Menu

Jepang

WhatsApp Image 2024-11-29 at 09.22.49

China Kecam Rencana Kontingensi Taiwan yang Dibentuk Amerika Serikat dan Jepang

, , , , , 0

Pada 25 November 2024 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menyampaikan China menolak rencana kontingensi Taiwan yang sedang dibentuk Amerika Serikat dan Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan Indo-Pasifik. Juru Bicara Kemlu China Mao menambahkan bahwa pembentukan rencana tersebut akan meningkatkan ketegangan dan konfrontasi, serta merusak stabilitas dan perdamaian regional. Selain itu Mao juga menekankan bahwa Taiwan merupakan wilayah China dan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian adalah dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip satu China (one China principle).

Dilansir dari Kyodo News, dalam rencana kontingensi tersebut Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan Marine Littoral Regiment mereka yang dilengkapi dengan sistem artileri roket HIMARS ke pangkalan sementara yang akan dibuat di Kepulauan Ryukyu/Nansei. Sementara itu Angkatan Darat Amerika Serikat akan mengerahkan Multi Domain Task Force (MTDF) ke Filipina untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam rencana kontingensi ini Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) memiliki peran utama sebagai penyedia logistik bagi Marinir Amerika Serikat yang dikerahkan ke Kepulauan Ryukyu/Nansei. Menurut pakar pertahanan dari Universitas Nasional Australia (ANU) Jennifer Parker hal ini merupakan sebuah perkembangan signifikan bagi kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dianggap signifikan karena aksi tersebut menunjukan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung sekutu dan mitra mereka di kawasan tersebut dari retorika dan aksi agresif China. Sementara itu peneliti kawasan Asia Tenggara Lowly’s Institute Dr. Abdul Rahman Yaacob menyatakan hal ini merupakan tanda bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Yacoob menambahkan Jepang dan Filipina memiliki peran penting dalam dua skenario yakni evakuasi warga Taiwan dan mempertahankan wilayah kedua negara dari serangan militer China.

Saat ini China sedang meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan sekaligus memperkuat kapasitas militer mereka. Menurut Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Wilayah Pasifik (PACAF) Jendral Kevin B. Schneider dalam lima bulan terakhir aksi provokasi yang dilakukan China terhadap Taiwan telah meningkat sebesar 300 persen. Aksi tersebut dianggap oleh Taiwan sebagai bagian dari taktik gray zone warfare yang dilakukan China. Menanggapi eskalasi tersebut Taiwan telah meningkatkan latihan pertahanan udara untuk memastikan kesiapan militer mereka dalam menghadapi ancaman dari China.

 

WhatsApp Image 2024-11-13 at 11.33.53

Shigeru Ishiba Pertahankan Posisi Sebagai Perdana Menteri

, , , 0

Pada 11 November 2024 Presiden Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang Shigeru Ishiba kembali terpilih sebagai perdana menteri setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang mengadakan pemungutan suara putaran kedua (runoff vote). Dalam pemungutan suara tersebut Ishiba memenangkan sekitar 221 suara sementara lawan politiknya yaitu Ketua Partai Konstitusional Demokrat (CDP) Yoshihiko Noda hanya memenangkan 160 suara. Dalam pidato kemenangannya Ishiba berjanji bahwa dia akan merubah Partai LDP menjadi sebuah partai yang melayani kepentingan publik Jepang. Selain itu Ishiba juga menambahkan bahwa dia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, mencapai kepentingan nasional Jepang, dan melakukan revitalisasi regional. Pemungutan suara tersebut merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam politik Jepang karena ini merupakan pertama kalinya dalam 30 pemungutan suara untuk memilih Perdana Menteri Jepang mencapai dua putaran. Terpilihnya Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang menandakan bahwa koalisi partai LDP-Komeito akan tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas (minority government).

Menurut Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Kazuyuki Hamada, alasan utama Ishiba dapat memenangkan pemungutan suara perdana menteri adalah karena partai oposisi terpecah belah dan tidak dapat bersatu untuk mendukung pencalonan dari Ketua Partai CDP Yoshihiko Noda. Sementara itu kandidat oposisi lain yang dapat menjadi perdana menteri seperti Ketua Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Jepang Yuichiro Tamaki sedang menghadapi tekanan akibat kasus perselingkuhan dengan seorang model yang diekspos oleh tabloid Jepang. Akibat dari kasus tersebut Tamaki menyelenggarakan sebuah konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat Jepang yang memiliki harapan tinggi terhadap pemimpin Partai DPFP tersebut. Sementara itu kandidat perdana menteri Yoshihiko Noda meminta maaf karena dia tidak dapat mempersatukan kekuatan partai oposisi.

Setelah terpilih sebagai perdana menteri, Ishiba harus menghadapi berbagai macam isu domestik dan internasional yang dihadapi oleh Jepang. Menghadapi isu-isu tersebut tidak akan mudah karena saat ini DPR Jepang berada dalam posisi hung parliament karena tidak ada partai yang memiliki kursi cukup untuk mendapatkan mayoritas. Oleh karena itu Ishiba harus melakukan negosiasi dengan partai oposisi agar kebijakannya dapat disetujui.

