Menu

Jepang

Toothless tiger: Japan Self-Defence Forces (BBC)

Jepang Membentuk Komando Operasi Gabungan untuk Meningkatkan Koordinasi Militer

, , , , 0

Jepang pada Senin (24/03/2025) secara resmi meluncurkan Komando Operasi Gabungan (JJOC) baru untuk memusatkan struktur komando Pasukan Bela Diri Jepang dan meningkatkan koordinasi operasional di seluruh cabang militer. Pembentukan JJOC menandai reformasi signifikan guna memperkuat kemampuan pertahanan Jepang di tengah meningkatnya ketegangan regional.

 

Tonggak Sejarah dalam Strategi Pertahanan Jepang

JJOC, yang terletak di Kementerian Pertahanan di daerah Ichigaya Tokyo, akan mengawasi operasi Pasukan Bela Diri Darat (GSDF), Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF), Pasukan Bela Diri Udara (ASDF), Komando Pertahanan Siber, dan Grup Operasi Ruang Angkasa. Restrukturisasi ini memungkinkan koordinasi dan respons yang lebih efektif terhadap ancaman keamanan nasional, termasuk potensi konflik atas Taiwan, ketegangan di Semenanjung Korea, dan perselisihan di Laut China Timur.

Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menekankan pentingnya komando ini, dengan menyatakan, “Negara kita menghadapi lingkungan keamanan pascaperang yang paling parah dan kompleks. Pembentukan Komando Operasi Gabungan memiliki arti penting bagi keamanan Jepang.” Selama upacara peresmian, Nakatani menyerahkan bendera komando kepada komandan pertamanya, Jenderal Kenichiro Nagumo, dan menginstruksikannya untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan dan setiap saat.

 

 

Meningkatkan Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang

Jenderal Nagumo akan menjadi mitra Jepang untuk Komando Indo-Pasifik militer Amerika Serikat (AS), berkoordinasi secara erat dengan Pasukan AS Jepang (U.S. Forces Japan, USFJ). Washington sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan misi dan tanggung jawab USFJ guna memperdalam interoperabilitas militer bilateral. Akan tetapi, laporan terbaru menunjukkan bahwa kendala keuangan dapat menunda atau membatalkan perubahan ini di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hal ini dikarenakan kemungkinan pemerintahan AS akan memangkas biaya pertahanan lebih dari USD800 miliar.

Terlepas dari ketidakpastian ini, pembentukan JJOC diharapkan dapat meningkatkan postur pertahanan Jepang dan memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan pasukan militer AS. Struktur baru ini akan membebaskan kepala Staf Gabungan dari tugas operasional, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus memberikan nasihat kepada menteri pertahanan, sebuah pembagian kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam krisis.

 

Pelajaran dari Krisis Masa Lalu

Sebelumnya, pendekatan Jepang terhadap operasi gabungan bergantung pada gugus tugas ad hoc yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat, seperti tanggapan terhadap Gempa Bumi dan Tsunami Besar Jepang Timur tahun 2011. Akan tetapi, meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan modern, termasuk perang siber dan konflik berbasis ruang angkasa, mengharuskan adanya komando gabungan permanen.


Nagumo, yang memainkan peran kunci dalam tanggapan Jepang terhadap peluncuran rudal Korea Utara dan serangan udara, membawa pengalaman yang luas untuk peran barunya. “Sayangnya, lingkungan keamanan internasional sedang memburuk,” katanya. “Sudah tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan terjadinya krisis serupa di Indo-Pasifik.”

 

Meningkatkan Kemampuan Serangan Balik Jepang

Aspek penting dari tanggung jawab JJOC adalah mengawasi “kemampuan serangan balik” Jepang yang baru, yang memungkinkan serangan preemptif di wilayah musuh untuk menangkal serangan. Pergeseran ini sejalan dengan strategi pertahanan Jepang yang lebih luas, yang mencakup peningkatan belanja militer dan pembentukan pasukan khusus yang meniru Korps Marinir AS

Upaya modernisasi pertahanan Jepang juga mencerminkan tren yang lebih luas yang terlihat dalam restrukturisasi militer global. Amerika Serikat dan Tiongkok telah lama mengadopsi struktur komando bersama untuk meningkatkan koordinasi lintas domain, dan Jepang sekarang mengikutinya. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menekankan pentingnya langkah ini, dengan menyatakan, “Dengan pembentukan JJOC, SDF akan memimpin unit-unitnya secara terpusat setiap hari, mempertahankan postur pertahanan yang fleksibel dalam menanggapi ancaman yang terus berkembang.”

