Menu

Protes

20220112135505

Kapal Perang Jepang Lewati Selat Taiwan, China Protes

, , , , , 0

Pada (25/9/2024), kapal perang Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF), Sazanami, melakukan patroli di Selat Taiwan, yang memicu kemarahan China. Kapal ini bergerak dari utara ke selatan menuju pelatihan multilateral di Laut China Selatan pada (26/9) bersama kapal Australia, HMAS Sydney dan kapal Selandia Baru, HMNZS Endeavour.

China kemudian meminta agar Jepang tidak mengirim kapal militer melintasi Selat Taiwan demi menjaga kesepakatan prinsip “Satu China”.

“Kami mendesak Jepang untuk menghormati komitmennya dan bertindak bijaksana terkait masalah Taiwan, serta menahan diri dari menyebabkan gangguan pada hubungannya dengan China maupun perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam sebuah konferensi pers.

Lin Jian menyatakan bahwa Jepang telah menyatakan komitmen yang jelas dalam Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972, di mana disebutkan, “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sebagai satu-satunya pemerintah sah di China. RRC menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menolak berkomentar langsung tentang laporan tersebut karena disebutnya sebagai urusan operasi militer, meskipun Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa pelayaran tersebut sesuai hukum internasional, serta Departemen Pertahanan Australia mengonfirmasi komitmennya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indo-Pasifik.

Adapun surat kabar milik pemerintah China, Global Times, melaporkan bahwa militer China telah melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal-kapal tersebut sepanjang perjalanan mereka dan menyatakan bahwa situasinya terkendali.

Sebelumnya, China juga sempat menuding Pemerintah Jerman membuat keruh situasi di kawasan dengan melintasi Selat Taiwan, yaitu fregat Wurtemberg dan kapal logistik Frankfurt. Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa China akan menjaga kewaspadaan terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatannya, walau dengan alasan kebebasan berlayar sesuai hukum internasional, yang dianggap perairan internasional, China menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya atas Selat Taiwan.

Sementara itu, Profesor hubungan internasional Universitas La Trobe, Australia, Bec Strating, menyebut pelayaran Jepang ini merupakan bagian dari “pola yang lebih luas dari peningkatan kehadiran angkatan laut negara-negara di Asia maupun luar Asia yang khawatir akan klaim maritim China”, dalam menghadapi taktik ‘zona abu-abu‘ China di Laut China Timur.

 

 

UK Protests

Menyusul Kerusuhan di Inggris, WNI Diimbau Waspada

, , , 0

Kerusuhan dan bentrok telah meletus di berbagai kota besar dan kecil di seluruh Inggris, dan di Belfast, Irlandia Utara, selama sepekan terakhir. Kerusuhan ini menjadi kerusuhan sipil terburuk di Inggris dalam 13 tahun terakhir. Sejauh ini, polisi telah menangkap sekitar 378 pelaku kerusuhan berkaitan dengan anti-imigran dan kelompok sayap kanan tersebut. 

Kerusuhan ini dipicu oleh pembunuhan tiga orang anak kecil yakni Bebe King, Elsie Dot Stancombe, dan Alice Dasilva Aguiar, yang masing-masing berusia enam, tujuh, dan sembilan tahun yang ditikam di sebuah kelas dansa yang terinspirasi oleh Taylor Swift di Southport pada tanggal 29 Juli lalu. Selain itu, sekitar delapan anak lainnya menderita luka tusukan pisau, dengan lima di antaranya dalam kondisi kritis dan dua orang dewasa lainnya juga mengalami luka kritis.

Axel Rudakubana, 17 tahun, yang lahir di Cardiff dan tinggal di Banks, sebuah desa di dekat Southport, telah didakwa dengan tiga dakwaan pembunuhan dan 10 dakwaan percobaan pembunuhan. Meskipun polisi sudah mengonfirmasi bahwa Rudakubana tidak memiliki kaitan dengan Muslim, namun sebelum identitas tersangka dikonfirmasi, klaim palsu beredar di dunia maya bahwa ia adalah seorang pencari suaka Muslim yang tiba di Inggris dengan menggunakan perahu. Rumor ini menyebabkan kelompok-kelompok sayap kanan berkumpul di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri, meneriakkan slogan-slogan anti-imigrasi dan Islamofobia. Protes tandingan juga muncul, mengakibatkan bentrokan antara kelompok-kelompok yang berseberangan.

