Menu

Sanksi

Negara-negara G7 berjanji untuk menghentikan impor minyak Rusia

, , , , , , , , , , 0

Pernyataan dari G7 yang terdiri dari Prancis, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menyatakan bahwa akan menghentikan impor minyak dari Rusia walaupun tidak merinci secara pasti komitmen apa yang akan dibuat masing-masing negara untuk menjauh dari salah satu sumber impor energi mereka.

Pengumuman itu datang ketika G7 mengadakan pertemuan ketiga tahun ini pada 8 Mei 2022 melalui konferensi video, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan turut hadir. Sejauh ini, negara anggota G7 telah menunjukkan koordinasi yang erat dalam pengumuman sanksi terhadap Rusia, tetapi belum bergerak dengan kecepatan yang sama dalam hal minyak dan gas Rusia.

Pertemuan kali ini dinilai sangat simbolis bahwa tanggal 8 Mei diperingati Eropa berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Hal ini disusul dengan Parade militer keesokan harinya oleh Rusia dalam rangka memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman.

Hal ini dinilai dapat menekan Putin dengan cara melumpuhkan ekonomi Rusia dan berharap Moskow menghentikan invasinya di Ukraina. “Kami berkomitmen untuk menghapus ketergantungan kami pada energi Rusia, termasuk dengan menghapus atau melarang impor minyak Rusia. Kami akan memastikan bahwa kami melakukannya secara tepat waktu dan teratur, dan dengan cara yang memberikan waktu bagi dunia untuk mengamankan pasokan alternatif,” dilansir dari France 24.

Pihak AS sendiri mengatakan penghentian impor akan ‘menghancurkan’ Rusia.”Ini akan menghantam keras arteri utama ekonomi Putin dan menghalangi pendapatan yang dia butuhkan untuk mendanai perangnya,” AS yang bukan menjadi konsumen utama energi hasil Rusia telah melarang penuh impor dari negara pimpinan Putin.

Selain melarang impor energi, AS juga mengumumkan babak baru sanksi terhadap Rusia dalam pernyataan Gedung Putih dengan fokus pada dua bidang utama: media, dan akses oleh perusahaan Rusia dan individu kaya ke layanan akuntansi dan konsultasi AS yang terkemuka di dunia. Washington juga melarang penyediaan “akuntansi, kepercayaan dan pembentukan perusahaan, dan layanan konsultasi manajemen kepada siapa pun di Federasi Rusia,” menurut Gedung Putih.

Perusahaan AS mana pun akan dilarang mendanai mereka melalui iklan atau menjual peralatan kepada mereka. Layanan tersebut digunakan untuk menjalankan perusahaan multinasional, tetapi juga berpotensi untuk menghindari sanksi atau menyembunyikan kekayaan haram, kata pejabat Gedung Putih. Pejabat itu menekankan bahwa sementara Eropa memiliki hubungan industri terdekat dengan Rusia, Amerika Serikat dan Inggris mendominasi dunia akuntansi dan konsultasi, terutama melalui “The Big Four” — empat raksasa audit dan konsultan global Deloitte, EY, KPMG dan PwC.

Sedangkan negara-negara Eropa yang lebih bergantung pada Rusia dibandingkan AS, pihak Uni Eropa telah mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia hingga dua pertiga tahun ini, meskipun Jerman telah menentang boikot penuh, dengan negara-negara anggota melanjutkan negosiasi yang intens pada 8 Mei 2022

China Keluarkan Sanksi Balasan terhadap Pejabat AS

, , , 0

China mengumumkan pada hari Jumat (23/07) bahwa pihaknya telah memberlakukan sanksi balasan terhadap beberapa warga AS termasuk mantan menteri perdagangan AS Wilbur Ross sebagai tanggapan atas sanksi AS baru-baru ini terhadap pejabat China di Hong Kong.

Sanksi tersebut adalah yang pertama kali diberlakukan oleh China di bawah undang-undang sanksi anti-asing yang baru disahkan pada bulan Juni lalu. Pemberlakuan ini juga terjadi menjelang kedatangan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman yang akan mengunjungi China akhir pekan ini di dalam upaya memperbaiki hubungan yang sangat tegang antara kedua negara.

Selain itu China juga memberlakukan “sanksi balasan timbal balik” yang tidak ditentukan pada pejabat perwakilan saat ini dan pejabat sebelumnya dari berbagai organisasi, termasuk Komisi Eksekutif Kongres untuk China dan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China.Lembaga lain yang disebutkan termasuk National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch (HRW), dan Dewan Demokrasi Hong Kong (HKDC) yang berbasis di Washington.

“Pihak AS mengarang apa yang disebut penasihat bisnis Hong Kong, mencoreng lingkungan komersial Hong Kong tanpa dasar, dan memberi sanksi ilegal kepada pejabat China di Hong Kong,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan. “Tindakan ini secara serius melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri China,” kata kementerian itu.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada jumpa pers reguler bahwa Amerika Serikat “tidak terpengaruh” oleh langkah China, yang terjadi setelah Washington pekan lalu mengeluarkan penasihat bisnisnya untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada lebih banyak pejabat China atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di Hong Kong.

