Menu

Ekonomi

Revolusi Perang Dengan Proliferasi Drone FPV Dan Potensinya Bagi UKM

, , , , , , , , 0

Proliferasi drone first person view (FPV) sebagai force multiplier bagi militer nasional ataupun kelompok insurgensi telah menyebabkan terjadinya sebuah revolusi peperangan karena taktik, strategi, dan doktrin yang telah bertahan sejak tahap akhir perang dingin kini harus dipikirkan ulang karena keberadaan senjata ini telah mengubah dinamika medan pertempuran. Dalam hal ini, kelompok insurgensi dan militer nasional seperti Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) Myanmar, Hezbollah, Angkatan Bersenjata Ukraina (ZSU), dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) kini memiliki kemampuan untuk menghancurkan aset nilai tinggi menggunakan aset yang biaya produksi nya hanya berada dalam kisaran USD 300-5000. Proliferasi ini, selain menguntungkan militer nasional dan kelompok insurgensi, juga membuka pertanyaan baru yaitu apakah industri pertahanan, khususnya startup usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki potensi baru yang dapat memanfaatkan realita ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana cara drone FPV diproduksi pada awalnya, faktor yang memungkinkan terjadinya proliferasi, dan tantangan yang dihadapi jika UKM memutuskan untuk memproduksi drone FPV untuk keperluan pertahanan nasional. Dalam fase awal, drone yang pada tahun 2017 digunakan oleh kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Deir ez-Zor memiliki keterbatasan signifikan karena saat itu ketersediaan komponen penting seperti baling-baling, controller, sistem pemancar dan penerima, di pasar hitam terbatas. Realita ini memaksa ISIS untuk menggunakan drone FPV secara hati-hati karena mereka akan kesulitan mencari pengganti baru jika aset penting ini ditembak jatuh atau mengalami kerusakan signifikan akibat berbagai faktor. Selain minimnya ketersediaan komponen vital di pasar hitam, hampir tidak ada anggota ISIS atau kelompok insurgensi lainnya memiliki keahlian untuk memproduksi drone FPV karena saat itu aset ini hanya bisa dirancang dan produksi oleh pabrik milik perusahaan drone besar seperti DJI dari China, Parrot SA dari Prancis, serta AeroEnvironment dari Amerika Serikat. Monopoli ini ada karena saat itu peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen vital seperti baling-baling, bodi, dan antena hanya mampu diproduksi menggunakan 3d printer khusus pabrik.

Akan tetapi monopoli ini tergerus dengan adanya perkembangan teknologi yang pada akhirnya membuka pintu proliferasi 3D printing ke masyarakat luas, terbukanya akses terhadap komponen elektronik murah, dan adanya teknologi kamera kecil dengan resolusi cukup baik yang dapat dibeli dengan harga relatif murah. Ketiga faktor ini yang lebih dimudahkan oleh akses internet global menciptakan efek berantai sehingga produksi drone FPV mudah dilakukan oleh siapapun asalkan mereka memiliki 3D printer, komponen teknologi pasaran, kamera kecil, dan akses internet. Proliferasi ini juga membuka pintu bagi UKM untuk memasuki dunia pertahanan dengan memproduksi drone FPV menggunakan teknologi 3D printing dan komponen off-the-shelf yang sudah tersedia dalam jumlah besar di pasar bebas ataupun pasar gelap. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana UKM Ukraina memiliki peran besar dalam mendesain, mengetes, dan memproduksi berbagai tipe drone FPV untuk ZSU dalam waktu relatif cepat sehingga mereka dapat memperlambat atau menghentikan laju pasukan Rusia di wilayah Donbass. Seluruh proses ini dapat dilakukan dalam waktu relatif pendek karena UKM Ukraina, yang sebagian besar bersifat swasta, memiliki kemampuan fleksibilitas tinggi sehingga mereka dapat bergerak dari fase desain hingga produksi massal dalam waktu 3-6 bulan.

Adanya faktor tersebut serta contoh nyata yang diberikan dari Ukraina menunjukkan bahwa startup UKM Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur ringan, elektronik, dan teknologi digital memiliki potensi serupa yang dapat dikembangkan dalam waktu relatif singkat. Potensi ini ada karena startup UKM Indonesia juga memiliki keuntungan yang mirip atau serupa dengan Ukraina seperti fleksibilitas proses desain hingga produksi, akses terhadap teknologi 3D printing untuk membangun bodi drone, serta kemudahan untuk mendapatkan komponen teknologi pasaran. Ketiga hal ini penting jika UKM ingin dikembangkan menjadi salah satu pilar bagi industri pertahanan nasional karena selain menyediakan komponen bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor tersebut seperti PT Pindad, PT LEN, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), UKM dapat berperan sebagai produsen terbatas atau produsen utama drone FPV guna mengurangi beban produksi BUMN pertahanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis yang mencakup peninjauan hukum dan penyesuaian tarif impor. Dalam hal penyesuaian tarif, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan atau penghilangan tarif bagi teknologi 3D printing yang mampu memproduksi komponen drone. Hal ini penting karena pengurangan tarif ini dapat mempermudah UKM untuk membeli printer yang dapat memproduksi komponen drone FPV dengan harga lebih terjangkau. Jika hal tersebut berhasil tercapai, harga pengembangan dan produksi massal dapat dilakukan dengan relatif murah. Sementara itu dalam hal peninjauan hukum, pemerintah perlu memberikan payung hukum yang mengintegrasikan UKM dalam keseluruhan industri pertahanan. Selain itu, payung hukum ini juga harus mampu memberikan UKM insentif sepandan jika mereka berhasil dalam mengembangkan dan memproduksi drone FPV murah yang dapat dimodifikasi untuk melakukan beberapa tugas.

Kelas Menengah China dan Runtuhnya Rasa Aman Ekonomi

, , , , 0

Fenomena kelas menengah China mulai takut jadi miskin bukan sekadar cerita psikologis. Ini adalah gejala ekonomi yang cukup serius ketika kelompok yang dulu menjadi motor konsumsi mulai merasa masa depannya tidak aman, mereka akan mengubah cara belanja dengan cara menahan uang dan menurunkan standar konsumsi. Istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan ini adalah consumption downgrade. Artinya adalah konsumen tetap membeli, tetapi lebih murah, lebih selektif, dan lebih defensif.

Konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi. Ketika pendapatan naik dan orang merasa aman, konsumsi cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan tidak pasti, pekerjaan rawan, dan nilai aset turun, rumah tangga akan meningkatkan tabungan berjaga-jaga dan menunda konsumsi. Dalam konteks China, teori consumption downgrade menjadi relevan karena masalahnya bukan hanya tentang orang yang tidak punya uang, melainkan juga orang takut uangnya tidak cukup untuk masa depan.

Data dari National Bureau of Statistics of China (NBS) mendukung kekhawatiran tersebut, penjualan ritel China pada 2025 memang masih tumbuh, tetapi hanya 3,7% per tahun, dengan total penjualan ritel mencapai 50,12 triliun yuan. Pada Desember 2025, pertumbuhan ritel hanya 0,9%, jauh lebih lemah dibanding narasi ekonomi China yang biasanya agresif. Ini menunjukkan konsumsi masih berjalan, tetapi momentumnya melemah.

Sumber tekanan terbesar adalah properti, selama dua dekade rumah bukan hanya tempat tinggal bagi kelas menengah China, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan penyimpan kekayaan keluarga. Ketika harga properti turun, efeknya langsung terasa pada rasa aman rumah tangga. Data resmi menunjukkan harga rumah komersial di 70 kota besar China masih turun secara tahunan pada April 2025, walau laju penurunannya mulai mereda.

Dampaknya terhadap kelas menengah masuk akal apabila aset utama keluarga adalah properti, maka penurunan harga rumah membuat keluarga merasa lebih miskin meski gaji belum tentu langsung turun. Inilah yang disebut efek kekayaan ketika nilai aset turun, konsumsi ikut tertahan. South China Morning Post (SCMP) juga melaporkan bahwa pertumbuhan pendapatan properti per kapita China pada 2024 mencapai level terendah dalam lebih dari satu dekade, sehingga menekan pendapatan dan konsumsi kelas menengah.

Kemudian masalah kedua adalah pekerjaan, karena secara resmi tingkat pengangguran urban China pada 2025 berada di 5,2%, sementara Desember 2025 berada di 5,1%. Angka ini terlihat stabil, tetapi tetap mencerminkan pasar kerja yang belum sepenuhnya kuat. Untuk anak muda, tekanannya lebih jelas mengenai pengangguran usia 16 – 24 tahun, tidak termasuk pelajar, berada di 16,5% pada Desember 2025. Bagi kelas menengah, risiko pengangguran anak muda bukan masalah kecil. Banyak keluarga China menginvestasikan banyak uang untuk pendidikan anak. Jika setelah lulus pekerjaan sulit didapat, maka keyakinan lama tentang kerja keras akan naik kelas kian meretak. Ketika jalur mobilitas sosial melemah, konsumsi berubah dari ekspresi optimisme menjadi tindakan bertahan hidup.

Consumption downgrade juga terlihat jelas di sektor barang mewah. Bain dan Company melaporkan pasar barang mewah domestik China turun 18-20% pada 2024 dan diperkirakan datar pada 2025. Penyebab utamanya adalah lemahnya kepercayaan konsumen dan pergeseran belanja ke luar negeri. Ini menjadi penting karena barang mewah biasanya sensitif terhadap rasa percaya diri ekonomi. Ketika konsumen kelas menengah atas mengurangi belanja luxury, itu menandakan mereka tidak lagi yakin kondisi keuangan akan terus membaik.

Pada saat yang sama, rumah tangga China makin suka menyimpan uang. Data bank sentral yang dikutip media pemerintah menunjukkan deposito rumah tangga naik 8,3 triliun yuan dalam lima bulan pertama 2025. McKinsey juga mencatat bahwa pada paruh pertama 2025, kepercayaan konsumen China masih rendah, pasar properti masih tertekan, dan rumah tangga tetap menabung pada tingkat historis tinggi. Ketika ekspektasi memburuk, masyarakat tidak otomatis membelanjakan uang walau pemerintah mendorong konsumsi. Mereka memilih likuiditas dengan membeli barang yang lebih murah, menghindari cicilan besar, menunda liburan mahal, dan mengurangi belanja simbol status. Bukan karena semua orang miskin, tetapi karena mereka takut menjadi miskin.

Inti masalah China bukan sekadar pelemahan konsumsi, tetapi hilangnya keyakinan kelas menengah terhadap janji kenaikan sosial. Selama ini ekonomi China ditopang oleh narasi bahwa hidup akan terus membaik di mana pekerjaan makin bagus, rumah makin mahal, bisnis makin besar, dan anak akan hidup lebih sejahtera. Ketika properti jatuh, pekerjaan tidak pasti, dan konsumsi berubah defensif, narasi itu melemah.

Kesimpulannya, consumption downgrade di China adalah sinyal bahwa kelas menengah sedang memperbaiki neraca rumah tangga, bukan sekadar mengganti merek mahal dengan merek murah. Jika pemerintah China tidak mampu memulihkan pasar kerja, menstabilkan properti, dan memperkuat jaring pengaman sosial, konsumsi domestik akan sulit menjadi mesin pertumbuhan utama. Model ekonomi China mungkin tidak langsung runtuh, tetapi akan semakin berat bergerak jika kelas menengahnya tidak lagi percaya bahwa masa depan mereka akan lebih baik dari hari ini.

Korea Utara Raup Keuntungan Besar Dari Invasi Rusia Terhadap Ukraina

, , , , , , , , 0

Pada 12 Mei 2026, Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan merilis sebuah laporan yang menjelaskan keuntungan ekonomi Korea Utara akibat dari bantuan yang diberikan kepada Rusia yang sedang melancarkan invasi terhadap Ukraina. Dalam laporan tersebut, Korea Utara mendapatkan keuntungan sekitarr USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar dalam sektor ekspor persenjataan dan riset bersama teknologi pertahanan dengan Rusia. Laporan ini juga menjelaskan bahwa salah satu persenjataan yang berkontribusi dalam memberikan keuntungan tersebut adalah rudal balistik jarak dekat (SRBM) KN-23/Hwasong 11A yang telah di ekspor dengan jumlah signifikan sejak tahun 2023. Selain rudal balistik, Korea Utara juga mendapatkan kompensasi finansial signifikan dari ekspor amunisi artileri berat kaliber 152mm kepada Rusia untuk menggantikan stok era Uni Soviet yang berkurang.