 

Kerusuhan meluas

Ratusan perusuh turun ke Southport di mana lebih dari 50 petugas polisi terluka dalam bentrokan yang menargetkan sebuah masjid di dekat tempat kejadian perkara. Kerusuhan menyebar ke London, Manchester, Hartlepool, dan Aldershot keesokan harinya. Di Middlesbrough, para perusuh memecahkan jendela rumah dan mobil serta melemparkan benda-benda ke arah petugas.

Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan bahwa para petugas sedang meninjau rekaman untuk mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam pelemparan rudal, pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap pengendara dan orang yang lewat.

Polisi Inggris bersiap-siap menghadapi serangan rasisme lebih lanjut terhadap Muslim dan pusat-pusat imigrasi pada Rabu malam, dengan pemerintah berjanji akan mengambil tindakan cepat untuk menghukum siapa pun yang memicu kekacauan.

Mengenai hal ini, beberapa tokoh masyarakat dituduh menyebarkan informasi yang salah dan memicu ketegangan setelah pembunuhan di Southport. Andrew Tate, seorang influencer Inggris-Amerika, secara keliru mengklaim bahwa penyerang adalah “migran ilegal” dan mendesak orang-orang untuk “sadar”. Selain itu, para ahli mengaitkan penyebaran disinformasi online sebagian dengan keputusan Musk untuk mengembalikan tokoh-tokoh seperti aktivis sayap kanan Inggris Tommy Robinson di X. Robinson memposting rekaman serangan hotel Rotherham, dengan menyatakan, “Ketika orang-orang Inggris diabaikan dan diberi label ‘sayap kanan’… sesuatu harus terjadi.” Media sosial digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang semakin memperluas gerakan sayap kanan dan kelompok anti-imigran.

 

Beberapa negara memperingati warganya

Sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan dan keamanan bagi warganya yang tinggal atau berkunjung ke Inggris karena kerusuhan dan kekacauan di jalanan terus menyebar.

India adalah negara terbaru yang menyarankan warganya yang bepergian ke Inggris, dengan Komisi Tinggi India di London memperingatkan para pengunjung “untuk tetap waspada dan berhati-hati selama perjalanan mereka” karena “gangguan” baru-baru ini di beberapa bagian negara tersebut.

Uni Emirat Arab, Nigeria, Malaysia, Indonesia, dan Australia juga telah memperingatkan warganya tentang risiko keamanan yang serius di beberapa wilayah tertentu di Inggris.

Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, mengungkapkan keamanan di sekitar masjid yang bernama Indonesia Islamic Center (IIC) telah diperketat karena massa yang melakukan protes di sejumlah wilayah menargetkan tempat ibadah umat Muslim.

Students clash with police during a protest over a controversial quota system for government job applicants, in Dhaka, Bangladesh on Friday, July 19, 2024 [Rajib Dhar/AP Photo]

Protes Berdarah di Bangladesh, Ratusan Orang Tewas

, , , , , , 0

Pada hari Minggu (21/07) Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk membatalkan  sebagian besar kuota untuk posisi pekerjaan di pemerintahan setelah aksi nasional yang dipimpin oleh para mahasiswa berujung pada bentrokan yang menewaskan sedikitnya 139 orang. Meskipun begitu, beberapa pihak menyatakan bahwa protes akan terus berlanjut untuk semakin menekan pemerintah.

Jaksa Agung A.M. Amin Uddin menyatakan bahwa dengan menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung memerintahkan agar sekitar 93% dari pekerjaan pemerintah harus terbuka untuk kandidat yang memiliki kemampuan.

Sebelumnya, pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, di mana 56% pekerjaan dicadangkan untuk kelompok-kelompok seperti keluarga pejuang kemerdekaan, perempuan dan orang-orang dari distrik-distrik yang kurang berkembang.

Berdasarkan aturan tersebut, sepertiga dari pekerjaan sektor publik telah dicadangkan untuk kerabat veteran dari perang kemerdekaan negara ini dari Pakistan pada tahun 1971. Namun sekarang pengadilan telah memutuskan hanya 5% dari jabatan yang dapat dicadangkan untuk kerabat veteran.

Menteri Hukum Anisul Huq juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan keputusan tersebut dan kondisi ini memicu protes dan tindakan keras lainnya yang mencakup pemadaman internet dan jam malam dengan tentara di jalan-jalan.