WhatsApp Image 2024-11-04 at 14.27.18 (1)

Kemungkinan Dampak Hasil Pemilu Dini 2024 Terhadap Kebijakan Luar Negeri Jepang

, 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang menyelenggarakan pemilu dini setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba membubarkan parlemen pada 9 Oktober 2024. Pemilu dini ini diselenggarkan oleh Perdana Menteri Ishiba sebagai upaya untuk memperkokoh posisi nya sebagai perdana menteri dan ketua dari Partai Liberal Demokrat (LDP) dan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada Partai LDP yang terlibat dengan berbagai skandal dan kontroversi sejak pembunuhan Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Juli 2022. Salah satu skandal yang membuat publik Jepang geram adalah skandal dana taktis (slush funds) yang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida. Skandal ini memaksa Perdana Menteri Kishida untuk mengundurkan diri dan sekaligus menciptakan krisis legitimasi terhadap Partai LDP. Hal ini menyebabkan banyak warga Jepang ingin menghukum Partai LDP dalam pemilu dini karena mereka menganggap partai tersebut tidak jujur dan korup.

Skandal ini merupakan keuntungan bagi partai oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), Partai Komunis Jepang (JCP), Partai Inovasi Jepang (JIP/Ishin), Partai Sosial Demokrat Jepang, dan Partai Reiwa Shinsengumi karena mereka dapat menggunakan kemarahan publik untuk menghancurkan dominasi koalisi LDP-Komeito dan sekaligus menambah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang. Oposisi berhasil mencapai kedua tujuan tersebut karena koalisi LDP-Komeito hanya mendapatkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas parlementer. Hasil ini merupakan babak baru yang tidak terduga dalam politik Jepang karena para partai politik di DPR Jepang harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Analis Politik Jepang Tobias S. Harris terdapat empat kemungkinan koalisi pemerintahan yang dapat terbentuk yaitu koalisi pemerintahan minoritas LDP-Komeito, koalisi LDP-Komeito-JIP/DPFP, koalisi besar LDP-Komeito-CDP, atau koalisi CDP-JIP/Ishin-DPFP.

Kemungkinan koalisi ini dapat menjadi babak baru dalam kebijakan luar negeri Jepang yang sebelumnya dibentuk oleh Partai LDP dengan Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda, dan Doktrin Abe. Dari ketiga doktrin tersebut Doktrin Abe merupakan dasar terbaru kebijakan luar negeri Jepang. Doktrin ini digagas oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang menekankan peran proaktif Jepang untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan beberapa hal seperti mengintegrasikan kapabilitas Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, menafsirkan ulang arti dari pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperbolehkan pengerahan JSDF membantu negara sekutu yang diserang berdasarkan prinsip collective self defense, dan mendorong adanya revisi pasal 9 Konstitusi Jepang untuk mengkodifikasi dan menegaskan peran JSDF sebagai organisasi penting bagi pertahanan Jepang. Selain itu terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan Jepang dengan melonggarkan undang-undang (UU) tahun 1976 yang melarang penjualan persenjataan dan komponen persenjataan ke negara lain. Pelonggaran ini membuka peluang bagi industri pertahanan Jepang untuk mengikuti program pengembangan senjata serta menjual persenjataan ke mancanegara,  hal ini telah membuahkan hasil pada Oktober 2023 saat Jepang mendapatkan kontrak senilai JPY 600 juta (USD 4,1 juta) untuk menyediakan sistem radar pengawas ke Filipina.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Jepang mengalami perubahan yang cukup dinamis selama Partai LDP berkuasa. Akan tetapi hasil pemilu dini 2024 membuka kemungkinan bagi partai oposisi untuk berkuasa dan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang karena mereka memiliki banyak perbedaan visi dan kebijakan dengan Partai LDP. Perbedaan ini membuka jalan bagi partai oposisi untuk mengubah kebijakan luar negeri Jepang menjadi lebih pasifis. Argumen ini memiliki dasar karena di situs resmi Partai CDP dan Partai DPFP tertera bahwa mereka mengutamakan pasifisme dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini oposisi tidak ingin merevisi pasal 9 Konstitusi Jepang karena hal tersebut bertentangan dengan pasifisme. Akan tetapi perlu dicatat bahwa posisi Partai CDP dan Partai DPFP cukup moderat dibandingkan partai oposisi yang lebih radikal seperti Partai JCP dan Partai Sosial Demokrat Jepang yang ingin mengimplementasikan pasal 9 sepenuhnya dengan membubarkan JSDF. Selain itu semangat pasifisme ini juga dapat diartikan sebagai keengganan menjual senjata dan komponen senjata ke negara lain, serta keengganan untuk mengikuti program pengembangan senjata bersama. Sebagai contoh saat ini Jepang, Italia, dan Inggris Raya sedang menjalankan program Global Combat Air Programme (GCAP) yang bertujuan untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Jika partai oposisi berhasil membentuk pemerintahan terdapat kemungkinan mereka akan menarik Jepang dari program ini dengan menegaskan kembali UU larangan ekspor persenjataan tahun 1976 dan menarik keputusan Perdana Menteri Fumio Kishida yang memperbolehkan Jepang untuk mengekspor pesawat tempur tersebut (F-X) ke negara yang menginginkan dengan persyaratan tertentu.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti partai oposisi akan sepenuhnya mengubah kebijakan luar negeri Jepang yang dibangun pada masa pemerintahan Partai LDP karena terdapat beberapa kebijakan yang tidak bertentangan dengan pasifisme seperti Doktrin Fukuda. Doktrin ini mengafirmasi posisi Jepang sebagai negara cinta damai yang akan menjadi mitra ekonomi setara bagi negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa Doktrin Fukuda tidak bertentangan dengan pasifisme karena mengutamakan trust building, kerja sama saling menguntungkan, dan menolak keras militerisme. Oleh karena itu wajar jika partai oposisi menggunakan doktrin ini untuk mencapai kepentingan nasional Jepang.

