Menu

Indonesia

PRABOWO-CHINA

Prabowo Sambut Li Qiang di Istana, Pererat Kemitraan Indonesia–Tiongkok

, , , , 0

Perdana Menteri China, Li Qiang, tiba di Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2025, untuk memulai kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berlangsung hingga 26 Mei 2025. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan China, dimana bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
Pada Minggu pagi, 25 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan PM Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan delegasi China yang disambut pasukan kehormatan, pasukan berkuda Paspampres, serta ratusan pelajar SMP dan SMA yang berjejer dari kawasan Monas menuju Istana. Setelah upacara, kedua pemimpin negara mengadakan pertemuan bilateral yang diikuti oleh delegasi masing-masing negara.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah China dalam membela rakyat Palestina dan menegaskan keyakinannya bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan membawa manfaat besar bagi kedua negara serta menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Setelah pertemuan resmi, Prabowo kemudian menjamu Li Qiang dalam jamuan makan siang di Istana Negara yang juga dihadiri oleh putra tunggal Prabowo, Didit Hediprasetyo, serta sejumlah pejabat tinggi kedua negara. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak seluruh tamu untuk bersulang sebagai tanda persahabatan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi rakyat kedua negara.
Kunjungan ini juga diwarnai dengan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang ekonomi serta delapan kesepakatan lain di berbagai sektor strategis yang disaksikan Prabowo dan Li Qiang. Adapun kerja sama di bidang ekonomi tersebut yakni MoU antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China, yang menetapkan kerangka kolaborasi untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral; MoU antara Dewan Ekonomi Nasional dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Tiongkok, yang berkaitan dengan kerja sama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi; MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Tiongkok, yang berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi kedua negara, khususnya dalam bidang industri dan rantai pasok; dan MoU kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Perdagangan Tiongkok, dan Pemerintah Provinsi Fujian yang mencakup pengembangan program kerja sama Two Countries Twin Parks.
Kunjungan kenegaraan Li Qiang ke Indonesia menjadi balasan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing pada November 2024 lalu, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai aspek kerja sama, memperkuat kemitraan strategis komprehensif, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di kedua negara.

China Indonesia meeting

Indonesia dan China Memperdalam Kerja Sama Maritim di Tengah Gesekan Laut China Selatan

, , , 0

Di tengah meningkatnya ketegangan strategis di Laut China Selatan, Indonesia dan China telah mengambil langkah diplomatik penting untuk mempererat kerja sama maritim guna menyeimbangkan ambisi ekonomi dan geopolitik. Inti dari langkah ini adalah mekanisme dialog tingkat menteri “2+2” yang baru saja diluncurkan sebagai inisiatif pertama antara China dan negara tetangga di Asia, yang menandakan niat kedua negara untuk melembagakan koordinasi keamanan dan kebijakan luar negeri.

 

Dialog Strategis di Perairan yang Tidak Pasti

Diadakan di Beijing, pertemuan perdana menteri luar negeri dan menteri pertahanan ini menandai apa yang digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai “tonggak sejarah” dalam hubungan bilateral. Bagi Jakarta, yang telah lama menavigasi garis diplomatik yang hati-hati antara otonomi daerah dan tekanan eksternal yang meningkat, mekanisme ini menjadi peluang dan juga risiko tersendiri.

Ketegasan China yang semakin meningkat di sekitar Kepulauan Natuna, bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE), tumpang tindih dengan “nine-dash line” China yang kontroversial sering memicu ketegangan politik dan keamanan bagi kedua negara. Kapal-kapal penangkap ikan China, yang sering dikawal oleh kapal penjaga pantai, telah berulang kali memasuki wilayah tersebut, sehingga mendorong Indonesia untuk meningkatkan patroli angkatan laut dan memperluas jejak militernya.

Namun, terlepas dari titik-titik gesekan ini, pertemuan terakhir menekankan kolaborasi keamanan maritim, saling ketergantungan ekonomi, dan keselarasan politik. Para pejabat dari kedua negara berjanji untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum, memperluas patroli bersama, dan memformalkan koordinasi penjaga pantai-sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan perhitungan dalam mengelola perairan bersama.

“Kami sepakat bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan adalah kepentingan semua pihak,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang berdiri di samping mitranya dari Indonesia, Sugiono pada Senin (21/04/2025).