Seluruh hal ini telah memberikan dampak positif bagi ekonomi Korea Utara karena berdasarkan data dari Bank of Korea Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi negara tersebut telah mencapai 3,7% pada tahun 2024. Hal ini merupakan pencapaian signifikan karena Korea Utara telah menghadapi sanksi ekonomi berat sejak tahun 2016 akibat dari uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) yang dapat menghantam wilayah Pantai Barat Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga pernyataan dari turis yang telah mengunjungi Korea Utara pada tahun 2025 bahwa saat ini terdapat lebih banyak mobil mewah dan fasilitas rekreasi canggih di Pyongyang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari keuntungan yang didapatkan oleh Korea Utara dalam membantu Rusia telah dibagikan ke segmen elit yang setia kepada Kim Jong Un.

Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, Korea Utara telah memberikan bantuan diplomatik dan militer terhadap upaya tersebut. Kulminasi dari dukungan ini terlihat pada Oktober 2024 saat Korea Utara mengirimkan sekitar ribuan prajurit Tentara Rakyat Korea (KPA) untuk membantu Rusia menghadang serangan Militer Ukraina (AFU) di wilayah Kursk. Selain itu, Rusia dan Korea Utara juga telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang mewajibkan kedua negara untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi agresi dari aktor eksternal.

IDNFinancials.com

Dominasi Ekonomi China

, , , , , , , 0

Ketika sebuah negara mampu memengaruhi industri negara lain tanpa mengirim pasukan atau mengeluarkan ancaman militer, maka bentuk kekuasaan global telah berubah. Dalam konteks ini, kehadiran produk China di berbagai sektor strategis dari manufaktur hingga kendaraan Listrik tidak lagi bisa dipahami sekadar sebagai aktivitas perdagangan biasa. Hal ini mencerminkan pergeseran cara dominasi bekerja yang berasal dari konfrontasi terbuka menuju ketergantungan ekonomi yang lebih halus, tetapi berdampak jangka panjang.

Untuk memahami fenomena ini, pasar tidak bisa dilihat sebagai ruang yang sepenuhnya netral. Dalam perspektif International Political Economy (IPE), Robert Gilpin menjelaskan aktivitas ekonomi justru menjadi bagian dari strategi negara dalam memperkuat kekuasaan. Negara tidak hanya bersaing melalui militer, tetapi juga lewat perdagangan, investasi, dan penguasaan industri. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk memperluas pengaruh sekaligus mengamankan kepentingan nasional. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai interaksi ekonomi biasa sebenarnya juga mengandung dimensi politik, di mana kekuatan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dibangun melalui mekanisme pasar.

Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan betapa kuatnya penetrasi ekonomi China. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China merupakan mitra impor terbesar Indonesia, dengan nilai impor mencapai sekitar USD 62-65 miliar pada 2024, atau sekitar 30% dari total impor nasional. Ketergantungan ini tidak hanya pada barang konsumsi, tetapi juga pada bahan baku dan barang modal yang menjadi tulang punggung industri domestik. Artinya, gangguan dalam hubungan ekonomi dengan China berpotensi langsung memengaruhi stabilitas produksi dalam negeri.

Di sisi lain, dominasi ini juga terlihat dalam sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik Electric Vehicle (EV). Dalam dua tahun terakhir, merek China seperti Wuling, BYD, dan Chery mulai menguasai segmen EV di Indonesia. Data Gaikindo menunjukkan bahwa Wuling Air EV menjadi salah satu mobil listrik terlaris pada 2023-2024, dengan kontribusi signifikan terhadap total penjualan EV nasional. Sementara itu, masuknya BYD pada 2024 langsung menciptakan tekanan kompetitif terhadap produsen Jepang dan Korea yang sebelumnya dominan.

Keunggulan produk China bukan hanya pada harga, tetapi juga pada kontrol rantai pasok. Secara global, China menguasai sekitar 70–80% produksi baterai lithium-ion dunia, yang merupakan komponen utama kendaraan listrik. Meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel besar, tetap bergantung pada teknologi dan ekosistem produksi yang didominasi China. Ini menciptakan situasi di mana transisi energi Indonesia yang seharusnya menjadi peluang strategis justru berpotensi memperdalam ketergantungan pada satu negara.

Kemudian, fenomena ini dapat dianggap sebagai dinamika pasar yang wajar karena konsumen Indonesia mendapatkan akses ke produk yang lebih terjangkau dan teknologi yang lebih cepat berkembang. Selain itu, investasi China dalam sektor industri dan infrastruktur juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perspektif ini, China berperan sebagai mitra ekonomi yang penting. Namun, dalam kerangka pemikiran Gilpin, kondisi ini juga mencerminkan dependensi strategis. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada satu sumber ekonomi baik dalam hal impor, teknologi, maupun investasi, maka hubungan tersebut tidak lagi bersifat simetris. Negara yang memiliki kontrol lebih besar atas rantai pasok akan memiliki leverage politik yang signifikan. Dalam situasi tertentu, tekanan tidak perlu dilakukan secara militer, tetapi cukup melalui pembatasan akses ekonomi atau perubahan kebijakan perdagangan.

Dalam sektor industri lokal, dampak ini mulai terlihat pada saat produk manufaktur China yang murah dan kompetitif menekan produsen dalam negeri, terutama di sektor elektronik, tekstil, dan otomotif. Tanpa perlindungan atau strategi industrialisasi yang kuat, industri lokal berisiko mengalami deindustrialisasi premature yakni kondisi di mana industri belum berkembang optimal tetapi sudah tergerus oleh kompetisi global. Jika ditarik lebih jauh, strategi China tidak hanya berhenti pada ekspor produk. Negara ini membangun ekosistem industri global yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Dalam industri kendaraan listrik, China tidak hanya menjual mobil, tetapi juga menguasai baterai, teknologi, hingga distribusi. Hal ini menciptakan bentuk dominasi yang lebih dalam dibandingkan sekadar keunggulan perdagangan biasa.

Dari hal tersebut, apa yang dilakukan China merupakan bentuk rasional dari upaya negara untuk memaksimalkan kekuatan dalam sistem internasional. Namun, implikasinya adalah perubahan bentuk kekuasaan itu sendiri. Jika sebelumnya dominasi identik dengan kekuatan militer, kini dominasi dapat terjadi melalui ketergantungan pasar dan rantai pasok global. Kesimpulannya, dominasi China di era modern tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan struktural dan sistemik. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, China mampu membangun pengaruh yang dalam tanpa perlu menggunakan kekuatan militer secara langsung. Dalam konteks Indonesia, tantangannya bukan sekadar menghadapi masuknya produk China, tetapi bagaimana mengelola ketergantungan tersebut agar tidak berubah menjadi kerentanan strategis. Maka dari itu, bukan lagi apakah China merupakan penyeimbang atau pengganggu, melainkan sejauh mana negara lain mampu bertahan dalam sistem global yang semakin dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi China.

Masa Depan China: Mengungkap Strategi Lima Tahun di NPC 2026

, , , , , , , 0

China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, selalu menjadi pusat perhatian dalam perencanaan ekonomi global. Setiap lima tahun sekali, negara ini menyusun Rencana Lima Tahun yang memetakan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politiknya. Rencana ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan domestik, tetapi juga sebagai alat untuk menegaskan posisi China di kancah internasional. Pada 2026, China kembali mengumumkan Rencana Lima Tahun untuk periode 2026-2030 yang diharapkan akan membawa transformasi besar dalam ekonomi dan teknologi negara tersebut.

Sidang tahunan National People’s Congress (NPC) yang baru-baru ini dimulai, merupakan ajang bagi pemerintah China untuk mengungkapkan tujuan utama mereka melalui laporan kerja dan keputusan kebijakan strategis. Rencana ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan ekonomi domestik yang meliputi stagnasi sektor manufaktur, penurunan permintaan global, dan ketegangan geopolitik. Sektor-sektor seperti inovasi teknologi, energi terbarukan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan diperkirakan akan menjadi prioritas utama yang akan ditetapkan dalam rencana tersebut.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa perubahan global yang terjadi, terutama dalam bentuk kompetisi teknologi dengan negara-negara Barat dan pergeseran pola konsumsi di pasar global, mendorong China untuk menyesuaikan strategi mereka. Rencana Lima Tahun 2026-2030 berpotensi mengubah arah perekonomian China yang bergantung pada investasi besar di sektor industri menjadi lebih terfokus pada inovasi domestik dan penguatan konsumsi internal. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan relevansi China di masa depan.

China dan Kebutuhannya untuk Berinovasi dalam Teknologi

Salah satu fokus utama yang terlihat dalam Rencana Lima Tahun China 2026-2030 adalah pengembangan teknologi dan inovasi domestik. China sudah lama dikenal sebagai pusat manufaktur dunia, namun dengan tren global yang semakin menuntut kemajuan dalam sektor teknologi dan riset, negara ini kini lebih menekankan pada upaya untuk menjadi kekuatan besar dalam teknologi maju seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan bioteknologi. Dalam kerangka teori Ekonomi Inovasi, Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi adalah kunci utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Inovasi bukan hanya mengarah pada penemuan baru, tetapi juga pada penciptaan pasar dan sektor industri baru yang mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi negara.

Schumpeter berargumen bahwa “guncangan kreatif” dalam ekonomi adalah hal yang penting untuk mendorong kemajuan, dan ini sangat relevan dengan tujuan China dalam periode lima tahun mendatang. Sebagai contoh, China telah meluncurkan berbagai proyek ambisius untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan yang memanfaatkan teknologi baru. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan memanfaatkan potensi teknologi untuk menciptakan pasar baru yang akan mendukung ketahanan ekonomi China. Rencana ini juga berkaitan dengan pengembangan teknologi 5G yang diprediksi akan memberikan China keuntungan besar dalam kompetisi teknologi global.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh China adalah bagaimana menanggapi ketegangan geopolitik dan tekanan dari negara-negara Barat yang mungkin menghambat kemajuan teknologi China, terutama dalam hal akses ke pasar global dan teknologi canggih. Oleh karena itu, dalam Rencana Lima Tahun ini, China diperkirakan akan berfokus pada membangun ekosistem inovasi domestik yang lebih kuat, termasuk meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis teknologi.

Penguatan Konsumsi Domestik untuk Mendorong Pertumbuhan

Selain inovasi teknologi, Rencana Lima Tahun 2026-2030 juga akan fokus pada penguatan konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi China. Pada tahun-tahun sebelumnya, China sangat bergantung pada investasi infrastruktur dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan situasi global yang semakin tidak menentu, China kini harus menemukan cara untuk menstimulasi permintaan domestik yang dapat menciptakan keseimbangan antara sektor konsumsi dan investasi.

Dalam perspektif Kebijakan Makroekonomi, konsumsi domestik adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau ketidakpastian global. Jika sektor swasta enggan untuk berinvestasi, maka peran pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif sangat penting untuk menstimulasi ekonomi. Dengan menguatkan konsumsi domestik, China dapat mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri dan menciptakan permintaan yang lebih stabil untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

China, yang kini menghadapi penuaan populasi dan perubahan pola konsumsi, berusaha untuk merangsang sektor konsumen melalui pembenahan sistem sosial dan kebijakan kesejahteraan. Program seperti insentif pajak dan subsidi untuk keluarga muda, serta peningkatan upah minimum di beberapa sektor, diharapkan dapat mendorong konsumsi dalam negeri. Selain itu, sektor digitalisasi dan e-commerce di China juga diperkirakan akan terus berkembang, memanfaatkan tren global dan pola konsumsi yang berubah. Hal ini akan membuka peluang untuk menciptakan pasar yang lebih dinamis dan berkelanjutan, yang menjadi elemen penting dalam strategi ekonomi jangka panjang negara ini.

Rencana Lima Tahun 2026-2030 China merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengatasi tantangan ekonomi domestik, tetapi juga mempersiapkan negara ini untuk bersaing di tingkat global dalam hal teknologi dan konsumsi domestik. Dengan penekanan pada inovasi teknologi dan penguatan konsumsi domestik, China berusaha mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Langkah-langkah ini adalah bagian dari visi besar China untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama dunia di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

Menelisik Overcapacity China di Tengah Dinamika Politik Global

, , , , , , , 0

Isu overcapacity China kembali mengemuka dalam perdebatan politik dan ekonomi global. Mulai dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 memberikan tuduhan kepada China dengan memproduksi barang industri seperti baja, kendaraan listrik, baterai, dan panel surya dengan jumlah yang jauh melebihi kebutuhan domestiknya, lalu kemudian dianggap menyalurkannya ke pasar internasional dengan harga murah. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi ancaman industri nasional bagi negara-negara lainnya serta dapat merusak neraca perdagangan internasional. Namun, apabila ditelisik lebih jauh, overcapacity China tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis ekonomi. Karena hal tersebut merupakan bagian dari konflik kepentingan yang lebih besar dalam sistem perdagangan global, terutama ketika negara-negara besar kembali menempatkan kepentingan nasional di atas prinsip pasar bebas.

Overcapacity China dalam Perspektif Nasionalisme Ekonomi

Jika kita merujuk pada Friedrich List, dalam tulisannya tentang The National System of Political Economy, memberikan kritik terhadap gagasan perdagangan bebas klasik yang menekankan efisiensi pasar semata. Menurut perspektifnya, negara tidak boleh menyerahkan pembangunan industrinya sepenuhnya kepada mekanisme pasar global. Akan tetapi, negara perlu melindungi dan membangun kapasitas industrinya sendiri agar mampu bersaing dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan ekonomi nasional lebih penting daripada keuntungan jangka pendek dari perdagangan bebas.

Dalam strategi industri China menjadi lebih mudah dipahami. Selama beberapa dekade, China secara sadar membangun kapasitas produksi besar melalui investasi negara, subsidi, dan perencanaan jangka panjang. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadikan China sebagai pemain utama dalam industri strategis global. Dalam logika nasionalisme ekonomi, kelebihan kapasitas bukanlah kegagalan, melainkan hasil dari strategi pembangunan negara.

Dari sudut pandang itulah, ekspor besar-besaran produk industri merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan tersebut. China menilai bahwa keunggulan harga dan skala produksi merupakan hasil efisiensi dan kerja keras, bukan praktik curang. Bahkan, dalam sektor energi hijau, China berargumen bahwa produk murahnya membantu dunia mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.

Kemudian jika kita merujuk pada negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat melihat begitu banyaknya produk China yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap basis industri mereka. Mulai dari pabrik yang tutup, lapangan kerja yang hilang, dan ketergantungan pada impor dianggap sebagai risiko strategis. Dalam perspektif ini, reaksi negara-negara Barat bukanlah anomali, melainkan respons yang sama-sama berakar pada kepentingan nasional. Dengan kata lain, konflik seputar overcapacity China bukanlah pertentangan antara pasar bebas dan distorsi pasar, melainkan benturan antara dua proyek nasionalisme ekonomi yang berbeda tingkat keberhasilannya.

Overcapacity sebagai Arena Konflik Politik Global

Masalah muncul ketika nasionalisme ekonomi China berhadapan dengan nasionalisme ekonomi negara-negara maju dalam satu sistem perdagangan global yang sama. Negara-negara Barat selama bertahun-tahun mendorong perdagangan bebas ketika mereka berada di posisi unggul. Namun, ketika China mulai menguasai sektor-sektor strategis, wacana tersebut bergeser menjadi perdagangan yang adil, dumping, dan overcapacity. Pergeseran ini dapat dibaca sebagai bentuk defensif nasionalisme ekonomi. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 menggunakan isu overcapacity sebagai dasar untuk menerapkan tarif, melakukan investigasi anti-dumping, dan membatasi akses pasar China. Langkah-langkah ini bukan semata kebijakan ekonomi, tetapi juga instrumen politik untuk melindungi kekuatan industri nasional.

Bagi China, kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai standar ganda. Beijing melihat bahwa negara-negara Barat menggunakan aturan perdagangan secara selektif yakni dengan cara mendukung pasar bebas ketika menguntungkan, dan menutup pasar ketika merasa terancam. Maka dari itu, tuduhan overcapacity kemudian dipahami bukan sebagai kritik netral, melainkan sebagai bagian dari strategi menahan kebangkitan China dalam tatanan global. Parahnya adalah melemahnya organisasi perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO). Tanpa mekanisme global yang kuat untuk mengelola kelebihan kapasitas secara kolektif, konflik diselesaikan melalui kebijakan sepihak dan tekanan politik. Akibatnya, overcapacity China berubah menjadi simbol dari fragmentasi ekonomi global.

Bagi negara-negara berkembang, dinamika ini menghadirkan dilema serius. Di satu sisi, produk murah dari China membuka peluang pembangunan industri dan akses teknologi. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Barat memaksa mereka menghadapi tekanan politik dan risiko terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks ini, overcapacity bukan hanya isu China-Barat, tetapi persoalan sistemik yang memengaruhi tatanan global secara luas.

Berdasarkan hal di atas, isu terkait overcapacity China tidak dapat hanya dilihat sebagai sekadar kelebihan produksi atau distorsi pasar. Ini merupakan hasil dari strategi pembangunan negara yang bertemu dengan kepentingan nasional negara lain dalam sistem global yang semakin rapuh. Selama setiap negara memprioritaskan perlindungan industrinya sendiri tanpa kerangka kerja bersama, isu overcapacity akan terus menjadi sumber ketegangan. Tantangan terbesar dunia saat ini bukan menghentikan kelebihan kapasitas satu negara, melainkan menemukan cara mengelola persaingan nasionalisme ekonomi tanpa merusak stabilitas global dan ini menjadi tantangan yang kompleks.

Model Negara China dan Daya Tariknya bagi Negara Berkembang

, , , , , , , 0

Penulis: M. Asdar Prabowo

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan munculnya apa yang sering disebut sebagai kelelahan terhadap demokrasi liberal. Di banyak negara, demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabilitas politik, maupun kesejahteraan sosial. Polarisasi politik, korupsi elite, serta ketimpangan ekonomi justru menimbulkan kekecewaan publik terhadap sistem yang selama ini dianggap ideal. Dalam konteks inilah dapat dilihat apakah demokrasi liberal merupakan jalan menuju modernitas dan kemajuan.

Pengalaman China menawarkan narasi tandingan yang kuat. Tanpa liberalisasi politik, negara ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa, menurunkan angka kemiskinan secara drastis, dan membangun kapasitas negara yang relatif efektif. Keberhasilan ini menjadikan China bukan hanya kekuatan ekonomi global, tetapi juga model alternatif pembangunan yang semakin diperhitungkan, terutama oleh negara-negara berkembang yang masih bergulat dengan dilema antara stabilitas politik dan demokratisasi.

Karakter Model Negara China

Model negara China bertumpu pada tiga pilar utama yakni sebagai negara yang kuat, partai yang dominan, dan kapitalisme negara. Dalam sistem ini, Partai Komunis China tidak sekadar menjadi aktor politik, tetapi pusat pengambilan keputusan strategis nasional. Negara hadir bukan sebagai pengawas pasar, melainkan sebagai pengarah aktif pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan teori Developmental State yang dikemukakan Chalmers Johnson, yang menekankan peran negara sebagai motor utama modernisasi ekonomi.

Berbeda dengan model liberal yang menekankan kompetisi politik dan otonomi pasar, China menggabungkan kontrol politik yang ketat dengan pragmatisme ekonomi. Pemerintah mempertahankan monopoli kekuasaan politik, namun membuka ruang luas bagi mekanisme pasar dalam sektor-sektor produktif. Kombinasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai authoritarian developmental state yaitu negara otoriter yang efektif secara ekonomi.

Ciri penting lain dari model China adalah penggunaan teknologi sebagai instrumen tata kelola. Dalam dua dekade terakhir, China menjadi pelopor dalam pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem pengawasan digital untuk meningkatkan kapasitas negara. Fenomena ini selaras dengan konsep digital authoritarianism yang dikemukakan Larry Diamond, di mana teknologi memperkuat kemampuan rezim non demokratis dalam mengelola masyarakat, menjaga stabilitas, dan meminimalkan oposisi politik.

Dari sudut pandang teori Authoritarian Modernization Samuel Huntington, pengalaman China mencerminkan argumen bahwa stabilitas politik harus mendahului demokrasi. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi sosial cepat, demokratisasi dini justru berpotensi menciptakan instabilitas. China, dalam logika ini, memilih menunda liberalisasi politik demi memastikan pembangunan ekonomi yang terarah dan terkendali.

Daya Tarik bagi Negara Berkembang

Model negara China memiliki daya tarik kuat bagi banyak negara berkembang yang menghadapi dilema klasik pembangunan. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Kemudian di sisi  yang lain, demokratisasi sering kali membawa fragmentasi elite, konflik politik, dan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, model China menawarkan janji stabilitas dan efisiensi.

Mengapa tidak? China menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai tanpa harus menunggu konsolidasi demokrasi. Bagi negara-negara dengan kapasitas institusional lemah, pesan ini terasa realistis dan menggugah. Di lain hal, model China menampilkan negara sebagai aktor utama pembangunan. Pendekatan ini terasa relevan bagi negara berkembang yang pasar dan masyarakat sipilnya belum cukup kuat untuk menjadi motor pertumbuhan.

Daya tarik ini diperkuat oleh kebijakan luar negeri China yang relatif minim tekanan normatif. Berbeda dengan banyak negara Barat dan lembaga internasional yang mensyaratkan reformasi demokrasi dan hak asasi manusia dalam kerja sama pembangunan, China menekankan prinsip non intervensi. Bagi banyak rezim, pendekatan ini dipandang lebih menghormati kedaulatan nasional dan memberi ruang manuver politik yang lebih luas.

Dalam kerangka Political Legitimacy Theory Seymour Martin Lipset, kondisi ini dapat dipahami sebagai pergeseran sumber legitimasi. Jika dalam demokrasi liberal legitimasi terutama bersumber dari pemilu dan prosedur politik, maka dalam model China legitimasi dibangun melalui kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Bagi masyarakat yang lebih memprioritaskan kesejahteraan daripada partisipasi politik, legitimasi berbasis kinerja ini terasa lebih nyata dan konkret.

Namun, daya tarik model China tidak datang tanpa risiko serius. Ketergantungan pada elite politik yang kuat berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif, negara kuat dapat dengan mudah berubah menjadi negara represif. Dalam konteks ini, stabilitas politik yang dijanjikan dapat bergeser menjadi stagnasi politik.

Risiko lain adalah minimnya ruang koreksi kebijakan. Dalam sistem yang tidak menyediakan kompetisi politik terbuka, kegagalan kebijakan sering kali sulit dikritik secara publik. Ketika pengambilan keputusan terlalu terpusat, kesalahan strategis dapat berdampak luas tanpa adanya mekanisme korektif yang memadai.

Bahaya paling kontemporer muncul dari penguatan otoritarianisme digital. Teknologi yang seharusnya meningkatkan efisiensi pemerintahan dapat berubah menjadi alat pengawasan massal yang menekan kebebasan sipil. Bagi negara berkembang yang mengadopsi teknologi ini tanpa tradisi perlindungan hak warga, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar.

Dengan demikian, adopsi model China tanpa adaptasi kontekstual berpotensi memperkuat otoritarianisme tanpa menjamin keberhasilan pembangunan. Keberhasilan China tidak lahir dari otoritarianisme semata, tetapi dari kapasitas birokrasi, perencanaan jangka panjang, dan disiplin politik yang sulit direplikasi secara instan.

Model negara China dan daya tariknya bagi negara berkembang mencerminkan perubahan besar dalam lanskap normatif global. Di tengah kelelahan terhadap demokrasi liberal, China menawarkan narasi alternatif: stabilitas politik, negara kuat, dan pembangunan cepat tanpa liberalisasi demokrasi. Bagi banyak negara berkembang, narasi ini terasa lebih pragmatis dibandingkan idealisme demokrasi yang belum tentu membawa kesejahteraan.

Namun, perkembangan negara-negara kini berada di persimpangan penting antara pragmatisme pembangunan dan nilai kebebasan. Model China memang menawarkan efisiensi dan stabilitas, tetapi juga membawa risiko konsentrasi kekuasaan dan erosi hak-hak sipil. Tantangan sesungguhnya bukan memilih antara demokrasi liberal atau model China secara hitam-putih, melainkan merumuskan jalan tengah yaitu membangun negara yang efektif tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan martabat manusia.

Pemimpin Asia-Pasifik Serukan Perdagangan Inklusif Saat KTT APEC Berakhir di Tengah Pergeseran Kekuatan AS-China

, , , 0

Pemimpin dari seluruh kawasan Asia-Pasifik menutup Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) yang tegang namun kolaboratif, dengan mengadopsi deklarasi bersama. Deklarasi ini menekankan manfaat bersama dan ketahanan dalam perdagangan di tengah tatanan ekonomi global yang terus berubah, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, gesekan geopolitik, dan persaingan AS-China.

