Sanksi

Orang-orang mengangkat bendera dan tanda selama protes di Washington, DC pada 5 Februari 2023, menandai peringatan 26 tahun pembantaian Ghulja 1997 di Kota Ghulja, di provinsi Xinjiang, China. (Foto oleh ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

April 1 2023

AS Memberikan Sanksi Kepada Perusahaan China Atas Dugaan Penindasan Terhadap Warga Uighur

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Social and Culture amerika serikat, China, Sanksi, Uyghurs, Xinjiang 0

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru pada beberapa perusahaan China atas dugaan peran mereka dalam penganiayaan terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang di barat jauh China.

Perusahaan-perusahaan tersebut dikatakan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye Tiongkok tentang “penindasan, penahanan massal sewenang-wenang, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap orang-orang Uyghur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya”, menurut Departemen Perdagangan AS pada 28 Maret 2023.

Empat perusahaan itu, Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co, Moyu Haishi Electronic Technology Co, Pishan Haishi Yong’an Electronic Technology Co, dan Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology Co yang merupakan produsen kamera pengintai China, Hikvision.

Selain empat perusahaan yang telah disebutkan, Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co juga ditambahkan ke blacklist oleh AS. Sanksi ini akan membatasi perusahaan-perusahaan tersebut dilarang membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan AS tanpa izin pemerintah AS.

Terkait sanksi dari AS, Hikvision tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media berita. Walaupun begitu, perusahaan tersebut sebelumnya membantah terlibat dalam pelanggaran HAM di Xinjiang, di mana para aktivis memperkirakan 3 juta warga Uighur Muslim dan etnis minoritas lainnya telah ditahan di kamp konsentrasi.

Hikvision, pemasok kamera pengintai terbesar di dunia, ditambahkan ke blacklist AS pada tahun 2019 akibat perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya. Di sisi lain, Beijing menyebut tuduhan genosida itu sebagai kebohongan yang berasal dari kampanye anti-China.

“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari semua negara tanpa prasangka dipersilakan untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat tempat itu dengan mata kepala sendiri,” kata juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning, 27 Maret 2023 lalu.

Sampai saat ini, secara total 11 perusahaan dan organisasi ditambahkan ke Daftar Entitas Sanksi AS karena “tindakan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat“. Selain perusahaan China, entitas lain yang terkena sanksi berasal dari Myanmar, Rusia, dan Nikaragua.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken di Washington, DC. (Foto oleh Win McNamee/Getty Images)

March 6 2023

AS menjatuhkan sanksi pada beberapa aktor karena ‘secara ilegal’ menghasilkan pendapatan untuk Korea Utara

Anita Susanto America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Keamanan, Korea Utara, Misil, Sanksi 0

Departemen Keuangan AS pada awal Maret menjatuhkan sanksi pada tiga perusahaan dan dua individu karena “secara ilegal” menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Korea Utara. Menurut berita dari Departemen Keuangan AS, agensi tersebut memberikan sanksi kepada Chilsong Trading Corporation dan Korea Paekho Trading Corporation “karena menjadi agen, perantara, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Korea Utara atau Partai Buruh Korea.”

“Chilsong berada di bawah Pemerintah Korea Utara yang menggunakan perusahaan perdagangan seperti Chilsong untuk mendapatkan mata uang asing, mengumpulkan intelijen, dan memberikan status perlindungan bagi agen intelijen” dan “Paekho telah menghasilkan dana untuk pemerintah DPRK sejak 1980-an dengan melakukan seni dan proyek konstruksi atas nama rezim di seluruh Timur Tengah dan Afrika,” menurut Departemen Keuangan AS dilansir dari CNN.

Sanksi oleh AS juga menargetkan Hwang Kil Su dan Pak Hwa Song, dan perusahaan mereka yang berbasis di Republik Demokratik Kongo, Congo Aconde SARL yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Korea Utara.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mencatat bahwa tindakan AS semakin menyelaraskan sanksi AS dengan mitra internasional kami. “Uni Eropa sebelumnya menunjuk Chilsong, Paekho, Pak, dan Hwang yang terlibat dalam penghindaran sanksi dan bertanggung jawab untuk mendukung program rudal nuklir dan balistik DPRK yang melanggar hukum,” katanya.

Sanksi ini juga berkaitan dengan intensifnya uji coba rudal yang dilakukan Pyongyang. Pada pertengahan Februari, Korea Utara mengatakan pihaknya melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM), uji coba senjata jarak jauh ketiga yang diketahui dalam waktu kurang dari setahun. Blinken menyebutnya “sekali lagi tindakan provokatif oleh Korea Utara yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.”

“Senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum oleh Korea Utara mengancam keamanan internasional dan stabilitas regional,” Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS, Brian Nelson mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menarget rezim jaringan gelap global yang menghasilkan pendapatan untuk aktivitas destabilisasi ini,” tambahnya.

Dua pemuda Suriah berdiri di kasel Harim, kasel militer tua itu bertanggal 959 M agak rusak oleh gempa bumi, menikmati matahari terbenam dan pemandangan kota yang terletak di perbatasan Turki, pada 24 Februari 2023 di utara Idlib, Suriah. (Foto oleh Abdulmonam EASSA/Getty Images)

February 28 2023

Sanksi AS Menjadi Faktor Kegagalan Bantuan Korban Gempa di Suriah

Anita Susanto Asia Pacific, Europe, Politics, Social and Culture, Think Aktor Internasional, AS, Gempa, Sanksi, Suriah, Turki 0

Warga Suriah di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak mengecam kurangnya bantuan kemanusiaan untuk korban gempa kuat Turki dan Suriah, menggambarkan pemandangan bencana di daerah yang telah dilanda perang saudara selama 12 tahun.