“Tindakan ini adalah contoh terbaru tentang bagaimana Beijing menghukum warga negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil sebagai cara untuk mengirim sinyal politik,” kata Psaki, seraya menambahkan bahwa tindakan itu menggambarkan risiko yang telah diperingatkan oleh pemerintah AS.

Ini adalah kedua kalinya tahun ini China memberlakukan sanksi terhadap pejabat yang menjabat di bawah mantan Presiden Donald Trump, yang mengambil sikap keras terhadap Beijing dan menentangnya terkait perdagangan, praktik bisnis, hak asasi manusia, dan masalah lainnya.

Sekitar pada Januari sewaktu Biden dilantik sebagai presiden, China mengumumkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi Trump lainnya. Pemerintahan Biden menyebut langkah itu “tidak produktif dan sinis.” Biden telah berusaha untuk menggalang sekutu dan mitra untuk membantu melawan apa yang dikatakan Gedung Putih sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri China yang semakin memaksa.

Melalu rencana perjalanan Sherman selama akhir pekan ke China, di mana dia akan bertemu dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, adalah upaya untuk memastikan bahwa persaingan antara kedua kekuatan tidak meluas menjadi konflik.

Beberapa kelompok yang terkena dampak Beijing sebagian besar mengabaikan dampak negatif dari sanksi tersebut. HKDC mengatakan di Twitter bahwa menjadi sasaran Partai Komunis China yang berkuasa adalah “validasi terbaik” dari perjuangannya untuk gerakan pro-demokrasi Hong Kong.

Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson, yang diberi sanksi oleh China atas namanya pada hari Jumat, menyebut langkah itu “kosong.” “Ini adalah amukan diplomatik yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Beijing dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya, merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia China di wilayah barat Xinjiang yang mana pihak China telah menolak tuduhan itu.

Soal Isu Uighur, China Kena Sanksi!

, , , , , , , 0

(Foto: BBC News)

Uni Eropa bersama Inggris, Amerika Serikat dan Kanada telah memberikan sanksi kepada China karena isu Uighur (22/03). Ini menjadi sanksi pertama yang diberikan Uni Eropa kepada China setelah sanksi terakhir pada tahun 1989 akibat perilaku China terhadap para pendemo di Tiananmen Square. Sementara bagi AS akan menjadi sanksi pertama yang diberikan kepada China dibawah pemerintahan Biden.

Setiap kali isu Uighur diangkat ke internasional, China selalu menolak dugaan-dugaan tersebut dengan menyatakan bahwa itu hanya kamp edukasi untuk melawan aksi terorisme di China. Namun menurut negara-negara Barat, apa yang dilakukan China di kamp edukasi itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar manusia. 

Sanksi diberikan dengan dasar dugaan pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap kaum Uighur di Xinjiang.  Antony Blinken, Secretary of State AS, menyatakan bahwa China telah melakukan “upaya genosida dan kejahatan terhadap kemanusian terhadap Uighur”. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Kanada menyatakan telah “banyak bukti menunjukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China secara sistemik” kepada Uighur. 

Sanksi ini diberikan kepada pejabat tinggi China yang berupa travel ban ke negara-negara pemberi sanksi diatas dan pembekuan aset. Pejabat tinggi China yang mendapatkan sanksi tercatat diantaranya ada Chen Mingguo yang menjabat sebagai Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang sampai Wang Junzheng yaitu Sekretaris Partai bagian Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Tercatat juga beberapa nama pejabat tinggi lainnya yang dianggap bertanggung jawab dalam dugaan pelanggaran HAM terhadap kaum Uighur.

Merespon sanksi ini, China pada Senin (22/03) tidak tinggal diam. Menurut pemerintah China dugaan tersebut hanya berdasar pada kebohongan dan misinformasi. Selain itu, pemerintah China juga memberikan sanksi kepada 10 orang masing-masing dari keempat pihak yang berencana memberikan sanksi kepadanya. Sanksi ini berupa travel ban ke wilayah kedaulatan China maupun melakukan kegiatan bisnis dalam wilayah itu. 

Pemberian sanksi ini dianggap telah menjadi langkah nyata dari negara-negara Barat untuk menunjukan komitmen mereka dalam upaya menjamin HAM. Khususnya, komitmen dari AS untuk kembali ke panggung  penjaminan HAM yang sempat ditinggalkan pada pemerintahan Trump. Tentu saja hal ini akan menaikan tensi antara China terhadap Uni Eropa, AS, Kanada, dan Inggris. Selanjutnya, diprediksi akan banyak sanksi-sanksi bermunculan di antara pihak-pihak tersebut di waktu yang akan datang.  

Referensi:
BBC News. (2021, 23 Maret).Uighurs: Western countries sanction China over rights abuses. https://www.bbc.com/news/world-europe-56487162