 

WhatsApp Image 2024-10-29 at 10.23.29

Koalisi Petahana Jepang LDP-Komeito Kehilangan Mayoritas Parlemen  

, , , , 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang melaksanakan pemilu dini yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 30 September 2024. Perdana Menteri Ishiba menambahkan bahwa pemilu dini ini merupakan upaya untuk membangun sebuah Jepang yang baru dengan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dari hasil yang diterbitkan koalisi penguasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang karena hanya memenangkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan. Sementara itu partai oposisi seperti Partai Demokratik Konstitusional (CDP), Partai Inovasi Jepang (JIP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), dan partai politik minor lainnya memenangkan sekitar 235 kursi. Hasil dari pemilu ini merupakan kekalahan besar bagi LDP yang kehilangan mayoritas parlemen pertama kalinya sejak tahun 2009.

Menanggapi kekalahan ini Perdana Menteri Ishiba menyatakan rakyat Jepang telah menghukum berat Partai LDP dan hal tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima. Perdana Menteri Ishiba juga menambahkan bahwa hasil tersebut menunjukan rakyat ingin Partai LDP untuk introspeksi dan mengubah diri menjadi sebuah partai yang dapat mencapai keinginan rakyat. Sementara itu Kepala Komite Kampanye Politik Partai LDP Shinjiro Koizumi menyatakan jika LDP tidak dapat mencapai mayoritas mereka akan meminta partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Di sisi lain ketua Partai CDP Yoshihiko Noda menyampaikan dalam sebuah konferensi pers keinginannya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai DPFP. Ketua Partai DPFP Yuichiro Tamaki menanggapi ajakan Noda dengan menyatakan Partai DPFP tidak menutup kemungkinan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai CDP walaupun kedua partai memiliki perbedaan dasar tentang berbagai kebijakan.

Menurut analis politik Jepang Tobias S. Harris hasil pemilu dini ini menandakan sistem politik Jepang sedang memasuki periode baru dan tidak pasti karena lima partai besar yang keseluruhan memegang 401 kursi harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sementara itu Presiden CEO Japan Society Joshua W. Walker menyatakan perdana menteri baru yang menjabat akan menghadapi tantangan internasional seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan Isu Taiwan.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 09.01.39_bb4a4a91

Potensi Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Jepang dan Indonesia

, , , , , , , , 0

Pada 9 Mei 2024 Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Marsekal Madya (Marsdya) Andryawan Martono bertemu dengan Wakil Kepala Staf Pasukan Pertahanan Udara Jepang (JASDF) Letnan Jenderal (Letjen) Takuto Ogasawara di Canberra Australia dalam sela acara Air, Space, and Cyber Conference 2024. Dalam pertemuan tersebut Marsdya Martono berdiskusi dengan Letjen Ogasawara tentang rencana latihan bersama antara TNI AU dan JASDF. Rencana ini disambut baik oleh TNI AU karena mereka dapat mempelajari taktik, strategi, dan teknologi baru yang digunakan oleh JASDF. Selain itu latihan bersama ini dapat memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Jepang pada 3 April 2024 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk membahas peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang merupakan sebuah hal yang relatif baru karena walaupun kedua negara dekat secara ekonomi, politik, dan budaya kerja sama dalam sektor pertahanan masih relatif terbatas dalam aspek pertukaran pelajar dan perwira serta partisipasi dalam latihan bersama bilateral dan multilateral. Sebelumnya keterbatasan kerja sama ini merupakan sesuatu yang wajar karena pada Februari 1976 Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang yang melarang ekspor persenjataan ke negara mana pun. Larangan ini membuat persenjataan dan komponen persenjataan yang diproduksi di Jepang secara ekslusif digunakan oleh Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF). Sebagai contoh pada Februari 2014 Jepang terpaksa menghentikan negosiasi kontrak pengadaan mesin untuk main battle tank (MBT) Altay buatan Turki akibat dari larangan ekspor persenjataan dan komponen persenjataan tahun 1976.

Akan tetapi larangan ini dilonggarkan pada April 2014 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk mengurangi biaya produksi persenjataan yang akan digunakan oleh JSDF. Pelonggaran ini membuka pintu bagi industri pertahanan Jepang untuk menjual persenjataan dan komponen persenjataan mereka dengan persyaratan tertentu berdasarkan tiga prinsip dasar dalam penjualan dan hibah peralatan dan teknologi pertahanan. Pelonggaran larangan ini merupakan perkembangan positif untuk Indonesia karena membuka pintu kerja sama industri pertahanan antara kedua negara, hal ini pertama kali terjadi pada Maret 2021 dengan penandatanganan perjanjian kerja sama militer. Dalam perjanjian kerja sama ini Jepang berkomitmen untuk menjual persenjataan seperti kapal fregat multiguna dan siluman kelas Mogami ke Indonesia. Selain itu pada Juni 2023 Indonesia meninjau pembelian mesin turbofan Pratt & Whitney F100 bekas F-15J Peace Eagle yang digunakan JASDF. Peninjauan tersebut dilakukan karena mesin tersebut memiliki kesamaan dengan mesin yang digunakan oleh F-16 Fighting Falcon TNI AU sehingga dapat digunakan sebagai cadangan atau pengganti.

Walaupun penjualan tersebut masih dalam proses negosiasi atau pembahasan lebih lanjut, hal ini menunjukan potensi yang ada dalam kerja sama antara Jepang dan Indonesia di sektor industri pertahanan. Dari sudut pandang Jepang, kerja sama industri pertahanan dengan Indonesia dapat menguntungkan mereka karena Negeri Sakura dapat membuka pasar baru untuk ekspor persenjataan dan komponen persenjataan, hal ini dapat membantu perekonomian Jepang yang pada Februari 2024 sempat mengalami resesi. Selain itu pembukaan pasar baru akan memberikan dampak positif terhadap industri pertahanan Jepang yaitu peningkatan kapasitas produksi jika mereka berhasil mendapatkan kontrak penjualan senjata dari mancanegara. Peningkatkan kapasitas produksi ini akan berdampak baik terhadap industri pertahanan Jepang karena dapat mengurangi biaya produksi persenjataan dengan economies of scale. Terakhir, kerja sama industri pertahanan dengan Indonesia bisa memperkuat hubungan antara kedua negara serta memperkokoh posisi Jepang sebagai responsible power yang berkontribusi untuk mencapai perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Jepang berdasarkan Doktrin Abe yang mendorong Negeri Sakura untuk menjaga perdamaian dunia secara proaktif.