Pada 12 Februari 2023, kepala bantuan PBB, Martin Griffiths mengakui kekurangan tersebut, dengan mengatakan penduduk Suriah di wilayah tersebut merasa “ditelantarkan” karena bantuan yang mereka harapkan belum juga tiba. “Sejauh ini kami telah mengecewakan orang-orang di barat laut Suriah. Mereka benar merasa ditinggalkan. Mencari bantuan internasional yang belum sampai,” katanya dalam sebuah tweet.

“Tugas saya dan kewajiban kita adalah memperbaiki kegagalan ini secepat mungkin. Itulah fokus saya sekarang,” tambahnya selama kunjungan ke daerah perbatasan,[1] lima hari setelah gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,8 dan 7,6 – dan banyak gempa susulan – mengguncang Turki dan Suriah, menewaskan lebih dari 33.000 orang termasuk setidaknya 4.500 di Suriah saja per 13 Februari 2023.

Pada 12 Februari 2023, al-Saleh menanggapi permintaan maaf Griffiths yang di-tweet, dengan mengatakan: “Setelah bertemu hari ini dengan @UNReliefChief di perbatasan Turki-Suriah, kami menghargai permintaan maaf atas kekurangan dan kesalahan.” Dia kemudian mendesak PBB untuk membuka lebih banyak penyeberangan darat ke Suriah barat laut selain Bab al-Hawa.

Pejabat dari PBB memasuki kota Aleppo yang dikuasai pemerintah pada hari 10 Februari 2023, setelah mengeluarkan peringatan yang mengatakan hingga 5,3 juta orang di negara itu mungkin kehilangan tempat tinggal akibat gempa tersebut.[2] Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mendatangi Aleppo, tiba dengan pesawat yang membawa sekitar 35 ton peralatan medis vital, menurut kantor berita SANA milik pemerintah Suriah, yang menambahkan bahwa pesawat kedua akan tiba dalam dua hari setelahnya.

Dalam kunjungan ke Kahramanmaras, pusat gempa pertama, Griffiths mengatakan dia berharap bantuan yang dikirim ke pemerintah Suriah akan disalurkan ke daerah-daerah yang dikuasai pemerintah dan oposisi, tetapi ini “belum jelas”.[3] Namun di barat laut yang dikuasai pemberontak, di mana empat juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, tidak ada pengiriman bantuan dari daerah yang dikuasai pemerintah.

Mengapa hal ini terjadi?

Telah ada seruan dari oposisi pemerintah Suriah untuk membuka lebih banyak penyeberangan darat sejak hari gempa bumi, tetapi Bab al-Hawa tetap menjadi satu-satunya wilayah untuk memasuki Suriah yang disepakati sampai saat ini. Untuk itu, Sekretaris Jenderal PBB juga mendesak Dewan Keamanan untuk mengesahkan pembukaan titik bantuan lintas batas baru antara Turki dan Suriah.

Pemerintah Suriah sendiri telah menyetujui pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dilanda gempa. Tetapi seorang juru bicara PBB mengatakan bahwa bantuan gempa dari bagian Suriah yang dikuasai pemerintah ke wilayah barat laut telah tertahan oleh “masalah persetujuan” dengan kelompok bersenjata garis keras Hay’et Tahrir al-Sham (HTS).[4]

Presiden Suriah, Bashar Assad, telah dituduh sebagai salah satu aktor yang disangka sebagai dalang dari pemberontakan yang terus terjadi di Suriah. Cara berpolitik Assad sendiri turun dari mendiang ayahnya yang memerintah Suriah dengan tangan besi dari tahun 1971 hingga kematiannya pada tahun 2000.^[5]

Sanksi oleh pihak barat sendiri diperketat karena Assad sendiri mendapat dukungan dari Rusia dan Iran yang membuatnya tidak terpengaruh oleh ancaman dari AS dan aliansinya. Suriah sendiri berada di bawah sanksi AS sejak 1979, ketika Washington menetapkannya sebagai negara pendukung kegiatan terorisme. Gedung Putih memperketat pembatasan lebih lanjut di tengah perang Irak pada tahun 2004.

Akibatnya, konflik terbuka sering terjadi di Suriah. Kantor hak asasi manusia PBB pada tahun 2022 mengatakan bahwa 306.887 warga sipil telah tewas di Suriah selama konflik sejak 2011.^[6] Konflik itu sendiri diawali protes damai terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada Maret 2011 dan berubah menjadi konflik berlarut-larut.

Salah satu sanksi paling “besar” terjadi pada tahun 2019 dimana AS menjatuhi “sanksi Caesar” yang dinamai dari seorang fotografer militer yang menyelundupkan dokumentasi penyiksaan di penjara milik Assad. Sanksi tersebut bertujuan untuk menguhukum para pendukung pemerintah Suriah yang membuatnya tetap berkuasa. Undang-undang sanksi mulai berlaku 17 Juni 2020. Seorang spesialis Suriah menyebutnya sebagai “sanksi AS paling luas yang pernah diterapkan terhadap Suriah.”[7]

AS untuk sementara melonggarkan sanksinya terhadap Suriah dalam upaya untuk mempercepat pengiriman bantuan ke barat laut negara itu, di mana hampir tidak ada bantuan kemanusiaan yang tiba meskipun ribuan kematian terjadi akibat gempa besar Turki. Departemen Keuangan AS mengumumkan pengecualian 180 hari untuk sanksi terhadap Suriah untuk “semua transaksi yang berkaitan dengan upaya bantuan gempa”.

Tetapi para analis mengatakan tuntutan pemerintah Assad dan efek perang adalah faktor utama yang memperumit pengiriman bantuan ke barat laut yang sudah tegang, dan langkah AS lebih kepada meyakinkan bank dan lembaga lain bahwa mereka tidak akan dihukum karena memberikan bantuan dan pendampingan untuk Suriah.[8] Hal ini karena sanksi yang diterapkan AS pada Suriah memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada entitas non-Suriah yang memiliki hubungan dengan pemerintah Suriah. Undang-undang tersebut telah digunakan sejauh ini untuk mempersulit Assad dan jaringannya mendapatkan keuntungan yang kini menyulitkan pihak internasional untuk memberikan bantuan kepada Suriah dibandingkan ke Turki.

Dari sudut pandang lain, jika aktor internasional lain “takut” untuk membantu Suriah karena sanksi AS, Rusia yang dapat dikatakan tidak begitu memperdulikan hal itu terlihat justru membantu Suriah lebih banyak dibandingkan aktor negara lainnya. Per 28 Februari, tercatat hampir 200 pesawat asing telah memberikan bantuan untuk wilayah terdampak di Suriah. Kelonggaran sanksi AS telah membuat banyak negara juga turut membantu korban gempa Suriah. Menurut Gurinov, petugas medis Rusia dan Belarusia terus menawarkan layanan medis kepada orang -orang Suriah yang terluka dalam gempa bumi yang menghancurkan di rumah sakit lapangan. Lebih dari 1.400 orang telah menerima bantuan medis sejak 17 Februari.[9]

[1] Linah Alsaafin, “Rescuers denounce aid ‘failure’ in Syria’s devastated northwest”, Al Jazeera, 12 Februari 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/2/12/white-helmets-critical-of-lack-of-un-aid-in-syrias-northwest

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Syria’s Assad, hated by the West but defended by Russia”, Arab News, 13 April 2017, https://www.arabnews.com/node/1083796/world

[6] Emma Farge, “War has killed 1.5% of Syria’s population: UN estimate”, Reuters, 28 Juni 2022, https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-civilian-death-toll-over-306000-since-2011-un-2022-06-28/

[7] Howard J. Shatz, “The Power and Limits of Threat: The Caesar Syrian Civilian Protection Act at One Year”, RAND Corporation, 8 Juli 2021, https://www.rand.org/blog/2021/07/the-power-and-limits-of-threat-the-caesar-syrian-civilian.html

[8] Chris Stein, “US announces 180-day exemption to Syria sanctions for disaster aid”, The Guardian, 10 Februari 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/us-syria-sanctions-exemption-earthquake-relief

[9] “Relief aid delivered to quake-hit Syria by nearly 200 planes from foreign countries”, TASS, 28 Februari 2023, https://tass.com/defense/1582279

Olaf Scholz (Foto oleh Christophe Gateau/gambar aliansi via Getty Images)

January 9 2023

Polandia: Jerman Menolak Pembicaraan Tentang Reparasi Perang Dunia II

Anita Susanto Europe, News, Politics Jerman, Perang Dunia II, Polandia, Sanksi, Uni Eropa 0

Jerman telah menolak desakan terbaru Pemerintah Polandia untuk reparasi besar-besaran akibat Perang Dunia II, dengan mengatakan sebagai tanggapan atas catatan diplomatik bahwa masalah tersebut telah ditutup, kata kementerian luar negeri Jerman di Warsawa pada awal Januari 2023.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan bahwa Berlin telah menanggapi surat yang dikirim oleh Polandia tentang masalah itu pada bulan Oktober tahun 2022 tetapi tidak mengomentari isi korespondensi diplomatik. Polandia memperkirakan kerugian PD II yang disebabkan oleh Jerman sebesar $1,4 triliun dan telah menuntut ganti rugi, tetapi Berlin telah berulang kali mengatakan semua klaim keuangan terkait perang telah diselesaikan.

“Jawaban ini, singkatnya, menunjukkan sikap yang benar-benar tidak menghormati Polandia,” kata Arkadiusz Mularczyk, wakil menteri luar negeri Polandia, dalam sebuah wawancara dengan Badan Pers Polandia. Lebih lanjut, Mularczyk menjelaskan “Jerman tidak mengejar kebijakan bersahabat terhadap Polandia, mereka ingin membangun lingkungan pengaruh mereka di sini dan memperlakukan Polandia sebagai negara bawahan.” dilansir dari CNN.

Ketika ditanya tentang dialog lebih lanjut dengan Jerman mengenai kompensasi akibat PD II, Mularczyk mengatakan akan berlanjut “melalui organisasi internasional.” Polandia sendiri menuntut Jerman karena kerugian yang cukup besar, sekitar enam juta orang Polandia, termasuk tiga juta orang Yahudi Polandia, terbunuh selama perang dan Warsawa diratakan dengan tanah setelah pemberontakan tahun 1944 yang menewaskan sekitar 200.000 warga sipil.

Pada tahun 1953, penguasa komunis Polandia saat itu melepaskan semua klaim atas pampasan perang di bawah tekanan dari Uni Soviet yang ingin membebaskan Jerman Timur, dari tanggung jawab apa pun. Partai Hukum dan Keadilan (PiS) nasionalis Polandia yang berkuasa mengatakan bahwa perjanjian itu tidak sah karena Polandia tidak dapat merundingkan kompensasi yang adil. Akibatnya, seruan tuntutan untuk kompensasi kembali muncul pada tahun 2015 dan telah menjadikan promosi korban masa perang Polandia sebagai bagian utama dari daya tariknya terhadap nasionalisme. Sikap agresif terhadap Jerman, sering digunakan oleh PiS untuk memobilisasi konstituennya, telah membuat hubungan tegang dengan Berlin, menurut CNN.

Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Polandia, Zbigniew Rau, Oktober 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan rasa sakit yang disebabkan oleh Jerman selama PD II “diwariskan dari generasi ke generasi” di Polandia tetapi masalah reparasi akibat PD II selalu ditutupi.

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles arrives at the EUCO, the EU leaders summit in Brussels in Belgium on 15 December 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

December 19 2022

UE Menjatuhkan Sanksi Untuk Iran: Demonstrasi dan Pengiriman Drone

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Drone, iran, Mahsa Amini, Protes, Rusia, Sanksi, Uni Eropa 0

Menteri Luar Negeri Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap pemerintah Iran termasuk pejabat senior dan pegawai media pemerintah atas tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah dan memasok drone ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Dua puluh orang dan satu entitas dijatuhi sanksi pada 12 Desember 2022 atas pelanggaran hak asasi manusia, sementara empat orang lagi dan banyak entitas ditambahkan atas masalah drone. Sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan ke UE. Salah satu yang dijatuhi sanksi adalah saluran penyiaran Pemerintah Iran dibekukan asetnya karena dianggap sebagai “corong” bagi pemerintah Iran untuk membela kekerasan terhadap demonstran.

Sebelumnya, masyarakat Iran telah memprotes pembatasan pemerintah pada kehidupan sehari-hari sejak akhir September, menyusul kematian Mahsa Amini karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat Republik Islam. Protes anti-pemerintah, yang telah berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, kini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pemimpin negara sejak revolusi Iran 1979.

Dalam sebuah pernyataan, para menteri negara anggota UE mengatakan “Uni Eropa mengutuk keras penggunaan kekuatan yang meluas, brutal dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk wanita dan anak-anak, yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.” Bahkan kemarahan masyarakat internasional semakin meningkat karena Iran telah mengeksekusi orang kedua dari pengunjuk rasa dengan menggantungnya di depan umum dari derek konstruksi sebagai peringatan bagi pengunjuk rasa Iran lainnya.

Selain sanksi, karena penanganan demonstrasi yang melanggar HAM, anggota UE juga mengecam Iran karena memasok drone ke Rusia yang merenggut banyak korban sipil. Rusia dituduh mengirim drone buatan Iran ke Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur utama lainnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, meskipun ada penyangkalan oleh Iran dan Rusia, gambar drone Shahed-136 (di Rusia diganti namanya menjadi Geran-2), siluet sayap delta mereka yang khas di langit, telah beredar di media global. Iran telah mengkonfirmasi telah mengirimkan sejumlah kecil drone ke Rusia, tetapi itu telah dilakukan sebelum invasi Moskow ke Ukraina.

Para pemimpin Barat mengatakan bahwa mereka yakin Teheran juga akan segera memasok Rusia dengan rudal balistik. Para menteri luar negeri memperingatkan Iran agar tidak memasok lebih banyak senjata, dan “khususnya, setiap langkah menuju kemungkinan transfer rudal balistik jarak pendek ke Rusia yang akan menjadi eskalasi serius”.

Presiden AS Joe Biden di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 13 Oktober 2022. (Foto oleh Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)

October 14 2022

AS Menjatuhkan Sanksi Yang ‘Sangat Membatasi’ Penjualan Minyak Iran

Anita Susanto America, Asia Pacific, Economy, News, Politics amerika serikat, Ibrahim Raisi, iran, JCPOA, Joe Biden, Mahsa Amini, Sanksi 0

AS telah mengumumkan sanksi baru terhadap Iran, Washington akan menjatuhkan hukuman keuangan secara “reguler” dalam upaya untuk “sangat membatasi” ekspor minyak dan petrokimia Iran.

Langkah-langkah tersebut dibeberkan pada akhir September yang menargetkan beberapa perusahaan dan distributor yang berbasis di China, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan India yang dituduh Amerika Serikat terlibat dalam penjualan produk minyak dan petrokimia Iran. Presiden AS, Joe Biden juga secara eksplisit mengaitkan sanksi dengan kegagalan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Amerika Serikat berkomitmen untuk sangat membatasi penjualan minyak dan petrokimia ilegal Iran,” kata pejabat Departemen Keuangan AS, Brian Nelson. “Selama Iran menolak untuk kembali ke implementasi penuh Rencana Aksi Komprehensif Bersama, Amerika Serikat akan terus memberlakukan sanksinya terhadap penjualan produk minyak dan petrokimia Iran.” Tambah Nelson dilansir dari Al Jazeera.

Sanksi tersebut juga membekukan aset perusahaan Iran di AS dan membuatnya ilegal bagi warga Amerika untuk berbisnis dengan mereka. Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018, berbagai sektor ekonomi Iran berada di bawah sanksi AS yang berat.

Pada hari Kamis, pemerintahan Biden mengatakan akan terus menegakkan sanksi dengan ketat sampai Iran kembali ke kesepakatan. “Seiring Iran terus mempercepat program nuklirnya yang melanggar JCPOA, kami akan terus mempercepat penegakan sanksi kami atas penjualan minyak dan petrokimia Iran di bawah otoritas yang akan dihapus berdasarkan JCPOA,” kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.

“Tindakan penegakan ini akan berlanjut secara teratur, dengan tujuan untuk sangat membatasi ekspor minyak dan petrokimia Iran.” Sebagai cara “memaksa” Iran untuk kembali ke JCPOA. Setelah beberapa putaran pembicaraan nuklir tidak langsung, Washington dan Teheran saling menyalahkan atas kegagalan untuk memulihkan perjanjian karena keduanya memiliki tuntutan yang sama-sama tidak berhasil dikompromi.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pekan lalu, Biden mengatakan Washington siap untuk kembali ke kesepakatan, tetapi menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan mengizinkan Teheran untuk memperoleh senjata nuklir.

Iran sendiri sedang menyelesaikan protes nasional yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditangkap di Teheran karena “pakaian yang tidak sesuai” awal bulan ini. Washington telah menyatakan dukungan untuk para demonstran tetapi mengatakan masih bersedia untuk memulihkan kesepakatan nuklir berdasarkan kepatuhan bersama.

September 16 2022

Dampak Perang Rusia-Ukraina: Efektifkah Sanksi terhadap Rusia ?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Security and Defence, Think Geopolitik, Perang Rusia-Ukraina, Sanksi 0

Kamis, 24 Februari 2022 menjadi hari dimana dunia internasional menyaksikan situasi geopolitik yang menantang sistem hubungan internasional dan hukum internasional yang selama ini menjadi panduan dalam tatanan dunia global saat Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi secara skala besar ke Ukraina yang memicu perang diantara kedua negara. Berbagai negara mengecam perang ini tak terkecuali Indonesia, sanksi embargo ekonomi diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) yang kemudian diikuti oleh negara-negara barat dan sejumlah negara di Asia Pasifik. Bahkan Swiss yang selama ini dikenal sebagai negara netral turut membekukan aset Putin dan warga Rusia lainnya. Harapan masyarakat internasional bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia akan memulihkan integritas wilayah Ukraina dan menekan Rusia untuk mengehentikan invasi ke ukraina.

Efek Sanksi terhadap Rusia

Dampak penggunaan sanksi ini sangat dirasakan oleh Rusia sebagai imbas perang yang dilancarkan pemerintah Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Setidaknya 200.000 orang kini menjadi pengangguran baru di Moskow. Hal ini diungkap Wali Kota Sergei Sobyanin sebagaimana dikutip NPR dari AFP. Mereka rata-rata adalah karyawan perusahaan asing. Sebagaimana diketahui serangan Rusia ke Ukraina membuat sejumlah negara menjatuhkan sanksi yang berdampak ke eksodus besar-besaran perusahaan global dari negara itu dimana terdapat 750 perusahaan telah membatasi operasi di Rusia.

Namun penggunaan instrumen ekonomi ini juga dilakukan Rusia untuk membalas kebijakan sanksi dari negara-negara barat, yang mana Rusia merupakan Eksportir minyak mentah dari Rusia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai $72,6 miliar atau 11% untuk konsumsi global. Oleh karena itu, negara-negara Eropa bergantung pada hampir 40 persen konsumsi gas mereka dan 25 persen gas dari Rusia.

Saat ini Rusia memberhentikan pendistribusian gas ke Polandia dan Belarusia, setelah kedua Negara menolak untuk membayar dengan menggunakan mata uang Rusia yakni Rubel. Sebagiamaina dikutip dalam pernyataan pada 26 April, Gazprom memberi tahu PGNiG tentang niatnya untuk sepenuhnya menangguhkan pengiriman berdasarkan kontrak Yamal pada awal hari kontrak pada 27 April.”

Memperhatikan saling ketergantungan ini, pemerintah Barat membebaskan transaksi energi Rusia dari sanksi. Bahkan AS untuk saat ini tidak akan mendukung embargo pasokan energi, karena dapat menekan kebutuhan konsumen dan industri AS. AS mengimpor Sebagian besar pasokan gasnya AS diimpor dari Rusia, yang menyumbang 21 persen dari kebutuhan AS. Kebutuhan minyak dan gas alam dari Rusia membuat pemerintah Barat enggan memberikan sanksi kepada pemerintah Rusia.

Dapat dikatakan bahwa, untuk saat ini, Barat membutuhkan minyak dan gas Rusia lebih dari Rusia membutuhkan uang mereka. Jerman, serta Italia, Austria, dan Prancis juga merupakan konsumen besar gas alam dan minyak Rusia. Pada saat yang sama, Rusia juga mengandalkan 30 persen dari pendapatan mereka pada ekspor energi. Menyusul keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina, harga minyak mentah Brent melonjak 2,4% menjadi USD100,25 per barel. Itu merupakan harga tertinggi sejak 2014. Hal ini dapat menjadi bargaining power yang cukup menguntungkan posisi Rusia dalam menghadapi resistensi perlawanan Ukraina dan tekanan dunia internasional atas invasi yang dilakukan dengan pemberlankuan sanksi ekonomi.

Dapatkah Sanksi Saat Ini Memenuhi Harapan Publik dan Politik?

Kedua belah pihak mengharapkan sanksi atau embargo sebagai alat yang efisien untuk menekan pihak lain dalam konflik ini, serta mengirimkan sinyal yang kuat kepada masyarakat internasional. Namun, sanksi ini mungkin tidak berhasil memaksa Rusia khususnya, walaupun sanksi yang diberikan masyarakat internasional secara nyata berdampak negatif terhadap ekonomi Rusia. Hal ini dikarenakan kerugian ekonomi seringkali merupakan satu-satunya indikator jangka pendek yang terlihat dari keberhasilan atau kegagalan sanksi yang dijatuhkan.