KTT APEC 2025, yang diselenggarakan oleh Korea Selatan, berlangsung di tengah strategi ekonomi yang kontroversial, seperti tarif AS dan kontrol ekspor China, yang telah mengubah rantai pasokan dan norma perdagangan. Deklarasi bersama tersebut secara mencolok tidak menyebutkan multilateralisme dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebuah penyimpangan dari tradisi yang menurut analis mencerminkan transformasi mendalam dalam lanskap perdagangan global.

Sebelum KTT, Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara, termasuk China dan Korea Selatan, tetapi ia meninggalkan acara sebelum pertemuan para pemimpin dimulai. Ketidakhadirannya memberi ruang bagi Presiden China Xi Jinping untuk menempatkan dirinya sebagai pendukung perdagangan terbuka. China akan menjadi tuan rumah APEC pada 2026 di Shenzhen, kata Xi.

“Sedikit negara yang percaya bahwa dapat ada tatanan perdagangan baru yang mengesampingkan Amerika Serikat,” kata Heo Yoon, profesor perdagangan internasional di Universitas Sogang di Seoul. “Namun, jelas bahwa paradigma lama sedang berubah.”

Di KTT tersebut, Xi mengusulkan pembentukan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia, mencerminkan ambisi China untuk membentuk tata kelola teknologi baru. Para pemimpin juga mengadopsi pernyataan tentang kecerdasan buatan dan tantangan demografis, meskipun tanpa mendukung regulasi kecerdasan buatan.

Presiden Korea Selatan yang baru terpilih, Lee Jae Myung, yang menjabat pada Juni setelah pendahulunya digulingkan, berusaha menavigasi keseimbangan yang rumit antara AS dan China. Setelah menyambut baik Trump dan Xi dalam kunjungan negara pada minggu yang sama, Lee menekankan perlunya “jalur kerja sama yang saling menguntungkan” dalam pembicaraan dengan Xi, kunjungan resmi pertama China ke Korea Selatan dalam 11 tahun.

Seoul, sekutu militer utama AS, menampung hampir 28.500 tentara AS dan tetap berada di bawah payung nuklir AS akibat ketegangan yang terus berlanjut dengan Korea Utara. Namun, ekonominya tetap sangat terintegrasi dengan China, mitra dagang terbesar Korea Selatan. Lee mencari kerja sama Xi untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara, tujuan yang ditolak oleh Pyongyang, yang menganggap upaya denuklirisasi sebagai “mimpi belaka.” Rob York, Direktur Urusan Regional di Pacific Forum yang berbasis di Hawaii, mengatakan bahwa Lee ingin hubungan terpenting Korea Selatan tetap stabil, yang berarti mengurangi ketegangan dengan China, mencegah penurunan drastis dalam hubungan dengan AS, dan memanfaatkan upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh pendahulunya dengan Jepang.


Xi dan Trump mengadakan pertemuan bilateral langka beberapa hari sebelum KTT, mencapai gencatan senjata dalam persaingan perdagangan mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kesepakatan tersebut mencakup pengurangan tarif AS atas barang-barang China sebagai imbalan atas tindakan keras Beijing terhadap fentanyl ilegal, pemulihan pembelian kedelai AS, dan kelanjutan ekspor logam langka dari China.

Sementara itu, perwakilan Taiwan di KTT, Lin Hsin-i, mengadakan pembicaraan di sela-sela acara dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengenai rantai pasokan semikonduktor, bidang strategis lain di mana persaingan AS-China sangat menonjol.

Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation, mengatakan keberadaan deklarasi tersebut merupakan kejutan mengingat perbedaan politik: “Ini berada di ujung tanduk hingga menit terakhir saat pejabat mengganti kata-kata untuk menemukan kompromi yang dapat diterima.”

Dengan APEC 2025 kini ditutup, kawasan ini tetap waspada, terjebak antara visi ekonomi yang bersaing dan tekanan strategis. Perang tarik-menarik yang terus berlanjut antara Washington dan Beijing kemungkinan akan mendefinisikan jalan ke depan, sementara negara-negara seperti Korea Selatan mencari ruang untuk manuver di tengah pergeseran kekuatan global.

Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk Negara BRICS, Termasuk Indonesia

, , , , , 0

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu ketegangan global dengan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari kelompok BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Minggu malam waktu setempat, menyusul kritik keras dari negara-negara BRICS terhadap kebijakan ekonomi dan aksi militer AS di Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa “setiap negara BRICS yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika akan dikenakan tarif tambahan 10 persen, tanpa pengecualian”. Ancaman ini muncul setelah pernyataan bersama para pemimpin BRICS dalam KTT di Rio de Janeiro yang menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya penggunaan tarif sepihak oleh AS dan sekutunya, serta mengecam serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

Adapun negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, menolak label “anti-Amerika” dan menegaskan bahwa mereka mendorong tatanan global yang lebih adil dan setara. Presiden Brasil, Lula da Silva, menanggapi ancaman Trump dengan menyatakan bahwa dunia tidak membutuhkan “seorang kaisar”, dan menegaskan sikap independen BRICS dalam tata ekonomi global.

Sementara itu, Indonesia yang kini menjadi anggota penuh BRICS, juga berpotensi terdampak langsung oleh kebijakan tarif baru ini. Namun, keanggotaan BRICS membuka peluang bagi Indonesia dalam hal akses pendanaan, pasar ekspor, dan penguatan posisi diplomatik di kancah global; yang disisi lain juga dapat menjadi tantangan Indonesia dalam potensi ketergantungan ekonomi pada negara-negara BRICS lain, serta persepsi keberpihakan dalam geopolitik global.

Ancaman tarif tambahan dari Presiden Trump menambah dinamika baru dalam hubungan dagang internasional dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sekaligus menantang. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS memberikan peluang besar, namun juga menuntut strategi diplomasi dan ekonomi yang cermat untuk mengelola risiko serta memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di blok ekonomi besar ini.

AS-China Capai Kesepakatan Dagang Baru: Sebuah Terobosan atau Sekadar Penundaan Krisis?

AS-China Capai Kesepakatan Dagang Baru: Sebuah Terobosan atau Sekadar Penundaan Krisis?