 

Implikasi Strategis bagi Kawasan

Keputusan Jepang untuk menyatukan cabang-cabang militernya di bawah struktur komando tunggal muncul pada saat meningkatnya ketegangan di Indo-Pasifik. Meningkatnya ketegasan Tiongkok terhadap Taiwan, ambisi nuklir Korea Utara, dan sengketa teritorial yang sedang berlangsung, semuanya berkontribusi pada keputusan Jepang untuk memperkuat kerangka pertahanannya.

Masa depan aliansi militer Jepang dengan AS tetap menjadi faktor kunci dalam stabilitas regional. Meskipun kedua negara telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama pertahanan yang lebih erat, ketidakpastian mengenai pengeluaran militer Amerika dan prioritas strategis di bawah kepemimpinan Trump menyisakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Rincian lebih lanjut dapat muncul setelah kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Jepang.

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

Korea Utara Kecam Kesepakatan AUKUS: Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik dalam Lensa Realisme

, , , , , , , , , , 0

Korea Utara baru-baru ini mengecam kesepakatan kapal selam nuklir antara Amerika Serikatdan Australia di bawah kemitraan AUKUS, dan menyebutnya sebagai “ancaman bagiperdamaian regional”. Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Washington diperingatkan untuk mempertimbangkan konsekuensi darialiansi nuklirnya, termasuk AUKUS serta kerja sama trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang, yang bahkan disebut sebagai “versi Asia dari NATO“ oleh Korea Utara. Sebagaibagian dari perjanjian, AS akan menjual beberapa kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia kepada Australia pada awal 2030-an. Baru-baru ini, Australia telah melakukan pembayaranpertama sebesar $500 juta kepada AS di bawah kesepakatan tersebut. Kritik yang datang dariKorea Utara ini kemudian mencerminkan ketegangan yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, di mana aliansi militer semakin diperkuat dan negara-negara merasa perlu untukmenyesuaikan strategi keamanan mereka di tengah sistem internasional yang anarkis.

AUKUS dan Dinamika Kekuatan di Indo-Pasifik

Kesepakatan AUKUS tidak sekadar mengenai teknologi kapal selam, tetapi juga merupakanbagian dari strategi AS untuk mempertahankan dominasinya di Indo-Pasifik. Denganmemberikan akses kepada Australia terhadap kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, Washington memperkuat sekutunya untuk mengimbangi pengaruh China yang semakinmeningkat. Langkah ini sejalan dengan upaya AS dalam mempertahankan tatanan keamananyang berbasis aliansi, mengingat meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan ancaman nuklir Korea Utara. Sementara itu, dari sudut pandang Korea Utara, AUKUS mencerminkan peningkatan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Pyongyang melihat langkah ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana AS, Inggris, dan Australia semakin menguatkan cengkeraman mereka di kawasan, didukung pula oleh kerjasama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang. Ini menguatkan kekhawatiran bahwaaliansi ini dapat berkembang menjadi blok militer yang lebih besar yang berpotensimengisolasi dan melemahkan posisi Korea Utara.

Reaksi Korea Utara: Balance of Power dan Security Dilemma

Dalam responsnya terhadap AUKUS, Korea Utara kemungkinan akan memperkuatkapabilitas militernya, termasuk program nuklir dan misil balistik. Hal Ini dapat dilihatsebagai bentuk keseimbangan kekuatan (balance of power), di mana negara yang merasaterancam akan meningkatkan pertahanannya guna mencegah dominasi pihak lain. Namun, langkah-langkah ini juga menciptakan security dilemma, yaitu upaya satu pihak untukmeningkatkan keamanannya justru membuat pihak lain merasa semakin terancam. Dalam halini, AS dan sekutunya mengklaim bahwa AUKUS bertujuan untuk menjaga stabilitaskawasan, tetapi dari sudut pandang Korea Utara (dan bahkan China), langkah ini justrudianggap sebagai eskalasi yang memicu perlombaan senjata lebih lanjut. Akibatnya, Korea Utara akan terus melakukan uji coba senjata, meningkatkan kapasitas militernya, dan bahkanmungkin mengadopsi kebijakan yang lebih agresif untuk menunjukkan kekuatannya.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Dinamika ini berisiko memperburuk ketegangan di Indo-Pasifik. Jika Korea Utara meresponsAUKUS dengan meningkatkan program senjata nuklirnya, AS dan sekutunya kemungkinanbesar akan mengambil tindakan balasan, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupunpeningkatan kehadiran militer di kawasan. Hal ini tidak hanya berimplikasi bagi keamananKorea Selatan dan Jepang, tetapi juga bagi stabilitas regional secara keseluruhan. Selain itu, aliansi AUKUS dapat mempercepat blokisasi geopolitik, di mana negara-negara semakinterbagi antara blok yang dipimpin AS versus blok yang cenderung menantang dominasi AS, seperti China dan Korea Utara. Hal ini dapat menyulitkan diplomasi dan meningkatkan risikokonfrontasi di kawasan.

