Menu

Strategis

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Langkah Strategis atau Tantangan Baru terhadap AS?

, , , , , 0

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum ekonomi yang dipelopori oleh Rusia dan China pada Senin (6/1). Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brasil dalam rilis resmi, yang menegaskan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui konsesi bagi Indonesia untuk bergabung. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini menandai langkah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan: apakah ini adalah langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, atau menjadi tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) di tengah rivalitas global yang semakin tajam?

Langkah Strategis dalam Rivalitas Global

BRICS, berfungsi sebagai alternatif bagi institusi global yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki sepuluh anggota dan semakin memperkuat posisinya sebagai forum penting bagi negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara Barat melalui organisasi seperti OECD. Prabowo menekankan bahwa keanggotaan ini adalah bagian dari upaya untuk memimpin Global South dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun langkah ini menawarkan peluang baru, para pengamat memperingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat mempersulit hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. AS selama ini merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan, keamanan, dan investasi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan proteksionis yang mungkin diterapkan oleh pemerintahan baru AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari AS maupun sekutunya terkait status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Namun, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah memperingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif pada anggota BRICS sebagai langkah untuk menekan upaya mereka mengurangi dominasi dolar AS.

Menurut Radityo Dharmaputra, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memicu kecurigaan dari AS dan sekutunya. Ia menilai bahwa posisi Indonesia dalam BRICS akan lebih terlihat sebagai bagian dari poros China-Rusia, bukan pemimpin Global South yang netral. Sementara itu, Sya’roni Rofii dari Universitas Indonesia menilai kecil kemungkinan embargo atau pembatasan kerja sama dari Barat terhadap Indonesia. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan India dan Afrika Selatan, yang tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS meski menjadi anggota BRICS.

Dari sisi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Afrika dan Amerika Selatan, memperkuat hubungan dengan India dan Rusia, serta mendalamkan kerja sama dengan China—mitra dagang terbesar Indonesia. Namun demikian, langkah ini juga membawa risiko, terutama jika rivalitas AS-China semakin memanas. Dampak potensial meliputi arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang hingga ancaman terhadap industri manufaktur domestik akibat membanjirnya produk murah dari China. Selain itu, rumortentang mata uang khusus BRICS telah dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi antaranggota masih menggunakan mata uang nasional atau dolar AS.

Tekanan terhadap Prinsip Non-Blok

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga memunculkan kekhawatiran terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pengamat Radityo Dharmaputra memperingatkan bahwa langkah ini dapat menggeser posisi Indonesia dari non-blok menuju poros tertentu, terutama karena BRICS sering dianggap sebagai aliansi geopolitik yang dipimpin China dan Rusia. Namun, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Sugiono, menegaskan bahwa keanggotaan ini tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan dengan BRICS dan negara-negara Barat.

Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto telah menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris. Media internasional, seperti The Straits Times, bahkan menyebut Prabowo sebagai “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia. Namun demikian, Radityo menilai bahwa intensitas kunjungan diplomatik ini belum cukup untuk menunjukkan penguatan substansi diplomasi Indonesia. Evaluasi terhadap manfaat material maupun reputasi dari langkah-langkah ini masih diperlukan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat, ada beberapa rekomendasi yang kemudian diberikan sebagai langkah mitigasi:

• Menginisiasi kerja sama Global South melalui forum seperti G77 atau Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), tanpa melibatkan negara-negara besar seperti Rusia.
• Memperkuat kolaborasi dengan kekuatan menengah, seperti Turki, Australia, atau Uni Eropa, melalui forum seperti MIKTA: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, atau inisiatif lain yang menjembatani rivalitas AS-China.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga posisinya sebagai negara yang bebas aktif, sekaligus memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kerja sama globalnya. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi langkah berani dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang sukses atau malah memunculkan tantangan baru, waktu lah yang akan membuktikan.

Putra Mahkota Jepang Fumihito berbicara pada upacara peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Vietnam di Hanoi pada 21 September 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

Membina Persahabatan: Vietnam dan Jepang Membentuk Aliansi Strategis yang Kuat

, , , , , , , , , , 0

Pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik mereka, Jepang dan Vietnam telah secara resmi membentuk kemitraan strategis yang komprehensif, berjanji untuk meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi secara signifikan. Pengumuman tersebut menyusul pertemuan antara Presiden Vietnam Vo Van Thuong dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada akhir November 2023. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin berjanji untuk “memperluas hubungan lebih lanjut ke bidang-bidang baru” dan “membawa kerja sama kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.”

Kishida dan Thuong sepakat untuk memperluas kerja sama keamanan mereka melalui perjanjian ini, sehingga hubungan tersebut diberi nama resmi penuh, “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Asia dan Dunia.” Hal ini termasuk berbagi teknologi, kerja sama di bidang keamanan maritim, dan menyediakan peralatan pertahanan Jepang. Selain itu, kedua pemimpin “menegaskan pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan ekonomi dan sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.” Dengan nilai perdagangan bilateral senilai $50 miliar pada tahun lalu, Jepang merupakan mitra komersial terbesar keempat bagi Vietnam dan sumber investasi asing terbesar ketiga bagi Vietnam.

Selama empat hari di Istana Kekaisaran, Thoung diperkirakan menghadiri pertemuan dan makan siang yang diberikan oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Selain itu, ia dijadwalkan memberikan pidato di Majelis Rendah parlemen Jepang. Thuong menyebut penguatan hubungan tersebut sebagai “peristiwa penting yang membuka babak baru dalam hubungan Vietnam-Jepang” dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional. Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Kishida mengatakan bahwa Vietnam adalah “mitra utama dalam mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penguatan hubungan Vietnam dengan Jepang merupakan hasil dari kekhawatiran yang sama antara kedua negara terhadap kekuatan Tiongkok. Hasilnya, hubungan pertahanan mereka menjadi lebih kuat. Misalnya, Jepang telah memberikan kapal patroli kepada Vietnam untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritimnya, dan pada tahun 2020, Jepang menandatangani perjanjian prinsip yang mengizinkan Jepang untuk mentransfer teknologi dan peralatan pertahanan ke Vietnam. Di sisi lain, Hanoi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungannya dengan Singapura, Australia, dan Indonesia ke tingkat yang sama. Secara keseluruhan, upaya-upaya perbaikan ini adalah contoh yang baik dari pendekatan yang diambil Vietnam terhadap kebijakan luar negerinya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Dalam memperkuat hubungan, mereka menekankan komitmen bersama terhadap perdamaian dan tidak menganjurkan segala upaya untuk mengubah status quo melalui kekerasan. Mereka menyoroti pentingnya UNCLOS, kebebasan navigasi, dan penerbangan. Menekankan perlunya Kode Etik (CoC) yang efektif dan sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, tanpa mengurangi hak-hak pemangku kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Jepang yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, membina hubungan yang lebih kuat dengan Vietnam untuk meningkatkan kolaborasi dalam perdagangan dan keamanan. Hal ini menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra utama Vietnam, menyelaraskan kebijakan perdamaian dan mengatasi tantangan-tantangan regional, termasuk kekhawatiran mengenai ketegasan Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang.