Perang Rusia-Ukraina

https___asset.kgnewsroom.com_photo_pre_2022_10_02_7e904ef5-4dfd-432f-baa0-62a0df04f24b_jpg

August 3 2024

Keseimbangan Kekuatan dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina dan Bayang-Bayang Ketergantungan Energi

Afri Sembiring Cooperation, Economy, Europe, Politics, Think Energi, NATO, Perang Rusia-Ukraina 0

NATO masih menunjukkan responnya dalam ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Ukraina melalui dukungan terus-menerus yang diberikan kepada Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menegaskan bahwa dukungan NATO terhadap Ukraina tidak tergoyahkan, menunjukkan tekad aliansi untuk berdiri bersama negara tersebut dalam konflik melawan agresi Rusia. Pernyataan ini sekaligus menjadi upaya antara negara-negara anggota NATO, yang menyadari pentingnya stabilitas regional di Eropa.

Dalam pertemuan KTT Tahunan NATO yang diadakan di Washington DC pada 9-11 Juli 2024, salah satu fokus utama yang dibicarakan adalah keamanan Ukraina dan ancaman yang mungkin timbul dari China. Hal ini menunjukkan bahwa NATO tidak hanya menganggap Rusia sebagai tantangan utama, tetapi juga mengarahkan perhatian pada dinamika global yang lebih luas yang melibatkan kekuatan besar lainnya. Sebagai bagian dari upaya ini, NATO juga berkomitmen untuk mengembangkan peta jalan bagi Ukraina menuju interoperabilitas penuh dengan aliansi tersebut. Ukraina bukanlah anggota NATO, namun Ukraina adalah negara mitra NATO, yang bekerja sama erat dengan NATO tetapi tidak tercakup dalam jaminan keamanan dalam perjanjian pendirian Aliansi.

Meskipun Rusia terus mengecam langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara NATO, termasuk penutupan perbatasan, dan memperingatkan tentang potensi konflik, NATO tetap mendukung Ukraina. Pertemuan antara menteri luar negeri NATO dan pejabat Ukraina di Brussels membahas bagaimana cara terbaik untuk mendukung Kyiv dalam menghadapi perang ini, menegaskan bahwa NATO tidak akan terpengaruh oleh intimidasi atau ancaman dari Rusia.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan sikap antara sesama negara NATO mulai bermunculan. Dalam sebuah pertemuan, sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengusulkan paket bantuan militer lima tahun senilai 100 miliar euro untuk Ukraina, yang hanya didukung oleh Inggris, Polandia, dan Latvia. Hungaria menolak usulan ini, dengan alasan melindungi negara mereka dari konflik dan menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, mengingat ketergantungan mereka pada pasokan energi Rusia serta persaingan pertanian dengan Ukraina. Banyak negara NATO dan Uni Eropa lainnya, seperti Slovakia, Turki, Republik Ceko, Yunani, Prancis, dan Italia, juga bergantung pada energi Rusia, yang menyebabkan resistensi terhadap embargo minyak Rusia. Kedekatan Hungaria dengan Rusia memicu ketidakpuasan dari Polandia, yang mengkritik hubungan tersebut, bahkan menyarankan agar Hungaria keluar dari NATO jika tidak sejalan dengan kebijakan mereka, mencerminkan ketegangan dan dinamika internal yang kompleks di dalam aliansi tersebut.

Salah satu konsep yang dikenal dalam konteks hubungan internasional, adalah balance of power atau konsep keseimbangan kekuatan yang menekankan pentingnya kekuatan militer dan kepentingan nasional dalam perilaku negara. Balance of power menyatakan bahwa keamanan global dapat terjaga dengan membagi kekuatan militer secara merata di antara negara-negara, sehingga tidak ada satu negara yang mendominasi negara lain[1].

Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, dimana tidak ada otoritas pusat yang mengatur, membuat negara harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk keamanan, dan memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri[2]. Atas dasar kepentingan nasional suatu negara, realis berasumsi bahwa pembuat keputusan adalah aktor rasional yang memprioritaskan pertahanan kekuatan dan keamanan negara mereka di atas pertimbangan lain. Adapun dalam mencapai balance of power, negara dapat menggunakan berbagai strategi seperti meningkatkan kemampuan militer dan kekuatan ekonomi untuk meningkatkan keamanan, serta membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk melawan potensi ancaman.

Dalam konteks perang Rusia dan Ukraina, dukungan NATO untuk Ukraina merupakan salah satu penerapan dari prinsip pencapaian balance of power. Dengan membantu Ukraina, NATO bertujuan untuk mencegah dominasi Rusia di kawasan tersebut, sehingga menjaga stabilitas regional dan kepentingan keamanan[3]. Paket bantuan militer yang diusulkan untuk Ukraina dan didukung oleh Inggris, Polandia, dan Latvia, menggambarkan upaya memprioritaskan penjagaan balance of power di Eropa. Sementara itu, penolakan Hongaria akan bantuan militer dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya, khususnya ketergantungannya pada energi Rusia. Sikap ini mencerminkan pendekatan realis di mana Hongaria berupaya menghindari tindakan yang dapat mengancamnya.

Sementara itu, perbedaan sikap dalam NATO mengenai bantuan militer ke Ukraina mencerminkan dinamika keseimbangan kekuatan internal. Negara-negara yang mendukung bantuan militer bertujuan untuk mencegah Rusia memperoleh keuntungan strategis, sementara mereka yang bergantung pada energi Rusia atau khawatir tentang konflik langsung cenderung menolak provokasi lebih lanjut. Dukungan NATO untuk Ukraina merupakan tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Dengan memberikan dukungan militer dan diplomatik, NATO berupaya memastikan bahwa Rusia tidak dapat dengan mudah mendominasi Ukraina, sehingga menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan melindungi negara-negara anggota NATO. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas jaringan keamanan NATO dan menambahkan elemen keseimbangan pada potensi ancaman dari Rusia.

Dari perspektif realis, tindakan NATO dalam mendukung Ukraina merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa dan mencegah dominasi Rusia. Perbedaan sikap di antara negara-negara anggota NATO mencerminkan kepentingan nasional masing-masing, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketergantungan energi dan persepsi ancaman langsung. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan internal, prinsip keseimbangan kekuatan tetap menjadi pusat respons NATO terhadap konflik Rusia-Ukraina.

Hal yang terjadi menunjukan threat perseption yang berbeda antara sesama negara anggota NATO, yang didasarkan oleh kepentingan nasional masing-masing. Bagi beberapa negara, Rusia benar-benar menjadi ancaman yang serius, namun bagi beberapa negara lainnya, disamping Rusia merupakan sebuah ancaman, mereka tetap belum dapat ‘melepaskan’ Rusia. Hal ini menjadi dinamika yang kompleks dalam sebuah organisasi regional, terutama dalam sebuah keputusan regional, dimana ancaman yang dimaksudkan tidak terlihat sebagai ancaman yang sama dari satu negara dengan negara lainnya; atau dapat dikatakan bahwa mereka memiliki self perseption yang berbeda-beda.

[1] Lobell, Steven E. (2014). Balance of Power Theory. obo in International Relations. doi: 10.1093/obo/9780199743292-0083

[2] Sandrina Antunes and Isabel Camisao, “Introducing Realism in International Relations Theory,” E-Ir.Info (2018): 1–5, https://www.e-ir.info/2018/02/27/introducing-realism-in-international-relations-theory/.