Dengan demikian, kecaman Korea Utara terhadap AUKUS bukan sekadar retorika, tetapimencerminkan dinamika kekuatan yang terus berkembang di Indo-Pasifik. AS menggunakanaliansinya untuk mempertahankan dominasi, sementara Korea Utara dan China melihatnyasebagai ancaman yang perlu diseimbangkan. Dalam konteks ini, balance of power, self-help, dan security dilemma bukan hanya konsep teori hubungan internasional, tetapi juga realitasyang membentuk kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan. Ke depan, ketegangan inikemungkinan akan terus meningkat, dan tanpa langkah diplomasi yang efektif, Indo-Pasifikdapat menjadi arena perlombaan senjata yang semakin intensif.

Jepang dan Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Jepang dan Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

, , , , , 0

Pada 24 Februari 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Gen Nakatani dan Menhan Filipina Gilbert Teodoro melaksanakan pertemuan tingkat tinggi di Manila untuk membahas berbagai isu pertahanan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, menhan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui dialog strategis antara Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dan Angkatan Bersenjata Filipina. Dalam sebuah konferensi pers Menhan Nakatani dan Menhan Gilbert menyatakan bahwa kedua negara akan membentuksebuah kerangka untuk meningkatkan kerja sama bidang peralatan dan pengembangan teknologi pertahanan. Menhan Nakatani menambahkan bahwa Filipina dan Jepang perlu meningkatkan kerja sama pertahanan akibat dari situasi keamanan yang semakin tegang. Selain meningkatkan kerja sama pertahanan antara kedua negara, Jepang dan Filipina juga sepakat untuk memperdalam kemitraan Squad antara Amerika Serikat dan Australia.  

Menanggapi perkembangan tersebut Ahli Kawasan Asia Timur dari Akademi Ilmu Sosial Liaoning Lü Chao menyampaikan pada 25 Februari 2025 bahwa peningkatan kerja sama antara Filipina dan Jepang bersifat eksploitatif. Lü menambahkan bahwa aksi yang dilakukan Filipina merupakan upaya untuk memperumit sengketa di Laut China Selatan. Sementara itu Direktur Institut Penelitian Asia Timur Laut Da Zhigang menganggap upaya Filipina untuk menempatkan dirinya dalam payung perlindungan Jepang tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Kerja sama pertahanan antara Filipina dan Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat dari aksi China yang semakin asertif mempertahankan klaim mereka di Laut China Selatan dan Kepulauan Senkaku. Dilansir dari Kyodo News, sejak 2023 Jepang telahmenjual radar pertahanan udara kepada Filipina melalui skema bantuan keamanan resmi (OSA) yang disahkan oleh PM Fumio Kishida pada April 2023. Selain itu pada Desember 2024, Jepang menjual radar pengawas maritim J/FPS-3 untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina meningkatkan kapabilitas pengawasan mereka di Laut China Selatan. Selain menjual alat utama sistem persenjataan melalui skema (OSA), Filipina dan Jepang juga telah menandatangani pakta pertahanan yang memperbolehkan JSDF untuk mengirimkan pasukan mereka ke Filipina.

Pemerintah Jepang Serahkan RUU Keamanan Siber Kepada Parlemen Nasional

Pemerintah Jepang Serahkan RUU Keamanan Siber Kepada Parlemen Nasional

, , , 0

Pada 7 Februari 2025 Juru Bicara Kabinet Pemerintah Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintah Jepang telah menyerahkanrancangan undang-undang (RUU) keamanan siber aktif kepada Parlemen Nasional Jepang. Hayashi menambahkan RUU tersebut dirancang untuk memperkuat pertahanan siber Jepang dan memberikan pemerintah lebih banyak pilihan untuk menghadapi ancaman siber yang mengancam keamanan nasional Negeri Bunga Sakura. Dalam RUU ini Badan Polisi Nasional Jepang (NPAJ) bertugas melumpuhkan server jaringan musuh sementara Tim Siber Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) digerakkan jika mendapatkan perintah dari Perdana Menteri (PM). RUU keamanan siber aktif juga mewajibkan operator/pengurus infrastruktur penting (rel, internet, dan listrik) untuk melaporkan kepada pemerintah jika mereka menghadapi serangan siber. Selain itu RUU ini juga memberikan hukuman berat bagi pejabat negara yang terbukti membocorkan rahasia keamanan siber atau informasi intelijen negara dengan denda sebesar JPY 1 juta (USD 6,600) dan penjara selama empat tahun.