Sementara itu dari sudut pandang Indonesia kerja sama industri pertahanan dengan Jepang dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat pertama yang bisa didapatkan Indonesia adalah mempelajari bagaimana industri pertahanan Jepang bisa mencapai kemandirian. Jepang merupakan contoh baik untuk dipelajari karena industri pertahanan Negeri Sakura mampu memproduksi sebagian besar persenjataan yang digunakan oleh JSDF. Hal ini penting untuk dipelajari Indonesia karena berdasarkan UU No. 16 Tahun 2012 industri pertahanan negara harus mencapai kemandirian. Selanjutnya, manfaat kedua yang bisa dicapai oleh Indonesia adalah mempelajari metode produksi yang digunakan oleh industri pertahanan Jepang untuk mengembangkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini Indonesia dapat mempelajari bagaimana otomatisasi dapat digunakan untuk mempermudah dan merampingkan produksi persenjataan. Terakhir, karena Jepang merupakan negara yang memiliki teknologi militer canggih terdapat kemungkinan bagi mereka untuk melakukan transfer of technology ke Indonesia dalam rangka pengembangan persenjataan canggih dan produksi persenjataan bersama. Hal ini merupakan suatu kemungkinan yang bisa dikejar oleh Indonesia karena beberapa negara seperti Inggris dan Italia sedang melakukan kerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa jika kerja sama ini dijalankan, perlu ada komitmen finansial dan politik jelas dari Indonesia dan Jepang agar program tersebut dapat berjalan untuk mencapai target yang ditentukan.

WhatsApp Image 2024-10-17 at 08.03.23_a419328f

Indonesia Raih Kesepakatan Kerja Sama Dengan Perusahaan Jepang Senilai USD 10 Juta

, , , , , , , 0

Pada 11 Oktober 2024 Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang senilai USD 10 juta dalam pameran Manufacturing World Osaka (MWO). Dalam pengumuman tersebut Menperin Agus menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukan keberhasilan Indonesia dalam menarik minat investor internasional terhadap kualitas sektor manufaktur negara. Selain itu Menperin Agus menambahkan bahwa dalam pameran tersebut booth Indonesia berhasil menarik lebih dari 500 pengunjung dari berbagai kalangan seperti pelaku industri dan akademisi. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelaku industri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko Cahyanto menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam pameran MWO merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing negara.

Indonesia mengikuti pameran MWO untuk memperkuat posisinya dalam implementasi teknologi industri 4.0. Dalam sebuah keterangan pers Menperin Agus menyampaikan harapan bahwa dengan berpartisipasi dalam pameran ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi industri nasional dan memperkenalkan hal tersebut kepada dunia. Sementara itu Sekretaris Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Sopar Haolomoan Sirait berharap pameran ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi bagi produk manufaktur Indonesia di pasar internasional.

Pameran MWO diselenggarakan oleh RX Japan Ltd dan berlangsung dari 2-4 Oktober 2024 di International Exhibition Center (INTEX) Osaka. Pameran ini, yang rutin diselenggarakan setiap tahun, merupakan sebuah wadah untuk menunjukkan inovasi dan kemajuan dari sektor manufaktur dan berkontribusi dalam hal-hal yang dapat mengembangkan sektor tersebut. MWO sendiri merupakan pameran industri manufaktur terbesar di Jepang dan dengan fokus kepada perubahan digital, kecerdasan buatan, dan solusi internet of things (IoT). Dalam pameran tahun ini terdapat 10 perusahaan Indonesia dari sektor manufaktur yang berpartisipasi sebagai co-exhibitor dan difasilitasi oleh Kemenperin dengan tema “Making Indonesia 4.0”. Dalam pameran tersebut para co-exhibitors dari Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan berbagai macam produk unggulan dan inovasi mereka kepada pengunjung dari berbagai negara.

 

20220112135505

Kapal Perang Jepang Lewati Selat Taiwan, China Protes

, , , , , 0

Pada (25/9/2024), kapal perang Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF), Sazanami, melakukan patroli di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan China. Kapal ini bergerak dari utara ke selatan menuju pelatihan multilateral di Laut China Selatan pada (26/9) bersama kapal Australia, HMAS Sydney dan kapal Selandia Baru, HMNZS Endeavour.

China kemudian meminta agar Jepang tidak mengirim kapal militer melintasi Selat Taiwan demi menjaga kesepakatan prinsip “Satu China”.

“Kami mendesak Jepang untuk menghormati komitmennya dan bertindak bijaksana terkait masalah Taiwan, serta menahan diri dari menyebabkan gangguan pada hubungannya dengan China maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam sebuah konferensi pers.

Lin Jian menyatakan bahwa Jepang telah menyatakan komitmen yang jelas dalam Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972, di mana disebutkan, “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sebagai satu-satunya pemerintah sah di China. RRC menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menolak berkomentar langsung tentang laporan tersebut karena disebutnya sebagai urusan operasi militer, meskipun Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa pelayaran tersebut sesuai hukum internasional, serta Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik.

Adapun surat kabar milik pemerintah China, Global Times, melaporkan bahwa militer China telah melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanan mereka dan menyatakan bahwa situasinya terkendali.

