunjungan luar negeri pertamanya sejak pandemi COVID-19 menyebabkan penutupan perbatasan Korea Utara. Seperti pada tahun 2019, Kim melakukan perjalanan ke Rusia menggunakan kereta hijau khasnya, yang telah menjadi simbol isolasi dan kerahasiaan Korea Utara, mengikuti jejak kakeknya, Kim Il Sung, dan ayahnya, Kim Jong Il.

Peringatan dari Washington mengenai potensi hasil pertemuan Kim-Putin datang setelah Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Pyongyang pada bulan Juli untuk membujuk Korea Utara agar menjual amunisi artileri kepada Moskow. Penasehat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, memperingatkan bahwa Korea Utara akan “membayar konsekuensinya” jika ia masuk ke dalam perjanjian senjata dengan Rusia, meskipun ia tidak memberikan rincian mengenai konsekuensinya.

Korea Utara sudah berada di bawah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS karena program senjatanya, tetapi Kim terus memajukan program rudal balistiknya dalam beberapa tahun terakhir, menguji puluhan rudal, termasuk yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Jika Kim berhasil mendapatkan teknologi dari Rusia, yang telah menjadi pemimpin lama dalam teknologi rudal nuklir, itu akan secara signifikan memperkuat program senjatanya dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Barat.

Sesampainya di Rusia, pemimpin Korea Utara tersebut memulai kunjungannya ke Rusia dengan bertemu dengan para pejabat senior pada hari Selasa waktu setempat. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan bertemu paling cepat Rabu, 13 September 2023 pagi waktu setempat, menurut pembawa acara salah satu program paling populer di televisi pemerintah Rusia.

Orang-orang menonton siaran televisi yang menampilkan gambar pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Stasiun Kereta Seoul pada 24 Agustus 2023 di Seoul, Korea Selatan (Foto oleh Chung Sung-Jun/Getty Images)

Uji Coba Rudal “Serangan Nuklir” Dilakukan Korea Utara

, , , , , , , , , 0

Badan Berita Pusat Korea (KCNA) mengumumkan bahwa operasi yang dilakukan pada hari Sabtu pagi dijelaskan sebagai “latihan kontraksi” sebagai reaksi terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut KCNA, latihan-latihan ini dianggap meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut karena dikatakan melibatkan simulasi serangan nuklir taktis yang berlangsung sejak 2 September, bertujuan untuk menjadi peringatan mengenai ancaman nyata perang nuklir.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah strategis jarak jauh yang dilengkapi dengan kepala nuklir palsu dari pantai baratnya, kemudian meluncurkannya ke laut di sebelah selatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan juga mengonfirmasi hal ini, bahwa pada awal September 2023 bahwa sejumlah rudal jelajah telah diluncurkan sekitar pukul 4:00 pagi waktu setempat menuju Laut Kuning.

KCNA mengkritik Amerika Serikat dan Korea Selatan karena apa yang mereka sebut sebagai “histeria konfrontasi” yang dihasilkan dari latihan militer bersama mereka yang terbaru. Tahun ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah tes senjata yang signifikan, termasuk upaya gagal untuk mengorbitkan satelit mata-mata minggu lalu. Sebagai respons, Seoul dan Washington telah memperkuat kerja sama pertahanan mereka dengan mengadakan latihan militer bersama yang melibatkan pesawat-pesawat berteknologi tinggi dan aset strategis Amerika Serikat.

Pada awal minggu ini, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengunjungi pos komando pelatihan di mana ia merinci rencana perang masa depan, termasuk konsep “serangan super-intensif simultan” terhadap posisi militer Korea Selatan. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun, dan upaya diplomasi untuk mengatasi denuklirisasi Pyongyang tidak membuat kemajuan setelah beberapa percobaan yang gagal.

Dalam foto yang diambil di Seoul pada 16 Agustus 2023 ini, seorang pria berjalan melewati sebuah televisi yang menayangkan siaran berita yang menampilkan foto tentara AS Travis King yang berlari melintasi perbatasan ke Korea Utara saat menjadi bagian dari rombongan tur mengunjungi Korea Utara. (Foto oleh ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

Update: Pyongyang Menegaskan Kehadiran Prajurit AS di Korea Utara

, , , , , , , , 0

Pada Rabu, 16 Agustus 2023, Korea Utara untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa Prajurit Angkatan Darat AS, Travis King telah memasuki wilayahnya. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) memberikan informasi bahwa King menyatakan keinginan untuk mencari perlindungan di Korea Utara atau negara lain. Pernyataan tersebut juga mengklaim bahwa King mengaku memasuki Korea Utara karena perasaan negatifnya terhadap perlakuan buruk dan diskriminasi rasial yang dia rasakan di dalam Angkatan Darat AS.

Akhir Juli lalu, King menyeberang dari Korea Selatan ke Korea Utara melalui garis demarkasi militer saat mengunjungi Area Keamanan Bersama di dalam zona demiliterisasi (DMZ). Pada saat itu, dia adalah seorang prajurit junior di bawah US Forces Korea. Keberangkatannya ke Korea Utara terjadi hanya satu hari sebelum dia dijadwalkan kembali ke Fort Bliss, Texas, dan diberhentikan dari militer. King telah menghadapi tuduhan penyerangan di Korea Selatan.

Menurut KCNA, King mengaku secara ilegal menyusup ke wilayah Korea Utara, dan penyelidikan atas masalah tersebut sedang berlangsung. Pejabat AS telah mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi dugaan pernyataan yang dibuat oleh King, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk memastikan kepulangannya dengan selamat. Seorang juru bicara keluarga King mengimbau Korea Utara untuk memperlakukannya secara manusiawi dan menyatakan keinginan untuk berkomunikasi langsung dengannya.

Para pejabat pertahanan AS menganggap masuknya King ke Korea Utara sebagai tindakan sukarela dan tidak sah selama tur sipil di DMZ. Meskipun beberapa upaya untuk menghubungi Korea Utara untuk pembaruan tentang kondisi King, AS belum menerima tanggapan substantif. Beberapa saat sebelum melintasi perbatasan, King telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Korea Selatan tempat dia menjalani 50 hari kerja. Jika dia kembali sesuai rencana, dia akan menghadapi konsekuensi tambahan dari Angkatan Darat AS atas tindakannya di Korea Selatan.

Keluarga King telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki indikasi bahwa dia akan membelot dari militer AS. Pemerintahan Biden telah mempertimbangkan apakah akan menunjuk King sebagai tawanan perang, yang dapat memberinya perlindungan lebih besar di bawah Konvensi Jenewa karena sifat Perang Korea yang belum terselesaikan. Namun, para pejabat menekankan bahwa King menyeberang ke Korea Utara secara sukarela dan tidak terlibat dalam pertempuran aktif antara pasukan militer AS dan Korea Utara. Sampai saat ini, status King tetap dikategorikan sebagai AWOL (absen tanpa cuti).

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..