[3] (2008). CHAPTER TWO. Realism, Balance-of-Power Theory, and the Counterbalancing Constraint. In World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy (pp. 22-59). Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400837601-005

On_the_occasion_of_the_Day_of_Assault_Troops_of_the_Armed_Forces_of_Ukraine_President_Volodymyr_Zelenskyy_met_with_servicemen_and_presented_state_awards._51704163386-1024x683

March 30 2024

Kampanye militer Ukraina yang goyah: Penyebab dan konsekuensi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Security and Defence, Think kampanye militer, Perang Rusia-Ukraina, Strategic Thinking 0

Pada awal tahun 2023 sekitar setahun yang lalu, Presiden Volodymyr Zelensky dengan gegap gempita menyatakan bahwa Ukraina berada di jalur menuju “tahun kemenangan” melawan Federasi Rusia atas perang yang diluncurkan oleh Rusia pada akhir Februari 2022.[1] Hampir 24 bulan setelah invasi Rusia, Kyiv dan sekutu NATO-nya masih belum bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kemenangan. Tiga faktor utama telah berkontribusi pada kampanye militer Ukraina yang goyah: Pertama, tujuan yang kabur atau tidak jelas; kedua, Ukraina, yang tidak sepenuhnya merupakan pilihan mereka sendiri, telah dikecam karena penggunaan kekuatan militer yang tidak memadai dan strategi operasional yang melibatkan serangan balasan yang cacat; terakhir, sekutu-sekutu Ukraina semakin terpecah belah dalam perang ini dan sejauh mana dukungan yang seharusnya diberikan kepada Ukraina, terlepas dari upaya-upaya baru-baru ini untuk mengatasi perlawanan internal.

Tujuan yang tidak jelas

Sejak awal, negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah gagal untuk mengamankan kemenangan langsung melawan Federasi Rusia yang dipimpin Vladimir Putin dalam invasinya ke Ukraina. Tujuan Washington yang tidak jelas tercermin dengan sempurna dalam pernyataan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada April 2022: “Tujuan Amerika untuk sukses [adalah untuk melihat] Ukraina tetap menjadi negara yang berdaulat, negara yang demokratis, yang mampu melindungi wilayah kedaulatannya.” Austin menegaskan bahwa dia ingin melihat Rusia “dilemahkan”.[2] Dalam istilah militer yang konkret, komentarnya hanya berarti sedikit, karena mereka tidak menetapkan bahwa Ukraina akan diberikan semua dukungan militer yang dibutuhkan untuk mengamankan wilayahnya dari kontrol Rusia termasuk Donbas dan Krimea yang diduduki Moskow melalui proksi-proksi mereka pada tahun 2014. Jika status quo akan dipulihkan seperti yang ada sebelum 2014, maka sarana militer yang diperlukan untuk mendapatkan kembali seluruh wilayah Ukraina harus jauh lebih besar, yang belum pernah terjadi selama perang sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022.

Atau, jika tujuannya adalah untuk memulihkan status quo yang ada sebelum invasi Rusia pada 24 Februari 2022, tujuan Ukraina telah tercapai, jika tidak sepenuhnya, dengan Rusia sebagian besar terbatas pada keuntungan teritorial yang diperolehnya pada tahun 2014. Rusia akan mempertahankan, setidaknya, kontrol de facto atas Donbas dan Krimea jika permusuhan militer antara Kyiv dan Moskow berakhir hari ini.[3] Putin telah menegaskan akhir-akhir ini, bahwa “mustahil” bagi Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya untuk merebut kembali semua keuntungan militer yang diperoleh Moskow di Ukraina.[4] Poin yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tidak ada satu pun tujuan Ukraina atau dalam hal ini tujuan NATO-pemulihan status quo yang ada sebelum 2014 atau status quo sebelum invasi pada Februari 2022-belum sepenuhnya terpenuhi atau tujuan yang jelas setelah invasi Rusia pada Februari 2022.

Jika ada, sesuatu yang tidak jelas dan kabur seperti “melemahkan” Rusia telah menjadi dasar untuk mendukung Ukraina secara militer. Dalam prosesnya, hal ini telah membuat Ukraina frustrasi dan menjadikan mereka sebagai umpan meriam, meskipun negara-negara Barat menyangkal bahwa ini adalah tujuan mereka. Yang memperparah semua ini, seperti yang disarankan dalam pernyataan Austin, adalah komitmen Barat untuk memberikan bantuan militer penuh kepada Ukraina tanpa benar-benar melakukannya untuk mendapatkan kembali seluruh wilayah Ukraina, termasuk Donbas dan Krimea. Akibatnya, hal ini membuat Ukraina menjadi korban dari sikap Barat yang berubah-ubah.

Sarana yang tidak memadai dan kesalahan operasional Ukraina

Bahkan jika tujuan-tujuannya tidak jelas, sarana atau komitmen militer juga tidak memadai untuk mencapainya. Bahkan jika kita mengasumsikan bahwa kekuatan NATO yang dipimpin oleh AS telah dan tetap mendukung Kyiv secara militer untuk mendapatkan kembali semua wilayah yang hilang sejak Februari 2022, yang saat ini sebagian besar telah dicapai oleh Ukraina, hal itu tidak terjadi secara konsisten sepanjang perang. Amerika ragu-ragu untuk memasok Ukraina dengan persenjataan canggih dan ampuh seperti Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).[5] Memang, pasokan HIMARS tidak terjadi sampai beberapa bulan setelah invasi Rusia. Hal yang sama berlaku untuk memasok jet tempur F-16 kepada Ukraina dan melatih pilot untuk menerbangkannya, yang sekarang sedang berlangsung.

Pasokan tambahan seperti sistem pertahanan udara Skynex[6], amunisi untuk tank Leopard-I, Armoured Personnel Carriers (APC), 50 terminal satelit bergerak, 16 truk tangki Zetros, 25 drone pengintai Heidrun, dan 1.840 helm juga dipasok ke Ukraina oleh sekutu Jerman dan anggota terbesar kedua NATO. Tidak jelas apakah suntikan kemampuan baru ini akan mengubah arah perang yang menguntungkan Kyiv. Ketakutan sekutu-sekutu NATO yang dipimpin AS akan eskalasi militer sejauh ini telah menentukan ruang lingkup dan tingkat kemampuan yang diberikan kepada Kyiv, terlepas dari suplai yang diberikan kepada Ukraina dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan dengan jelas bahwa gencatan senjata tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.[7] Kesalahan operasional yang dilakukan oleh Ukraina telah memperburuk keadaan mereka. Mereka seharusnya memusatkan kekuatan militer di Selatan, memutus jalur pasokan Rusia untuk memperkuat pasukan Rusia di Krimea pada Juni 2023, bukannya memulai serangan balasan.