Bentrokan baru-baru ini terjadi setelah protes kekerasan serupa menjelang pemilihan umum nasional pada bulan Januari oleh para penentang Hasina sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai pemerintahannya yang otoriter, dan oleh para pekerja garmen yang menuntut upah yang lebih baik di tengah inflasi yang tinggi.

“Para mahasiswa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam kekerasan dan pembakaran yang terjadi di Bangladesh sejak Senin,” kata Amin Uddin.

Penyelenggara protes mengklaim bahwa polisi dan sayap mahasiswa dari Liga Awami yang berkuasa, bernama Liga Chhatra Bangladesh, telah melakukan kekerasan terhadap para demonstran yang damai, sebuah tuduhan yang telah dibantah oleh pemerintah.

Banyak orang telah ditahan oleh pihak berwenang. Nahid Islam, seorang koordinator gerakan reformasi kuota, menegaskan bahwa ia telah mengalami penyiksaan fisik dan mental. “Setelah beberapa waktu, saya dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke sebuah ruangan di sebuah rumah. Saya diinterogasi dan kemudian disiksa. Pada satu titik, saya pingsan. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa,” kata Islam.

 

Demonstrasi tersebar di beberapa negara lain

Ketegangan di Bangladesh telah memicu demonstrasi di luar negeri. Di Amerika Serikat, para mahasiswa Bangladesh yang sedang belajar di negara tersebut mengadakan protes di luar Gedung Putih. Di Times Square, New York, para peserta aksi membentangkan spanduk yang menuntut keadilan bagi para mahasiswa yang terbunuh dalam beberapa hari terakhir.

Di London timur, kerusuhan terjadi saat kelompok pro dan anti-pemerintah bentrok. Polisi melaporkan menemukan dua kelompok besar pria berkelahi di tengah demonstrasi yang lebih besar yang diikuti oleh beberapa ratus orang di Whitechapel, sebuah daerah dengan komunitas Bangladesh yang signifikan. Benda-benda dilemparkan ke arah polisi, melukai dua petugas, dan beberapa mobil rusak.

Sekitar 6000 warga Iran dari diaspora berdemonstrasi di jalan-jalan Brussels pada 20 Februari 2023 di Brussels, Belgia. (Foto oleh Thierry Monasse/Getty Images)

Iran Memenjarakan Jurnalis Menjelang Peringatan Kematian Mahsa Amini

, , , , , , , , 0

Dua jurnalis wanita, Negin Bagheri dan Elnaz Mohammadi dikabarkan telah dimasukan ke penjara oleh pemerintah Iran, sesaat sebelum peringatan kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang tewas setelah ditangkap oleh polisi karena memperlihatkan rambutnya di publik. Negin Bagheri yang bekerja untuk surat kabar independen Haft-e Sobh, dan Elnaz Mohammadi ditahan di penjara Evin selama seminggu pada bulan Februari, meskipun alasan penangkapannya masih belum jelas, dilansir dari France 24.

Menurut Amir Raisian, pengacara yang mewakili Bagheri dan Mohammadi, kedua wartawan tersebut akan menjalani sebagian dari hukuman mereka, yang kurang dari sebulan, di penjara.  Raisian menyampaikan pernyataan ini kepada surat kabar reformis Ham Mihan, tempat Mohammadi bekerja.

Pengacara mereka juga menyebutkan bahwa bagian dari hukuman mereka juga meliputi pelatihan etika profesional dan melarang mereka meninggalkan negara. Raisian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut, dan laporan tersebut tidak memberikan rincian tentang tuduhan terhadap para jurnalis.

Elahe Mohammadi, saudara perempuan Elnaz Mohammadi, yang juga bekerja di Ham Mihan, telah berada di penjara sejak September 2022 karena liputannya tentang pemakaman Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan polisi pada 16 September 2022. Menyambut peringatan kematian Amini, organisasi hak asasi manusia berbasis luar negeri telah melaporkan banyak penangkapan.

Demonstrasi tahun sebelumnya menyebabkan banyak korban, termasuk warga sipil dan personel keamanan, dengan ribuan individu ditangkap atas tuduhan terkait apa yang pejabat sebut sebagai “kerusuhan yang digerakkan oleh pihak asing.” Tujuh pria telah dieksekusi dalam kasus-kasus terkait kekerasan terhadap pasukan keamanan dalam protes. Media lokal baru-baru ini melaporkan bahwa otoritas Iran telah memeriksa atau menangkap lebih dari 90 wartawan sejak protes-protes tersebut.