Dengan demikian, ada kemungkinan untuk berspekulasi bahwa masyarakat internasional mengharapkan perubahan politik besar di Rusia dalam waktu yang relatif singkat setelah menjatuhkan sanksi. Dengan adanya resesi ekonomi di Rusia telah ditafsirkan sebagai satu-satunya hasil nyata dari sanksi internasional. Sanksi terhadap Rusia sebagian berhasil memberi sinyal kepada calon investor bahwa perilaku Rusia tidak dapat diterima oleh negara-negara Eropa. Mereka juga menunjukkan bahwa ada risiko dalam berinvestasi di pasar Rusia.

Adapun Sanksi ini membawa tiga efek paralel: pertama memberi sinyal kepada elit politik Rusia bahwa tindakan yang terkait dengan Ukraina tidak dapat diterima; kedua untuk memberikan tekanan ekonomi langsung pada beberapa sektor ekonomi Rusia; dan ketiga, untuk mengurangi daya tarik ekonomi Rusia dalam jangka panjang. Namun, tujuan sebenarnya dari sanksi menjelaskan kepada Rusia bahwa ia harus berhenti membuat Ukraina tidak stabil.

Namun, sanksi tersebut gagal memberi sinyal kepada Rusia bahwa tindakan yang ditujukan untuk merusak integritas teritorial Ukraina tidak ditoleransi. Sebaliknya, Rusia telah mengirimkan sinyal kepada komunitas internasional bahwa Moskow tidak mengakui pelanggaran yang nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Hukum Humanitear International menyebutkan ketentuan mengenai kewajiban internasional semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan negara , tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negri suatu negara dan berusahan menyelesaikan pertikaian dengan cara damai (ICRC, 2011).

Kebijakan politik Rusia untuk mengambil tindakan militer ke wilayah Ukraina dengan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Pembelaan Diri (right to self-defence ) sama sekali tidak didukung fakta, argumentasi, atau dasar hukum yang sah dan jelas. Serangan tersebut justru pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina, yang tidak sedikit pun dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) yang semuanya secara eksplisit mengakui kedaulatan sebagai hal utama dalam hubungan internasional.

Apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada saat ini telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan agresi (act of aggression), baik dalam arti teknis maupun substantif.Selain itu juga menyerukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional melalui pembatasan penggunaan kekerasan bersenjata terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.

Lebih jauh lagi, negara ini siap untuk memerangi tindakan “tidak adil” terhadapnya, berapa pun biayanya. Namun, mengetahui bahwa anggaran federalnya sangat bergantung pada pendapatan minyak, menghindari penggunaan “kartu transit” dapat diartikan sebagai tanda bahwa Rusia masih belum bertekad untuk memenangkan “permainan sanksi” saat ini dengan cara apa pun.

Dalam krisis Rusia-Ukraina, hasil pemberian sanksi ini kecil kemungkinan untuk memaksa Rusia untuk mengubah perilakunya dengan mengehentikan invasi ke Ukraiana. Yang paling bisa diharapkan adalah untuk mencegah Rusia dari tindakan agresif lebih lanjut terhadap negara tetangga lainnya. Ini adalah kenyataan yang harus disadari dunia Internasional karena tujuan sanksi tidak jelas sejak awal dan pemberian sanksi jarang berhasil jika tujuannya tetap terlalu luas, tidak semua metode yang dapat dimanfaatkan oleh si pemberi sanksi dan jika hasilnya diharapkan dalam jangka waktu yang singkat. Inilah kisah dalam konflik Rusia-Ukraina: masyarakat internasional mengharapkan perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat dan memberlakukan paket sanksi yang tidak meyakinkan dapat menghentikan konflik secara langsung.

Bola logam bertumpu pada mata uang kertas (Stock photo via Getty Images)

August 23 2022

Rusia berencana membeli drone dan mobil Iran: Kelompok Ekonomi Baru

Anita Susanto Asia Pacific, Europe, Security and Defence, Think Drone, Ekonomi, Geopolitik, iran, Kendaraan, Militer, Rusia, Sanksi 0

AS menyatakan keyakinannya bahwa para pejabat Rusia telah memulai pelatihan drone di Iran selama beberapa minggu terakhir yang menandakan bahwa sepertinya Rusia berencana untuk membeli alat tersebut yang dapat digunakan pada invasi ke Ukraina. “Selama beberapa minggu terakhir, pejabat Rusia melakukan pelatihan di Iran sebagai bagian dari kesepakatan untuk transfer UAV (Unmanned Aerial Vehicles) dari Iran ke Rusia,” kata seorang pejabat AS kepada CNN.[1]

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia “tidak berkomentar tentang masalah ini” ketika ditanya oleh wartawan tentang drone. CNN pertama kali melaporkan bulan lalu bahwa delegasi Rusia telah mengunjungi sebuah lapangan terbang di Iran tengah setidaknya dua kali sejak Juni untuk memeriksa drone berkemampuan senjata, menurut penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan dan citra satelit yang diperoleh secara eksklusif oleh CNN.[2]

Iran di sisi lain mulai memamerkan drone Shahed-191 dan 129 yang juga juga dikenal sebagai UAV, ke Rusia di Kashan Airfield selatan Teheran pada Juni. Kedua jenis drone ini mampu membawa rudal berpemandu presisi. Sullivan mengatakan pada Juli lalu bahwa AS yakin Iran bermaksud untuk menjual drone kepada Rusia untuk membantu perangnya di Ukraina.[3]

Militer Ukraina di sisi lain telah mengerahkan UAV Bayraktar buatan Turki untuk menghancurkan pos komando, tank, dan sistem rudal darat-ke-udara milik Rusia, Kyiv juga telah meminta AS untuk menyediakan drone bersenjata yang lebih kuat seperti Gray Eagle, tetapi AS enggan menyediakannya karena takut Rusia dapat melihatnya sebagai pemicu eskalasi konflik. Sementara Rusia telah menggunakan drone Orlan-10 buatan Kremlin untuk misi pengintaian dan peperangan elektronik.[4] Penggunaan alutsista yang sangat banyak, membuat Rusia harus cepat memasok kembali alutsistanya. Para pejabat AS juga berpendapat bahwa hubungan yang berkembang antara Iran dan Rusia menunjukkan mengapa AS perlu mempertahankan kehadiran dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Invasi Rusia sendiri berdampak pada banyaknya perusahaan asing meninggalkan wilayah kedaulatan Kremlin dan salah satunya adalah sektor otomotif yang terhenti perusahaan Renault hengkang dari wilayah Rusia. Dalam beberapa minggu terakhir Rusia dan Iran juga telah mendiskusikan pembelian produsen mobil Iran,[5] Khodro Company untuk mengirimkan model produknya ke Rusia. Selain itu, produsen mobil terbesar kedua di Iran SAIPA, Corp juga telah membeli blok mesin dari produsen mobil AvtoVaz yang sebelumnya diproduksi Renault. Iran pun mengalami hal yang sama pada tahun 2018 silam dimana perusahaan Renault meninggalkan Teheran karena sanksi pemerintah AS pada masa kepemimpinan Donald Trump.

Kesamaan nasib ini membuat kedua negara kian dekat hubungannya. Sebagai negara-negara yang dikenakan sanksi oleh pihak Barat, Rusia, Iran, bahkan China justru menunjukan kedekatan hubungan di antara mereka. Sanksi yang awalnya digunakan untuk “melumpuhkan” justru mendekatkan negara-negara yang telah disebutkan.

Untuk liberalisme, kunci kekayaan nasional, dan karena itu kekuatan nasional adalah pertumbuhan ekonomi.[6] Hal ini membuat negara-negara terdampak sanksi negara-negara Barat bekerja sama dan melakukan aktifitas ekonomi yang tentu terbatas yang mungkin semakin lama menjadi sebuah hubungan multilateral yang dapat “menyaingi” pihak Barat. Hal ini dikarenakan geopolitik baru cenderung bersifat ekonomi dalam arti direstrukturisasi sesuai dengan kekuatan pasar global.[7] Sehingga isu ekonomi dan pola kerjasama baru telah melahirkan politik dunia baru dimana ekonomi politik internasional memainkan peran penting. Sehingga, negara-negara yang “ditinggalkan” pihak Barat memiliki kelompok baru yang juga memainkan peran dalam membentuk perilaku ekonomi secara global.

[1] Natasha Bertrand, “First on CNN: Russians have begun training on Iranian drones, US believes”, CNN, 10 Agustus 2022, https://edition.cnn.com/2022/08/09/politics/russia-training-drones-iran/index.html

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Dylan Malyasov, “Russian Orlan-10 drone crashed in northern Turkey”, Defence Blog, 23 Juni 2022, https://defence-blog.com/russian-orlan-10-drone-crashed-in-northern-turkey/

[5] “Iran and Russia save each other’s car industries”, Intellinews, 22 Agustus 2022,

https://www.intellinews.com/iran-and-russia-save-each-other-s-car-industries-254091/

[6] William W. Newmann, “A Brief Introduction to Theories of International Political Economy”, Genocide Studies International, Vol. 10, No. 1, The Political Economy of Genocide (Spring 2016), hlm. 7-26

[7] Richard Falk, “Liberalism at the Global Level: Solidarity vs. Cooperation”, Millennium Book Series, Palgrave Macmillan, hlm 75-98

Sebuah tanda “Tidak ada bensin” di pompa bensin sejak 12 Mei 2022 di Kolombo, Sri Lanka. (Foto via Buddhika Weerasinghe/Bloomberg via Getty Images)

June 17 2022

Rusia Menjadi Pertimbangan Pasar Minyak Untuk Sri Lanka

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics Bahan Bakar, Krisis Ekonomi, Minyak, Rusia, Sanksi, Sri Lanka 0

Sri Lanka, dengan krisis ekonomi dan kemanusiaannya, telah mendeklarasikan diri bahwa negaranya tidak memiliki stok bahan bakar yang membuat kondisi negaranya semakin kacau. Kini, Kolombo sepertinya terpaksa harus membeli lebih banyak minyak dari Rusia karena kondisi Sri Lanka. “Jika kita bisa mendapatkan dari sumber lain, … Kalau tidak (kami) mungkin harus pergi ke Rusia lagi,” jelas Wickremesinghe.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan bahwa Sri Lanka membutuhkan sumber lain untuk impor minyaknya dan ia juga mengatakan bahwa akan terbuka pada Rusia jika mereka bersedia menjual minyak mentah lebih banyak. Di sisi lain, Sri Lanka juga berusaha membeli minyak dan batu bara dari pemasok di Timur Tengah.

Selain terbuka pada penawaran dari Rusia, Wickremesinghe—yang juga menjabat sebagai menteri keuangan Sri Lanka—mengindikasikan bahwa dia juga bersedia untuk menerima banyak bantuan yang lebih banyak dari China. Akibat krisis bahan bakar, antrean panjang hingga dapat mencapai beberapa kilometer adalah pemandangan umum di dekat tempat pengisian bensin di seluruh Sri Lanka, yang saat ini juga dilanda pemadaman listrik bergilir.