AS terpecah dan sekutu terpecah, tetapi kemajuan sedang berlangsung

Faktor terakhir yang mempengaruhi kampanye militer Ukraina melawan Rusia adalah perpecahan antara AS dan anggota Aliansi Atlantik Eropa. Bukti terbaru menunjukkan bahwa mungkin ada kemajuan di Kongres AS pada akhir Januari 2024 pada langkah pendanaan US$110 miliar untuk upaya perang Ukraina – yang telah terhenti di Kongres AS karena Partai Republik memblokir pengesahannya. Di sisi Eropa NATO, Hungaria mungkin juga setuju untuk menarik vetonya pada paket bantuan 50 miliar euro untuk Ukraina.[8] Baik Ukraina maupun sekutu-sekutu Baratnya harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan ofensif yang melibatkan serangan yang dalam ke wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, meskipun ada tambahan bantuan militer NATO yang mengalir ke Ukraina. Jika gencatan senjata tidak mungkin dilakukan pada saat ini, mungkin perlu untuk memberi kesan kepada Ukraina untuk memperkuat pertahanan mereka yang ada dengan bantuan militer yang diberikan, yang dapat dikombinasikan dengan serangan yang sangat terbatas atau taktis daripada meniru serangan balasan yang terlalu ambisius dan gagal yang mereka luncurkan pada Juni 2023. Jika Kyiv memilih strategi yang lebih berisiko untuk mengamankan terobosan teritorial utama, untuk semua tujuan praktis, pemerintah yang dipimpin Zelensky harus meninggalkan upayanya untuk mendapatkan kembali semua wilayah yang hilang dari Rusia pada tahun 2014. Di satu sisi, hal ini juga dapat menjadi penentu sejauh pertahanan Ukraina dibangun dengan kuat dan Rusia terpaksa meninggalkan tujuannya untuk merebut lebih banyak wilayah di Ukraina Utara dan Barat. Di sisi lain, bagi Ukraina dan sekutu NATO mereka, memulihkan status quo sebelum tahun 2014 akan membutuhkan upaya militer yang substansial dan disiplin untuk berhasil melawan pertahanan Rusia yang telah mengakar. Kelemahan dari pemulihan perbatasan Ukraina sebelum 2014 dengan Rusia adalah bahwa Kyiv dan NATO akan memperpanjang perang yang hasilnya masih belum pasti pada tahap ini.

[1] Sly, L. (2023, January 9). Ukraine sees ‘year of victory’ but Russia has other plans. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/08/ukraine-war-2023-russia-future/

[2] Ryan, M., & Timsit, A. (2022, April 25). U.S. wants Russian military ‘weakened’ from Ukraine invasion, Austin says. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/25/russia-weakened-lloyd-austin-ukraine-visit/

[3] PBS NewsHour. (2024, January 17). PBS NewsHour full episode, Jan. 16, 2024 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vEBFmdExRUY

[4] Ellyatt, H. (2024, January 17). Russia mocks British efforts to support Ukraine; Blinken warns of “real problem” if Kyiv gets no extra funding. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/01/17/ukraine-war-live-updates-latest-news-on-russia-and-the-war-in-ukraine.html

[5] Tbilisi, U. E. (2024, March 13). United States announces additional military assistance for Ukraine – U.S. embassy in Georgia. U.S. Embassy in Georgia. https://ge.usembassy.gov/united-states-announces-additional-military-assistance-for-ukraine/

[6] Felstead, P. (2024, January 16). The first Skynex air defence system has reached Ukraine – European Security & Defence. European Security & Defence. https://euro-sd.com/2024/01/major-news/35941/first-skynex-reaches-ukraine/

[7] Ellyatt, H. (2024b, January 17). Russia mocks British efforts to support Ukraine; Blinken warns of “real problem” if Kyiv gets no extra funding. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/01/17/ukraine-war-live-updates-latest-news-on-russia-and-the-war-in-ukraine.html

[8] Sedghi, A. (2024, January 22). Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 694. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/jan/18/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-694

November 7 2023

Ukraine Expresses Concern Over Potential Drone Shortages Amidst China’s Imposed Restrictions

Samuel Djuarsa Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think China, Drone, Perang Rusia-Ukraina 0

The utilization of drones in the ongoing conflict in Ukraine has undeniably had a significant impact, with both factions extensively employing these unmanned aerial vehicles. China’s recent implementation of export restrictions has raised apprehensions regarding potential supply disruptions.

A significant portion of these products are manufactured in China and readily purchased, while the replenishment of stocks remains crucial due to the substantial losses incurred during the ongoing conflict. Significant signs point towards a decline in the availability of Chinese drones and components for both Ukraine and Russia.

Ukraine, as per the esteemed Royal United Services Institute (RUSI), a prominent London-based think tank, is reportedly experiencing a significant setback in the form of approximately 10,000 drone losses on a monthly basis. Several volunteer groups have played a pivotal role in utilizing donated funds to assist in replenishing the supplies of the Ukrainian army. In the realm of unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, we witness a convergence of commercial and military applications. These cutting-edge technologies are not limited to purpose-built military designs alone, as we observe the utilization of commercial drones in conjunction with military-grade counterparts. Notable examples include the Turkish Bayraktar drones, which have found their way into the arsenal of Ukraine, and the Russian employment of Iranian Shaheds.

On the first day of September, the Chinese government implemented its most recent set of restrictions. The regulations encompass drones with a weight exceeding 4kg, specifically those designed for longer-range operations. Additionally, certain drone-related equipment, including select cameras and radio modules, fall under the purview of these guidelines. Chinese manufacturers of such equipment are currently mandated to seek export licenses and furnish end-user certificates. The government in Beijing, which has refrained from denouncing Russia’s incursion into Ukraine, has explicitly stated that commercial Chinese drones should not be employed for military objectives.

According to Ukrainian volunteers and soldiers, the recent implementation of Chinese restrictions appears to have had limited ramifications on the accessibility of drones, particularly the widely prevalent lightweight Mavics produced by the renowned Chinese manufacturer DJI. According to reports, there are concerns regarding the impact on the supply of parts, with experts expressing apprehension over the potential for a further deterioration of the situation in the coming days.

According to Lyuba Shypovych, the esteemed leader of Dignitas, a prominent Ukrainian volunteer organization responsible for providing the military with drones, the current development of note revolves around their heightened efforts to procure any remaining stock in European warehouses. The future remains shrouded in uncertainty, leaving us with little clarity on the course of action that lies ahead. The concern that weighs heavily on her mind pertains to the accessibility of crucial components, most notably thermal imaging cameras.

In a concerning revelation, she asserts that our units are experiencing a loss of vision during the nocturnal hours. The impact of this development extends to both readily available drones equipped with thermal imaging cameras as well as their individual components. The availability of parts holds significant importance for individuals engaged in the assembly of their own drones or seeking to enhance pre-purchased models.The reverberations of this event are being keenly experienced. In a recent development, it has come to light that China’s licensing requirements have imposed restrictions on Ukraine’s procurement of drone components. This revelation was shared by a seasoned drone operator hailing from the esteemed Kastus Kalinouski regiment, known by the callsign “Oddr.” In our relentless pursuit of solutions, we are actively exploring alternative measures to ensure the seamless functionality of our drones, akin to their previous operational capabilities.

This is just the most recent obstacle that volunteers obtaining drones for the Ukrainian and Russian forces must overcome. Two months after the full-scale invasion began in February 2022, the largest commercial drone manufacturer in the world, DJI, stopped direct sales to both nations. Additionally, it forbade its global distributors from offering to sell DJI goods to clients in Ukraine or Russia. The quantity of Chinese drones made accessible to distributors in Europe, according to Ms. Shypovych, dropped precipitously between August and September of 2022.

It is improbable that it occurred by accident. Drones are imported by Ukrainians from European nations, according to her. DJI was unable to confirm or refute any changes in the quantity of drones accessible to distributors in Europe when contacted by the BBC. The BBC contacted ten DJI product sellers in the UK, but none of them was willing to comment on the matter.