Selain itu, sebuah agen berita Iran melaporkan pada hari Rabu bahwa jurnalis Nazila Maroufian, yang sebelumnya telah dibebaskan dengan jaminan pada bulan Agustus, telah ditangkap kembali karena tidak mematuhi kode berpakaian ketat Iran, terutama karena tidak mengenakan jilbab di tempat umum.

Para lulusan menghadiri parade kelulusan di Hong Kong Police College pada 9 Juli 2022 di Hong Kong, Tiongkok. (Foto oleh Li Zhihua/China News Service via Getty Images)

1 Juli – Hong Kong Kembali ke China

, , , , , , , 0

Pada tengah malam tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong dikembalikan ke pemerintahan China dari Inggris dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden China, Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri AS, Madeleine Albright.

Inggris pertama kali mengambil alih pulau Hong Kong pada tahun 1842, setelah mengalahkan China dalam Perang Opium Pertama. Setelah Perang Opium Kedua, Beijing terpaksa juga menyerahkan Kowloon pada tahun 1860, wilayah di daratan seberang pulau. Pada tahun 1898, untuk menegakkan kontrolnya atas wilayah tersebut, Inggris menyewa tanah tambahan, yang dikenal sebagai New Territories, berjanji untuk mengembalikannya ke China dalam 99 tahun yang kini dikenal sebagai Hong Kong.

Hong Kong berkembang pesat di bawah kekuasaan Inggris, menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis utama dunia. Kemudian pada tahun 1982, London dan Beijing memulai proses negosiasi yang sulit untuk mengembalikan wilayah itu ke pemerintahan China. Hong Kong telah mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang sangat berbeda dari China daratan yang sejak 1949 berada di bawah pemerintahan komunis satu partai yang otoriter.

China setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip “satu negara, dua sistem”, di mana kota tersebut akan menikmati “otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan” selama 50 tahun ke depan.

Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus, dan akan mempertahankan kebebasan tertentu, termasuk peradilan yang independen, pembentukan partai politik, dan kebebasan berkumpul dan bicara yang kini tengah menjadi kontroversi karena protes besar yang terjadi di Hong Kong sejak tahun 2019.

Selama bertahun-tahun, China semakin memperketat cengkeramannya atas Hong Kong. Titik kritisnya adalah pada tahun 2019 ketika China mengusulkan RUU ekstradisi yang berpotensi memungkinkan warga Hong Kong yang dituduh melakukan kejahatan untuk diadili di China.

Kemarahan atas RUU meletus menjadi beberapa protes terbesar yang pernah ada di Hong Kong. Pasukan polisi menanggapi pengunjuk rasa dengan meriam air, peluru karet, dan gas air mata, memperburuk ketegangan antara pengunjuk rasa dan pemerintah.

Dan pada 1 Juli 2019, pengunjuk rasa memaksa masuk ke parlemen, merobohkan potret, menghancurkan furnitur, bahkan ada yang mengibarkan bendera kolonial Inggris kuno. Sebagai tanggapan, China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sangat kontroversial pada tahun 2020 – undang-undang tersebut mengkriminalkan setiap tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Beijing bersikeras bahwa undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota, tetapi para kritikus berpendapat bahwa undang-undang itu didefinisikan dengan sangat longgar sehingga lebih mudah bagi Beijing untuk menekan protes dan kebebasan berbicara.

Ratusan pengunjuk rasa, aktivis, dan mantan anggota parlemen oposisi juga telah ditangkap sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Ekspresi perbedaan pendapat politik juga telah diredam sejak itu. Protes tersebut telah membuat beberapa tahun terakhir hanya terjadi sedikit pertemuan publik di Hong Kong karena para demonstran banyak ditangkap karena “perbedaan pendapat”.

China memiliki kewajiban atas Hong Kong hingga tahun 2047 dimana Hong Kong dapat memiliki pemerintahannya sendiri. Setelah tahun 2047, China daratan tidak lagi berkewajiban untuk memberikan Hong Kong otonomi yang disepakati dengan Inggris sebelum penyerahan tahun 1997, sehingga nasib pulau  tersebut tidak jelas.