Dilansir dari CNN, para pejabat Sri Lanka sendiri saat ini dikabarkan sedang bernegosiasi dengan pemasok swasta, tetapi Wickremesinghe menjelaskan bahwa terdapat satu masalah yang Kolombo hadapi: banyak sumber daya minyak yang dapat diperoleh secara ‘gelap’ untuk Iran dan Rusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, harga minyak dunia telah meroket. Ditambah dengan sanksi penghentian impor minyak oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang membuat harga komoditas penting itu meroket. Untuk itu, Rusia juga dikabarkan menawarkan minyak mentahnya dengan diskon yang tajam, membuatnya sangat menarik bagi sejumlah negara terutama negara dengan kondisi seperti Sri Lanka, Rusia juga menawarkan gandum kepada Sri Lanka.

Sri Lanka juga mencari bantuan keuangan dari Program Pangan Dunia, yang mungkin segera mengirim tim ke negara itu, dan Wickremesinghe mengandalkan paket bailout dari Dana Moneter Internasional. Wickremesinghe mengatakan juga bahwa dia telah mendesak kepala IMF Kristalina Georgieva untuk “mempercepat” program bantuannya ke Sri Lanka dan menekankan bahwa tidak ada negara kecuali India yang memberikan dana bantuan untuk Sri Lanka.

Pemerintahan Sri Lanka mengatakan bahwa negaranya berusaha mencari pinjaman sebesar USD 6 miliar untuk menjaga negara tetap bertahan selama enam bulan ke depan. India sendiri memperpanjang kredit tambahan 500 juta dolar AS ke Sri Lanka bulan lalu untuk membantu negara tetangga itu mengimpor bahan bakar karena telah berjuang untuk membayar impor setelah cadangan devisanya anjlok tajam belakangan ini, menyebabkan devaluasi mata uangnya dan inflasi yang meningkat.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tiba di KTT khusus Uni Eropa berbicara kepada media tentang sanksi Rusia di Brussel, Belgia pada 30 Mei 2022 (Foto oleh Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

June 3 2022

Hungaria Menghentikan Sanksi Baru Uni Eropa Terhadap Rusia: Energi Masih Menjadi Pertimbangan

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics Hungaria, Rusia, Sanksi, Ukraina, Uni Eropa 0

Hungaria menunda finalisasi sanksi terbaru Uni Eropa terhadap Rusia yang bersikeras untuk menurunkan Kepala Patriark Gereja Ortodoks Rusia, Kirill dari daftar individu yang terkena sanksi, menurut seorang diplomat UE.

Sebelumnya, para pemimpin UE pada akhir Juni lalu telah menyetujui serangkaian sanksi keenam terhadap Rusia atas tindakannya menginvasi Ukraina dan utusan pemerintah Uni Eropa akan mengubah perjanjian politik itu menjadi produk hukum pada awal Juni sehingga dapat cepat diberlakukan. Vladimir Mikhailovich Gundyaev atau Kirill berusia 75 tahun adalah Patriark Ortodoks Rusia Moskow dan Seluruh Rusia dari 2009 merupakan pendukung kuat Presiden Rusia Vladimir Putin dan telah mendukung kampanye militernya di Ukraina.

Hal paling penting dari rangkaian sanksi itu mencakup keputusan untuk melarang pembelian semua minyak Rusia dan produk olahan laut selama enam hingga delapan bulan sejak paket tersebut menjadi undang-undang. “Perjanjian ditunda karena Hungaria keberatan dengan sanksi terhadap Kirill.” kata seorang diplomat UE, dilansir dari Al Jazeera.

Terkait hal ini, para duta besar anggota UE mengadakan pembicaraan baru pada 2 Juni 2022 untuk mencoba menuntaskan perbedaan pendapat tersebut. Para pejabat UE memperkirakan bahwa sanksi yang dibuat akan membuat sekitar 90 persen ekspor minyak Rusia ke UE dihentikan pada akhir tahun sesuai dengan kesepakatan negara anggota G7 untuk menghentikan impor energi dari Moskow. Hungaria, di sisi lain yang bergantung pada minyak Rusia, sempat memiliki kerja sama minyak dengan Rusia dimana Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban berpendapat sanksi UE itu hanya akan menghancurkan ekonomi negaranya.

Lebih lanjut, rangkaian sanksi yang sedang dirancang oleh para diplomat itu mencakup pemutusan hubungan bank terbesar milik Rusia, Sberbank dari sistem pembayaran SWIFT dan larangan asuransi untuk pengiriman minyak Rusia ke negara ketiga seperti apa yang Amerika Serikat lakukan pada Rusia untuk mengintensifkan sanksi. Penambahan lain yang diusulkan adalah daftar hitam berisi termasuk personel militer yang diduga melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Di sisi lain, Rusia sendiri tengah berusaha untuk membatasi kerusakan dari larangan minyak karena ekspor energi utama lainnya telah menurun. “Sanksi akan berdampak negatif bagi Eropa, kami dan seluruh pasar energi global,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Peskov menambahkan bahwa “reorientasi” sedang dilakukan untuk menemukan alternatif minyak yang tidak akan lagi dijual ke Eropa. “Ini adalah tindakan sistematis yang bertujuan memungkinkan kita meminimalkan konsekuensi negatif,” tambah Peskov dilansir dari Al Jazeera.