Akan tetapi RUU ini juga memberikan pemerintah Jepang kewenangan untuk mengawasi komunikasi digital yang dilakukan oleh warga negara, hal ini menyebabkan kekhawatiran karena dianggap melanggar hak kerahasiaan informasi yang dijamin dalam pasal 21 konstitusi Jepang. Menanggapi kekhawatiran tersebut Hayashi menyatakan bahwa RUU tersebut tidak melanggarkonstitusi karena pemerintah Jepang tidak akan mengetahui isi dari percakapan tersebut. Dilansir dari Asahi, komunikasi yang akan diawasi dalam RUU ini adalah foreign-to-foreign communications sementara komunikasi domestik tidak akan diawasi. Selain itu pemerintah Jepang hanya mengawasi informasi dasar seperti alamat IP dan stempel waktu (timestamp), pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan data minimization.

RUU keamanan siber aktif telah mendapatkan dukungan dari seluruh partai oposisi di Parlemen Nasional Jepang seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP) dan Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) sehingga RUU tersebut . RUU ini dirancang oleh pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut dari Strategi Keamanan Nasional (NSS) tahun 2022 yang mewajibkan pengembangan kapabilitas pertahanan siber dan meningkatkan anggaran pertahanan. Pembahasan RUU ini sempat terhambat pada November 2024 akibat dari ketidakpastian politikakibat dari pemilu dini yang menyebabkan koalisi petahana Partai Liberal Demokrat (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas perlementer mereka.    

kpl

Perspektif Aliansi Keamanan dalam Kerjasama Pengembangan Kapal Perang Indonesia-Jepang

, , 0

Jepang dan Indonesia tengah berada di jalur untuk mencapai kesepakatan dalam mengembangkan kapal perang bersama untuk TNI Angkatan Laut. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari pergeseran signifikan Jepang menuju aliansi keamanan yang lebih luas dan upaya Indonesia untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritimnya.

Menurut laporan dari South China Morning Post, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, membahas proyek ini pada Sabtu (11/1) dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta. Meski detail proyek tersebut belum diungkapkan secara rinci, sejumlah ahli berspekulasi bahwa desain kapal perang yang dimaksud kemungkinan akan mengadaptasi teknologi kapal perusak canggih milik Angkatan Laut Jepang, yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Menurut para pengamat, kolaborasi ini mencerminkan pergeseran Jepang dalam membangun hubungan keamanan yang lebih strategis dengan negara-negara Asia Tenggara; terutama ditengah sengketa wilayah dengan China. Masayuki Masuda, analis dari Institut Studi Pertahanan Nasional di Tokyo, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Jepang, melalui kebijakan yang diterapkan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida, berusaha memperkuat kemitraan dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, khususnya di Asia Tenggara, untuk membentuk koalisi yang dapat menanggapi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kebangkitan China. Masuda juga menambahkan bahwa kemitraan ini sangat selaras dengan upaya Jepang untuk memperdalam kerjasama keamanan di kawasan tersebut.

Pada awal Januari (7/1), Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani, juga sempat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, di Jakarta untuk membahas potensi proyek kapal perang dimaksud. “Sangat krusial bagi Jepang untuk mempererat hubungan pertahanan dengan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jalur transportasi laut yang sangat vital, seperti Selat Malaka,” ujar Nakatani dalam keterangan pers.

Disisi lain, Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka, menyatakan bahwa meskipun kedua negara berbicara tentang pengembangan bersama, pembagian tanggung jawab tidak akan sepenuhnya setara. Mulloy mengungkapkan bahwa kolaborasi ini akan memberikan keuntungan bagi Jepang dalam memperluas kemampuan pengembangan militernya, yang sebelumnya lebih terbatas pada proyek-proyek skala kecil. Mulloy juga mengatakan bahwa kapal perang yang dirancang untuk Indonesia ini diperkirakan akan memiliki fungsi serbaguna, termasuk dalam operasi patroli laut dan anti-kapal selam. Namun, ia mencatat bahwa peluncuran kapal pertama mungkin baru bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang, mengingat tahap pembicaraan yang masih berlangsung antara Jakarta dan Tokyo. Sementara itu, Ia berharap Indonesia akan memilih untuk membangun kapal-kapal tersebut di dalam negeri dengan melibatkan komponen lokal sebanyak mungkin, karena selama ini Indonesia dikenal hati-hati dalam menjalin aliansi keamanan dan cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam perselisihan negara besar.