Sebelumnya, China juga sempat menuding Pemerintah Jerman membuat keruh situasi di kawasan dengan melintasi Selat Taiwan, yaitu fregat Wurtemberg dan kapal logistik Frankfurt. Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan menjaga kewaspadaan terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, walau dengan alasan kebebasan berlayar sesuai hukum internasional, yang dianggap perairan internasional, China menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya atas Selat Taiwan.

Sementara itu, Profesor hubungan internasional Universitas La Trobe, Australia, Bec Strating, menyebut pelayaran Jepang ini merupakan bagian dari “pola yang lebih luas dari peningkatan kehadiran angkatan laut negara-negara di Asia maupun luar Asia yang khawatir akan klaim maritim China”, dalam menghadapi taktik ‘zona abu-abu‘ China di Laut China Timur.

 

 

Prime Minister Anthony Albanese of Australia, Prime Minister Narendra Modi of India, Prime Minister Fumio Kishida of Japan, and President Joe Biden of the United States

Kepentingan India di Tengah-Tengah QUAD

, , , , , , , , 0

Pada 29 Juli 2024, Menteri Luar Negeri dari empat negara anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral atau Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama maritim. Mereka juga sekaligus membahas intimidasi dan tindakan berbahaya yang terjadi di Laut Cina Selatan tanpa menyebut negara Cina. QUAD awalnya dibentuk tahun 2007, namun hanya bertahan setahun sebelum akhirnya dibentuk kembali di tahun 2017. QUAD saat ini terdiri dari Amerika Serikat (AS), Australia, India, dan Jepang dengan berbagai agenda seperti keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Sebelumnya, Australia bahkan sempat keluar dari forum ini dikarenakan tekanan politik dari Cina dikarenakan rivalitas AS dan Cina di wilayah Asia-Pasifik, namun pada tahun 2010, AS dan Australia kembali mengadakan latihan militer bersama.

Sejak tahun 2021, keempat negara semakin bersatu dikarenakan mereka memiliki kekhawatiran sama yakni tindakan agresif China di wilayah regional dan juga kepentingan untuk membangun kerja sama di berbagai sektor. Keempat negara juga sudah melakukan latihan militer bersama untuk pertama kalinya pada tahun 2020 lalu di India.  Di antara ke empat negara ini, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Jepang memang merupakan aliansi, sedangkan India menjadi negara mitra strategis. Jika dilihat dari perspektif Amerika Serikat (AS) dan aliansinya, negara-negara ini menginginkan adanya kerja sama guna mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sekaligus menjaga kestabilan regional. Lalu, bagaimana posisi dan kepentingan India pada QUAD?

 

Perbedaan kepentingan antar negara?

Sejauh ini, QUAD masih merupakan forum dialog keamanan strategis informal yang berkaitan erat dengan Indo-Pasifik yang aman dan bebas,  inklusif, dan sejahtera. Indo-Pasifik menjadi fokus dikarenakan berdasarkan laporan PBB yang menyatakan bahwa sekitar 42 persen dari ekspor dan 38 persen dari impor global diantisipasi akan melalui wilayah ini.

Meskipun sudah terbentuk cukup lama, namun negara anggota QUAD awalnya memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Jepang awalnya menyoroti sifat demokratis dari keempat negara tersebut, sementara Australia masih ragu untuk menciptakan kesan bahwa kelompok ini merupakan aliansi formal. 

Dalam konteks ini, posisi India cukup menarik. Menggunakan konsep otonomi strategis, India memilih untuk berada di tengah negara Barat dan juga aliansi Rusia. Otonomi strategis erat kaitannya dengan kebijakan politik, di mana tidak hanya memastikan aktor politik dapat membentuk hubungan internasional melalui aksi eksternalnya, namun juga tetap menjunjung tinggi pilihan kebijakan eksternalnya yang independen. Konsep ‘otonomi strategis’ tidak hanya berkaitan dengan isu pertahanan guna menemukan ‘keseimbangan’ antara strategi pertahanan internal dan eksternal, namun juga untuk mencari keseimbangan mencapai kepentingan pertahanan dan proyeksional yang memungkinkan kolaborasi dengan negara lain. Otonomi strategis India mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pertahanan maritim internal dan eksternal, serta kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain di berbagai aspek, baik dengan QUAD dan juga dengan Rusia.

Di satu sisi, bergabungnya India dengan QUAD mampu mendukung kepentingan strategis keamanan dan ekonominya dengan Cina. Terutama dikarenakan India juga memiliki konflik perbatasan berdarah dengan Cina di wilayah Himalaya. Latihan militer bersama dan kerjasama keamanan maritim dengan QUAD mampu membangun kemampuan militernya dan menyeimbangkan ancaman dari Cina, serta menambah pandangan bahwa India bisa bekerja sama dengan AS dalam isu keamanan. Dengan berpartisipasi pada QUAD, India juga dapat menyeimbangkan pengaruh Cina tanpa perlu terlibat dalam aliansi formal yang dapat mempengaruhi hubungan bilateralnya dengan negara anggota QUAD.

Tidak hanya bertemu dengan AS saat pertemuan QUAD, India yang diwakili Perdana Menteri Narendra Modi juga beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Interaksi ini menjadi salah satu  alasan mengapa QUAD belum bisa secara terang-terangan menyatakan Cina sebagai lawan. Dalam satu aspek ini, QUAD terbagi terutama dalam bagaimana menangani hubungan dengan Cina dan dengan isu lainnya. QUAD yang dipimpin oleh AS ini juga tidak bisa membujuk India untuk memutuskan hubungan dengan Rusia dan sepenuhnya bersekutu dengan AS. Hal ini juga memungkinkan India untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia dan berpartisipasi dalam QUAD tanpa kehilangan kemandirian kebijakannya. Sikap India yang ambivalen memungkinkan India berada di tengah-tengah, di mana India bersama QUAD menjadi sinyal bahwa India tidak mentolerir agresi regional China. 