Tetapi seorang pejabat senior Beijing mengatakan prinsip pemerintahan “satu negara, dua sistem” belum tentu berubah pada tahun 2047. “Tidak perlu diubah setelah 50 tahun,” kata Shen Chunyao pada konferensi hukum di minggu-minggu menjelang peringatan 25 tahun penyerahan dikutip dari BBC pada tahun 2022.

Tetapi yang lain telah mengambil sikap yang lebih kuat. “Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari China, kita tidak bisa menjadi negara yang merusak keamanan China,” kata Regina Ip, salah satu anggota parlemen pro-Beijing paling terkenal di Hong Kong. “Jika mereka menganggap sistem saat ini tidak berkelanjutan, pilihannya adalah mengintegrasikan kembali Hong Kong, bahkan sebelum 2047.”

Pada tahun 2019, protes pro-demokrasi besar-besaran pecah di Hong Kong karena meningkatnya penindasan dari Tiongkok daratan. Puluhan orang di kalangan akademisi, media, serta aktivis prodemokrasi telah ditangkap di tengah tindakan keras pemerintah.

Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah berbaris di jalan-jalan ibu kota Kenya, Nairobi. Mereka menentang meningkatnya biaya hidup.

Penangguhan Protes Anti-Pemerintah di Kenya Setelah Bentrok Berdarah

, , , , , , 0

Pemimpin oposisi Kenya, Raila Odinga, mengumumkan penangguhan aksi protes anti-pemerintah setelah beberapa hari terjadi bentrokan dan kekerasan antara para pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Dalam sebuah pernyataan pada Senin (3/4), Odinga mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menangguhkan protes “untuk kepentingan perdamaian” dan memberikan kesempatan bagi pemerintah yakni Presiden William Ruto untuk menangani masalah yang menjadi kekhawatiran oposisi.

Protes yang dimulai pada pekan lalu dipicu oleh partai Odinga, National Super Alliance (NASA), yang menuntut reformasi pemilu dan pemilihan presiden baru. Selain itu, ribuan masyarakat juga memprotes kenaikan harga bahan pokok dan tuntutan reformasi pemilihan serta pengusutan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan tahun lalu. Namun, tindakan kekerasan selama demonstrasi berujung pada korban jiwa dan luka-luka yang tidak dapat dihindari.

Dilansir dari VoA, demonstrasi tersebut dengan cepat berubah menjadi kekerasan, dengan polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan amunisi tajam untuk membubarkan pengunjuk rasa. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.

Pemerintah menuduh oposisi menghasut kekerasan dan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentoleransi adanya kerusuhan lebih lanjut.

Odinga, yang telah memperdebatkan hasil pemilihan presiden tahun 2022, mendukung aksi protes damai dan menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan tersebut.

Penangguhan aksi protes terjadi setelah beberapa organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika, meminta ketenangan dan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Odinga mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen untuk perjuangan demokrasi dan menginginkan reformasi pemilihan di Kenya. Ia menekankan penangguhan aksi protes ini hanya sementara. Ia meminta para pendukungnya untuk tetap waspada dan terus mendorong perubahan melalui cara yang damai.

Di sisi lain, Presiden Ruto menyatakan akan mendorong reformasi bipartisan untuk komisi pemilihan.

Seorang pengunjuk rasa memegang tanda yang membuat Netanyahu terlihat seperti seorang diktator China di Downing Street pada 24 Maret 2023 di London, Inggris. (Foto oleh Martin Pope/Getty Images)

Israel Meloloskan Hukum Yang Melindungi Jabatan Netanyahu

, , , , , , , 0

Benjamin Netanyahu menolak panggilan untuk perombakannya yang kontroversial terhadap peradilan Israel dalam pidato pada 23 Maret 2023, beberapa waktu setelah pemerintahnya mengesahkan undang-undang yang berupaya untuk melindungi posisinya.

Politisi oposisi Israel sebelumnya mengutuk undang-undang baru itu yang dapat membatasi tuduhan bahwa seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak untuk jabatan, menggambarkannya sebagai cara untuk melindungi Netanyahu yang tengah menghadapi persidangan korupsi.

Netanyahu, yang merupakan perdana menteri Israel pertama yang muncul di pengadilan sebagai terdakwa, diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan. Dia menyangkal kesalahan.