Strategi Regional China: Dialog Lebih Penting Daripada Penangkalan

Pemilihan waktu dialog ini juga mencerminkan poros Beijing yang lebih luas terhadap “diplomasi yang dilembagakan” di Asia Tenggara, terutama dalam menanggapi Strategi Indo-Pasifik Washington. AS telah berusaha untuk meningkatkan pengaturan keamanan trilateral dan memperdalam hubungan dengan negara-negara seperti Filipina dan Australia. Sebaliknya, penekanan China  pada bilateralisme – dan penolakannya terhadap politik blok – telah menemukan mitra yang mau menerima di Indonesia, yang kebijakan luar negerinya yang independen menghindari aliansi formal.

“Platform 2+2 bukan hanya simbolis. Ini mencerminkan keinginan bersama untuk menciptakan arsitektur regional yang stabil tanpa manipulasi eksternal,” tulis sebuah editorial baru-baru ini di Global Times.

Memang, pendekatan Beijing yang berfokus pada sentralitas ASEAN dan menolak campur tangan asing memungkinkannya untuk membangun hubungan strategis sambil menghindari penolakan kolektif.

 

 

Hubungan Ekonomi: Pertumbuhan di Tengah Perselisihan

Di bawah permukaan ketegangan keamanan, terdapat kemitraan ekonomi yang kuat dan berkembang. China telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan perdagangan bilateral mencapai USD147,8 miliar pada tahun 2024, meningkat 6,1% dari tahun ke tahun. Proyek-proyek unggulan seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata merupakan bukti besarnya investasi China di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI).

Namun, bantuann ekonomi ini bukannya tanpa tekanan karena para pejabat lokal telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai keberlanjutan utang, transparansi proyek, dan jadwal. Meskipun demikian, kedua pemerintah terus menekankan pembangunan infrastruktur, ekstraksi mineral, dan pembangunan bersama, terutama di zona maritim yang dekat dengan wilayah yang disengketakan.

Dialog China-Indonesia berupaya untuk mengoperasionalkan isu keamanan, termasuk isu pelucutan senjata, latihan kontraterorisme, dan kerja sama melawan kejahatan transnasional  seperti ancaman siber hingga penangkapan ikan ilegal.

Bagi Indonesia, hal ini terjadi pada saat yang sangat penting. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Jakarta semakin dipandang sebagai contoh bagaimana negara-negara di kawasan ini menyeimbangkan otonomi strategis dengan tekanan eksternal baik dari China maupun Amerika Serikat. “Kami memiliki keprihatinan yang sama terhadap ancaman kejahatan transnasional di kawasan ini yang semakin menyasar warga negara kami,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono.

11054-menteri-luar-negeri-sugiono

Indonesia Siap Evakuasi Warga Gaza, Menlu RI Tegaskan Bukan untuk Relokasi Permanen

, , 0

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza merupakan langkah kemanusiaan sementara, bukan bentuk relokasi permanen dari tanah air mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, menanggapi kekhawatiran publik dan spekulasi yang muncul pasca pernyataan PresidenPrabowo Subianto.

“Evakuasi ini semata-mata untuk menyelamatkan korban perang, terutama anak-anak dan warga sipil. Mereka akan dibawa ke Indonesia hanya untuk sementara waktu sampai kondisi mereka pulih dan situasi di Gaza memungkinkan mereka kembali,” ujar Sugiono, Kamis (10/4).

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevakuasi hingga1.000 warga Gaza yang terdampak agresi militer. Namun, ia menekankan bahwa realisasi langkah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari negara-negara kawasan. Lima negara yang dimaksud adalah Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—yang seluruhnya kini menjadi tujuan lawatan diplomatik Prabowo.

“Langkah ini tidak mudah dan memerlukan persetujuan dari semua pihak. Tapi komitmenIndonesia terhadap kemanusiaan dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina menjadi dasar kuat bagi keterlibatan aktif kita,” kata Prabowo dalam video resmi yang disiarkanYouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (9/4) dini hari.

Menurut Prabowo, keputusan untuk berperan lebih aktif juga merupakan respons atas dorongan komunitas internasional. Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan anggota Gerakan Non-Blok, dinilai memiliki posisi strategis dan netral yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

“Banyak pihak melihat Indonesia sebagai negara yang dapat menjembatani. Karena itu, bila diminta, kami siap menjalankan peran lebih besar sesuai kapasitas yang kita miliki,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan—dari pembangunan infrastruktur, program peningkatan kapasitas, hingga bantuan medis dan trauma healing. Dalam hal ini, Indonesia membuka diri untuk menerima korban luka maupun anak-anak yatim piatu untuk dirawat sementara di tanah air.

Namun Sugiono kembali menegaskan bahwa semua langkah yang dilakukan tidak bertujuan mengubah demografi Gaza, yang menurutnya merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Indonesia secara tegas menolak segala bentuk upaya relokasi permanen warga Palestina. Kami akan pastikan bahwa evakuasi ini dilakukan atas dasar kemanusiaan dan dengan persetujuan serta koordinasi penuh dengan pemerintah Palestina dan negara-negara terkait,” tegasnya.

Kemhan Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Terkait Jamuan Shoigu di Jakarta  

Kemhan Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Terkait Jamuan Shoigu di Jakarta  

, , , , , 0

Pada tanggal 24 Februari, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, memulai kunjungan kerja ke Indonesia dan Malaysia untuk membahas isu-isu keamanan dan pertahanan. Mengutip kantor pers Dewan Keamanan Rusia, kunjungan ini direncanakan berlangsung hingga 28 Februari. Selama kunjungan tersebut, pembicaraan akan difokuskan pada masalah-masalah terkini dalam hubungan bilateral, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan, serta pengembangan kerja sama di sektor lain yang menjadi kepentingan bersama.

Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia diketahui berencana mengirimkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Rusia untuk memperdalam pengetahuan militer mereka. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Inkiriwang Wenas menyatakan bahwa Indonesia dan Rusia telah sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang pertahanan, termasuk dalam hal peralatan militer dan pertukaran personel. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu.

“Kami juga berkomitmen untuk mengirimkan personel ke Rusia. Menhan menekankan pentingnya bukan hanya melakukan latihan antar satuan, tetapi juga membangun hubungan personal atau people-to-people connection yang kuat, sehingga interaksi dengan negara lain tidak hanya melibatkan satuan, tetapi juga hubungan antar individu,” ujar Frega menjelaskan.

Ditengah jamuan Indonesia kepada Rusia, Frega juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Proses kunjungan ini pastinya tidak terjadi begitu saja. Kami memperlakukan semua negara dengan cara yang sama, sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia,” ungkap Frega di kantor Kemhan. Frega menjelaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dengan BRICS dan OECD adalah penerapan politik bebas aktif Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara di seluruh dunia.

Selain itu, Frega menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menhan Sjafrie terus memperluas kerja sama pertahanan Indonesia dengan berbagai negara tanpa terikat pada pakta pertahanan tertentu. “Ini semua demi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam membangun dan menjaga kedaulatan. Ketika kedaulatan terganggu, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan yang kita miliki saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Frega menambahkan bahwa Indonesia juga terus menjalin hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), dengan TNI sering mengadakan latihan bersama dengan AS dan Rusia, serta mengirim personel untuk belajar ke kedua negara tersebut.

“Intinya, kami tidak berpihak ke satu negara saja—baik Amerika, Rusia, atau Tiongkok—kami melihatnya dalam kerangka yang lebih besar, demi kepentingan nasional Indonesia. Kami membutuhkan stabilitas untuk membangun negara ini, dan memilih satu pihak dapat memicu konflik strategis,” tambahnya.

Frega juga menekankan bahwa hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia berjalan dengan sangat baik. Shoigu bahkan mengundang Menhan Sjafrie untuk menghadiri Army Forum pada tahun 2025. Selain itu, kedua negara tengah menjajaki kerja sama dalam hal peralatan militer dan pertukaran personel untuk pelatihan.

kpl

Perspektif Aliansi Keamanan dalam Kerjasama Pengembangan Kapal Perang Indonesia-Jepang

, , 0

Jepang dan Indonesia tengah berada di jalur untuk mencapai kesepakatan dalam mengembangkan kapal perang bersama untuk TNI Angkatan Laut. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari pergeseran signifikan Jepang menuju aliansi keamanan yang lebih luas dan upaya Indonesia untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritimnya.

Menurut laporan dari South China Morning Post, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, membahas proyek ini pada Sabtu (11/1) dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta. Meski detail proyek tersebut belum diungkapkan secara rinci, sejumlah ahli berspekulasi bahwa desain kapal perang yang dimaksud kemungkinan akan mengadaptasi teknologi kapal perusak canggih milik Angkatan Laut Jepang, yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Menurut para pengamat, kolaborasi ini mencerminkan pergeseran Jepang dalam membangun hubungan keamanan yang lebih strategis dengan negara-negara Asia Tenggara; terutama ditengah sengketa wilayah dengan China. Masayuki Masuda, analis dari Institut Studi Pertahanan Nasional di Tokyo, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Jepang, melalui kebijakan yang diterapkan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida, berusaha memperkuat kemitraan dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, khususnya di Asia Tenggara, untuk membentuk koalisi yang dapat menanggapi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kebangkitan China. Masuda juga menambahkan bahwa kemitraan ini sangat selaras dengan upaya Jepang untuk memperdalam kerjasama keamanan di kawasan tersebut.

Pada awal Januari (7/1), Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani, juga sempat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, di Jakarta untuk membahas potensi proyek kapal perang dimaksud. “Sangat krusial bagi Jepang untuk mempererat hubungan pertahanan dengan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jalur transportasi laut yang sangat vital, seperti Selat Malaka,” ujar Nakatani dalam keterangan pers.

Disisi lain, Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka, menyatakan bahwa meskipun kedua negara berbicara tentang pengembangan bersama, pembagian tanggung jawab tidak akan sepenuhnya setara. Mulloy mengungkapkan bahwa kolaborasi ini akan memberikan keuntungan bagi Jepang dalam memperluas kemampuan pengembangan militernya, yang sebelumnya lebih terbatas pada proyek-proyek skala kecil. Mulloy juga mengatakan bahwa kapal perang yang dirancang untuk Indonesia ini diperkirakan akan memiliki fungsi serbaguna, termasuk dalam operasi patroli laut dan anti-kapal selam. Namun, ia mencatat bahwa peluncuran kapal pertama mungkin baru bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang, mengingat tahap pembicaraan yang masih berlangsung antara Jakarta dan Tokyo. Sementara itu, Ia berharap Indonesia akan memilih untuk membangun kapal-kapal tersebut di dalam negeri dengan melibatkan komponen lokal sebanyak mungkin, karena selama ini Indonesia dikenal hati-hati dalam menjalin aliansi keamanan dan cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam perselisihan negara besar.

Pengembangan kapal perang bersama untuk TNI Angkatan Laut merupakan contoh dari sebuah aliansi keamanan yang terbentuk berdasarkan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Fenomena yang terjadi memperlihatkan bagaimana Indonesia dan Jepang berupaya membentuk sebuah aliansi ketika menerima ancaman atau memiliki kepentingan strategis yang sama untuk memperkuat posisi mereka di kancah internasional, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal. Aliansi keamanan biasanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih stabil untuk saling mendukung dalam hal pertahanan dan keamanan. Ada beberapa hal yang kemudian tercermin dari aliansi keamanan Indonesia dan Jepang melalui pengembangan kapal bersama tersebut sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini.

Kepentingan Bersama dalam Keamanan Maritim

Dengan mengembangkan kapal perang bersama, Indonesia dan Jepang tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman dari China. Meskipun memiliki posisi yang berbeda, keduanya merasakan dampak dari kebijakan ekspansif China, sehingga memperkuat kerjasama pertahanan menjadi langkah strategis yang penting. Disaat Jepang memberikan transfer teknologi, dan Indonesia yang memiliki wilayah maritim luas mendapatkan manfaat dari teknologi canggih serta memperkuat kapasitas pertahanannya; hal ini menunjukkan bagaimana negara dengan kekuatan yang berbeda dapat saling melengkapi dalam aliansi untuk mengimbangi ancaman eksternal.

Peran Aliansi dalam Mengatasi Ancaman Terhadap Kedaulatan

Kerjasama ini juga dapat menjadi cerminan keinginan bersama Jepang dan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritim mereka, di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Kolaborasi ini akan meningkatkan interoperabilitas kedua negara dalam berbagai misi pertahanan, seperti patroli laut dan operasi anti-kapal selam, serta menjaga jalur perdagangan maritim, dan memberikan keuntungan strategis dalam mengelola ancaman bersama dan memperkuat stabilitas regional.

Pada akhirnya, kerjasama antara kedua negara dalam pengembangan kapal bersama ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim mereka di tengah ancaman yang meningkat dari China. Uniknya, hal ini juga menjadi cerminan lain dalam hal pergeseran kebijakan luar negeri Jepang yang mulanya lebih mengutamakan isolasi atau keterlibatan terbatas setelah periode pasca-Perang Dunia II, hingga kini menjadi lebih proaktif dalam memperkuat aliansi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan militer kedua negara dan menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih stabil di kawasan yang strategis; sehingga Jepang dan Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan nasional masing-masing, tetapi juga memperkuat stabilitas regional dan membangun kekuatan kolektif untuk menghadapi ancaman bersama.

 

trump-tanda-tangan-executive-orders-2_169

Indonesia Tolak Usulan Relokasi Gaza Usai Pelantikan Trump

, , , 0

Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat dalam sebuahupacara di Rotunda Gedung Capitol, Washington D.C. Dalam pidato pelantikannya, iamenekankan agenda nasionalistik dengan fokus pada slogan “Put America First.”

Sejumlah kepala negara kemudian turut menyampaikan ucapan selamat ataspelantikan Donald Trump. Melalui akun media sosial X, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikannya sebagaiPresiden Amerika Serikat. ‘Ucapan selamat yang terhangat kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat,’ tulis Prabowo. Iajuga menambahkan, ‘Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama secara eratdengan Amerika Serikat dan memperkuat kerja sama strategis yang telah lama terjalindemi keuntungan bersama kedua negara.’

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengucapkan selamat ataspelantikan Trump. Dalam pesan resminya, Abbas juga menyinggung pentingnya solusidua negara sebagai dasar untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah.“Kami siap bekerja sama dengan Anda (Trump) untuk mencapai perdamaian selamamasa kepresidenan Anda, dengan berpedoman pada solusi dua negara yang berdasarkan legitimasi internasional,” demikian pernyataan Abbas seperti dikutip darikantor berita Palestina, Wafa. “Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan berdirinyaNegara Palestina dan Negara Israel yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan,” tambahnya.

Setelah resmi dilantik, Donald Trump kemudian langsung mengeluarkan serangkaianusulan dimana salah satunya adalah soal wacana pemindahan sebagian warga Gaza ke Indonesia; dan ditolak oleh Indonesia. Dalam rilis resmi, Kemlu menyatakanpemerintah tak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun soal relokasi wargaGaza ke Indonesia. “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untukmemindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Kemlu.

Sir Richard Clarence Kirby AC from Australia presides at the signing of the Renville Agreement on board USS Renville, 17 January 1948. This session was attended by Vice-President Hatta.

Perjanjian Renville dan Terhambatnya ‘Kemerdekaan’ Indonesia

, , , , , 0

Pada tanggal 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Renville, yang dinamai berdasarkan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang menjadi tempat perundingan berlangsung. Perjanjian yang mendapat intervensi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) ini lahir di tengah konflik panjang pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, di mana Belanda masih berupaya merebut kekuasaannya. Mediasi dalam perundingan ini juga melibatkan perwakilan dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh DK-PBB di tahun 1947 dan terdiri dari Australia, Belgia, dan AS. Negara AS dipilih sebagai pihak netral, Belgia dipilih oleh Belanda, dan perwakilan Australia dipilih Indonesia. 

Perjanjian Renville berkaitan dengan kesepakatan wilayah kedaulatan Indonesia, dan juga penetapan gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo atau “Garis Van Mook”, yakni batas buatan yang menandai batas terjauh posisi militer yang menjadi keuntungan sepihak untuk Belanda. Pada akhirnya, Belanda melanggar perjanjian Renville dikarenakan serangannya ke Ibu Kota Indonesia saat itu yakni Yogyakarta, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Dalam pasca perang dunia kedua dan juga perang dingin antar blok Barat dan Timur, posisi strategis dan kondisi sosial politik di Indonesia menjadi penting bagi AS dan aktor internasional lainnya. Meskipun mendapat intevensi internasional, namun perjanjian ini gagal dan menghambat ‘kemerdekaan’ Indonesia. Meskipun terlihat sebagai upaya diplomasi yang netral, intervensi internasional dalam perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan sejati Indonesia. Lalu, bagaimana peran dan kepentingan AS dalam perjanjian ini?

 

Kepentingan AS dan keterlibatannya dalam Perjanjian Renville

Pengaruh dan peran AS dalam perjanjian Renville berkaitan erat dengan posisinya di Komisi Tiga Negara yang memfasilitasi perubahan kebijakan AS di Indonesia. Posisi ini memberi AS pengaruh besar dalam proses negosiasi tanpa harus secara terbuka melakukan intervensi dan juga aliran informasi dan perspektif baik dari Belanda dan Indonesia. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat pasca Perang Dunia II, AS mendapat dua tantangan utama di kawasan Asia Tenggara: mencegah penyebaran komunisme dan menjaga kestabilan ekonomi dan politik di kawasan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi masa itu, tindakan Agresi Militer Belanda I dan II membuat AS menilai bahwa Belanda tidak mampu dan tidak berniat untuk menyelesaikan konflik sehingga membuat kondisi kawasan semakin tidak stabil. Berkaitan dengan kondisi ini, konstruktivisme dari Alexander Wendt, menilai bahwa struktur internasional merupakan hasil dari distirbusi ide, dan negara turut berkontribusi dalam penyebaran dan pembentukan ide ini. Dalam konteks Perang Dingin, di mana konflik ideologi juga sedang berkembang yakni dari blok Timur dengan komunisme-nya, pemerintah AS berfokus pada pengekangan penyebaran ideologi komunisme (containtment) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dukungan AS lebih dimotivasi oleh ketakutan terhadap komunisme, dibandingkan mendukung keadilan dan aspirasi perjuangan Indonesia untuk merdeka sepenuhnya.

Indonesia sendiri memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang strategis mengingat Indonesia merupakan jalur maritim dengan sumber daya alam yang melimpah, dan juga dekat dengan blok komunis di Asia. Kekhawatiran ini dikarenakan kedekatan Indonesia dengan negara blok Timur seperti China, yang dianggap sebagai wilayah rentan pengaruh komunisme, serta keberadaan faksi saya kiri dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai upaya untuk mencegah ‘domino effect’ komunisme, AS juga memberi tekanan kepada Belanda untuk menghindari kebijakan militeristik yang akan memperparah ketidakstabilan di regional. Meskipun begitu, AS tetap mempertahankan hubungan baik dengan Belanda yang memang menjadi salah satu sekutu utama mereka di Eropa Barat. 

 

Peran AS dan dampak intervensinya untuk Indonesia

AS berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan di antara Indonesia dan Belanda. Meski mendesak Belanda untuk berkompromi dengan Indonesia, mengingat ketidakmampuan Belanda untuk menekan gerakan nasionalis, namun AS juga mendukung pembentukan negara federasi yang memungkinkan pengaruh Belanda yang berlanjut dan dominan di Indonesia. Posisi yang ambigu ini membatasi pencapaian ‘kemerdekaan penuh’ Indonesia dikarenakan tetap mengakomodasi kepentingan kolonialisme Belanda.

Meskipun tidak dimaksudkan untuk menghindari konflik, namun perjanjian Renville justru memperlambat proses kemerdekaan Indonesia. Melalui perjanjian ini, Belanda memiliki waktu untuk memperkuat posisi militer dan diplomatiknya dengan Indonesia, terutama dengan ditetapkannya Garis Van Mook sebagai wilayah gencatan senjata dan kontrol Belanda atas wilayah Indonesia. Meskipun AS disinyalir sebagai ‘pihak netral,’ namun bukti kegagalan perjanjian Renville menjadi simbol dari keterbatasan intervensi internasional dalam konteks dekolonialisasi dan realitas geopolitik yang bahkan hingga saat ini masih mengutamakan kepentingan negara besar, dibandingkan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.

BRICS-2024_01_03-13_53_10_dfae013cfb0950fdfc4f139975d2ffff_960x640_thumb

Indonesia Resmi Gabung BRICS, Langkah Strategis atau Tantangan Baru terhadap AS?

, , , , , 0

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, forum ekonomi yang dipelopori oleh Rusia dan China pada Senin (6/1). Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brasil dalam rilis resmi, yang menegaskan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui konsesi bagi Indonesia untuk bergabung. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini menandai langkah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memunculkan berbagai pertanyaan: apakah ini adalah langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, atau menjadi tantangan terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) di tengah rivalitas global yang semakin tajam?

Langkah Strategis dalam Rivalitas Global

BRICS, berfungsi sebagai alternatif bagi institusi global yang didominasi oleh negara-negara Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki sepuluh anggota dan semakin memperkuat posisinya sebagai forum penting bagi negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang lebih fokus pada kerja sama dengan negara-negara Barat melalui organisasi seperti OECD. Prabowo menekankan bahwa keanggotaan ini adalah bagian dari upaya untuk memimpin Global South dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Meskipun langkah ini menawarkan peluang baru, para pengamat memperingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS dapat mempersulit hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. AS selama ini merupakan mitra penting Indonesia dalam perdagangan, keamanan, dan investasi. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan proteksionis yang mungkin diterapkan oleh pemerintahan baru AS dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari AS maupun sekutunya terkait status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Namun, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah memperingatkan kemungkinan pemberlakuan tarif pada anggota BRICS sebagai langkah untuk menekan upaya mereka mengurangi dominasi dolar AS.