According to a New York Times investigation, Chinese corporations have reduced their sales of drones and their componentry to Ukrainians in recent months. But the afflicted countries are not limited to Ukraine. The Russian publication Kommersant made the following comment regarding the limits that went into effect on September 1st: “The restrictions imposed by the Chinese authorities on drone exports have seriously complicated their supplies to Russia and led to a shortage of some parts, such as thermal imaging cameras.”

When there are no direct supplies, Russian purchasers frequently purchase Chinese drones in Kazakhstan and other Central Asian nations. As reported by Kommersant, Kazakhstan has made it more difficult for these buyers by enforcing stricter import laws. Volunteers from Ukraine have been actively searching for alternatives manufactured in other nations, both in the West and within Ukraine, in order to lessen the impact of the Chinese limitations.

Drone procurement assistant Anatoly Polkovnikov reports that a start-up company in Ukraine is getting ready to start producing drone motors. “I don’t think these Chinese restrictions will have any impact on the general situation,” he declares with optimism about the future. I get the impression that they will eventually boost Ukrainian output.” Drones have never been used so widely and so many times in an armed conflict as the one in Ukraine, and both sides fighting the war want to keep it that way.

September 18 2023

Mahkamah Dunia akan mendengarkan keberatan Rusia atas kasus genosida di Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, News, Politics, Security and Defence International Crime Court, Invasi Ukraina, Perang Rusia-Ukraina 0

Mahkamah Dunia hari ini, Senin 18 September 2023 akan mendengarkan keberatan Rusia atas yurisdiksinya dalam kasus genosida yang diajukan oleh Ukraina.

Kasus ini pertama kali dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) setelah invasi Rusia pada 22 Februari tahun lalu. Dalam keputusan awal, ICJ memerintahkan Rusia untuk mengakhiri aksi militer di Ukraina, mendukung tuduhan Kyiv bahwa Rusia secara keliru menerapkan hukum genosida sebagai pembenaran atas serangan tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa penduduk yang berbahasa Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur adalah korban genosida. Meskipun Pengadilan Dunia tidak dapat menegakkan putusannya, statuta ICJ mengizinkan negara-negara yang berkepentingan dengan perjanjian atau konvensi yang mereka ikuti, untuk mengintervensi proses pengadilan. Dalam kasus ini, negara-negara peserta Konvensi Genosida 1948 telah mengajukan intervensi, termasuk 27 anggota Uni Eropa serta Kanada, Inggris, dan Australia.

Setelah mempertimbangkan argumen Rusia, ICJ dan negara-negara yang berkepentingan kemungkinan besar akan menolak klaim Rusia dan memberikan tekanan lebih lanjut kepada Rusia untuk mengakhiri serangannya terhadap Ukraina. Namun, dalam waktu dekat, serangan Moskow tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan percakapan baru-baru ini antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengindikasikan adanya pertukaran militer antara kedua negara yang mungkin akan semakin memicu ambisi perang Rusia.

A Russian policeman stands next to a wall bearing an image of Russia's President Vladimir Putin and Moscow's Kremlin at a polling station during local elections organised by the Russian-installed authorities in Donetsk, Russian-controlled Ukraine, on September 8, 2023. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

September 13 2023

Rusia Mencari Pasokan Senjata dari Korea Utara untuk Konflik di Ukraina

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Security and Defence Perang Rusia-Ukraina, Rusia, Senjata 0

Rusia berupaya mendapatkan bantuan dari sekutu lamanya, Korea Utara, untuk memperbarui persediaan senjatanya dalam konflik di Ukraina yang telah berlangsung selama satu setengah tahun. Langkah ini diambil setelah Rusia menyadari perlunya pasokan amunisi yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi senjata dalam negeri, Moskow kini berpaling kepada Korea Utara, yang memiliki skeitar puluhan juta hulu ledak artileri dan roket yang dapat memberikan bantuan besar bagi militer Rusia.

Otoritas Amerika Serikat memperkirakan kunjungan mendatang oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, ke Rusia juga berkaitan dengan kemungkinan menyelesaikan kesepakatan tentang transfer amunisi dengan Presiden Vladimir Putin. Hal ini menandai pergeseran penting dari Perang Korea 1950-1953, ketika Uni Soviet mendukung Korea Utara komunis dengan senjata dan amunisi.

“Kami tahu Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, baru-baru ini berkunjung (ke Korea Utara) terutama untuk persediaan proyektil artileri, dan kemungkinan besar hal ini akan dibahas antara Putin dan Kim Jong Un,” ujar Alexander Gabuev, kepala Pusat Eurasia Carnegie Russia.

Kunjungan Shoigu menjadi yang pertama oleh kepala pertahanan Rusia ke Korea Utara sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kehadirannya dalam parade militer di Pyongyang bersama Kim dan para pejabat militer tinggi Korea Utara menegaskan upaya keras Moskow untuk terlibat dengan Korea Utara. Shoigu bahkan menyebut kemungkinan latihan militer bersama.

Ketika ditanya tentang kemungkinan kunjungan Kim dan kesepakatan yang melibatkan transfer senjata Korea Utara ke Rusia, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak untuk berkomentar. Namun, ia menekankan pentingnya hubungan Moskow dengan Pyongyang, dengan menambahkan, “Korea Utara adalah tetangga kami, dan kami akan terus mengembangkan hubungan kami tanpa mempedulikan pendapat negara lain.”

Krisis amunisi?

Meskipun sebagian besar persediaan Korea People’s Army sudah ketinggalan zaman, jumlahnya yang besar dapat menjadi jalur pasokan kunci bagi militer Rusia selama konflik daratan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Korea Utara memproduksi barang-barang ini, namun tentu tidak sebaik industri pertahanan Rusia pasca-Soviet. Korea Utara dikenal karena disfungsi ekonomi, korupsi, dan tingkat teknologi yang rendah. Sebagian besar analis meyakini bahwa militer konvensional Korea Utara tidak sebanding dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, itulah sebabnya mereka mengembangkan senjata nuklir.

Namun demikian, fakta bahwa Rusia mencari pembelian senjata yang diyakini berkualitas rendah dari ekonomi yang kurang berkembang seperti Korea Utara cukup mengejutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor senjata berkualitas tinggi Rusia sendiri mungkin kesulitan memenuhi tuntutan kuantitatif dalam perang yang berlangsung.

Perang modern dikenal memiliki kebutuhan besar akan amunisi, masalah ini sudah ada sejak Perang Saudara Amerika setidaknya. Jika Rusia membeli amunisi dari produsen yang dianggap berkualitas rendah seperti Korea Utara, itu sangat menunjukkan adanya kekurangan yang serius di dalam negeri.

Menurut Hong Min, seorang analis di Korea Institute for National Unification di Seoul, Rusia mungkin berusaha menjadikan Korea Utara sebagai “basis belakang” untuk upayanya dalam perang, memberikan aliran besar amunisi.

“Rusia berharap Korea Utara dapat dengan cepat mendirikan saluran dukungan untuk menyediakan bahan perang seperti amunisi, bom, dan persediaan lainnya,” ungkap Hong.