Dengan pemungutan suara terakhir 61 – 47, Knesset menyetujui RUU yang menyatakan bahwa hanya Perdana Menteri sendiri atau kabinet, dengan mayoritas dua pertiga suara, dapat menyatakan pemimpin yang tidak layak.

Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid menyebut langkah itu sebagai “hukum pribadi yang memalukan dan korup” dan mengatakan Netanyahu hanya mementingkan dirinya sendiri. Selain membuat UU yang dapat menyelamatkan dirinya, Netanyahu juga menggandakan rencana kontroversial untuk melemahkan peradilan Israel, meskipun ada banyak protes dan intervensi dari para aktor internasional dan kekhawatiran dari keamanan dan militer Israel.

Media Israel sebelumnya melaporkan pada 23 Maret bahwa Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant akan mengumumkan bahwa ia yakin perbaikan yudisial perlu dihentikan karena merusak militer Israel. Ratusan cadangan personel militer Israel, termasuk kru angkatan udara yang terlatih secara khusus, telah mengumumkan bahwa mereka akan menolak panggilan untuk bertugas jika perbaikan tidak segera dilakukan karena mereka tidak akan lagi merasa bahwa mereka akan melayani pemerintahan yang demokratis.

Selain merombak undang-undang untuk mempertahankan dirinya, Pemerintahan sayap kanan Netanyahu juga berusaha merombak sistem peradilan negara itu dengan merusak Mahkamah Agung, melemahkan pengawasan yudisial atas pembuatan kebijakan.

Pembuatan RUU ini terjadi satu hari setelah Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dipanggil atas pemungutan suara di Knesset pada hari 22 Maret 2023 untuk memberlakukan kembali undang-undang 2005 yang sebelumnya memerintahkan evakuasi empat permukiman Israel yang didirikan di Tepi Barat Utara.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan “keputusan parlemen untuk mencabut bagian-bagian dari undang-undang pemisahan diri mengakhiri undang-undang yang diskriminatif dan memalukan yang melarang orang Yahudi tinggal di daerah Samaria utara, bagian dari tanah air bersejarah kita,” dilansir dari CNN.

Sampai tanggal 27 Maret, protes massal meletus di Israel sejak 26 Maret 2023 ketika ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem di tengah krisis politik yang memburuk di negara itu, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dipecat setelah dia menyerukan jeda dalam upaya pemerintah untuk merombak sistem peradilan negara itu.

Demonstrasi pendukung oposisi Georgia menyerukan pemerintah untuk mengikuti jalur 'pro-Barat', di luar parlemen di Tbilisi pada 9 Maret 2023. (Foto oleh ZURAB TSERTSVADZE/AFP via Getty Images)

Protes Masyarakat Georgia atas RUU “Agen Asing” Berlanjut

, , , , , , , , 0

Puluhan ribu orang berkumpul di luar parlemen Georgia hingga 9 Maret 2023, hari ketiga protes di ibu kota Tbilisi atas rancangan undang-undang “agen asing” yang dikhawatirkan para kritikus dapat membuat perpecahan antara negara Kaukasia dan Eropa.

Para pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera Uni Eropa, bendera Amerika Serikat dan Ukraina, serta bendera Georgia. Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke jendela gedung dan berusaha memecahkan penghalang pelindung, sedangkan polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata.

RUU kontroversial tersebut akan mengharuskan organisasi yang menerima 20 persen atau lebih dari pendapatan tahunan mereka dari luar negeri untuk mendaftar sebagai “agen asing” atau menghadapi denda berat, sebuah proposal yang diperingatkan oleh para ahli akan menimbulkan efek mengerikan bagi masyarakat sipil di negara itu dan merusak demokrasinya.

Partai Dream Georgia yang berkuasa mengatakan bahwa RUU itu meniru undang-undang AS, lapor Reuters. Tetapi para kritikus mengatakan rancangan undang-undang yang kontroversial itu akan menjadi dasar pembatasan dan persyaratan kejam pada organisasi dan individu yang memiliki hubungan asing.

RUU tersebut telah dibacakan pada 7 Maret 2023 di badan legislatif dan akan menghadapi beberapa langkah lebih lanjut sebelum menjadi undang-undang. Namun, pengesahan terhadap RUU itu dikatakan akan dilakukan walaupun mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, tetapi RUU tersebut mendapat dukungan kuat di antara anggota parlemen.