Pengembangan kapal perang bersama untuk TNI Angkatan Laut merupakan contoh dari sebuah aliansi keamanan yang terbentuk berdasarkan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Fenomena yang terjadi memperlihatkan bagaimana Indonesia dan Jepang berupaya membentuk sebuah aliansi ketika menerima ancaman atau memiliki kepentingan strategis yang sama untuk memperkuat posisi mereka di kancah internasional, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal. Aliansi keamanan biasanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih stabil untuk saling mendukung dalam hal pertahanan dan keamanan. Ada beberapa hal yang kemudian tercermin dari aliansi keamanan Indonesia dan Jepang melalui pengembangan kapal bersama tersebut sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini.

Kepentingan Bersama dalam Keamanan Maritim

Dengan mengembangkan kapal perang bersama, Indonesia dan Jepang tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman dari China. Meskipun memiliki posisi yang berbeda, keduanya merasakan dampak dari kebijakan ekspansif China, sehingga memperkuat kerjasama pertahanan menjadi langkah strategis yang penting. Disaat Jepang memberikan transfer teknologi, dan Indonesia yang memiliki wilayah maritim luas mendapatkan manfaat dari teknologi canggih serta memperkuat kapasitas pertahanannya; hal ini menunjukkan bagaimana negara dengan kekuatan yang berbeda dapat saling melengkapi dalam aliansi untuk mengimbangi ancaman eksternal.

Peran Aliansi dalam Mengatasi Ancaman Terhadap Kedaulatan

Kerjasama ini juga dapat menjadi cerminan keinginan bersama Jepang dan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritim mereka, di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Kolaborasi ini akan meningkatkan interoperabilitas kedua negara dalam berbagai misi pertahanan, seperti patroli laut dan operasi anti-kapal selam, serta menjaga jalur perdagangan maritim, dan memberikan keuntungan strategis dalam mengelola ancaman bersama dan memperkuat stabilitas regional.

Pada akhirnya, kerjasama antara kedua negara dalam pengembangan kapal bersama ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim mereka di tengah ancaman yang meningkat dari China. Uniknya, hal ini juga menjadi cerminan lain dalam hal pergeseran kebijakan luar negeri Jepang yang mulanya lebih mengutamakan isolasi atau keterlibatan terbatas setelah periode pasca-Perang Dunia II, hingga kini menjadi lebih proaktif dalam memperkuat aliansi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan militer kedua negara dan menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih stabil di kawasan yang strategis; sehingga Jepang dan Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan nasional masing-masing, tetapi juga memperkuat stabilitas regional dan membangun kekuatan kolektif untuk menghadapi ancaman bersama.

 

Indonesia dan Jepang

Perdana Menteri Jepang Laksanakan Kunjungan Kerja Ke Indonesia

, , , , 0

Pada 10-11 Januari 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta PM Ishiba disambut oleh pasukan kehormatan serta beberapa pejabat seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Duta Besar Jepang-Indonesia Masaki Yasushi, dan Duta Besar Indonesia-Jepang Heri Akhmadi. Kunjungan Shigeru Ishiba ke Indonesia merupakan salah satu kunjungan kerja pertama yang dilaksanakan sejak mantan menteri pertahanan tersebut terpilih sebagai perdana menteri Jepang pada 11 November 2024 setelah Parlemen Jepang menyelenggarakan sesi pemilihan khusus.Dalam keterangan pers PM Ishiba menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi karena Indonesia memiliki pasar ekonomi besar dan Jepang ingin meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Esoknya PM Ishiba mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta untuk memberikan penghormatan bagi para pahlawan nasional Indonesia. Setelah itu PM Ishiba bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas beberapa kerja sama antara Jepang dan Indonesia. Dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo Subianto menyambut PM Ishiba dan menyampaikan apresiasi terhadap Jepang yang telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Setelah itu kedua pemimpin negara menandatangani perjanjian pemberian pinjaman sebesar 90,45 yen untuk proyek pengembangan aparatur negara, serta proyek pengembangan Pelabuhan Patimban III. Selain itu PM Ishiba menyatakan bahwa Jepang akan memberikan dua kapal patroli kecepatan tinggi kepada Indonesia melalui skema Bantuan Keamanan Resmi untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Selain itu Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang Toshihiro Kitamura menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia akan meluncurkan forum diskusikerja sama pertahanan yang berfokus kepada kerja sama teknis dan pengadaan alutsista.

Selain meningkatkan kerja sama maritim dan pertahanan, PM Ishiba menyatakandukungan Jepang terhadap program industrialisasi Indonesia dan memastikan pasokan energi stabil dengan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Selanjutnya PM Ishiba juga menyatakan bahwa Jepang mendukung Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dukungan yang diberikan PM Ishiba serupa dengan pernyataan sebelumnya yang diberikan oleh PM Fumio Kishida pada 4 April 2024.