Menurut Radityo Dharmaputra, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memicu kecurigaan dari AS dan sekutunya. Ia menilai bahwa posisi Indonesia dalam BRICS akan lebih terlihat sebagai bagian dari poros China-Rusia, bukan pemimpin Global South yang netral. Sementara itu, Sya’roni Rofii dari Universitas Indonesia menilai kecil kemungkinan embargo atau pembatasan kerja sama dari Barat terhadap Indonesia. Ia membandingkan posisi Indonesia dengan India dan Afrika Selatan, yang tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS meski menjadi anggota BRICS.

Dari sisi ekonomi, keanggotaan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Afrika dan Amerika Selatan, memperkuat hubungan dengan India dan Rusia, serta mendalamkan kerja sama dengan China—mitra dagang terbesar Indonesia. Namun demikian, langkah ini juga membawa risiko, terutama jika rivalitas AS-China semakin memanas. Dampak potensial meliputi arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang hingga ancaman terhadap industri manufaktur domestik akibat membanjirnya produk murah dari China. Selain itu, rumortentang mata uang khusus BRICS telah dibantah oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi antaranggota masih menggunakan mata uang nasional atau dolar AS.

Tekanan terhadap Prinsip Non-Blok

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga memunculkan kekhawatiran terkait prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pengamat Radityo Dharmaputra memperingatkan bahwa langkah ini dapat menggeser posisi Indonesia dari non-blok menuju poros tertentu, terutama karena BRICS sering dianggap sebagai aliansi geopolitik yang dipimpin China dan Rusia. Namun, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Sugiono, menegaskan bahwa keanggotaan ini tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara hubungan dengan BRICS dan negara-negara Barat.

Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto telah menandai era baru kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris. Media internasional, seperti The Straits Times, bahkan menyebut Prabowo sebagai “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia. Namun demikian, Radityo menilai bahwa intensitas kunjungan diplomatik ini belum cukup untuk menunjukkan penguatan substansi diplomasi Indonesia. Evaluasi terhadap manfaat material maupun reputasi dari langkah-langkah ini masih diperlukan.

Dalam hal memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan hubungan dengan Barat, ada beberapa rekomendasi yang kemudian diberikan sebagai langkah mitigasi:

• Menginisiasi kerja sama Global South melalui forum seperti G77 atau Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), tanpa melibatkan negara-negara besar seperti Rusia.
• Memperkuat kolaborasi dengan kekuatan menengah, seperti Turki, Australia, atau Uni Eropa, melalui forum seperti MIKTA: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, atau inisiatif lain yang menjembatani rivalitas AS-China.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menjaga posisinya sebagai negara yang bebas aktif, sekaligus memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kerja sama globalnya. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi langkah berani dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Apakah ini akan menjadi langkah strategis yang sukses atau malah memunculkan tantangan baru, waktu lah yang akan membuktikan.

Indonesia dan Jepang

Perdana Menteri Jepang Laksanakan Kunjungan Kerja Ke Indonesia

, , , , 0

Pada 10-11 Januari 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta PM Ishiba disambut oleh pasukan kehormatan serta beberapa pejabat seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Duta Besar Jepang-Indonesia Masaki Yasushi, dan Duta Besar Indonesia-Jepang Heri Akhmadi. Kunjungan Shigeru Ishiba ke Indonesia merupakan salah satu kunjungan kerja pertama yang dilaksanakan sejak mantan menteri pertahanan tersebut terpilih sebagai perdana menteri Jepang pada 11 November 2024 setelah Parlemen Jepang menyelenggarakan sesi pemilihan khusus.Dalam keterangan pers PM Ishiba menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi karena Indonesia memiliki pasar ekonomi besar dan Jepang ingin meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Esoknya PM Ishiba mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta untuk memberikan penghormatan bagi para pahlawan nasional Indonesia. Setelah itu PM Ishiba bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas beberapa kerja sama antara Jepang dan Indonesia. Dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo Subianto menyambut PM Ishiba dan menyampaikan apresiasi terhadap Jepang yang telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Setelah itu kedua pemimpin negara menandatangani perjanjian pemberian pinjaman sebesar 90,45 yen untuk proyek pengembangan aparatur negara, serta proyek pengembangan Pelabuhan Patimban III. Selain itu PM Ishiba menyatakan bahwa Jepang akan memberikan dua kapal patroli kecepatan tinggi kepada Indonesia melalui skema Bantuan Keamanan Resmi untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia. Selain itu Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang Toshihiro Kitamura menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia akan meluncurkan forum diskusikerja sama pertahanan yang berfokus kepada kerja sama teknis dan pengadaan alutsista.