Dalam sebuah pernyataan pada 8 Maret, Kementerian Dalam Negeri Georgia menyerukan “pada para pengunjuk rasa, penyelenggara, dan pemimpin politik untuk tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang kebebasan berkumpul dan berekspresi.”

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 03: A demonstrator holds a banner with an image of Chinese President Xi Jinping, during a protest in front of the Chinese Embassy in solidarity with protesters in China on December 3, 2022 in Berlin, Germany. Protests have been occurring in cities across China recently over the country's ongoing intense Covid lockdowns. A common feature has included protesters holding up blank sheets of A4 paper to symbolize China's heavy-handed enforcement against free speech. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

From Covid-19 to Politics: Does it Affect Xi Jinping’s Credibility?

, , , , , , , 0

Unusual protests in China due to the zero-Covid-19 policy may have affected Chinese President Xi Jinping’s power.

China recently reported that approximately 60,000 people with Covid-19 had died in hospitals since it abandoned its zero-COVID policy last month. China has been under lockdown, which forced residents to stay home for several months.

It appeared that due to the isolation, firefighters were troubled to reach out to victims of a deadly fire incident, which triggered people to come to the street, demanding an end to the lockdown. Do these protests affect Xi Jinping’s leadership?

As the protestor numbers swelled, many even used this momentum to demand greater political freedoms, including the removal of Chinese leader Xi Jinping. Some people shouted for Xi to ‘step down’ and sang The Internationale, a socialist anthem used for wide demonstration, including during a pro-democracy protest in Tiananmen Square in 1989.

The ‘pro-democracy’ protests are always there, but Xi may not be able to afford the bigger wave if it gets bigger. Although, without a doubt, the protest will not necessarily affect Xi’s power in the Chinese, but after the demonstrations swept China, a top official signalled a softer approach to Covid-19. The zero-Covid policy was then abandoned not long after the demonstrations peaked. Some cities have changed the Covid-19 policies, including lifting lockdowns, easing quarantine requirements, and eliminating mass testing.

On different occasions, at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit, Xi Jinping himself stated that the ‘colour revolutions,’ a term for pro-democracy, must be prevented. Xi’s statement reflects that, as a communist country, he considers the colour revolution a threat to preserving his ideologies and values.

 

 

 

Why is this ‘unusual’ protest in China so significant?

 

An Associate Professor at Georgia State, Maria Repnikova, argues that although protests do occur in China, they rarely happen on this large scale and take direct aim at the president.

As a communist country, China has restricted its people with fewer rights to voice their opinion, with also a high-tech surveillance state to control its citizen. On this demonstration, CNN reported that at least 23 demonstrations took place across 17 Chinese cities, including in Beijing and Shanghai. Not only in China but solidarity support in China has also begun worldwide, driven by the Chinese diaspora.

The social unrest in China is a tipping point in Covid dissent. Many people have been discontented with the Covid-19 restriction, which complicates a situation that is already difficult for the government. Many of these protestors are young people frustrated by the condition, and they demand policy changes, and at some points, China and its executives ‘hear’ the people.

 

 

Why does Xi Jinping change his Covid-19 policy?

For almost three years, the country has strictly kept the zero-Covid policy to keep infections at bay. Still, since Xi Jinping made a turn in his policies and abandoned the ‘zero-Covid’ strategy, it has brought a costly effect on political and public health terms.

In June 2020, China’s State Council (the cabinet) announced that the pandemic had posed a crucial test for Chinese’s government system and also the party’s ability to maintain its credibility during the Covid-19 spread.

Differing from democratic countries whose policies are the result of public debate, including political opposition and media, the Chinese autocratic system seeks legitimacy from their outcomes. Even in an autocracy, in addition to using coercion to enforce policies, the Chinese executive still needs to ‘convince’ its citizens.

There were some speculations on the internal governments in China to a more relaxed approach to Covid-19. The protests due to Covid-19 and the economic situation added more degree to passing the ease Covid-19 restrictions policy, allowing economic growth.

China’s economy in 2022 also grew by just 3 per cent, resulting from the longstanding zero-Covid strategy. It was China’s second-lowest GDP growth in more than 40 years. As the Covid-19 restriction eases, Xi is trying to stimulate China to put the economy back on track while reducing social tension and protests in China.

The halt of the zero-Covid strategy without the preparation of vaccination and the strengthening of public health infrastructure has caused a new outbreak in China. Xi needs to brace for more Covid-19 cases and its domino effects in the social and political aspects.