Lalu, bagaimana dengan masa depan QUAD? Dengan perbedaan hubungan negara-negara anggota QUAD dengan Cina, QUAD masih akan berada dalam posisi yang tidak mampu mengkonfrontasi Cina secara terbuka. Hal ini dikarenakan baik India, Australia, dan Jepang masih memerlukan hubungan baik dengan China sehingga QUAD tetap perlu mempertahankan pendekatan yang fleksibel dan inklusif agar mampu menampung berbagai kepentingan semua anggotanya. QUAD juga perlu semakin memperluas kerja samanya di berbagai sektor terutama keamanan, ekonomi, dan teknologi.

2023-08-18T195715Z_578530522_RC2JQ2ACR84Y_RTRMADP_3_USA-SUMMIT.jpg

Freedom Edge: Trilateral AS, Jepang, dan Korea Selatan di Laut China Timur Picu Kecaman Korea Utara

, , , , , , , , 1

 

Latihan militer gabungan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang dijuluki Freedom Edge dimulai di Laut China Timur pada 27-29 Juni 2024. Menurut Komando Indo Pasifik AS, latihan tersebut bertujuan untuk menunjukkan “Tekad Jepang, Korea Selatan, dan AS dalam mendorong interoperabilitas trilateral dan melindungi kebebasan demi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk Semenanjung Korea.” Dalam latihan selama tiga hari tersebut, Washington menurunkan kapal induk bertenaga nuklir USS Theodore Roosevelt, sementara Tokyo mengeluarkan kapal perusak berpeluru kendali Tokyo JS Atago, dan jet tempur KF-16 milik Seoul. Latihan Freedom Edge melatih menangkis serangan rudal balistik, serangan kapal selam, dan serangan siber (USINDOPACOM).

 

Merespons ‘Freedom Edge’, Korea Utara kemudian memberikan kecaman dan peringatan bahwa akan ada konsekuensi fatal. “Kementerian Luar Negeri Korea Utara dengan tegas mengutuk tindakan militer yang provokatif terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK),” demikian pernyataan yang disampaikan melalui kantor berita pemerintah KCNA pada hari Minggu (30/6). Pyongyang bahkan menyebut aliansi tersebut sebagai ‘NATO Asia’.

 

Disisi lain, Korea Selatan menolak tuduhan Pyongyang dengan menyatakan bahwa latihan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari latihan pertahanan yang diadakan secara rutin selama bertahun-tahun di antara ketiga negara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa tidak logis jika Korea Utara, yang menjadi sumber utama ketegangan di Semenanjung Korea, mengkritik latihan Freedom Edge dengan menyebutnya sebagai ‘NATO Asia’.

 

Ketegangan antara Korut dan ketiga negara ini telah berlangsung lama, dengan berbagai insiden dan provokasi yang terjadi secara berkala. Para ahli menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar di kawasan.

 

 

2022_07_01_127362_1656647146._large

Poros NATO ke Indo-Pasifik: Fokus pada Jepang dan Korea Selatan

, , , , , , , 0

Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat NATO sangat sadar akan risiko besar yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa semacam itu terhadap stabilitas tatanan berbasis aturan internasional. Selain itu, NATO juga sedang menyelidiki tindakan Tiongkok yang bertentangan dengan tatanan berbasis aturan di Laut Filipina Barat dan Selat Taiwan. Peristiwa regional ini telah mendorong NATO untuk meningkatkan kemitraan strategisnya dengan empat negara Indo-Pasifik (Indo-Pacific four atau IP4) – Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru – untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, dalam porosnya ke Indo-Pasifik, NATO lebih memilih untuk mengembangkan hubungan strategis dengan mitra Asia Timur Lautnya, Jepang dan Korea Selatan, sebagai langkah penting pertama dalam rencana jangka panjangnya untuk kawasan ini.

 

Evolusi hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan

Hubungan NATO dengan Korea Selatan dan Jepang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduanya bergerak di jalur yang berbeda. Hubungan telah berkembang dengan Jepang sejak tahun 1990-an;[1] namun, hubungan dengan Korea Selatan baru berkembang pada akhir tahun 2010-an. Hubungan Jepang dengan NATO telah berkembang secara bertahap, tetapi dengan invasi Rusia, kemitraan ini telah mencapai momentum baru, didorong oleh pandangan keamanan Tokyo yang tak terpisahkan, yang melihat perkembangan geopolitik yang saling terkait di kawasan Eurasia dan Indo-Pasifik. Hal ini terbukti dalam pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada KTT G7 Hiroshima ketika dia menyatakan, “Ukraina mungkin merupakan Asia Timur di masa depan.”[2] Demikian pula, selama KTT NATO 2023, Kishida mengatakan bahwa “Keamanan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan” dan menambahkan bahwa dia “menyambut baik peningkatan lebih lanjut dalam minat dan keterlibatan di Indo-Pasifik di antara negara-negara yang berpikiran sama di kawasan Euro-Atlantik.”[3] Meskipun pemikiran strategis ini bukanlah hal baru dan dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1980-an ketika upaya dilakukan untuk menciptakan hubungan institusional[4], jelas bahwa Tokyo berusaha untuk mendiversifikasi dan memperdalam hubungan keamanannya dengan NATO untuk menghadapi ancaman keamanan yang muncul di kawasan ini.