WhatsApp Image 2024-11-29 at 09.22.49

China Kecam Rencana Kontingensi Taiwan yang Dibentuk Amerika Serikat dan Jepang

, , , , , 0

Pada 25 November 2024 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menyampaikan China menolak rencana kontingensi Taiwan yang sedang dibentuk Amerika Serikat dan Jepang sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan Indo-Pasifik. Juru Bicara Kemlu China Mao menambahkan bahwa pembentukan rencana tersebut akan meningkatkan ketegangan dan konfrontasi, serta merusak stabilitas dan perdamaian regional. Selain itu Mao juga menekankan bahwa Taiwan merupakan wilayah China dan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian adalah dengan mempertahankan komitmen terhadap prinsip satu China (one China principle).

Dilansir dari Kyodo News, dalam rencana kontingensi tersebut Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan Marine Littoral Regiment mereka yang dilengkapi dengan sistem artileri roket HIMARS ke pangkalan sementara yang akan dibuat di Kepulauan Ryukyu/Nansei. Sementara itu Angkatan Darat Amerika Serikat akan mengerahkan Multi Domain Task Force (MTDF) ke Filipina untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam rencana kontingensi ini Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) memiliki peran utama sebagai penyedia logistik bagi Marinir Amerika Serikat yang dikerahkan ke Kepulauan Ryukyu/Nansei. Menurut pakar pertahanan dari Universitas Nasional Australia (ANU) Jennifer Parker hal ini merupakan sebuah perkembangan signifikan bagi kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dianggap signifikan karena aksi tersebut menunjukan komitmen Amerika Serikat untuk mendukung sekutu dan mitra mereka di kawasan tersebut dari retorika dan aksi agresif China. Sementara itu peneliti kawasan Asia Tenggara Lowly’s Institute Dr. Abdul Rahman Yaacob menyatakan hal ini merupakan tanda bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Yacoob menambahkan Jepang dan Filipina memiliki peran penting dalam dua skenario yakni evakuasi warga Taiwan dan mempertahankan wilayah kedua negara dari serangan militer China.

Saat ini China sedang meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan sekaligus memperkuat kapasitas militer mereka. Menurut Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Wilayah Pasifik (PACAF) Jendral Kevin B. Schneider dalam lima bulan terakhir aksi provokasi yang dilakukan China terhadap Taiwan telah meningkat sebesar 300 persen. Aksi tersebut dianggap oleh Taiwan sebagai bagian dari taktik gray zone warfare yang dilakukan China. Menanggapi eskalasi tersebut Taiwan telah meningkatkan latihan pertahanan udara untuk memastikan kesiapan militer mereka dalam menghadapi ancaman dari China.

 

WhatsApp Image 2024-11-13 at 11.33.53

Shigeru Ishiba Pertahankan Posisi Sebagai Perdana Menteri

, , , 0

Pada 11 November 2024 Presiden Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang Shigeru Ishiba kembali terpilih sebagai perdana menteri setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang mengadakan pemungutan suara putaran kedua (runoff vote). Dalam pemungutan suara tersebut Ishiba memenangkan sekitar 221 suara sementara lawan politiknya yaitu Ketua Partai Konstitusional Demokrat (CDP) Yoshihiko Noda hanya memenangkan 160 suara. Dalam pidato kemenangannya Ishiba berjanji bahwa dia akan merubah Partai LDP menjadi sebuah partai yang melayani kepentingan publik Jepang. Selain itu Ishiba juga menambahkan bahwa dia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, mencapai kepentingan nasional Jepang, dan melakukan revitalisasi regional. Pemungutan suara tersebut merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam politik Jepang karena ini merupakan pertama kalinya dalam 30 pemungutan suara untuk memilih Perdana Menteri Jepang mencapai dua putaran. Terpilihnya Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang menandakan bahwa koalisi partai LDP-Komeito akan tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas (minority government).

Menurut Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Kazuyuki Hamada, alasan utama Ishiba dapat memenangkan pemungutan suara perdana menteri adalah karena partai oposisi terpecah belah dan tidak dapat bersatu untuk mendukung pencalonan dari Ketua Partai CDP Yoshihiko Noda. Sementara itu kandidat oposisi lain yang dapat menjadi perdana menteri seperti Ketua Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP) Jepang Yuichiro Tamaki sedang menghadapi tekanan akibat kasus perselingkuhan dengan seorang model yang diekspos oleh tabloid Jepang. Akibat dari kasus tersebut Tamaki menyelenggarakan sebuah konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat Jepang yang memiliki harapan tinggi terhadap pemimpin Partai DPFP tersebut. Sementara itu kandidat perdana menteri Yoshihiko Noda meminta maaf karena dia tidak dapat mempersatukan kekuatan partai oposisi.