AS mengungkapkan bahwa Korea Utara menjual beberapa persediaan amunisi kepada kontraktor militer swasta Rusia, Wagner, pada bulan November. Pejabat Rusia dan Korea Utara sama-sama membantah klaim bahwa Pyongyang telah mengirimkan senjata atau amunisi ke Rusia atau berencana untuk melakukannya.

Pejabat AS melihat upaya Rusia untuk mendapatkan senjata dari Korea Utara sebagai refleksi dari masalah militer Rusia. Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan bahwa kualitas senjata Korea Utara masih merupakan “pertanyaan terbuka.”

“Ini mengatakan banyak hal bahwa Rusia harus berpaling kepada negara seperti Korea Utara untuk memperkuat kapasitas pertahanannya dalam perang yang seharusnya berakhir dalam seminggu,” ujar Sullivan.

Jon Finer, penasehat keamanan nasional utama Wakil Presiden AS Joe Biden, mengatakan kepada wartawan bahwa membeli senjata dari Pyongyang “mungkin merupakan opsi terbaik dan mungkin satu-satunya opsi” yang terbuka bagi Moskow saat mencoba untuk menjaga upaya perangnya. Finer membuat pernyataan ini saat berada di pesawat Biden dari India ke Vietnam.

Meskipun Washington telah memperingatkan Pyongyang agar tidak mengirim senjata ke Rusia, yang akan melanggar embargo PBB terhadap pengiriman senjata ke dan dari Korea Utara, para pengamat berpendapat bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh AS sebagai tanggapan. Mereka mencatat bahwa Moskow dapat berbagi teknologi nuklir, rudal, dan kapal selam canggih dengan Pyongyang sebagai imbalan untuk pasokan senjata, sebuah langkah yang dapat memberikan semangat kepada Kim dan menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan regional.

“Pilihan kebijakan yang tersedia bagi Amerika Serikat dan sekutunya terbatas dalam menghadapi tantangan baru ini,” kata Pusat Studi Strategis dan Internasional berbasis di Washington dalam analisisnya.

Sementara persediaan besar Korea Utara dapat memperkuat upaya perang Rusia, Moskow juga telah mengimpor drone dari sekutu lain, Iran, yang telah memainkan peran penting dalam konflik ini.

Selain itu, Rusia juga tetap mengembangkan amunisi baru dengan meningkatkan produksi tank dan senjata lainnya. Militer juga semakin memanfaatkan gudang penyimpanannya yang berisi ribuan kendaraan lapis baja dating dari era Perang Dingin. Beberapa di antaranya telah ditingkatkan dengan perisai pelindung dan peralatan lainnya untuk meningkatkan daya tahan mereka.

Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, menyatakan bahwa Rusia berencana untuk memproduksi 1.500 tank tempur pada tahun 2023.

Beliau menekankan, “Garis-garis produksi kompleks industri militer kita bekerja selama tiga shift, dan akan memproduksi senjata sebanyak yang diperlukan untuk melindungi tanah air dengan efisien.”

August 23 2023

KTT Jeddah : Tentang Multipolaritas dan juga Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Blog, Politics, Security and Defence, Think Arab Saudi, Geopolitik, KTT Jeddah, Mohammed bin Salman, Perang Rusia-Ukraina 0

Para pejabat pemerintah dan keamanan dari lebih dari 40 negara telah berkumpul di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, yang terletak di pesisir Laut Merah yang semakin penting, untuk mendiskusikan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina,[1] dan yang lebih penting lagi, memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut secara logis. Konferensi ini, di mana Rusia tidak diundang, adalah upaya lain untuk mencoba dan membangun semacam konsensus seputar perang di perbatasan Eropa. Namun, bagi Riyadh dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS), konferensi ini juga merupakan upaya untuk menempatkan Arab Saudi secara kuat di tengah tatanan global yang berubah dengan cepat.

India diwakili oleh Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Ajit Doval dalam pertemuan ini. Kehadiran Doval juga merupakan bukti dari lintasan bilateral yang positif antara New Delhi dan Riyadh. “Pertemuan ini menghadapi dua tantangan ganda – penyelesaian situasi dan pelunakan konsekuensi dari konflik. Upaya-upaya harus diarahkan pada kedua sisi secara bersamaan dan lebih banyak kerja keras yang diperlukan untuk memastikan hal ini,” katanya di sela-sela pertemuan utama yang dilakukan secara tertutup.[2]

Pertemuan di Jeddah ini diselenggarakan oleh Ukraina dan Arab Saudi setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy singgah di bulan Mei untuk berpidato di Liga Arab.[3] Bagi Riyadh dan MbS, mengatur acara semacam itu memiliki alasan berlapis di baliknya. Pertama-tama, hal ini memberi makan ke dalam dinamika Saudi-Amerika Serikat (AS) yang lamban, yang telah penuh dengan komplikasi dari jenis yang bahkan kunjungan pribadi oleh Biden tahun lalu tidak dapat membantu menyelesaikannya.[4] Arab Saudi dan Rusia, bersama-sama, sebagai anggota kartel Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah bekerja sama untuk memperpanjang pengurangan suplai demi menjaga harga minyak di atas ambang batas tertentu.[5] Selain energi, krisis Ukraina juga telah mendorong inflasi global karena harga-harga makanan meningkat, yang berdampak besar pada negara-negara berkembang. Pada bulan Juni, sekelompok pemimpin Afrika mengunjungi Moskow[6] dalam upaya untuk mempromosikan rencana perdamaian mereka sendiri untuk mengakhiri konflik dan mengurangi tekanan pada suplai biji-bijian dan barang-barang yang berhubungan dengan ketahanan pangan lainnya baik dari Rusia dan Ukraina. Seluruh strategi ini dari sudut pandang Presiden Rusia Vladimir Putin sering disebut sebagai “Hunger Games”,[7] yang diambil dari sebuah novel distopia tahun 2008 karya penulis Amerika Serikat, Suzanne Collins. Bagi Rusia, Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam,[8] yang awalnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki, yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dan pupuk untuk berlayar dengan lancar melalui perairan yang dilanda konflik, juga merupakan titik pengaruh.

Ekspektasi dari pertemuan ini tidak terlalu tinggi, karena sebagian besar masih belum jelas apa yang akan dicapai, selain sebagai iklan yang bagus untuk memeperlihatkan citra kekuatan pertemuan MbS di Global South; posisi kerajaan dalam hal yang sama; dan mungkin lebih sempit lagi, membantu upaya Amerika untuk membangun konsensus dengan memastikan China menghadiri pertemuan dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Jake Sullivan, di ruangan yang sama. Meskipun hal ini dapat dilihat sebagai tujuan yang lebih sempit dari gagasan ‘abad Saudi’,[9] ada arus bawah yang lebih kuat di bawah inisiatif regional ini di mana gagasan multipolaritas, yang sering dianggap sebagai gagasan yang dipimpin oleh konsorsium negara-negara menengah, sedang terurai secara bersamaan. Saudi, misalnya, akan melihat diri mereka sebagai kutub kekuatan sebagai bagian dari tatanan global yang lebih baru yang didasarkan pada multipolaritas, tetapi di dalam wilayah yang lebih luas, demikian pula Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Turki, dan Iran. Demikian pula, sementara India, secara lebih realistis, memposisikan dirinya pada hal yang sama dan sampai batas tertentu menggunakan konstruksi seperti Global South untuk menampilkan dirinya dalam peran kepemimpinan,[10] yang lain, seperti Saudi dan UEA, juga melakukan hal yang sama. Pasar untuk perantara geopolitik yang menantang konstruksi pasca-Perang Dunia II memang penuh dengan pilihan.

Namun, pelawak di geladak untuk semua ini adalah China. Cendekiawan Cinzia Bianco[11] dengan tepat mencatat bahwa Beijing sama sekali bukan pemimpin hegemonik di Global South, dan sebagian besar hal ini mungkin berasal dari fakta bahwa China tidak dapat didefinisikan sebagai ‘kekuatan menengah’ lagi. Namun, posisi China dan bagaimana China memandang konflik ini akan tetap penting karena China akan mendapatkan keuntungan dari keretakan hubungan Rusia dengan Eropa dan ketergantungan Moskow pada politik dan ekonomi China.[12] Pada gilirannya, ini adalah berita buruk bagi gagasan seperti multipolaritas dan otonomi strategis, istilah-istilah yang umum ditemukan saat ini di Asia Barat, India, Afrika, dan Amerika Latin karena ekspektasi akan Perang Dingin baru antara AS dan China meningkat. Rusia yang melemah bukanlah kepentingan Global South, dan meskipun arsitek dari kenyataan ini adalah Moskow sendiri, efek domino yang akan terjadi dalam memperkuat posisi China membutuhkan lebih banyak ruang untuk introspeksi dan perdebatan daripada yang saat ini didapat, khususnya di Barat.

Akhirnya, seperti yang dicatat oleh cendekiawan Happymon Jacob, kondisi aktual di medan perang dan bagaimana perkembangannya akan menjadi faktor penentu terbesar dalam pembicaraan langsung antara Moskow dan Kyiv. Upaya-upaya seperti KTT Jeddah menjadi pertanda baik bagi Ukraina sebagai sebuah negara dan Zelenskyy sebagai seorang pemimpin untuk terus memberikan tekanan kepada komunitas internasional dengan mendorong Formula Perdamaian 10 Poin[13] – sebuah daftar yang dirancang dengan cerdas yang mendistribusikan risiko perang antara Ukraina dan komunitas internasional secara merata untuk memastikan bahwa kelelahan konflik tidak terjadi (seperti yang disaksikan di Afganistan, Irak, dan lain-lain). Ukraina dan AS sama-sama melihat peluang dalam multipolaritas Global South, karena apa yang disebut sebagai ‘Global South’ menampilkan dirinya sebagai satu kesatuan. Apakah ada orang dari konstruk ini yang memiliki desain atau pengaruh dengan Putin untuk mengubah arah sejarah yang sedang berlangsung ini, dan kemauan untuk bertindak, masih harus dilihat.

[1] Arab News. 10-point peace formula presented at Ukraine crisis in Jeddah. 5 Agustus 2023. https://www.arabnews.com/node/2350061/saudi-arabia

[2] Neeta Sharma. “Nothing Will Give India More Happiness Than…”: Ajit Doval On Ukraine. NDTV. 6 Agustus 2023. https://www.ndtv.com/india-news/ajit-doval-ukraine-russia-conflict-saudi-arabia-jeddah-india-willing-partner-to-find-lasting-solution-to-ukraine-crisis-nsa-ajit-doval-4273179

[3] Vivian Nereim. Zelensky Urges Arab Saudi Leaders Not to ”Turn a Blind Eye’’ to Russian Aggression. The New York Times. 19 Mei 2023. https://www.nytimes.com/2023/05/19/world/europe/zelensky-arab-league-saudi-arabia.html

[4] Hesham Alghannam & Mohammad Yaghi. Biden’s Trip to Saudi Arabia: Successes and Failures. Carniege Endowment for International Peace. 11 Agustus 2022. https://carnegieendowment.org/sada/87662

[5] Maha El Dahan & Jana Choukeir. Saudi Arabia, Russia deepen oil cuts, sending prices higher. Reuters. 4 Juli 2023. https://www.reuters.com/business/energy/saudi-arabia-will-extend-voluntary-cut-1-million-bpd-august-spa-2023-07-03/

[6] The Hindu. African leaders visit Russia to discuss their peace plan with Putin, after Ukraine trip. 17 Juni 2023. https://www.thehindu.com/news/international/african-leaders-visit-russia-to-discuss-their-peace-plan-with-putin-after-ukraine-trip/article66979713.ece

[7] Michael Horowitz. Putin plays hunger games in targeting Ukraine grain silos. Al Majalla. 2 Agustus 2023. https://en.majalla.com/node/296771/politics/putin-plays-hunger-games-targeting-ukraine-grain-silos

[8] United Nations. Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre. https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative

[9] BBC. The Briefing Room: Is it Saudi’s Century, 3 Agustus 2023. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001p7dw

[10] Suhasini Haidar. India stakes its G20 legacy in Global South imprint. The Hindu. 14 Juli 2023. https://www.thehindu.com/news/national/india-stakes-its-g20-legacy-on-global-south-imprint/article67079840.ece

[11]Cinzia Bianco. 5 Agustus 2023. https://twitter.com/Cinzia_Bianco/status/1687728695207751680?s=20

[12] Reuters. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/made-russia-chinese-cars-drive-revival-russias-auto-factories-2023-07-20/#:~:text=Six%2520of%2520the%2520top%252010,data%2520for%2520June%2520from%2520Autostat.

[13] Al Jazeera. What is Zelenskyy’s 10-point peace plan?. 28 Desemebr 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/12/28/what-is-zelenskyys-10-point-peace-plan

acuhkan-kritik-barat-cina-rusia-tanda-tangani-kerja-sama-ekonomi

August 16 2023

Investasi China yang terus berkembang di Rusia sejak Konflik Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Europe, Politics, Think China-Rusia, Ekonomi Internasional, Investasi, Kebijakan Ekonomi China, Perang Rusia-Ukraina 0

China dan Rusia memiliki hubungan yang panjang, beragam, dan kompleks sejak abad ke-17 ketika Dinasti Ming China mencaplok wilayah yang sekarang menjadi Rusia Timur Jauh (1858-60). Kedua negara ini telah menjadi sekutu sekaligus musuh selama bertahun-tahun, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah tumbuh lebih dekat, membentuk kemitraan strategis dan menantang tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Saling melengkapi ekonomi mereka, aparat politik yang serupa, kedekatan geografis, dan tujuan strategis yang sama telah mendorong kedua peradaban kuno ini semakin dekat.

Pada tanggal 4 Februari 2022, pada hari pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan kemitraan ‘tanpa batas’ yang ‘melampaui aliansi’. Pernyataan bersama yang dirilis setelahnya menyatakan bahwa kemitraan ini lebih tangguh daripada aliansi Perang Dingin mana pun dan bahwa kedua negara ini bermaksud untuk menjungkirbalikkan tatanan internasional liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dua puluh hari kemudian, Rusia menguji kemitraan yang baru saja dibangun ini dengan meluncurkan ‘operasi militer khusus’ di perbatasan timur Ukraina.

Dampak dari operasi ini cukup signifikan karena, setelahnya, China menangguhkan atau menunda beberapa proyek investasi di Rusia. Namun, lebih dari setahun kemudian, China telah melanjutkan beberapa aktivitas investasi.

Dari Nord Stream ke Kekuatan Siberia

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, signifikansi China sebagai mitra energi bagi Moskow telah tumbuh secara substansial. Dengan Rusia menghadapi sanksi Barat dan perusahaan-perusahaan minyak Barat yang berhenti beroperasi, Kremlin telah memperluas kebijakan “Poros ke Timur“.