Protes hari kedua untuk mendukung demokrasi, para pengunjuk rasa membawa spanduk, poster, dan bendera untuk membela pemilu dan pemeliharaan negara demokrasi di kawasan tengah Rio de Janeiro, Brasil pada 10 Januari 2023. (Foto oleh Fabio Teixeira/ Anadolu Agency melalui Getty Images)

Pemimpin Brasil Mengutuk “Teror” Para Pendukung Bolsonaro

, , , , , , , , 0

Para pemimpin dari tiga cabang pemerintahan Brasil telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk aksi penyerbuan gedung-gedung pemerintah oleh pendukung mantan Presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro.

Dalam sebuah pernyataan pada hari 9 Januari 2023, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva bergabung dengan ketua Mahkamah Agung dan dua majelis Kongres untuk menolak tindakan kekerasan politik yang mengguncang ibu kota, Brasilia, sehari sebelumnya.

Para pemimpin menyerukan ketenangan “dalam membela perdamaian dan demokrasi” dan mengatakan mereka “menolak tindakan teroris dan kriminal, vandalisme yang melakukan kudeta yang terjadi” dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial.

Ribuan pendukung Bolsonaro yang menolak untuk menerima kekalahan elektoral menyerbu Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan pada sehari sebelumnya, bahkan beberapa pelaku menyerukan intervensi militer untuk mengembalikan Bolsonaro ke tampuk kekuasaan atau mencopot Lula dari jabatannya, dilansir dari Al Jazeera.

Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah Lula dilantik sebagai presiden pada 1 Januari 2023, menyusul salah satu pemilihan presiden yang paling memecah belah dalam sejarah Brasil. Pemimpin sayap kiri itu mengalahkan Bolsonaro dengan tipis dalam pemilihan putaran kedua 30 Oktober, mengamankan 50,8 persen dari total suara.

Bolsonaro, yang tidak pernah secara resmi mengakui kekalahan tetapi mengesahkan transisi presiden, telah mengklaim selama berbulan-bulan sebelum pemilihan bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brasil rentan terhadap penipuan. Banyak pendukungnya terus percaya bahwa pemungutan suara telah dicurangi.

Menanggapi penyerbuan para pendukung Bolsonaro, ratusan tentara dan polisi dikerahkan untuk membongkar kamp improvisasi, tempat sekitar 3.000 pendukung Bolsonaro mendirikan tenda dan sekitar 1.500 orang ditangkap di lokasi protes, kata para pejabat.

Sementara itu, kontingen besar polisi anti huru hara dikerahkan untuk mengunci Three Powers Square di ibu kota, rumah bagi gedung-gedung modernis ikonik yang berfungsi sebagai markas dari tiga cabang pemerintahan.

Menteri Kehakiman Brasil, Flavio Dino mengatakan kerusuhan merupakan “terorisme” dan kudeta dan bahwa polisi telah mulai melacak mereka yang membayar bus yang mengangkut pengunjuk rasa ke ibu kota. “Mereka tidak akan berhasil menghancurkan demokrasi Brasil. Itu perlu kita sampaikan sepenuhnya, dengan segala ketegasan dan keyakinan,” kata Dino, dikutip dari Al Jazeera.

Dalam konferensi pers pada 8 Januari 2023, Menteri Hubungan Kelembagaan Brasil, Alexandre Padilha juga mengumumkan bahwa bangunan akan diperiksa untuk bukti termasuk sidik jari dan gambar pengawasan untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan.

Pemerintah Brasil yang berusia 11 hari itu saat ini tengah bersiap untuk lebih banyak protes oleh pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang dinilai sebagai serangan terburuk terhadap institusi negara dalam beberapa dekade. Untuk itu, Presiden da Silva memperkuat langkah-langkah keamanan nasional ketika selebaran muncul di media sosial pro-Bolsonaro yang menyerukan demonstrasi massal di kota-kota Brasil untuk “merebut kembali kekuasaan.”

Sejauh ini, 727 dari lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam kerusuhan hari Minggu telah dipenjara. Hampir 600 telah dibebaskan karena “alasan kemanusiaan” terutama orang tua, orang dengan masalah kesehatan dan orang tua dari anak kecil, menurut pernyataan polisi federal Brasil.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..