Setelah terpilih sebagai perdana menteri, Ishiba harus menghadapi berbagai macam isu domestik dan internasional yang dihadapi oleh Jepang. Menghadapi isu-isu tersebut tidak akan mudah karena saat ini DPR Jepang berada dalam posisi hung parliament karena tidak ada partai yang memiliki kursi cukup untuk mendapatkan mayoritas. Oleh karena itu Ishiba harus melakukan negosiasi dengan partai oposisi agar kebijakannya dapat disetujui.

WhatsApp Image 2024-11-04 at 14.27.18 (1)

Kemungkinan Dampak Hasil Pemilu Dini 2024 Terhadap Kebijakan Luar Negeri Jepang

, 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang menyelenggarakan pemilu dini setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba membubarkan parlemen pada 9 Oktober 2024. Pemilu dini ini diselenggarkan oleh Perdana Menteri Ishiba sebagai upaya untuk memperkokoh posisi nya sebagai perdana menteri dan ketua dari Partai Liberal Demokrat (LDP) dan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik kepada Partai LDP yang terlibat dengan berbagai skandal dan kontroversi sejak pembunuhan Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Juli 2022. Salah satu skandal yang membuat publik Jepang geram adalah skandal dana taktis (slush funds) yang terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida. Skandal ini memaksa Perdana Menteri Kishida untuk mengundurkan diri dan sekaligus menciptakan krisis legitimasi terhadap Partai LDP. Hal ini menyebabkan banyak warga Jepang ingin menghukum Partai LDP dalam pemilu dini karena mereka menganggap partai tersebut tidak jujur dan korup.

Skandal ini merupakan keuntungan bagi partai oposisi seperti Partai Konstitusional Demokrat (CDP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), Partai Komunis Jepang (JCP), Partai Inovasi Jepang (JIP/Ishin), Partai Sosial Demokrat Jepang, dan Partai Reiwa Shinsengumi karena mereka dapat menggunakan kemarahan publik untuk menghancurkan dominasi koalisi LDP-Komeito dan sekaligus menambah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang. Oposisi berhasil mencapai kedua tujuan tersebut karena koalisi LDP-Komeito hanya mendapatkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas parlementer. Hasil ini merupakan babak baru yang tidak terduga dalam politik Jepang karena para partai politik di DPR Jepang harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Analis Politik Jepang Tobias S. Harris terdapat empat kemungkinan koalisi pemerintahan yang dapat terbentuk yaitu koalisi pemerintahan minoritas LDP-Komeito, koalisi LDP-Komeito-JIP/DPFP, koalisi besar LDP-Komeito-CDP, atau koalisi CDP-JIP/Ishin-DPFP.