Di bawah visi Global Pivotal State (GPS) Presiden Yoon Suk-yeol, Korea Selatan mulai beralih ke Uni Eropa (UE) untuk mengembangkan kemitraan strategis, ekonomi, dan keamanan dengan aktor-aktor di luar wilayahnya. Poros ini telah menyebabkan meningkatnya minat Seoul untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan NATO dan anggotanya. Pada tahun 2023, selama KTT NATO di Vilnius, Yoon menyatakan persetujuannya[5] dengan pandangan keamanan yang tak terpisahkan: “Di era yang sangat terhubung ini, keamanan Eropa dan Asia tidak dapat dipisahkan.” Meskipun banyak pujian yang hanya dikaitkan dengan faktor situasional seperti invasi Rusia, para sarjana seperti Bence Nemeth dan Saeme Kim telah mengidentifikasi faktor struktural dan situasional yang berkontribusi pada pengikatan hubungan dengan NATO.[6] Namun, tidak seperti Jepang, pandangan strategis Seoul sangat sempit[7], terfokus pada Asia Timur Laut dan tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.[8] Meskipun ada kekhawatiran mengenai Cina, namun tetap berhati-hati, menghindari kemungkinan hubungan strategis dan perhatian yang tidak semestinya dari Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Seoul dan Tokyo[9] telah mengidentifikasi bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, operasi informasi, dan pembagian intelijen militer dengan NATO sebagai bidang kerja sama yang penting, menambah daftar sebelumnya yaitu cyber, ruang angkasa, teknologi baru, dan teknologi kritis. Perluasan ini dimungkinkan karena peningkatan kerangka kerja kemitraan strategis mereka, yang ditingkatkan dari Program Kemitraan dan Kerja Sama Individu (IPCP) menjadi Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individu (ITPP).[10] Kerangka kerja yang terakhir ini merupakan kerangka kerja yang lebih ‘strategis dan berorientasi pada tujuan’-komprehensif, terperinci dan berjangka panjang (periode empat tahun) dibandingkan dengan kerangka kerja yang pertama, yang bersifat umum dan pendek (periode dua tahun). Kerangka kerja kemitraan yang telah ditingkatkan ini mencoba untuk membangun keselarasan strategis yang lebih besar antara NATO dan mitra-mitra Asia Timur Lautnya. Selain itu, hal ini menandakan kemauan politik yang jelas untuk memperluas dan memperdalam kemitraan keamanan mereka dengan NATO dan para anggotanya.

Di bawah kerangka kerja ITTP, kemitraan IP4 sekarang dilembagakan dan diharapkan untuk tumbuh lebih jauh dengan KTT NATO mendatang di Washington, D.C.

 

Pergerakan NATO ke arah Timur Laut: Apa alasan strategisnya?

Penguatan hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan harus dilihat melalui lensa strategis berdasarkan perubahan keberpihakan global dan lingkungan keamanan yang terpolarisasi di Eurasia dan Indo-Pasifik, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan NATO dan anggotanya. Persepsi ancaman yang meningkat ini secara jelas dinyatakan dalam postur strategis NATO tahun 2022[11], yang mencatat keterkaitan antara keamanan kedua kawasan itu. NATO memahami bahwa dengan meningkatnya koordinasi antara Beijing, Moskow, dan mitra-mitra yang berpikiran sama di seluruh kawasan, NATO membutuhkan strategi yang komprehensif dan efisien dalam mengatasi ancaman ini. Misalnya, NATO melihat peningkatan kerja sama antara Moskow dan teman-temannya-Korea Utara[12] dan Iran[13], yang keduanya telah memasok persenjataan penting yang dapat merugikan rencananya. Oleh karena itu, NATO melihat manfaat dari membentuk kerja sama yang lebih erat dengan mitra yang berpikiran sama di Indo-Pasifik, seperti Korea Selatan[14] dan Jepang[15], yang telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang substansial kepada Ukraina, yang menunjukkan pentingnya mitra yang vital, bahkan yang berbasis di wilayah lain. Berbagi dukungannya untuk hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan, sekretaris jenderal NATO mengatakan[16], “Hubungan kami yang berkembang mengirimkan sinyal yang kuat pada saat yang kritis: ketika negara-negara seperti Rusia mencoba untuk merobek-robek peraturan dan hukum global, kami berdiri bersatu dan kuat untuk melindungi cara hidup dan kemakmuran kami.”

 

Di sisi lain, bagi Seoul dan Tokyo, mengembangkan hubungan komprehensif dengan NATO sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan di Ukraina tidak terulang kembali di Indo-Pasifik. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan lintas sektor, ekonomi, teknologi, dan militer, serta berupaya mengembangkan penangkalan yang efektif terhadap ancaman regional. Ketika mengaitkan, Rusia sering disebut sebagai faktor tunggal. Akan tetapi, bukan itu masalahnya. Para ahli seperti Yu Koizumi berpendapat bahwa hubungan Rusia-Jepang[17] tidak secara inheren bermusuhan, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Korea Selatan. Meskipun situasi Ukraina mengkhawatirkan bagi kedua negara sebagai negara demokrasi liberal, namun hal ini tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi keduanya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan mengenai tindakan Tiongkok di Selat Taiwan, yang bagi Jepang merupakan ancaman eksistensial dan bagi Korea Selatan[18], hal ini menimbulkan implikasi keamanan nasional yang mendalam.[19] Dalam konteks ini, satu-satunya kekhawatiran yang signifikan bagi Jepang dan Korea Selatan secara militer di kawasan ini adalah Tiongkok, bukan Rusia. Oleh karena itu, hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan didorong oleh faktor sistemik: Kebangkitan Tiongkok, yang bukan merupakan peristiwa situasional. Dengan demikian, kemitraan ini merupakan upaya untuk memperkuat daya tangkal di kawasan ini dan melawan kemungkinan tindakan agresif oleh Beijing.