Sebelumnya, Rusia sangat terlibat dengan pasar minyak Eropa. Rusia mengekspor 155 miliar meter kubik gas per tahun ke Eropa pada periode sebelum perang. Jaringan pipa bawah laut Nord Stream yang berasal dari Rusia bagian barat memasok gas ke Jerman, dan dari sana gas didistribusikan ke seluruh Eropa. Jalur pipa ini melewati Ukraina. Meskipun hal ini menguntungkan seluruh Eropa, ini bukan pertanda baik bagi Ukraina karena kehilangan royalti transit senilai 2 miliar dolar AS per tahun, dan kehilangan kapasitas untuk mengganggu ekspor gas Rusia, yang berpotensi menjadi penangkal yang signifikan terhadap agresi Rusia. Namun, sejak perang dimulai, Rusia mematikan suplai dari pipa-pipa ini untuk menghalangi dukungan Eropa untuk Ukraina.

Penghentian pasokan dari pasar Eropa ini telah memberikan kesempatan bagi Beijing untuk memperluas keterlibatannya dengan Rusia, terutama Timur Jauh Rusia.

Timur Jauh Rusia: Sebuah teater baru untuk investasi China

Sudah sejak lama, provinsi Khabarovsk Krai di timur jauh Rusia telah menarik minat Beijing. Provinsi ini memiliki cadangan energi dan mineral yang belum dieksplorasi dan menyediakan rute pasokan energi darat ke China. China memiliki hubungan historis dengan wilayah ini. Pada abad ke-19, China menandatangani serangkaian perjanjian dengan kekuatan kolonial Barat, dan Tsar Rusia mencaplok Amur dan wilayah timur jauh di Rusia saat ini sebagai hasil dari salah satu perjanjian – Perjanjian Tientsin, 1860. Sejarah China dengan wilayah timur jauh selalu menghalangi Rusia untuk memberikan akses kepada China ke sumber daya utama di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, ketika Rusia meluncurkan Rencana Pembangunan Arktik, Rusia tidak menyebutkan keterlibatan China atau bahkan memprioritaskan kebutuhan China dalam mengembangkan wilayah tersebut.

Namun, saat ini, dinamika dalam hubungan bilateral telah berubah. Dengan Global North yang sebagian besar mengasingkan Rusia, Moskow telah beralih ke mitra kontemporernya yang paling setia – China – untuk menopang ekonominya dengan menopang cadangan minyak dan gas China dan membuka jalan bagi pembangunan dan eksplorasi energi yang dibiayai China di kawasan Amur, Siberia, dan Rusia Utara.

Pipa Power of Siberia, yang mengekspor gas sebesar 24 bcm/tahun ke China, adalah buktinya. Sejak perang dimulai, China telah setuju untuk menambahkan dua cabang lagi ke pipa ini: Power of Siberia 2 dan 3 akan membawa 28 dan 34 bcm/tahun gas ke China setelah selesai, masing-masing pada tahun 2025 dan 2029.

Namun, investasi China di Rusia sejak perang Ukraina tidak hanya berpusat pada energi, tetapi juga mencakup sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Pada Mei 2023, Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Trutnev menyatakan bahwa lebih dari 90 persen Penanaman Modal Asing (PMA) di Timur Jauh – 26 proyek infrastruktur senilai 1,6 miliar dolar AS – didanai oleh perusahaan-perusahaan pemerintah China. Hal ini mengindikasikan peningkatan 150 persen dari tahun ke tahun (YoY) dalam investasi regional China. China juga merupakan mitra dagang terbesar di kawasan ini, dengan rekor peningkatan YoY sebesar 45 persen antara Januari-Agustus 2022 (US$14,3 miliar). Timur Jauh adalah aset terpenting Rusia dalam menarik investasi China.

Kedua negara juga telah memanfaatkan jaringan pipa Power of Siberia untuk memisahkan diri dari rantai pasokan energi Barat. Rusia telah menjadi penyedia energi utama China pada tahun 2023 dari pemasok terbesar ketiga pada tahun 2021 setelah Arab Saudi dan Iran. China juga membeli minyak mentah Rusia karena diskonnya yang besar. Minyak mentah Rusia bernilai rata-rata US$73,53/b, 13,7 persen lebih rendah dari rata-rata pasar minyak internasional sebesar US$85,23/b. Dengan impor minyak Rusia senilai US$83,7 miliar pada tahun 2022, Beijing menghemat hampir US$11 miliar untuk impor energi tahun lalu.

Selain itu, kedua negara telah menggunakan pertukaran mata uang bilateral untuk perdagangan ini, sehingga melindungi pembayaran dari sanksi Barat. Bank Harbin China, China Construction Bank dan Agricultural Bank of China, yang tidak terlalu terhubung dengan SWIFT dan sistem keuangan internasional yang didominasi oleh dolar AS, digunakan untuk berdagang dalam mata uang bilateral.

Selain mengamankan pasokan energi Timur Jauh Rusia, perusahaan-perusahaan China juga berusaha mengisi kekosongan yang diciptakan oleh keluarnya 1000 perusahaan multinasional Barat setelah Februari 2022. Sebelas perusahaan mobil China seperti Chery, Greatwall, dan Geely diproyeksikan akan menguasai 40 persen pasar Rusia, dibandingkan dengan 6 persen pada tahun 2021. Ada juga peningkatan 40 persen YoY dalam ekspor peralatan rumah tangga dari China pada tahun 2022. Penguasaan pasar yang paling cepat terlihat di sektor ponsel pintar, di mana perusahaan-perusahaan China seperti Xiaomi dan Realme menguasai 70 persen pasar pada tahun 2022.

Namun, ada juga tren yang kontradiktif. Ketakutan akan sanksi Barat telah mengusir perusahaan-perusahaan teknologi besar China seperti Huawei dan DJI dari Rusia, yang membuat Moskow kecewa. Bahkan bank-bank pemerintah China seperti ICBC dan China Development Bank telah membatasi operasi mereka.

Investasi China di Rusia telah melonjak di berbagai sektor, termasuk energi, infrastruktur, dan transportasi. Masuknya modal China ini telah membantu Rusia mengurangi dampak buruk sanksi Barat dan telah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonominya. Namun, ketergantungan pada China ini memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Risiko jangka panjang dari meningkatnya ketergantungan Rusia pada China tidak pasti. Meskipun investasi China memberikan manfaat langsung, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya kedaulatan dan kontrol atas sektor-sektor utama ekonomi. Rusia perlu mendiversifikasi ekspor energinya untuk menghindari ketergantungan geoekonomi dan strategis yang tidak dapat dipulihkan terhadap China.

July 25 2023

AS akan mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, News, Security and Defence amerika serikat, breaking, Military aid, Perang Rusia-Ukraina 0

Washington diperkirakan akan mengumumkan paket bantuan $400 juta lagi untuk Ukraina hari ini.

Ini akan menjadi paket ke-43 yang diberikan oleh AS untuk membantu Ukraina dan mengikuti pengumuman Brussels baru-baru ini mengenai tambahan 3,5 miliar euro dana Uni Eropa untuk Ukraina. Sejauh ini, AS telah memberikan bantuan militer senilai lebih dari $41 miliar. Seperti paket-paket sebelumnya, Presiden Joe Biden akan menggunakan otoritas daruratnya untuk mentransfer barang dan jasa dari AS tanpa persetujuan kongres.