Kemungkinan koalisi ini dapat menjadi babak baru dalam kebijakan luar negeri Jepang yang sebelumnya dibentuk oleh Partai LDP dengan Doktrin Yoshida, Doktrin Fukuda, dan Doktrin Abe. Dari ketiga doktrin tersebut Doktrin Abe merupakan dasar terbaru kebijakan luar negeri Jepang. Doktrin ini digagas oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang menekankan peran proaktif Jepang untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan beberapa hal seperti mengintegrasikan kapabilitas Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, menafsirkan ulang arti dari pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperbolehkan pengerahan JSDF membantu negara sekutu yang diserang berdasarkan prinsip collective self defense, dan mendorong adanya revisi pasal 9 Konstitusi Jepang untuk mengkodifikasi dan menegaskan peran JSDF sebagai organisasi penting bagi pertahanan Jepang. Selain itu terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan Jepang dengan melonggarkan undang-undang (UU) tahun 1976 yang melarang penjualan persenjataan dan komponen persenjataan ke negara lain. Pelonggaran ini membuka peluang bagi industri pertahanan Jepang untuk mengikuti program pengembangan senjata serta menjual persenjataan ke mancanegara,  hal ini telah membuahkan hasil pada Oktober 2023 saat Jepang mendapatkan kontrak senilai JPY 600 juta (USD 4,1 juta) untuk menyediakan sistem radar pengawas ke Filipina.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri Jepang mengalami perubahan yang cukup dinamis selama Partai LDP berkuasa. Akan tetapi hasil pemilu dini 2024 membuka kemungkinan bagi partai oposisi untuk berkuasa dan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang karena mereka memiliki banyak perbedaan visi dan kebijakan dengan Partai LDP. Perbedaan ini membuka jalan bagi partai oposisi untuk mengubah kebijakan luar negeri Jepang menjadi lebih pasifis. Argumen ini memiliki dasar karena di situs resmi Partai CDP dan Partai DPFP tertera bahwa mereka mengutamakan pasifisme dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini oposisi tidak ingin merevisi pasal 9 Konstitusi Jepang karena hal tersebut bertentangan dengan pasifisme. Akan tetapi perlu dicatat bahwa posisi Partai CDP dan Partai DPFP cukup moderat dibandingkan partai oposisi yang lebih radikal seperti Partai JCP dan Partai Sosial Demokrat Jepang yang ingin mengimplementasikan pasal 9 sepenuhnya dengan membubarkan JSDF. Selain itu semangat pasifisme ini juga dapat diartikan sebagai keengganan menjual senjata dan komponen senjata ke negara lain, serta keengganan untuk mengikuti program pengembangan senjata bersama. Sebagai contoh saat ini Jepang, Italia, dan Inggris Raya sedang menjalankan program Global Combat Air Programme (GCAP) yang bertujuan untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Jika partai oposisi berhasil membentuk pemerintahan terdapat kemungkinan mereka akan menarik Jepang dari program ini dengan menegaskan kembali UU larangan ekspor persenjataan tahun 1976 dan menarik keputusan Perdana Menteri Fumio Kishida yang memperbolehkan Jepang untuk mengekspor pesawat tempur tersebut (F-X) ke negara yang menginginkan dengan persyaratan tertentu.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti partai oposisi akan sepenuhnya mengubah kebijakan luar negeri Jepang yang dibangun pada masa pemerintahan Partai LDP karena terdapat beberapa kebijakan yang tidak bertentangan dengan pasifisme seperti Doktrin Fukuda. Doktrin ini mengafirmasi posisi Jepang sebagai negara cinta damai yang akan menjadi mitra ekonomi setara bagi negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa Doktrin Fukuda tidak bertentangan dengan pasifisme karena mengutamakan trust building, kerja sama saling menguntungkan, dan menolak keras militerisme. Oleh karena itu wajar jika partai oposisi menggunakan doktrin ini untuk mencapai kepentingan nasional Jepang.

 

WhatsApp Image 2024-10-29 at 10.23.29

Koalisi Petahana Jepang LDP-Komeito Kehilangan Mayoritas Parlemen  

, , , , 0

Pada 27 Oktober 2024 Jepang melaksanakan pemilu dini yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 30 September 2024. Perdana Menteri Ishiba menambahkan bahwa pemilu dini ini merupakan upaya untuk membangun sebuah Jepang yang baru dengan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dari hasil yang diterbitkan koalisi penguasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dan Partai Komeito kehilangan mayoritas mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang karena hanya memenangkan 215 dari 233 kursi yang diperlukan. Sementara itu partai oposisi seperti Partai Demokratik Konstitusional (CDP), Partai Inovasi Jepang (JIP), Partai Demokrat Untuk Rakyat (DPFP), dan partai politik minor lainnya memenangkan sekitar 235 kursi. Hasil dari pemilu ini merupakan kekalahan besar bagi LDP yang kehilangan mayoritas parlemen pertama kalinya sejak tahun 2009.

Menanggapi kekalahan ini Perdana Menteri Ishiba menyatakan rakyat Jepang telah menghukum berat Partai LDP dan hal tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima. Perdana Menteri Ishiba juga menambahkan bahwa hasil tersebut menunjukan rakyat ingin Partai LDP untuk introspeksi dan mengubah diri menjadi sebuah partai yang dapat mencapai keinginan rakyat. Sementara itu Kepala Komite Kampanye Politik Partai LDP Shinjiro Koizumi menyatakan jika LDP tidak dapat mencapai mayoritas mereka akan meminta partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Di sisi lain ketua Partai CDP Yoshihiko Noda menyampaikan dalam sebuah konferensi pers keinginannya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai DPFP. Ketua Partai DPFP Yuichiro Tamaki menanggapi ajakan Noda dengan menyatakan Partai DPFP tidak menutup kemungkinan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai CDP walaupun kedua partai memiliki perbedaan dasar tentang berbagai kebijakan.

Menurut analis politik Jepang Tobias S. Harris hasil pemilu dini ini menandakan sistem politik Jepang sedang memasuki periode baru dan tidak pasti karena lima partai besar yang keseluruhan memegang 401 kursi harus bernegosiasi untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sementara itu Presiden CEO Japan Society Joshua W. Walker menyatakan perdana menteri baru yang menjabat akan menghadapi tantangan internasional seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan Isu Taiwan.

Load More