 

Peluang yang akan datang dan tantangan yang akan datang

Selain kontraterorisme, ruang angkasa, dan pengurangan persenjataan, Korea Selatan[20] dan Jepang akan memperkuat kemitraan keamanan dan pertahanan di berbagai bidang seperti pembagian intelijen militer dan keamanan siber. Dengan kemitraan strategis berkelanjutan[21] yang dilembagakan di bawah kerangka kerja ITPP yang lebih kuat, akan lebih mudah bagi mitra untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan regional dan global yang spesifik di berbagai bidang. Memperkuat hubungan pertahanan Seoul dan Tokyo akan semakin meningkatkan keberhasilan kemitraan ini, membangun hubungan strategis antara kawasan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Dalam kemitraan ini, Seoul secara khusus tertarik untuk bekerja dalam bidang keamanan siber[22] dengan Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kerja Sama (CCDOE) NATO dan Jepang berupaya untuk membina kerja sama yang lebih erat dalam melawan ancaman hibrida seperti perang informasi dan keamanan ekonomi. Sebaliknya, NATO juga berupaya membangun hubungan strategis, tanpa pengerahan militer apa pun, dan sebaliknya berfokus pada inovasi teknologi-militer, peningkatan kapasitas, dan pengembangan mekanisme untuk berbagi kesadaran situasional.

Dengan serangan terhadap Ukraina, ancaman terhadap Taiwan sekarang membayangi NATO dan anggotanya dalam hal Indo-Pasifik. Akan tetapi, seperti halnya dalam kasus Rusia, di mana konsensus yang luas telah dicapai dalam NATO, saat ini tidak ada kesepakatan eksplisit[23] antara NATO dan mitra Indo-Pasifik mengenai Tiongkok. Ketidaksepakatan yang serupa juga terjadi di antara mitra IP4, terutama Jepang dan Korea Selatan, mengenai Tiongkok. Selain itu, anggota ASEAN[24] tetap curiga terhadap campur tangan pihak luar, sehingga membuat hal ini semakin rumit. Ketidakpastian ini muncul sebagai hambatan untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua mitra ketika berbagi persepsi yang sama tentang tantangan strategis di Indo-Pasifik dan menindaklanjutinya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, meskipun kita mungkin tidak melihat peran NATO meluas di kawasan ini secara militer, kita mungkin akan melihat kemitraan strategis yang lebih dekat dan lebih dalam antara anggota NATO dengan Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat penangkalan dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik.

[1] Galic, M. (2019). Navigating by Sun and Compass: Policy Brief One: Learning from the History of Japan-NATO Relations.

[2] Prime Minister’s Office of Japan (2023, March 31). Message from Prime Minister KISHIDA Fumio on the G7 Hiroshima Summit. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202303/_00018.html#:~:text=Witnessing%20the%20reality%20of%20unilateral,decision%20to%20respond%20firmly%20to

[3] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[4] Henry Scott Stokes. (1983, April 2). France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO. The New York Times. https://www.nytimes.com/1983/04/02/world/france-blocks-japanese-bid-for-informal-ties-to-nato.html

[5]https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320841&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

[6]https://academic.oup.com/crawlprevention/governor?content=%2fia%2farticle%2f100%2f2%2f609%2f7617218%3flogin%3dfalse

[7] NATO. (2024, May 14). NATO and the Republic of Korea discuss cooperation at the military staff talks. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_225366.htm

[8] Nam Hyun Woo.( 2023, July 12). Yoon calls for NATO’S united response against NK threats. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[9] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[10] NATO. (2024, April 25). Individually Tailored Partnership Programmes. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_225037.htm

[11] NATO. (2022, June 29). NATO 2022 Strategic Concept. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

[12] Hynhee Shin. ( 2024, February 27). North Korea has sent 6,700 containers of munitions to Russia, South Korea say. Reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-has-sent-6700-containers-munitions-russia-south-korea-says-2024-02-27/

[13] Jeff Mson & Steve Holland. ( 2023, June 10). Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraines, US says. Reuters.  https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/

[14] Song Sang Ho. (2023, December 5). S. Korea indirectly supplied more 155-mm shells for Ukraine than all European cpuntries combined:WP.  Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231205000300315

[15] Roman Goncharenko (2024, April 15). Japan’s Ukriane aid creates new rift with Russia.  DW.  https://www.dw.com/en/japans-ukraine-aid-creates-new-rift-with-russia/a-68811918

[16] NATO. (2024, May 30). Speech by NATO Secretary General Stoltenberg at the Jeju Forum in South Korea. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_225839.htm

[17] Streltsov, D. (2024). Handbook of Japan-Russia Relations.

[18] Ryan C. Bercaw. (2024, May 18). Yes, Japan Will Defend Taiwan. The Diplomats. https://thediplomat.com/2024/05/yes-japan-will-defend-taiwan/

[19] https://www.nbr.org/publication/the-taiwan-flashpoint-and-asias-middle-powers/

 

[20] Nam Hyun-Woo. (2023, July 13). Yoon calls for NATO’s united response against NK threats. Koreatimes. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[21] Eun-Jung, K. (2024, April 3). NATO invites S. Korea to Washington summit in July. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20240403008500315

[22] https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320840

[23] France objects to Nato plan for office in Tokyo. https://www.ft.com/content/204e595f-5e05-4c06-a05e-fffa61e09b27

[24] Kuok, L. (2023, August 10). NATO is on the back foot in the Indo-Pacific. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/08/10/nato-indo-pacific-china-australia-japan/

Load More