Paket ini diperkirakan akan mencakup sebagian besar amunisi tambahan untuk sistem persenjataan yang sudah ada, termasuk untuk sistem anti-pesawat Stinger dan Patriot, HIMARS, dan senjata anti-tank, seperti Javelin. Selain itu, AS diharapkan untuk menyediakan peralatan penghilang ranjau, karena membersihkan ranjau yang ditebar Rusia telah menjadi hambatan utama bagi upaya Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia.

Paket tersebut diperkirakan tidak akan berisi amunisi cluster, yang telah disediakan Washington secara terpisah, dalam sebuah langkah yang telah menjadi sangat kontroversial dengan banyak sekutu terdekat AS. Sebagian besar negara di seluruh dunia telah melarang penggunaan munisi tandan, meskipun memiliki arti strategis, karena bahaya yang ditimbulkan oleh bahan peledak yang tidak diledakkan terhadap warga sipil ketika digunakan tanpa pandang bulu atau tidak dibersihkan dengan benar setelah konflik. Moskow, yang mengutuk langkah Washington, juga telah menggunakan munisi curah secara ekstensif.

July 17 2023

Masa Berlaku Perjanjian ekspor Biji-bijian Laut Hitam akan Berakhir

Rifani Agnes Eka Wahyuni Breaking, Economy, Europe, News, Politics breaking, Ekonomi Internasional, ekspor, Perang Rusia-Ukraina, Perjanjian Internasional 0

Kesepakatan internasional untuk mengizinkan perjalanan ekspor biji-bijian yang aman dari Ukraina melalui Laut Hitam akan berakhir hari ini kecuali jika Moskow menyetujui perpanjangannya.

Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam pertama kali ditengahi bersama oleh Turki dan PBB pada bulan Juli 2022. Sejak implementasinya, lebih dari 32 juta metrik ton jagung, gandum, dan biji-bijian lainnya telah melewati Laut Hitam tanpa gangguan dari militer Rusia, sehingga harga pangan global tidak naik 20% menurut salah satu estimasi PBB.

Kesepakatan ini tetap menjadi salah satu dari sedikit area kerja sama diplomatik antara Rusia dan Barat sejak invasi Ukraina pada Februari 2022. Ukraina dan Rusia adalah dua dari sepuluh pemasok gandum terbesar di dunia, kesepakatan biji-bijian ini telah membantu mencegah lonjakan harga pangan yang signifikan dan mengurangi kemungkinan kelaparan di negara-negara yang bergantung pada ekspor mereka.

Dunia internasional berharap kesepakatan ini akan diperpanjang mengingat dampak ekonomi dan kemanusiaan yang akan ditimbulkan oleh embargo militer terhadap ekspor biji-bijian Ukraina terhadap perekonomian dunia. Selain itu, selama Moskow diizinkan untuk mendapatkan konsesi sebagai imbalan atas kelanjutannya – permintaan terbaru, kembalinya bank pertanian negara Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT – kesepakatan ini kemungkinan akan bertahan dalam jangka menengah.

Australia memblokir rencana pembangunan gedung baru Kedutaan Besar Rusia di CanberraFoto: Rafael Ben-Ari/Newscom/picture alliance

June 20 2023

Australia Blokir Pembangunan Kedutaan Besar Baru Rusia di Dekat Parlemen Canberra

Chatrine Debora Asia Pacific, Europe, News, Politics, Security and Defence Australia, Kedutaan, Perang Rusia-Ukraina, Rusia 0

Parlemen Australia akan mengesahkan undang-undang untuk menghentikan Rusia membangun kedutaan besar baru di Canberra karena kekhawatiran terkait keamanan nasional.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan mencabut sewa Rusia atas lahan tersebut di ibu kota, berdasarkan saran dari lembaga keamanan.

“Pemerintah telah menerima saran keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran Rusia yang baru begitu dekat dengan Gedung Parlemen,” kata Albanese kepada wartawan.

“Kami bertindak dengan cepat untuk memastikan lahan sewa tersebut tidak menjadi kehadiran diplomatik resmi”, tambahnya.

Langkah ini mengikuti sengketa panjang terkait lahan tersebut setelah pengadilan federal Australia memutuskan bulan lalu bahwa perintah penggusuran yang dikeluarkan oleh National Capital Authority (NCA) – badan pemerintah yang bertugas mengatur perencanaan kota – tidak valid.

“Jelas, keputusan hari ini diambil dalam kepentingan keamanan nasional Australia, dan saya berterima kasih kepada koalisi [oposisi] dan anggota parlemen di DPR dan Senat atas kerjasama mereka dalam hal ini,” kata Albanese.

Sebelumnya, Rusia membeli sewa di kawasan diplomatik Canberra pada tahun 2008 dan mendapatkan persetujuan pembangunan pada tahun 2011. Menurut persetujuan tersebut, pekerjaan seharusnya selesai dalam waktu tiga tahun, tetapi kedutaan tersebut hanya sebagian dibangun.

NCA kemudian memutuskan untuk mengakhiri sewa Rusia dengan alasan bahwa “pekerjaan yang belum selesai terus berlangsung mengurangi keindahan, pentingnya, dan martabat dari area yang diperuntukkan bagi misi diplomatik”.

Pengakhiran sewa tidak berdampak pada kedutaan Rusia yang sudah ada, yang berlokasi di bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran kota Griffith, yang lebih jauh dari Gedung Parlemen.

Menteri Urusan Dalam Negeri Clare O’Neil mengatakan “masalah utama” dengan kedutaan besar Rusia yang diusulkan adalah lokasinya karena lahan tersebut berada tepat di sebelah parlemen. Dia mengatakan tidak ada kedutaan besar yang diizinkan dibangun di sana.

Albanese mengatakan pemerintahnya mengantisipasi respons dari Rusia terkait keputusan tersebut dan bahwa mereka “akan menunggu respons apa yang terjadi”.

Turut berkaitan dengan isu invasi di Ukraina

Isu ini juga turut berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina, di mana Australia mengecam tindakan Rusia sebagai ilegal dan tidak bermoral.

“Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk membicarakan hukum internasional, mengingat penolakan mereka yang konsisten dan berani terhadapnya dengan invasi mereka ke Ukraina,” katanya.

Kedutaan besar Rusia sebelumnya menyatakan bahwa mereka bertekad untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, meskipun adanya penolakan dari Australia.

Australia adalah salah satu pendukung terbesar di luar NATO bagi Ukraina dan telah menyediakan bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan kepada negara tersebut sejak invasi Rusia penuh di Ukraina pada Februari 2022.

Australia juga telah melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia, dan memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.

Juru bicara pertahanan oposisi Australia, Andrew Hastie, mengatakan partainya mendukung pemerintah dalam hal keamanan nasional.

“Rusia tidak bertindak dengan itikad baik terhadap tetangganya dalam beberapa waktu terakhir. Mereka terus melancarkan kampanye [di Ukraina] yang merusak prinsip kedaulatan wilayah dan politik,” kata Hastie.

“Ada kekurangan kepercayaan. Ada risiko nyata bagi kepentingan nasional kita di sini, dan saran keamanan adalah bahwa sewa ini harus diakhiri.”