Selain meningkatkan kerja sama maritim dan pertahanan, PM Ishiba menyatakandukungan Jepang terhadap program industrialisasi Indonesia dan memastikan pasokan energi stabil dengan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Selanjutnya PM Ishiba juga menyatakan bahwa Jepang mendukung Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dukungan yang diberikan PM Ishiba serupa dengan pernyataan sebelumnya yang diberikan oleh PM Fumio Kishida pada 4 April 2024.

Foto: Kolase Bendera Eropa dengan Indonesia. (Pool AP Photo)

Organisasi Perdagangan Dunia Dukung Uni Eropa atas Indonesia Soal Isu Kelapa Sawit

, , , , , 0

Para ahli dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagian besar mendukung pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar nabati oleh Uni Eropa, setelah adanya keluhan dari Indonesia. Keputusan panel yang disampaikan pada hari Jumat (10/1/2025), menyimpulkan bahwa meskipun tindakan-tindakan Uni Eropa tersebut sebagian besar sejalan dengan peraturan perdagangan, namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam persiapan, publikasi, dan administrasi pembatasan tersebut.

Sengketa ini berpusat pada Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tahun 2018 (RED II), yang membatasi penggunaan bahan bakar nabati berbasis tanaman untuk memenuhi target energi terbarukan dan bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa telah menjustifikasi langkah-langkah ini dengan melabeli produksi minyak kelapa sawit sebagai produksi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengajukan keluhan pada tahun 2019, menentang keputusan Uni Eropa tersebut. Keputusan serupa dikeluarkan oleh panel WTO pada tahun 2024 terkait keluhan Malaysia atas masalah yang sama. Bersama-sama, Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dunia, yang merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik.

Kelompok-kelompok lingkungan telah lama mengkritik produksi minyak kelapa sawit karena kontribusinya terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, karena wilayah hutan hujan yang luas telah dibuka untuk perkebunan. Keputusan WTO ini semakin memperumit perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan masalah lingkungan.

 

Indonesia berupaya menyamakan data perhutanan dengan standar keberlanjutan Uni Eropa

Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem data hutan dan rantai pasoknya untuk memenuhi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), yang melarang impor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao yang terkait dengan deforestasi. Peraturan tersebut mengharuskan produsen dan perusahaan yang memperdagangkan komoditas tersebut ke Uni Eropa untuk memberikan bukti terperinci yang membuktikan bahwa komoditas tersebut tidak diproduksi dari lahan yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020. Peraturan baru ini memberikan waktu kepada produsen dan perusahaan hingga 30 Desember 2024 untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan antara data hutan Indonesia dan peta Forest Observatory Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan data Forest Observatory-nya untuk memantau perubahan hutan dan sungai, sedangkan Indonesia menggunakan sistem monitoringnya sendiri bernama SIMONTANA. Uni Eropa menggunakan definisi ‘hutan’ berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sedangkan Indonesia menggunakan definisinya sendiri.

Menurut Indonesia, Uni Eropa melebih-lebihkan tutupan hutan dengan memasukkan semak belukar dan lahan pertanian, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dicap sebagai negara “berisiko tinggi”, yang berpotensi membuat ekspornya diawasi lebih ketat. 

Guna mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyelaraskan definisi dan data hutan sebelum implementasi EUDR pada bulan Desember 2024. Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, mengindikasikan peta yang disiapkan oleh pusat penelitian gabungan Eropa memiliki kekeliruan. Maka dari itu pada pertemuan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2024 lalu, kedua pihak membandingkan catatan dan peta untuk menyelaraskan data.

Apa selanjutnya?

Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari). Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban-kewajiban WTO. Para pihak biasanya mencoba untuk menyepakati jangka waktu yang masuk akal bagi Anggota WTO yang bersengketa untuk mematuhinya. Jika hal ini tidak dapat disepakati, maka akan diputuskan oleh arbiter. 

Load More