, , , , , , 0

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan baru dengan China untuk menghidupkan kembali gencatan dagang telah tercapai[1]. Pernyataan ini muncul setelah dua hari negosiasi intensif di London yang mempertemukan pejabat tinggi dari kedua negara. Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah besar” untuk memperkuat kerangka yang sebelumnya disepakati di Jenewa[2]. Dalam rincian awal yang disampaikan melalui media sosial, Trump menyebut bahwa Amerika akan memberlakukan tarif total sebesar 55% terhadap produk China, dan China hanya akan mengenakan tarif sebesar 10% terhadap barang-barang asal AS[3].

Meski perjanjian ini digadang sebagai langkah maju, berbagai pihak menilai keberhasilannya masih bersifat tentatif. Bank Dunia, misalnya, baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,3%, menyebut bahwa tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang menjadi faktor penghambat utama[4].

China kini memiliki posisi tawar yang kuat berkat dominasinya dalam ekspor mineral strategis. Langkah China yang sebelumnya membatasi ekspor bahan penting seperti logam tanah jarang dan magnet dianggap sebagai sinyal bahwa Beijing tidak segan menggunakan ketergantungan global sebagai alat negosiasi[5]. Dalam konteks ini, kesepakatan baru dianggap lebih sebagai upaya meredakan ketegangan ketimbang menyelesaikan akar permasalahan struktural dalam hubungan dagang kedua negara. Meski Trump menggambarkan kesepakatan ini sebagai kemenangan strategis, banyak pengamat melihatnya sebagai “jeda”, bukan “akhir”. Deadline untuk menyempurnakan kesepakatan yang dicapai di Jenewa sebelumnya ditetapkan pada 10 Agustus 2025; dengan masih banyaknya detail teknis yang belum diselesaikan dan perbedaan interpretasi dari masing-masing pihak. Prospek jangka panjang dari kesepakatan ini pun kemudian dinilai masih belum pasti.

Bila dilihat menggunakan kacamata teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, hubungan antar Amerika Serikat dan China kini semakin dipengaruhi oleh berbagai aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan serta kerja sama lintas negara. Keohane dan Nye menolak pandangan realisme yang menempatkan negara dan kekuatan militer sebagai aktor serta instrumen utama dalam hubungan internasional[6]. Dalam kerangka ini, interaksi tidak hanya terjadi melalui saluran formal antar pemerintah, tetapi juga melalui jalur transnasional dan transpemerintah, sehingga menciptakan jaringan ketergantungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Selain itu, dalam konteks interdependensi kompleks, teori ini menyoroti ketiadaan hierarki isu yang tetap; dimana isu ekonomi, lingkungan, dan sosial bisa menjadi sama pentingnya dengan isu militer, tergantung pada kepentingan aktor yang terlibat.

Sejalan dengan interdependensi kompleks, dalam konteks hubungan Amerika Serikat dan China tampak nyata pada berbagai bidang strategis, seperti perdagangan, pendidikan, dan diplomasi ekonomi. AS yang bergantung pada ekspor logam tanah jarang dari China untuk kebutuhan industri teknologi tinggi, sementara China pun membutuhkan akses ke teknologi canggih dari AS, khususnya di bidang semikonduktor. Hubungan ini memperlihatkan adanya interdependensi asimetris, di mana kedua negara memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda di setiap sektor, sehingga menciptakan ruang tawar-menawar (bargaining) dalam negosiasi bilateral[7].

Implikasi dari interdependensi ini kemudian memunculkan kerentanan bersama, di mana setiap upaya untuk memutus hubungan atau menerapkan embargo akan menimbulkan biaya yang besar bagi kedua belah pihak. Akibatnya, konflik terbuka, seperti perang dagang, cenderung dihindari karena dapat merugikan kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, kerja sama menjadi pilihan rasional demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik global. Dengan demikian, teori Kompleks Interdependensi menjelaskan mengapa isu-isu non-militer salah satunya teknologi mendominasi agenda negosiasi AS–China, serta mengapa diplomasi ekonomi modern menuntut fleksibilitas dan manajemen risiko yang tinggi. Kesepakatan dagang terbaru antara kedua negara menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, konflik dan kerja sama berjalan secara paralel, dan kedua negara saling membatasi serta menyeimbangkan satu sama lain dalam kerangka ketergantungan yang kompleks. Munculnya kesepakatan dagang baru ini tentu bukanlah akhir dari tarik-ulur kepentingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Dalam atmosfer hubungan internasional yang ditandai oleh saling ketergantungan dan kompleksitas aktor, kemampuan kedua negara untuk mengelola perbedaan dan membangun kepercayaan akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas diplomasi ekonomi abad ke-21. Kesepakatan ini mungkin bukan jawaban akhir, tetapi mencerminkan sebuah kesadaran bersama bahwa dalam dunia yang saling terhubung, stabilitas lebih bernilai daripada dominasi sepihak.

[1] Mason, J., Smout, A., & Chiacu, D. (2025, Juni 12). Deal to get US-China trade truce back on track is done, Trump says. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/world/china/us-china-trade-talks-resume-second-day-2025-06-10/

[2] Planasari, S. (2025, Juni 11). Cina-AS Sepakati Kerangka Kesepakatan Dagang di London. Retrieved from Tempo: https://www.tempo.co/internasional/cina-as-sepakati-kerangka-kesepakatan-dagang-di-london-1674455

[3] Post Editorial Board. (2025, Juni 11). Three cheers for the US-China trade war ceasefire. Retrieved from New York Post: https://nypost.com/2025/06/11/opinion/three-cheers-for-the-us-china-trade-war-ceasefire/?utm_

[4] Melani, A. (2025, Juni 11). Bank Dunia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Global jadi 2,3% pada 2025. Retrieved from Liputan6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/6049010/bank-dunia-pangkas-pertumbuhan-ekonomi-global-jadi-23-pada-2025?page=3

[5] Meredith, S. (2025, Juni 10). China’s rare-earth mineral squeeze puts defense giants in the crosshairs. Retrieved from CNBC: https://www.cnbc.com/2025/06/10/chinas-rare-earth-squeeze-puts-defense-giants-in-the-crosshairs.html

[6] Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. (2012). Power and Interdependence. N.p.: Longman.

[7] Amalia, Z. (2021). Pendekatan Strategis dalam Persaingan: Interdependensi Finansial Amerika Serikat dan Tiongkok. Jurnal Sentris, 2(1), 105-120.

Load More